Author: Kompas.com

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim: Upaya Selamatkan Pesisir Eretan dari Banjir Rob Mulai Terasa Hasilnya
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        18 Desember 2025

    Bupati Indramayu Lucky Hakim: Upaya Selamatkan Pesisir Eretan dari Banjir Rob Mulai Terasa Hasilnya Bandung 18 Desember 2025

    Bupati Indramayu Lucky Hakim: Upaya Selamatkan Pesisir Eretan dari Banjir Rob Mulai Terasa Hasilnya
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan bahwa upaya Pemkab Indramayu untuk menyelamatkan wilayah pesisir Eretan, Kecamatan Kandanghaur, dari banjir rob kini mulai terasa hasilnya.
    “Kami sudah bersurat, surat kami dari Pemda ke Provinsi Jabar dimulai beberapa waktu yang lalu, kepada Pemerintah Pusat kalau tidak salah bulan Juni atau Juli. Jadi, kami itu bersurat dan sekarang sudah mulai merasakan efek dari surat-surat yang kami kirimkan,” kata Lucky di Kantor Kecamatan Kandanghaur, Kamis (18/12/2025).
    Lucky menyampaikan bahwa
    banjir rob
    ini sudah dirasakan selama puluhan tahun oleh warga Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon.
    Banjir rob bahkan meluas hingga Desa Kertawinangun.
    Idealnya, kata Lucky, banjir rob diselesaikan sekaligus di semua desa yang terdampak.
    Hanya saja, Pemda Indramayu memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu maupun anggaran.
    “Maka dari itu kami bersinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” ujarnya.
    Lucky dalam hal ini berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menaruh perhatian untuk warga di wilayah pesisir Eretan.
    Dari pemerintah pusat, kata Lucky, belum lama ini,
    Kementerian PU
    sudah datang ke Eretan bersama dengan DPR RI Komisi V.
    Mereka saat itu menyetujui anggaran sebesar kurang lebih Rp 460 miliar untuk pembangunan tembok laut dan tanggul sungai.
    Mengingat, selain dari laut, air juga datang karena meluapnya sungai.
    “Kemarin ada kendala karena ada beberapa rumah warga yang tinggal di situ. Pak Gubernur membantu dengan cara memberikan bantuan Rp 10 juta agar mereka pindah sementara. Lalu Pemda
    ngapain
    ? Pemda menyiapkan lahan untuk relokasi,” ujarnya.
    Secara bertahap, warga yang terdampak satu per satu kini mulai direlokasi.
    Sebelumnya, sudah ada sekitar 90 warga Eretan Kulon yang merasakan relokasi.
    Pemda Indramayu menyiapkan lahan, dan rumahnya dibantu oleh Kementerian Sosial.
    Terbaru, sebanyak 207 warga Eretan Wetan yang tinggal di bantaran sungai juga akan direlokasi seiring dengan akan dibuatkannya tanggul sungai.
    Lucky mengatakan bahwa dalam upaya relokasi ini, Pemda Indramayu juga sudah menyiapkan lahan untuk relokasi tersebut, dan untuk rumahnya akan dibantu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Tadi saya juga sampaikan ada ide dari Pak Sekda, gimana kalau kita bikin rumahnya itu ke atas, semacam apartemen. Tadi kata Pak Gubernur itu bagus tuh, coba digali lagi lebih dalam,” ujar Lucky.
    Lucky mengatakan bahwa masih ada ribuan warga lainnya yang juga masih terdampak banjir rob dan mesti diselamatkan.
    Relokasi pun dinilai sebagai solusi di samping upaya pemerintah untuk menahan banjir rob dengan membangun tembok laut dan tanggul sungai agar banjir rob tidak lagi meluap ke pemukiman.
    Lucky juga menjamin bahwa lokasi relokasi yang dilakukan tidak akan berjarak jauh dari lokasi rumah warga sekarang, tetapi kondisinya jauh lebih aman karena tidak terdampak banjir rob.
    “Kami minta sejauh-jauhnya jangan lebih dari 2 kilometer, kalau bisa 1 kilometer. Lalu ini kapan selesainya? Bertahap. Banjir ini kan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, kita coba selesaikan dalam 2-3 tahun,” ujar dia.
    Dengan demikian, ke depan, wilayah Eretan menjadi lebih baik.
    Warga yang mau direlokasi akan difasilitasi, sedangkan yang tidak mau relokasi akan diupayakan agar banjir jangan sampai merendam pemukiman.
    “Air dari laut ditahan pakai tanggul, yang di sungainya juga ditahan pakai tanggul. Yang mau pindah kita pindahkan, jalan kita juga akan tinggikan, insya Allah bertahap,” kata Lucky Hakim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Serangga Berpotensi Jadi Sumber Protein Masa Depan Indonesia

