Author: Kompas.com

  • Kaesang Buka Suara Soal Kader PSI Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Kaesang Buka Suara Soal Kader PSI Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta Nasional 1 November 2024

    Kaesang Buka Suara Soal Kader PSI Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    KABUPATEN TANGERANG, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang
    Pangarep angkat bicara perihal ada kader
    PSI
    yang mendukung Cagub DKI Jakarta Pramono Anung, padahal seharusnya mendukung Ridwan Kamil (RK).
    Kaesang menyebut persoalan itu sudah beres.
    “Ya itu kan sudah dijawab oleh Ketua DPW kita yang di Jakarta, saya rasa semua sudah
    clear
    ,” ujar Kaesang di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Jumat (1/11/2024).
    Saat ditanya perihal tanggapannya sebagai ketum dari si kader yang membelot, Kaesang kembali mengungkit jawaban Ketua DPW PSI Jakarta.
    Anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini merasa dirinya sudah menjawab pertanyaan tersebut.
    “Ya tadi, sudah dijawab oleh Ketua DPW PSI Jakarta,” kata Kaesang.
    “Kalau tanggapan Mas gimana?” tanya wartawan.
    “Sudah dijawab,” ucap Kaesang singkat.
    DPW PSI Jakarta telah memberikan teguran kepada kader mereka, Ahmad Faisal, yang bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung.
    Padahal, PSI merupakan salah satu partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono.
    “Teguran sudah kami lakukan dan tidak tertutup kemungkinan kami akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada yang bersangkutan karena menggunakan nama partai untuk kepentingan pribadi,” ujar Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina melalui keterangan resmi yang diterima
    Kompas.com
    , Kamis (31/10/2024).
    Elva menegaskan, PSI masih konsisten dan solid dengan KIM Plus untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
    “Kami ingin menegaskan bahwa PSI tetap solid dan konsisten mendukung pasangan RIDO, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dalam
    Pilkada Jakarta
    ,” imbuh dia.
    PSI menilai, sabotase politik yang dilakukan tidak akan mengganggu kerja KIM Plus dalam pemenangan RIDO di Jakarta.
    “PSI percaya tindakan sabotase politik ini tidak akan mengganggu solidaritas dan keharmonisan KIM Plus sebagai kesatuan partai partai pendukung RIDO di Jakarta,” tutup Elva.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres Nasional 1 November 2024

    Menag Ajak Gibran Keliling Masjid Istiqlal, Salah Satunya Ke Ruang Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak  Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka jalan-jalan mengelilingi Kompleks
    Masjid Istiqlal
    , Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
    Adapun keduanya mendatangi Masjid Istiqlal untuk melangsungkan Salat Jumat.
    “Nah, Pak Wapres tadi kita ajak jalan-jalan di Istiqlal ya, kan di Istiqlal ini kan juga ada ruangan VVIP ya, ada ruangan Presiden, ada ruangan Wapres,” kata Nasaruddin Umar ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta usai Salat Jumat.
    Nasaruddin Umar menerangkan bahwa Kompleks Masjid Istiqlal memiliki banyak ruangan dan fasilitas.
    Tak hanya ruang Presiden dan Wapres, Masjid Istiqlal juga memiliki fasilitas pusat alat kebugaran atau gym center.
    “Dan di dalam Istiqlal ini juga banyak sekali fasilitas ya, dari dalamnya ya, mungkin tidak ada di Masjid lain, misalnya gym center ya, gym center itu pusat olahraga kebugaran,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal ini.
    Kemudian, Nasaruddin Umar juga menunjukkan Gibran perpustakaan Masjid Istiqlal yang lengkap dengan buku-buku mancanegara.
    Selain itu, Gibran juga dijelaskan mengenai pendidikan kader ulama yang dimiliki Masjid Istiqlal.
    “Nah, kemudian juga di sini ada pendidikan kader ulama, yang sekarang ini juga sedang lagi viral, karena kita mempersiapkan pendidikan kader ulama, termasuk pendidikan kader ulama perempuan satu-satunya di dunia ini, dan belum ada di tempat lain,” ungkapnya.
    “Dan ini menjadi trend bahwa pendidikan Istiqlal di sini 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Al-Azhar, Mesir,” tambah dia.
    Sebagai informasi, Gibran dan Nasaruddin Umar melakukan aktivitas bersama pada Jumat siang.
    Keduanya sudah bersama sejak berada di Kantor Kemenag, sekitar pukul 11.25 WIB.
    Pukul 11.45 WIB, keduanya datang bersama ke Masjid Istiqlal untuk melangsungkan Salat Jumat bersama dengan ribuan jemaah lainnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dihapus UU Ciptaker, MK Wajibkan Lagi Upah Minimum Sektoral
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Dihapus UU Ciptaker, MK Wajibkan Lagi Upah Minimum Sektoral Nasional 1 November 2024

