Author: Kompas.com

  • Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        9 Januari 2026

    Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan Medan 9 Januari 2026

    Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com 
    – Tenda hunian sementara (huntara) dibangun untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor susulan di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Asrul Harahap mengatakan, Satgas Kodim 0212/
    Tapanuli Selatan
    membantu pemasangan tenda
    huntara
    bagi warga terdampak bencana sejak Kamis (8/1/2026).
    “Tenda Huntara tersebut disiapkan untuk menampung warga yang rumahnya rusak atau tidak lagi layak huni akibat bencana alam,” kata Asrul dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com melalui saluran telepon pada Jumat (9/1/2026).
    Ia menjelaskan, tenda tersebut disalurkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses pemasangan pun dilaksanakan secara terpadu bersama personel Marinir Cilandak, Brimob Polri, serta unsur terkait lainnya.
    “Tenda itu dibangun di atas lahan milik warga seluas 2,7 hektare. Saat ini, progres pembukaan dan penataan lahan dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen,” ucapnya.
    “Sementara pemasangan tenda huntara yang terpasang mencapai 60 pasang dari total rencana 267 pasang dengan ukuran bervariasi,” tambahnya.
    Asrul menyampaikan bahwa sinergi lintas instansi, termasuk dukungan Kementerian ESDM, sangat penting dalam percepatan pemulihan pascabencana.
    “Bantuan hunian sementara ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memberikan tempat tinggal yang aman dan layak selama masa pemulihan,” tutupnya.
    Sebelumnya diberitakan, hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memicu banjir susulan di beberapa desa yang berada di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru, Jumat (2/1/2026).
    Sejumlah rumah dan ruas jalan kembali tergenang. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menjelaskan, kondisi curah hujan tinggi menyebabkan aliran Sungai Batangtoru mengalami sedimentasi akibat banjir bandang sebelumnya.
    Sehingga terbentuk aliran baru yang memasuki desa-desa di DAS Batangtoru.
    “Banjir terjadi di semua desa/dusun di DAS Batangtoru, Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Angkola Sangkunur, termasuk anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Batangtoru,” ujar Gus Irawan melalui pesan singkat, Sabtu (3/1/2026).
    Daerah yang kembali dilanda banjir antara lain Dusun Benteng, Desa Hapesong Baru (Kecamatan Batangtoru), serta Desa Bandar Tarutung dan Dusun Sibarabara, Desa Simataniari (Kecamatan Angkola Sangkunur).
    Gus Irawan menambahkan, genangan air bahkan terjadi di Dusun Benteng meski hujan sempat berhenti, dan bertambah di Dusun Sibarabara saat hujan kembali mengguyur.
    Untuk mengatasi kondisi ini, Gus Irawan menekankan perlunya normalisasi sungai agar pengungsi yang sebelumnya kembali ke rumah tidak harus kembali mengungsi.
    Berdasarkan data BPBD Sumut yang dikutip Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Porman Mahulae, total korban bencana 38 hari lalu mencapai 366 orang meninggal, 206 luka-luka, 59 hilang, dan 14.430 orang masih mengungsi.

    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan dan Angin Puting Beliung di Tapanuli Utara, 70 Rumah Rusak dan 69 Terendam Banjir
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        9 Januari 2026

    Hujan dan Angin Puting Beliung di Tapanuli Utara, 70 Rumah Rusak dan 69 Terendam Banjir Medan 9 Januari 2026