    Pakar: Serangga Berpotensi Jadi Sumber Protein Masa Depan Indonesia

    Pakar: Serangga Berpotensi Jadi Sumber Protein Masa Depan Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah serangga di Nusantara, seperti belalang, jangkrik, dan ulat sagu dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber protein alternatif yang efisien, bergizi, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber protein hewani konvensional.
    Di tengah tantangan ketahanan pangan, perubahan iklim, serta keterbatasan sumber daya alam, pemanfaatan serangga sebagai pangan dinilai layak dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan nasional.
    Hal itu mengemuka dalam
    talkshow
    “Melacak Jejak
    Pangan Nusantara
    ” yang digagas Kompasiana di Studio KompasTV, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
    Pakar entomologi Dadan Hindayana menjelaskan bahwa tidak semua serangga dapat dikonsumsi.
    Dalam kajian ilmiah dikenal kelompok
    edible insects
    , yakni jenis serangga yang aman dan layak dikonsumsi manusia, seperti belalang, jangkrik, ulat jati, dan laron.
    “Serangga memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan efisiensi produksi yang jauh lebih baik dibandingkan ternak konvensional. Dari sisi lingkungan, serangga juga jauh lebih ramah,” ujar Dadan, Kamis.
    Ia menambahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rasa belalang dan jangkrik kerap dinilai mirip dengan udang karena keduanya sama-sama hewan beruas dan memiliki kedekatan secara evolusi.
    Selain protein, serangga juga kaya vitamin dan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh.
    Melansir IPB University, Kamis (13/2/2025), Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi manusia.
    FAO juga menilai serangga berpotensi menjadi solusi alternatif di tengah meningkatnya kebutuhan protein global.
    Keunggulan utama serangga terletak pada efisiensi produksinya. Untuk menghasilkan jumlah protein yang sama, jangkrik membutuhkan pakan sekitar enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, serta dua kali lebih sedikit dibandingkan babi dan ayam broiler.
    Selain itu, serangga juga menghasilkan emisi gas rumah kaca dan amonia yang lebih rendah dibandingkan ternak konvensional.
    Dadan menambahkan, dalam praktik global, potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah negara.
    China, misalnya, telah membudidayakan belalang secara masif sebagai sumber protein dengan lahan relatif sempit dan teknologi sederhana, bahkan dipasarkan hingga ke luar negeri.
    Namun, di Indonesia, pemanfaatan serangga sebagai pangan masih didominasi praktik tradisional dan berbasis tangkapan alam. Akibatnya, pasokan belum stabil dan nilai ekonominya belum optimal.
    “Tantangan terbesarnya bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kebiasaan. Apa yang tidak dibiasakan akan terasa asing. Hal yang sama bisa terjadi pada serangga,” kata Dadan.
    Research Director Center for Sustainable Indonesian Food and Agriculture (CS-IFA) Repa Kustipia menilai, serangga sebagai pangan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang sistem pangan Nusantara.
    Menurut Repa, gastronomi bukan sekadar urusan rasa atau kuliner, melainkan ilmu yang mempelajari hubungan antara pangan, budaya, dan peradaban manusia.
    Dalam konteks Indonesia, jejak pangan terbentuk melalui berbagai fase, mulai dari pemburu dan peramu, pertanian awal, sistem irigasi besar, hingga fase kolonial yang membawa perubahan besar dalam pola konsumsi.
    “Pada fase kolonial, banyak
    pangan lokal
    mengalami pergeseran akibat dominasi perdagangan global dan sistem pangan kolonial. Selera makan tidak lagi semata persoalan lidah, tetapi juga dipengaruhi kekuasaan,” ujar Repa.
    Ia menyebut kondisi tersebut sebagai
    gustatory politics
    atau politik selera, yakni situasi ketika pilihan pangan masyarakat dibentuk oleh kebijakan, struktur ekonomi, dan rantai pasok global.
    Dalam konteks ini, diversifikasi pangan, termasuk pemanfaatan serangga, menjadi bagian dari upaya merebut kembali kedaulatan pangan.
    Padahal, Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang luar biasa, termasuk praktik
    gastroforaging
    , yaitu mencari dan memanfaatkan pangan langsung dari alam.
    “Sayangnya, banyak pangan endemik belum terdokumentasi dengan baik sehingga sulit dikembangkan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi,” jelasnya.
    Dari sisi riset, Kepala Riset Hortikultura dan Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwininta Wika Utami menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik pangan yang sangat besar, mulai dari serealia, umbi-umbian, hingga hortikultura.
    Selain padi putih, Indonesia memiliki padi seperti merah, hitam, dan ungu, serta sorgum, sagu, hanjeli, dan berbagai umbi yang berpotensi menjadi alternatif sumber karbohidrat.
    Kekayaan genetik ini, menurut Dwininta, merupakan aset negara yang harus dikelola secara kolaboratif.
    “Pengelolaan pangan lokal membutuhkan kerja sama antara peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi bisa dimanfaatkan secara luas,” kata Dwininta.
    BRIN, lanjut dia, telah meneliti berbagai komoditas lokal, termasuk talas, ganyong, ubi jalar, sorgum, pisang lokal, hingga tanaman yang selama ini dikenal sebagai tanaman hias, tetapi memiliki potensi pangan dan kesehatan.
    “Melalui hilirisasi riset dan kolaborasi pangan alternatif, termasuk serangga, dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia di masa depan,” kata Dwininta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU, Siapkan Pidana Kerja Sosial
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Desember 2025

    Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU, Siapkan Pidana Kerja Sosial Regional 18 Desember 2025

    Pemprov Kalteng dan Kejaksaan Teken MoU, Siapkan Pidana Kerja Sosial
    Tim Redaksi

    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang menggodok penerapan pidana kerja sosial.
    Aturan ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana agar bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa harus dipenjara.
    Pemprov
    Kalteng
    dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang penanganan masalah hukum, yang dirangkai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng.
    Kegiatan ini berlangsung di Aula Utama Kejati Kalteng, Palangka Raya, Kamis (18/12/2025).
    Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo.
    Sementara itu, PKS ditandatangani oleh para bupati dan wali kota se-Kalteng bersama Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing.
    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat
    penegakan hukum
    yang berkeadilan.
    Khususnya dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta penerapan
    pidana kerja sosial
    .
    Ia menambahkan, pidana kerja sosial menjadi instrumen penting dalam sistem hukum modern.
    Sebab memberikan ruang bagi pelaku pelanggaran untuk tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
    “Melalui pidana kerja sosial, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk berperan aktif dan produktif bagi lingkungan sosialnya,” pungkasnya.
    Kepala Kejati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo menjelaskan, pidana kerja sosial diatur sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang menekankan pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku serta tanggung jawab sosial pelaku.
    “Pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan pemulihan sosial dan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
    Direktur C Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI Agoes Soenanto Prasetyo menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial sesuai dengan ketentuan KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada 2026.
    Menurut Agoes, penerapan pidana kerja sosial harus dilaksanakan secara hati-hati dan mengedepankan asas keadilan bagi pelaku dan tanggung jawab hukum yang harus dijalaninya.
    “Implementasi pidana kerja sosial harus dilaksanakan secara hati-hati, proporsional, dan tidak menghilangkan mata pencaharian pelaku, sehingga tujuan keadilan korektif dan reintegrasi sosial dapat tercapai,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Kiaradua-Bagbagan Sukabumi Ambles, Pengendara Diminta Lewat Jalur Lain
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        18 Desember 2025

    Jalan Kiaradua-Bagbagan Sukabumi Ambles, Pengendara Diminta Lewat Jalur Lain Bandung 18 Desember 2025

