Author: Kompas.com

Wamenkum: Penyusunan Perpres dan PP Turunan KUHAP Baru Sudah 80 Persen Nasional 26 November 2025

Wamenkum: Penyusunan Perpres dan PP Turunan KUHAP Baru Sudah 80 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa penyusunan aturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sudah mencapai 80 persen.
Peraturan pelaksana
tersebut berbentuk satu peraturan presiden (Perpres) dan dua peraturan pemerintah (PP) yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
“
KUHAP baru
itu memberi perintah ada 25 item untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tapi bukan berarti ada 25 Peraturan Pemerintah. Nanti hanya ada tiga aturan turunan. Satu Perpres, dua PP,” ujar Edward di Gedung DPR RI, Rabu (26/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa Perpres yang dimaksud adalah Perpres tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi.
Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu memastikan penyusunannya sudah mendekati rampung.
“Itu sudah 80 persen tuh. Udah, udah ada,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Eddy, pemerintah juga tengah memfinalisasi PP tentang mekanisme
restorative justice
.
Menurut Edward, rancangan regulasi tersebut sudah pernah dibahas dalam bentuk RUU dan kini diarahkan menjadi PP.
“Itu juga sudah 80 persen karena sudah ada RUU-nya. Cuma RUU itu kita jadikan PP,” kata Eddy.
Adapun satu PP lainnya merupakan aturan pelaksanaan KUHAP secara keseluruhan yang akan mengakomodasi ketentuan normatif yang diamanatkan undang-undang.
Edward menekankan, pemerintah dapat mempercepat penyusunan aturan-aturan tersebut, karena sebagian norma sudah diberlakukan dalam bentuk regulasi teknis oleh lembaga penegak hukum.
“Yang merupakan perintah KUHAP itu sudah ada di dalam Peraturan Kapolri, ada dalam Peraturan Jaksa Agung, ada dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hanya tinggal dikompilasi. Dinaikkan ke PP,” tuturnya.
Kendati demikian, masih ada dua materi yang belum difinalisasi dan perlu pembahasan lebih lanjut bersama aparat penegak hukum terkait.
“Hanya ada dua materi yang sama sekali belum, belum, harus kita bahas. Yaitu adalah peraturan terkait denda damai oleh Kejaksaan, dan peraturan terkait plea bargaining. Dia hanya dua, dua substansi itu,” katanya.
Namun, Eddy optimistis seluruh aturan pelaksana dapat diterbitkan sesuai tenggat waktu pemberlakuan KUHAP baru.
“Jadi Insya Allah sebelum Januari 2026 sudah selesai,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 13:18
Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
“Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
“Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
“Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
reformasi Polri
melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
“Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 11:26
Dukung Penguatan Kompetensi SDM, Rubi Handojo Sambut 63 Peserta Magang Kemenaker di Jasa Raharja Nasional 26 November 2025

Dukung Penguatan Kompetensi SDM, Rubi Handojo Sambut 63 Peserta Magang Kemenaker di Jasa Raharja
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Suasana hangat terasa saat 63 lulusan baru perguruan tinggi berkumpul secara
hybrid
di Ruang AKHLAK, Kantor Pusat Jasa Raharja, Senin (24/112025).
Para peserta yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang pendidikan tersebut memulai hari pertama mereka sebagai bagian dari program
Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi
Tahun 2025.
Program itu merupakan inisiatif nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk membuka akses pengalaman kerja bagi para
fresh graduate
sekaligus menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah tahun 2025.
Jasa Raharja
berpartisipasi aktif dalam program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), mempersiapkan
lulusan baru
memasuki
dunia kerja
, serta memperluas peluang kesempatan kerja.
Pada penyelenggaraan
batch
I dan
batch
II 2025, terdapat 63 peserta yang dinyatakan lolos seleksi melalui platform maganghub.kemnaker.go.id.
Rangkaian program
batch
II telah dimulai sejak pendaftaran pada 6–14 November 2025, dilanjutkan dengan seleksi administrasi, wawancara perusahaan, hingga pengumuman peserta pada 20 November 2025.
Para peserta kemudian menjalani kegiatan
onboarding
secara
hybrid
sebelum mulai ditempatkan di berbagai unit kerja Jasa Raharja. Mereka akan menjalani masa pemagangan hingga 23 Mei 2026.
Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja
Rubi Handojo
hadir langsung menyambut peserta dan memberikan arahan pembuka.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa program ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran teknis, tetapi juga proses mengenal dunia kerja secara utuh.