    Dihapus UU Ciptaker, MK Wajibkan Lagi Upah Minimum Sektoral
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Mahkamah Konstitusi
    (
    MK
    ) mewajibkan kembali pemberlakuan
    upah minimum sektoral
    (UMS).
    Hal ini termaktub dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian tuntutan sejumlah serikat pekerja soal isu ketenagakerjaan di dalam Undang-undang (UU) Ciptaker teranyar.
    “Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 … bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota’,” tulis MK dalam putusannya.
    Sebelumnya, aturan tentang pemberlakuan UMS terdapat pada UU Ketenagakerjaan yang diteken pada 2003.
    Namun, UU Ciptaker menghapus ketentuan tersebut.
    MK sependapat dengan gugatan yang dilayangkan kaum buruh bahwa dalam praktiknya, penghapusan UMS sama saja negara tak memberi perlindungan yang memadai bagi pekerja.
    Sebab, pekerja di sektor-sektor tertentu memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda.
    Ada tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan sehingga memerlukan standar upah yang lebih tinggi.
    Penghapusan UMS dinilai justru bisa mengancam standar perlindungan pekerja, khususnya pada sektor-sektor yang sebetulnya memerlukan perhatian khusus dari negara.
    Oleh karena itu, MK menegaskan, UMS mesti diberlakukan lagi.
    “Penghapusan ketentuan upah minimum sektoral bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” bunyi pertimbangan putusan MK.
    Dalam putusan yang sama, MK juga mengubah sejumlah pasal dalam klaster pengupahan.
    Pertama, Mahkamah mengembalikan komponen hidup layak sebagai bagian tak terpisahkan dari hitungan upah yang sebelumnya dihapus UU Ciptaker.
    MK meminta pasal soal pengupahan harus “mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua”.
    Kedua, MK juga menghidupkan lagi peran dewan pengupahan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah sebagai bahan bagi pemerintah pusat menetapkan kebijakan upah.
    Aturan soal dewan pengupahan juga dilengkapi MK dengan klausul bahwa dewan tersebut “berpartisipasi secara aktif’.
    Ketiga, majelis hakim juga merasa perlu menambahkan frasa “yang proporsional” untuk melengkapi frasa “struktur dan skala upah”.
    MK juga memperjelas frasa “indeks tertentu” dalam hal pengupahan sebagai “variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh.”
    Keempat, Mahkamah juga memasukkan kembali frasa “serikat pekerja/buruh” pada aturan soal upah di atas upah minimum.
    Sebelumnya, di dalam Perppu/UU Ciptaker, kesepakatan itu dibatasi hanya antara perusahaan dan pekerja.
    Kelima, MK juga menambahkan agar struktur dan skala upah di perusahaan tak hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, tetapi juga “golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Polisi Bantah Isu 30 Korban Tewas akibat Truk Tabrak Lari di Tangerang
                        Megapolitan

