Author: Kompas.com

  • KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Proyek Fiktif PT PP, Langsung Ditahan 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 November 2025

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Proyek Fiktif PT PP, Langsung Ditahan Nasional 25 November 2025

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Proyek Fiktif PT PP, Langsung Ditahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) pada Selasa (25/11/2025).
    Kedua tersangka adalah
    Didik Mardiyanto
    selaku Kepala Divisi (Kadiv) Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP dan
    Herry Nurdy
    selaku Senior Manager, Head of Finance & Human Capital Department Divisi EPC PT PP.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 2 tersangka yaitu DM selaku Kadiv EPC PT PP, dan HNN selaku senior manager Head of Finance & Human Capital Department Divisi EPC PT PP,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
    Asep mengatakan, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 25 November sampai 14 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
    Asep mengatakan, kasus ini bermula selama periode 2022-2023, saat Divisi EPC PT PP memiliki beberapa proyek pekerjaan baik yang dikerjakan sendiri ataupun yang bersifat konsorsium atau
    joint operation
    .
    Dia mengatakan, Didik Mardiyanto memerintahkan Herry Nurdy menyediakan dana sebesar Rp 25 miliar yang diklaim untuk keperluan Proyek Cisem dari tender yang dimenangkan oleh Divisi EPC PT PP.
    Kemudian untuk membuat pengeluaran terlihat wajar, terjadi pengaturan penggunaan vendor atas nama PT AW dengan menggunakan nama
    office boy
    , untuk dibuatkan dokumen
    purchase order
    beserta tagihan fiktifnya dan validasi atas dokumen pembayaran tersebut.
    “Setelah dana dibayarkan kepada masing-masing vendor fiktif, DM (Didik) dan HNN (Herry) menerima dana pencairan dari vendor fiktif tersebut, melalui stafnya dalam bentuk valas,” ujarnya.
    Asep mengatakan, selain menggunakan vendor fiktif atas nama korporasi dan perseorangan, terdapat vendor fiktif lainnya pada beberapa proyek pekerjaan lain dengan nilai proyek Rp 10,8 miliar.
    Asep mengatakan, perbuatan melawan hukum dengan modus penggunaan vendor fiktif ini, kembali dilakukan Didik dan Herry secara berulang kali.
    “Dalam kurun Juni 2022 sampai dengan Maret 2023 terdapat 9 proyek fiktif dengan total mencapai Rp 46,8 miliar,” ujarnya.
    Asep mengatakan, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya senilai Rp 46,8 miliar.
    “Akibat adanya pengeluaran dari kas perusahaan untuk pembayaran vendor fiktif yang tidak menghasilkan manfaat apa pun bagi perusahaan,” tuturnya.
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah 
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        25 November 2025

    Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah Medan 25 November 2025

    Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com – 
    Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombes Julihan Muntaha bersama dua anak buahnya dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap polisi bermasalah.
    “Ini adalah langkah organisasi yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan lebih objektif. Ini bukan bentuk penghukuman, tetapi bagian dari proses klarifikasi yang sedang berlangsung,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
    Ferry mengatakan, Julihan dan dua anaknya dinonaktifkan hari ini.
    Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses pemeriksaan untuk mengungkap apakah Julihan dan dua anak buahnya terlibat pemerasan atau tidak.
    “Polda Sumut berkomitmen menyelesaikan setiap isu secara transparan. Begitu proses pemeriksaan selesai dan hasilnya diperoleh, kami akan menyampaikan secara terbuka kepada publik,” ungkapnya.
    Sebelumnya kasus ini viral setelah diunggah di akun tiktok @tan_jhonsons88.
    Di akun tiktok tersebut, disebutkan para penyidik propam kerap meminta uang ratusan juta kepada polisi yang bermasalah agar kasusnya dapat diselesaikan.
    Menyikapi informasi tersebut, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudhi mengatakan telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
    Sejumlah personal Bidpropam Polda Sumut telah diperiksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Kebakaran Jatipulo Masih Mengungsi di Posko: Saya Tak Bisa Tidur, Rindu Rumah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    Korban Kebakaran Jatipulo Masih Mengungsi di Posko: Saya Tak Bisa Tidur, Rindu Rumah Megapolitan 25 November 2025

