Author: Kompas.com

Tangani Masalah Stunting, Benyamin Gagas Program Makanan Tambahan di Tangsel Megapolitan 1 November 2024

Tangani Masalah Stunting, Benyamin Gagas Program Makanan Tambahan di Tangsel
Penulis
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Pasangan calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel)
Benyamin Davnie
menggagas
program makanan tambahan gratis
dalam kampanyenya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Program makanan tambahan gratis
tersebut tertuang dalam visi dan misi Benyamin dan pasangannya,
Pilar Saga Ichsan
, yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel.
“Ya, kami akan sasarkan kepada masyarakat agar mendapatkan makanan bergizi, supaya pertumbuhannya sesuai dengan harapan,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Jumat (1/11/2024).
Program makanan tambahan gratis ini ditujukan kepada balita, ibu hamil, dan lansia. Salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Tangerang Selatan.
Dengan demikian, pemberian makanan gratis akan dilakukan di pos gizi yang berdekatan dengan posyandu di setiap wilayah di Tangsel.
“Nah, di sana akan kita berikan makanan-makanan bergizi bagi anak-anak balita, lansia, dan ibu-ibu hamil. Tiga kelompok ini yang akan kita sasar,” kata Benyamin.
Hanya saja, Benyamin belum merinci menu makanan tambahan gratis dari program yang akan dijalankan.
Namun, ia menegaskan bahwa pemberian makanan tambahan gratis itu akan dilakukan dua kali dalam sepekan.
“Nanti kalau ada permintaan dan anggaran mencukupi, tidak mustahil seminggu tiga kali. Tapi kita sasarkan seminggu dua kali dulu,” ucap Benyamin.
Sebagai informasi, Benyamin-Pilar diusung oleh koalisi besar yang meliputi Golkar, PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, dan Perindo.
Pada Pilkada 2024 ini, Benyamin dan Pilar akan bersaing dengan pasangan Ruhama dan Shinta yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 20:13
Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput Megapolitan 1 November 2024

Pedagang hingga ASN Gaji Rendah Diprioritaskan Jadi Penyewa Rusunawa Pasar Rumput
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput diprioritaskan untuk guru, pedagang, hingga ASN yang berpangkat dan bergaji rendah.
“Kami sudah sepakati ada tujuh komponen, pertama masyarakat sekitar yang dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah, TNI, Polri, guru, pedagang, dan milenial,” ujar Maruarar saat berkunjung ke
Rusunawa Pasar Rumput
, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).
Maruarar mencontohkan, ada seorang guru yang berasal dari Pasar Minggu, mengajar di Karet, Setiabudi. Guru ini menjadi prioritas agar dapat tinggal di Rusunawa Pasar Rumput.
“Untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien. Sehingga nanti pengeluaran transportasi enggak mahal,” ucap dia.
Para pedagang yang berjualan di sekitar Manggarai juga menjadi penyewa yang diprioritaskan untuk mendapat hunian.
“Kalau ada pedagang, tolong dialokasikan juga ya. Jangan-jangan pedagang rumahnya jauh, kerja di sini. Ini tolong alokasikan,” ucap dia.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, para milenial yang bekerja di sekitaran Thamrin, Sudirman, dan Kuningan, juga dapat tinggal di rusunawa ini.
“Supaya nanti terbentuk ekosistem yang baik. Kita mulai coba, sesuai arahan Presiden Prabowo, gotong royong,” imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.984 unit. Untuk korban kebakaran Manggarai, tersedia 418 unit.
Selain itu, warga yang akan terkena gusuran program normalisasi Kali Ciliwung sebanyak 271 keluarga, bakal direlokasi ke rusunawa ini.
Rusunawa Pasar Rumput mematok harga sewa menyesuaikan tipenya, ada yang Rp 1.250.000 hingga Rp 2.250.000.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 20:05
Bobby Nasution Tak Lapor Penggunaan "Private Jet", KPK Mengaku Tak Bisa Bertindak Nasional 1 November 2024

