Author: Kompas.com

Kejagung Pertimbangkan Gandeng PPATK untuk Telusuri Aliran Suap Zarof Ricar Nasional 31 Oktober 2024

Kejagung Pertimbangkan Gandeng PPATK untuk Telusuri Aliran Suap Zarof Ricar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
(Kejagung) akan mempertimbangkan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK
) unutk menelusuri aset dan aliran dana eks pejabat
Mahkamah Agung
(MA)
Zarof Ricar
yang kini berstatus sebagai tersangka suap terkait pengurusan perkara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, kerja sama dengan PPATK akan dilakukan apabila penyidik melihat kebutuhan penelusuran lebih lanjut terhadap aliran dana yang ditemukan dalam kasus ini.
“Kita akan lihat kebutuhan penyidikan. Jika memang dibutuhkan lembaga lain seperti PPATK, tentunya kita akan kolaborasi, tetapi semua ini harus dilakukan secara simultan,” kata Harli di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Harli menegaskan, kasus Zarof adalah kasus yang kompleks, sehingga diperlukan langkah simultan dan menyeluruh untuk mengungkap aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
Ia menyebutkan bahwa Kejagung akan bekerja teliti agar tidak ada bagian dari penyelidikan yang terbengkalai.
“Ini seperti
puzzle
, setiap kepingnya harus dirangkai untuk memberikan gambaran utuh dari peristiwa yang terjadi. Masyarakat juga harus memahami, proses ini dibatasi waktu, jadi kami berusaha melakukan yang terbaik agar semua berjalan secara maksimal,” ujar Harli.
Harli melanjutkan, Kejagung juga akan menerapkan metode pembuktian terbalik untuk menelusuri sumber aliran dana suap atau gratifikasi eks pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar.
Metode itu digunakan karena Zarof masih bungkam soal asal-usul uang senilai Rp 920 miliar dan 51 kilogram emas yang ditemukan di rumahnya.

“Kalau menerima uang atau aset gratifikasi di atas Rp 10 juta, harus bisa dijelaskan asalnya. Zarof sendiri masih diam terkait ini, jadi kami akan menempuh mekanisme pembuktian terbalik, sesuai aturan yang berlaku,” ujar Harli.
Ia menjelaskan, metode pembuktian terbalik membebankan tanggung jawab pembuktian kepada pihak penerima dana atau aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi.
“Jika Zarof tidak bisa membuktikan asal asetnya, konsekuensinya harus dia tanggung. Namun, kami juga akan tetap menelusuri secara menyeluruh, hingga kasus ini tuntas dengan jelas,” ujar dia.
Untuk diketahui, Zarof kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara Ronald Tannur, terpidana kasus penganiayaan yang sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
Saat menggeledah kediaman Zarof, penyidik Kejagung menemukan uang tunai senilai Rp 920 miliar dan 51 kilogram emas yang nilainya saat ini lebih dari Rp 75 miliar.
Artinya, bila ditotal, harta yang disita Kejagung dari rumah Zarof Ricar mencapai Rp 995 miliar atau nyaris menyentuh angka Rp 1 triliun.
Aset itu disebut-sebut sudah dikumpulkan sejak tahun 2012, mengindikasikan Zarof sudah terlibat praktik makelar kasus sejak lama.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:38
Tragedi Jembatan Ambruk di Pulau Hatta, 5 Korban Dimakamkan Hari Ini Regional 31 Oktober 2024

