Bertambah Lagi Korban Jiwa Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan data terbaru mengenai bertambahnya jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sejak hari pertama peristiwa kelam itu terjadi, setiap harinya,
Tim SAR
gabungan berusaha mencari para korban hilang yang masih tertimbun tanah.
Pada Senin (8/12/2025) sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menuturkan bahwa sebanyak 40 jenazah telah ditemukan.
Dengan demikian, total korban meninggal dunia dari sebelumnya 921 orang ditambah 40 jenazah yang ditemukan menjadi 961 jiwa.
“Pada hari ini (Senin), per pukul 16.00 WIB sekali lagi Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, empati dan simpati yang sangat mendalam bagi saudara-saudara kita, keluarga korban. Tim gabungan menemukan 40 jenazah,” kata Abdul, dalam konferensi pers virtual, Senin.
Korban meninggal dunia paling banyak ditemukan di Provinsi Aceh, yang bertambah sebanyak 23 jiwa, dari 366 menjadi 389 jiwa.
“Untuk Sumatera Utara, dari 329 jasad yang sudah ditemukan per kemarin, hari ini bertambah 9, menjadi 338 jiwa meninggal dunia,” tutur Abdul.
Sementara itu, untuk korban meninggal dunia di Sumatera Barat juga bertambah delapan jiwa, sehingga dari 226 jiwa menjadi 234 jiwa.
Abdul menegaskan bahwa 293
korban jiwa
yang masih hilang akan terus dicari dengan upaya semaksimal dan seoptimal mungkin.
“Tentu saja, tim gabungan di lapangan akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seefektif mungkin, agar jumlah korban yang saat ini masih hilang bisa kita minimalkan, bisa kita reduksi sedikit mungkin,” kata Abdul.
Abdul mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi beberapa titik, khususnya di Bireuen, lokasi di mana terputusnya satu akses jembatan penting yang menghubungkan antara Bireuen dan Aceh Utara.
“Bapak Presiden juga sudah langsung memimpin Rapat Kabinet Terbatas percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi ini,” kata Abdul.
Kepala Negara menunjuk KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk memimpin satgas perbaikan jembatan di Aceh pasca banjir dan longsor.
“Karena ini sangat penting, Bapak Presiden melihat sendiri kondisi jembatan dan langsung memerintahkan Bapak Kasad untuk menjadi Dansatgas Pemulihan Jembatan,” ucap dia.
Abdul menyebut, beberapa jembatan menjadi urat nadi penghubung di Lintas Timur dan dari Lintas Timur ke daerah Tengah akan dibangun Jembatan Bailey.
“Saat ini sedang berproses, supaya alur
distribusi logistik
bisa makin cepat dan efisien,” ucap dia.
Selain itu, juga akan ada pengerahan atau mobilisasi tenaga-tenaga kesehatan ke tempat-tempat kawasan terdampak.
“Ini tentu saja menjadi tugas kami di Posko Utama untuk tetap mengoptimalkan distribusi logistik permakanan ataupun non-permakanan agar saudara-saudara kita yang saat ini masih di pengungsian bisa terpenuhi kebutuhan dasar permakanan dan non-permakanannya,” imbuh dia.
Abdul menuturkan, distribusi logistik melalui udara biasanya batas penerbangan ditutup pada pukul 05.00 atau 06.00 sore waktu setempat.
“Kami juga melakukan distribusi logistik saat ini karena akses jalan alternatif juga sudah dibersihkan oleh Tim Terpadu. Sehingga distribusi logistik menggunakan jalur darat dengan menggunakan truk,” ucap dia.
Ia menyebut, penggunaan truk untuk distribusi logistik sudah bisa dilewati ke enam lokasi, yakni Bireuen, Pidie Jaya (ada 2 lokasi), Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
“Tentu saja, dengan penambahan suplai dari jalur darat ini, jumlah tonase bantuan yang kami bisa salurkan akan lebih besar dan secara otomatis akan lebih menjangkau titik-titik pengungsian,” tutur dia.
Untuk Sumatera Barat, logistik yang terdistribusi via udara sebanyak 10 sortie penerbangan yang disalurkan langsung ke lokasi terdampak.
“Ada yang di-
dropping
ke Posko Kabupaten, tetapi 70 persen dari 6 sortie itu langsung di-
dropping
ke titik (terdampak), tidak mampir dulu di Posko Kabupaten untuk mempercepat distribusi,” ujar dia.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan donasi ini: https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/03/693003275b377.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan
332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ratusan keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) resmi dinyatakan lulus dari kepesertaan bantuan sosial (graduasi) dan memasuki fase baru sebagai keluarga mandiri.
