Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    tak bersikap sama seperti menteri agama sebelumnya, Yaqut Chilil Qoumas soal pembagian
    kuota haji
    tambahan.
    Ia mengungkapkan, Yaqut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler.
    Namun, Kementerian Agama (Kemenag) saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus.
    “Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin, kenapa kami harus melakukan pansus dan angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra,” ujar Abdul dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    Ia menyampaikan, saat itu para anggota dewan bisa saja bertindak lebih jauh pada sikap Kemenag yang sewenang-wenang.
    Namun, Abdul menyampaikan, langkah itu tak diambil karena masih mempertimbangkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo.
    “Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini, Komisi VIII ini, anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramaikan sekalian,” tuturnya.
    “Sudah dari mulai (Yaqut) jadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” ujar dia. 
    DPR RI sempat membuat pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ibadah haji 2024.
    Mulanya, pembentukan pansus itu dipicu kebijakan Kemenag yang membagi rata kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk haji reguler dan haji khusus atau furoda.
    Hal itu dianggap para anggota dewan menyalahi aturan dan kesepakatan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
    Namun, sampai masa kerja DPR RI periode 2019-2024 berakhir, Yaqut tidak pernah memenuhi undangan pansus haji untuk dimintai keterangan.
    Saat ini, posisi Yaqut sudah digantikan oleh Nasaruddin Umar yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menag.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Hindari Pejalan Kaki, Pengendara Motor di Ciputat Tertabrak dan Tewas di Tempat Megapolitan

    6 Hindari Pejalan Kaki, Pengendara Motor di Ciputat Tertabrak dan Tewas di Tempat Megapolitan

    Hindari Pejalan Kaki, Pengendara Motor di Ciputat Tertabrak dan Tewas di Tempat
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Seorang pria berinisial AS (54) tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
    Warga bernama Dilla (21) menceritakan, kecelakaan itu bermula saat AS yang berkendara dengan sepeda motor melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.
    AS tiba-tiba menghindari pejalan kaki yang sedang menyebrangi jalan.
    “Kejadiannya ini pas pukul 06.00 kebetulan. Jadi posisinya pagi-pagi ada orang yang mau berangkat kantor, dia mau naik Transjakarta (di terminal dekat TKP),” ujar Dilla saat ditemui di lokasi, Senin (28/10/2024).
    Akibatnya, AS kehilangan kendali dan masuk ke jalur arah Jakarta ke Bogor. Namun, saat masuk ke jalur tersebut, AS menabrak sepeda motor jenis sport yang dikendarai oleh RP (39) dengan membonceng JN (14).
    “Jadi posisinya (AS) sudah telentang kepalanya tuh, sudah menghadap kiri, terus juga sudah berdarah sebelah dahi, yang di bagian sini (kepala) tuh sudah ada pembocoran gitu,” kata dia.
    Dilla mengatakan AS langsung meninggal di tempat. Hal itu karena dia melihat AS langsung ditutupi dengan kardus oleh warga.
    “Langsung meninggal soalnya emang benar-benar enggak gerak sama sekali setelah jatuh,” kata dia.
    Tak berselang lama, pihak kepolisian pun langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengevakuasi korban.
    Kanit Gakum Satlantas Polres Tangsel IPDA Marulloh menyebut, pihaknya tiba di lokasi bersama dengan ambulan dan korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta Selatan.
    “AS meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RS. Fatmawati untuk dimintakan visum,” kata Marulloh saat dikonfirmasi, Senin.
    Sedangkan korban lainnya, yaitu RP dan JN mengalami luka-luka. Mereka dilarikan ke RS Sari Asih Ciputat.
    “Mereka mengalami luka-luka kemudian dibawa kerumah sakit Sari Asih Ciputat Kota Tangsel untuk mendapatkan pertolongan medis,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Saking Padatnya Hunian di Tanah Tinggi Jakpus, Warga Terpaksa Tidur Bergantian Megapolitan