    Hujan dan Angin Puting Beliung di Tapanuli Utara, 70 Rumah Rusak dan 69 Terendam Banjir
    Tim Redaksi
    MEDAN,KOMPAS.com 
    – Hujan deras dan angin puting beliung secara bersamaan menerjang Kecamatan Sipoholon dan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (8/1/2026).
    Akibat insiden itu, sebanyak 70 rumah rusak dan 69 lainnya terendam banjir.
    Kasi Humas Polres Taput, Aiptu Walpon Baringbing mengatakan bencana tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.
    Akibat angin beliung, atap rumah warga banyak yang rusak bahkan ada juga yang ikut tersapu angin.
    Rincian rumah yang terdampak di Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon jumlahnya 32 rumah. Selanjutnya di Desa Parbaju Julu, Kecamatan Tarutung 25 rusak.
    “Lalu Desa Partali Julu, Tarutung, 11 rumah rusak. Kemudian di Desa Hutauruk Siwalu Oppu dan Hutagalung 2 rumah rusak,” ujar Walpon saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler, Jumat (9/1/2026) malam.
    Walpon menjelaskan lebih lanjut baha
    hujan deras
    ini juga menyebabkan 69 rumah warga di Kecamatan Sipoholon dan Tarutung terendam air setinggi 50 cm.
    Namun dia memastikan dalam peristiwa ini tersebut tidak ada korban jiwa maupun terluka.
    “Namun jumlah kerugian material belum bisa dipastikan. Petugas gabungan dari Polri, TNI dan BPBD Kabupaten Taput juga telah bergerak ke lapangan untuk membantu warga yang menjadi korban,” tutupnya. 
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkat Pengangguran Terbuka Jateng Diklaim Turun 0,12 Persen, Masih Ada 1 Juta Orang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Januari 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka Jateng Diklaim Turun 0,12 Persen, Masih Ada 1 Juta Orang Regional 9 Januari 2026

    Tingkat Pengangguran Terbuka Jateng Diklaim Turun 0,12 Persen, Masih Ada 1 Juta Orang
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025, turun dari 4,78 persen pada tahun sebelumnya, di tengah tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan penurunan TPT mencapai 0,12 persen atau sekitar 27.000 orang.
    “Untuk TPT di bulan Agustus ini tahun 2025 4,66 persen dari sebelumnya 4,78 di 2024. Ini 4,66 ekuivalen dengan 1.040.000,” ujar Aziz saat diwawancarai di kantornya, Jumat (9/1/2026).
    Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen, serta lebih rendah dibandingkan Jawa Barat (6,77 persen), DKI Jakarta (6,05 persen), dan Banten (6,69 persen). DIY tercatat 3,46 persen dan Jawa Timur 3,88 persen.
    “Kalau secara nasional TPT 4,85, artinya Jawa Tengah ini di bawah nasional,” lanjutnya.
    Aziz menekankan bahwa perhitungan TPT diberlakukan bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas, termasuk mereka yang masih usia sekolah.
    “Tapi perlu diingat ya TPT itu dihitung mulai usia 15 tahun. Sementara orang boleh bekerja itu usianya ada 18 tahun,” tuturnya.
    Akibatnya, penduduk Jawa Tengah berusia 15-17 tahun yang masih bersekolah turut terhitung dalam survei TPT, meskipun mereka bukan pengangguran aktif.
    “Kalau usia kurang dari 18 tahun itu diberikan pelatihan dan nyiapan untuk kompetensinya itu tidak masalah gitu. Tapi kalau konteksnya untuk bekerja, itu enggak boleh. Masih termasuk pekerja anak,” imbuhnya.

    Disnakertrans Jawa Tengah
    mengidentifikasi
    penyerapan tenaga kerja
    di sektor lain, program pelatihan kerja, dan migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai faktor pendukung penurunan TPT.
    Hingga 30 November 2025, tercatat sebanyak 57.924 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah.
    “Artinya dari sini bahwa penyerapan industri investasi Jawa Tengah itu cukup masif dan penyerapan tenaga kerjanya cukup banyak,” kata Aziz.
    Selain itu, optimalisasi balai latihan kerja (BLK) oleh Disnakertrans berhasil menyerap sekitar 5.000 peserta pelatihan setiap tahun dengan tingkat penyerapan mencapai 78 persen.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petani Kopi Gayo di Bener Meriah Terancam Kehilangan Pencaharian, Kebun Rusak Dihantam Banjir
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Januari 2026

    Petani Kopi Gayo di Bener Meriah Terancam Kehilangan Pencaharian, Kebun Rusak Dihantam Banjir Regional 9 Januari 2026