Hal ini ditandai melalui Graduasi KPM
PKH
di Pusdiklatbangprof Margaguna Kemensos, Senin (8/12/2025).
Dalam kesempatan ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (
Cak Imin
) menilai, ‘gerakan tolak bansos’ memiliki makna bahwa KPM PKH sudah tidak bergantung lagi kepada bantuan pemerintah.
Adapun 133 orang KPM PKH yang menggunakan toga resmi diwisuda sebagai bentuk kelulusan sebagai penerima bansos.
Sementara sisanya adalah calon KPM PKH yang akan digraduasi pada tahun 2026.
“332 keluarga yang hari ini dinyatakan lepas
bansos
dan mandiri. Slogan utamanya ‘tolak bansos’. Tolak bansos itu artinya bukan sombong, tapi kita sudah mandiri dan kuat,” kata Cak Imin, Senin.
“Itu juga bukan bermakna penolakan, tetapi tanda bahwa keluarga penerima kini telah berdaya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” tambah dia.
Dalam sambutannya, Cak Imin menegaskan bahwa visi pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat mandiri.
Ia menyebut, percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan terobosan, mulai dari pendidikan rakyat, koperasi desa, hingga modernisasi pendekatan pemberdayaan.
“Terobosan-terobosan itu banyak sekali. Mulai dari sekolah rakyat, koperasi desa, berbagai program bantuan langsung tunai sementara, juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa,” ujar dia.
“Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus kewajiban, arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” tambah dia.
Cak Imin menyampaikan bahwa para keluarga yang lulus PKH adalah contoh nyata keberhasilan pemberdayaan.
Ia menekankan peran besar perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
“Dari dulu, pejuang-pejuang ekonomi keluarga, terutama ibu-ibu rumah tangga, adalah kekuatan yang selama ini menjadi potensi bangsa, dan bangsa ini tetap kuat dalam menghadapi berbagai gelombang ekonomi, gelombang krisis, selagi ada perempuan tulang punggung keluarga yang kokoh, Indonesia tetap kokoh,” ujar Cak Imin.
Menurut dia, graduasi ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan.
Masih banyak keluarga miskin yang berhak belum mendapatkan bansos, sementara sebagian keluarga mampu justru masih menerima.
Dengan membaiknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), proses perbaikan terus dilakukan agar penerima non-eligible dapat dicoret dan keluarga miskin yang belum tercatat segera masuk data.
“Banyak orang yang tidak berhak menerima tetap mau menerima. Karena itu, kita terus bekerja keras supaya data ini tetap terus diperbarui dan diperbaiki. Dan kita semua mengeluarkan anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan,” kata dia.
“Pemberdayaan ini menjadi bagian integral. Bukan saja dalam menanggulangi kemiskinan, tetapi pemberdayaan,” tambah dia.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengangkat persoalan klasik sulitnya akses modal bagi warga miskin.
Ia mencontohkan seorang ibu pembuat kue di Sumatera Utara, yang setiap hari meminjam Rp 200.000 dari rentenir dan harus mengembalikannya Rp 400.000 di hari yang sama.
“Rentenir tidak pakai syarat. Teriak saja cair. Sementara bank negara minta KTP, KK, sampai buku nikah,” ujar Marwan.
Ia menilai, keluarga miskin sebenarnya mampu mandiri jika diberikan permodalan yang sederhana tetapi memadai.
Di beberapa lokasi PKH, kata Marwan, penerima justru tidak berani bermimpi menjadi lebih sejahtera karena akses keuangan yang tertutup.
Marwan mengingatkan bahwa anggaran bansos Kemensos mencapai Rp 73,9 triliun, terdiri dari 10 juta KPM PKH, 18,2 juta KPM bantuan pangan, hingga bantuan untuk yatim dan lansia.
“Kalau setiap pemerintahan tetap mempertahankan angka 10 juta penerima, itu namanya memelihara kemiskinan,” kata dia.
Ia menegaskan dukungan penuh Komisi VIII agar graduasi dilakukan besar-besaran, sekaligus memastikan pendampingan tidak putus setelah keluarga lulus dari PKH.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa hasil graduasi tahun ini merupakan bagian dari skema besar pemberdayaan nasional.
Dengan hampir 40.000 pendamping, Kemensos menargetkan 400.000 KPM bakal graduasi pada tahun 2026.
“Ketergantungan itu keadaan sementara. Yang mau bergantung selamanya itu tidak ada,” ujar dia.
