Author: Kompas.com

10 UPDATE: 22 Orang Tewas Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran Megapolitan

UPDATE: 22 Orang Tewas Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, jumlah korban tewas dalam kebakaran gedung PT Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, bertambah menjadi 22 orang.
“Jadi terkait dengan peristiwa kebakaran di Terra Drone ini saat ini sudah pukul 17.00 WIB. Terakhir angka korban adalah 22,” jelas Susatyo dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Susatyo menjelaskan, ke-22 korban tersebut terdiri dari tujuh orang laki-laki dan 15 orang perempuan.
Ia menambahkan, saat ini petugas pemadam kebakaran (damkar) tengah merapikan alat-alat pemadaman di tempat kejadian perkara (TKP).
“Nanti setelah semua rapi maka petugas kepolisian akan mulai melakukan olah tkp awal bersama labfor juga sudah hadir untuk mencari sebab dari kejadian kebakaran ini,” tutur Susatyo.
Sebelumnya, polisi menyebutkan, korban meninggal akibat kebakaran di kantor PT Terra Drone yang berada di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebanyak 20 orang.
“Saat ini yang sudah terlihat fisik korbannya adalah 20, per sekitar jam 16.00 WIB tadi,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di lokasi kejadian, Selasa (9/12/2025).
Semua korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian sudah selesai menyisir lantai III dan lantai IV gedung kantor.
Sebagai informasi, kebakaran melanda Kantor Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2025) siang.
Pantauan
Kompas.com
di lapangan, kerumunan warga terlihat di depan lokasi kejadian.
Sementara, ruas Jalan Letjen Suprapto mengalami kemacetan akibat kepadatan warga serta kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans.
Berdasarkan informasi resmi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta, kebakaran terjadi sekitar pukul 12.40 WIB.
Petugas Damkar langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pukul 12.50 WIB untuk melakukan penanganan awal.
Sebanyak 28 unit dengan 101 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Pantauan
Kompas.com
di lokasi pukul 14.32 WIB, api telah berhasil dipadamkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:42
9 Profil Terra Drone yang Kantornya Terbakar di Kemayoran dan Tewaskan 22 Orang Megapolitan

Profil Terra Drone yang Kantornya Terbakar di Kemayoran dan Tewaskan 22 Orang
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Kebakaran hebat terjadi pada Selasa (9/12/2025), sekitar pukul 12.40 WIB, di kantor PT Terra Drone, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran.
Petugas pemadam tiba di lokasi sepuluh menit kemudian untuk melakukan penanganan.
Total korban meninggal dunia mencapai 22 orang, termasuk satu korban sedang mengandung.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa para korban diduga tewas akibat lemas.
“Temuan ini merupakan hasil identifikasi awal tim pemadam kebakaran dan kepolisian di lokasi kejadian,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Ia menambahkan bahwa penyebab pasti kematian para korban masih menunggu pemeriksaan mendalam dari tim Puslabfor Polri.
Menurut informasi dari website perusahaan,
Terra Drone
Indonesia (sebelumnya PT Aero Geosurvey Indonesia) merupakan penyedia jasa pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone untuk berbagai kebutuhan industri, mulai dari pemetaan, pemodelan, inspeksi, hingga pemantauan udara.
Perusahaan ini juga menyediakan pelatihan dan konsultasi bagi klien yang menggunakan drone dalam operasi harian mereka.
Cikal bakal Terra Drone Indonesia berawal pada 2015 dari AeroInspect & Drone Van Java sebagai bagian dari PT Indonesia Technologies Venture.
Satu tahun kemudian, PT Aero Geosurvey Indonesia berdiri dan mulai menyediakan jasa survei udara untuk sektor konstruksi dan pertambangan.
Pada 2017, permintaan dari sektor perkebunan dan kehutanan menurun, sementara sektor minyak dan gas mulai mengadopsi teknologi pemantauan udara.
Perkembangan signifikan terjadi pada 2018 ketika permintaan dari sektor konstruksi, pertambangan, dan migas meningkat.
PT Aero Geosurvey Indonesia kemudian bekerja sama dengan perusahaan seperti Pertamina, Chevron, SKK Migas, PT PP, Waskita, dan Reswara.
Pada 2019, perusahaan ini mendapatkan pendanaan dari Terra Drone Corporation dan resmi berganti nama menjadi PT Terra Drone Indonesia untuk menjadi bagian dari jaringan global penyedia layanan drone.
Perusahaan terus memperluas layanan pada 2020 dengan menghadirkan teknologi global seperti Drone GPR, Drone UT, dan drone surveillance.
Setahun berikutnya, Terra Drone Indonesia menargetkan pemulihan dan ekspansi di sektor-sektor baru, bertumpu pada kontrak jangka panjang dengan berbagai perusahaan migas.
Terra Drone Corporation, perusahaan induk yang berbasis di Jepang, dikenal sebagai salah satu penyedia layanan drone terbesar di dunia.
Dengan strategi akuisisi perusahaan lokal di berbagai negara, Terra Drone kini hadir di lebih dari 25 negara melalui jaringan mitra dan kolaborator teknologi.
Pada 2020, Drone Industry Insight menominasikannya sebagai penyedia jasa drone nomor satu di dunia.
Pengalaman kumulatif Terra Drone Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan capaian survei udara seluas lebih dari 600.000 hektar konsesi dan 2.500 kilometer koridor di sektor minyak dan gas, konstruksi, pertambangan, utilitas, serta perkebunan.
Di Indonesia, Terra Drone memiliki dua kantor, yakni di Jakarta yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, dan di Bandung yang berlokasi di Komplek Istana Regency 1, Kecamatan Cicendo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:36
2 Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya Nasional

Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal adanya agenda rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Rapat pleno yang digelar pada Selasa (9/12/2025) itu, rencananya akan menetapkan Pj Ketum
PBNU
yang akan menggantikan
Yahya Cholil Staquf
atau
Gus Yahya
.
“Intinya kalau itu saya bilang, saya serahkan ke kiai-kiai,” kata
Gus Ipul
saat dimintai tanggapan terkait rapat pleno penetapan Pj
Ketum PBNU
, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Gus Ipul sendiri merupakan Sekretaris Jenderal PBNU yang dirotasi setelah ramainya keputusan pemberhentian Gus Yahya.
Kendati posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU dirotasi, Gus Ipul mengaku tidak mempersoalkan di mana ia ditempatkan.
“Buat saya sih posisi di mana itu enggak ada masalah,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menjawab pertanyaan soal peluang dirinya ditetapkan sebagai
Pj Ketum PBNU
dalam rapat pleno tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak memiliki potongan untuk memimpin organisasi Islam tersebut.
“Kalau saya sudah pasti enggak, jangan berspekulasi, kan sudah bilang enggak pantas, bukan potongannya,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Moh Mukri mengeklaim bahwa organisasi Islam tersebut akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025.
Ia menjelaskan, Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU akan hadir dalam rapat pleno tersebut.
Mukri menjelaskan, rapat pleno digelar untuk menetapkan penjabat (Pj) ketua umum PBNU selepas diberhentikannya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
“Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Mukri dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU disebutnya telah final dan mengikat berdasarkan hasil rapat Syuriyah.
Sedangkan rapat pleno merupakan tindak lanjut dari pemberhentian Gus Yahya yang juga termaktub dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
“Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU,” ujar Mukri.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat memberikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Adapun Gus Yahya menegaskan, rapat pleno yang bakal dilaksanakan oleh jajaran Syuriyah secara aturan organisasi tidak dapat dilaksanakan.
“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut Pleno,” ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Gus Yahya menjelaskan, pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriyah secara mandiri. Namun, harus melibatkan jajaran Tanfidziyah.
“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” ujar Gus Yahya.
Ia mengatakan, pleno ini juga tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum yang sah.
“Tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang sah,” ujar Gus Yahya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:34
Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera

Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengusulkan agar anggaran yang belum terserap, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dialihkan untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera.
Lasarus mengatakan kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini tidak cukup untuk menanggung kebutuhan tanggap darurat dan rekonstruksi pascabencana.
Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengalihkan pos anggaran yang belum terserap agar dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan korban dan memperbaiki infrastruktur.
“Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarkan tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/12/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa pengalihan anggaran itu mendesak karena pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup. Terlebih saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran.
“Kembali lagi Mas, ini ujung tahun. Apakah dana (Pemda) kita masih cukup untuk melakukan rekonstruksi secara cepat? Karena tadi saya kasih pemikiran, kalau masih ada di kementerian anggaran yang belum terserap, ya sudah. Kita alokasikan ke sana saja, daripada juga nggak terserap anggarannya,” ucapnya.
Dia pun menyinggung bahwa
anggaran MBG
tahun depan akan lebih besar, sehingga sisa anggaran tahun ini bisa diprioritaskan untuk
penanganan bencana
.
“Salah satu contoh kan, MBG kan masih berapa persen yang belum terserap. Ya sudah, kalau memang tidak terserap, bawa ke sana. Atau tahun depan anggaran kita lebih besar kok Rp 335 triliun yang kita siapkan. Rp 355 kalau enggak salah saya. Rp 335 triliun untuk tahun depan. Ya tahun ini enggak terserap, ya sudah, bawa ke sana. Bantu masyarakat di lokasi bencana,” kata Lasarus.
Lasarus mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan permasalahan baru bagi korban terdampak yang masih hidup, terutama karena suplai pangan dan obat-obatan yang terbatas.
Untuk itu, Lasarus mendesak percepatan operasi tanggap darurat, termasuk memprioritaskan pembukaan akses ke daerah-daerah yang terisolasi.
“Ini yang tidak boleh terjadi, maka tanggap darurat ini kita percepat… Yang masih hidup ini kita selamatkan semua. Untuk menyelamatkan yang masih hidup ini bagaimana? Mitigasinya, tanggap darurat ini dipercepat. Daerah terisolasi, terobos semua dengan cepat,” pungkas Lasarus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:31
BPBD Sebut Ratusan Rumah di Bogor Rusak Akibat Banyak Bencana di Awal Desember Regional 9 Desember 2025

BPBD Sebut Ratusan Rumah di Bogor Rusak Akibat Banyak Bencana di Awal Desember
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat puluhan kejadian bencana melanda sejumlah kecamatan sejak awal Desember 2025.
Peristiwa tersebut menyebabkan ratusan kepala keluarga (KK) dan ribuan warga terdampak, dengan kerusakan pada permukiman serta fasilitas umum seperti sarana pendidikan (sekolah), tempat ibadah.
“Berdasarkan data kaji cepat bencana yang dihimpun di awal Desember, terdapat 29 kejadian bencana yang dilaporkan dalam periode tersebut. Dari angka itu, 457 KK dengan 1.454 jiwa terdampak,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Adam Hamdani, Selasa (9/12/2025).
Dari total kejadian itu terdapat 214 unit bangunan terdampak dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat.
Selain merusak permukiman, bencana juga berdampak pada infrastruktur, termasuk sejumlah jembatan yang dilaporkan ambruk atau terputus, sehingga mengganggu akses warga di sejumlah kecamatan.
Tak hanya itu, 20 kepala keluarga (KK) terdiri 60 jiwa mengungsi, ratusan
rumah rusak
, serta sejumlah sarana pendidikan dan ibadah yang juga rusak.
Adam mengatakan, seluruh angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah atau diperbarui seiring proses pendataan di lapangan.
“Data ini hasil laporan masuk dan kaji cepat. Petugas masih melakukan verifikasi dan pendataan lanjutan di lokasi terdampak,” kata dia.
Menurutnya, rangkaian bencana pada awal Desember ini didominasi bencana hidrometeorologi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Bogor secara terus-menerus dalam beberapa hari.
Tim reaksi cepat atau TRC BPBD telah melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi warga, pendataan pengungsi, serta penyaluran logistik dasar.
“Prioritas kami adalah keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak di lokasi terdampak,” ujarnya.
Adam mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, khususnya di wilayah rawan, mengingat kondisi cuaca hujan yang tak menentu masih berpotensi terjadi dalam waktu dekat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:18
Bahu Membahu Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Semarang Saling Bantu lewat Posko Regional 9 Desember 2025

Bahu Membahu Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Semarang Saling Bantu lewat Posko
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah membuka posko bersama di Tembalang sebagai upaya untuk saling membantu antar mahasiswa perantauan yang keluarganya terdampak bencana banjir dan longsor.
Melalui posko tersebut, para mahasiswa mengumpulkan sembako yang akan disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan.
Hingga saat ini, sekitar 120 mahasiswa dari ketiga provinsi tersebut di Semarang telah merasakan dampak bencana.
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, mendorong mereka untuk membuka posko sebagai bentuk solidaritas dan dukungan antar sesama korban.
Kondisi para mahasiswa sangat memprihatinkan.
Banyak dari mereka yang kesulitan untuk membayar uang kos dan biaya kuliah, bahkan untuk mendapatkan makanan sehari-hari pun menjadi tantangan.