    Korban Kebakaran Jatipulo Masih Mengungsi di Posko: Saya Tak Bisa Tidur, Rindu Rumah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Warga RW 04 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat masih berada di Posko Pengungsian usai rumahnya kebakaran, Minggu (17/11/2025).
    Salah satu warga, Titin (59) merasa tidak nyaman tidur di posko pengungsian. Dia sangat merindukan rumahnya yang kini tersisa puing-puing.
    “Jujur ya Allah, bukannya enggak bersyukur dikasih tempat, tapi enggak nyaman. Saya tiap malam enggak bisa tidur,” ujar Titin saat ditemui Kompas.com di lokasi, Selasa (25/11/2025).
    Bagi Titin, kenyamanan rumah sendiri tidak tergantikan, meski kondisinya sangat sederhana.
    “Mau gimana juga, biar kata gubuk bolong-bolong, tetap lebih enak tidur di rumah sendiri. Saya sampai berapa kali ngomong ke Bapak (suami), ‘Pak, enggak nyaman, enggak bisa tidur istirahat’,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
    Sambil menahan tangis, ia berharap agar
    PLN
    mau bertanggung jawab untuk kembali membangun rumahnya yang hancur akibat ledakan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
    “Saya cuma berdoa dan minta biar tanggung jawab dari PLN bisa cepat aja. biar cepat bisa dibangun lagi, udah kangen juga sama rumah,” ungkapnya dengan suara bergetar.
    Dia pun menegaskan menolak ganti rugi dalam bentuk uang dan hanya ingin agar rumahnya dibangun kembali.
    “Enggak, pokoknya saya enggak mau duit, biar kata berapa juga, saya maunya rumah saya dibangun lagi. Soalnya kan bayar tukang, bahan bangunan juga mahal lagi,” ujarnya.
    Hal senada diungkapkan Mashari (70), warga sekaligus marbot masjid setempat masih berada di lokasi pengungsian.
    “Ya gimana lagi? Enggak betah sebenarnya mah. Udah enggak bisa istilahnya istirahat yang benar,” kata Mashari.
    Mashari menyebut, saat ini terdapat kurang lebih 15 orang yang bertahan di masjid. Sebagian anak-anaknya memilih menumpang di rumah saudara karena tidak nyaman di pengungsian.
    Sebagai marbot, Mashari juga merasakan beban tersendiri karena kerap menimbulkan rasa sungkan, terutama saat masjid harus digunakan untuk ibadah berjemaah seperti Salat Jumat.
    “Apalagi kalau Jumat kan orang ramai mau pakai masjid, jadi enggak nyaman, takut mengganggu,” tuturnya.
    Mashari menambahkan tenda posko dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah dibongkar sejak Senin (24/11/2025) lalu.
    Kini, bantuan logistik makanan dan posko dikirimkan langsung oleh pihak PLN.
    Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat, Gita Kurniawan Ginting menyebut akan terus melakukan koordinasi dengan warga terdampak
    kebakaran
    .
    “Kami terus berkoordinasi dengan warga terdampak melalui perangkat kelurahan serta ketua RT dan RW setempat untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan dengan baik,” jelas Gita saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa.
    Gita menyampaikan, sejak awal insiden kebakaran, pihaknya telah menyalurkan bantuan awal berupa kebutuhan dasar untuk mendukung kebutuhan warga selama masa pemulihan.
    Mengenai tindak lanjut terhadap rumah warga yang rusak akibat kebakaran, PLN akan terus mencari solusi sesuai mekanisme yang berlaku.
    “PLN akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan berikutnya agar warga mendapatkan solusi sesuai mekanisme yang berlaku,” tutup Gita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026 Megapolitan 25 November 2025

    Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Warga Kampung Bilik, RW 07 dan RW 08, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat sepakat mengosongkan hunian mereka usai Lebaran 2026 sebagai bagian dari rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) baru.
    Lurah Kamal Edy Sukarya menegaskan kabar bahwa warga harus pindah dalam dua minggu tidak benar.
    “Insyaallah mereka bersedia mengosongkan area tersebut sekitar seminggu setelah Idul Fitri atau kurang lebih tanggal 27 Maret 2026,” ujar Edy saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (25/11/2025).
    Meski membantah ultimatum dua minggu, Edy mengakui bahwa pada tahap awal sosialisasi sempat muncul usulan agar pengosongan dilakukan dalam waktu cepat.
    Usulan tersebut datang dari pemilik aset, yakni Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut).
    “Karena kan mereka (Distamhut) yang punya lahan, nah mereka itu instruksinya awalnya memang ingin secepatnya dikosongkan, makanya itu awalnya muncul rencana seperti itu (pengosongan dalam dua minggu),” ucap Edy.
    Namun, masukan warga yang menilai rencana tersebut terlalu tergesa menjadi pertimbangan utama sehingga keputusan diputuskan bergeser ke 2026.
    “Tapi kan kita, saya dari Kelurahan, dari Kecamatan, juga akhirnya mencoba mendengarkan aspirasi masyarakat karena dia dekatnya sama saya sebagai warga saya,” jelasnya.
    Edy memastikan kesepakatan warga itu sudah final dan dapat dipertanggungjawabkan.
    “Itu sudah mereka sepakati dan mereka mengakui bahwasanya memang benar mereka salah satu warga yang mengakui menduduki atau tinggal di lahan SHP (Sertifikat Hak Pakai) 484 tersebut,” tambahnya.
    Saat ini kelurahan fokus melakukan inventarisasi untuk menentukan jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak rencana relokasi.
    Edy menyebut terdapat ratusan KK yang menempati lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
    “Ternyata di dalam inventarisir tersebut sementara terdapat 127 bangunan atau Kepala Keluarga. Kurang lebihnya 113 yang berpenduduk DKI. Sedangkan sisanya itu memang bukan berpenduduk DKI, ada yang dari Tangerang dan sebagainya,” ungkapnya.
    Warga ber-KTP DKI rencananya akan diarahkan ke rumah susun (rusun), meskipun penempatannya berada di bawah kewenangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat.
    “Pemerintah sebenarnya menginginkan kalau mereka secepatnya didata. Untuk apa? Misalnya ada ketersediaan rumah susun yang lebih dekat, kan lebih baik. Walaupun nanti pindahnya nanti, tetap tanggal 27 Maret pasca Lebaran tersebut,” jelas Edy.
    Ia juga mengingatkan warga agar tidak menunda pendataan karena slot rusun terbatas dan peminat banyak.
    Menjawab permintaan warga agar ada perjanjian tertulis, Edy memastikan hal itu akan diakomodasi untuk menghindari penunggang isu.
    “Sebaiknya aspirasi itu (perjanjian tertulis) juga kita tangkap dalam bentuk mereka bersedia. Sehingga nantinya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
    “Jadi, kalau memang nanti orang-orang kita yang sudah kita data. Tidak ada lagi data tambahan berdasarkan memang kesepakatan bersama kita,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Pelecehan Siswi Berkebutuhan Khusus di Ciputat: Berkas Tuntas, Pelaku Segera Diadili
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    Dugaan Pelecehan Siswi Berkebutuhan Khusus di Ciputat: Berkas Tuntas, Pelaku Segera Diadili Megapolitan 25 November 2025

    Dugaan Pelecehan Siswi Berkebutuhan Khusus di Ciputat: Berkas Tuntas, Pelaku Segera Diadili
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Berkas kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa siswi penyandang Autism Spectrum Disorder (ASD) atau berkebutuhan khusus berinisial HP di Ciputat, Tangerang Selatan, memasuki babak baru.
    Berkas perkara pelaku yang disebut merupakan seorang guru laki-laki telah dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan.
    “Tertanggal surat, 14 November (P21), Ibu Korban menerima secara fisik itu Senin tanggal 17 November,” ujar juru bicara keluarga korban, Cahyadi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (25/11/2025).
    Menurut Cahyadi, setelah berkas dinyatakan lengkap, proses pelimpahan akan terus dipantau pihak keluarga agar segera memasuki tahap penjadwalan sidang.
    “Yang di depan mata, karena yang ada di Tangerang Selatan adalah Ibu Korban, Ibu Korban akan tetap rutin menanyakan sampai berkas itu benar-benar sudah dilakukan, baru setelah itu pengadilan negeri akan membuatkan jadwal,” kata dia.
    Sementara itu, Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil membenarkan bahwa berkas perkara telah diserahkan ke kejaksaan.
    Namun ia belum merinci kapan penyerahan itu dilakukan.
    “Sudah, tadi sudah ditanyakan ke penyidik bahwa berkas perkara itu sudah diserahkan kepada kejaksaan,” ujar Agil saat dikonfirmasi.
    Saat ditanya soal status penahanan terduga pelaku, Agil tak menjelaskannya.
    “Ya yang jelas berkas sudah diserahkan ke Kejaksaan,” kata Agil.
    Kasus ini bermula dari laporan keluarga HP yang menduga remaja berusia 16 tahun tersebut mengalami pelecehan seksual oleh seorang guru laki-laki di sekolahnya.
    Dugaan kekerasan terungkap setelah ibu korban melihat perubahan perilaku yang janggal pada HP.
    “Ibu korban mencurigai adanya perubahan karena korban mulai menunjukkan perilaku seperti memegang dan meremas bagian vital milik ibu. Ini adalah perilaku yang sebelumnya belum pernah muncul,” kata Cahyadi, Senin (2/6/2025).
    Karena korban memiliki keterbatasan dalam menyampaikan cerita secara eksplisit, ibu menggunakan metode komunikasi yang biasa dipakai di keluarga, termasuk istilah “pocah-pocah” yang mengacu pada tindakan fisik seperti memegang atau meremas bagian tubuh.
    “Apakah kamu dipocah-pocah oleh X (nama oknum guru)?” tanya ibu korban. HP menjawab, “Iya.”
    Setelah itu, pihak keluarga melapor ke sekolah. Namun respons dari pihak sekolah dinilai lambat dan tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas.
    “Tindak lanjut dari sekolah, sekitar seminggu kemudian baru merespons. Namun respons tersebut tidak berupa pertemuan formal, hanya pemanggilan biasa yang belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas,” kata Cahyadi.
    Adapun kasus ini telah dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan pada 18 Maret 2025.
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor TBL/B/583/11/2025/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN POLDA METRO JAYA.
    Selain ke kepolisian, laporan juga telah disampaikan ke Komisi Perlindungan dan Rehabilitasi Nasional (KPRN) serta Komisi Nasional Disabilitas (KND).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Mushoddiq Bangkit Usai Tertipu Kripto, Berjualan Majalah Anak di Halte
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    Cerita Mushoddiq Bangkit Usai Tertipu Kripto, Berjualan Majalah Anak di Halte Megapolitan 25 November 2025