Gus Ipul menegaskan bahwa setelah masuk program pemberdayaan, keluarga lulusan PKH akan diarahkan dan difasilitasi berbagai kementerian, terutama UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, BUMN, dan lembaga pembiayaan Kemenkeu.
“Bapak Presiden bolak-balik menyampaikan saatnya kita mandiri di atas kaki sendiri. Tidak boleh bergantung kepada negara manapun karena kita memiliki semuanya. Kekayaan alam banyak, semua potensi ada,” ujar dia.
“Tetapi kalau kita tidak kuat dan mandiri serta berdaya, maka kita akan bergantung kepada negara lain. Karena setelah penerima bansos masuk program pemberdayaan ini, nanti sepenuhnya akan diarahkan, didampingi, dan akan dikerjasamakan dengan kementerian yang lain,” lanjut dia.
Menyambung Gus Ipul, Cak Imin mengatakan bahwa Kemenko PM merupakan kementerian koordinator baru di era Presiden Prabowo, di mana pembentukan Kemenko adalah bukti keseriusan pemerintah menggeser fokus dari bantuan jangka pendek menuju kemandirian keluarga.
“Benahin secepatnya, berapa anggaranya yang penting cepat, dan berpenghasilan tinggi untuk kepentingan keluarganya. Saya bilang penghasilan mereka tidak masuk ke negara. Penghasilan mereka masuk ke kantong keluarga dan rumah tangga,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/21/68f7450756f63.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Demo 9 Desember 2025, Warga Diminta Hindari Jalan Ini Megapolitan
Demo 9 Desember 2025, Warga Diminta Hindari Jalan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Satu aksi demonstrasi akan digelar di Jakarta Pusat pada Selasa (9/12/2025) hari ini.
Kepala Seksi Humas Polres Metro
Jakarta Pusat
, Iptu Ruslan Basuki mengatakan, demonstrasi akan dilakukan oleh massa dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan aliansi masyarakat sipil lainnya di sekitar Gambir.
“Pagi ada aksi
unjuk rasa
dari ICW dan beberapa aliansi,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Menurut Ruslan, sebanyak 1.001 personel polisi disiagakan untuk pengaman unjuk rasa hari ini.
Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas di seputaran Gambir akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.
Ruslan mengimbau agar masyarakat menghindari kawasan sekitar demonstrasi untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
“Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/09/6937156391960.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Penumpang di Stasiun Surabaya Gubeng Tinggalkan Tumbler hingga Tanaman Surabaya
Penumpang di Stasiun Surabaya Gubeng Tinggalkan Tumbler hingga Tanaman
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Petugas di layanan Lost and Found di Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur mengamankan barang kehilangan milik penumpang, mulai dari tumbler atau botol minum sampai tanaman.
Sebagai informasi, layanan Lost and Found akan membantu penumpang kereta api yang kehilangan barang baik saat di rangkaian kereta maupun area stasiun.
Dari Januari hingga Oktober 2025, Daop 8 Surabaya mengamankan 1.839 barang milik pelanggan dengan estimasi nilai mencapai Rp 1,26 miliar.
Dalam kurun waktu tersebut, salah satu barang yang paling banyak ditinggalkan penumpang adalah tumbler yakni sebanyak 197 botol.
24 tumbler di antaranya telah diambil kembali, sementara 173 masih tersimpan aman menunggu pemiliknya.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di Stasiun Surabaya Gubeng, tumbler-tumbler tersebut tersimpan rapi dalam satu rak di lemari khusus.
Jumlahnya ratusan, berbagai merek dan warna.
Mulai dari merek Eiger, Tupperware, Le Ding Ding, Verrouil, Eternite, dan masih banyak lagi.
Mayoritas tumbler yang diamankan yakni souvenir berbahan stainless.
Selain tumbler, barang lain yang diamankan petugas yakni tanaman berukuran sekitar 1,5 meter.
Juga, barang berharga seperti satu tas ransel berisi laptop. Ada beberapa ponsel yang ikut diamankan.
Barang-barang tersebut dibagi menjadi kategori masing-masing untuk tahap pemusnahan apabila tidak diambil atau dikonfirmasi pemiliknya setelah batas waktu yang ditentukan.
“Kalau makanan atau minuman yang mudah basi atau bau, masa simpannya sampai 1×24 jam. Setelah itu dimusnahkan,” kata Manager Humas Daop 8 Surabaya, Luqman Arif Senin (8/12/2025).
Sementara itu, untuk makanan tidak mudah basi seperti makanan kering memiliki masa simpan sampai 7×24 jam atau sepekan.
Apabila pemiliknya tidak segera diambil atau dikonfirmasi ke petugas, maka akan dimusnahkan.