    Petani Kopi Gayo di Bener Meriah Terancam Kehilangan Pencaharian, Kebun Rusak Dihantam Banjir
    Tim Redaksi
    BENER MERIAH, KOMPAS.com
    – Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh tidak hanya meluluhlantakkan pemukiman warga.
    Bencana yang terjadi akhir di 18 Kabupaten/Kota akhir November 2025, ikut melumat ratusan hektare lahan perkebunan milik warga.
    Seperti yang terjadi di Kabupaten
    Bener Meriah
    , salah satu sektor paling parah terdampak adalah perkebunan kopi. Selama ini Bener Meriah sendiri terkenal sebagai sentra produksi kopi Gayo.
    Menurut Juru Bicara Pos Komando Penanganan
    Bencana Aceh
    , Murthalamuddin, lahan perkebunan kopi milik warga yang terdampak banjir di Bener Meriah mencapai sekitar 445,583 hektare.
    “Kerusakan kebun kopi cukup mendominasi dampak bencana hidrometeorologi di Bener Meriah. Ini sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat,” kata Murthalamuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/1/2026).
    Kerusakan kebun kopi itu tersebar di delapan kecamatan yakni Kecamatan Bukit seluas 198,179 hektare, Mesidah 122,147 hektare, Wih Pesam 76,700 hektare, Permata 36,650 hektare dan Gajah Putih 8,469 hektare.
    “Di Bener Kelipah 1,750 hektare, Bandar 1,563 hektare, dan Timang Gajah 0,125 hektare. Sementara di Pintu Rime Gayo dan Syiah Utama tidak ada kebun kopi terdampak,” ujarnya.
    Selain kopi, bencana juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian lainnya. Tercatat sawah rusak seluas 68,732 hektare, perkebunan 214,270 hektare di Kecamatan Syiah Utama, serta kolam masyarakat 2,505 hektare. Secara keseluruhan, total kerusakan lahan mencapai 731,089 hektare.
    Tak hanya sektor pertanian, bencana yang terjadi Rabu 26 November 2025 juga merusak berbagai fasilitas umum dan infrastruktur.
    Sebanyak 166 jembatan rusak, 81 ruas jalan terdampak, serta 61 titik longsor dan 27 lokasi banjir tercatat di berbagai wilayah. Selain itu, 1.797 rumah warga mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.
    Dari sisi korban, 31 orang dilaporkan meninggal dunia, 14 orang hilang, dan 5 orang mengalami luka-luka. Jumlah warga terdampak secara keseluruhan mencapai 183.043 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan dan 232 desa.
    “Sebagian warga terpaksa mengungsi, dengan 2.116 jiwa berada di pengungsian terpusat dan 2.452 jiwa mengungsi secara mandiri,” tutur Murthalamuddin.
    Murthalamuddin menyebutkan, pemerintah daerah bersama unsur terkait masih terus melakukan penanganan serta pemulihan pascabencana.
    Kabupaten Bener Meriah sendiri saat ini sudah melewati masa tanggap darurat dan masuk tahap transisi hingga 6 April mendatang.
    “Fokus kami saat ini adalah penanganan korban, pemulihan akses, serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk sektor pertanian dan kebun kopi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yusril Sebut Pilkada Lewat DPRD Lebih Mudah Diawasi: Jumlahnya Terbatas

    Yusril Sebut Pilkada Lewat DPRD Lebih Mudah Diawasi: Jumlahnya Terbatas

    Yusril Sebut Pilkada Lewat DPRD Lebih Mudah Diawasi: Jumlahnya Terbatas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan, pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD akan lebih mudah diawasi ketimbang pilkada langsung dipilih rakyat.
    Pasalnya, jumlah anggota DPRD terbatas, tidak seperti pemilih rakyat jumlahnya yang mencapai jutaan orang.
    “Lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, dibandingkan mengawasi jutaan pemilih dalam
    pilkada langsung
    ,” ujar Yusril kepada Kompas.com, Jumat (9/1/2026).
    Yusril menilai, pilkada secara langsung justru menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satu persoalan utama adalah tingginya
    biaya politik
    dalam pilkada langsung.
    “Pilkada langsung jelas berbiaya tinggi. Biaya tinggi ini mendorong kepala daerah terpilih untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menutupi ongkos politik yang telah dikeluarkan,” jelasnya.
    Selanjutnya, Yusril menekankan bahwa pemilihan melalui DPRD membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya calon kepala daerah yang berkapabilitas dan berintegritas.
    Sementara, dia menyebut, pilkada langsung kerap memberi ruang bagi kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal.
    “Pemilihan tidak langsung lebih memungkinkan calon yang punya kapasitas untuk terpilih, bukan semata-mata karena populer atau memiliki uang banyak,” ucap Yusril.
    Meskipun demikian, Yusril menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak seharusnya disikapi secara hitam-putih.
    Menurutnya, dalam kondisi saat ini, fokus utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pilkada langsung agar berbagai mudarat yang selama ini muncul dapat diminimalkan.
    Perbaikan tersebut, kata Yusril, mencakup penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang, serta peningkatan kualitas kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik.
    Yusril juga menyadari adanya aspirasi dari sejumlah partai politik yang menghendaki perubahan sistem pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD.
    Namun demikian, ia menegaskan bahwa suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah.
    “Suara rakyat yang menghendaki pemilihan tidak langsung atau tetap menghendaki pemilihan langsung, wajib disimak dan dicermati pemerintah, DPR, dan partai-partai politik secara adil dan bijaksana,” katanya.
    “Demokrasi menuntut keterbukaan untuk mendengar aspirasi rakyat, sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem mana pun yang dipilih akan dijalankan secara adil, jujur, dan beradab. Sistem mana pun nanti yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Pilkada, wajib dihormati oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan demokratis,” imbuh Yusril.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKSDA Lampung Pastikan Jejak Satwa di Lampung Timur Bukan Harimau Sumatera
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Januari 2026