“Siklus pertama dalam
talent journey
di Jasa Raharja adalah
attraction
, yaitu bagaimana menarik talenta untuk bergabung dan mengenal Jasa Raharja,” ujar Rubi.
Untuk itu, ia berpesan kepada para peserta magang agar tidak perlu merasa terbebani selama mengikuti program ini.
“Ikuti saja panduan yang diberikan oleh
Kemenaker
dan manfaatkan kesempatan untuk belajar di Jasa Raharja karena Anda bebas belajar apa saja di sini,” jelas Rubi.
Ia menambahkan, fokus utama peserta magang adalah belajar, mengenal budaya kerja, dan merasakan pengalaman bekerja yang sebenarnya.
“
Feel free
dan
happy
. Saya berharap dalam enam bulan ini Anda mendapatkan
insight
yang baik tentang Jasa Raharja yang bisa diterapkan saat Anda bekerja nanti,” ucap Rubi.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan Jasa Raharja dalam program pemagangan merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan talenta muda Indonesia.
Selain membuka akses pembelajaran di lingkungan kerja yang profesional, peserta juga diberikan kesempatan untuk memahami proses bisnis Jasa Raharja, mulai dari layanan publik, inovasi digital, hingga aspek tata kelola perusahaan.
Sebagai informasi, program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi berlandaskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih erat antara dunia usaha dan dunia pendidikan agar lulusan muda dapat memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.
Dengan dibukanya
batch
II program itu, Jasa Raharja berharap seluruh peserta mampu memanfaatkan pengalaman selama enam bulan untuk memperkuat kesiapan mereka memasuki pasar kerja.
Partisipasi perusahaan dalam program ini menjadi bagian dari kontribusi Jasa Raharja dalam mendukung pembangunan SDM nasional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 11:13
2 Kala Menhan Tolak Republik dalam Republik Saat Tinjau Bandara di Morowali Nasional

Kala Menhan Tolak Republik dalam Republik Saat Tinjau Bandara di Morowali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Saat itu di lokasi, simulasi pertahanan digelar oleh Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas).
Simulasi ini adalah latihan menangani pesawat asing atau gelap (
black flight
) yang melanggar wilayah kedaulatan udara.
Sehari setelahnya, masih ada lagi unjuk kekuatan militer di lokasi itu yang berupa penerjunan operasi perebutan dan pengamanan pangkalan udara atau OP3U oleh Yonko 466 Korpasgat, disusul Yonif 432 dan 433 Brigif Para Rider 3/TBS Kostrad.
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta—370 dan KRI Panah-625 juga tampil dalam simulasi operasi penyergapan dan penindakan maritim.
Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di objek vital.
“Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap objek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan,” kata Rico kepada
Kompas.com
, Selasa (25/11/2025).
“Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat.” ucapnya.
Menurut Rico, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Namun demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih rinci.
“Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” ucapnya.
Lantas, apakah bandara di kawasan Morowali itu adalah “bandara gelap”? Mungkinkah ada “bandara gelap” semacam itu?
“Dalam regulasi Tata Kebandarudaraan Nasional tidak ada kategori Bandara Tertutup. Kategori bandara hanya Bandara Khusus dan Bandara Umum, yang kemudian melayani rute domestik atau domestik & internasional,” kata Alvin.
Ia menyebutkan,
Bandara Morowali
sendiri merupakan bandara khusus, yang hanya melayani penerbangan milik pemilik bandara, penerbangan tidak berjadwal yang memiliki perjanjian dengan pengelola, serta pesawat negara.
Namun, Alvin menegaskan sistem penerbangan Indonesia sudah memiliki mekanisme berlapis yang membuat “penerbangan gelap” hampir mustahil terjadi.
Untuk pesawat berregistrasi asing, prosedurnya bahkan sangat ketat: Setiap penerbangan harus lebih dulu mengantongi
security clearance
yang diterbitkan bersama oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perhubungan.
Izin itu menjadi syarat untuk mendapatkan
flight approval
.
Tanpa keduanya, pesawat asing otomatis tidak akan dilayani oleh navigasi penerbangan dan akan dicegat oleh unsur TNI begitu memasuki wilayah udara Indonesia.
Untuk pesawat Indonesia, aturan dibedakan berdasarkan kapasitas.
Pesawat domestik berkapasitas di bawah 25 kursi cukup mengajukan
flight plan
tanpa perlu
flight approval
.
Namun, pesawat berkapasitas di atas 25 kursi wajib memiliki flight approval, izin rute, dan baru kemudian dapat mengajukan
flight plan
.
Alvin menegaskan bahwa seluruh bandara tetap berada dalam pengawasan negara.