Bobby Nasution Tak Lapor Penggunaan “Private Jet”, KPK Mengaku Tak Bisa Bertindak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– KPK menyatakan, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden ke-7 Joko Widodo,
Bobby Nasution
, belum pernah melaporkan penggunaan jet pribadi ke Direktorat Gratifikasi.
Sehingga, KPK tak bisa melakukan tindakan apa pun khususnya di bidang pencegahan.
“Mas Bobby (Nasution) itu tidak dalam proses melaporkan diri ke direktorat gratifikasi, karena itu tidak diapa-apain,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Hal itu berbeda dengan adik ipar Bobby, Kaesang Pangarep, yang dengan inisiatif pribadi datang ke KPK pada September lalu untuk melaporkan penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat.
Kaesang datang ke KPK setelah fasilitas jet pribadi yang digunakannya itu ramai dibahas warganet dan diberitakan media.
Namun, pada akhirnya, KPK menyimpulkan fasilitas yang diterima Kaesang itu bukan gratifikasi, karena ia bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dengan ayahnya.
Meski demikian, Ghufron mengatakan, pihaknya tetap memproses laporan masyarakat terkait Bobby Nasution, yang diterima oleh Direkorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
“Bahwa kemudian ada laporan itu masuknya ke Direktorat PLPM,” ujarnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution membenarkan bahwa dirinya pernah naik jet pribadi. Namun, dia tidak secara gamblang menjelaskan apakah jet yang dimaksud adalah yang muncul dalam foto.
“Semua kita (pernah) naik pesawat,” ujar Bobby saat ditanya wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Medan, Selasa (3/9/2024).
Bobby juga mempersilakan siapa pun untuk memeriksa asal-usul uang yang digunakan terkait jet pribadi tersebut.
“Coba lihat tanggalnya berapa? Punya siapa pesawatnya? Pakai dana siapa? Kalaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uang dari mana? Silakan dicek,” ujarnya.
Namun, Bobby memastikan, meski pernah naik jet pribadi, uang yang digunakan tidak berasal dari APBD ataupun hasil korupsi.
“Silakan dicek, diperiksa, apakah pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya bisa pastikan, saya bisa deklarasikan bahwa uangnya bukan dari situ,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:53
Pegawai Komdigi Pekerjakan 8 Operator untuk Urus 1.000 Situs Judi "Online" yang "Dibina" Megapolitan 1 November 2024

Pegawai Komdigi Pekerjakan 8 Operator untuk Urus 1.000 Situs Judi “Online” yang “Dibina”
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Sebelas tersangka kasus dugaan tindak pidana judi
online
dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (
Komdigi
) memperkerjakan delapan operator untuk mengurus 1.000 situs judi
online
yang mereka “bina” agar tidak diblokir.
Hal itu diungkapkan salah satu tersangka yang identitasnya belum diketahui dalam penggeledahan sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit judi
online
pegawai Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024) siang.
“Operatornya delapan yang urus
link
judi
online
,” kata salah satu tersangka usai ditanya Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra, Jumat.
Tersangka itu mengatakan, kedelapan operator bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai 20.00 WIB.
Dari pekerjaan mengurus 1.000 situs judi
online
yang dibina, kedelapan operator mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 5.000.000
“(Yang menggaji kedelapan operator) Saya sendiri Pak. (Per bulan) Rp 5.000.00p Pak,” tutur si tersangka.
Sebelumnya diberitakan, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit judi
online
oleh beberapa pegawai Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024) siang.
Dalam penggeledahan itu, salah satu tersangka mengungkapkan, seharusnya ada 5.000 situs judi
online
yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs judi
online
yang harusnya diblokir malah ‘dibina’.
“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan, Jumat.
“Tergantung Pak setelah didatakan. Dari 5.000 (situs judi
online
yang harusnya diblokir) itu tergantung Pak karena ada yang bisa masuk ada yang enggak,” jawab si tersangka.
“Maksudnya
gimana
?” ujar Wira yang kembali bertanya ke si tersangka.
“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina Pak. Dijagain Pak supaya enggak keblokir,” jawab si tersangka.
Pihak kantor satelit mematok harga Rp 8,5 juta terhadap situs-situs yang terhindar pemblokiran.
“Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka.
Sebagai informasi, pejabat dan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait judi
online
(judol) diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol. Namun, para pejabat dan pegawai itu justru memanfaatkan situs tersebut dengan menyewa sebuah tempat sebagai kantor satelit.
“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi
online
, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.
Sejauh ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait judol. Beberapa di antaranya ada pejabat Komdigi, staf ahli Komdigi, dan sipil.
Kendati demikian, Ade Ary belum bisa mengungkapkan detail para tersangka judi
online
tersebut.
“Belum saya cek lagi, masih ada yang DPO (masuk daftar pencarian orang) dan segala macam,” kata Ade Ary.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:52
Ridwan Kamil Sowan ke Jokowi di Solo, Dapat Pembekalan Khusus tentang Jakarta Megapolitan 1 November 2024

