Author: Kompas.com

  • 8
                    
                        Kronologi Kasus Korupsi Proyek KA yang Seret Eks Dirjen Kemenhub Jadi Tersangka
                        Nasional

    8 Kronologi Kasus Korupsi Proyek KA yang Seret Eks Dirjen Kemenhub Jadi Tersangka Nasional

    Kronologi Kasus Korupsi Proyek KA yang Seret Eks Dirjen Kemenhub Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian
    Kementerian Perhubungan
    ,
    Prasetyo Boeditjahjono
    (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan
    jalur kereta api
    Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).
    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.
    Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.
    “Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
    Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
    Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.
    “Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.
    Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.
    Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
    “Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.
    Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.
    Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.
    “Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.
    Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima
    fee
    sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.
    Kini, Prasetyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
    Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Halim Hartono, Akhmad Afif Setiawan, eks Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rieki Meidy Yuwana, dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik telah merugikan negara Rp 1,1 triliun
    Perkara ini juga menyeret eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa; Tim Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan; Beneficial Owner dari PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo.
    Di persidangan, nama eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hendy Siswanto; dan eks Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono juga disebut-sebut terlibat dalam perkara ini.
    Adapun kerugian negara itu timbul akibat korupsi yang telah dilakukan mereka sejak tahap perencanaan, pelelangan hingga proses pelaksanaan disebut jaksa telah memperkaya sejumlah pihak.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 November 2024

    Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan Surabaya 3 November 2024

    Debat Pilkada Jatim, Tri Rismaharini Janji Bebaskan PNBP Nelayan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 3,
    Tri Rismaharini
    , berkomitmen untuk membebaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi para nelayan jika terpilih dalam pemilihan mendatang.
    Pernyataan tersebut disampaikan Risma saat debat kedua yang berlangsung di Gedung Grand City Convex, Surabaya, Minggu (3/11/2024).
    Dalam debat tersebut, moderator membacakan pertanyaan terkait komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan izin dan pemanfaatan ruang laut.
    “Menurut UU Pemda, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 2 mil adalah kewenangan provinsi,” ungkap moderator.
    Namun, ia juga menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021, persetujuan kegiatan berusaha sekaligus PNBP-nya merupakan wewenang menteri.
    Menanggapi pertanyaan tersebut, Risma menyatakan, nelayan di Jatim saat ini memiliki nilai tawar yang rendah.
    Oleh karena itu, ia berencana untuk tidak menarik PNBP dari kelompok masyarakat tersebut.
    “Sebenarnya, jika kita lihat, nilai tawar nelayan itu cukup rendah di Jatim. Karena itu, jika saya diberikan amanah oleh rakyat Jatim, maka saya tidak akan menarik PNBP untuk nelayan,” kata Risma.
    Risma juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka.
    Dengan harapan, nilai tawar para penangkap ikan tersebut dapat meningkat.
    “Kami akan berikan fasilitas nelayan, supaya nilai tawar nelayan lebih tinggi. Sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan membayar PNBP yang sebetulnya tidak terlalu besar,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Risma menyoroti permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan saat ini.
    Ia berpendapat bahwa Pemprov Jatim seharusnya fokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
    “Menurut saya, mana mungkin ikan bisa diatur jalannya. Karena itu yang kita lakukan adalah memberikan insentif untuk nelayan ini agar mereka bisa keluar dari kemiskinan,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 November 2024

    Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban Surabaya 3 November 2024

    Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    , membuka debat kedua
    Pilkada Jatim
    dengan memamerkan sejumlah
    penghargaan
    yang diraihnya selama lima tahun masa kepemimpinannya, Minggu (3/11/2024). 
    Penghargaan
    tersebut ditampilkan Khofifah saat pembawa acara memberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya.
    “Hampir dua hari sekali kami mendapatkan penghargaan, baik internasional, nasional, maupun regional. Total ada 738 penghargaan,” ungkap Khofifah.
    Ia juga memaparkan total investasi yang berhasil dihimpun hingga akhir 2023, mencapai Rp 145 triliun.
    “Ini capaian tertinggi nilai investasi selama kami memimpin. Angka ini juga merupakan capaian nilai investasi terbaik kedua setelah DKI Jakarta,” tambahnya.
    Khofifah menekankan pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus berkembang secara inklusif, sehingga mampu membuka banyak lapangan kerja.
    Pernyataan Khofifah tersebut direspons calon gubernur nomor urut 1,
    Luluk Nur Hamidah
    , saat menyampaikan visi misinya.
    Luluk mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, masih terdapat 2.158.000 keluarga di Jatim yang belum memiliki
    jamban
    yang sehat dan bersih.
    Ia juga mencatat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Jatim berada di peringkat ke-21 dari seluruh provinsi di Indonesia.
    “Apalah arti penghargaan jika masih banyak rakyat Jatim yang hidup dalam kemiskinan. Jangan pernah berbangga atas banyaknya penghargaan yang diterima, sementara rakyat Jatim masih banyak yang miskin, urus KTP susah, urus BPJS susah, urus izin juga susah,” tegas Luluk.
    Debat kedua Pilkada Jatim ini digelar di Grand City Surabaya pada Minggu (3/11/2024) malam, dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif”.
    Debat diikuti oleh tiga pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Jatim.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung oleh partai tunggal PKB.
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Prima.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Ditangkap Polda Kalbar
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 November 2024

    Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Ditangkap Polda Kalbar Regional 3 November 2024

    Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Ditangkap Polda Kalbar
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (
    Polda Kalbar
    ) mengonfirmasi penangkapan anggota
    DPRD Singkawang
    berinisial HA, tersangka kasus
    pencabulan anak
    di bawah umur.
    Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Kota Pontianak pada Minggu (3/11/2024) siang.
    “Iya betul, HA telah diamankan. Saat ini langsung dilakukan pemeriksaan dan penahanan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya.
    Petit menambahkan,
    tersangka HA
    kini telah dibawa ke Polres Singkawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Sebelum ditangkap, tersangka telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Akibatnya, pada panggilan ketiga, penyidik diberikan perintah untuk membawa tersangka secara paksa.
    “Yang bersangkutan dua kali mangkir dari panggilan, akhirnya penyidik diperintahkan untuk membawa,” ucap Petit.
    Tersangka HA
    sebelumnya mengeklaim sakit, seperti yang tertera dalam surat yang ia kirim ke penyidik pada 17 September 2024.
    Namun, pada waktu yang sama, HA menghadiri acara pelantikan dirinya sebagai anggota DPRD Singkawang.
    Kasus ini bermula dari laporan ibu korban yang disampaikan ke Polres Singkawang pada Kamis (11/7/2024).
    Dalam dokumen pelaporan yang diterima Kompas.com, HA diduga melakukan pencabulan sebanyak dua kali.
    Kejadian pertama terjadi di indekos milik HA sekitar Juli 2023. Saat itu, korban yang sedang mencabut rumput dekat kolam renang dibujuk rayu hingga terjadi persetubuhan.
    Korban terpaksa menuruti pelaku karena diancam utang indekos orangtuanya akan ditagih.
    Setelah perbuatan tersebut, pelaku memberikan korban uang sebesar Rp 50.000.
    Kejadian kedua berlangsung di indekos korban pada 1 Maret 2024, saat ibu korban tidak ada di rumah.
    Terlapor datang dan berusaha melakukan persetubuhan, namun ditolak oleh korban.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Peternak Sapi di Boyolali Resah, UD Pramono Nyaris Tutup karena Utang Pajak Rp 670 Juta
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 November 2024

    Ribuan Peternak Sapi di Boyolali Resah, UD Pramono Nyaris Tutup karena Utang Pajak Rp 670 Juta Regional 3 November 2024