    BKSDA Lampung Pastikan Jejak Satwa di Lampung Timur Bukan Harimau Sumatera Regional 9 Januari 2026

    BKSDA Lampung Pastikan Jejak Satwa di Lampung Timur Bukan Harimau Sumatera
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah III Lampung menyebut dugaan adanya harimau sumatera berkeliaran di ladang warga hanya misinformasi.
    Satwa bernama latin
    panthera tigris sumatrae
    itu disebutkan terlihat di ladang yang berada di Dusun 2 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur pada Kamis (8/1/2026) pagi.
    Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA wilayah III Lampung, Irhamuddin mengatakan, hasil analisa sementara menunjukkan bahwa jejak kaki tersebut tidak mengarah pada jejak
    harimau sumatera
    .
    “Jejak itu memiliki karakteristik yang lebih sesuai dengan jejak anjing,” kata dia melalui rilis, Jumat (9/1/2025).
    Selain itu, apabila terdapat kemungkinan jejak tersebut berasal dari satwa golongan kucing liar, maka berdasarkan perbandingan ukuran, bentuk bantalan kaki, serta pola tapak, diyakini jejak tersebut lebih mengarah pada jejak macan dahan dan atau kucing emas bukan harimau sumatera.
    Menurutnya, data pendukung lainnya belum pernah laporan terkait temuan jejak harimau sumatera didaerah tersebut.
    “Bila dicurigai satwa tersebut berasal dari
    TNWK
    (
    Taman Nasional Way Kambas
    ), tidak ada koridor satwa menyambungkan antara lokasi temukan jejak,” katanya.
    Analisa kesimpulan ini bersifat sementara dan akan diperkuat melalui pengamatan lanjutan serta pengumpulan data pendukung lainnya di lapangan.
    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada namun tidak panik, serta tidak melakukan tindakan berlebihan, seperti membawa senjata api angin sebagaimana terlihat dalam video yang beredar. 
    Berdasarkan karakteristik perilaku satwa, macan dahan sumatera (
    neofelis diardi diardi
    ) bukan satwa yang menyerang atau membahayakan manusia.
    Masyarakat diharapkan tetap menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan secara wajar, serta tidak mengganggu atau melakukan tindakan yang dapat memicu kepanikan. 
    Diberitakan sebelumnya, warga Dusun 2 Desa Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur dihebohkan dugaan kemunculan harimau sumatera.
    Satwa bernama latin
    panthera tigris sumatrae
    itu disebutkan melintasi perladangan dusun pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
    Kepala Desa Sribhawono, Buih Wisnu Prabowo mengatakan kemunculan satwa itu diliat salah satu warga yang hendak pergi ke ladang.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semeru Luncurkan Awan Panas, Bupati Lumajang: Masyarakat Tahu Harus Berbuat Apa
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        9 Januari 2026

    Semeru Luncurkan Awan Panas, Bupati Lumajang: Masyarakat Tahu Harus Berbuat Apa Surabaya 9 Januari 2026