Ridwan Kamil Sowan ke Jokowi di Solo, Dapat Pembekalan Khusus tentang Jakarta
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Ridwan Kamil mendapat pembekalan khusus saat menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (1/11/2024).
Ridwan tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu, Ridwan yang mengenakan kemeja biru langit diterima diajak Jokowi berdiskusi di sebuah meja makan panjang.
Jokowi yang memakai kemeja putih dan celana hitam terlihat tersenyum lebar.
“Saya sebagai yang lebih muda meminta masukan dan nasihat dari tokoh-tokoh senior. Pak Jokowi kita tahu juga dulunya gubernur Jakarta, jadi tadi saya secara khusus mendapat pembekalan dari beliau tentang Jakarta ke depannya,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulis, Jumat.
Ridwan mengatakan, Jokowi banyak memberikan wejangan dan saran untuk membangun Jakarta.
“90 persen isinya nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan membawa lebih banyak prestasi bagi Jakarta,” kata Ridwan Kamil.
Dalam diskusi empat mata itu, Ridwan sempat membeberkan sejumlah program untuk mendorong Jakarta menjadi kota global.
Beberapa program ini misalnya, program hunian terpadu dan terjangkau; penambahan jangkauan transportasi publik ke wilayah aglomerasi; perluasan Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus); pembukaan satu juta lapangan kerja; serta program penguatan ketahanan pangan melalui pasar sembako murah.
Jokowi disebutkan sempat memberikan pujian dan apresiasi kepada mantan Gubernur Jawa Barat ini.
“Pak Ridwan Kamil ini memiliki pengalaman sebagai gubernur Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Tadi diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas,” ujar Jokowi.
Diskusi ini juga diselingi oleh canda dan obrolan ringan. Bahkan, dalam satu kesempatan, Ridwan menyerahkan kue lapis Bogor kepada Jokowi.
“Pak Jokowi pernah tinggal lama di Bogor (saat menjabat presiden), jadi ini biar ingat akan tanah Bogor. Mudah-mudahan beliau suka,” tutup Ridwan Kamil.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:50
KPK Sebut Laporan Terkait Jet Pribadi Kaesang Tetap Ditelaah Nasional 1 November 2024

KPK Sebut Laporan Terkait Jet Pribadi Kaesang Tetap Ditelaah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menetapkan penggunaan pesawat
jet pribadi
oleh putra Presiden RI Ke-7 Joko Widodo,
Kaesang
Pangarep bukan penerimaan gratifikasi.
Meski demikian, KPK memastikan, keputusan itu tidak menggugurkan laporan masyarakat terkait dugaan penerimaan gratifikasi Kaesang.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, laporan itu tetap ditelaah di Direkorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
“Bagaimana tentang laporannya? tentu laporannya itu tidak ke (Direktorat) Gratifikasi, tapi ke (Direktorat) PLPM. Ini sedang dalam proses telaah,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Ghufron mengatakan, fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima Kaesang dinyatakan bukan gratifikasi karena ia bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dari orangtuanya.
“Bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, sudah terpisah dari orangtuanya,” ujarnya.
Nurul Ghufron pun menegaskan, keputusan ini diambil berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan KPK berdasarkan laporan penggunaan jet pribadi yang disampaikan Kaesang ke KPK pada September lalu.
“Kedeputian pencegahan menyampaikan ini bukan gratifikasi,” ucap dia.
Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah mengirimkan dokumen memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan PT Shopee International Indonesia ke KPK.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Boyamin menyatakan, pihaknya ingin membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER yang diterima oleh adik Gibran, Kaesang Pangarep.
Pesawat tersebut diketahui dimiliki oleh Garena Online, perusahaan yang berada di bawah naungan Sea Limited, Singapura, bersama dengan Shopee.
“Nah ini maksud saya adalah membantu KPK untuk menelusuri isu yang ramai terkait dengan gratifikasi pesawat Kaesang,” kata Boyamin dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Boyamin juga menyebutkan, salah satu isi MoU tersebut menyangkut kerja sama dalam pengembangan UKM di Solo, termasuk keberadaan kantor Garena Gaming di lahan milik Pemkot Solo, Solo Technopark.
Lebih lanjut, Boyamin menambahkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Agama, anak, istri, dan termasuk saudara penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi.
“Karena Kaesang bagaimana pun adik Gibran Rakabuming Raka dan diduga pesawat itu kan juga terkait dengan PT Shopee,” ujar Boyamin.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:43
Polisi Selidiki Asal Narkoba pada Sopir Truk Ugal-Ugalan yang Terlibat Tabrak Lari di Tangerang Megapolitan 1 November 2024

