Author: Kompas.com

Yayasan Kehati Fasilitasi Inovasi Lingkungan dari Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Megapolitan 5 November 2024

Yayasan Kehati Fasilitasi Inovasi Lingkungan dari Pelajar dan Mahasiswa di Bogor
Tim Redaksi
KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com
– Yayasan
Kehati
mendorong inovasi dua kelompok pelajar dan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
Kedua kelompok tersebut dipilih setelah mengikuti seleksi ketat dari 17 kelompok peserta dalam Biodiversity Warrior (BW) Camp 2024 yang digelar di Ciputri Camping Ground, Gunung Bunder, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama tiga hari, mulai Jumat (1/11/2024) hingga Minggu (3/11/2024).
“Sudah saatnya kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berkreativitas dalam program penyelamatan lingkungan. Mereka harus menjadi aktor utama dalam menentukan masa depan mereka sendiri,” kata Direktur Komunikasi dan Kemitraan Yayasan Kehati, Rika Anggraini.
Rika menjelaskan bahwa krisis keanekaragaman hayati dan tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah, masih menjadi masalah serius.
Berbagai langkah mitigasi dan adaptasi dirasa masih kurang efektif dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
Melalui BW Camp, Kehati berharap dapat melibatkan generasi muda untuk berinovasi dalam membantu percepatan pemulihan lingkungan.
“Mereka diharapkan dapat memahami permasalahan lingkungan yang sedang terjadi dan mengambil tindakan nyata untuk menjadikan Planet Bumi tempat tinggal yang lebih baik,” ujarnya.
Dua kelompok terpilih yang akan menjalani proses mentoring selama tiga bulan ke depan untuk merealisasikan inovasi mereka adalah Yapeka dan Yayasan Pojok Rakyat Nusantara.
Kelompok Yapeka menciptakan
platform
digital berbasis
citizen science
bernama JumpaDugong.
Platform ini bertujuan mengatasi kurangnya data histori dan dokumentasi distribusi serta populasi dugong di Indonesia.
Partisipasi masyarakat akan dimanfaatkan dalam pengumpulan data, yang kemudian diverifikasi dan dianalisa dengan Sistem Informasi Geografis (SIG).
Sementara itu, Yayasan Pojok Rakyat Nusantara fokus pada pengelolaan hak guna pakai oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui pengembangan program ekonomi berbasis spesies tanaman endemik.
Program ini membantu mahasiswa pertanian memahami aspek penelitian, pengembangan, dan operasional usaha dalam konservasi alam.
Proyek ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 10:20
DJKA Dorong Masyarakat Beralih ke Kereta Api sebagai Transportasi Utama Megapolitan 5 November 2024

DJKA Dorong Masyarakat Beralih ke Kereta Api sebagai Transportasi Utama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal Perkeretaapian (
DJKA
) mengajak masyarakat untuk menjadikan
kereta api
sebagai
moda transportasi
utama.
Dalam acara bertema “Budaya Baru, Transportasi Maju”, yang gelar di Sudirman, Minggu (3/11/2024) lalu, DJKA memberikan pemahaman mengenai kemajuan teknologi perkeretaapian di Indonesia yang kini semakin terintegrasi dengan moda transportasi lain dan lebih ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal, menegaskan peran DJKA dalam mendorong kemajuan moda transportasi ini.
“Kami bekerja keras memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah, mendapatkan akses yang memadai terhadap transportasi yang aman dan nyaman,” ujar Risal dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).
Risal menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, DJKA telah melakukan penambahan dan peremajaan jalur kereta api serta peningkatan fasilitas stasiun, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Wilayah ini kini dilayani oleh berbagai moda transportasi kereta seperti
KRL
Jabodetabek,
LRT
Jabodetabek, LRT Jakarta, serta
MRT
Jakarta yang tengah dalam pembangunan Fase 2A jalur Thamrin-Kota dan Fase 2B menuju Ancol.
“Dengan pengembangan ini, kami berharap budaya mobilitas masyarakat akan beralih ke moda transportasi umum,” kata Risal.
Ia menambahkan, penggunaan transportasi umum berdampak positif bagi masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan emisi karbon yang dihasilkan kendaraan pribadi.
“Inilah budaya baru yang ingin kami bangun bersama masyarakat,” lanjutnya.
Selain wilayah Jabodetabek, Risal menyebut layanan kereta api telah diperluas hingga Surabaya dan Bandung, dengan rencana pembangunan Autonomous Rapid Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saat ini, Indonesia telah mengoperasikan kereta otomatis dari GoA 1 hingga GoA 4, serta kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai kecepatan 350 km/jam.”
“Transportasi perkotaan juga terus diperluas, termasuk pembangunan jalur di kawasan aglomerasi seperti Surabaya dan Bandung,” ujar Risal.
Risal menegaskan bahwa upaya DJKA akan terus dilanjutkan untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman dan praktis bagi masyarakat.
“Ini sebagai bentuk komitmen kami dalam menjadikan kereta api sebagai pilihan transportasi utama bagi masyarakat Indonesia yang praktis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 10:11
Dukung Prabowo Berantas Korupsi, KPK Dorong Sistem Integritas Partai Politik Nasional 5 November 2024