    Jalan Kiaradua-Bagbagan Sukabumi Ambles, Pengendara Diminta Lewat Jalur Lain
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Hujan yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan beberapa kejadian bencana.
    Pada Kamis (18/12/2025), jalan yang menghubungkan Bagbagan-Kiaradua juga ikut ambles saat hujan masih terjadi.
    Amblesnya jalan tersebut membuat akses dari Pelabuhanratu menuju Pajampangan terputus.
    Kanit Kamsel Satlantas Polres
    Sukabumi
    , Ipda Sandi Praja, mengungkap bahwa
    jalan ambles
    tersebut berada di Kampung Cimapag, Desa Loji, Kecamatan Simpenan.
    “Telah terjadi jalan ambles setinggi 3 meter dan panjang (atau lebar) 50 meter,” kata Sandi dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com, Kamis (18/12/2025) malam.
    Sandi juga mengimbau agar para pengendara dari arah Pelabuhan yang hendak menuju Kiaradua atau Pajampangan bisa menggunakan
    jalur alternatif
    lain meski harus memutar.
    Begitu pun dari arah sebaliknya.
    “Pengguna jalan diminta hati-hati dan bisa menggunakan jalur Jampang Tengah, Bojong Lopang, dan bisa menggunakan jalur alternatif,” ujar Sandi.
    Dari informasi yang dihimpun hingga Kamis (18/12) malam, akses jalur yang ambles di Jalur Bagbagan-Kiaradua tak bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua.
    Selain jalan ambles, Jalan Bagbagan-Geopark Ciletuh juga tak bisa dilintasi akibat ada longsor tanah yang menutupi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Versi Lama Bantah WNA China Serang TNI di Tambang Ketapang: Justru Mereka Dipukuli
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Desember 2025

    Dirut Versi Lama Bantah WNA China Serang TNI di Tambang Ketapang: Justru Mereka Dipukuli Regional 18 Desember 2025

    Dirut Versi Lama Bantah WNA China Serang TNI di Tambang Ketapang: Justru Mereka Dipukuli
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Direktur Utama versi manajemen lama PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Li Changjin, membantah keras tudingan bahwa 15 pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China menyerang anggota TNI di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
    Li menilai isu tersebut sebagai rumor dan kebohongan yang sengaja disebarkan oleh Firman dan Imran, yang mengklaim sebagai manajemen baru perusahaan.
    “Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM serta tanah milik Pamar Lubis. Mereka kemudian menggunakan TNI untuk menjaga kawasan SRM,” kata Li Changjin melalui keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
    Li menyayangkan sikap komandan TNI di
    Ketapang
    yang disebutnya langsung mempercayai narasi penyerangan tanpa penyelidikan mendalam, lalu mengirim tambahan personel untuk mengamankan seluruh pekerja WNA.
    Ia meminta Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.
    “Harus diselidiki secara objektif, apakah tentara yang melakukan pemukulan atau pekerja China yang memukul. Jika memang pekerja kami yang memukul, mana korbannya? Pekerja China sudah pasti takut terhadap tentara, apalagi sampai berani menyerang,” ujar Li.
    Li Changjin mengungkapkan terdapat sembilan pekerja WNA asal Tiongkok yang justru menjadi korban penganiayaan. Mereka disebut dipukuli dan diinjak saat berada di dalam truk.
    “Mereka dipukuli dan diinjak di dalam truk hingga mengalami luka lebam di bagian punggung, dada, dan paha,” ungkapnya.