    7 Polisi Bantah Isu 30 Korban Tewas akibat Truk Tabrak Lari di Tangerang Megapolitan

    Polisi Bantah Isu 30 Korban Tewas akibat Truk Tabrak Lari di Tangerang
    Editor
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, membantah kabar yang menyebutkan adanya 30 orang meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan truk ugal-ugalan yang menabrak sejumlah mobil serta motor.
    “Jadi, tidak benar berita yang mengatakan ada 30 korban dan ada yang meninggal,” kata Zain saat dikonfirmasi pada Jumat (1/11/2024).
    Menurut Zain, korban yang ditabrak truk boks besar meliputi empat pengendara motor, satu pengemudi mobil, dan seorang pejalan kaki, yang semuanya mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit.
    “Mereka dirawat terpisah di Rumah Sakit (RS) EMC Tangerang, RS Sari Asih Cipondoh, dan RSUD Kota Tangerang,” ujar Zain.
    Kondisi sopir truk yang menabrak sejumlah mobil dan motor saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang.
    Sopir berinisial JFN itu dilarikan ke rumah sakit setelah diamuk massa karena berusaha kabur setelah menabrak sejumlah pengendara.
    “Pelaku, sopir truk wing box berinisial JFN, saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang akibat amuk massa kemarin di Tugu Adipura,” ujar Zain.
    Peristiwa tersebut bermula ketika JFN mengendarai truk wing box dari arah Cikokol menuju Cipondoh, Kota Tangerang.
    Di tengah perjalanan, JFN menabrak bemper belakang mobil Suzuki Ertiga yang sedang berhenti di lampu merah arah Kodim.
    JFN kemudian langsung tancap gas, melaju kendaraannya secara ugal-ugalan ke arah Cipondoh.
    Warga yang mengetahui peristiwa itu segera mengejar JFN hingga ke Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang.
    Dalam upaya melarikan diri, JFN kembali menabrak beberapa kendaraan lainnya. Ia terus melaju dan berupaya kabur ke arah Nerogtog, Graha Raya, Banjar Wijaya, lalu kembali ke Jalan Hasyim Ashari.
    “Terakhir, pelaku dapat dihentikan oleh warga di Bundaran Tugu Adipura, Jalan Veteran,” jelas Zain.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Sebelum Ditemukan Tewas Tanpa Kepala, Sinta Minta Dikirimi Fotonya Berkerudung ke Anak
                        Megapolitan

