Author: Kompas.com

Lagi-lagi Mata Elang Beraksi di Depok, Paksa Setop Mobil dan Rampas STNK Megapolitan 14 Desember 2025

Lagi-lagi Mata Elang Beraksi di Depok, Paksa Setop Mobil dan Rampas STNK
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Sejumlah pria yang diduga
debt collector
atau mata elang menyetop pengemudi mobil di Jalan Juanda, Kota Depok, Sabtu (13/12/2025) sore.
Insiden tersebut terekam kamera warga dan beredar luas di media sosial lewat akun @jabodetabek24info.
Dalam rekaman video, terlihat situasi tegang saat pengemudi mobil berusaha mempertahankan kendaraannya.
“Turun kamu!” kata salah seorang pria.
Salah seorang pria kemudian tampak menendang bagian bodi mobil tersebut.
“Wah, saya enggak terima ini, saya enggak terima,” ujar seorang pria di kursi penumpang.
Dalam unggahan juga dinarasikan, pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Selain itu, STNK kendaraan dirampas dan kunci mobil dirusak.
Saat peristiwa berlangsung, pengemudi mobil tidak sendirian di dalam kendaraan.
“Saat kejadian, pengemudi membawa anak kecil dan istri yang tengah hamil 8 bulan,” bunyi penjelasan di unggahan itu.
Saat dikonfirmasi, Kasubag Humas Polres Metro
Depok
AKP Made Budi membenarkan adanya insiden tersebut.
Ia menuturkan, peristiwa itu bermula saat korban sedang melintas di kawasan Depok menggunakan mobil milik rekannya.
“Korban sedang diperjalanan dari arah Jalan Raya Bogor menuju Jalan Margonda Raya mengendarai mobil Mazda 2 warna merah milik teman korban,” kata Made saat dihubungi, Minggu (14/12/2025).
Sesaat setelahnya, korban dihentikan oleh pelaku di sekitar putaran balik dekat pusat perbelanjaan.
“Saat di putaran balik depan sebelum Mall Pesona Square, korban diberhentikan oleh orang tidak dikenal dan meneriaki korban dan meminta korban turun dari mobil,” ujar Made.
Saat ini, kedua orang pelaku telah ditangkap polisi.
“Dua pelaku sudah berhasil diamankan, inisial BEK dan DPK,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:40
Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra

Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Meski Sebelumnya Menuai Pro-Kontra
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan, Fadli Zon meluncurkan buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” di Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu (14/12/2025).
Dalam sambutannya,
Fadli Zon
menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional merupakan bagian penting dari upaya negara merawat memori kolektif bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia di tengah arus globalisasi.
“Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli dalam sambutannya, Minggu.
Fadli mengungkapkan bahwa pemerintah memfasilitasi para sejarawan untuk menulis buku sejarah.
“Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” ujar dia.
Menurut Fadli, hadirnya buku ini tidak terlepas dari dihidupkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan, yang sebelumnya sempat tidak ada.
Ia mengakui bahwa pembentukan kembali Direktorat Sejarah merupakan bagian dari perjuangan internal pemerintah saat pembentukan Kementerian Kebudayaan di era Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira inilah tugas dari Direktorat Sejarah untuk melahirkan buku-buku sejarah. Jadi sejarawan banyak kerjaannya ini selama ada Direktorat Sejarah ini,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Sepuluh jilid buku sejarah tersebut mencakup perjalanan panjang Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Fadli menegaskan bahwa buku sejarah ini bukan karya yang sempurna dan terbuka terhadap masukan serta kritik publik.
Ia menilai hal itu wajar sebagai perbedaan pendapat dalam negara demokrasi.
“Seringkali di mana berbagai tempat kita mengatakan sejarah itu penting, tetapi kita tahu di dalam proses penulisan ini cukup baik juga polemik. Ada yang minta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja,” kata Fadli.
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebut, penulisan ulang sejarah dibutuhkan karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa termasuk buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI).
Meski demikian, dia mengatakan, proyek yang tengah dikerjakannya tetap mengambil bahan dari buku-buku SNI, seperti yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984 dan dimutakhirkan datanya pada tahun 2008.
“Selama 26 tahun ini, Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, kami tidak menulis sejarah dari nol, namun melanjutkan apa yang tidak ditulis,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).
