Mengintip Rumah Ayah Tiri Alvaro: Gelap, Tertutup, dan Sepi Aktivitas
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Rumah ayah tiri Alvaro, Alex Iskandar (49), di Perumahan Periuk Damai, Jalan Sejahtera 2, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, tampak gelap dan tertutup.
Pantauan Kompas.com pada Rabu (26/11/2025), menunjukkan rumah dua lantai berwarna biru-hijau itu tidak memperlihatkan aktivitas apa pun.
Bagian depan rumah terlihat gelap dan seluruh sisi tampak tertutup.
Pagar berwarna biru ditutup rapat menggunakan serat fiber plastik dan dua tirai bambu, sehingga bagian dalam rumah sama sekali tidak terlihat.
Kesan tertutup semakin kuat dengan keberadaan kanopi yang menutupi teras depan. Pada pagar, terpasang garis polisi yang membentang melintang.
Di teras, hanya ada satu kursi bambu dan satu bangku plastik tepat di depan pintu masuk.
Dinding rumah menampilkan stiker kuning bergambar CCTV bertuliskan “Perhatian, tempat ini terpasang CCTV”.
Struktur rumah pun minim jendela; hanya terdapat satu jendela dan dua pintu—pintu utama kayu berwarna coklat serta satu pintu biru di area garasi.
Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Periuk, Kastiah (59), mengatakan bahwa Alex dikenal sebagai pribadi yang tertutup sejak menetap di lingkungan tersebut.
“Dia tinggal di sini sudah lebih dari 10 tahun nggak ada sosialisasi sama sekali dengan saya sama tetangganya,” ujar Kastiah saat ditemui Kompas.com.
Selama tinggal bersama istri pertamanya sejak 2013, hanya sang istri yang berinteraksi dengan warga.
Namun setelah berpisah pada 2021, sikap tertutup Alex dinilai semakin menjadi.
Ia tinggal seorang diri dan jarang terlihat berinteraksi dengan warga atau melapor soal perubahan data kependudukan.
“Dia itu kalau keluar ya cuma keluar, balik, masuk. Udah gitu aja tiap hari. Kita ngelihat dia itu sepintas saja,” kata dia.
Hal yang sama terjadi ketika Alex menikah dengan ibu Alvaro, Arumi, pada 2023.
Status pernikahan itu tidak dilaporkan langsung olehnya ke RT.
“Sudah nikah pun dia enggak ada lapor ke saya. Enggak pernah bilang apa-apa,” jelas Kastiah.
Akhirnya, pihak keluarga Alex, yakni adiknya, yang melaporkan perubahan tersebut.
Kastiah juga mengatakan, Alex beberapa kali tidak kooperatif dalam urusan kebersihan dan tata tertib lingkungan.
Ia kerap tidak membuka pintu saat dimintai iuran kebersihan dan sering membuang sampah sembarangan.
“Buang sampah itu selalu berserakan di depan rumahnya. Kalau bersihin rumput, dia enggak mau ngebuang, digeletakin di jalan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/11/26/6926f6412cb77.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mengintip Rumah Ayah Tiri Alvaro: Gelap, Tertutup, dan Sepi Aktivitas Megapolitan 26 November 2025
-
/data/photo/2025/10/31/690473bdcc01f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan Megapolitan 26 November 2025
Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga Jakarta Garden City (JGC) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka alami selama uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Desakan itu disampaikan Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, Wahyu Andre, seusai mengikuti audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI.
“Masih ada (rekomendasi yang terlewat). Terkait kompensasi dan ganti kerugian akibat dampak uji coba
RDF Rorotan
beberapa kali,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi
Kompas.com
pada Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah warga mengalami kerugian nyata selama proses uji coba berlangsung.
Kerugian itu mencakup biaya berobat ke dokter, kebutuhan mengungsi sementara ke rumah kerabat, hingga penurunan harga rumah yang dinilai warga dipicu oleh keberadaan fasilitas RDF.
Wahyu mengatakan, isu kompensasi tersebut akan dibawa dalam audiensi lanjutan antara warga JGC dan Fraksi PSI di DPRD
DKI Jakarta
pada 2 Desember mendatang.
“Tanggal 2 Desember nanti kami juga akan beraudiensi dengan Fraksi PSI di DPRD DKI. Iya baru PSI (yang setuju),” ungkapnya.
Warga juga berharap pertemuan di DPRD DKI nanti dapat menghadirkan Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur Rano Karno agar aspirasi warga bisa didengar langsung.
“Kami sudah menyampaikan melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ucap Wahyu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926ea8e95f2d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres Nasional 26 November 2025
Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan kawan-kawannya.
“Sampai saat ini
KPK
masih menunggu surat keputusan
rehabilitasi
dari Presiden,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Budi menjelaskan salinan Keppres terkait rehabilitasi itu akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK untuk menindaklanjuti rehabilitasi tersebut.
“Sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Budi memastikan KPK akan mengumumkan jika sudah menerima salinan Keppres tersebut.
“Nanti akan kami infokan kembali jika kami sudah mendapatkan surat tersebut. Tentu ketika KPK sudah menerima, kami akan memproses,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero),
Ira Puspadewi
.
Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus
korupsi
di ASDP yang menjerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi.
“Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.
Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 8,5 tahun penjara.
Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP.
Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.
Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono juga divonis bersalah dalam perkara yang sama.
Keduanya masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara.
Perbuatan ketiga terdakwa ini diyakini telah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926eca957747.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah Nasional 26 November 2025
Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi
mendagri
dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Di bawah kepemimpinan Tito, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota.