Pengawasan operasional di lapangan dilakukan oleh Otoritas Bandara, sementara pengaturan dan pemantauan lalu lintas udara sepenuhnya ditangani AirNav Indonesia.
Bila sebuah bandara melayani penerbangan internasional, perangkat negara seperti imigrasi, bea cukai, dan karantina wajib hadir di sana.
Dengan mekanisme berlapis tersebut, Alvin menyebut peluang terjadinya penerbangan tidak tercatat nyaris mustahil.
“Pengawasan dan pelayanan penerbangan itu berlapis-lapis. Mustahil ada penerbangan gelap. Jika sampai terjadi penerbangan gelap, berarti semua instansi berhasil dibobol,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara soal pernyataan Menhan yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Kepada
Kompas.com
, ia menegaskan bahwa Komisi V akan mempelajari struktur operasi bandara khusus dan menjadwalkan kunjungan setelah masa reses.
“Kami sendiri belum pernah pergi ke bandara ini. Nanti kami akan cek langsung. Karena bandara ini statusnya bandara khusus. Itu ada aturannya,” kata Lasarus.
Bandara khusus diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai bandar udara yang hanya digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu, misalnya industri, tambang, atau perkebunan.
Status ini berbeda dengan bandara umum yang melayani publik. Karena fungsinya terbatas untuk internal perusahaan, bandara khusus tidak diwajibkan memiliki perangkat negara secara penuh seperti imigrasi, bea cukai, karantina, atau otoritas bandara yang menetap.
Negara hadir sebatas sebagai pemberi izin pembangunan dan izin operasi, serta melakukan audit keselamatan dan pengawasan berkala.
Meski demikian, UU tetap mengatur standar keselamatan, keamanan, dan operasional minimum yang harus dipenuhi bandara khusus.
Namun karena sifatnya bukan untuk layanan publik, pengelolaan sehari-hari, termasuk keamanan, fasilitas, hingga alur penumpang sepenuhnya berada di tangan pemilik bandara, umumnya perusahaan swasta.
Menurut Lasarus, operasional bandara khusus tetap harus memenuhi ketentuan hukum.
Ia sependapat dengan Menhan soal perlunya kehadiran negara.
“Saya sepakat dengan Pak Sjafri bahwa harus ada unsur perangkat negara di sana. Harus ada dong.” ucapnya.
Lasarus menuturkan bahwa baik pesawat domestik maupun asing yang turun dan terbang dari atau menuju bandara khusus tetap harus mengikuti mekanisme izin,
slot tim
e, dan
clearance
lintas kementerian.
Misalnya, izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
“Misalnya ada
private jet
dari China mau masuk situ, itu ada izin terbang,
slot time
dari Kemenhub. Ada
clearance
dari Kemenlu, ada
clearance
lagi dari Bea Cukai. Itu ada aturannya.” Kata Lasarus.
Lasarus membandingkan bandara khusus dengan terminal khusus (tersus) di sektor pelabuhan.
Dia bilang, pelabuhan khusus juga memiliki Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Di tersus itu kapal tidak boleh berlayar tanpa izin KSOP. KSOP itu unsur negara.” kata Lasarus.
Menurutnya, prinsip serupa harus berlaku di bandara khusus.
Keberadaan aparat seperti kepolisian dianggap bisa menjadi bentuk kehadiran negara.
“Harus ada unsur negara. Enggak bisa enggak ada unsur negara,” kata dia.
Ia menyatakan akan meminta penjelasan tuntas dari Kemenhub. Komisi V berencana meninjau Morowali pada masa sidang Januari.
“Karena ini juga mendapat perhatian publik dan kami melihat kalau sama sekali tidak ada pejabat negara di sana, jaminannya apa? Sejauh apa kemampuan kita mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.” kata Lasarus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 11:05
Ini Isi Surat Kerry Adrianto Anak Riza Chalid yang Ditulis di Rutan Salemba Nasional 26 November 2025

Ini Isi Surat Kerry Adrianto Anak Riza Chalid yang Ditulis di Rutan Salemba
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa yang juga putra dari Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza menuliskan sebuah surat dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta.
Dalam surat yang dituliskan di empat lembar kertas berwarna putih, Kerry menyampaikan isi hatinya selama menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero.
Salah satu poin dalam surat tersebut adalah bantahan Kerry yang terlibat dalam kasus korupsi. Ia mengaku seakan dicitrakan sebagai penjahat besar dalam kasus tersebut.
”
Saya bukan pejabat publik dan tidak pernah mengambil uang negara. Namun, saya dicitrakan sebagai penjahat besar, seakan saya adalah sumber masalah negeri. Di mana keadilan?