    Menurut Li, seluruh pekerja WNA tersebut memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diterbitkan Kantor Imigrasi Ketapang, sehingga keberadaan mereka dinyatakan legal.
    Ia menegaskan tidak ada bukti signifikan yang menunjukkan pekerja SRM menyerang prajurit TNI.
    “Tidak ada bukti signifikan dalam video yang beredar yang memperlihatkan pekerja teknis SRM merusak mobil atau menyerang TNI. Justru mereka menjadi korban pemukulan saat dibawa menuju kantor imigrasi,” tegas Li.
    Li Changjin juga mempertanyakan keberadaan prajurit TNI di dalam area tambang SRM yang menurutnya merupakan wilayah sipil.
    “Mengapa prajurit TNI melakukan latihan dasar militer di dalam area tambang SRM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? Area tambang SRM adalah wilayah sipil, bukan wilayah militer,” ucapnya.
    Ia meminta kuasa hukum Firman, Muchamad Fadzri, menghentikan penyebaran informasi yang dinilainya menyesatkan, termasuk klaim bahwa pekerja Tiongkok melakukan latihan dasar militer dan menyerang aparat.
    Menurut Li, konflik sebenarnya terjadi antara Firman dan Imran dengan para pekerja SRM. Keduanya disebut berupaya mengusir pekerja Tiongkok dan memblokir akses mereka ke area pertambangan.
    Ia menegaskan Firman dan Imran tidak pernah mengeluarkan dana untuk proyek tambang SRM.
    Seluruh peralatan, fasilitas, modal, dan teknologi di lokasi tersebut disebut sebagai hasil investasi lebih dari 10 tahun oleh dirinya bersama Pamar Lubis sebagai pemegang saham mayoritas.
    Li juga mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, Firman, Imran, Suandi, dan Muardi diduga membuat Akta Anggaran Dasar palsu yang didaftarkan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
    Langkah tersebut diduga bertujuan mencopot dirinya dari jabatan Direktur Utama dan Pamar Lubis dari jabatan Direktur, yang dinilai melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas.
    “Saat ini perkara tersebut sedang dalam penyelidikan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya,” tutup Li Changjin.
    Diberitakan sebelumnya, bentrok antara 15 WNA asal China dengan prajurit TNI dan warga sipil di areal
    tambang emas
    PT SRM diduga dipicu konflik klaim kepengurusan perusahaan.
    Terdapat dua kubu manajemen PT SRM, yakni versi lama yang dipimpin Li Changjin dan versi baru dengan Direktur Utama Firman yang mengklaim pengesahan direksi melalui RUPS Juli 2025.
    Insiden terjadi pada Minggu, 14 Desember 2025 sekitar pukul 15.40 WIB. Versi Li Changjin menyebut kericuhan bermula saat staf teknis WNA mengoperasikan drone di area IUP PT SRM, yang kemudian dipersoalkan pihak lain.
    Sementara manajemen versi baru menyebut penerbangan drone dilakukan tanpa izin dan memicu kecurigaan pengamanan internal, yang berujung konflik dan dugaan penyerangan fisik.
    Kodam XII/Tanjungpura membenarkan insiden terjadi saat prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya melaksanakan latihan dasar.
    TNI mengklaim prajurit diserang dengan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum, serta melaporkan kerusakan satu mobil dan satu sepeda motor.
    Kantor Imigrasi Ketapang mengamankan 15 WNA China untuk pemeriksaan keimigrasian. Seluruh WNA diketahui memegang KITAS yang disponsori PT SRM versi direksi lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pamekasan Tertibkan Pedagang Kacang yang Mokong di Pasar Kolpajung
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        18 Desember 2025

