Author: Kompas.com

Kisah Taufiq, Peternak Bebek Kebumen yang Bangkit dari Nol hingga Produksi Ribuan Telur Asin Regional 9 Januari 2026

Kisah Taufiq, Peternak Bebek Kebumen yang Bangkit dari Nol hingga Produksi Ribuan Telur Asin
Tim Redaksi
KEBUMEN, KOMPAS.com –
Di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian hidup, sebagian orang memilih menyerah. Namun tidak dengan Taufiq (42), peternak bebek asal Dusun Pagebangan, Desa Bulurejo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Berbekal tekad kuat serta memanfaatkan limbah ikan dan potensi alam sekitar, Taufiq membuktikan bahwa perjuangan bertahan hidup dapat berbuah manis.
Dari usaha kecil, kini ia mampu memproduksi ratusan hingga ribuan
telur asin
setiap hari.
Perjalanan hidupnya dimulai pada 20 Agustus 2024, saat ia kehilangan pekerjaan dan harus mencari jalan baru untuk menghidupi keluarga.
Ketika banyak orang masih bimbang menentukan arah hidup, Taufiq justru mengambil keputusan besar dengan menekuni peternakan bebek, bidang yang sebelumnya sama sekali belum ia kuasai.
Alasannya sederhana. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, ia melihat kekayaan alam di sekitarnya, mulai dari enceng gondok yang tumbuh subur hingga limbah ikan yang melimpah, sebagai peluang untuk berinovasi.
“Waktu itu kami mendengar bahwa ke depan kita harus berusaha di sektor pangan, entah bertani, beternak, atau nelayan. Akhirnya kami memilih ternak karena alam di Kebumen sangat mendukung,” ujarnya pada Kamis (8/1/2026).
Dengan keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan beternak, Taufiq tidak langsung memulai dalam skala besar.
Awalnya, ia hanya memelihara 10 ekor bebek. Seiring waktu dan pengalaman, jumlah tersebut meningkat menjadi 100 ekor.
Momen bersejarah terjadi saat hasil telur pertama bahkan sempat dinikmati langsung oleh Camat setempat kala itu.
Dalam kurun waktu 1 tahun 4 bulan, jumlah ternak berkembang pesat hingga hampir 1.000 ekor bebek.
Di balik pertumbuhan tersebut, terdapat perjuangan panjang dan strategi bertahan hidup yang tidak mudah.
Untuk menekan biaya produksi, Taufiq memanfaatkan enceng gondok dan dedak sebagai pakan utama.
Pakan pabrikan hanya digunakan pada masa awal pemeliharaan, yakni saat bebek berusia 1 hingga 21 hari.
“Setelah itu mutlak enceng gondok dan limbah kepala ikan yang banyak dibsekitar sini saja mas,” kata Taufiq.
Ketika bebek mulai memasuki masa bertelur, ia kembali menyesuaikan pola pakan.
Limbah udang dan ikan dari daerah pesisir dimanfaatkan sebagai tambahan pakan, dipadukan dengan konsentrat agar produktivitas telur tetap terjaga.
Pada awalnya, telur bebek dijual dalam kondisi mentah. Namun keuntungan yang diperoleh belum mampu mencukupi kebutuhan hidup.
Taufiq kemudian mengambil langkah berani dengan belajar memproduksi telur asin.
Ia berguru kepada seorang pelaku usaha telur asin di Soka, Kebumen. Sekitar lima bulan lalu, produksi telur asin pun dimulai, dan hasilnya jauh melampaui ekspektasi.
Hingga kini, total produksi telah menembus lebih dari 10.000 butir telur asin, dengan rata-rata 300 hingga 500 butir per hari, tergantung permintaan pasar.
Telur asin tersebut dijual secara grosir dengan harga berkisar Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per butir.
Meski margin keuntungan tidak terlalu besar, perputaran usaha berjalan stabil dan berkelanjutan.
Permintaan telur asin meningkat tajam seiring hadirnya program Makan Bergizi dari pemerintah (MBG). Produk telur asin buatan Taufiq kini diburu dari berbagai daerah, mulai dari Purworejo, Kebumen, hingga Wonosobo.
“Sejak ada MBG, kami malah kewalahan. Permintaan sangat tinggi, sampai kadang kehabisan telur,” ungkapnya.
Dalam kondisi tertentu, Taufiq bahkan harus membeli telur dari peternak sekitar untuk memenuhi pesanan. Ia juga aktif mengajak warga sekitar serta anggota kelompok ternak kecil agar ikut berkembang bersama.
“Banyak tetangga yang awalnya hanya punya 10 sampai 100 ekor, sekarang ikut kami ambil telurnya. Ini juga sebagai pemberdayaan peternak yang belum besar,” tuturnya.
Saat musim liburan dan memasuki bulan Rajab, permintaan telur asin melonjak lebih tajam. Kondisi tersebut membuat Taufiq harus bekerja ekstra. Ia kerap dibantu rekan-rekan dari Ansor dan Banser untuk mencari enceng gondok atau memberi pakan saat dirinya berhalangan.
“Kalau saya pergi, tinggal telepon teman-teman Banser. Mereka bantu carikan enceng atau memberi pakan. Kami saling menopang,” katanya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 07:09
Sulsel Belum Temukan Kasus Super Flu, Dinkes Perketat Pencegahan Regional 9 Januari 2026

Sulsel Belum Temukan Kasus Super Flu, Dinkes Perketat Pencegahan
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com –
Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan berbagai upaya pencegahan untuk mengantisipasi masuknya penyakit super flu ke wilayah Sulsel.
Istilah “
super flu
” merupakan sebutan populer di masyarakat untuk virus influenza A (H3N2) subclade K, yang saat ini dilaporkan oleh otoritas kesehatan global maupun nasional.