    Ribuan Peternak Sapi di Boyolali Resah, UD Pramono Nyaris Tutup karena Utang Pajak Rp 670 Juta
    Editor
    KOMPAS.com
    – Ada sekitar 1.300
    peternak sapi
    perah menggantungkan hidupnya pada Usaha dagang (UD) Pramono di
    Boyolali
    .
    Namun baru-baru ini, UD Pramono hendak pamit kepada para peternak sapi karena tak bisa menjalankan usahanya lagi terkait masalah pajak.
    Padahal sudah sejak puluhan tahun peternak bekerjasama saling menguntungkan dengan UD Pramono.
    Selama ini, UD Pramono menyediakan pakan ternak sapi bagi peternak dan membeli susu dari para petani.
    Peternak pun mendapat keuntungan dari selisih harga jual susu dengan harga pakan.
    Tak hanya itu, UD Pramono juga memberikan kredit tanpa bunga kepada para petani binaannya.
    Diketahui, rekening UD Pramono diblokir karena terlilit pajak Rp 670 juta. Rekening tersebut dapat dibuka kembali bsetelah UD Pramono melunasi ketetapan pajak.
    Mengetahui hal itu, ratusan peternak sapi perah pun menggeruduk kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).
    “Hari Jumat besok, (UD milik) Pak Pramono akan tutup. Makanya kita datang ke sini untuk klarifikasi,” kata Gito (56) warga Dukuh Rejosari, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo.
    Mereka meminta penjelasan terkait dibekukannya nomor rekening milik UD Pramomo karena masalah pajak.
    Menerima aksi para peternak, Kepala KPP Pratama Boyolali, Irawan menjelaskan bahwa kewajiban pajak UD Pramono belum terpenuhi.
    Menurutnya, wajib pajak mempunyai kewajiban yang sama membayar pajak sesuai aturan. Namun terdapat perbedaan data dari wajib pajak tersebut.
    Karena itulah, pihaknya akan melakukan pemeriksaan.
    “Nah periksaan itu kan akan menghasilkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini harus dilunasi,” jelasnya.
    Seluruh data transaksi dibuka selama proses pemeriksaan ini.
    Jika dalam satu bulan ketetapan pajak ini tak dilunasi, sebagai langkah awal pihaknya akan memberikan teguran.
    Namun jika dalam 21 hari tak juga dibayar, pihaknya akan mengeluarkan surat paksa.
    “Nah begitu surat paksa tidak juga diindahkan, ini tentunya semua wajib pajak pasti kita lakukan tindakan penagihan aktif, bisa penyiataan, bisa pemblokiran rekening, akhirnya nanti bisa penyanderaan menurut undang-undang pajak,” katanya.
    Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya menyelamatkan UD Pramono agar ribuan peternak tidak ikut gulung tikar.
    Asisten II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono mengungkapkan pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan kantor perpajakan untuk mengambil jalan terbaik bagi kepentingan peternak penyedia susu.
    Pasalnya, pembekuan uang Rp 670 juta itu tak hanya masalah untuk UD Pramono sebagai wajib pajak. Tapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan 1.300 peternak.
    “Kami berupaya dengan opsi memberi keleluasaan pada UD Pramono, seperti alternatif pembukaan rekening atau sejenis agar bisa tetap bertransaksi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik,” terangnya.
    Terlebih, susu segar yang dikumpulkan UD Pramono ini tidak sedikit.
    Per hari dari 1.300 peternak mitra ini mampu memproduksi 20 ribu ton susu.
    Dari 20 ribu ton susu itu, sekitar 2 ribu ton susu untuk memenuhi kebutuhan warung susu segar di Solo Raya.
    Puluhan ribu ton susu itu juga dibeli dengan harga sesuai harga yang diberikan industri pengolahan susu (IPS).
    Artikel ini rangkuman dari berita yang telah tayang di TribunSolo.com
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo dan Jokowi Makan Nasi Goreng di Solo: Gak Ada Obrolan Politik
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 November 2024

    Prabowo dan Jokowi Makan Nasi Goreng di Solo: Gak Ada Obrolan Politik Regional 3 November 2024