    Cerita Mushoddiq Bangkit Usai Tertipu Kripto, Berjualan Majalah Anak di Halte
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mushoddiq (65), pria yang berjualan majalah anak, di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, berbagi cerita soal jatuh bangun mencari nafkah di usia yang tak lagi muda.
    Ia merupakan seorang
    pensiunan guru
    sejarah dari satu sekolah negeri di Jakarta pada 2016.
    Usai pensiun sembilan tahun lalu, bapak dua anak itu masih ingin bekerja kembali untuk mengisi waktu.
    Mushoddiq
    lantas melamar kerja di sejumlah perusahaan bagi warga lansia.
    “Waktu itu dapat. Jadi posisinya sebagai marketing untuk kredit PNS dan pensiunan di salah satu bank swasta,” ujar Mushoddiq saat dijumpai
    Kompas.com
    di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Awalnya, pekerjaan berjalan lancar dan menguntungkan. Namun, setelah berjalan selama tiga tahun lebih, posisinya sebagai marketing terdampak pandemi Covid-19.
    Saat itu, bisnis kredit perbankan pun ikut berhenti.
    Mushoddiq lantas kehilangan pekerjaan dan beristirahat saat pandemi.
    Di saat masa-masa istirahat itulah, ada sejumlah pihak yang menawarkan investasi kripto kepadanya.
    Tergiur untuk mencoba, Mushoddiq pun menginvestasikan tabungan pensiun dan pendapatan dari pekerjaan marketing untuk kripto.
    “Tapi ternyata, (perusahaan tempat investasi) tidak terdaftar. Ternyata odong-odong. Habislah itu (modal yang disetorkan),” katanya.
    “Jujur saya memang kurang paham. Memang diperlukan yang ahli untuk urusan investasi kripto. Sementara kan saya lulusan S1 jurusan sejarah, sudah lama pula, zaman purbakala,” ujar Mushoddiq sambil berseloroh.
    Setelah peristiwa penipuan itu, ia mengaku keuangan keluarganya sempat jatuh.
    Sehingga Mushoddiq harus kembali mencari pekerjaan untuk membiayai hidup.
    Ia sempat menjalani sejumlah pekerjaan sebelum akhirnya memutuskan berjualan koran dan majalah.
    Mushoddiq mengungkapkan, ia awalnya tertarik membuka lapak koran dan majalah lantaran sering melihat orang lain yang juga melakukan hal serupa di halte Transjakarta.
    Selain itu, ia juga seorang yang gemar membaca sejak kecil.
    “Saya sejak SMP tahun 1970-an sudah baca Harian Kompas. Kalau adik-adik saya baca Bobo. Jadi memang tidak asing dengan koran dan majalah anak,” tuturnya.
    Mushoddiq yang punya latar pendidikan S2 manajemen mencoba mengemas lapaknya dengan lebih profesional.
    Awalnya, untuk membuka lapak Mushoddiq mengeluarkan uang Rp 400.000. Modal itu ia belikan perlengkapan untuk berjualan.
    Khusus untuk lapak berwarna biru tempat menggelar dagangan diberikan oleh pihak Kompas.
    Setiap hari, Mushoddiq berpakaian kemeja rapi saat berangkat dari rumahnya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.
    Setelah sampai Halte Transjakarta Bundaran HI sekitar pukul 06.45 WIB, dia segera membuka lapak dan menata dagangannya.
     “Buka dari jam 07.00-12.00 WIB, Senin sampai Jumat. Kalau ada pesanan majalan Bobo dari pelanggan, saya buka lagi lapaknya sore pas jam warga pulang kerja. Jadi warga yang memesan bisa ambil di lapak saya di halte ini,” tuturnya.
    Di lapaknya, tertulis harga masing-masing majalah dan koran yang dijual. Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai (cash) atau transfer.
    Selain itu, untuk penjualan majalah Bobo, Mushoddiq mencetak kartu informasi khusus.
    Kartu itu berisi informasi seputar majalah Bobo edisi khusus yang sudah terbit, dilengkapi cara pemesanan, nomor telepon dan nomor rekening Mushoddiq untuk pembayaran secara online.
    “Langsung saya kasih kartunya kepada warga yang terlihat tertarik untuk beli majalahnya. Jadi mereka bisa akses informasi bagaimana cara belinya meski tidak membeli on the spot ya,” tuturnya.