” tulis Kerry dalam surat tersebut.
Kerry turut menyampaikan pembelaan terhadap ayahnya,
Riza Chalid
, yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama.
Dalam tulisannya, Kerry menyinggung anggapan publik yang menuduh Riza sebagai aktor di balik demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang berujung kerusuhan di berbagai daerah.
”
Bukan hanya saya yang menjadi korban, ayah saya juga dituduh sebagai dalang dan mendanai demonstrasi ‘Bubarkan DPR’ Agustus lalu tanpa ada satu pun bukti. Ayah saya tidak mungkin melakukan hal tersebut
,” tulis Kerry.
Berikut isi surat dari Kerry yang ditulisnya di
Rutan Salemba
pada Senin (24/11/2025):
Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan kerendahan hati, izinkan saya menulis surat ini sebagai warga negara, pengusaha, suami, anak dan ayah, yang kini diperlakukan seolah musuh negara.
Saya bukan pejabat publik, dan tidak pernah mengambil uang negara. Nama saya dicitrakan sebagai penjahat besar, seakan saya adalah sumber masalah negeri. Di mana keadilan? Rumah saya digeledah.
Saya dibawa dan diperiksa tanpa didahului panggilan atau prosedur yang benar. Lalu, tiba-tiba ditahan sejak 25 Februari 2025. Hampir delapan bulan saya mendekam, menunggu kepastian hukum.
Selama penahanan, nama baik saya dihancurkan dan keluarga saya yang menanggung stigma. Mirisnya, tuduhan liar terus bergulir di ruang publik.
Bukan hanya saya yang menjadi korban, ayah saya juga dituduh sebagai dalang dan mendanai demonstrasi ‘Bubarkan DPR’ Agustus lalu tanpa ada satupun bukti.
Ayah saya tidak mungkin melakukan hal tersebut, ayah saya bahkan dijadikan tersangka, dituduh sebagai beneficial owner OTM, padahal namanya tidak tercatat dan tidak pernah terlibat di perusahaan.
Perlu saya tegaskan, fakta inti yang sering dipelintir. Saya tidak merugikan negara, tidak menjual beli minyak, apalagi mengoplos BBM secara ilegal. Bisnis saya hanyalah menyewakan tangki penyimpanan BBM kepada Pertamina.
Tuduhan kerugian negara Rp 285 triliun adalah fitnah keji. Angka ini tanpa dasar audit resmi dan tidak logis, sebab aktivitas saya justru membantu negara mengamankan cadangan energi.
Faktanya, kegiatan saya membantu negara menghemat dan memperkuat distribusi energi, dengan manfaat hingga Rp 145 miliar per bulan, terbukti di persidangan.
Terminal tangki BBM ini saya beli dengan menggunakan pinjaman bank, bukan warisan, dan sampai kini setelah lebih dari 10 tahun pinjaman bank OTM pun belum lunas. Jika tangki BBM saya bermasalah, mengapa masih digunakan oleh Pertamina? Mengapa saya dikorbankan?
Tribunnews.com Riza Chalid. Profil Riza Chalid. Riza Chalid siapa? Bisnis dan kekayaan Riza Chalid.
Saya juga difitnah bermain golf di Thailand dengan uang korupsi Rp 170 miliar. Padahal, saya tidak pernah bermain golf. Ini adalah pembunuhan karakter.
Saya masih dituduh merugikan negara Rp 285 triliun, padahal di dalam dakwaan saya dituduh merugikan negara atas penyewaan OTM senilai Rp 2,4 triliun dan ini adalah total nilai kontrak sewa nilai selama 10 tahun.
Selama 10 tahun periode kontrak ini, tangki BBM OTM dipakai secara maksimal dan memberikan manfaat kepada negara. Bagaimana bisa saya didakwa merugikan negara senilai kontrak sewa sedangkan tangki BBM saya dipakai dengan maksimal oleh Pertamina, bukan sebuah kontrak fiktif melainkan kontrak sah. Menurut berbagai dokumen resmi, yaitu BPKP dan KPK, sama sekali tidak ditemukan pelanggaran dalam kerja sama ini yang melanggar hukum.
Bahkan saksi Karen Agustiawan mantan dirut Pertamina menyatakan tidak tahu OTM dimiliki siapa. Saksi Hanung juga membantah pernah ditekan oleh ayah saya. Tapi framing tetap berjalan, opini tetap digoreng.
Terminal merak yang saya sewakan kepada Pertamina terbukti meningkatkan kapasitas stok BBM nasional, menekan biaya impor, menambah efisiensi distribusi. Ini manfaatnya nyata, bukan korupsi.