    Prabowo dan Jokowi Makan Nasi Goreng di Solo: Gak Ada Obrolan Politik
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi)
    makan malam
    bersama di
    Wedangan Omah Semar
    , Jalan Duku Satu, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024).
    Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 19.10 WIB dengan mengendarai mobil Alphard putih berpelat B 2095 ZZH.
    Dalam suasana yang tertutup, Prabowo dan Jokowi terlihat berbincang serius di ruang VIP restoran tersebut.
    Sekitar pukul 20.10 WIB, keduanya menyelesaikan makan malam dan keluar dari Wedangan Omah Semar dengan senyum semringah, sebelum melanjutkan perjalanan dalam satu mobil.
    Di dalam mobil, Prabowo mengungkapkan, mereka mengobrol tentang berbagai hal selama makan malam.
    “Ngobrolnya masalah ini dan itu,” ungkap Prabowo sambil tertawa bersama Jokowi.
    Ia juga menambahkan bahwa mereka menikmati hidangan khas Kota Solo, termasuk nasi goreng Jawa yang sangat lezat.
    Ketika ditanya mengenai pembahasan politik, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada diskusi mengenai hal tersebut.
    “Enggak ada politik ini,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.
    Momen makan malam ini menunjukkan hubungan baik antara kedua pemimpin, meskipun tanpa melibatkan isu politik dalam pembicaraan mereka.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Tangkap Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 November 2024

    Kejagung Tangkap Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Nasional 3 November 2024

    Kejagung Tangkap Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) RI menangkap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian
    Kementerian Perhubungan
    (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024).
    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, Prasetyo ditangkap atas kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Balai Teknik Perkeretaapian Medan 2017-2023.
    “Penangkapan dilakukan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI yang tergabung dalam Satgas bersama dengan penyidik pada Jampidsus,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
    Menurut Qohar, proses pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api ini sudah berlangsung selama satu tahun sejak 4 Oktober 2024.
    Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, korupsi dilakukan saat Prasetyo menjabat sebagai
    Dirjen Perkeretaapian
    , yakni sekitar 2016-2017.
    “Saudara PB pada saat itu, menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kemenhub tahun 2016-2017, dan terakhir Saudara PB menjabat sebagai ahli menteri bidang teknologi, lingkungan dan energi pada Kemenhub RI,” ungkap Qohar.
    Kini, Prasetyo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
    “Sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, “ kata Qohar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketiga Paslon Pilkada Jatim Tiba di Lokasi Debat Kedua
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 November 2024

    Ketiga Paslon Pilkada Jatim Tiba di Lokasi Debat Kedua Surabaya 3 November 2024

    Ketiga Paslon Pilkada Jatim Tiba di Lokasi Debat Kedua
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ketiga pasangan calon (
    paslon
    ) dalam Pilkada Jawa Timur (Jatim) tiba di lokasi
    debat kedua
    yang berlangsung di Gedung Grand City Convex,
    Surabaya
    , pada Minggu (3/11/2024).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, paslon yang pertama kali tiba adalah nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, yang hadir sekitar pukul 18.19 WIB.
    “Ya semua berjalan seperti biasanya. Kita banyak ngluyur (keliling) blusukan,” kata Luluk saat ditemui di lokasi.
    “Jadi ya lumayan kita memanfaatkan waktu untuk ketemu lebih banyak lagi warga dan blusukan di kabupaten-kabupaten,” tambah dia. 
    Luluk mengaku akan menikmati debat kedua sebagaimana mereka lakukan pada debat pertama, Jumat (18/10/2024), dengan harapan masyarakat dapat memilih paslon yang tepat.
    “Kami mudah-mudahan tetap ada ruang, di mana warga bisa tercerahkan dan bisa melihat kami sebagai figur baru yang membawa Jawa Timur lebih baik,” jelasnya.
    Luluk terlihat mengenakan kemeja putih dengan rompi batik biru dan selendang berwarna ungu, sementara Lukman mengenakan kemeja putih dan jaket biru.
    “Kami mudah-mudahan tetap ada ruang, di mana warga bisa tercerahkan dan bisa melihat kami sebagai figur baru yang membawa Jawa Timur lebih baik,” ujarnya.
    Paslon
    selanjutnya yang tiba adalah nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak.
    Mereka disambut sejumlah pendukung yang telah menunggu di depan gedung.
    Khofifah mengenakan kerudung dan batik biru, sedangkan Emil tampil dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi biru.
    Keduanya hanya merespons dengan senyuman ketika ditanya mengenai persiapan debat kedua, sebelum melanjutkan ke lokasi debat di lantai 4 gedung.
    Paslon nomor urut 3, Tri Rismaharini, tiba terakhir di Gedung Grand City Convex. Risma, yang mengenakan pakaian serba merah, hanya diam saat dihampiri media.
    Sementara itu, wakilnya, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), menyusul Risma memasuki gedung dengan mengenakan batik hijau dan peci hitam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Menjemput Jokowi untuk Wedangan Bersama di Kota Solo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 November 2024