“Lalu ada barang biasa. Masa simpan 30 hari atau satu bulan setelah itu diserahkan ke panti sosial,” ungkapnya.
Salah satu barang biasa yang diamankan seperti helm, tumbler dan tanaman.
Sementara untuk barang berharga seperti ponsel atau alat elektronik lainnya.
“Kemudian barang berharga. Masa simpan tiga bulan. Selanjutnya diserahkan ke kepolisian,” sambungnya.
Untuk memantau kepemilikan, penumpang yang merasa kehilangan barang dapat melihat di aplikasi Lost and Found KAI.
Barang temuan akan diupdate dan dikonfirmasi ke petugas langsung.
“Semua barang temuan akan dimasukkan dalam aplikasi Lost and Found, selanjutnya jika barang temuan sudah melewati masa simpan akan muncul indikator untuk proses penghapusan,” bebernya
Meski begitu, imbauan dari petugas kepada pelanggan untuk menjaga barang bawaan selalu diumumkan melalui pengeras suara baik di stasiun maupun saat di rangkaian kereta api.
“Kami mengimbau pelanggan untuk tetap berhati-hati serta selalu menjaga barang bawaan selama berada di stasiun maupun selama perjalanan,” pungkasnya
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/14/68edd920b925e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ancang-ancang Kejagung Buktikan Semua Kejahatan Nadiem Makarim dkk di Kasus Chromebook
Ancang-ancang Kejagung Buktikan Semua Kejahatan Nadiem Makarim dkk di Kasus Chromebook
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memastikan bahwa penyidikan terhadap eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook, sudah didasarkan pada bukti yang kuat.
Kasus ini, yang telah mencuat sejak beberapa bulan lalu, kini memasuki babak baru dengan berkas perkara yang telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi
(Tipikor) Jakarta Pusat.
Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus
Kejaksaan Agung
Riono Budisantoso mengungkapkan, proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara cermat dan profesional.
Menurut Riono, Kejaksaan telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap tahapan hukum dilakukan dengan berlandaskan pada bukti yang valid dan kuat.
“Proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara cermat, profesional, dan berdasarkan bukti yang kuat,” kata Riono, dalam konferensi pers, pada Senin (8/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Riono mengonfirmasi bahwa berkas perkara dan surat dakwaan kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada tanggal yang sama, yaitu 8 Desember 2025.
Ini berarti,
Nadiem Makarim
dan tiga tersangka lainnya, yang terlibat dalam
kasus Chromebook
, akan segera menjalani persidangan.
“Senin, tanggal 8 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ucap dia.
Selain Nadiem Makarim, terdapat tiga tersangka lainnya yang juga telah dilimpahkan berkas perkaranya.
Mereka adalah eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief; Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah; serta Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.
Keempatnya disangka menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1,98 triliun.
Kejaksaan menduga Nadiem telah membahas pengadaan Chromebook sejak belum menjabat sebagai menteri.
Setelah Nadiem menjabat, produk Google dimenangkan dalam pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Kemendikbud Ristek.
Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih disebutkan mengarahkan sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memastikan produk Chromebook dipilih dalam pengadaan TIK ini.
Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Meskipun satu tersangka dalam perkara ini, yaitu
Jurist Tan
, masih berstatus buron, Kejagung memastikan bahwa proses persidangan terhadap Nadiem Makarim dan tersangka lainnya tidak akan terganggu.
Riono Budisantoso menegaskan bahwa pihaknya telah siap menghadapi persidangan meskipun salah satu pelaku belum berhasil ditemukan.
“Tidak akan terpengaruh dengan ketiadaan satu orang pelaku yang berstatus buron tersebut,” ujar dia.
Setelah pelimpahan berkas perkara, Kejagung kini menunggu jadwal penetapan sidang dari majelis hakim yang akan mengadili perkara ini.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin oleh Roy Riady menyatakan, akan membuka seluruh fakta dalam persidangan dan menguraikan kejahatan yang telah dilakukan oleh Nadiem Makarim dan para tersangka lainnya.
“Nanti kita buka dan dakwaan kita uraikan semua kejahatan Nadiem Makarim dan kawan-kawan,” kata Roy Riady, di lobi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.
Ia menambahkan, setelah ini mereka tinggal menunggu penetapan sidang dan majelis hakim yang akan memeriksa serta mengadili perkara ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/09/693753c398018.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/09/69375abbb067c.jfif?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/09/6937275649565.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/04/69316a419ba2a.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/07/69350354d3b60.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/05/693230daa69eb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)