Polisi Selidiki Asal Narkoba pada Sopir Truk Ugal-Ugalan yang Terlibat Tabrak Lari di Tangerang
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi tengah menyelidiki asal narkoba dari tangan JFN (24), sopir truk yang mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah mobil dan motor di Kota Tangerang.
“Terkait masalah narkoba, saat ini sedang kami selidiki,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho di kantornya, Jumat (1/11/2024).
Adapun narkoba jenis sabu itu ditemukan polisi pada truk wing box. Selain itu, penyidik juga menemukan barang bukti lain dalam kendaraan pengangkut barang tersebut.
“Kami temukan barang bukti lain yang terkait masalah narkoba,” kata Zain.
Polisi juga telah melakukan tes urine kepada JFN, dan hasilnya dinyatakan positif menggunakan sabu.
“Kami sudah lakukan tes urine, dan dari tes urine ini dinyatakan bahwa urinnya positif mengandung metamfetamin,” kata Zain.
Untuk diketahui, peristiwa itu bermula saat JFN (24) mengendarai truk wing box dari arah Cikokol menuju Cipondoh, Kota Tangerang.
Di tengah perjalanan, JFN menabrak bemper belakang mobil Suzuki Ertiga yang sedang berhenti di lampu merah arah Kodim.
Panik, JFN langsung tancap gas melaju kendaraannya secara ugal-ugalan ke arah Cipondoh. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung mengejar JFN sampai ke Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang.
Dalam upaya pelarian tersebut, pelaku kembali menabrak beberapa kendaraan lainnya. Kendati demikian, JFN terus melaju dan berupaya kabur ke arah Nerogtog, Graha Raya, Banjar Wijaya, lalu kembali ke Jalan Hasyim Ashari.
Akibat kejadian itu, JF diamuk massa. Sopir tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Berdasarkan data sementara, ada empat pengendara motor, satu pengemudi mobil, dan seorang pejalan kaki yang menjadi korban.
Para korban mengalami luka-luka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit yang berbeda.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Jessi Carina)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:42
Lima Tersangka Dihadirkan Saat Kantor Kementerian Komdigi Digeledah Terkait Judol Megapolitan 1 November 2024

Lima Tersangka Dihadirkan Saat Kantor Kementerian Komdigi Digeledah Terkait Judol
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lima dari 11 tersangka kasus dugaan beking judi online dihadirkan saat penggeledahan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (1/11/2024).
Penggeledahan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini dilaksanakan pukul 17.47 WIB.
Para polisi beserta lima tersangka masuk melalui lobi Kantor Kementerian Komdigi.
Ada tiga lantai yang digeledah oleh pihak kepolisian, yakni lantai 1, 2, dan 8.
Sekitar pukul 18.40 WIB, pihak kepolisian membawa keluar empat tersangka. Keempatnya mengenakan kemeja berwarna oranye dengan tangan diikat di depan.
Kemudian, sekitar pukul 18.53 WIB, satu tersangka kembali dibawa keluar polisi dari Kantor Komdigi.
Tersangka tersebut bertubuh gempal, berkacamata, dan wajahnya ditutupi masker.
Setibanya di luar, ia langsung dimasukkan ke dalam mobil oleh polisi.
Di waktu yang bersamaan, polisi juga membawa keluar satu boks kontainer berwarna putih.
Informasinya, polisi menyita PC dan juga laptop. Namun, tidak dijelaskan berapa jumlah PC dan laptop yang diamankan.
Box kontainer itu langsung dimasukan ke mobil Jatanras Polda Metro Jaya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 orang yang beberapa di antaranya berasal dari Kemenkomdigi ditangkap polisi terkait judi online (judol).
Pejabat dan pegawai Komdigi yang ditangkap terkait judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Indradi.
“Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” lanjut dia.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid menegaskan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online, tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi.
“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
“Kami mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat,” sambung dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:38
Meutya Hafid Lapor ke Prabowo soal 10 Pegawai Komdigi Jadi Rekanan Situs Judi Online Nasional 1 November 2024