Kepala
Dinkes Sulsel
Evi Mustikawati Arifin mengatakan bahwa hingga kini belum ditemukan kasus super flu di Sulsel, meskipun penyakit tersebut telah dilaporkan terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.
“Sulsel sampai saat ini belum ada kasus super flu ya,” kata Evi kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
Evi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap potensi masuknya kasus super flu.
“Ada pun beberapa langkah yang kita lakukan adalah melakukan penguatan terhadap kasus super flu ini, dengan Dinkes kabupaten kota dan seluruh rumah sakit,” ujarnya.
Selain itu, Dinkes Sulsel juga mengintensifkan langkah promotif dan preventif, salah satunya dengan menyebarluaskan informasi mengenai gejala super flu dan cara pencegahannya kepada masyarakat.
“Seperti apa dan upaya pencegahannya. Kita juga giat melakukan meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan terkait adanya kasus super flu ini,” ungkapnya.
Evi menyebutkan, penguatan informasi di media terkait super flu sejauh ini belum menunjukkan adanya peningkatan tingkat keparahan penyakit tersebut berdasarkan penilaian World Health Organization (WHO).
“Peningkatan keparahan berdasarkan penilaian WHO tentunya dari penilaian situasi epiodolomogi saat ini,” tuturnya.
Ia juga memastikan bahwa Dinkes Sulsel telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk menyampaikan informasi terkait pencegahan super flu kepada masyarakat.
“Melalui koordinasi secara langsung mengenai kebersihan hal lain secara umum, menghindari menyentuh wajah, hidung dan mulut, jaga jarak, hindari keramaian, tutup mulut saat batuk dan bersin, tetap berada di rumah jika merasa sakit, izin menghindari dan juga kekebalan tubuh dengan pola makan sehat, makan teratur,” terangnya.
Saat ini, kata Evi, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Kesehatan terkait imbauan khusus mengenai super flu.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa super flu pada dasarnya mengarah pada penyakit flu musiman, sehingga masyarakat diminta tidak panik.
“Superflu ini tidak perlu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat karena secara umum gejala yang dialami mengarah ke flu musiman yakni seperti demam, nyeri tenggrokan batuk , rasa lemas, sakit kepala hidung berair,” bebernya.
Meski demikian, Dinkes Sulsel tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan diri sebagai langkah pencegahan.
“Mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya, kebersihan diri serta apabila gejala Superflu agar segera ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan lebih lanjut,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 07:00
Mayoritas Responden Lembaga Survei Tolak Pilkada Lewat DPRD, Apa Penyebabnya?

Mayoritas Responden Lembaga Survei Tolak Pilkada Lewat DPRD, Apa Penyebabnya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD mendapat penolakan oleh mayoritas responden lembaga survei.
Hasil ini pertama datang dari Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 yang diterbitkan pada Kompas.id, 3 Februari 2025.
Survei ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.
Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen,
margin of error
penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, dan dibiayai penuh oleh harian Kompas.
Hasil surveinya penolakan wacana ini cukup kuat, bahkan setahun lalu.
Namun, wacana ini justru menguat di tataran elite, termasuk dukungan partai politik yang datang satu per satu.
Pada survei Januari 2025 ini, Litbang Kompas menyebut masyarakat memiliki kecenderungan tidak sepakat atas wacana yang digulirkan pemerintah dan DPR ini.
Pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota misalnya, ada 85,1 persen responden meminta agar kepala daerah tingkat II ini tetap dipilih langsung.
“Hanya 11,6 persen responden yang mengaku lebih setuju dipilih melalui mekanisme yang ada di DPRD kabupaten atau kota,” tulis Litbang Kompas.
Penolakan wacana ini juga terjadi pada tingkat pemilihan gubernur.
Ada 83,5 persen responden masih menginginkan pemilihan langsung.
Kadar ketidaksetujuan masyarakat terhadap wacana ini paling tinggi terlihat pada tingkat pemerintah pusat.
Ada 91,6 persen responden mengaku lebih setuju dengan skema pemilihan langsung, 6 persen ingin presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.
Lembaga survei
lainnya, LSI Denny JA juga turut memberikan hasil surveinya ke publik terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 melalui metodologi
multi-stage random sampling
.
Jumlah responden yang digunakan yakni 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka menggunakan kuisioner.
Ia mengeklaim margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,9 persen.
“Hasilnya 66,1 persen kurang setuju atau tidak setuju sama sekali (atau menolak pilkada dipilih DPRD),” kata dia.
Sedangkan 28,6 persen respondennya mengatakan setuju, dan 5,3 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.
Dia mengatakan, angka penolakan ini tak bisa dianggap enteng, karena bisa berdampak secara sistemik.
Lembaga survei ini juga mengungkapkan, penolakan paling banyak berasal pada usia di bawah 27 tahun atau dikenal dengan Generasi Z (Gen-Z).
Ada 84 persen responden kategori Gen-Z yang menolak wacana ini, disusul Milenial 71,4 persen, Generasi X 60 persen, dan Baby Boomer 63 persen.
Gelombang penolakan dari responden lembaga survei ini memiliki beragam alasan.
Dalam Litbang Kompas misalnya, di tingkat kabupaten/kota 59 persen responden berasalan pemilihan langsung adalah cara terbaik memilih pemimpin yang diinginkan masyarakat.
Alasan lain yang tinggi yakni sekitar 37 persen responden mendasari sikap mereka mendukung pemilihan langsung karena asas demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Alasan lainnya, semangat menjaga transparansi dan integritas.