    Prabowo Menjemput Jokowi untuk Wedangan Bersama di Kota Solo Regional 3 November 2024

    Prabowo Menjemput Jokowi untuk Wedangan Bersama di Kota Solo
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengundang Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) menikmati wedangan bersama di
    Wedangan Omah Semar
    , di Jalan Duku Satu, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan,
    Kota Solo
    , Jawa Tengah.
    Kegiatan ini dimulai ketika Prabowo mengunjungi kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, sekitar pukul 18.20 WIB pada Minggu, 3 November 2024.
    Setelah beberapa saat, keduanya keluar dari rumah secara bersamaan pada pukul 18.43 WIB.
    Prabowo terlihat santai mengenakan kemeja berwarna biru dongker, sementara Jokowi mengenakan kemeja putih.
    Mantan Menteri Pertahanan tersebut melambaikan tangan kepada awak media, diikuti dengan senyum semringah Jokowi.
    Setelah itu, Prabowo dan Jokowi memasuki mobil Alphard putih berpelat B 2095 ZZH untuk menuju Wedangan Omah Semar.
    Sebelum naik mobil, Prabowo sempat mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui jalanan di Kota Solo.
    “Saya ndak tau jalan Solo,” kata Prabowo Subianto saat ditanya mengenai arah perjalanan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Viral Perwira Polda Maluku Tonjok Sopir Taksi "Online" di Jakarta
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 November 2024

    Video Viral Perwira Polda Maluku Tonjok Sopir Taksi "Online" di Jakarta Regional 3 November 2024

    Video Viral Perwira Polda Maluku Tonjok Sopir Taksi “Online” di Jakarta
    Tim Redaksi
    AMBON, KPMPAS.com
    – Sebuah video yang menunjukkan seorang pria menonjok sopir taksi
    online
    telah viral di media sosial.
    Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, pelaku yang duduk di bagian belakang mobil bersama seorang perempuan, terlibat adu mulut dengan sopir.
    Tak lama kemudian, pria berkacamata itu membuka pintu mobil dan menonjok wajah sopir.
    Setelah menonjok, pelaku dan teman wanitanya segera keluar dari mobil. Aksi kekerasan ini terekam oleh kamera tersembunyi yang ada dalam taksi
    online
    .
    “Ini ada rekan loh, ada rekaman, gue laporin lu nonjok gua, awas lu,” kata korban kepada pelaku.
    Sementara itu, pelaku yang sudah berada di luar mobil terlihat kesal dan mempertanyakan ancaman korban.
    Dari penelusuran Kompas.com, terungkap bahwa pria yang menonjok sopir taksi
    online
    tersebut adalah seorang
    perwira polisi
    yang bertugas di
    Polda Maluku
    .
    Kepala Bagian Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aries Aminullah, mengonfirmasi bahwa pelaku bernama Kompol Bambang Surya Wiharga.
    “Si Bambang ini Kasubdit Dirlantas Polda Maluku,” kata Aries kepada Kompas.com melalui telepon, Minggu (3/11/2024).
    Aries menjelaskan, insiden tersebut terjadi di Jakarta pada Kamis (31/10/2024). Saat itu, Bambang sedang cuti melangsungkan pernikahan.
    “Kejadiannya di Jakarta, posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kejadiannya Kamis tanggal 31,” sebutnya.
    Meskipun pelaku dan korban telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai, Aries menegaskan, kasus ini akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku.
    “Terkait pemukulannya itu sudah dilakukan perdamaian dengan pihak korban, tapi Pak Kapolda selalu menyampaikan dan menekankan di setiap apel akan menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran,” ungkapnya.
    Ia menambahkan, tim dari Propam akan melakukan penyelidikan dan memproses pelaku sesuai dengan ketentuan yang ada.
    “Menyangkut video viral ini, Propam akan menyelidiki dan memproses. Dia kan ada di Jakarta, nanti mau pulang baru ditindaklanjuti, karena kasus ini sudah jadi atensi Pak Kapolda,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.