Selain itu, Tito dinilai juga berperan aktif memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Hasilnya
Perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Dalam acara penyerahan penghargaan, Tito memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani
pengendalian inflasi
dan pertumbuhan ekonomi secara simultan.
Ia menjelaskan, Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022.
Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara
year-on-year
(YoY) tercatat sebesar 2,86 persen.
Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga
Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala.
Melalui pertemuan rutin, Tito dan jajarannya menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.
“Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kami minta untuk dijaga, yang rendah kami dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.
Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan.
Tito menjelaskan, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.
Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.
“Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, Tito menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan.
Ia menilai, pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926e0d4baf32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025
Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
DPR
RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
RDF Rorotan
karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
“Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
uji coba RDF
kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
“Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
dampak kesehatan
dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
“Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
“Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
sampah
per hari.
Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
“Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/18/6852b5dba4d8b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan Megapolitan 26 November 2025
Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen mengatakan, penetapan tarif untuk rute Kelapa Gading–Manggarai akan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Hal itu disampaikannya seiring rencana integrasi
LRT Jakarta
hingga Stasiun
Manggarai
yang ditargetkan mulai beroperasi tahun depan.
“Terkait dengan penetapan tarif ini mempunyai mekanisme sendiri yang akan ditempuh oleh pemerintah provinsi Jakarta melalui organisasi perangkat daerah terkait khususnya Dinas Perhubungan,” ujar Roberto dalam sesi media briefing di Stasiun LRT Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading
, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
Roberto menjelaskan bahwa PT LRT Jakarta saat ini berperan sebagai operator moda berbasis rel tersebut, sementara penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Sampai saat ini kita (PT LRT Jakarta) hanya menyiapkan berbagai hal untuk mengoperasikan kereta ke depan,” kata Roberto.
Sebelumnya, Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar, menyampaikan bahwa waktu tempuh Kelapa Gading–Manggarai diperkirakan hanya 27–30 menit setelah pembangunan LRT fase 1B selesai.
“Perkiraan kami (waktu tempuh Kelapa Gading–Manggarai pakai LRT) sekitar 27 sampai dengan 30 menit,” ujar Ramdani di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Rabu.
Estimasi tersebut berasal dari perjalanan rute 1A (Kelapa Gading–Velodrome) sejauh 5,8 kilometer (km) yang ditempuh 13 menit, ditambah rute 1B (Velodrome–Manggarai) sepanjang 6,4 km.
Namun, angka itu masih harus dikonfirmasi melalui uji coba.
“Memang infrastruktur ini belum kita tes kan. Jadi nanti ada, kan pasti ada tanjakannya, ada kemudian kita lewatin Tol Wiyoto Wiyoni, ada Manggarai. Jadi memang kita perlu melakukan testing lagi untuk bisa menentukan exact time-nya, waktu tempuhnya berapa,” jelas Ramdani.
Ramdani menambahkan, nantinya LRT Jakarta akan terintegrasi dengan KRL Commuter Line dan Kereta Bandara setelah rute Velodrome–Manggarai beroperasi.
“Sebisa mungkin setiap stasiun LRT Jakarta yang kita bangun ini bisa berintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Di (halte) Transjakarta, kemudian juga nanti di Manggarai kita bisa berintegrasi dengan KRL commuterline dan juga KA Bandara,” tuturnya.
“Memang cita-citanya, salah satu tujuan dari proyek LRT Jakarta 1B ini menyambung kepada stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral,” lanjut Ramdani.
Hingga pekan kedua November 2025, progres fase 1B telah mencapai 80,57 persen. Jalur dibangun dari Velodrome menuju Jalan Pemuda, melintas kawasan Tol Wiyoto Wiyono, kemudian masuk ke Jalan Pramuka, Matraman, Jalan Tambak, dan berakhir di Manggarai.
“Jadi proyek LRT Jakarta 1B ini terbentang jaraknya 6,4 kilometer (km). Di sini merupakan perpanjangan dari LRT Jakarta 1A. Nantinya dengan adanya LRT Jakarta fase 1B ini, kita akan memiliki jarum layanan kurang lebih sekitar 12 km (total),” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926de71aad90.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen Nasional 26 November 2025
Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat struktural Kementerian Haji dan Umrah, di Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Dari pengamatan Kompas.com, prosesi pelantikan berlangsung khidmat karena digelar di dalam masjid, Gus Irfan lalu memandu sumpah atau janji yang diikuti oleh para pejabat.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian para pejabat membacakan sumpahnya, Rabu.
Para pejabat Kemenhaj RI yang dilantik hari ini berjanji akan menjalankan tugas dan jabatan mereka dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut mereka.
“Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela,” sambung sumpah tersebut.
Setelah mengucapkan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan di hadapan Gus Irfan dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak.
Salah satu pejabat eselon I yang dilantik adalah mantan “Raja” OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al-Rasyid yang didapuk sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah
Kementerian Haji dan Umrah
.
Dari eselon I, pejabat yang dilantik itu terdiri dari seorang sekretaris jenderal, empat orang direktur jenderal, satu orang inspektur jenderal, dan satu orang staf ahli.
Berikut nama-nama pejabat Eselon I Kementerian Haji dan Umrah yang baru dilantik:
1. Teguh Dwi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
2. Puji Raharjo sebagai Direktur Jenderal Bina Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
3. Laksamana Pertama TNI (purn) Ian Heriyawan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah
4. Reinard Zainal Efendi sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
5. Harun Ar-Rasyid sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
6. Mayor Jenderal TNI (purn) Dendi Suryadi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
7. Ramadhan Harisman sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Haji dan Umrah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/26/6926b61bb9de0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/26/6926e6869503e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/25/6925568e60f15.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)