Semoga apa yang saya tulis dalam surat ini, terdengar oleh pemimpin negara kita. Saya tidak minta perlakuan istimewa atau pembebasan tanpa proses. Saya hanya memohon proses hukum yang adil, yang tidak didikte oleh fitnah, opini, atau kepentingan tersembunyi.
Biarkan keadilan berdiri di atas fakta, bukan gosip. Izinkan saya dan keluarga mendapatkan kembali hak kami sebagai warga negara yang dilindungi hukum.
Perjuangan ini demi martabat keluarga, dan tegaknya kebenaran. Saya memohon kepada teman-teman media untuk mengawal kasus saya secara obyektif. Jika bersalah, saya siap dihukum, tapi jika kebenaran berkata lain, tolong jangan biarkan saya dikriminalisasi.
Rutan Salemba, 24 November 2025

Muhamad Kerry Adrianto Riza
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 10:06
5 Negara Tetangga RI Goyah, 3.000 Gerai Makanan Bangkrut Internasional

Negara Tetangga RI Goyah, 3.000 Gerai Makanan Bangkrut
Penulis
SINGAPURA, KOMPAS.com
– Sepanjang 2024, lebih dari 3.000 gerai makanan dan minuman di Singapura berhenti beroperasi atau gulung tikar. Jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2005.
Fenomena ini mencerminkan tekanan berat yang dialami sektor kuliner “Negeri Singa”. Pelaku usaha menyebutkan, kenaikan biaya operasional dan lemahnya permintaan menjadi kombinasi yang semakin sulit untuk dihadapi.
Salah satu bisnis yang akan tutup dalam waktu dekat adalah Wine RVLT, bar anggur yang telah beroperasi hampir delapan tahun di Carpenter Street. Gerai ini akan ditutup setelah masa sewanya berakhir pada akhir tahun.
“Kami mengandalkan belas kasihan pemilik gedung. Kami tidak punya banyak kekuatan untuk bernegosiasi karena kami hanya mengelola satu lokasi,” ujar Ian Lim, Direktur sekaligus salah satu pendiri Wine RVLT, dikutip dari
CNA
.
Menurut Lim, kenaikan biaya operasional terjadi secara perlahan dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan harga jual tetap dipertahankan. Hal itu membuat model bisnis mereka tidak lagi berkelanjutan.
Dalam unggahan di Instagram, para pemilik menyebut penutupan Wine RVLT sebagai momen refleksi.
Mereka mempertanyakan apakah kualitas
makanan
mereka menurun, kurang kreatif, atau apakah layanan yang diberikan menjadi dingin dan tidak tulus.
“Sebagai operator, saya rasa kami masih berusaha memperbaiki diri, tetapi yah begitulah,” kata Lim.
Ini menunjukkan adanya pertumbuhan usaha baru, tetapi juga menciptakan persaingan yang makin sengit.
Presiden Asosiasi Restoran
Singapura
, Benjamin Boh, menyampaikan bahwa persaingan di sektor ini memang sangat ketat.
Di sisi lain, jumlah pelanggan yang tersedia justru semakin berkurang.
“Banyak warga Singapura kini lebih memilih ke Johor Bahru (Malaysia) untuk mendapatkan makanan lebih murah,” ujar Boh, seperti dikutip dari
The Straits Times
.
Menurutnya, tantangan lain datang dari biaya sewa yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, serta penerapan Model Upah Progresif yang menambah beban operasional. Ia juga menyoroti pentingnya sentuhan manusia dalam bisnis kuliner.
“Sentuhan manusia sangat penting dalam makanan dan minuman, dan teknologi hanya bisa berkembang sampai batas tertentu,” kata Boh.
Sementara itu, Profesor Madya Lau Kong Cheen dari Singapore University of Social Sciences menilai, banyak pelaku usaha kuliner masuk ke industri ini karena terdorong hasrat untuk menjadi bos, tanpa menyiapkan model bisnis yang matang.
“Mereka mungkin dibutakan oleh keinginan untuk menjalankan usaha sendiri, tetapi tidak merancang strategi jangka panjang yang menguntungkan,” ujarnya.
Lau menekankan pentingnya efisiensi operasional bagi bisnis yang ingin bertahan. Ia menyarankan agar pelaku usaha menjaga biaya sewa tidak melebihi 20 persen dari total pengeluaran, dan menerapkan otomatisasi untuk menghemat biaya tenaga kerja.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu terus mengembangkan pasar melalui strategi pemasaran yang efektif dan memperluas layanan ke sistem pesan antar makanan.