Bersamaan dengan itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
(AKSI) menolak penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah.
Alasannya, AKSI menilai proyek itu adalah sarana untuk merekayasa masa lalu dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:37
Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat Megapolitan 14 Desember 2025

Sampah Menggunung di Depan Puskesmas Serpong 1, Warga Keluhkan Bau Menyengat
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Tumpukan sampah terlihat memenuhi area pinggir jalan tepat di depan Puskesmas Serpong 1, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Minggu (14/12/2025).
Sampah didominasi limbah rumah tangga itu menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan pasien.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, sebagian sampah telah dibungkus menggunakan karung dan plastik.
Meskipun begitu, masih banyak sampah yang dibuang tanpa dibungkus, seperti sisa sayuran, kasur, dan bekas kotak sayuran.
Bau tidak sedap dari
tumpukan sampah
itu tercium hingga ke ruang pelayanan Puskesmas Serpong 1 yang diketahui merupakan aset milik Universitas Indonesia (UI).
Jarak antara tumpukan sampah dan ruang pelayanan sekitar 30 meter. Namun, bau tak sedap itu tetap tercium sehingga membuat warga, terutama pasien, merasa risih dan terganggu.
Warga bernama Annisa (28) mengatakan, bau sampah tersebut sangat mengganggu. Terlebih lokasinya berada di depan puskesmas yang seharusnya memiliki lingkungan bersih dan sehat.
“Kecium baunya. Ini kan puskesmas ya, harusnya kan baunya lebih segar. Tapi ini malah jadi bau sampah,” kata Annisa saat ditemui di lokasi, Minggu (14/12/2025).
Menurut dia, keberadaan tumpukan sampah di sekitar fasilitas kesehatan dinilai tidak pantas karena dapat mengganggu pasien yang datang.
Ia berharap, tumpukan sampah tersebut segera dibersihkan agar tidak terus mengganggu masyarakat maupun pasien yang berobat ke puskesmas.
“Harapannya ya semoga dibersihkan biar aromanya enggak menyengat sampai ke puskesmas,” ucap dia.
Sementara itu, pedagang tas dan sepatu di sekitar lokasi, Agus (45), mengatakan sampah tersebut sudah menumpuk selama sepekan dan belum juga diangkut.
“Ini sampah sudah ada kurang lebih tujuh hari,” kata Agus.
Baginya, bau tak sedap itu sangat mengganggu aktivitasnya yang berjarak sekitar 20 meter dari tumpukan sampah.
Terlebih, tumpukan sampah itu dapat berdampak pada kesehatan warga di sekitar.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah gangguan pernapasan serta keluhan pada kulit.
“Dampaknya sudah pasti ke pernapasan. Ini sudah agak sedikit enggak enak. Di tangan juga kadang terasa gatal-gatal. Tapi intinya baunya sudah menyengat banget,” kata Agus.
Oleh sebab itu, ia berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.
“Harapannya pemerintah kota Tangsel, artinya Pak Wali Kota, dinas terkait, ataupun Cipeucang, segera mengatasi dan mencari solusi supaya sampah ini tidak berserakan dan aromanya enggak terlalu menyengat,” ucap Agus.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengakui sampah di wilayahnya sempat tidak tertangani optimal dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi itu disebabkan oleh proses perbaikan dan penataan konstruksi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
“TPA Cipeucang sedang dalam tahap perbaikan dan penataan konstruksi dan timbunan sampahnya, sehingga memang dalam beberapa hari belakangan sampah tidak dapat masuk dulu,” ujar Benyamin Davnie saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu.
Adapun perbaikan saat ini difokuskan pada landfill 3 di TPA Cipeucang. Setelah proses tersebut rampung, area
landfill
kembali bisa menampung sampah dari seluruh wilayah Tangsel.
“Cipeucang
landfill
3 yang sedang dalam perbaikan dan mah bisa nampung sampah, bulan ini akan selesai perbaikannya,” jelas dia.
Meskipun begitu, Benyamin memastikan, pihaknya tetap mengupayakan solusi jangka pendek dengan mengajukan pemanfaatan fasilitas pengolahan sampah di luar daerah.
“PSEL sudah kita ajukan peminatannya dan masih menunggu tahap berikutnya dari KLH,” ucap Benyamin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:29
1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pemulangan sekitar 300 warga Jawa Barat yang saat ini berada di Aceh, yang terdampak bencana.