    Bupati Pamekasan Tertibkan Pedagang Kacang yang Mokong di Pasar Kolpajung Surabaya 18 Desember 2025

    Bupati Pamekasan Tertibkan Pedagang Kacang yang Mokong di Pasar Kolpajung
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Bupati Pamekasan, Kholilurrahman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Pasar Kolpajung pada Kamis (18/12/2025). Hasilnya, posisi pedagang ditemukan acak-acakan dan ada pedagang yang mokong.
    Pada kunjungannya, bupati dua periode tersebut melihat langsung para pedagang kacang yang tidak menempati kios. Akibatnya, area pasar acak-acakan dan tidak teratur.
    “Kami masih menemukan pedagang yang berjualan di luar kios,” kata Kholilurrahman, Kamis.
    Kholilurrahman pun meminta pedagang untuk mematuhi aturan di pasar. Sehingga, tidak menganggu dan merugikan pedagang lain.
    Menurut dia, sebelumnya pedagang kacang mengadu tidak mendapatkan kios. Sementara laporan dari pengelola pasar sudah disiapkan kios tapi tidak ditempati.
    “Kami berharap para pedagang mengerti. Jangan berjualan di tempat terlarang karena akan menghambat majunya pasar,” ujarnya kepada pedagang
    Pasar Kolpajung
    .
    Dia meminta para pedagang kacang tertib karena ulah satu dua orang pedagang bisa menghambat kelancaran pedagang yang banyak.
    “Kalau memang tempatnya kurang nyaman yang disediakan. Silahkan mencari pasar lain yang dirasa lebih nyaman setiap hari,” katanya kepada pedagang.
    Kholilurrahman lantas menyampaikan kepada pedagang bahwa dia sepekan lagi akan berkunjung kembali ke Pasar Kolpajung.
    Saat itu, pihaknya berharap kondisinya sudah berubah dan tidak ada pedagang yang merusak tatanan di area pasar.
    “Seminggu lagi, saya akan ke sini lagi. Jangan sampai masih ada pedagang berjualan di area terlarang,” katanya di hadapan pedagang.
    Kepala Disperindag
    Pamekasan
    , Muharram menyampaikan pihaknya sebelumnya sudah melakukan penertiban. Namun, beberapa pedagang tetap tidak menempati kios yang disediakan.
    “Ke depan kita lebih intens melakukan penertiban. Sehingga tata kelola pasar berjalan lancar,” ujar Muharram.
    Dalam sidak tersebut,
    Bupati Pamekasan
    Kholilurrahman didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Muharram.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Tapanuli Tengah Evaluasi Izin Usaha Perkebunan PT TBS Terkait Banjir Bandang dan Longsor
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        18 Desember 2025