Dukung Prabowo Berantas Korupsi, KPK Dorong Sistem Integritas Partai Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) mendukung Presiden RI
Prabowo
Subianto dalam pemberantasan
korupsi
.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara sistemik melalui sistem terstruktur dalam pemerintahan.
“Karena hanya dengan begitu korupsi akan bisa diselesaikan, pemberantasan secara pidana itu hanya untuk terapi kejut, namun tidak akan menyelesaikan secara komprehensif,” kata Ghufron saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (5/11/2024).
Ghufron mengatakan, KPK menyiapkan strategi khusus untuk mendukung Presiden Prabowo, salah satunya mendorong perlunya Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Ia mengatakan, KPK telah melakukan kajian terhadap SIPP pada 2018 lalu dan ditemukan bahwa semua proses ketatanegaraan diawali dan bersumber dari parpol.
“Oleh karena itu, parpol harus menjadi lembaga yang pertama berintegritas,” ujarnya.
Ghufron mengatakan, pada kenyataanya, saat ini biaya parpol untuk kaderisasi, penyelenggaraan administrasi, dan kebutuhan parpol tidak tersedia.
Apalagi, kata dia, bantuan pendanaan untuk parpol dari pemerintah dinilai masih kurang, sehingga mengakibatkan banyak kader menggunakan jabatannya di pemerintahan untuk memperoleh dana dengan cara korupsi.
Berdasarkan hal tersebut, Ghufron mengatakan, perlu ditingkatkan bantuan bagi parpol dengan syarat adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaannya termasuk perlunya audit sebagai pertanggungjawaban.
“Memulai integritas bernegara dari partai politik ini penting agar parpol menjadi sumber dan inisiator integritas,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kasus korupsi di Indonesia masih marak terjadi dan seolah-olah dinormalisasi oleh sebagian orang.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Namun, masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut akibat korupsi.
“Kita harus mengerti di tengah kekayaan kita, masih banyak kebocoran-kebocoran, kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari,” kata dia di Denpasar, Bali, pada Minggu (3/11/2024).
Ia pun merasa heran dengan sebagian orang yang masih sinis apabila ada pihak yang ingin serius memberantas korupsi.
“Kalau kita ingin memperbaiki kita bilang harus kurangi korupsi malah ada yang mengatakan sudah lah tidak mungkin karena sudah terlalu parah ini yang harus kita lawan sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan,” kata dia.

Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara besar apabila hasil kekayaan alamnya dikelola dengan baik.
“Kita mengerti bahwa keserakahan ini membawa ketidakbaikan kepada banyak orang dan itu yang saya bertekad untuk berusaha sekeras mungkin mengadakan perbaikan,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 08:27
3 Sederet Fakta Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap 3 Hakim PN Surabaya Surabaya

Sederet Fakta Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap 3 Hakim PN Surabaya
Editor
KOMPAS.com
– Usai lima jam jalani pemeriksaan, Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Gregorius Ronald Tannur, ditetapkan tersangka dalam kasus
suap
yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN)
Surabaya
, Senin (4/11/2024).
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin. Menurut keterangan dari kuasa hukum MW, Filmon Lay, kliennya diperiksa sejak pukul 15.00 WIB.
Sekitar pukul 20.45 WIB kliennya baru keluar gedung dan segera digelandang ke Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim.
Kuasa hukum: Kami kooperatif
Selain Meirizka, kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama oleh Kejaksaan Agung.
“Kami kooperatif dan menaati prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ketiga hakim
PN Surabaya
yang disuap itu adalah itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo.
Pemberian suap itu atas persetujuan dari ibu Ronald Tanur, Meirizka.
Suap
itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dari tuduhan menyiksa dan membunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti.
Sementara itu, dilansir dari
Antara
, Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa ayah terdakwa Ronald Tannur, yakni Edward Tannur, dalam kasus dugaan suap vonis bebas perkara penganiayaan berat yang menjerat putranya.
Hal itu disampaikan ketika awak media bertanya apakah penyidik akan memeriksa Edward Tannur usai ibu Ronald Tannur yang berinisial MW (Meirizka Widjaja), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald.
“Jadi, MW sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian, nanti akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat. Saya sampaikan sekali lagi, siapa pun yang terkait dengan perkara korupsi ini nanti akan dimintai keterangan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam.
(Penulis: Achmad Faizal | Editor: Aloysius Gonsaga AE)

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 07:08
9 Gibran Buka MTQ Korpri Nasional di Palangka Raya, Tak Beri Sambutan Regional

Gibran Buka MTQ Korpri Nasional di Palangka Raya, Tak Beri Sambutan
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di
Palangka Raya
, Provinsi Kalimantan Tengah, dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, Senin (5/11/2024) malam.
Wapres Gibran
menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Km 1 tersebut, secara langsung.
Namun, Gibran tidak memberikan sambutan. Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.
Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya, memohon kepada Wapres RI Gibran, selain Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku tuan rumah, untuk berkenan memberikan sambutan.
“Saya atas nama seluruh panitia, memohon kepada Abang Gubernur dan Mas Wapres nanti berkenan untuk memberikan sambutan, dan khusus kepada Mas Wapres berkenan membuka secara resmi MTQ ke-7 ini,” ungkap Zudan.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, di pengujung sambutannya setelah memberikan pantun kepada hadirin dan sang Wapres, memohon arahan dari orang nomor dua di Indonesia itu.
Memohon arahan yang dimaksud Sugianto adalah memberikan sambutan dalam acara itu.
“Selanjutnya, mohon arahan Pak Wapres nantinya, sekaligus membuka acara MTQ,” ungkap orang nomor satu di Kalteng tersebut. Namun, Gibran tak kunjung memberikan sambutan.
Setelah sesi sambutan demi sambutan selesai, acara puncak, yakni pembukaan secara resmi pun dilakukan. Wapres Gibran bersama dengan pejabat penting di Pemprov Kalteng menabuh katambung sebagai momen resmi membuka acara itu.
Setelah membuka acara, awak media juga berusaha melakukan wawancara cegat kepada Gibran untuk meminta tanggapan atas pembukaan acara tersebut. Namun, dia tidak memberikan tanggapan dan langsung masuk ke mobilnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 06:13
4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Litbang Kompas menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada
Pilkada DKI Jakarta
2024.
Hasilnya, elektabilitas cagub cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono bersaing ketat dengan cagub cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Sementara cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya.
“Elektabilitas paslon Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat terhadap Ridwan Kamil-Suswono,” ujar peneliti
Litbang Kompas
, Bestian Nainggolan, Selasa (5/11/2024).
Berikut ini angka elektabilitas ketiga paslon cagub cawagub di Pilkada Jakarta:
Meski angka
elektabilitas Pramono-Rano
berada di atas Ridwan Kamil-Suswono, tetapi belum bisa disebut unggul signifikan. Sebab, masih berada dalam rentang
margin of error
survei, yakni sebesar 3,46 persen.
Berdasarkan angka elektabilitas itu, sebanyak 56 persen responden mengaku pasti akan pilihannya dan tidak akan mengubahnya lagi. Selain itu, ada 39 persen responden yang mengaku bahwa pilihannya masih bisa berubah.
Bagi responden yang belum menentukan pilihan, sebanyak 36,5 persen di antaranya mengaku menunggu debat selesai. Diketahui, debat Pilkada Jakarta tersisa satu kali lagi, yakni tanggal 17 November 2024.
Selain itu, sebanyak 19,3 persen responden mengaku, tidak ada cagub yang sesuai dengan keinginan. Sebanyak 11 persen mengaku, menunggu rekomendasi dari orang yang dipercaya.
Ada pula faktor tidak percaya dengan cagub cawagub saat ini, yakni 7,2 persen dan belum mengetahui visi dan misinya, yakni 4,7 persen.
Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.
Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.