    3 Saking Padatnya Hunian di Tanah Tinggi Jakpus, Warga Terpaksa Tidur Bergantian Megapolitan

    Saking Padatnya Hunian di Tanah Tinggi Jakpus, Warga Terpaksa Tidur Bergantian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, terpaksa tidur bergantian karena sempitnya hunian yang mereka tempati.
    “(Tidur)
    shift
    -nya ganti-gantian. Kenapa? Kalau bapaknya ada, anaknya ada, cucunya yang paling diprioritaskan,” ujar Ketua RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Imron Buchori, ketika ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (28/10/2024).
    Imron mengungkapkan, terdapat satu rumah berukuran 2 x 3 meter di wilayahnya yang dihuni oleh 14 jiwa. Menurut dia, kondisi ini sangat jauh dari kata ideal.
    “Ini salah satu bentuk contoh, rumah ukuran 2 x 3 meter dihuni sampai 14 jiwa. Dari nenek sampai cucu,” kata dia.
    Dengan kondisi tersebut, banyak warga yang memanfaatkan halaman Balai Sekretariat RW 12 sebagai tempat istirahat mereka.
    Hal ini karena rumah mereka tak cukup menampung anggota keluarga untuk istirahat, sehingga mau tak mau mereka beristirahat di fasilitas sosial maupun fasilitas umum.
    “Banyak yang tidur di sini (balai RW). Mau pagi, mau siang, kadang-kadang mereka beragam. Kalau kerja malam, tidurnya pagi. Kalau kerja pagi, tidurnya sore di sini,” imbuh dia.
    Di Balai Sekretariat RW 12, mereka tidur dengan memanfaatkan sekitar empat kursi panjang sebagai alasnya.
    Selain kursi panjang, warga kerap tidur di lantai dengan terpal sebagai alas mereka untuk beristirahat.
     
    “Setiap malam ada, pagi, siang. Jadi memanfaatkan ruang-ruang yang ada,” kata dia.
    RW 12 merupakan satu di antara wilayah Kelurahan Tanah Tinggi yang masuk kategori permukiman padat penduduk.
    Kepadatan penduduk di RW 12 tersebar di enam RT dari total 11 RT di wilayah tersebut. Sebaran tersebut mencakup, RT 5, RT 6, RT 7, RT, 8, RT 9, dan RT 10.
    Secara keseluruhan, wilayah RW 12 mempunyai luas sekitar 3,5 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 1.600 KK dan 2.200 jiwa.
    Lurah Tanah Tinggi Nino Ardiansyah mengatakan, wilayahnya termasuk daerah padat penduduk di Jakarta. Kepadatan penduduk di wilayahnya juga terbilang merata.
    “Pada prinsipnya merata. Ada di RW 7, RW 8, RW 12, dan RW 4,” kata Nino di kantornya.
    Nino mengungkapkan, warganya mempunyai latar belakang pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari tukang parkir, pedagang, hingga pekerja kantoran.
    Namun, rata-rata warga di wilayahnya merupakan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jakarta. Mulai dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
    “Semua jenis kartu manfaat. Cuman, tetap dirasa kurang karena jumlah mereka melebihi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Komisi III DPR Minta Kapolda NTT Evaluasi Pemecatan Ipda Rudy Soik Nasional

    10 Komisi III DPR Minta Kapolda NTT Evaluasi Pemecatan Ipda Rudy Soik Nasional

    Komisi III DPR Minta Kapolda NTT Evaluasi Pemecatan Ipda Rudy Soik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi III DPR RI meminta agar
    Kapolda NTT
    Daniel Tahi Monang Silitonga mengevaluasi keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ipda
    Rudy Soik
    .
    Hal ini menjadi keputusan Rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolda NTT dan jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    “Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membaca kan hasil rekomendasi rapat.
    Sari meminta Kapolda NTT untuk mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Dia juga meminta pertimbangan dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.
    Selanjutnya, Kapolda NTT juga diminta fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu.
    “Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara,” ucap Sari.
    Dalam rapat ini, Kapolda NTT mengatakan pihaknya akan menggelar sidang banding terkait kasus Rudy.
    Daniel juga menegaskan komitmen untuk mengusut kasus BBM ilegal maupun TPPO di wilayahnya.
    “Jadi ini siapa saja yang mempunyai informasi ataupun cerita cerita maupun bahan bahan baik itu pemain TPPO maupun pemain bbm saya akan datang untuk menjemput bola. Saya akan bertekad,” kata dia. 

    Ipda Rudy Soik menjadi sorotan usai dipecat dari Polda NTT karena hendak membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di NTT.
    Polisi berdalih pemecatan Rudy adalah pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.