    5 Sebelum Ditemukan Tewas Tanpa Kepala, Sinta Minta Dikirimi Fotonya Berkerudung ke Anak Megapolitan

    Sebelum Ditemukan Tewas Tanpa Kepala, Sinta Minta Dikirimi Fotonya Berkerudung ke Anak
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sinta Handiyana (40) sempat berkomunikasi melalui WhatsApp dengan anak-anaknya sebelum akhirnya ditemukan tewas mengenaskan tanpa kepala di Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024).
    Ibu kandung Sinta bernama Sutiyati (58) mengungkapkan, komunikasi sang anak dengan cucunya terjadi Minggu (27/10/2024) malam.
    Diketahui, sejak Minggu siang, Sinta pamit untuk bekerja. Ia bekerja di sebuah perusahaan pengiriman logistik sebagai admin.
    “Minggu malam, dia (Sinta) sempat minta dikirimin foto lewat WA ke anaknya, ‘Kirim foto Mamah, Yu, yang pakai jilbab’,” kenang Sutiyati kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2024).
    Sang anak pun mengirimkan foto Sinta yang sedang berpose berdiri memakai jilbab. Setelah itu, Sinta tidak mengirimkan pesan apa pun lagi.
    Pada Senin pagi, anak-anak mulai bertanya-tanya mengapa sang ibu belum pulang. Biasanya, apabila masuk bekerja siang hari, malam harinya sudah kembali ke rumah.
    Mereka mencoba menghubungi sang ibu melalui nomor WhatsApp, tetapi tak kunjung ada balasan. Ponsel Sinta juga tidak diangkat saat ditelepon anak-anaknya.
    Mereka kemudian mencari keberadaan sang ibu melalui teman-teman kerja, tetapi kabar tidak kunjung didapat.
    Hingga Selasa (29/10/2024), Sinta belum kunjung pulang. Hal ini membuat anak-anak Sinta mengadu kepada dirinya karena tak memiliki uang untuk makan.
    “Saya juga kaget, ‘memangnya Mama ke mana?’ Kata anak-anaknya, di-WA enggak dibalas, ditelepon juga enggak diangkat. Anak-anaknya perasaannya enggak enak,” ujar Sutiyati.
    Ia pun berusaha untuk menenangkan cucu-cucunya itu.
    Beberapa jam setelah anak Sinta mengadu ke Sutiyati, telepon masuk ke salah satu anak Sinta. Orang di ujung telepon itu mengaku sebagai polisi dari Polda Metro Jaya.
    “Anak keduanya ditelepon dari kepolisian. Dia ditanyain, ‘Ini anaknya Ibu Sinta ya?’ Lalu ditanya kerjanya di mana dan segala macam. Pokoknya dia di-
    interview
    gitu,” ujar Sutiyati.
    Tetapi, polisi itu belum menjelaskan perihal keberadaan dan kondisi Sinta yang sebenarnya.
    Meski demikian, telepon dari polisi itu membuat anak-anaknya merasa resah dan gelisah. Mereka menangis di pangkuan Sutiyati khawatir terjadi apa-apa dengan sang ibunda.
    “Saya nenangin mereka terus dan bilang kalau telepon itu bukan apa-apa. Terus saya bilang, ‘Mudah-mudahan ibu bisa pulang’,” kata Sutiyati.
    Pada petang harinya, tepatnya setelah mereka menunaikan ibadah shalat magrib, pihak kepolisian mendatangi rumah Sinta. Mereka melakukan pengecekan silang soal identitas dan ciri-ciri fisik Sinta.
    Pada momen itulah pihak kepolisian baru menyampaikan bahwa Sinta telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di dalam lapisan karung dan kasur di dermaga kapal sebuah pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (29/10/2024) sekitar pukul 10.29 WIB.
    Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bernama Denni Zaelani (34) mengatakan, keberadaan mayat tersebut diketahui pertama kali oleh seorang buruh kapal pencari ikan.
    “(Si buruh) mau bongkaran ikan, mau ngopi, terus ngadem di sini melihat ke arah air, (dia lihat) ada buntalan mencurigakan di pinggir, terus lapor ke saya,” ucap Denni saat diwawancarai di lokasi, Selasa.
    Merasa penasaran, Denni akhirnya mengangkat buntalan karung yang mengambang di air dan membawanya ke daratan. Namun, karena curiga, ia tak berani membuka buntalan karung itu dan memilih menghubungi polisi.
    “Setelah ada polisi baru dibuka, pas dibuka (mayat wanita) kepalanya enggak ada. Tapi, badannya utuh,” ujar Denni.
    Denni mengatakan, mayat wanita tanpa kepala itu dibungkus lima lapisan.
    Saat bungkusan dibuka, mayat tersebut mengeluarkan bau tak sedap, tetapi tidak terlalu menyengat. Darah di tubuh korban juga terlihat masih segar.
    Polisi kemudian menangkap seorang pria bernama Fauzan Fahmi. Penangkapan Fauzan dilakukan pada hari yang sama saat jasad korban ditemukan.
    Fauzan yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang jagal hewan itu ditangkap tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kediamannya di Penjaringan.
    Saat penangkapan, Fauzan sempat mencoba melawan petugas, sehingga polisi menembak kaki kanan tersangka untuk melumpuhkannya.
    Polisi saat ini masih memeriksa Fauzan secara intensif guna mencari motif membunuh Sinta dengan cara memenggal kepalanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Makan Bareng Ridwan Kamil, Istana: Beliau Punya Kedekatan Pribadi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Prabowo Makan Bareng Ridwan Kamil, Istana: Beliau Punya Kedekatan Pribadi Nasional 1 November 2024