Pemilih ketiga paslon cagub cawagung itu dapat dibedah berdasarkan beberapa kategori. Pertama, dari asal partai politik.
Pemilih Pramono-Rano paling banyak berasal dari PDI-P, yakni 66,4 persen.
Pemilih yang berasal dari partai politik selain PDI-P juga cukup banyak yang mendukung Pramono-Rano, antara lain PKB 60,5 persen, Nasdem 45,5 persen, Demokrat 40,5 persen, Gerindra 37,2 persen, dan PKS 30,6 persen.
Pemilih RK-Suswono paling banyak berasal dari Golkar, yakni 45,8 persen disusul Gerindra dengan 44,8 persen dan PKS sebesar 36,9 persen.
“Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, dan Demokrat cenderung ke Pramono-Rano. Pemilih Gerindra, Golkar, dan PKS cenderung ke RK-Suswono,” lanjut Bestian.
Adapun, pemilih Dharma-Kun relatif tersebar nyaris merata di pemilih yang terafiliasi dengan PDI-P, PKB, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
Kedua, berdasarkan kategori level pendidikan, pemilih dengan latar belakang pendidikan dasar mayoritas memilih Pramono-Rano dengan 43,6 persen. Sebanyak 36,2 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 19 persen memilih Dharma-Kun.
Pemilih dengan latar belakang level pendidikan menengah mayoritas juga memilih Pramono Rano dengan 38,1 persen. Sebanyak 34 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 23,6 persen memilih Dharma-Kun.
Sementara itu, pemilih dengan latar belakang level pendidikan tinggi terbelah relatif sama kuat ke tiga paslon. Rinciannya, RK-Suswono dipilih oleh 33,5 persen, Pramono-Rano dipilih oleh 30,6 persen, dan Dharma-Kun dipilih oleh 31,8 persen.

Litbang Kompas
juga menangkap siapa sosok yang paling memengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta. Hasilnya, 49,7 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Prabowo Subianto paling memengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta.
Selain itu, sebanyak 46,6 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Joko Widodo juga paling memengaruhi pilihannya.
Urutan ketiga dan keempat adalah cagub cawagub yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2 persen responden dan cagub cawagub yang didukung Basuki Tjahaja Purnama dipilih 39,9 persen responden.
“Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar Bestian.
Meski, temuan lain dalam survei yang sama menunjukkan bahwa responden cukup independen dalam memilih.
Ada pertanyaan, dalam menentukan cagub cawagub, siapakah pihak yang paling memengaruhi pilihan anda? Mayoritas responden atau 59,3 persen menjawab tidak ada.
Hanya 20,5 persen responden yang menjawab keluargalah yang paling memengaruhi pilihan. Sisanya ada tokoh masyarakat dipilih 6 persen, dan teman kantor dan tetangga dipilih 5,8 persen.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 05:59
8 Saat Keyla Menolak Makan Nasi Kotak di Sekolah demi Berbagi dengan Ibu di Rumah… Regional