Ia mengatakan, bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilisasi warga agar dapat kembali ke Jawa Barat setelah proses pendataan selesai dilakukan.
“Ini saya bersama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat, dari Takengon dan sekitarnya,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Dedi, sebagian warga Jawa Barat di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk kepulangan mereka.
“Karena banyak antara warga itu yang tidak punya uang. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 100 keluarga ke daerah asal.
Ia juga mengingatkan warga Jawa Barat di Aceh agar tetap menjaga diri dan menghormati daerah tempat mereka berada.
“Untuk itu, jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat. Kemudian, dan tetap mencintai tanah Aceh. Kemudian dan Terima kasih, salam untuk semuanya,” pungkas Dedi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
memastikan proses pemulangan 47 warga Jabar yang terdampak banjir di Aceh segera rampung.
Mereka diterbangkan kembali ke Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) menuju kampung halaman masing-masing di Sukabumi dan Cirebon.
Selain memulangkan 47 warga itu, Dedi yang saat ini berada di Aceh mengalihkan fokus pada penyelamatan kelompok lain yang masih terisolasi di wilayah berbeda, terutama Aceh Tengah dan Aceh Utara.
Ia mengonfirmasi masih ada sekitar 25 warga Jabar yang terjebak di Takengon, Aceh Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:21
4 Rombongan Wisatawan Disandera dan Dipalak Rp 150.000, Pemkab Banyuwangi: Pelaku Bukan Pengelola Resmi Surabaya

Rombongan Wisatawan Disandera dan Dipalak Rp 150.000, Pemkab Banyuwangi: Pelaku Bukan Pengelola Resmi
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Pemalakan berujung penyanderaan bus rombongan wisatawan asal Surabaya terjadi di kawasan wisata Bangsring Underwater, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (13/12/2025).
Dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Taufik Rohman, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan satu pun praktik yang mencederai citra pariwisata Banyuwangi.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan tegas dalam komitmen menjaga keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan wisatawan.
“Begitu informasi kami terima, kami langsung melakukan koordinasi lintas sektor dengan Pokdarwis Bangsring, Kepala Desa, Camat dan Polsek Wongsorejo. Penanganan dilakukan cepat dan terukur,” kata Taufik, Minggu (14/12/2025).
Hasilnya, 2 oknum terduga pelaku langsung diamankan oleh Polsek Wongsorejo pada malam hari kejadian untuk dimintai keterangan.
Taufik memastikan, 2 oknum bernama Busahra (56) dan Joddy Soebiyanto (61) bukan bagian dari pengelola resmi maupun pelaku pariwisata di Bangsring, melainkan bertindak secara pribadi.
“Sebagai tanggung jawab moral dan komitmen pelayanan publik, Pemkab Banyuwangi menyatakan siap mengembalikan dana pungutan atau pemalakan yang telah diminta kepada bus wisatawan dimaksud,” tutur Taufik.
Sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pihak wisatawan atas ketidaknyamanan yang terjadi sebab bagi Banyuwangi, wisatawan adalah tamu kehormatan.
“Pemerintah hadir dan bertanggung jawab. Kami pastikan tidak ada wisatawan yang dirugikan,” tambahnya.
Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan, aparat kepolisian memberikan pembinaan tegas disertai surat pernyataan kepada para pelaku dengan peringatan keras bahwa jika kejadian serupa terulang, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atas peristiwa yang terjadi, Taufik menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi memberi jaminan keamanan wisata sebagai prioritas utama dan pengawasan destinasi akan diperketat.
Pemkab Banyuwangi akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan serta pengelola destinasi wisata agar keamanan terus diperkuat dan kenyamanan untuk wisatawan ditingkatkan.
Disbudpar Banyuwangi juga mengimbau seluruh pengelola destinasi wisata, kelompok sadar wisata, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar untuk bersatu menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan destinasi.
Hal ini demi memastikan Banyuwangi tetap menjadi daerah tujuan wisata yang aman, ramah, dan terpercaya.
“Pemkab Banyuwangi menegaskan, setiap tindakan yang merugikan wisatawan akan ditindak, hak wisatawan dipulihkan, dan keamanan destinasi dijamin,” kata dia.