Sumber: Kompas.com (Penulis: Danur Lambang Pristiandaru | Editor: Danur Lambang Pristiandaru)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 10:00
3 Kapal Rumah Sakit TNI AL Siap Bertolak ke Gaza Nasional 26 November 2025

3 Kapal Rumah Sakit TNI AL Siap Bertolak ke Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengungkapkan bahwa matra laut siap mengirim Kapal Republik Indonesia (KRI) Rumah Sakit untuk pasukan perdamaian di Gaza.
“Pada prinsipnya ketiga KRI tersebut siap untuk dikirimkan dan melaksanakan operasi kemanusiaan,” jelas Tunggul saat dikonfirmasi, Selasa (25/11/2025).
Sejauh ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) mempunyai tiga KRI jenis Rumah Sakit.
“KRI dr Soeharso-990, KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991, dan KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992,” ungkap Tunggul.
Hanya saja, belum diketahui
KRI Rumah Sakit
mana yang hendak berangkat untuk operasi kemanusiaan ini.
Di sisi lain,
TNI AL
masih menyelesaikan para prajurit yang hendak bergabung dalam pasukan perdamaian
Gaza
.
“Untuk spesifikasi personel diprioritaskan dengan kualifikasi kesehatan serta konstruksi, guna melaksanakan rehabilitasi bagi masyarakat korban perang,” tegasnya.
TNI AL akan mengerahkan personel 25 persen dari 20.000 prajurit, yakni 5.000.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
“Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
“Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 08:47
Saat Presiden Turun Tangan di Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua Nasional 26 November 2025

Saat Presiden Turun Tangan di Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Nasib pilu menimpa seorang ibu bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia bersama bayi yang sedang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura, selama pergantian hari Senin–Rabu (16-19/11/2025) pekan lalu.
Kelahiran buah hati
Irene Sokoy
yang semestinya menjadi suka cita dan dinantikan oleh keluarga, justru menjadi duka.
Hal ini memicu keprihatinan banyak pihak, hingga membuat Presiden RI
Prabowo Subianto
turun tangan memerintahkan untuk melakukan audit layanan kesehatan.
Perintah audit dan perbaikan dari Prabowo itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
“Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
Menjalankan perintah Kepala Negara, Tito mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menuju Jayapura melakukan investasi terhadap peristiwa tersebut.
Tito pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
“Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” ujarnya.
Bukan hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
Senada dengan Tito, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Kemenkes telah mengirim tim untuk mengusut kasus meninggalnya ibu hamil di Papua.
“Sekarang kami sudah kirim tim, sudah sampai di sana, ya, untuk menganalisa masalahnya di mana,” kata Budi Gunadi usai agenda Sinergi dalam Menjaga Mutu dan Komperensi Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan, di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
Budi mengungkapkan, ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri agar segera menangani kasus tersebut sekaligus memperbaiki kualitas kesehatan di semua wilayahnya.
“Saya juga sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka. Tapi Pak Gubernur tuh niatnya baik, beliau ingin agar ini diperbaiki,” ujarnya.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan sanksi tegas kepada fasilitas kesehatan yang terbukti melalaikan kewajibannya.
“Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” kata Ben dalam kesempatan yang sama.
Ben menjelaskan kronologi Irene ditolak empat rumah sakit (RS) hingga akhirnya meninggal dunia berdasarkan hasil penelusuran sementara Kemenkes.
Saat Irene mendatangi rumah sakit pertama karena sudah mulai merasakan kontraksi, ternyata tidak ada dokter yang berjaga karena pada saat itu dokter sedang cuti.
“Kami sudah mendapatkan sedikit bahwa ada pelayanan, pasien datang ke rumah sakit pertama, dokternya sedang cuti, tidak ada, dirujuk lagi ke tempat kedua,” ujar Ben.
Ben menjelaskan bahwa Irene tidak bisa melahirkan normal atau pervaginam karena memiliki panggul yang kecil, sementara berat bayinya cukup besar.
“Berat badannya (bayi) itu sudah besar, pada waktu itu sudah disarankan bahwa pasien ini harus operasi, enggak bisa lahir pervaginam karena berat bayi lebih gede daripada panggulnya,” tutur Ben.
Berdasarkan hasil pengecekan itu, Irene berpindah lagi ke rumah sakit lain yang memiliki alat penanganan medis memadai.
“Nah itulah yang terjadi, waktu dia pindah lagi ke rumah sakit yang lainnya, terjadi gawat janin, akhirnya terjadi itu (meninggal),” tuturnya.