    Semeru Luncurkan Awan Panas, Bupati Lumajang: Masyarakat Tahu Harus Berbuat Apa
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lumajang Indah Amperawati mengaku tak terlalu khawatir saat Gunung Semeru kembali meluncurkan awan panas sejauh 5 kilometer pada Jumat (9/1/2026).
    Selain jaraknya masih pada radius aman, masyarakat
    Lumajang
    yang tinggal di lereng
    Gunung Semeru
    sudah tahu harus berbuat apa saat erupsi berupa luncuran awan panas menerjang.
    Indah menyebut, erupsi pada 19 November 2025, sudah membuktikan bagaimana kesiapan warga dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Semeru.
    Saat itu, awan panas meluncur sejauh 14 kilometer dari puncak dan tidak ada satu warga pun yang menjadi korban.
    “Masyarakat di sana (lereng Semeru) sudah tahu harus berbuat apa karena mereka
    feeling
    -nya sudah peka tentang kebencanaan,” kata Indah di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Jumat.
    Indah berharap, pasca-erupsi tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi di sekitar lereng Gunung Semeru agar tidak memicu terjadinya banjir lahar.
    “Semoga hujannya tidak besar ya jadi kalau ada banjir lahar masih bisa dikendalikan,” harapnya.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudhi Cahyono memastikan, saat ini kawasan rawan bencana (KRB) III atau zona merah seperti di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, sudah dikosongkan dari aktivitas warga.
    Pihaknya juga telah menyiagakan tim reaksi cepat (TRC) BPBD Lumajang untuk mengantisipasi adanya awan panas susulan maupun banjir lahar hujan Gunung Semeru.
    “Blok Kamar A yang di zona merah sudah kita kosongkan, tim dari TRC juga sudah bersiaga di lokasi untuk antisipasi adanya awan panas susulan maupun banjir lahar,” kata Yudhi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pria di Luwu Curi Kotak Amal Masjid Raya untuk Judi Online, Kini Mendekam di Tahanan
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        9 Januari 2026

    Pria di Luwu Curi Kotak Amal Masjid Raya untuk Judi Online, Kini Mendekam di Tahanan Makassar 9 Januari 2026

    Pria di Luwu Curi Kotak Amal Masjid Raya untuk Judi Online, Kini Mendekam di Tahanan
    Tim Redaksi
    LUWU, KOMPAS.com
    – Polres Luwu, Sulawesi Selatan, menangkap seorang pria berinisial MG (31) atas kasus pencurian kotak amal di Masjid Raya Al-Ishlah Belopa, Kabupaten Luwu.
    Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian pada Jumat (9/1/2026) malam.
    Kasus ini pertama kali diketahui pada Jumat (9/1/2026) dini hari oleh pengurus masjid, Amir Akib, yang mendapati sejumlah kotak amal dalam kondisi rusak di ruang penyimpanan saat hendak menyalakan
    sound system
    .
    “Kotak amal yang berada di ruang penyimpanan sudah dalam kondisi rusak. Beberapa di antaranya tampak dibongkar secara paksa,” ujar Amir Akib kepada polisi.
    Kasat Reskrim
    Polres Luwu
    , Iptu Muhammad Ibnu Robbani, menyatakan bahwa rekaman kamera pengawas (
    CCTV
    ) masjid menunjukkan pelaku masuk ke area penyimpanan dengan memanjat ventilasi.
    “Pelaku diketahui melakukan aksinya sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda, yakni sekitar pukul 02.00 Wita dan kembali sekitar pukul 04.00 Wita dengan menggunakan pakaian yang berbeda,” kata Ibnu.
    Akibat pencurian tersebut, pengurus
    Masjid Raya Al-Ishlah Belopa
    mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 juta.
    “Kerugian tersebut berasal dari uang tunai di dalam kotak amal serta kerusakan pada beberapa kotak yang dirusak pelaku,” ucapnya.
    Menindaklanjuti laporan, personel gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara (
    TKP
    ) dan penyelidikan intensif.
    “Setelah menerima laporan dari pihak pengurus masjid, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV serta mengumpulkan informasi di lapangan. Alhamdulillah, identitas dan keberadaan pelaku berhasil kami ketahui dan diamankan pada hari yang sama. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antarunit di lingkungan Polres Luwu,” ujarnya.
    Pelaku
    MG
    berhasil diamankan pada Jumat malam sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Topoka, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, tanpa perlawanan.
    Pelaku mengakui merusak kotak amal menggunakan besi pengikat kawat dan masuk ke masjid dua kali dengan pakaian berbeda untuk mengelabui petugas.
    “Pelaku mengaku melakukan aksinya dua kali dan menggunakan pakaian yang berbeda agar tidak mudah dikenali. Sebagian besar uang hasil pencurian tersebut telah digunakan untuk bermain judi
    online
    ,” tutur Ibnu.
    Polisi mengamankan barang bukti berupa besi pengikat kawat, pakaian pelaku, dua kotak amal rusak, dan sisa uang tunai.
    “Kami juga mengamankan pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, dua kotak amal dalam kondisi rusak, serta sisa uang tunai hasil kejahatan,” ungkapnya.
    “Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polsek Belopa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. MG akan dijerat dengan Pasal Pencurian dengan Pemberatan (
    Curat
    ) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
    Polres Luwu mengimbau pengurus tempat ibadah untuk meningkatkan kewaspadaan dan sistem keamanan, termasuk pemanfaatan kamera pengawas, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan.
    “Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kami berharap kerja sama ini terus terjaga demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Luwu,” harap Ibnu.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daya Beli Melemah, Industri Hotel dan Restoran Bandung Barat Tertekan Sepanjang 2025
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Januari 2026