    Saat ditanya soal sosoknya yang kini dikenal luas oleh warganet, Mushoddiq mengaku senang.
    Ia mengatakan, putranya memberitahu bahwa ia saat ini sedang
    viral di media sosial
    .
    “Alhamdulillah ya. Jadi banyak yang lebih tahu, banyak yang beli dagangan saya. Alhamdulillah ada peningkatan omzet saya,” tutur Mushoddiq.
    Murid-murid yang dulu pernah diasuhnya di sekolah pun banyak yang mengingat dan datang mengunjungi lapaknya.
    Ia pun berterima kasih kepada salah seorang gen Z yang membuatkan video dan mengunggahnya di media sosial.
    Berkat video itu, Mushoddiq dikenal luas sebagai pensiunan guru sejarah yang menjual majalah dan koran di Halte Transjakarta.
    Kini pendapatannya pun mengalami kenaikan dari yang sebelumnya ratusan ribu menjadi menyentuh angka jutaan rupiah dari
    berjualan majalah
    dan koran.
    Dari penghasilan itu, ia mengaku bisa menyambung biaya hidup sehari-hari.
    “Cukup untuk biaya sehari-hari. Namanya kita kan usaha. Ada motivasi the power of kepepet. Menurut saya, lansia masih bisa bekerja, berkarya. Ini juga untuk motivasi lansia lainnya yang senasib dengan saya,” tutur Mushoddiq.
    Menurut Mushoddiq, dia sudah tujuh bulan ini berjualan majalah anak dan koran di Halte Transjakarta Bundaran HI.
    Sebelumnya, sekitar tujuh bulan ia berjualan di Halte Tegal Mampang, Jakarta Selatan.
    Saat mengawali usahanya, ia baru berjualan Harian Kompas, The Jakarta Post dan tabloid otomotif.
    Ia kemudian ditawari untuk berjualan majalah Bobo.
    “Alhamdulillah Bobo paling laris. Seminggu bisa 100 eksemplar. Apalagi kalau ada yang edisi khusus, banyak sekali yang cari. Bisa 100 lebih terjual per Minggu,” kata Mushoddiq.
    Ia bilang, pelanggan majalah Bobo yang dijualnya berasal dari kalangan ibu-ibu muda, bapak-bapak muda hingga anak muda yang ingin bernostalgia dengan majalah tersebut.
    Para pelanggan itu juga mencari majalah Bobo untuk anak-anak mereka.
    Sementara itu untuk koran lebih banyak dicari oleh karyawan swasta, eksekutif muda hingga lansia yang masih ingin membaca berita surat kabar.
    Mushoddiq sangat senang karena masih banyak warga yang mau membaca koran dan majalah.
    Selain itu, pelanggan yang bertukar cerita dengannya saat membeli majalah Bobo edisi khusus juga membuatnya terharu.
    “Ada yang terlihat senang sekali saat cerita dulu saya baca ini saat kecil, isinya ini-ini. Saya ikut senang karena bisa membantu orang bernostalgia,” ungkap Mushoddiq.
    “Tapi ada sedihnya juga, kalau pelajar jarang sekali yang berminat baca. Sudah lebih banyak akses handphone saja,” lanjutnya ketika ditanya apakah ada kalangan pelajar yang membeli koran dan majalah dagangannya.
    Mushoddiq berpesan kepada generasi Z agar tetap mau banyak membaca dan belajar dari berbagai sumber.
    Terutama di tengah perkembangan digital yang semakin pesat.
    “Gen Z teruslah membaca, karena dengan baca kita jadi cerdas. Yang paling penting kita bisa membedakan mana informasi hoaks, mana yang bukan,” tutur mantan guru SMPN 74, Rawamangun, Jakarta Timur itu.
    Ia pun menitipkan pesan, bagi warga yang ingin membeli koran atau majalah untuk referensi berita sehari-hari bisa datang ke lapaknya yang berada di Halte Transjakarta Bundaran HI.
    Selain itu, warga juga bisa memesan lewat nomor WhatsApp 085 813 888 000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebulan Berlalu, Polisi Masih Buru 4 Pelaku Begal Warga Baduy di Jakpus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    Sebulan Berlalu, Polisi Masih Buru 4 Pelaku Begal Warga Baduy di Jakpus Megapolitan 25 November 2025