Survei ini menyebut ada seperlima dari responden memilih pemilihan langsung karena dinilai lebih transparan.
Sedangkan temuan dari LSI Denny JA menyebut adanya memori kolektif yang dirasakan dalam 20 tahun terakhir sejak pilkada dipilih secara langsung.
Sebagian pemilih bahkan belum pernah mengetahui adanya pilkada dipilih secara perwakilan.
“Rakyat sudah terbiasa memilih langsung, ini adalah alasan pertama mengapa penolakan pilkada DPRD kuat,” kata Ardian.
Kedua, penolakan pilkada terhadap DPRD didasari oleh ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif.
DPR dan DPRD konsisten masuk dalam kelompok institusi yang mendapat kepercayaan publik rendah dan sering diasosiasikan pada politik transaksional.
Selain itu ada juga persepsi korupsi lembaga legislatif yang masih tinggi.
Politik transaksional dalam pilkada yang dipilih DPRD pernah terekam dalam laporan Harian Kompas.
Merujuk dua artikel Kompas berjudul “Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke” (14 Maret 2000) dan “Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap” (15 Maret 2000), yang diulas kembali dalam liputan bertajuk “Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD” politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD.
Praktik “biaya lain-lain yang merusak moral bangsa” itu digambarkan secara gamblang dalam pemilihan bupati Sukoharjo pada Januari 2000.
Saat itu, hampir semua bakal calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi.
Sejumlah kandidat disebut menghabiskan hingga Rp 500 juta hanya untuk tahap pencalonan.
Fenomena serupa muncul di Boyolali pada Februari 2000 ketika suara fraksi mayoritas DPRD justru berpindah dalam pemungutan suara.
Rumor yang beredar saat itu menyebutkan harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta, disertai praktik “karantina” anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.
Praktik transaksi politik lebih vulgar di Lampung Selatan, dalam proses pemilihan bupati periode 2000–2005, tim sukses calon bupati mendatangi rumah anggota DPRD, menginapkan mereka di hotel, dan memberikan uang tunai dengan nilai bervariasi.
Sejumlah anggota DPRD mengaku menerima uang antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, bergantung pada posisi mereka sebagai anggota atau pimpinan fraksi.
Praktik politik uang tersebut merebak di berbagai daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 06:51
Angin Kencang Rusak 9 Rumah di Pamekasan, Ratusan Material Hancur dan 39 Jiwa Terdampak Surabaya 9 Januari 2026

Angin Kencang Rusak 9 Rumah di Pamekasan, Ratusan Material Hancur dan 39 Jiwa Terdampak
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
– Sebanyak 9 rumah mengalami rusak di bagian atap dan mengakibatkan 39 orang terdampak angin kencang di Dusun Soloh Daja, Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis (8/1/2026).
Data
BPBD Pamekasan
menyebutkan, kerusakan 9 rumah semuanya di bagian atap. Mulai dari asbes hingga genteng berjatuhan dan rusak akibat
angin kencang
yang terjadi sekitar pukul 17.30 WIB.
Akibat bencana, sebanyak 39 orang terdampak yang tersebar di 9 kepala keluarga (KK).
Kabid Kedaruratan BPBD Pamekasan Achmad Zainullah menyampaikan angin kencang melanda di dua dusun di Desa Murtajih, di antaranya di Dusun Soloh Daja dan Dusun Tlaga Sari.
“Untuk sementara ada 9 rumah yang rusak ringan dan 39 orang terdampak dari 9 KK dan selamat,” katanya, Jumat (9/1/2026)
Dia mengatakan, kerusakan terjadi pada bagian atap. Total kerugian material sebanyak 64 lembar asbes, 410 genteng dan 19 lembar galvalum.
Zainullah menegaskan, BPBD sudah mendata kerugian dan mendatangi semua lokasi. Termasuk membantu mengevakuasi meterial dan membersihkan puing-puing akibat bencana.
“Korban mengalami kerugian material dan tidak ada korban jiwa. Ada juga beberapa pohon tumbang,” ucapnya.
Pihaknya mengimbau warga Pamekasan tetap waspada. Cuaca ekstrem diprediksi masih akan berlangsung dan berpotensi bencana.
“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada. Bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja,” ujarnya.
Imam Hanafi, salah satu korban terdampak menceritakan angin kencang terjadi secara tiba-tiba di Dusun Soloh Daja, Desa Murtajih.
“Awalnya gerimis, mendadak angin kencang dan disertai hujan deras,” katanya.
Dia mengaku melihat langsung atap rumahnya yang rusak akibat angin.
Sejumlah asbes terangkat hingga beberapa meter. Bahkan ada asbes yang terseret hingga di rumah tetangga.
“Saat itu angin kencang dan deras dengan pandangan sudah gelap. Banyak warga yang berteriak, sebagian bertakbir,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 06:34
Derita Warga Tambora 2 Bulan Tanpa Air PAM, Mandi-Cuci Susah Megapolitan 9 Januari 2026

Derita Warga Tambora 2 Bulan Tanpa Air PAM, Mandi-Cuci Susah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga di permukiman padat penduduk RT 03 RW 03 Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, mengeluhkan krisis air bersih yang berkepanjangan akibat layanan air PAM Jaya yang dilaporkan mati selama hampir dua bulan.
Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, mulai dari mandi, mencuci, hingga memasak dan memaksa para warga harus merogoh kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan air bersih.
Harjani (64), warga yang sudah tinggal lebih dari 20 tahun di lokasi tersebut, menceritakan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan sanitasi harian selama layanan air bersih mati.
Untuk sekadar mandi dan mencuci piring, ia terpaksa mengandalkan kebaikan pengurus mushala di depan rumahnya untuk menggunakan air tanah dari sana.