Sebelumnya, Busahra dan Joddy melakukan pungutan liar kepada rombongan wisawatan asal Surabaya sebesar Rp 150.000 dengan dalih uang pengawalan.
Kepada polisi, Busahra juga mengaku bahwa ia melakukan pungli kepada 2 bus wisatawan pada hari yang sama.
Dari tangannya, polisi menyita barang bukti uang Rp 250.000 hasil dari tindakan pungli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:06
Polisi Keroyok Mata Elang di Kalibata, Kala Kuasa Penegakan Hukum Keluar Jalur Megapolitan 14 Desember 2025

Polisi Keroyok Mata Elang di Kalibata, Kala Kuasa Penegakan Hukum Keluar Jalur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kriminolog Havina Hasna menilai, pengeroyokan terhadap
debt collector
atau mata elang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh anggota kepolisian, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Havina menegaskan, tindakan kekerasan tersebut tidak bisa diposisikan sebagai bagian dari penegakan hukum.
Sebaliknya, peristiwa itu justru mencerminkan kejahatan yang dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjadi penjaga hukum.
“Ini dibaca sebagai
institutional deviance
atau
occupational crime,
kejahatan yang dilakukan oleh individu yang justru diberi mandat menjaga hukum,” kata Havina saat dihubungi, Minggu (14/12/2025).
Ia menjelaskan, polisi memang memiliki kewenangan sah atau legitimate power untuk menggunakan kekuatan dalam situasi tertentu.
Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara terbatas, proporsional, dan sesuai prosedur.
Menurut Havina, ketika kekuasaan itu digunakan di luar tugas dan aturan hukum, maka kekerasan yang terjadi tidak lagi bisa disebut sebagai penegakan hukum, melainkan tindak pidana.
“Ketika kekuasaan itu dipakai di luar konteks tugas dan prosedur, maka kekerasan berubah dari ‘penegakan hukum’ menjadi tindak pidana, bahkan lebih serius karena dilakukan oleh aparat negara,” ujar dia.
Havina juga menyoroti kegagalan para pelaku dalam menjaga batas antara emosi pribadi dan peran profesional sebagai aparat penegak hukum.
Dalam kasus ini, konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara prosedural justru berujung pada pengeroyokan hingga menimbulkan korban jiwa.
“Kegagalan ini sering muncul pada profesi berotoritas tinggi jika kontrol internal dan budaya reflektif lemah,” ujar dia.
Havina menyebut kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai
crime of the powerful.

Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuasaan dan berdampak lebih luas dibandingkan tindak kekerasan biasa.
Meski praktik penarikan kendaraan oleh debt collector kerap menuai kritik karena dianggap intimidatif dan sering dilakukan di luar prosedur, Havina menegaskan bahwa pelanggaran semacam itu tidak pernah bisa menjadi alasan pembenaran kekerasan fisik.
”
Debt collector
memang sering dikritik karena menarik kendaraan tanpa prosedur, intimidatif, dan abu-abu secara hukum perdata. Namun, pelanggaran administratif bukan berarti bisa melakukan justifikasi kekerasan fisik,” kata dia.
Ia mengingatkan, jika kekerasan terus dinormalisasi sebagai respons atas pelanggaran non-kekerasan, maka prinsip negara hukum akan tergerus.
“Jika setiap pelanggaran non-kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka negara hukum runtuh dan kekerasan menjadi alat penyelesaian konflik sosial,” ujar dia.
Sebelumnya, dua orang debt collector atau
mata elang
dilaporkan tewas setelah mengalami kekerasan di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Peristiwa tersebut terjadi saat kedua korban diduga menghentikan seorang pengendara sepeda motor di lokasi kejadian.
Situasi itu kemudian menarik perhatian sebuah mobil yang melaju tepat di belakang motor tersebut.
Lima orang penumpang mobil itu turun dan menghampiri lokasi untuk membela pengendara motor yang dihentikan.
“Nah, setelah diberhentiin, tiba-tiba pengguna mobil di belakangnya membantu,” ujar Kapolsek Pancoran Kompol Mansur saat dikonfirmasi, Kamis.
Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi menyebutkan, kelima orang tersebut kemudian melakukan pemukulan terhadap dua mata elang secara bersama-sama.
Kedua korban bahkan diseret ke sisi jalan sebelum akhirnya tidak sadarkan diri.