    Sebulan Berlalu, Polisi Masih Buru 4 Pelaku Begal Warga Baduy di Jakpus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Satu bukan berlalu sejak kejadian pembegalan di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat, polisi masih memburu empat pelaku yang menyerang warga Baduy bernama Repan.
    Kapolsek Cempaka Putih, Kompol Pengky Sukmawan, mengatakan pihaknya masih mengidentifikasi para pelaku berdasarkan keterangan korban.
    “Untuk pelaku masih dalam proses identifikasi. Sementara masih sama (empat orang) berdasarkan keterangan dari Repan,” ujar Pengky saat dikonfirmasi, Selasa (25/11/2025).
    Ia memastikan tidak ada indikasi keterlibatan kelompok atau jaringan kriminal tertentu dalam aksi pembegalan tersebut.
    “Sejauh ini tidak ada sindikat tertentu di kawasan Cempaka Putih. Kami berusaha untuk maksimal dalam penyelidikan masalah ini,” katanya.
    Pengky menjelaskan, pemeriksaan terhadap Repan sudah selesai dilakukan.
    Remaja 16 tahun itu diketahui sudah kembali ke kampung halamannya di Baduy Dalam, Banten.
    “Kondisi Repan sudah baik saat diperiksa. Pemeriksaan yang lalu dilakukan di rumah penghubung di Jakarta Selatan. Saat itu dia sudah bisa berjalan kaki dari Baduy ke rumah penghubung untuk pemeriksaan. Sesuai izin dokter,” jelas Pengky.
    Jika diperlukan, kepolisian juga masih dapat memanggil Repan untuk pemeriksaan tambahan di kemudian hari.
    Sebelumnya, pada Minggu (26/10/2025), Repan menjadi korban pembegalan saat melintasi pinggir kali di ruas Jalan Pramuka Raya.
    Korban tiba-tiba dihampiri empat pria tak dikenal yang datang mengendarai dua sepeda motor.
    Para pelaku merampas dua tas yang dibawa Repan sambil menodongkan senjata tajam diduga celurit.
    Repan sempat melakukan perlawanan hingga salah satu pelaku mencoba menyerangnya.
    Korban menangkis serangan tersebut dan mengalami luka sobek di tangan kiri.
    Para pelaku berhasil membawa kabur sebuah ponsel merek Itel, uang tunai Rp 3 juta, dan 10 botol madu dagangan senilai Rp 150.000 per botol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kampung Bilik di Kamal Sepakat Pindah Usai Lebaran 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    127 KK di Kampung Bilik Terancam Digusur Imbas Pembangunan TPU Pegadungan Megapolitan 25 November 2025