    Bupati Tapanuli Tengah Evaluasi Izin Usaha Perkebunan PT TBS Terkait Banjir Bandang dan Longsor Medan 18 Desember 2025

    Bupati Tapanuli Tengah Evaluasi Izin Usaha Perkebunan PT TBS Terkait Banjir Bandang dan Longsor
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengevaluasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT TBS (Tri Bahtera Srikandi) yang diduga berkontribusi pada terjadinya banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
    Evaluasi ini dilakukan setelah laporan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.
    Masinton menjelaskan,
    PT TBS
    yang juga dikenal dengan nama PT Sago Nauli, telah memperoleh IUP sebelum ia resmi menjabat sebagai
    Bupati Tapanuli Tengah
    pada 20 Februari 2025.
    “PT TBS mengantongi IUP pada tahun 2018, sekaligus izin mendirikan pabrik kelapa sawit di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Izin tersebut diterbitkan pada 25 Mei 2018 semasa bupati lama periode 2017-2022. Yang menandatangani IUP-nya adalah Kepala Dinas Perizinan Erwin Marpaung atas nama bupati saat itu,” ungkap Masinton melalui sambungan ponsel pada Kamis (18/12/2025).
    Mantan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini menambahkan, awalnya ia hanya mengetahui IUP PT TBS yang diterbitkan pada 2018 di Kecamatan Sosorgadong, Tapanuli Tengah.
    “Pada bulan Juni 2025 lalu, saya sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar menghentikan aktivitas penanaman sawit di Sosorgadong karena berada di wilayah perbukitan, yang merupakan tangkapan air bersih, dan sebagian berada di kawasan hutan,” ujarnya.
    Masinton akan mengevaluasi IUP yang diterbitkan pada 2018. Izin itu akan dicabut jika perusahaan terbukti melanggar peraturan. 
    “Bulan Juli 2025 lalu, kami menyegel aktivitas pembukaan lahan penanaman sawit ilegal PT TBS di kawasan perbukitan di Kecamatan Kolang. Dan saya pastikan itu tidak ada izinnya dan merusak lingkungan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Upaya Pertamina Pastikan Stok BBM dan Elpiji di Aceh Terjaga Pascabencana
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Desember 2025

    Upaya Pertamina Pastikan Stok BBM dan Elpiji di Aceh Terjaga Pascabencana Regional 18 Desember 2025

    Upaya Pertamina Pastikan Stok BBM dan Elpiji di Aceh Terjaga Pascabencana
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus.
    Namun, PT
    Pertamina
    Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga pasokan energi, khususnya
    elpiji
    , meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.
    Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan, per hari ini stok
    BBM
    dan elpiji di wilayah Aceh masih terjaga. 
    “Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah aspek akses dan jalur distribusi yang penuh tantangan akibat putusnya sejumlah ruas jalan, rusaknya jembatan, serta keterbatasan mobilitas personel yang sebenarnya di tengah pelayanan mereka pun terdampak sebagai korban juga,” kata Fahrougi dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Kantor Gubernur Aceh, Kamis (18/12/2025). 
    Akibat banjir dan longsor melanda Aceh, kata Fahrougi, sebanyak 15 dari 156 SPBU terdampak rusak serta 13 dari 133 agen elpiji sekitar 10 sampai 12 persen juga ikut berdampak.
    Namun, seluruh pengisian SPBE tetap beroperasi sehingga suplai dasar elpiji terjaga.  
    “Per pemantauan hari ini ketersediaan energi pada BBM jenis gasoline 844 ribu liter, gas oil atau solar 633 ribu liter, dan elpiji 319 metrik ton. Stok ini kami pantau terus dan perkuat setiap harinya melalui skema alternatif suplai berbagai moda darat, laut, dan udara. Pastinya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya. 
    Untuk memastikan energi itu tersalurkan, pihaknya juga tetap mengutamakan keselamatan seperti wilayah yang sebelumnya terisolasi Bener Meriah dan Aceh Tengah, mereka menjalankan distribusi via udara menggunakan jenis pesawat air tractor sejak 13 Desember 2025. 
    “Total tersalurkan sampai saat ini sekitar 22 ribu liter. Terdiri dari 14 ribu liter biosolar dan 8 ribu pertalite. Tujuan utamanya guna mendukung kebutuhan operasi dan memastikan layanan energi dapat kembali masuk ke Bener Meriah dan Aceh Tengah,” katanya.
    “Per hari ini juga telah tersalurkan ke satu Lembaga penyalur sebesar 3.500 liter jenis BBM yang sudah mulai disalurkan untuk melayani kebutuhan masyarakat,” tambahnya. 
    Kemudian berkaitan dengan elpiji, pihaknya telah menjalankan stabilisasi layanan melalui operasi pasar LPH 3 kilogram sejak 6 – 18 Desember 2025 di puluhan titik dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. 
    “Total akumulasi tabungnya sekitar 20.720 tabung. Operasi pasar ini kami lakukan untuk menjangkau seluruh masyarakat dan upaya pemerataan pasokan. Jadi secara perlahan
    panic buying
    ini bisa mulai diredakan dengan operasi pasar dan pastinya ini akan mencegah para spekulan yang memanfaatkan momentum kritis ini untuk mencari profit lebih, menimbun, atau melakukan hal-hal tidak baik,” katanya. 
    Selain itu, akibat terkendala jalur distribusi antara Lhokseumawe dan Banda Aceh, pihaknya juga melakukan alih suplai elpiji melalui jalur laut, menggunakan tiga kapal Ro-ro untuk mengangkut mobil tangki elpiji (skid tank) supaya pendistribusian di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya bisa terjaga. 
    Total alih suplai melalui jalur laut tersebut telah mencapai 25 unit skip tank dengan kapasitas total sekitar 375 ton elpiji. Langkah ini sebagai solusi sementara untuk menjaga pasokan elpiji di Banda Aceh dan sekitarnya terjaga sampai akses darat perlahan membaik dan normal. 
    “Seiring pemulihan akses juga percepatan normalisasi distribusi darat pun telah berangsur membaik. Apalagi setelah beroperasi jembatan Teupin Mane. Sehingga mobil tanki yang kapasitas kecil sudah bisa melintas untuk melakukan distribusi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ammar Zoni Ngaku Disetrum dan Dipukul agar Mengakui Edarkan Sabu di Rutan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Desember 2025