Akibat pengeroyokan tersebut, dua
debt collector
meninggal dunia.
Kematian kedua korban memicu reaksi dari kelompok sesama mata elang.
Mereka melampiaskan amarah dengan merusak dan membakar sejumlah lapak serta kios milik pedagang di sekitar lokasi kejadian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:03
Pramono Ungkap Alasan Proses Panjang Izin Bangun Gereja di Jakarta Megapolitan 14 Desember 2025

Pramono Ungkap Alasan Proses Panjang Izin Bangun Gereja di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penyebab banyaknya izin pembangunan gereja di Jakarta yang memakan waktu lama.
Ia mengakui perizinan untuk pendirian
gereja
di Ibu Kota sangat pelik dan harus diperbaiki.
“Ya, karena memang izinnya itu kan berjenjang dan pelik sekali. RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), nanti naik ke Gubernur, baru di ujungnya,” ujar Pramono usai meresmikan Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
“Dan ini prosesnya selalu panjang. Kalau ada yang tidak setuju, selalu kemudian tidak terproses. Dan itulah yang memang harus diperbaiki,” imbuh dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, rumitnya proses mendirikan gereja itu menjadi pekerja rumah bagi FKUB, pemerintah provinsi, dan masyarakat.
Pramono mencontohkan pengurusan izin untuk mendirikan Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa yang baru saja diresmikannya bisa memakan waktu 35 tahun.
“Mungkin pendetanya yang sekarang pada waktu itu masih anak-anak. Itulah realita yang ada di Jakarta,” ujar dia.
Meski begitu, Paramono tetap bersyukur Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa bisa selesai dibangun dan diresmikan.
Sebelumnya,
Pramono Anung
meminta agar izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta tidak boleh lagi ditahan-tahan apabila seluruh persyaratan sudah lengkap.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meresmikan renovasi Gedung Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).
“Dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) saya sudah sampaikan, enggak boleh lagi kalau persyaratannya itu sudah lengkap pembangunan rumah-rumah ibadah, rumah ibadah apa saja, ditahan-tahan, enggak boleh lagi,” ucap Pramono.
Sejak awal kepemimpinannya, dirinya berkomitmen untuk menjadi gubernur bagi seluruh umat beragama tanpa pengecualian.
“Berkali-kali saya menyampaikan, saya kalau jadi gubernur, maka saya akan menjadi gubernur bagi semua agama dan itu secara konsisten saya lakukan,” lanjut dia.
Pramono juga menginstruksikan jajarannya agar lebih teliti dalam memproses perizinan rumah ibadah.
“Saya bilang sama biro saya, untuk betul-betul dicermati. Karena bagi saya menjadi pemimpin bagi semua agama, semua umat itu lebih utama dan harus adil,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 15:53
Meluber hingga Jalan, Tumpukan Sampah di Kolong Flyover Ciputat Ditutup Terpal Megapolitan 14 Desember 2025

Meluber hingga Jalan, Tumpukan Sampah di Kolong Flyover Ciputat Ditutup Terpal
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Tumpukan sampah yang berjajar di wilayah Ciputat, tepatnya di kolong
flyover
Ciputat, ditutupi terpal pada Minggu (14/12/2025).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com,
beberapa terpal biru menutupi
tumpukan sampah
sepanjang sekitar 10 meter di trotoar kolong
flyover

Ciputat
.
Sebelum ditutup terpal, kondisi sampah di lokasi tersebut sudah meluber hingga separuh Jalan Ir. H. Juanda.
Kondisinya tampak berantakan, tidak tersusun rapi, dan bau menyengat terus tercium di sepanjang jalan itu.
Selain itu, air lindi bewarna hitam tampak mengalir keluar dari plastik sampah yang menumpuk di sana. Bahkan, banyak belatung yang bermunculan dari tumpukan sampah itu.
Meski kini kondisinya sudah ditutupi terpal, tetapi aroma tak sedap, air lindi, hingga belatung masih keluar dari tumpukan tersebut.
Pemilik warung makan yang berada tepat di seberang tumpukan sampah itu, Agus Warsojeniawan (57), mengatakan, penutupan tersebut baru dilakukan pagi hari tadi oleh pihak kecamatan dan kelurahan.
Meskipun begitu, dia tetap menyayangkan lantaran sampah tidak langsung diangkut.