Meutya Hafid Lapor ke Prabowo soal 10 Pegawai Komdigi Jadi Rekanan Situs Judi Online
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (
Menkomdigi
)
Meutya Hafid
melaporkan kepada
Presiden Prabowo
Subianto mengenai 10 pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi rekanan situs judi online.
Hal itu dilaporkan Meutya saat bertemu Prabowo di Istana, pada Jumat (1/11/2024).
“Tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi. Ini sebetulnya, awal yang juga mengejutkan bagi saya, sebagai Menkomdigi, namun harus dihadapi dan juga harus didukung,” kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
Ia mengaku membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan pengembangan lebih lanjut maupun penyidikan lebih dalam. Termasuk kata dia, jika perlu penggeledahan kantor.
Menurut Meutya, pembersihan akan sangat baik bagi Komdigi.
“Sebagai upaya bersih-bersih. Agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait,” ucapnya.
Terlebih, Prabowo pun menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya sudah betul dan tinggal dilanjutkan.
Terbaru, ia menerbitkan Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 yang mencakup upaya untuk mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“(Tujuannya) agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Komdigi, bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan, kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Komdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan,” bebernya.
Di sisi lain, ia memberlakukan apel bersama tiga kali sehari bagi setiap pegawai yang berbagi shift.
Hal ini memberikan semangat moril bagi staf dan mengingatkan bahwa seluruh pegawai bekerja untuk NKRI, sesuai yang diminta Presiden Prabowo.
Ia berharap, dengan cara-cara itu, pemberantasan judi online akan makin masif. Diketahui dalam 20 hari sejak presiden baru dilantik, pihaknya sudah menutup 187.000 situs judi online.
“Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari, tapi kalau kita kali 10 saja dalam kurang lebih tiga bulanan, itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta. Karena kita akan naikkan terus,” jelas Meutya.
Sebagai informasi, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 11 orang terkait kasus dugaan judi online (judol). Sebanyak 10 orang adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, para pegawai dari Komdigi ini sebenarnya mendapatkan kewenangan untuk memblokir sejumlah situs judol.
“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan (wewenang). Mereka tidak blokir data mereka, (tapi) mereka menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” ujar Ade Ary.
Salah satu tersangka mengungkapkan, seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs judi online yang harusnya diblokir malah ‘dibina’.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 19:26
Komisi IX DPR Akan Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Ciptaker Nasional 1 November 2024

Komisi IX DPR Akan Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Ciptaker
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi IX
DPR
RI disebut akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (
MK
) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Adapun dalam putusannya, MK meminta agar sejumlah pengaturan terkait ketenagakerjaan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui UU Ketenagakerjaan yang terpisah dari UU Ciptaker.
Namun, pihak DPR kini masih menunggu salinan putusan resmi dari MK.
“Keputusan final dan dokumen asli dari MK belum kami terima, maka kami belum bisa memberikan keputusan lebih lanjut, yang pasti tentu akan segera kami tindak lanjuti,” ucap anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
Secara khusus, Irma sependapat dengan MK dalam hal evaluasi kembali penggunaan tenaga kerja asing.
Menurut dia, penggunaan tenaga kerja asing tidak boleh merugikan tenaga kerja domestik, sehingga perlu ada klausul perizinan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang memberikan kesempatan alih teknologi.
Walaupun demikian, Irma menganggap bahwa kaum buruh “wajib menjaga keamanan dan kenyamanan investasi agar para investor mau kembali membuka pabrik-pabriknya di indonesia”.
“Kondisi ekonomi dunia dan Indonesia tidak baik-baik saja, maka perlu kerja sama yang baik antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah,” ujar Irma.
Irma selaku representasi fraksi Nasdem mengapresiasi putusan MK ini.
“Sejak awal saya dari fraksi Nasdem menyarankan pada pemerintah agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja,” sebut Irma.
“Dikabulkannya sebagian uji materi ini oleh MK tentu ini langkah maju untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/11/2024 18:53