Saat Keyla Menolak Makan Nasi Kotak di Sekolah demi Berbagi dengan Ibu di Rumah…
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com –
Seorang siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Baru, Kota Serang, Banten, bernama Keyla, memilih tak menyantap makanan yang diberikan pada program makan bergizi.
Nasi kotak yang diberikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten akan dibawa pulang oleh Keyla untuk dinikmati ibunya di rumah.
“Enggak dimakan (nasi kotak), buat dibawa ke rumah, buat Ibu,” kata Keyla saat ditanya wartawan, Senin (4/11/2024).
Salah satu petugas kepolisan yang melihat Keyla hanya terdiam saja, menawarkan untuk menyantap makanan yang telah diberikan. Namun, Keyla tetap menolaknya.
Keyla hanya memakan buah pisang dan meminum air mineral saja.
Sedangkan nasi kotak berisikan tahu, tempe, telur, ikan, sayur dan susu UHT akan dibawa pulang ke rumah.
Sementara itu, teman-teman Keyla dengan lahap menyantap makanan yang dimasak oleh koki dari Satuan Brimob Polda Banten.
Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, tidak mempermasalahkan adanya siswa yang membawa pulang makan yang diberikan untuk disantap di rumah.
Suyudi menduga, anak tersebut dalam kondisi masih kenyang karena sebelumnya sudah makan.
“Kalau memungkinkan untuk dibawa, ya tidak masalah. Silakan saja dibawa yang penting betul-betul diyakinkan masih dalam keadaan yang baik. Jangan sampai nanti di rumah tidak dimakan malah jadi basi. Selama masih bisa dimakan silakan,” ujar Suyudi.
Ke depan, kata Suyudi, makanan yang diberikan dapat disantap oleh anak langsung guna meningkatkan gizi dan mencegah stunting.
Selain itu, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu juga dapat meringankan beban orangtua.
“Dengan gizi yang baik dan cukup ini
output-
nya tingkat kecerdasan anak meningkat, dan tidak ada lagi stunting di wilayah Banten,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan, program makan siang bergizi ini baru di-
launching
pada Januari 2025 dan saat ini masih tahap uji coba kepada 850 siswa di empat sekolah dasar negeri di Kota Serang.
Keempat sekolah tersebut, yaitu SDN Lopang Cilik, SDN Kota Baru, SDN 17, dan SDN 9 Kota Serang.
“Kita masih dalam tahap percobaan,. Kita harapkan bisa lebih matang dalam persiapan. Kita siap dan tulus menindaklanjuti program ini,” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 05:25
[POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub Nasional 5 November 2024