    127 KK di Kampung Bilik Terancam Digusur Imbas Pembangunan TPU Pegadungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sebanyak 127 kartu keluarga (KK) di Kampung Bilik, RW 07 dan RW 08, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, terancam digusur imbas rencana pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Pegadungan.
    Lurah Kamal, Edy Sukarya, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan atau inventarisasi sementara, tercatat ada 127 KK yang menempati bangunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
    “Ternyata di dalam inventarisasi tersebut sementara terdapat 127 bangunan atau Kepala Keluarga yang menempati lokasi,” ujar Edy saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/11/2025).
    Dari jumlah total tersebut, Edy merinci bahwa tak semua penghuni merupakan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di DKI Jakarta.
    “Kurang lebihnya 113 KK yang berpenduduk DKI Jakarta. Sedangkan sisanya itu memang bukan berpenduduk DKI, ada yang dari Tangerang dan sebagainya,” ungkap Edy.
    Terkait nasib 127 KK yang terancam digusur, Pemprov DKI akan menyiapkan skema relokasi ke rumah susun.
    Namun, fasilitas relokasi ini diprioritaskan bagi warga yang memiliki administrasi kependudukan di DKI Jakarta.
    “Jadi mereka ini akan direlokasinya ke rumah susun. Makanya pemerintah sebenarnya menginginkan kalau mereka secepatnya didata. Untuk apa? Misalnya ada ketersediaan rumah susun yang lebih dekat, kan lebih baik,” kata Edy.
    Namun, Edy menekankan bahwa kewenangan penempatan dan ketersediaan unit rusun berada di tangan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat.
    “Adapun masalah rusun adalah kewenangan dari Dinas Perumahan Jakarta Barat, dilihat dari ketersediaannya,” tambahnya.
    Edy pun berjanji akan memenuhi permintaan warga mengenai adanya perjanjian tertulis mengenai relokasi, sebelum eksekusi penggusuran.
    Menurutnya, adanya pendataan dan dokumen yang jelas juga dapat digunakan agar tidak ada pihak luar yang menunggangi isu ini di kemudian hari.
    “Sebaiknya aspirasi itu (perjanjian tertulis) juga kita tangkap dalam bentuk mereka bersedia. Sehingga nantinya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap dia.
    “Jadi, kalau memang nanti orang-orang kita yang sudah kita data. Tidak ada lagi data tambahan berdasarkan memang kesepakatan bersama kita,” pungkasnya.
    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, Dirja Kusumah menegaskan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai
    TPU Pegadungan
    itu merupakan milik Pemprov DKI.
    “Ada bukti kepemilikannya itu milik Pemda, berdasarkan SHP (Sertifikat Hak Pakai) No. 484 Tahun 1991,” ucap Dirja saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.
    Dirja juga mengonfirmasi bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, bangunan di RW 07 dan RW 08 Kamal masuk ke dalam kategori bangunan liar.
    “Itu kan lahan milik Pemda, nah berdasarkan sosialisasi di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan kemarin, jadi yang ada di situ memang bangunan liar,” kata Dirja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentrans Tegaskan Program Magang Nasional Kemenaker Fokus Bangun Kapasitas Bukan Kejar Materi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 November 2025