Tragedi Jembatan Ambruk di Pulau Hatta, 5 Korban Dimakamkan Hari Ini
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Lima warga Desa
Pulau Hatta
, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang tewas dalam
tragedi

jembatan ambruk
akan dimakamkan hari ini, Kamis (31/10/2024).
Kelima korban tersebut adalah Armin Wala, Musbai Raharusun, Hasyim, Hamim, dan Salina Ladjali.
Kepala Desa Pulau Hatta, Sudar Raharusun menyatakan, proses
pemakaman
bagi lima warganya yang meninggal sedang dipersiapkan.
Pemakaman
direncanakan berlangsung di tempat pemakaman umum desa setempat.
“Hari ini, lima korban meninggal akan dimakamkan di pemakaman umum,” kata Sudar kepada
Kompas.com
saat dihubungi dari Ambon, pagi ini.
“Empat orang dimakamkan lebih dulu jam 10 pagi ini, dan satunya lagi itu habis dzuhur,” ujarnya.
Sudar mengungkapkan, tragedi jembatan ambruk yang merenggut lima nyawa warganya telah menimbulkan duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Pulau Hatta.
Ia menyebut kejadian tersebut sebagai ujian terberat bagi masyarakat desa. “Kami dari pemerintah desa dan semua masyarakat saat ini sangat berduka atas ujian dari Allah SWT. Ini ujian yang sangat berat bagi kami,” ungkap dia.
Diberitakan sebelumnya, insiden ini terjadi saat rombongan calon bupati Maluku Tengah nomor urut 03, Andi Munaswir-Tina Tetelepta, berkampanye di Pulau Hatta pada Rabu sore (30/10/2024).
Jembatan di pelabuhan Pulau Hatta ambruk saat penjemputan rombongan calon bupati tersebut.
Dalam insiden itu, tujuh orang tewas, termasuk Ketua Tim Sukses pasangan calon 03, Ruslan Hurasan, dan Anggota DPRD Maluku Tengah yang juga Ketua DPC PKB Maluku Tengah, Andan Teja Nurbati.
Selain itu, 11 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk calon bupati Andi Munaswir yang mengalami luka ringan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:36
Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini 31 Oktober 2024 dan Besok : Siang Ini Berawan Yogyakarta 31 Oktober 2024

Prakiraan Cuaca Solo Hari Ini 31 Oktober 2024 dan Besok : Siang Ini Berawan
Tim Redaksi
Solo, KOMPAS.com
– Halaman ini memuat informasi
prakiraan cuaca
Solo, Jawa Tengah, untuk hari ini Kamis, 31 Oktober 2024 dan besok Jumat, 1 November 2024.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Solo. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.
Prakiraan Cuaca
Solo Hari Ini
Kamis, 31 Oktober 2024
Prakiraan Cuaca Solo Besok
Jumat, 1 November 2024
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG.
Prakiraan cuaca
dilakukan oleh seorang
forecaster
(prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model
Numerical Weather Prediction
(NWP).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:36
2 Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya Megapolitan

Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 dari PDI Perjuangan,
Pramono Anung
, menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (
KIM Plus
) di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
Tamu yang hadir, yakni Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
Berdasar pantauan
Kompas.com
, kedatangan tamu dimulai sekitar pukul 07.34 WIB. Semua tamu hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.

Selama menunggu kedatangan Pramono Anung, mereka berkumpul di dekat garasi kediaman dan berbincang di bawah tenda.
Kedelapan politisi tersebut mengenakan pakaian khas partai masing-masing, dengan Ahmad Faisal mengenakan baju merah meski tanpa logo PSI.
Hingga pukul 07.52 WIB, Pramono Anung belum muncul untuk menyambut para tamunya, dan tujuan dari pertemuan tersebut masih belum jelas.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:32
Farhan-Erwin Pakai Baju Hansip saat Debat Pilkada Kota Bandung, Ini Alasannya Bandung 31 Oktober 2024

Farhan-Erwin Pakai Baju Hansip saat Debat Pilkada Kota Bandung, Ini Alasannya
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Calon Wali Kota
Bandung
nomor urut 3, M
Farhan
dan pasangannya, Erwin, mengenakan pakaian
seragam hansip
saat mengikuti debat publik perdana di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu (30/10/2024) malam.
Ketika acara, Farhan sempat menyebut pasukan UHA alias Unggal Hajat Aya atau selalu hadir setiap ada kegiatan. Pasukan UHA itu, kata dia adalah Hansip.
“Wali kota harus seperti hansip, selalu hadir di hajat hidup orang banyak,” kata Farhan.
Farhan menyampaikan, ia dan pasangannya ingin mewujudkan Kota Bandung yang tangguh, amanah, maju, agamis melalui pemerintah yang diselenggarakan secara kredibel dan fokus kepada pelayanan beekelanjutan dalam pembangunan nasional.
“Pembangunan yang ingin kita dorong adalah pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia,” jelas Farhan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:28
Pram-Doel Janjikan Tarif Wisata Jakarta-Pulau Seribu dan Sebaliknya Maksimal Rp 30.000 Megapolitan 31 Oktober 2024

