Author: Kompas.com

  • Mengintip Rumah Ayah Tiri Alvaro: Gelap, Tertutup, dan Sepi Aktivitas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Mengintip Rumah Ayah Tiri Alvaro: Gelap, Tertutup, dan Sepi Aktivitas Megapolitan 26 November 2025

    Mengintip Rumah Ayah Tiri Alvaro: Gelap, Tertutup, dan Sepi Aktivitas
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Rumah ayah tiri Alvaro, Alex Iskandar (49), di Perumahan Periuk Damai, Jalan Sejahtera 2, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, tampak gelap dan tertutup.
    Pantauan Kompas.com pada Rabu (26/11/2025), menunjukkan rumah dua lantai berwarna biru-hijau itu tidak memperlihatkan aktivitas apa pun.
    Bagian depan rumah terlihat gelap dan seluruh sisi tampak tertutup.
    Pagar berwarna biru ditutup rapat menggunakan serat fiber plastik dan dua tirai bambu, sehingga bagian dalam rumah sama sekali tidak terlihat.
    Kesan tertutup semakin kuat dengan keberadaan kanopi yang menutupi teras depan. Pada pagar, terpasang garis polisi yang membentang melintang.
    Di teras, hanya ada satu kursi bambu dan satu bangku plastik tepat di depan pintu masuk.
    Dinding rumah menampilkan stiker kuning bergambar CCTV bertuliskan “Perhatian, tempat ini terpasang CCTV”.
    Struktur rumah pun minim jendela; hanya terdapat satu jendela dan dua pintu—pintu utama kayu berwarna coklat serta satu pintu biru di area garasi.
    Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Periuk, Kastiah (59), mengatakan bahwa Alex dikenal sebagai pribadi yang tertutup sejak menetap di lingkungan tersebut.
    “Dia tinggal di sini sudah lebih dari 10 tahun nggak ada sosialisasi sama sekali dengan saya sama tetangganya,” ujar Kastiah saat ditemui Kompas.com.
    Selama tinggal bersama istri pertamanya sejak 2013, hanya sang istri yang berinteraksi dengan warga.
    Namun setelah berpisah pada 2021, sikap tertutup Alex dinilai semakin menjadi.
    Ia tinggal seorang diri dan jarang terlihat berinteraksi dengan warga atau melapor soal perubahan data kependudukan.
    “Dia itu kalau keluar ya cuma keluar, balik, masuk. Udah gitu aja tiap hari. Kita ngelihat dia itu sepintas saja,” kata dia.
    Hal yang sama terjadi ketika Alex menikah dengan ibu Alvaro, Arumi, pada 2023.
    Status pernikahan itu tidak dilaporkan langsung olehnya ke RT.
    “Sudah nikah pun dia enggak ada lapor ke saya. Enggak pernah bilang apa-apa,” jelas Kastiah.
    Akhirnya, pihak keluarga Alex, yakni adiknya, yang melaporkan perubahan tersebut.
    Kastiah juga mengatakan, Alex beberapa kali tidak kooperatif dalam urusan kebersihan dan tata tertib lingkungan.
    Ia kerap tidak membuka pintu saat dimintai iuran kebersihan dan sering membuang sampah sembarangan.
    “Buang sampah itu selalu berserakan di depan rumahnya. Kalau bersihin rumput, dia enggak mau ngebuang, digeletakin di jalan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan Megapolitan 26 November 2025

    Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga Jakarta Garden City (JGC) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka alami selama uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
    Desakan itu disampaikan Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, Wahyu Andre, seusai mengikuti audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI.
    “Masih ada (rekomendasi yang terlewat). Terkait kompensasi dan ganti kerugian akibat dampak uji coba
    RDF Rorotan
    beberapa kali,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi 
    Kompas.com
    pada Rabu (26/11/2025).
    Ia menjelaskan, sejumlah warga mengalami kerugian nyata selama proses uji coba berlangsung.
    Kerugian itu mencakup biaya berobat ke dokter, kebutuhan mengungsi sementara ke rumah kerabat, hingga penurunan harga rumah yang dinilai warga dipicu oleh keberadaan fasilitas RDF.
    Wahyu mengatakan, isu kompensasi tersebut akan dibawa dalam audiensi lanjutan antara warga JGC dan Fraksi PSI di DPRD
    DKI Jakarta
    pada 2 Desember mendatang.
    “Tanggal 2 Desember nanti kami juga akan beraudiensi dengan Fraksi PSI di DPRD DKI. Iya baru PSI (yang setuju),” ungkapnya.
    Warga juga berharap pertemuan di DPRD DKI nanti dapat menghadirkan Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur Rano Karno agar aspirasi warga bisa didengar langsung.
    “Kami sudah menyampaikan melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ucap Wahyu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kamar Nurhadi Disabilitas di Bekasi Rutin Dibersihkan Keluarga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Kamar Nurhadi Disabilitas di Bekasi Rutin Dibersihkan Keluarga Megapolitan 26 November 2025

    Kamar Nurhadi Disabilitas di Bekasi Rutin Dibersihkan Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keluarga mengaku rutin membersihkan kamar Nurhadi (29), penyandang disabilitas di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
    Dalam unggahan akun X @ubiojol, terlihat
    Nurhadi
    terbaring di kasur di dalam kamar yang dipenuhi plastik-plastik diduga bungkus makanan.
    “Ya, kadang-kadang sama abangnya, kadang saudara, kalau buang sampah, ada di plastik, gitu, nggak buang,” ungkap Ibu
    Samsiyah
    saat ditemui, Rabu (26/11/2025).
    Samsiyah menyampaikan bahwa Nurhadi tidak tidur sendirian. Ada saudaranya yang menemani di dalam rumah, meski berada di ruangan berbeda.
    “Iya ada saudara di rumah situ, kan ada tiga petak, nah Nurhadi di tengah, si Bob (saudara) di depan ruang TV,” jelasnya.
    Samsiyah menuturkan bahwa saudaranya Bob juga kerap membersihkan kamar Nurhadi, mulai dari menyapu hingga mengepel agar tetap rapi dan bersih.
    “Untungnya ada dia mau rapi-rapi, kadang Nurhadi juga minta tolong, ‘Bob pel yak, tolong’, alhamdulillah sih,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Nurhadi mendadak viral setelah seorang pengemudi ojol mengunggah kondisinya ke platform X.
    Unggahan tersebut memantik simpati sekaligus pertanyaan publik mengenai perhatian pemerintah terhadap dirinya.
    Dalam unggahan akun X @ubiojol, Nurhadi disebut hidup sebatang kara. Nurhadi terlihat terbaring di kasur di dalam kamar yang dipenuhi plastik-plastik diduga bungkus makanan.
    Kondisi itu memicu reaksi warganet, termasuk mempertanyakan apakah Nurhadi benar-benar tidak mendapat dukungan dari keluarga maupun pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 November 2025

    Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres Nasional 26 November 2025

    Belum Bebaskan Ira Puspadewi dkk, KPK Masih Tunggu Keppres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan kawan-kawannya.
    “Sampai saat ini
    KPK
    masih menunggu surat keputusan
    rehabilitasi
    dari Presiden,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Budi menjelaskan salinan Keppres terkait rehabilitasi itu akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK untuk menindaklanjuti rehabilitasi tersebut.
    “Sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya,” ujarnya.
    Budi memastikan KPK akan mengumumkan jika sudah menerima salinan Keppres tersebut.
    “Nanti akan kami infokan kembali jika kami sudah mendapatkan surat tersebut. Tentu ketika KPK sudah menerima, kami akan memproses,” ucap dia.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero),
    Ira Puspadewi
    .
    Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus
    korupsi
    di ASDP yang menjerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi.
    “Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
    “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut,” imbuhnya.
    Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.
    Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.
    “Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
    Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 8,5 tahun penjara.
    Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP.
    Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.
    Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono juga divonis bersalah dalam perkara yang sama.
    Keduanya masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara.
    Perbuatan ketiga terdakwa ini diyakini telah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 November 2025

    Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah Nasional 26 November 2025