    Mentrans Tegaskan Program Magang Nasional Kemenaker Fokus Bangun Kapasitas Bukan Kejar Materi Nasional 25 November 2025

    Mentrans Tegaskan Program Magang Nasional Kemenaker Fokus Bangun Kapasitas Bukan Kejar Materi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa program Magang Nasional harus dimaknai sebagai ruang belajar untuk membentuk kapasitas diri, bukan sekadar batu loncatan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Iftitah saat memberikan arahan di hadapan 126 peserta magang terpilih di Kementerian Transmigrasi (
    Kementrans
    ), Selasa (25/11/2025).
    Peserta magang tersebut telah melewati tahap seleksi melawan 682 pelamar yang memilih lokasi magang di Kementrans dalam
    program Magang Nasional
    yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    “Selamat datang di Kementerian Transmigrasi, tempat kalian untuk belajar, belum untuk bekerja. Jika kalian lulus kuliah tetapi belum diterima di satu institusi, itu artinya kalian masih perlu memperkaya diri dan memperluas wawasan. Jangan kecil hati, ini kesempatan untuk belajar lebih dalam,” kata Iftitah dalam keterangan resminya, Selasa.
    Program Magang Nasional diluncurkan sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru, dengan memberikan
    pengalaman kerja
    langsung selama enam bulan untuk meningkatkan kesiapan memasuki
    dunia kerja
    .
    Iftitah menekankan bahwa fokus utama peserta magang bukan terletak pada hal-hal material, melainkan pembangunan karakter, kapasitas, dan etika kerja.
    “Hidup hanya satu kali. Jangan hanya mengejar pangkat, jabatan, dan uang. Lengkapi diri kalian sehingga ditempatkan di mana pun kalian tetap bercahaya, menjadi magnet, dan berguna bagi banyak orang,” ucapnya.
    Sebanyak 126 peserta Magang Nasional di Kementrans berasal dari berbagai jurusan, antara lain Geografi, Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Perencanaan Wilayah Kota, dan lain sebagainya.
    Dalam sesi dialog bersama Iftitah, sejumlah peserta mengungkapkan alasannya memilih Kementrans sebagai lokasi magang.
    “Kesesuaian antara latar belakang geografi dan penyusunan data perencanaan dengan ruang lingkup kerja kementerian,” ujar lulusan Geografi Universitas Indonesia (UI), Elang Maulana.
    Sementara itu, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ramona Rida Simamora menyampaikan bahwa program transmigrasi merupakan ruang bertumbuh untuk mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi kawasan ekonomi masa depan.
    Dalam kesempatan tersebut, Iftitah mengingatkan pentingnya memiliki alasan kuat dan tujuan yang jelas selama mengikuti program magang.
    “Jika kalian hadir tanpa alasan, berarti kalian tersesat. Kalian adalah sarjana hebat, jangan hanya memikirkan honor. Yang harus kalian pikirkan adalah
    karier
    , dari mana kalian berasal, apa kekurangan kalian, dan apa yang ingin kalian sempurnakan,” tegasnya.
    Iftitah menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 telah menyatakan bahwa tugas transmigrasi salah satunya adalah meningkatkan
    pertumbuhan ekonomi
    dengan mempertimbangkan iklim investasi.
    “Artinya, transmigrasi berperan memastikan masyarakat siap diberdayakan dan diserap industri dalam setiap pembangunan kawasan,” ujarnya.
    Untuk mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM), Iftitah juga mengumumkan salah satu program unggulannya, yaitu Beasiswa Transmigrasi Patriot, yang akan dibuka pada 2026 untuk lulusan Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3).
    “Kalian punya potensi. Kementerian akan memasang radar untuk melihat siapa yang terbaik, yang bagus akan mendapat kesempatan lebih besar,” katanya.
    Menutup arahannya, Iftitah memberikan pesan motivasi mengenai pentingnya membangun karier sebagai perjalanan hidup, bukan sekadar jabatan.
    “Wisuda yang sebenarnya adalah saat kematian. Karier itu dibangun sampai akhir hayat. Karena itu, bermimpilah hidup seribu tahun punya semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” ucapnya.
    Kementrans menyatakan komitmennya mendukung program Magang Nasional sebagai bagian dari penguatan angkatan kerja Indonesia dan memperkenalkan arah baru transmigrasi berbasis transformasi kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNN: Peredaran Narkoba di Berlan Terstrukur, Pembayaran Pakai QRIS
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 November 2025

    BNN: Peredaran Narkoba di Berlan Terstrukur, Pembayaran Pakai QRIS Megapolitan 25 November 2025

    BNN: Peredaran Narkoba di Berlan Terstrukur, Pembayaran Pakai QRIS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap bahwa peredaran narkoba di Berlan, Matraman, Jakarta Timur, sangat terstruktur. 
    Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan
    BNN
    , Aldrin Marihot, menjelaskan transaksi
    narkoba
    menggunakan metode
    pembayaran QRIS
    .
    “Yang jelas sistem peredaran di sini cukup rapi ya, cukup rapi. Sampai mereka juga melakukan pembayaran dengan menggunakan ini (QRIS),” jelas Aldrin Marihot di Berlan, Selasa (25/11/2025).
    Ia menuturkan bandar narkoba menyediakan bungkusan kecil atau paket hemat sabu untuk dijual.
    “Jadi selain tadi ada (sabu) yang sudah berbentuk pahe atau paket hemat ini dan juga kita mendapatkan klip-klip plastik,” tutur Aldrin Marihot.
    Aldrin menambahkan, selain sabu, terdapat narkoba jenis ganja yang disita dari bandar berinisial N serta sejumlah pengedar lain di Berlan.
    “Baik itu barang bukti berupa sabu, dan ada ganja yang ada di dalam plastik, termasuk juga ini adalah disita dari salah satu bandar yang berinisial N,” ujar Aldrin Marihot.
    Sebanyak 24 pengedar dan satu bandar narkoba ditangkap oleh BNN.
    Sebelumnya, BNN menggerebek tempat
    peredaran narkoba
    di
    Kampung Berlan
    , Jalan Kesatrian, Matraman, Jakarta Timur, Selasa.
    Penggerebekan melibatkan 450 personel yang terdiri dari BNN, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, hingga POM TNI AD.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, terlihat sejumlah petugas BNN melakukan penyisiran di beberapa rumah dan menemukan sejumlah barang haram berupa sabu hingga ganja.
    Petugas BNN juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari barang haram yang disembunyikan di tempat-tempat yang sulit terlihat.
    Tak hanya itu, petugas terlihat menggeledah isi rumah yang disinyalir menjadi lokasi penyimpanan narkotika di wilayah tersebut.
    Selain itu, beberapa warga yang melintas turut dicegat untuk diperiksa guna memastikan apakah mereka membawa narkoba atau tidak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.