Pram-Doel Janjikan Tarif Wisata Jakarta-Pulau Seribu dan Sebaliknya Maksimal Rp 30.000
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3,
Pramono Anung
–
Rano Karno
, berencana meluncurkan program wisata ke Pulau Seribu dengan tarif maksimal Rp 30.000.
Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta, tetapi juga bagi warga Pulau Seribu yang ingin berkunjung ke Jakarta.
“Bahwa program Rp 30.000 bisa berkeliling di Jakarta secara keseluruhan, dan kemudian balik ke Pulau Seribu, akan menjadi program kami. Ini juga tidak hanya berlaku bagi warga Pulau Seribu, termasuk yang tinggal di Jakarta juga bisa menggunakan itu,” kata Pramono saat ditemui di Menteng, Rabu (30/10/2024).
Pramono menambahkan, untuk mendukung program ini, pihaknya akan memperbaiki transportasi laut dari dan ke Pulau Seribu.
Selain itu, ada rencana untuk membebaskan biaya transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat.
“Jadi kami menghitung, karena untuk 15 golongan kan dibebaskan dan kalau kemudian mereka bisa transportasi kemana saja, termasuk yang memang hitungan yang masih cukup tinggi itu, dari dan ke Pulau Seribu. Karena memang belum secara rutin kapalnya itu ada, makanya ini harus dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Dengan adanya program ini, Pramono optimis bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Seribu akan meningkat, sehingga memberikan perkembangan signifikan bagi masyarakat setempat.
“Menurut saya itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pariwisata di Pulau Seribu,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:10
Ironi Soleman, Jadi Tersangka Suap Sehari Setelah Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Megapolitan 31 Oktober 2024