Harjani pun membentangkan selang panjang dari kran tempat wudhu mushala menuju kamar mandi pribadinya setiap hari.
“Sudah satu bulan lebih (air mati), hampir dua bulan. Untung saya ada air mushala di depan rumah, nyelang (pakai selang) gitu ya,” ujar Harjani saat ditemui Kompas.com di lokasi, Kamis (8/1/2025)
Harjani menambahkan biaya listrik di mushala sebagai imbalan atas air bersih tersebut.
Namun, untuk kebutuhan memasak, Harjani tidak berani menggunakan air tanah mushala dan harus mengeluarkan biaya ekstra setiap harinya untuk membeli air bersih dari pedagang keliling.
“Tiap hari beli air saja. Sehari dua pikul, dua pikul. Itu untuk masak. Kalau mandi dan cuci piring kan nyelang dari mushala,” tuturnya.
Warga menduga gangguan pasokan air ini berkaitan dengan adanya proyek galian jalan di sekitar permukiman mereka dalam dua bulan terakhir.
Sebelum mati total, Harjani menyebut air sempat mengalir dengan volume yang sangat kecil.
“Sempat mati total sebulan. Terus keluar lagi paling dua ember, habis itu enggak keluar lagi,” kata Harjani.
Tak hanya itu, Harjani juga menyebut air yang keluar dari saluran PAM Jaya pernah kotor dan berbau.
“Kecil jalannya (air), entar mati nyala, mati nyala. Keluar airnya itu butek, terus bau got. Padahal air PAM,” tambah dia.
Hal senada diungkapkan Irwan (40), tetangga Harjani yang bahkan pernah mencium bau menyengat menyerupai bahan bakar pada air PAM beberapa bulan silam.
“Waktu itu sempat juga beberapa lama airnya kotor, baunya enggak tahu ya bau apa, tapi baunya kayak solar,” kata Irwan.
Kesal karena laporan lisan kepada petugas lapangan tak kunjung membuahkan hasil, Harjani pun akhirnya memutuskan untuk menunda pembayaran tagihan airnya sebagai bentuk protes.
“Ada yang ngecek, kata mereka ‘
nanti saya laporkan ke atasan saya
‘. Tapi belum ada perubahan. Dua bulan ini saya belum bayar-bayar. Kesel, jadi air kan enggak keluar, malas bayarnya,” ucap dia.
Merespons keluhan tersebut, Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza, mengklaim bahwa gangguan di wilayah tersebut hanya tercatat selama satu pekan dalam sistem mereka.
“Terkait keluhan itu tidak sampai dua bulan, tapi keluhan itu baru masuk ke kami di minggu kemarin,” ujar Gatra saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.
Terkait dugaan warga soal penyebab gangguan, Gatra tidak menampik bahwa aktivitas galian jalan bisa berdampak pada pipa distribusi air.
Termasuk, dugaan mengenai memburuknya kualitas air PAM saat adanya proyek galian di sekitar perumahan warga.
“Kalau misalkan warga bilang ada bau saat ada galian, itu bisa jadi. Misalnya ada galian terus kena ke pipa kita, terus jadinya pipa kita terkontaminasi sama air got atau apa, itu mungkin,” jelasnya.
Terkait status perbaikan, Gatra mengklaim bahwa tim operasional PAM Jaya sebenarnya sudah menyelesaikan perbaikan masalah teknis di lokasi tersebut pada Rabu (7/1/2026).
“Per kemarin tim operasional kami sudah memperbaiki hal tersebut, di mana memang ada sedikit issue teknis di lapangan. Namun per kemarin keluhan tersebut sudah tertangani,” kata Gatra.
Namun, Gatra mengaku belum mengetahui informasi mengenai aliran air di area rumah Harjani yang disebut masih belum mengalir.
Ia pun berjanji akan segera menerjunkan tim pemeriksa untuk memeriksa kembali kondisi pelayanan air di lapangan.
“Saya akan kroscek lagi karena dari kemarin saya sudah pastiin tuh informasinya bahwa pekerjaannya itu memang sudah selesai. Besok akan langsung segera dilakukan pengecekan,” tutur Gatra.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 06:27
Ironi Buang Sampah Bayar Rp 3.000–Rp 10.000 di Ciputat tapi Tak Kunjung Bersih Megapolitan 9 Januari 2026

Ironi Buang Sampah Bayar Rp 3.000–Rp 10.000 di Ciputat tapi Tak Kunjung Bersih
Editor
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Di Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, membuang sampah bukan perkara gratis.
Warga dan pedagang mengaku harus merogoh kocek setiap kali membuang sampah.
Namun, tumpukan sampah justru kian menggunung, menyisakan bau menyengat dan kemacetan yang tak kunjung reda.
Budiman (bukan nama sebenarnya) mengatakan, praktik buang sampah berbayar sudah berlangsung lama di lokasi tersebut.
Tarifnya bervariasi, tergantung siapa yang membuang.
“Iya (warga dan pedagang) bayar tapi kurang tau (nominal yang pasti) berapa, soalnya ada yang Rp 5.000, ada yang Rp 10.000,” kata Budiman saat ditemui Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Tak hanya warga, para pedagang kios di sekitar lokasi juga dikenakan iuran harian.
Namun, Budiman mengaku tidak pernah mengetahui ke mana uang tersebut dikelola.
“Iya kita juga bayar, setiap hari ditarikin duit Rp 8.000. Tapi abis itu duitnya gak tau kemana, paling ke atasan mereka,” ujarnya.
Menurut dia, setelah uang dibayarkan, tidak ada tanggung jawab lanjutan dari pihak yang memungut. Sampah tetap dibiarkan menumpuk di pinggir jalan.