[POPULER NASIONAL] Polemik Arloji Dirdik Jampidsus | Kronologi Korupsi Proyek Jalur KA Eks Dirjen Kemenhub
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polemik arloji milik Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar masih menjadi sorotan para pembaca.
Qohar mengeklaim jam tangannya bukan barang mewah dan dibeli di pasar, sebelum dia menduduki jabatan itu.
Sementara itu, kronologi kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, yang menjerat mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB), juga banyak disimak oleh pembaca.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak media) selalu meliput konferensi pers dengan saya, lihat juga ‘kan? Saya juga bertanya, kenapa baru sekarang ditanya? ‘Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (4/11/2024).
Qohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga Rp 4 juta di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai Dirdik Jampidsus.
Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya.
“Saya tidak pernah punya jam tangan mahal, apalagi jam mewah. Ini saya enggak tahu mereknya apa,” ucapnya.
Qohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah.
“Saya bisa luruskan, ya. Jadi, jam tangan saya ini lima tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin, panggil ahli jam, periksa bersama-sama,” ujarnya.
Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) ditangkap atas kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.
Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.
“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).
Qohar memaparkan, kasus korupsi ini bermula ketika Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan memulai pembangunan jalur kereta api, dengan anggaran Rp 1,3 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Namun dalam pelaksanaannya, Prasetyo memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NSS untuk memecah proyek konstruksi tersebut menjadi 11 paket.
“Dan meminta kepada kuasa pengguna anggaran saudara berinisial NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang,” kata Qohar.
Setelah itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa berinisial RMY melaksanakan tender proyek, tanpa dilengkapi dokumen teknis yang disetujui pejabat teknis.
Proses kualifikasi pengadaan juga dilakukan dengan metode yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.
“Dalam pelaksanaannya, diketahui pembangunan Jalan KA Besitang tidak didahului studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat Kemenhub,” ungkap Qohar.
Ia menambahkan bahwa konsultan pengawas, KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sengaja memindahkan jalur yang dibangun.
Kondisi ini membuat jalur kereta api tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan, dan berujung pada terjadinya penurunan tanah atau amblas.
“Sehingga jalur kereta api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak berfungsi atau tidak dapat terpakai,” ucap Qohar.
Tidak hanya terkait proses tender, Prasetyo juga disebut menerima fee sebesar Rp 2,6 miliar dari seorang kontraktor berinisial AAS melalui PT WTC.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 05:00
5 Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Pramono-Rano 38,3 Persen, RK-Suswono 34,6 Persen, Dharma-Kun 3,3 Persen Megapolitan

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Pramono-Rano 38,3 Persen, RK-Suswono 34,6 Persen, Dharma-Kun 3,3 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang
Kompas
periode 20-25 Oktober 2024.
Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.
Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.
“Ridwan Kamil-Suswono 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno 38,3 persen,” demikian hasil
survei Litbang Kompas
, dikutip
Kompas.com
, Selasa (5/11/2024).
Survei juga memperlihatkan responden yang tidak menjawab atau belum memutuskan sebesar 23,8 persen.
Adapun unggulnya Pramono-Rano dalam survei elektabilitas ini tidak bersifat absolut. Sebab,
margin of error
survei lebih kurang 3,46 persen.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.
Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Jika dibandingkan hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), elektabilitas pasangan Pramono-Rano sebesar 41,6 persen juga bersaing ketat dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
Sedangkan perolehan elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Dengan metode wawancara tatap muka, toleransi kesalahan atau margin of error survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/11/2024 02:00
10 Kejagung Pastikan Pemberian Suap ke 3 Hakim PN Surabaya atas Persetujuan Ibu Ronald Tannur Nasional

Kejagung Pastikan Pemberian Suap ke 3 Hakim PN Surabaya atas Persetujuan Ibu Ronald Tannur
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung memastikan bahwa pemberian suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas persetujuan dari ibu Ronald Tanur, Meirizka Widjaja (MW).
Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dari tuduhan menyiksa dan membunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, MW bersepakat dengan pengacara yang juga teman dekatnya Lisa Rahmat (LR) untuk biaya pengurusan vonis bebas Ronald Tannur.
“Adapun biaya tersebut berasal dari uang MW. Jika ada biaya yang dikeluarkan LR yang terpakai maka tersangka MW akan mengganti dikemudian hari,” kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Senin (4/11/2024).
Abdul Qohar menyebutkan, dalam permintaan dana terkait pengurusan perkara, LR juga selalu meminta persetujuan MW.
“LR selalu meminta persetujuan MW terkait pengurusan perkara Ronald Tannur,” lanjut Qohar.
Qohar menjelaskan bahwa LR meyakinkan MW untuk menyiapkan uang untuk mengurus perkara Ronald Tannur agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya.
Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.
Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

“Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani pekara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” tegasnya.
Hari ini, Kejagung resmi menaikkan status MW dari saksi menjadi tersangka kasus suap vonis bebas Ronald Tannur usai menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya.
Kejagung saat ini melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penahanan tersebut berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024.
Atas perbuatannya, MW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/11/2024 22:48