“Ditutup saja, tapi sampahnya tidak diangkut,” ujar Agus saat ditemui
Kompas.com
di lokasi, Minggu (14/12/2025).
Agus sempat berbincang singkat dengan petugas terkait penutupan tumpukan sampah tersebut.
Namun, informasi yang ia terima hanya sebatas upaya menekan bau menyengat.
“Katanya cuma untuk mengurangi dampak bau,” kata dia.
Agus menyebut, keluhan warga sebenarnya sudah cukup banyak, bahkan telah ramai disampaikan melalui media sosial.
Meski demikian, Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di lokasi tersebut.
“Kita juga enggak tahu itu dari mana pembuangannya, siapa yang tanggung jawab. Enggak ada penjelasan,” ucap dia.
Sementara itu, Lurah Cipayung Dini Nurlianti mengatakan, penutupan dilakukan karena lokasi tersebut sama sekali tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah.
“Ini bukan tempat pembuangan sampah, ini jalanan. Sampahnya sudah makin melebar, bahkan tadi sempat menutup separuh jalan,” kata Dini saat ditemui
Kompas.com
di lokasi, Minggu.
Menurut Dini, sampah yang menumpuk di kolong flyover tersebut belum bisa diangkut lantaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang masih ditutup sementara.
“Sementara ini Cipeucang kan sedang ditutup. Kalau untuk diangkut, kita nunggu Cipeucang dulu baru nanti kita angkut,” jelas dia.
Tumpukan sampah di kolong Flyover Ciputat, kata Dini, disebut bukan berasal dari warganya, Kelurahan Cipayung.
Justru menurut dia, sebagian besar sampah dibuang oleh warga dari wilayah lain yang menganggap lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan.
“Yang buang ke sini itu dari mana-mana, datang naik motor dan langsung buang. Padahal ini bukan TPS,” jelas dia.
Oleh sebab itu, untuk menghindari warga yang buang sampah sembarangan, warga setempat diberdayakan untuk menjaga lokasi selama 24 jam agar tidak ada lagi pihak yang membuang sampah di kolong flyover.
“Semalam sampai subuh sudah ada yang jaga. Kita jagain terus sampai nanti pengangkutan, supaya enggak ada lagi yang buang sampah ke sini,” jelas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 15:06
Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, hampir sepenuhnya pulih usai banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Per Sabtu (13/12/2025), sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS atau 97,8 persen telah kembali beroperasi. Hal ini memungkinkan warga mengakses informasi darurat dan berkomunikasi dengan keluarga.
“Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, melansir keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
Meutya menyampaikan bahwa pemulihan jaringan menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana. Oleh karena itu,
Kemkomdigi
akan memastikan pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kemkomdigi menyalurkan bantuan berupa 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada 2.000 warga Kecamatan Sunggal.
“Selain bantuan barang, kami juga menyediakan posko bersama berupa media center serta posko layanan psikososial untuk memulihkan keceriaan anak-anak,” kata Meutya.
Kegiatan juga diisi dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Maulana dan diikuti masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah.
Meutya mengajak masyarakat untuk tetap saling peduli dan menguatkan.
“Setiap ada ujian pasti ada kemudahan. Karena itu kita semua harus saling bantu dan saling mendoakan,” ujar Meutya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 14:59
Terlibat dalam Transformasi Transmigrasi, Undip Kirim 285 Orang ke Kawasan Transmigrasi

Terlibat dalam Transformasi Transmigrasi, Undip Kirim 285 Orang ke Kawasan Transmigrasi
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Universitas Diponegoro (Undip) mengirimkan 285 orang yang terdiri dari dosen, alumni, dan mahasiswa dalam Program Ekspedisi Patriot yang digagas Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Dalam program tersebut,
Undip
bersama enam mitra perguruan tinggi lainnya mengirim 57 tim yang tersebar di 13 provinsi dan 35 kabupaten.
Program ini menjadi kesempatan bagi kampus yang terlibat untuk mengambil peran strategis mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini sejalan dengan jargon yang diusung Undip, yakni “Undip Bermartabat dan Bermanfaat untuk Masyarakat luas.”