    Mendagri Tito Terima Penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. 
    Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi
    mendagri
    dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. 
    Di bawah kepemimpinan Tito, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
    Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota. 
    Selain itu, Tito dinilai juga berperan aktif memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Hasilnya 

    Perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
    Dalam acara penyerahan penghargaan, Tito memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani
    pengendalian inflasi
    dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. 
    Ia menjelaskan, Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022. 
    Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara
    year-on-year
    (YoY) tercatat sebesar 2,86 persen. 
    Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga
    Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala.
    Melalui pertemuan rutin, Tito dan jajarannya menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.
    “Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kami minta untuk dijaga, yang rendah kami dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.
    Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. 
    Tito menjelaskan, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.
    Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 
    Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.
    “Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
    Di sisi lain, Tito menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan. 
    Ia menilai, pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 
    Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
    “Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

    Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
    Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
    DPR
    RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
    Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
    RDF Rorotan
    karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
    “Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
    uji coba RDF
    kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu.
    Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
    Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
    Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
    Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
    “Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
    dampak kesehatan
    dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
    Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
    “Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
    Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
    “Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
    Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
    sampah
    per hari.
    Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
    “Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
    Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan Megapolitan 26 November 2025

    Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen mengatakan, penetapan tarif untuk rute Kelapa Gading–Manggarai akan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Hal itu disampaikannya seiring rencana integrasi
    LRT Jakarta
    hingga Stasiun
    Manggarai
    yang ditargetkan mulai beroperasi tahun depan.
    “Terkait dengan penetapan tarif ini mempunyai mekanisme sendiri yang akan ditempuh oleh pemerintah provinsi Jakarta melalui organisasi perangkat daerah terkait khususnya Dinas Perhubungan,” ujar Roberto dalam sesi media briefing di Stasiun LRT Pegangsaan Dua,
    Kelapa Gading
    , Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
    Roberto menjelaskan bahwa PT LRT Jakarta saat ini berperan sebagai operator moda berbasis rel tersebut, sementara penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
    “Sampai saat ini kita (PT LRT Jakarta) hanya menyiapkan berbagai hal untuk mengoperasikan kereta ke depan,” kata Roberto.
    Sebelumnya, Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar, menyampaikan bahwa waktu tempuh Kelapa Gading–Manggarai diperkirakan hanya 27–30 menit setelah pembangunan LRT fase 1B selesai.
    “Perkiraan kami (waktu tempuh Kelapa Gading–Manggarai pakai LRT) sekitar 27 sampai dengan 30 menit,” ujar Ramdani di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Rabu.
    Estimasi tersebut berasal dari perjalanan rute 1A (Kelapa Gading–Velodrome) sejauh 5,8 kilometer (km) yang ditempuh 13 menit, ditambah rute 1B (Velodrome–Manggarai) sepanjang 6,4 km.
    Namun, angka itu masih harus dikonfirmasi melalui uji coba.
    “Memang infrastruktur ini belum kita tes kan. Jadi nanti ada, kan pasti ada tanjakannya, ada kemudian kita lewatin Tol Wiyoto Wiyoni, ada Manggarai. Jadi memang kita perlu melakukan testing lagi untuk bisa menentukan exact time-nya, waktu tempuhnya berapa,” jelas Ramdani.
    Ramdani menambahkan, nantinya LRT Jakarta akan terintegrasi dengan KRL Commuter Line dan Kereta Bandara setelah rute Velodrome–Manggarai beroperasi.
    “Sebisa mungkin setiap stasiun LRT Jakarta yang kita bangun ini bisa berintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Di (halte) Transjakarta, kemudian juga nanti di Manggarai kita bisa berintegrasi dengan KRL commuterline dan juga KA Bandara,” tuturnya.
    “Memang cita-citanya, salah satu tujuan dari proyek LRT Jakarta 1B ini menyambung kepada stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral,” lanjut Ramdani.
    Hingga pekan kedua November 2025, progres fase 1B telah mencapai 80,57 persen. Jalur dibangun dari Velodrome menuju Jalan Pemuda, melintas kawasan Tol Wiyoto Wiyono, kemudian masuk ke Jalan Pramuka, Matraman, Jalan Tambak, dan berakhir di Manggarai.
    “Jadi proyek LRT Jakarta 1B ini terbentang jaraknya 6,4 kilometer (km). Di sini merupakan perpanjangan dari LRT Jakarta 1A. Nantinya dengan adanya LRT Jakarta fase 1B ini, kita akan memiliki jarum layanan kurang lebih sekitar 12 km (total),” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total Megapolitan 26 November 2025

    Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Proyek galian saluran di depan Mal Cinere menyebabkan satu dari dua jalur kendaraan di Jalan Raya Cinere, Kota Depok, ditutup sementara.
    Kapolsek
    Cinere
    Kompol Chairul Saleh mengatakan, pekerjaan galian yang berada di bawah pengawasan Dinas PUPR Kota
    Depok
    ini membuat akses dari arah Depok menuju Jakarta tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
    “Motor bisa lewat jalur yang dibongkar, sedangkan yang jalur sebelah digunakan dua jalur untuk mobil,” kata Chairul saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025) sore.
    Ia menjelaskan, pengalihan arus tersebut dilakukan setelah sempat muncul kendala kabel listrik bawah tanah, ditambah padatnya volume kendaraan di ruas jalan tersebut.
    Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga maksimal pertengahan Desember 2025.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, satu polisi lalu lintas tampak berjaga di seberang Lawson atau dekat Mal Cinere.
    Pada jalur dari Depok menuju Jakarta, terpampang tulisan “khusus kendaraan roda dua” yang mengarahkan pemotor melintas di sepetak jalan tepat di atas
    proyek galian
    .
    Sesekali, antrean pengendara motor terlihat menumpuk karena harus melaju bergantian di area sempit dekat galian.
    Seorang pengendara mobil bahkan sempat salah jalur.
    Saat hendak mendekati titik galian, ia tidak bisa melintas dan terpaksa memutar balik.
    Petugas kepolisian tampak mengatur arus kendaraan roda dua agar tetap aman melewati area tersebut.
    Sementara itu, untuk arus dari arah Jakarta menuju Depok, jalur diberlakukan menjadi dua lajur agar mobil dari Depok tetap memiliki ruang melintas.
    Selama pemantauan pukul 17.30–18.30 WIB, arus kendaraan terpantau ramai lancar tanpa kemacetan mengular.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 November 2025

    Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen Nasional 26 November 2025

    Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Harun Al-Rasyid Didapuk Jadi Dirjen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat struktural Kementerian Haji dan Umrah, di Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
    Dari pengamatan Kompas.com, prosesi pelantikan berlangsung khidmat karena digelar di dalam masjid, Gus Irfan lalu memandu sumpah atau janji yang diikuti oleh para pejabat.
    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian para pejabat membacakan sumpahnya, Rabu.
    Para pejabat Kemenhaj RI yang dilantik hari ini berjanji akan menjalankan tugas dan jabatan mereka dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut mereka.
    “Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela,” sambung sumpah tersebut.
    Setelah mengucapkan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan di hadapan Gus Irfan dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak.
    Salah satu pejabat eselon I yang dilantik adalah mantan “Raja” OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al-Rasyid yang didapuk sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah
    Kementerian Haji dan Umrah
    .
    Dari eselon I, pejabat yang dilantik itu terdiri dari seorang sekretaris jenderal, empat orang direktur jenderal, satu orang inspektur jenderal, dan satu orang staf ahli.
    Berikut nama-nama pejabat Eselon I Kementerian Haji dan Umrah yang baru dilantik:
    1. Teguh Dwi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
    2. Puji Raharjo sebagai Direktur Jenderal Bina Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
    3. Laksamana Pertama TNI (purn) Ian Heriyawan sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah
    4. Reinard Zainal Efendi sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
    5. Harun Ar-Rasyid sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah
    6. Mayor Jenderal TNI (purn) Dendi Suryadi sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah
    7. Ramadhan Harisman sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Haji dan Umrah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri Megapolitan 26 November 2025

    Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Warga di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Kemiri, Beji, Kota Depok, mengaku membayar iuran sekitar Rp 15.000-25.000 untuk membuang sampah di sana.
    Ketua RT 04 RW 15 Kelurahan Kemirimuka bernama Mansyur mengatakan, ia memperbolehkan warganya membayar iuran langsung ke petugas pengangkut sampah.
    Aktivitas yang berlangsung sejak 2022 ini dilakukan karena warga yang membuang sampah di sana sekitar 30 rumah.
    Dengan demikian, menurut dia, tidak terlalu banyak sampah yang dibuang.
    “Sampah kita enggak terlalu banyak. Jadi memang untuk iuran sampah kita suruh bayar masing-masing langsung ke petugas,” ucap Mansyur saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, dikutip Rabu (26/11/2025).
    Biasanya, pengangkut sampah yang datang ke lingkungan Mansyur juga sekaligus menarik iuran. Namun, besarannya diserahkan kepada warga.
    Sebab, pengurus lingkungan telah menyepakati untuk tidak melakukan pungutan atau iuran ke warga, baik itu sampah atau uang keamanan.
    “Jadi langsung antara warga ke pihak penarik sampah karena saya enggak mau ikut campur. Biar tukang sampah tahu sendiri siapa yang bisa kasih retribusi dan enggak,” ujar Mansyur.
    Meski demikian, nominal
    retribusi sampah
    yang dibayar tergantung kesediaan setiap warga.
    Sedangkan timbulan sampah warga RT 04 hanya sekitar satu gerobak tarik atau di bawah 100 kilogram untuk dua hari.
    Ketua RT 03 RW 15 Kelurahan Kemirimuka bernama Soenantio menambahkan, warga di lingkungannya membayar sekitar Rp 700.000 untuk mengangkut sampah dan Rp 200.000 ke pengelola TPS
    Pasar Kemiri
    setiap bulan.
    Iuran ini dilakukan rutin selama beberapa tahun terakhir terhadap warga RT 03 yang mencapai 60 KK.
    “Iuran ada tapi ini kecil, cuma Rp 15.000 sebulan untuk satu rumah. Itu saya bayar ke SDM yang angkut sampah,” kata Soenantio di lokasi.
    Menurut Soenantio, warga sempat melakukan negosiasi agar mereka tidak perlu membayar retribusi sebagai bentuk kompensasi keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungannya.
    Namun, negosiasi berlangsung alot sehingga warga tetap membayar retribusi sampah untuk bisa menggunakan
    TPS Pasar Kemiri
    .
    “Ya sampah buang pasti ke sana, kan dekatnya ke sana. Biasanya pakai gerobak yang kuning hitam milik DLHK Depok,” kata Soenantio.
    Sementara itu,
    Kompas.com
    telah mencoba menghubungi Kepala DLHK Depok Abdul Rahman untuk meminta konfirmasi soal retribusi sampah yang diterima dari TPS Pasar Kemiri.
    Hingga saat ini, belum mendapat respons.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) retribusi sampah di TPS Pasar Kemiri.
    Dugaan ini muncul berdasarkan informasi yang diterima Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat meninjau penumpukan sampah di TPS Pasar Kemiri, Senin (17/11/2025).
    Disebutkan, Pemkot Depok akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif di lingkungan warga sekitar TPS terlebih dahulu.
    “Saya juga minta ke pak Lurah untuk menindaklanjuti, mengumpulkan pengurus RW untuk berdiskusi. Jadi bagaimana pembuangan sampah (mereka)? Jangan-jangan dari RW sudah dipungut (retribusi),” ucap Chandra di lokasi, Senin.
    TPS Pasar Kemiri merupakan milik swasta dan dalam tanggung jawab pengelola pasar. Sampah yang diangkut ke sana hanya sampah pasar.
    “Retribusinya ke mana? Nah itu kan bisa dikatakan pungli kalau ada, pungli di bidang sampah. Akibatnya kayak begini, sampah enggak keurus (tidak terkontrol),” ujar Chandra.
    “Jadi yang tidak bayar retribusi juga buang sampahnya ke sini. Nah ini akan kita cek, akan kita dalami,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.