Yuda Sandi Prananta (21), mahasiswa semester 7 dari Universitas PGRI Semarang dan perwakilan
mahasiswa Aceh
-Sumut di Semarang, mengungkapkan rencana untuk membuka posko tambahan agar lebih mudah diakses oleh warga.
“Mahasiswa terpisah-pisah, rencananya kita akan buat posko lain untuk memudahkan,” kata Yuda saat ditemui di Posko Mahasiswa Aceh di Tembalang, Selasa (9/12/2025).
Untuk sementara, bantuan bagi mahasiswa dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara ditampung di posko mahasiswa Aceh karena mereka memiliki tempat yang cukup.
Yuda menyatakan rasa syukurnya atas meningkatnya partisipasi dermawan yang berdonasi ke posko tersebut.
Selain itu, mahasiswa yang tidak terdampak juga menggalang iuran untuk membantu rekan-rekannya yang membutuhkan.
Banyak mahasiswa yang menerima kabar memilukan dari kampung halaman, dengan beberapa di antaranya bahkan belum bisa berkomunikasi dengan keluarganya.
“Ada juga laporan keluarga hanyut terbawa arus dan meninggal,” tuturnya dengan suara bergetar.
Kondisi semakin sulit, karena banyak orang tua mahasiswa kehilangan sumber penghasilan akibat akses darat yang terputus dan sejumlah desa yang hilang diterjang banjir.
Meskipun Lebaran semakin dekat, banyak mahasiswa mengaku tidak dapat pulang karena keterbatasan biaya dan kondisi daerah yang masih lumpuh.
Meski demikian, Yuda menegaskan bahwa para mahasiswa tetap berupaya untuk bertahan dan saling membantu.
“Kami di sini tetap berjuang. Jangan sampai mimpi kami putus hanya karena uang,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:17
Tambang di Kaki Gunung Slamet Diprotes Warga, Dinas ESDM Jateng Tak Bisa Langsung Menutup Regional 9 Desember 2025

Tambang di Kaki Gunung Slamet Diprotes Warga, Dinas ESDM Jateng Tak Bisa Langsung Menutup
Tim Redaksi

BANYUMAS, KOMPAS.com
– Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tidak bisa langsung menutup penambangan di kaki Gunung Slamet meskipun keberadaannya diprotes warga.
Pemilik tambang diberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki.
Diberitakan sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Presidium
Gunung Slamet
Menuju Taman Nasional menggelar
aksi demonstrasi
di gedung DPRD
Banyumas
, Selasa (9/12/2025).
Mereka menuntut agar kegiatan penambangan batu granit di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Bukit Jenar, Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng ditutup karena menimbulkan dampak negatif.
Kepala Cabang
Dinas ESDM
Wilayah Slamet Selatan, Mahendra Dwi Atmoko, mengatakan pihaknya telah melakukan penutupan sementara.
Setelah itu, pemilik tambang diberi waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan kegiatan penambangan.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bukit Jenar tersebut atas nama PT Dinar Batu Agung seluas 9,4 hektar.
“Sesuai prosedur perundang-undangan, setelah penghentian sementara diberikan waktu 60 hari, setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah sanksinya meningkat untuk dilakukan pencabutan izin atau tidak,” kata Mahendra usai audiensi dengan
Presidium Gunung Slamet
Menuju Taman Nasional di gedung DPRD Banyumas, Selasa (9/12/2025).
Mahendra menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan pencabutan izin secara tiba-tiba tanpa prosedur yang diatur dalam undang-undang.
“Pertambangan itu ada aturannya. Tidak bisa serta-merta dicabut hanya karena ada tuntutan. Ada mekanisme yang harus dilalui, peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, penghentian sementara, hingga pencabutan izin,” ujar Mahendra.
Menurut dia, aturan tersebut dibuat untuk memastikan negara tetap berjalan berdasarkan hukum.
Setiap pemegang izin memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi. Bila kewajiban teknis tidak dijalankan, barulah teguran diberikan secara bertahap.
“Kalau aturan tidak dijalankan dan semua izin dicabut hanya karena ketidaksukaan, apa jadinya negara ini? Aturan itu menjamin hak kedua belah pihak, baik masyarakat maupun pemerintah,” tegas Mahendra.
Mahendra menyebutkan bahwa penghentian sementara tambang di Baseh dilakukan setelah tim pengawas menemukan bahwa pengelola tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar.
Beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain, jenjang tambang terlalu tinggi, kemiringan lereng terlalu terjal, dan ketidaksesuaian pengaturan front tambang yang berpotensi membahayakan keselamatan.
“Semua itu sudah ada ketentuannya. Tapi karena peringatan-peringatan kami tidak diindahkan, akhirnya dikeluarkan penghentian sementara agar mereka tidak beroperasi,” jelas Mahendra.
Selain itu, pihak tambang juga diwajibkan segera melakukan reklamasi pada lahan yang telah selesai ditambang.
Setelah penghentian sementara, perusahaan pemegang izin diminta memperbaiki seluruh aspek teknis yang menjadi temuan.
Hasil perbaikan itu akan dievaluasi kembali oleh pemerintah.
“Kalau front tambangnya sudah diperbaiki, kelerengannya sesuai aturan, dan reklamasi dilakukan, tentu akan kita nilai. Tapi kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, barulah bisa dilakukan pencabutan izin,” jelas Mahendra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:17
Guru Asal Jaksel Tewas di Gunung Putri, Korban Saling Kenal dengan Terduga Pelaku Bandung 9 Desember 2025