    Prabowo Makan Bareng Ridwan Kamil, Istana: Beliau Punya Kedekatan Pribadi
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com – K
    epala Kantor Komunikasi Presiden/PCO
    Hasan Nasbi
    mengungkapkan, makan malam antara Presiden
    Prabowo Subianto
    dengan calon gubernur DKI Jakarta
    Ridwan Kamil
    terjadi karena keduanya memiliki kedekatan.
    Diketahui, Prabowo makan malam dengan Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda yang terletak di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024) malam kemarin.
    “Beliau berdua memang punya kedekatan pribadi,” kata Hasan saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
    Kendati begitu, Hasan enggan menjelaskan lebih lanjut isi percakapan keduanya selama makan. Ia meminta hal itu langsung ditanyakan kepada Ridwan Kamil.
    “Tapi soal isi pembicaraan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kang Emil,” ujar Hasan.
    Momen pertemuan makan malam antara Prabowo dan Ridwan Kamil itu diunggah di akun Instagram milik Prabowo dan Ridwan Kamil.
    Ada tiga foto yang diunggah Prabowo di akun
    Instagram
    pribadinya untuk menunjukkan kedekatannya dengan Ridwan Kamil.
    Dalam foto-foto yang dibagikan itu, keduanya mengenakan pakaian bernuansa biru muda warna khas yang biasa dipakai Prabowo saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.
    Keduanya terlihat duduk berhadapan sembari berbincang-bincang dan tertawa. Di foto lainnya, tampak pramusaji tengah sibuk menaruh hidangan di atas meja Prabowo dan Ridwan Kamil.
    Sementara itu, kegiatan keduanya terlihat lebih jelas dalam
    reel
    yang diunggah Ridwan Kamil melalui akun
    Instagram
    -nya. 
    Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga saling melempar candaan. Prabowo misalnya, berseloroh bahwa makan malam dengan Ridwan Kamil membuat berat badannya bisa naik hingga 1,5 kg.

    Duh, rejeki anak soleh, diajak makan malam di resto Garuda Jalan Sabang
    ,” kata Ridwan Kamil melalui akun
    Instagram
    -nya.
    Ia pun menyatakan, pertemuannya membahas soal Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

    Alhamdulillah 1 jam bersenda gurau dan berdiskusi banyak hal, termasuk IKN sebagai kurator
    ,” tulis Ridwan Kamil.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Kebakaran Landa Pabrik Pakan Ternak di Medan Satria Kota Bekasi
                        Megapolitan

    9 Kebakaran Landa Pabrik Pakan Ternak di Medan Satria Kota Bekasi Megapolitan

    Kebakaran Landa Pabrik Pakan Ternak di Medan Satria Kota Bekasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com

    Kebakaran
    melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di Jalan Pondok Ungu, Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kota
    Bekasi
    , Jumat (1/11/2024) pagi.
    Peristiwa ini dikonfirmasi Komandan Pleton Kompi A Kota Bekasi, Rusmanto, yang berada di lokasi kejadian.
    “Ya benar,” kata Rusmanto kepada
    Kompas.com
    .
    PT Jati Perkasa Nusantara diketahui bergerak di sektor pakan ternak. Berdasarkan rekaman video yang diterima
    Kompas.com
    , kobaran api tampak melalap sejumlah bangunan di area pabrik.
    Petugas pemadam
    kebakaran
    terlihat berupaya keras memadamkan api dengan menyemprotkan air.
    Hingga berita ini disusun, proses pemadaman masih berlangsung di area dalam pabrik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Tak Punya Program 100 Hari Kerja, tapi "Emergency Condition"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 November 2024

    Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Tak Punya Program 100 Hari Kerja, tapi "Emergency Condition" Nasional 1 November 2024

    Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Tak Punya Program 100 Hari Kerja, tapi “Emergency Condition”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sedikit berbeda dengan menteri yang lainnya dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    mengatakan, tidak memiliki
    program 100 hari kerja
    .
    Sebagai gantinya, dia mengungkapkan, memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.
    “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program
    emergency condition
    (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut dia, program 100 kerja sudah selesai dilakukan jika yang dimaksudkan adalah pengaturan tata laksana kerja hingga pengisian staf.
    “Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.
    Pigai menjelaskan bahwa rapat perdana yang dipimpinnya saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.
    “Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (
    Kementerian HAM
    ) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas,” ujarnya.
    Dia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang enam sampai tujuh kali.
    “Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” kata Pigai.
    Pigai lantas memperkirakan bahwa pada Senin (4/11/2024) atau Selasa (5/11/2024) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.
    Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.
    Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.
    Sebelumnya, pada 23 Oktober 2024, Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Polisi Bantah Isu 30 Korban Tewas akibat Truk Tabrak Lari di Tangerang
                        Megapolitan