    Ammar Zoni Ngaku Disetrum dan Dipukul agar Mengakui Edarkan Sabu di Rutan Megapolitan 18 Desember 2025

    Ammar Zoni Ngaku Disetrum dan Dipukul agar Mengakui Edarkan Sabu di Rutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika di dalam rumah tahanan (rutan), Ammar Zoni, mengaku sempat disetrum dan dipukul agar mengakui perbuatannya mengedarkan sabu seberat 100 gram di Rutan Salemba.
    Pengakuan tersebut disampaikan
    Ammar Zoni
    dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).
    Awalnya, Ammar yang diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi dari kepolisian, Arif Rahman, menyinggung dugaan adanya kekerasan saat proses interogasi pada 3 Januari 2025.
    “Yang mau saya tanyakan, apakah saya berbicara itu waktu itu bagaimana perlakuannya? Yakin tidak melakukan intimidasi? Yakin tidak ada kekerasan?” tanya Ammar Zoni dalam sidang.
    “Yakin enggak ada kekerasan,” jawab Arif Rahman.
    Ammar lantas mengingatkan bahwa Arif telah disumpah untuk memberikan kesaksian yang benar.
    Ia lalu bertanya kepada Arif apakah benar saat itu tidak ada penyetruman.
    “Bapak disumpah lho ya. Ini kami berlima bisa jadi saksi. Apa tidak ada penyetruman?” tanya Ammar.
    “Saya pastikan tidak ada penyetruman,” tegas Arif.
    Mendengar hal itu, Ammar Zoni kemudian meminta agar rekaman CCTV saat interogasi diungkap dalam persidangan.
    “Tidak ada penekanan? Tidak ada pemukulan? Ini semua berlima (terdakwa) kita bisa lihat. Tolong Yang Mulia dihadirkan CCTV, Yang Mulia. Karena di situ ada CCTV, kita di bawah tekanan, dipukuli, disetrum, dipaksa untuk mengaku,” ungkap Ammar.
    “Makanya kami minta dihadirkan CCTV dari pihak rutan. Tadi kan bilangnya tanggal 3 Januari, di situ ada CCTV. Pengakuan saya itu berdasarkan dari tekanan,” jelasnya.
    Sebelumnya, saksi lain dari kepolisian, Randi Iswahyudi, menyatakan bahwa Ammar Zoni menerima upah sebesar Rp 10 juta dari mengedarkan sabu sebanyak 100 gram di dalam Rutan Salemba
    Randi bilang, berdasarkan interogasi yang dilakukan polisi terhadap Ammar Zoni pada 3 Januari 2025, terdakwa mengakui mendapat sabu dari seseorang bernama Andre yang saat ini berstatus buronan.
    “Dari saudara Andre, 100 gram. (Barang) Sudah diedarkan di dalam rutan,” kata Randi.
    “Diedarkan di dalam rutan? Sebanyak 100 gram itu?,” tanya Ketua Majelis Hakim memastikan.
    “Siap,” tutur Randi.
    Hakim lalu menanyakan apakah Ammar Zoni mendapatkan upah dari aktivitas peredaran sabu dalam Rutan Salemba.
    Randi menjawab ada upah sebesar Rp 10 juta untuk Ammar Zoni saja.
    “Dari 100 gram menjadi Rp 10 juta,” kata Randi.
    “100 gram menjadi Rp 10 juta? Untuk si terdakwa Amar saja?” tegas Ketua Majelis Hakim.
    “Siap,” jawab Randi.
    Dalam sidang pada hari ini, terdakwa Ammar Zoni akhirnya hadir mengikuti sidang secara langsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
    Empat orang terdakwa lain untuk kasus yang sama, yakni Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Arie Ardih, Andi Muallim, dan Muhammad Rivaldi juga hadir langsung.
    Sidang hari ini menghadirkan lima orang saksi yang terdiri dari tiga orang petugas kepolisian dan dua orang pegawai rutan.
    Sebelumya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang secara langsung untuk terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika di dalam rutan, Ammar Zoni, pada Kamis (18/12/2025).
    Penjadwalan ini dilakukan setelah Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi memberikan izin pemindahan Ammar Zoni dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta agar dapat mengikuti sidang secara langsung.
    “Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 10.00 WIB dan persidangan selanjutnya dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
    Namun, Elyarahma menegaskan bahwa sidang
    offline
    hanya berlaku bagi Ammar Zoni dan empat terdakwa lain.
    Sementara itu, untuk kehadiran terdakwa Ade Candra Maulana akan dilakukan secara
    online
    karena alasan kesehatan.
    Ade saat ini sedang menderita penyakit tuberkulosis (TBC) sehingga dikhawatirkan akan menularkan virus apabila menjalani mobilitas dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral di Medsos Aksi Bajing Loncat, Polisi: Terjadi di Cakung, Bukan Kelapa Gading
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Desember 2025

    Viral di Medsos Aksi Bajing Loncat, Polisi: Terjadi di Cakung, Bukan Kelapa Gading Megapolitan 18 Desember 2025

    Viral di Medsos Aksi Bajing Loncat, Polisi: Terjadi di Cakung, Bukan Kelapa Gading
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Polsek Kelapa Gading melakukan pengecekan lokasi aksi pencurian bajing loncat yang sempat viral di media sosial.
    Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra, memastikan lokasi kejadian berada di wilayah
    Cakung
    ,
    Jakarta Timur
    , bukan di Kelapa Gading seperti yang sempat beredar.
    “Setelah dilakukan cek TKP, lokasi tersebut berada di wilayah Cakung,” ujar Seto dalam keterangan resminya pada Kamis (18/12/2025).
    Seto menjelaskan lokasi persis kejadian berada di depan Biz Park, Jalan Pantura, Terate, Cakung, Jakarta Timur.
    Pengecekan dilakukan oleh petugas piket Reskrim Polsek Kelapa Gading pada Kamis, pukul 11.00 WIB.
    “Piket Reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan cek TKP. Mencari dan meminta keterangan saksi-saksi,” tambah Seto.
    Sebelumnya, aksi
    bajing loncat
    itu terekam kamera warga dan viral di media sosial.
    Video yang diunggah akun @
    info.jakartatimur
    memperlihatkan kejadian terekam dashcam mobil di rute Harapan Indah–Kelapa Gading pada Rabu (17/12/2025) siang.
    “Terpantau dashcam diduga aksi bajing loncat mencuri besi di rute Harapan Indah, Kelapa Gading. Rabu 16 Desember 2026 Pukul 14.50 WIB,” demikian keterangan unggahan video.
    Dalam video, terlihat seorang pria mengenakan baju bermotif garis putih-merah dan topi mengambil muatan besi dari atas truk yang tertutup terpal oranye.
    Setelah berhasil mengambil besi, pria tersebut melompat turun dari truk dan berlari menjauh sambil membawa hasil curiannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.