Guru Asal Jaksel Tewas di Gunung Putri, Korban Saling Kenal dengan Terduga Pelaku
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Polisi mengungkap identitas terduga pelaku dalam kasus tewasnya seorang guru asal Jakarta Selatan yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Saat ini, terduga pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian.
Kapolsek
Gunung Putri
Kompol Aulia Robby Kartika Putra mengatakan, hasil penyelidikan telah mengarah pada sosok terduga pelaku berdasarkan pengembangan kasus dan keterangan saksi.
“Identitas (pelaku) sudah kita ketahui, tapi masih dalam pengejaran,” kata Robby saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (9/12/2025).
Berdasarkan penyelidikan sementara, korban dan terduga pelaku saling mengenal.
“Yang jelas, terduga pelaku dan korban saling mengenal,” ujarnya.
Korban diketahui berinisial A (41), seorang
guru
asal Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Korban ditemukan tewas sekitar pukul 17.30 WIB dalam posisi telungkup di pinggir jalan, tepatnya di depan rumah bidan di wilayah RT 02/RW 017, Tlajung Udik.
Saat ditemukan, korban berada di samping sebuah angkutan kota yang terparkir.
Saksi melaporkan sempat melihat korban dibonceng sepeda motor dengan kondisi tangan terikat sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.
Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk otopsi.
Hingga kini, polisi masih memburu terduga pelaku dan mendalami motif di balik peristiwa tersebut.
Sebelumnya diberitakan, seorang perempuan ditemukan tewas di pinggir Jalan Raya Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor
, pada Sabtu (6/12/2025) petang.
Polisi memastikan korban merupakan seorang guru asal Jakarta Selatan dan diduga menjadi korban
pembunuhan
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:13
Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi Bandung 9 Desember 2025

Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat berharap Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, tidak hanya menerbitkan surat edaran dalam menyikapi maraknya alih fungsi lahan di kawasan perkebunan dan hutan.
Walhi
menilai, pemerintah daerah perlu menegakkan aturan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang secara jelas melarang perubahan peruntukan ruang tanpa dasar yang sah.
Direktur Eksekutif
Walhi Jabar
, Wahyudin Iwang, mengatakan kerusakan kawasan hijau yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa imbauan semata tidak cukup.
Menurut dia, penegakan perda dinilai penting agar setiap pelanggaran
alih fungsi lahan
dapat ditindak secara tegas, sekaligus memastikan perlindungan kawasan ekologis di Jawa Barat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Harusnya itu menjadi rujukan untuk membuat kebijakan, produk kebijakan untuk mengatur izin-izin, tidak lagi dikeluarkan di wilayah resapan air, di wilayah hutan lindung, di wilayah hutan konservasi,” kata Iwang saat ditemui di sela-sela aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).
Ia menilai, surat edaran yang selama ini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga rawan diabaikan.
“Sehingga harusnya SE itu menjadi rujukan untuk menghindari izin-izin yang baru, untuk melakukan moratorium izin-izin, bahkan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ucap Iwang.
Di samping regulasi, Iwang juga meminta Pemprov Jabar untuk melakukan revitalisasi hutan dan perkebunan yang rusak akibat alih fungsi yang brutal.
“Nah, selebihnya gubernur itu harus mengintruksikan dalam produk hukumnya, itu, produk kebijakannya untuk melakukan pemulihan lingkungan yang mencapai selama 900 ribu hektar telah terdegradasi lahan kritis dan sudah 1,2 juta hektar lahan kritis terjadi di Jawa Barat dari total luas wilayah Jawa Barat,” katanya.
Ia menambahkan, setengah dari total luas 3,5 juta hektar wilayah kawasan hijau di Jawa Barat telah mengalami penurunan dan kerusakan.
Bahkan, lahan tersebut berada di kawasan strategis dalam pengelolaan sejumlah institusi.
“Kerusakan terjadi berada di wilayah pengelolaan BKSDA, berada di wilayah pengelolaan Perhutani, dan berada di wilayah pengelolaan PTPN. Sisanya kawasan-kawasan seperti Bandung Utara, Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Barat, dan beberapa wilayah kegiatan industri, kegiatan kondominium, kegiatan tambang, dan kegiatan wisata,” tutur Iwang.
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Dalam surat edaran yang diterima Kompas.com pada Senin (8/12/2025), pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah.
Penerbitan izin perumahan akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan.
Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali.
“Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tulis surat edaran tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:12
Truk Pembawa Peralatan PLTS di NTT Berhari-hari Terjebak di Sungai Regional 9 Desember 2025