Pungutan itu kerap disebut sebagai biaya kebersihan. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Sampah terus bertambah dan meluber hingga memakan badan jalan.
“Ya bilangnya buat kebersihan tapi liat aja sampah jadi makin numpuk. Itu mah sampah buat isi perut mereka. Mana buktinya, gak ada kebersihannya,” katanya.
Ia menilai, tumpukan sampah yang mencapai setengah jalan seharusnya tidak dibiarkan karena mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan.
“Udah mana sampahnya sampe setengah jalan, aturan mah ini gak boleh,” ujar dia.
Keluhan serupa disampaikan pedagang kelapa parut, Doni Putra (31). Ia mengatakan, sebagian besar sampah berasal dari aktivitas pasar, namun banyak juga warga dari luar kawasan yang membuang sampah di lokasi tersebut.
“Iya dari sini, pasar tapi ada juga dari orang luar. Kaya dia datang terus bayar ke yang nungguinnya, sekitar 3.000 bayarnya,” kata Doni.
Menurut Doni, tak sedikit orang yang datang sambil bekerja atau melintas, lalu sekalian membuang sampah setelah membayar sejumlah uang.
“Jadi banyak juga orang yang kerja sembari bawa sampahnya terus buang ke sini. Terus bayar 3.000 atau seikhlasnya lah,” ujarnya.
Ia mengaku, para pedagang berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, sampah harus dibuang setiap hari. Di sisi lain, tempat pembuangan sudah penuh dan tak terkelola dengan baik.
“Kita jujur sebagai pedagang itu bingung juga mau buang gimana, semuanya serba penuh,” kata Doni.
Penumpukan sampah di
Jalan Otista Raya
, Ciputat,
Tangerang Selatan
, sempat menghambat arus lalu lintas pada Selasa (6/1/2026), meski akhirnya diangkut pada keesokan harinya.
Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa siang, gunungan sampah setinggi sekitar tiga meter meluber hingga memakan hampir separuh badan jalan.
Jalan yang menyempit disertai bau menyengat membuat pengendara roda dua maupun roda empat terpaksa menutup hidung saat melintas.
Tak jauh dari lokasi sampah, sekitar 30 meter, kondisi jalan rusak dengan banyak lubang dan genangan air turut memperparah situasi.
Pengendara harus melaju pelan agar tidak terjatuh atau saling menyiprati.
Dari genangan tersebut, tercium bau tidak sedap yang diduga berasal dari aktivitas Pasar Cimanggis di sekitar lokasi.
Pedagang nasi rames, Uci (49), mengatakan kemacetan di kawasan itu bukan hal baru, namun kondisinya semakin parah akibat tumpukan sampah dan jalan rusak.
“Macetnya mah setiap hari. Mau pagi atau sore macet terus. Enggak hari libur, enggak hari biasa, emang sering macet di sini,” ujar Uci.
Menurut dia, kemacetan paling parah terjadi pada pagi dan sore hari, terutama saat jam berangkat kerja dan sekolah. Meski begitu, kemacetan kerap berlanjut hingga siang hari.
Hal senada disampaikan Budiman. Ia menyebut, sampah yang menutup sebagian badan jalan dan kondisi jalan rusak membuat arus lalu lintas semakin tersendat, terutama pada pagi hari.
“Kalau pagi, pas orang-orang pada masuk kerja. Ini tuh macet karena jalanannya kan ketutup sebelah juga,” kata dia.
Budiman juga menduga, jalan rusak disebabkan aktivitas truk pengangkut ayam yang kerap mencuci kendaraan di lokasi tersebut pada malam hari.
“Kalau itu mah penyebabnya karena truk ayam. Jadi truk ayam itu nyucinya di situ, airnya ngalir ke jalanan, ya jadi rusaklah aspalnya,” jelasnya.
Akibat kondisi jalan yang licin, sejumlah pengendara dilaporkan terjatuh saat melintas.
“Banyak orang yang jatuh di sana,” imbuh Budiman.
Ia berharap pemerintah segera turun tangan menangani persoalan sampah dan memperbaiki jalan agar kemacetan tidak terus berulang dan aktivitas warga kembali lancar.
“Pengennya sampah jangan di sini, biar pasar bersih dan jalan juga enggak rusak. Kalau bersih kan pengunjung juga bisa ramai,” ucap Budiman.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 06:10
Polisi Bantah Penyidik Siksa Ammar Zoni dkk Saat Pemeriksaan Kasus Narkoba Megapolitan 9 Januari 2026

Polisi Bantah Penyidik Siksa Ammar Zoni dkk Saat Pemeriksaan Kasus Narkoba
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan membantah adanya kekerasan fisik yang dilakukan anak buahnya terhadap enam terdakwa kasus dugaan peredaran narkotika di Rutan Salemba.
Ia pun membantah intimidasi dan pemerasan sebesar Rp 300 juta yang disampaikan salah satu terdakwa, yakni
Ammar Zoni
dalam kasus itu.
“Intimidasi, kekerasan dan pemerasan enggak ada,” ujar Pengky saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (8/1/2025) malam.
Pengky pun menjelaskan, ia sebenarnya baru menjalani serah terima jabatan sebagai Kapolsek Cempaka Putih pada 12 Juni 2025.
Sementara itu, penyidikan kasus yang menjerat Ammar Zoni dan kawan-kawan sudah dilakukan pada Januari 2025.
Namun, menurut keterangan dari para penyidik di jajarannya, pernyataan Ammar Zoni soal adanya kekerasan dan pemerasan tidak benar.
Setelah itu, kata Pengky, Paminal Polda Metro Jaya sudah memanggil enam orang penyidik Polsek Cempaka Putih untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan dilakukan usai kasus dugaan peredaran narkoba di rutan masuk tahap persidangan lanjutan pada pertengahan 2025.
“Sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh Paminal Polda. Itu tidak terbukti berdasarkan keterangan dari penyidik saya,” tutur Pengky.
“Kalaupun nanti ada pemeriksaan lanjutan, ya silakan. Silakan dilakukan pemeriksaan. Saya tidak menutup diri,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan seluruh kegiatan pemeriksaan kepada enam terdakwa dilakukan di dalam lingkungan Rutan Salemba.
Sehingga jika terdakwa ada yang menyinggung soal rekaman CCTV menurutnya merupakan milik rutan.
“Di Rutan, betul, di Rutan. Jadi tidak keluar sama sekali (dari rutan),” ungkap Pengky.
“Untuk pembuktiannya kan kalau itu kan ada visum et repertum pastinya kalau kekerasan kan? CCTV, CCTV itu miliknya rutan, bukan Polsek. Jadi kalau mau dibuka ya rutan, bukan Polsek,” lanjut dia.
Sebelumnya, enam orang terdakwa pada kasus dugaan peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba mengaku mendapatkan kekerasan fisik dari oknum penyidik kepolisian.
Pengakuan itu terungkap saat sesi tanya jawab antara kuasa hukum dengan keenam terdakwa Ammar Zoni dan kawan-kawan dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.
Awalnya, kuasa hukum terdakwa Ammar Zoni, Jon Matias menanyakan soal kekerasan fisik yang diterima kliennya.
“Tadi saudara mengaku ada penyiksaan. Benar?” tanya Jon Matias kepada Ammar Zoni.
“Benar. Sebenarnya yang disiksa betul-betul disiksa sampai dipukul, disetrum sampai berdarah-darah itu saudara Rivaldi, Ardian, Asep,” jawab Ammar.
Ia mengaku melihat langsung kekerasan fisik yang dialami lima orang terdakwa lain.
Saat ditanya secara spesifik soal kekerasan apa yang dilakukan oknum penyidik, Ammar Zoni mengaku ditendang dan mendapat kekerasan verbal.
Jon Matias kemudian menanyai terdakwa Asep bin Sarikin soal kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum polisi.
Asep mengaku ia sempat ditendang sampai jatuh ke lantai.
“Iya (mendapat kekerasan) Ditendang. Sampai nyusruk (jatuh ke lantai) lalu bangun lagi. Saya ditendang saja, tanpa disetrum,” ungkap Asep.
Ia menambahkan, ada tiga orang oknum penyidik yang melakukan kekerasan terhadapnya.
Lalu, Jon Matias melanjutkan pertanyaannya kepada terdakwa Ardian Prasetyo.
Kepada Jon, Ardian mengaku mendapat penyiksaan oleh oknum Polsek Cempaka Putih.
Saat itu Ardian sampai meringkuk di lantai dengan dikelilingi tujuh orang oknum polisi.
“Mereka menginjak-injak saya. Maaf bagian vital saya disetrum. Saya berani jamin itu kalau (rekaman) CCTV bisa dibuka,” jelasnya.
Jon Matias menanyakan soal tindakan kekerasan kepada terdakwa Andi Muallim alias Koh Andi.
Andi bilang, ia banyak mengalami kekerasan fisik. Yakni mulai dari dipukul di bagian kepala, kaki hingga badan dan dicubit.
Selanjutnya, pertanyaan soal kekerasan ditujukan kepada Muhammad Rivaldi.
Rivaldi mengakui kekerasan juga dialaminya.
“Betul. (Saya) Ditonjokin. Pakai kursi. Oleh kurang lebih tiga orang,” tutur dia.
Rivaldi juga bilang, jika rekaman CCTV dibuka ia berani menjamin kekerasan yang dialaminya valid.
Terakhir, Jon Matias bertanya soal kekerasan kepada terdakwa Ade Candra Maulana.
Ade yang mengikuti sidang secara daring dari Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah mengaku ia sempat ditonjok di bagian perut oleh salah satu oknum penyidik.
Selain mendapat kekerasan fisik, sebagian besar dar terdakwa juga mengakui tidak mengalami penggeledahan oleh penyidik.
Menurut mereka, penggeledahan justru dilakukan oleh petugas Rutan Salemba.
Petugas juga disebut tak dibekali surat tugas saat melakukan penggeledahan.
Sebagian terdampar lain menyatakan tidak mengalami penggeledahan dan langsung dibawa ke pos pengamanan Rutan Salemba.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 05:44
Ketika Tiang Monorel Akhirnya Dibongkar dan Jakarta Bakal Diuji oleh Macet Megapolitan 9 Januari 2026

Ketika Tiang Monorel Akhirnya Dibongkar dan Jakarta Bakal Diuji oleh Macet
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Setelah puluhan tahun berdiri tanpa fungsi, deretan tiang monorel mangkrak di Jakarta mendekati akhir riwayatnya.
Pembongkaran yang dipercepat
Pemprov DKI Jakarta
menjadi momentum penting penataan kota, sekaligus ujian kesiapan pemerintah mengelola dampak kemacetan di salah satu koridor tersibuk ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan pembongkaran tiang monorel di kawasan HR Rasuna Said dan Senayan akan dimulai pada pekan ketiga Januari, bahkan berpeluang dimajukan.
“Untuk
pembongkaran monorel
seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).
Pramono menegaskan, pekerjaan akan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga setelah PT Adhi Karya tak merealisasikan pembongkaran sesuai batas waktu yang diberikan.
“Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri,” kata dia.
Meski berada di kawasan padat lalu lintas, Pramono memastikan pembongkaran tidak akan disertai penutupan jalan.
“Tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan, dengan pengalaman yang ada, Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan,” ucapnya.
Kepala
Dinas Bina Marga DKI
Jakarta Heru Suwondo menjelaskan, jadwal pembongkaran dimajukan atas arahan langsung gubernur. Seluruh proses administrasi dengan pemilik aset disebut telah rampung.
“Minggu ketiga mau dibongkar. Tapi Pak Gubernur kemarin, pada saat rapat pimpinan (rapim), menyampaikan minta minggu depan dibongkar. Jadi rencana minggu depan kita akan mulai. Insyaallah hari Rabu, kalau tidak berubah,” ujar Heru, Rabu (7/1/2026).
Sebanyak 98 tiang monorel di sepanjang
Jalan HR Rasuna Said
akan dibongkar terlebih dahulu.
Setelah itu, Pemprov DKI akan menata ulang badan jalan dan trotoar agar sisi timur Rasuna Said seragam dengan sisi barat yang lebih dulu ditata.
“Rasuna Said sisi barat sudah selesai, jalan dan trotoarnya sudah rapi. Tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya,” kata Heru.
Penataan jalan dan pembongkaran dilakukan menggunakan APBD DKI Jakarta dengan nilai sekitar Rp 100 miliar.
Untuk meminimalkan dampak lalu lintas,
Dinas Perhubungan DKI
Jakarta menyiapkan skema rekayasa lalu lintas tanpa penutupan jalan.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, alat berat akan ditempatkan di jalur lambat.
“Di sanakan ada dua lajur, ada jalur lambat, ada jalur cepat. Jadi pada saat alat berat masuk, itu akan berada di sisi jalur lambat. Sementara jalur cepat itu tetap berfungsi,” ujar Syafrin.
Pembongkaran juga direncanakan berlangsung pada malam hari saat volume kendaraan lebih rendah.
“Otomatis pembongkarannya malam hari. Window times-nya itu,” katanya.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar pembongkaran tak menimbulkan masalah baru.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai penataan jalan protokol harus berujung pada kenyamanan masyarakat.
“Kami pastinya berharap pembenahan jalan-jalan protokol pada tahun 2026 ini menjadikan Jakarta lebih rapih, indah dan tidak terjadi macet,” ujar Yuke, Kamis (8/1/2026).
Ia menyoroti masih timpangnya penataan sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan yang berpotensi memicu kemacetan saat proyek berlangsung.
“Saat ini sejumlah ruas jalan masih dalam proses pengerjaan. Di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, kondisi sisi kanan dan kiri belum sama. Ada yang sudah dirapikan, ada yang belum. Ini yang terus kami pantau, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, hingga dampaknya bagi pengguna jalan, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Yuke.
Yuke juga mengingatkan potensi genangan air jika pembongkaran tidak diantisipasi dengan baik.
“Hal ini sangat diperlukan, karena meyangkut kemacetan di Jakarta akibat pembongkaran tiang monorel. Belum lagi karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu, jangan sampai menimbulkan kemacetan dan juga genagan air yang menggangu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Di balik pembongkaran, masih ada catatan hukum yang menyertainya.
Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rozi Sparta menyatakan, tiang monorel merupakan aset sah perusahaan berdasarkan putusan pengadilan.
“ADHI terus menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan (GCG) serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Rozi.
Polemik pembongkaran monorel sendiri bukan cerita baru. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, rencana pembongkaran sempat mengemuka, namun tak pernah terealisasi.
“Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada 26 Januari 2015.
Kini, dengan jadwal yang kian dekat, pembongkaran tiang monorel tak lagi sekadar soal beton dan besi, melainkan ujian lama Jakarta untuk menepati janji penataan kota yang selama bertahun-tahun tertunda.
(Reporter: Ruby Rachmadina l Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Hilda B Alexander)
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 05:42
DPRD DKI Wanti-wanti Macet dan Genangan Saat Pembongkaran Tiang Monorel Megapolitan 9 Januari 2026

DPRD DKI Wanti-wanti Macet dan Genangan Saat Pembongkaran Tiang Monorel
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– DPRD DKI Jakarta mengingatkan potensi kemacetan dan genangan air saat rencana pembongkaran tiang-tiang monorel mangkrak yang dijadwalkan pada pekan kedua bulan Januari 2026.
Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu di Jakarta beberapa waktu terakhir ini juga dinilai bisa memperparah dampak proyek tersebut terhadap aktivitas warga.
“Ini sangat diperlukan, karena meyangkut kemacetan di Jakarta akibat
pembongkaran tiang monorel
. Belum lagi karena adanya faktor cuaca yang tidak menentu, jangan sampai menimbulkan kemacetan dan juga genagan air yang menggangu aktivitas masyarakat,” ujar Ketua Komisi D
DPRD DKI
Jakarta, Yuke Yurike kepada
Kompas.com
, Kamis (8/1/2026).
Pembongkaran tiang monorel yang sudah mangkrak puluhan tahun memang diharapkan dapat memperbaiki wajah Jakarta.
Namun, proses pengerjaannya harus benar-benar diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI yang meliputi bidang pembangunan berharap pembenahan jalan-jalan protokol pada 2026 dapat membuat Jakarta lebih rapi, indah, dan tidak menambah kemacetan.
“Kami pastinya berharap pembenahan jalan-jalan protokol pada tahun 2026 ini menjadikan Jakarta lebih rapih, indah dan tidak terjadi macet,” kata Yuke.
Yuke menilai kerapihan dan keindahan kota kini menjadi tuntutan seiring perubahan status Jakarta menuju kota global.
Karena itu, penataan kota pada 2026 perlu dilakukan secara masif agar memberi kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.