Ben mengakui bahwa akses fasilitas kesehatan di Papua belum memadai. Ia membandingkan standar waktu tempuh menuju sarana kesehatan antara Pulau Jawa dan di Papua.
“Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” katanya.
“Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben melanjutkan.
Irene Sokoy, meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua almarhum, menceritakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11/2025).
Keluarga akhirnya membawa Irene menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
Namun, kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat dan pembuatan surat rujukan pun sangat lambat.
“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.
Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
Ada empat rumah sakit yang menolak Irene, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, dan RS Dian Harapan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 07:38
7 Mahfud Kenang Saat Tokoh NU-Muhammadiyah Bersatu Gugat soal Tambang ke MK Nasional

Mahfud Kenang Saat Tokoh NU-Muhammadiyah Bersatu Gugat soal Tambang ke MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, bercerita kembali ketika para tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bersatu menggugat Undang-Undang pengelolaan Minyak dan Gas Nomor 22 Tahun 2001 ke MK.
Hal ini diungkapkan Mahfud dalam acara podcast Terus Terang di kanal Youtube pribadinya @MahfudMDOfficial, diunggah Selasa (25/11/2025).
Dalam podcast tersebut, dia teringat tokoh NU Kyai Hasyim Muzadi yang juga pernah menjadi Ketua Umum
PBNU
menjadi pemohon perkara uji materi UU
Migas
tersebut, bersama tokoh Islam lainnya, termasuk Professor Din Syamsuddin, yang pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah
.
“Mereka datang ke kantor saya (mengeluhkan) ‘Pak, pengelolaan tambang Migas ini Pak, korupsi di mana-mana, saya sudah lapor ke DPR enggak didengar, saya minta tolong
MK
yang memutus’,” kata Mahfud menirukan para pemohon perkara dengan nomor 36/PUU-X/2012.
Kedua tokoh organisasi terbesar umat Islam di Indonesia itu kompak datang dan disatukan oleh bentuk ketidakadilan pengelolaan migas yang saat itu dipegang oleh BP Migas.
Sehingga saat itu, MK yang diketuai oleh
Mahfud MD
memutuskan membubarkan BP Migas karena ada beragam bukti pengelolaan tambang di Indonesia penuh dengan korupsi.
“Antara pengatur dan pelaksana di lapangan itu sama. Yang mengevaluasi sama, korupsinya banyak sekali, sehingga BP Migas saya bubarkan,” ucapnya.
Dalam ikhtisar putusan MK nomor 36/PUU-X/2012 dijelaskan, ada 42 pemohon dalam perkara tersebut yang merupakan tokoh dan organisasi yang terafiliasi dengan umat Islam.
Pemohon pertama disebutkan adalah PP Muhammadiyah, kemudian ada juga Hizbut Tahrir Indonesia, Pusat Persatuan Umat Slam, Pusat Syarikat Islam Indonesia, dan Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam.
Sedangkan perwakilan NU diwakili perseorangan dari Kyai Achmad Hasyim Mizadi. Terlihat juga beberapa tokoh seperti Ali Mochtar Ngabalin, A.M Fatwa, Hendri Yosodiningrat, hingga Eggi Sudjana.
Mahfud bicara mengenai persatuan umat Islam yang menggugat UU Migas dalam konteks perpecahan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa hari ini.
Dia mengatakan, sebagai NU Kultural yang tak lagi tergabung dalam struktur organisasi tetap merasa peduli dengan wajah teras NU tersebut.
Diketahui, belakangan beredar surat risalah rapat harian pengurus Rais Syuriyah PBNU yang meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya.
Alasan yang tertera dalam surat itu memang jelas, berkaitan dengan pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU dan kehadiran pemateri yang terafiliasi zionisme Israel.
Namun sumber
Kompas.com
menyebut, alasan itu hanyalah permukaan, karena Gus Yahya sebelum menjabat sebagai Ketua PBNU pun sudah dikenal memiliki hubungan dengan petinggi Israel.
Sumber tersebut meyakini, hubungan Gus Yahya dengan petinggi Israel tak ada bedanya dengan Kyai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mencoba pendekatan berbeda untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Sebab itu, isu pengunduran diri lebih kuat dipicu oleh isu lain yang diyakini sebagai isu tambang.
Mahfud MD juga meyakini demikian. Dia menyebut, isu tambang menjadi pemantik percobaan pelengseran Gus Yahya.
“Apalagi isunya kan soal tambang, ya. Ada juga soal itu. Saya sudah bicara ke dalam, asal muasalnya soal pengelolaan tambang,” kata Mahfud dalam acara yang sama.