Setiap tim terdiri dari empat orang anggota dan satu orang ketua. Mereka akan tinggal di kawasan
transmigrasi
bersama masyarakat selama tiga sampai empat bulan untuk memahami situasi lokal dan menghasilkan kajian akademis yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Program
Ekspedisi Patriot

Kementerian Transmigrasi
dilaksanakan untuk mengakselerasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Terintegrasi (KET) berbasis sumber daya manusia (SDM) unggul. Tujuannya, untuk mendorong pengembangan komoditas yang produktif, inklusif, dan berkemandirian secara ekonomi.
Hal ini sejalan dengan amanah untuk mencapai “Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi” dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).
Penanggung Jawab Program Transmigrasi Patriot
Universitas Diponegoro
, Wiwandari Handayani, menjelaskan bahwa selain memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengambil peran secara langsung bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.
Ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pilar ekonomi Indonesia.
Wiwandari menilai, program Transformasi Transmigrasi yang saat ini diusung Kementerian Transmigrasi telah menggeser terminologi “transmigrasi”.
Menurutnya, transmigrasi selama ini dipahami sebagai program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa yang sudah sangat padat ke luar Jawa.
“Melalui Program Ekspedisi Patriot, transmigrasi dapat dipahami sebagai program pengembangan yang lebih komprehensif untuk menciptakan simpul ekonomi baru di wilayah perdesaan dengan ditopang SDM berkualitas,” kata Wiwandari dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
Kehadiran Tim Ekspedisi Patriot (TEP), termasuk tim TEP Undip, tidak hanya menghasilkan kajian akademis yang lebih valid, tetapi juga pemahaman atas dinamika pemangku kepentingan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Pemahaman tersebut dapat menjembatani komunikasi instansi pemerintah dari berbagai sektor dan tingkatan yang selama ini cenderung bekerja sesuai kewenangan dan indikator kinerjanya masing-masing.
Nantinya, hasil inisiatif tersebut dapat membantu masyarakat menyuarakan kebutuhan dan gagasan-gagasannya secara terarah.
Sesuai visi untuk menebarkan manfaat dari hasil kajiannya, Undip telah menggelar tiga diskusi kelompok terarah (FGD) selama berada di lokasi. Diskusi ini telah menghasilkan rekomendasi konkrit kepada pemerintah. Bahkan, beberapa rekomendasi langsung diimplementasikan.
Misalnya, di Palolo, Sulawesi Tengah, tim Undip sukses mendorong pemindahan bantuan alat kesehatan ke lokasi yang lebih sesuai keinginan masyarakat.
Lalu, di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), tim Undip mengomunikasikan kebutuhan perbaikan jalan kepada Bappeda Provinsi NTT. Masukan ini telah disertakan ke dalam program pembangunan untuk segera dilaksanakan.
Kota Metro di Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh nyata bahwa konsistensi dan visi jangka panjang diperlukan untuk memastikan semangat transformasi transmigrasi dapat memberikan hasil nyata keberhasilan pembangunan.
Berawal sebagai daerah pemukiman yang didirikan pada masa kolonial Belanda, kota ini menjadi bagian dari strategi untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke Lampung.
Kini, Metro telah memiliki banyak perkembangan. Bahkan, kota yang menjadi cikal bakal kawasan transmigrasi pertama di Indonesia ini tercatat memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,41. Angka ini menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Capaian ini tak lepas dari dukungan sektor ekonomi yang terus berkembang secara dinamis.
Dengan dukungan teknologi dan konektivitas yang lebih baik ketimbang masa awal pemerintah Indonesia memulai program transmigrasi, transformasi yang memerlukan lebih dari lima dasawarsa di Metro dapat dipercepat beberapa kali lipat.
Capaian ini menginspirasi penciptaan hal serupa di luar Pulau Jawa. Gerakan ini tidak akan menjadi apa-apa jika hanya mengharapkan hasil yang instan.
Dari kesuksesan tersebut, setidaknya terdapat pembelajaran dapat dipetik, yakni pembangunan kawasan transmigrasi yang berpusat pada pembangunan manusia memerlukan proses dan harus dijalani dengan penuh ketekunan.
Selain itu, prinsip keadilan perlu ditempatkan sebagai kunci dalam pelaksanaannya. Pasalnya, ruang untuk berkembang merupakan hak untuk setiap orang.
Selain itu, warga lokal juga perlu diberikan kesempatan yang sama dengan pendatang di kawasan transmigrasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 14:47