Ia mencontohkan kondisi sejumlah ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan dan belum tertata merata.
“Saat ini sejumlah ruas jalan masih dalam proses pengerjaan. Di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, kondisi sisi kanan dan kiri belum sama. Ada yang sudah dirapikan, ada yang belum. Ini yang terus kami pantau, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, hingga dampaknya bagi pengguna jalan, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Yuke.
Karena itu, proses penataan Jalan Rasuna Said, termasuk pembongkaran tiang monorel, diharapkan dapat berjalan lancar.
Dinas terkait didorong menyiapkan langkah penanggulangan, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga koordinasi yang baik agar pekerjaan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengguna jalan dapat mengantisipasi dampak kemacetan selama proses pengerjaan berlangsung.
Meski demikian, hingga kini Komisi D DPRD DKI masih menunggu rapat kerja dan penjelasan teknis dari Dinas Bina Marga terkait antisipasi kemacetan serta dampak lain akibat pembongkaran tiang monorel.
“Transportasi publik di Jakarta sudah terintegrasi, seperti LRT dan Transjakarta. Tantangannya tinggal bagaimana membuat pejalan kaki nyaman menikmati kota, siang maupun malam, lewat perbaikan pedestrian di jalan protokol seperti Jalan Rasuna Said, agar aman bagi pejalan kaki, pengendara, dan pesepeda,” kata Yuke.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan pembongkaran
tiang monorel mangkrak
akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Ia menyebut pembongkaran kemungkinan dilakukan pada Selasa atau Rabu.
“Untuk pembongkaran monorel seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).
Pramono menjelaskan, pembongkaran akan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga, setelah PT Adhi Karya tidak merealisasikan pembongkaran sesuai batas waktu yang diberikan.
“Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menyebut jadwal pembongkaran bahkan dimajukan atas arahan gubernur.
“Minggu ketiga mau dibongkar. Tapi Pak Gubernur kemarin, pada saat rapat pimpinan (rapim), menyampaikan minta minggu depan dibongkar. Jadi rencana minggu depan kita akan mulai. Insyaallah hari Rabu, kalau tidak berubah,” ujar Heru, Rabu (7/1/2026).
Sebanyak 98 tiang monorel di sepanjang koridor HR Rasuna Said akan dibongkar. Setelah itu, Pemprov DKI akan menata ulang badan jalan dan trotoar agar sisi timur Rasuna Said seragam dengan sisi barat yang sudah lebih dulu ditata.
“Rasuna Said sisi barat sudah selesai, jalan dan trotoarnya sudah rapi. Tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya,” kata Heru.
Pembongkaran dan penataan jalan tersebut menggunakan APBD DKI Jakarta dengan total anggaran sekitar Rp 100 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan pembongkaran tidak disertai penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan menempatkan alat berat di jalur lambat, sementara kendaraan dialihkan ke jalur cepat.
“Tidak dilakukan penutupan jalan,” kata Syafrin.
Pembongkaran juga akan dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan gangguan lalu lintas.
“Otomatis pembongkarannya malam hari. Window times-nya itu,” ujarnya.
Polemik pembongkaran tiang monorel sendiri sudah bergulir sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun hingga lebih dari satu dekade berlalu, tiang-tiang tersebut belum juga dibongkar dan terus menjadi simbol proyek transportasi yang mangkrak di Jakarta.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 05:25
Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Belum Jadi Prioritas Utama Pemkot Megapolitan 9 Januari 2026

Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Belum Jadi Prioritas Utama Pemkot
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa perbaikan jalan yang rusak di Kota Bekasi belum menjadi prioritas utama karena keterbatasan anggaran.
“Iya (keterbatasan anggaran). Karena kebutuhan kami cukup panjang dan banyak. Kami juga tidak boleh meninggalkan tugas utama, misalnya di pendidikan dan kesehatan. Apalagi hari ini PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) masih menjadi proyeksi prioritas,” ujar Tri saat ditemui
Kompas.com
di Plaza Pemkot Bekasi, Kamis (8/1/2026).
Meski demikian, Tri menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Infrastruktur itu menjadi utama. Konsep anggaran yang ada di DBMSDA (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) dan Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) itu menjadi primadona dalam melayani warga masyarakat,” kata Tri.
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta pemerintah daerah fokus pada penanganan jalan dan banjir, tanpa mengesampingkan kewajiban di sektor lain.
“Ini sejalan dengan perintah gubernur untuk konsentrasi terhadap penanganan jalan dan banjir di Kota Bekasi,” ujarnya.
Tri menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Bekasi tengah menjalankan proses lelang proyek PSEL, termasuk pengadaan lahan seluas sekitar lima hektar untuk mendukung mobilisasi kendaraan sampah.
“Termasuk kemampuan pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan armada,” ucap Tri.
Menurut dia, proyek PSEL menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah dan lingkungan di Kota Bekasi.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan
perbaikan Jalan
Alinda Raya, Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara.
“Memang kalau untuk bangun infrastruktur kami terkendala dengan anggaran. Jadi kami memaksimalkan anggaran yang ada ini pelan-pelan,” ujar Kepala DBMSDA Kota Bekasi Idi Sutanto saat ditemui
Kompas.com
di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (5/1/2026).
Idi menyebutkan, perbaikan lanjutan Jalan Alinda Raya direncanakan mulai direalisasikan pada akhir Januari 2026, setelah proses lelang rampung.
Menurut dia, anggaran perbaikan jalan tersedia setiap tahun, tetapi pengerjaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Memang kami bertahap dari perbaikannya. Setiap tahun ada anggaran. Tahun ini juga sedang proses lelang. Anggarannya sudah ada, sudah siap,” kata Idi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/01/2026 05:22