Truk Pembawa Peralatan PLTS di NTT Berhari-hari Terjebak di Sungai
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com
– Upaya pengiriman bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke Dusun 04 Bakulun, Desa Honuk, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menunjukkan betapa sulitnya akses menuju wilayah tersebut.
Sebuah truk yang mengangkut panel surya dan peralatan pendukungnya terjebak di Kali Bonpo sejak Senin (8/12/2025) siang dan belum berhasil dievakuasi hingga hari ini.
Kepala Desa Honuk, Mateos Nainel, mengatakan, truk itu awalnya berangkat dari
Kupang
pada Minggu (7/12/2025) dan bermalam di Naikliu sebelum melanjutkan perjalanan ke Honuk.
Namun, setibanya di Kali Bonpo, roda truk langsung ambles ke dalam pasir tebal yang memenuhi aliran sungai.
“Truk mau lanjut jalan lagi pagi tadi, tapi saat masuk Kali Bonpo langsung tenggelam karena pasir tebal. Tidak lama kemudian, banjir besar datang dan menutup hampir seluruh bagian truk itu,” ujar Mateos, kepada
Kompas.com
, Selasa (9/12/2025).
Warga yang berada di lokasi berupaya menarik truk menggunakan tali, namun derasnya arus dan kondisi pasir yang terus bergerak membuat usaha itu tidak membuahkan hasil.
“Sampai sekarang belum bisa dievakuasi. Tenaga manusia sudah tidak cukup. Mungkin hanya alat berat yang bisa menarik keluar,” tambah Mateos.
Bantuan PLTS ini merupakan program pengadaan dari PT Dayamitra Telekomunikasi untuk 20–25 kepala keluarga di Dusun 04 Bakulun.
Sebagian peralatan juga diprioritaskan untuk fasilitas umum seperti gereja, PAUD, Pustu, serta gedung serbaguna desa.
“Ini pengadaan khusus bagi satu dusun, tapi manfaatnya juga diarahkan untuk fasilitas umum,” jelas Mateos.
Truk itu memuat enam panel surya, empat baterai, dan perangkat lengkap
Perwakilan Tim Maintenance, Survey, dan Pembangunan PT Dayamitra Telekomunikasi, Leonardo Da Cunha, memastikan bahwa seluruh perangkat PLTS masih berada di dalam truk yang terjebak.
“Air masih tinggi, truk belum bisa dikeluarkan. Muatannya enam panel surya, empat baterai, dan seluruh aksesori untuk satu set pembangunan PLTS,” ujar Leonardo dari lokasi kejadian.
Kali Bonpo selama ini menjadi jalur utama bagi masyarakat di Desa Honuk, Timau, Saukibe, dan Faumes.
Namun, hingga kini tidak ada jembatan yang dibangun di lokasi tersebut. Setiap musim hujan, sungai berubah menjadi hambatan besar bagi mobilitas warga.
Dari enam desa di Kecamatan Amfoang Barat Laut, dua desa, Honuk dan Faumes, masih belum pernah menikmati aliran listrik sejak Indonesia merdeka. Empat desa lainnya sudah teraliri listrik dalam beberapa tahun terakhir.
Insiden terjebaknya truk pembawa PLTS ini kembali menegaskan tantangan berat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 17:10