    Daya Beli Melemah, Industri Hotel dan Restoran Bandung Barat Tertekan Sepanjang 2025 Regional 9 Januari 2026

    Daya Beli Melemah, Industri Hotel dan Restoran Bandung Barat Tertekan Sepanjang 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Sepanjang 2025, industri perhotelan dan restoran di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berada dalam tekanan berat.
    Pelemahan daya beli masyarakat yang beriringan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah membuat tingkat hunian hotel dan aktivitas restoran belum menunjukkan pemulihan signifikan.
    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (
    PHRI
    )
    Bandung Barat
    , Eko Supriatno, mengatakan kondisi usaha sepanjang 2025 berjalan tidak ideal.
    Penurunan kemampuan belanja masyarakat langsung berimbas pada kinerja
    sektor pariwisata
    .
    “Sepanjang 2025 kondisi usaha hotel dan restoran memang tidak ideal. Daya beli masyarakat menurun, ditambah lagi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah,” ujar Eko saat dikonfirmasi.
    Menurut Eko, tekanan paling terasa datang dari berkurangnya kegiatan MICE (
    Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition
    ) yang selama ini menjadi penopang utama okupansi hotel di Bandung Barat.
    Pembatasan perjalanan dinas serta kegiatan instansi pemerintah membuat segmen tersebut ikut melemah.
    Situasi tersebut menyebabkan banyak hotel harus mengandalkan pasar wisatawan individu, yang jumlahnya belum mampu menutup penurunan dari sektor pemerintahan dan korporasi.
    Meski demikian, geliat positif sempat muncul pada momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Data PHRI Bandung Barat mencatat, rata-rata tingkat hunian hotel selama periode tersebut mencapai 74 persen dari total 12 hotel yang terdata.
    Capaian itu dinilai lebih baik dibandingkan periode libur Nataru tahun sebelumnya. Peningkatan okupansi mulai terasa sejak libur Natal, dengan keterisian kamar berada di kisaran 66 persen, lalu terus naik hingga setelah pergantian tahun.
    “Pasca Tahun Baru 2026, okupansi hotel di Bandung Barat mencapai sekitar 74 persen. Tahun lalu angkanya belum menyentuh 70 persen. Ini menunjukkan ada perbaikan pergerakan wisatawan,” kata Eko.
    Ke depan, Eko berharap tren positif di awal 2026 dapat berlanjut dan tidak bersifat musiman. Ia juga mendorong adanya kebijakan pemerintah yang lebih adaptif dan berpihak pada pemulihan sektor pariwisata.
    “Harapannya tahun ini ada penyegaran kebijakan yang mampu menggairahkan industri perhotelan. Daya beli masyarakat juga semoga bisa kembali tumbuh,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPK Masih Hitung Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut

    BPK Masih Hitung Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut

    BPK Masih Hitung Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih menghitung total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz dengan delik kerugian negara.
    Delik yang dimaksud yakni penerapan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dalam menetapkan Yaqut sebagai tersangka.

    BPK
    saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” ujar Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026), melansir
    Antara
    .
    “Nanti kami akan update (beri tahu), karena penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti-barang bukti yang dibutuhkan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan
    kasus kuota haji
    .
    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.
    Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama
    Yaqut Cholil Qoumas
    , Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
    KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).
    Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.