Mahfud mengatakan, ada dualisme pengelolaan izin tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU sehingga Ketua Umum PBNU Gus Yahya tak lagi sejalan dengan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Meskipun tak lagi terkait dengan NU Struktural, Mahfud berharap wajah depan ormas Islam terbesar di Indonesia ini bisa diselamatkan.
Kompleksitas masalah internal NU ini dinilai bisa berbahaya dan memberikan guncangan besar di kalangan umat Islam.
Pada ujungnya, negara akan merasakan gesekan yang terjadi dan akan menjadi kerugian besar.
“Saya tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi menurut saya sebaiknya diselesaikan,” kata Mahfud.
Hal senada juga disampaikan A’wan PBNU Kyai Abdul Muhaimin.
Dia mengatakan, tak seharusnya forum NU menyelesaikan masalah dengan alot dan gaduh di muka publik seperti saat ini.
Seharusnya, masalah internal PBNU bisa diselesaikan dengan cara yang seperti sering dikatakan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Saya kira di kalangan NU itu kan biasa gegeran (berdebat) tapi nanti kan hasilnya
ger-geran
(tertawa bersama), itu kan kata Gus Dur,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 07:13
8 ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur Regional

ASN Pemprov Jateng Wajib Pakai Sarung Tiap Jumat, Gus Yasin: Sudah Diterapkan, Itu Aturan Gubernur
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin buka suara mengenai aturan wajib berpakaian ala santri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap hari Jumat.
Aturan yang baru dikeluarkan Gubernur
Jawa Tengah
Ahmad Luthfi meminta agar setiap Jumat ASN laki-laki dianjurkan memakai bawahan sarung batik.
Yasin membenarkan aturan penggunaan sarung tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu.
“Itu kan aturan gubernur, sudah (diterapkan) kan, sejak berapa hari ya? Sejak dua minggu yang lalu apa ya? Seragamnya kita tetapkan hari Jumat pakai sarung,” ucap Yasin saat dijumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (25/11/2025).
Dia menuturkan kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran (SE)
Gubernur Jawa Tengah
Nomor B/800.1.12.5/83/2025 tertanggal 31 Oktober 2025 yang memuat aturan mengenai Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pemprov Jawa Tengah yang baru.
“Ketentuan khusus untuk penggunaan PDH khas Jawa Tengah bagi ASN pria dengan alternatif berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek warna putih dengan bawah sarung batik; atasan batik/lurik/tenun lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan sarung batik; pegawai pria dapat menggunakan peci, dan alasa kaki berupa sandal selop/sandal gunung/sepatu,” tulis SE tersebut.
Sementara itu, ditanya mengenai alasan penggunaan sarung bagi ASN pria setiap hari Jumat itu, Gus Yasin mengaku tak mengetahui karena aturan itu digagas oleh Gubernur Jateng.
“Alasan? Saya enggak tahu, tanya Pak Gub,” ujarnya.
Sebelumnya, aturan penggunaan sarung sempat menuai perdebatan di media sosial. Akun TikTok @awfuadi11 mengunggah video saat dirinya mengenakan sarung di hari Jumat.
“Per November 2025 ASN di Jawa Tengah wajib menggunakan sarung batik tiap hari Jumat,” tulisnya.
Sebagian warganet menilai aturan itu condong mengarah pada agama tertentu sehingga muncul banyak komentar yang menyampaikan ketidaksetujuannya.
“Seragam itu yg universal bukan mewakili sekelompok,” tulis akun @yoel007.
“Mungkin kalo dibawah kemenag ok, tp kalo yg di instansi negri kayaknya kok gimana gitu ya apa ga LEBH baik bawah ttp pake celana panjang,” tulis @wd9757.
“Kebijakan baru Gubernur Jateng menetapkan ASN pria memakai sarung batik tiap Jumat sebagai bagian dari ‘Pakaian Khas Jawa Tengah’. Langkah ini bernilai budaya, tapi warga menilai pemerintah semestinya memprioritaskan kebijakan yang lebih mendesak mulai dari kualitas layanan publik, pendidikan, hingga urusan ekonomi rakyat. Piye nek menurutmu cah?” tulis akun @heysemarang.
Dari ratusan komentar, sebagian besar mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut karena dianggap berlebihan dalam mengatur pakaian pegawai pemerintah yang kini identik dengan identitas muslim.
“Semua tidak muslim Pak, kalau memang mau mengenalkan budaya kan bisa pakai baju adat/batik. Dan masih ada hal-hal urgent lainnya yang harus Bapak urus,” tulis @intancwidya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 07:04