Ironi Soleman, Jadi Tersangka Suap Sehari Setelah Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
,
Soleman
, sebagai tersangka dugaan
suap
pengurusan proyek pada Selasa (29/10/2024).
Penetapan ini terjadi sehari setelah pelantikannya sebagai pimpinan DPRD untuk periode 2024-2029, yang berlangsung pada Senin (28/10/2024).
Soleman menanggapi penetapan tersebut dengan mengklaim bahwa proses ini bernuansa politik, sekaligus mengindikasikan adanya kepentingan tertentu di balik kasusnya.
Menurut Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, Soleman ditangkap dengan barang bukti berupa dua mobil, Pajero dan BMW, yang diduga diterimanya sebagai suap dari seorang kontraktor berinisial RS.
“Jaksa Penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap SL (Soleman),” kata Dwi kepada wartawan.
Dwi menjelaskan, kasus ini berlangsung saat Soleman menjabat sebagai pimpinan DPRD periode 2019-2024, di mana ia diduga menerima suap untuk memuluskan proses pengurusan 26 proyek yang berada di bawah kendalinya.
RS yang diduga memberikan suap tersebut telah ditahan dan menunggu pelimpahan berkas ke pengadilan.
Dwi mengungkapkan, proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh empat perusahaan dengan nilai anggaran berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per proyek.
“Variasi. Kalau untuk proyek, rata-rata sekitar Rp 200 juta-Rp 300 juta,” ungkap Dwi.
Soleman kini menjalani penahanan sementara di Lapas Kelas II Cikarang selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Dia dijerat dengan beberapa pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf a, e, dan b, serta Pasal 11 yang mengatur tentang gratifikasi.
Kuasa hukum Soleman, Siswadi, membantah bahwa kliennya menerima suap berupa mobil. Ia berargumen bahwa transaksi mobil tersebut adalah jual beli biasa.
“Kami tidak melihat ada unsur pidana karena peristiwa hukum yang disangkakan oleh jaksa terhadap klien kami sebenarnya hubungan perdata biasa, yaitu jual beli mobil,” jelas Siswadi.
Dia menambahkan bahwa Soleman telah menyampaikan bukti pelunasan pembelian mobil kepada penyidik, dan merasa sangat aneh jika kliennya dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Siswadi juga menyoroti adanya unsur politik dalam penetapan Soleman sebagai tersangka.
“Perkara ini nuansa politiknya sangat kuat,” ujarnya.
Soleman diketahui sebagai ketua tim pemenangan calon bupati di Pilkada Kabupaten Bekasi dan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.
Siswadi mencurigai bahwa penetapan ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan politik tim pemenangan yang diusung Soleman menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi pada 27 November 2024.
“Faktanya klien kami ditetapkan sebagai tersangka 28 hari jelang pilkada,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengungkapkan keprihatinannya atas penetapan Soleman sebagai tersangka.
“Kami atas nama unsur pimpinan DPRD yang mewakili semua anggota DPRD Kabupaten Bekasi turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara kami,” kata Ade.
Ade menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan mengingat prinsip praduga tak bersalah.
Dia memastikan bahwa tugas dan fungsi pimpinan DPRD akan tetap berjalan, meskipun Soleman tengah menghadapi proses hukum.
“Kami sangat menghargai dan menghormati segala bentuk proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 08:04
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tersangka Suap Proyek, Kekayaannya Capai Rp 1,93 Miliar Megapolitan 31 Oktober 2024

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tersangka Suap Proyek, Kekayaannya Capai Rp 1,93 Miliar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
–
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
sekaligus tersangka kasus suap proyek,
Soleman
, memiliki harta kekayaan sebesar Rp 1,93 miliar.
Angka ini terungkap berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada 29 Maret 2024 untuk periode 2023, saat ia menjabat pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi 2019-2024.
Menurut data LHKPN, kekayaan Soleman terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 1,5 miliar, yang meliputi dua aset di Kabupaten Bekasi.
Salah satunya berupa tanah dan bangunan seluas 112,03 meter persegi dan 108 meter persegi senilai Rp 850 juta.
Aset kedua berupa tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi dan 90 meter persegi senilai Rp 700 juta, keduanya berasal dari penghasilannya sendiri.
Soleman juga tercatat memiliki kendaraan senilai Rp 340 juta, yaitu Honda Odyssey tahun 2005 senilai Rp 125 juta dan Honda HRV tahun 2017 senilai Rp 215 juta.
Selain itu, kas dan setara kas mencapai Rp 45 juta, dengan total keseluruhan kekayaannya Rp 1,93 miliar.
Soleman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam kasus dugaan suap pengurusan proyek, disertai barang bukti dua mobil, Pajero dan BMW.
“Jaksa Penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap SL (Soleman),” ujar Kepala Kejari Bekasi Dwi Astuti Beniyati, Selasa malam.
Dwi menjelaskan, Ketua DPC PDI Perjuangan Bekasi ini diduga menerima suap dari kontraktor RS untuk memuluskan pengurusan 26 proyek senilai antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta per proyek.
RS sendiri telah lebih dulu ditahan dan menunggu pelimpahan perkara ke pengadilan.
Atas tindakannya, Soleman dikenakan berbagai pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf a dan e, serta pasal lainnya terkait penyuapan.
Ia kini ditahan di Lapas Kelas IIA Cikarang selama 20 hari untuk proses penyidikan.
“Jaksa penyidik selanjutnya melakukan penahanan selama 20 hari ke depan atas SL di Lapas Kelas IIA Cikarang untuk kepentingan penyidikan,” kata Dwi.

Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 07:53
Otopsi Mayat Tanpa Kepala di Muara Baru Belum Selesai, Polisi Dalami Dugaan Kekerasan Seksual Megapolitan 31 Oktober 2024

Otopsi Mayat Tanpa Kepala di Muara Baru Belum Selesai, Polisi Dalami Dugaan Kekerasan Seksual
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Proses otopsi dan visum terhadap mayat tanpa kepala berinisial SH (40), yang ditemukan di dermaga belakang Jalan Tuna, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, masih berlangsung di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, hingga Kamis (31/10/2024).
“Proses otopsi dan visum masih terus berjalan hingga kini,” ujar Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna Narayana, saat diwawancarai di kantornya, Rabu (30/10/2024) malam.
I Gusti menambahkan, pihak kepolisian juga sedang mendalami penyebab kematian SH dan menelusuri kemungkinan adanya
kekerasan seksual
, mengingat korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan kaus hitam dan
bra
.
“Tentunya ini menjadi petunjuk apakah ini bisa menjadi motif atas hilangnya nyawa korban tersebut,” ungkapnya.
Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil visum dan otopsi dari dokter forensik RS Polri Kramatjati untuk memastikan penyebab kematian.
I Gusti berjanji akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah hasil pemeriksaan keluar.
“Tentunya nanti akan kami sampaikan lagi apabila dokter forensik bersama dokter lain sudah mengeluarkan hasil visum dan otopsinya,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, jasad wanita tanpa kepala tersebut ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang sebuah pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, pada Selasa (29/10/2024) pukul 10.29 WIB.
Keberadaan mayat ini pertama kali diketahui oleh seorang buruh kapal pencari ikan.
“(Si buruh) mau bongkaran ikan, mau
ngopi
, terus
ngadem
di sini melihat ke arah air, (dia lihat) ada buntalan mencurigakan di pinggir, terus lapor ke saya,” kata Denni Zaelani (34), petugas SPBU yang menerima laporan, saat ditemui di lokasi.
Denni, yang penasaran, mengangkat buntalan karung yang mengambang di air ke daratan tetapi tidak berani membukanya dan segera menghubungi polisi.

“Setelah ada polisi baru dibuka, pas dibuka (mayat wanita) kepalanya enggak ada. Tapi, badannya utuh,” ujarnya.
Mayat tersebut ditemukan terbungkus dalam lima lapisan, mulai dari kardus, karung, hingga kasur.
Denni menyebut bahwa saat bungkusan dibuka, jasad mengeluarkan bau tak sedap meski tidak terlalu menyengat, dan darah pada tubuh korban terlihat masih segar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 07:44
LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 31 Oktober 2024

LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
“Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih
PKS
,
Golkar
, PKB,
NasDem
, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-
LSI Denny JA
Sunarto Ciptoharjono.
PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
Sebanyak 7,8 persen lainnya memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Adapun 31,4 persen memilih tidak menjawab.
Demikian pula yang terjadi pada akar rumput
KIM Plus
lainnya, yakni Golkar, PKB,
Nasdem
, dan Demokrat.
Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
Lantas, partai politik mana yang akar rumputnya mendominasi memilih Ridwan-Suswono?
“Pemilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono didominasi oleh masyarakat yang memilih Gerindra, PAN, PSI, Perindo, Gelora, dan Garuda,” ujar Sunarto.
Temuan ini pun membuat elektabilitas paslon 1 dan 3 bersaing ketat. LSI Denny JA mendapati, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 37,4 persen.
Sementara,
elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
sebesar 37,1 persen.
Adapun elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya, yakni 4 persen.
“Sebanyak 21,5 persen responden belum menentukan pilihan,” ujar Sunarto.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan 16-22 Oktober 2024 dengan melibatkan 800 responden yang merupakan seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Penarikan datanya sendiri menggunakan cara multistage random sampling. Dari 800 responden,
margin of error
-nya adalah 3,5 persen di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
Pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka dengan responden, menggunakan instrumen kuesioner.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/10/2024 07:43