    3 Truk Tabrak Lari di Tangerang, Saksi: Sopir Kejar-kejaran dan Diteriaki Megapolitan

    Truk Tabrak Lari di Tangerang, Saksi: Sopir Kejar-kejaran dan Diteriaki
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Menurut keterangan saksi, truk boks yang menabrak sejumlah mobil dan motor di Kota Tangerang sebelumnya melaju secara ugal-ugalan sejak dari Perumahan Graha Raya, Bintaro, hingga Tugu Adipura.
    Saat itu, truk dikejar dan diteriaki warga sepanjang perjalanan.
    “Sopir itu kejar-kejaran dari perumahan Graha, Prapatan Pasar Bengkok, Prapatan Polsek Cipondoh, Lampu Merah Banjar Wijaya, Prapatan Flyover PLN, ujungnya di sini, Bundaran Tugu Adipura,” ujar seorang pengamen lampu merah, Aris (36), di lokasi kejadian, Kamis (31/10/2024).
    “Ada yang teriak, ‘Tabrak lari, tabrak lari’, karena korbannya banyak,” tambahnya.
    Aris, yang saat itu sedang mengamen di Bundaran Tugu Adipura sekitar pukul 15.30 WIB, melihat truk boks melaju cepat dari arah Cipondoh.
    “Kebetulan posisinya sedang lampu hijau, jadi enggak banyak kendaraan yang kena,” ujarnya.
    Sopir truk itu kemudian memutar Tugu Adipura, berusaha melarikan diri, tetapi aksinya terhenti karena terhalang kendaraan lain.
    “Dia langsung belok, kayaknya mau balik arah tapi sudah dihalangi sama mobil taksi dan kendaraan lainnya,” kata Aris.
    Sopir truk masih mencoba kabur meski gagal karena ban belakang truknya terjebak di taman bundaran.
    “Pas menghantam pengendara di depannya, dia mau mundur, tapi alhamdulillah, pas dia mundur, ban mobilnya terganjal di taman mini Tugu Adipura,” sambungnya.
    Momen itu dimanfaatkan warga untuk menghentikan aksi sang sopir. Warga menariknya keluar dari truk dan sempat menghakiminya.
    “Akhirnya ditariklah sama warga buat turun dari mobil. Itu juga dia sempat mau lari,” kata Aris.
    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menyatakan, identitas sopir truk masih belum diketahui.
    Polisi menemukan dompet di saku pelaku, tetapi tidak ada kartu identitas di dalamnya.
    “Selain itu, kami hanya menemukan faktur pengiriman barang saja,” ujar Zain.
    Polisi kini berkomunikasi dengan perusahaan yang tercantum dalam faktur untuk mengidentifikasi sopir.
    Sementara itu, polisi masih menyusun kronologi lengkap kejadian dan mendata jumlah korban.
    Hingga berita ini ditayangkan, tercatat tiga korban dirawat di rumah sakit. Belum ada kepastian apakah korban selamat atau meninggal.
    Zain mengimbau masyarakat yang menjadi korban atau memiliki informasi terkait aksi sopir truk untuk melapor.
    “Kami membuat posko pengaduan di Unit Laka Polres Metro Tangerang Kota. Silakan, bisa menginformasikan kepada kami di 082211110110,” ujar Zain.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril?
                        Nasional

    8 Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril? Nasional

    Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril?
    Penulis
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Yasonna
    Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.
    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.
    Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM,
    Yusril Ihza Mahendra
    , dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.
    Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
    Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
    Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.
    Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.
    Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.
    Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.
    Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.
    Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.
    Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.
    Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.
    Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.
    Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.