Komisi Reformasi Polri Kaji Usul Pembentukan Pengawas Eksternal Kepolisian yang Lebih Independen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Badrodin Haiti mengatakan, bakal mengkaji terkait usulan pembentukan lembaga pengawas eksternal Polri yang lebih independen dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Hal itu disampaikan Badrodin menanggapi usulan para pegiat lingkungan dalam audiensi yang dilakukan dengan Komisi Reformasi
Polri
di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
“Nanti kita bawa dalam diskusi, apakah nanti kita memang perlu perbaikan. Tapi, bagaimana cara perbaikannya itu melalui proses diskusi, tidak kita sendiri gitu. Karena kita komite, komite ini akan diskusikan semua nanti,” ujar Badrodin, dikutip dari
Antaranews
, Rabu.
Badrodin mengatakan, kritik terhadap
Kompolnas
yang dinilai tidak netral, tak hanya datang dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari kalangan pers yang menilai pengawasan eksternal kerap berpihak pada institusi
kepolisian
.
Menurut dia, masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi
Reformasi Polri
dalam merumuskan desain baru terhadap pengawasan eksternal Polri ke depan.
“Itu jadi masukan buat kita, bagaimana nanti desain Kompolnas ke depan. Itu salah satu poin yang memang perlu menjadi satu sorotan kita dalam perbaikan kinerja
polisi
ke depan,” katanya.
Audiensi
Komisi Reformasi Polri
dengan perwakilan pegiat lingkungan dihadiri Jimly Asshiddiqie, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, serta Nico Afinta yang mewakili Supratman Andi Agtas.
Dalam audiensi tersebut, Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen menyampaikan usulan membentuk badan pengawas eksternal Kepolisian yang independen. Sebab, Kompolnas saat ini dinilai tidak efektif untuk mengawasi polisi.
“Kita juga meminta supaya tim percepatan reformasi polisi ini juga tidak hanya mereformasi polisi secara institusional, tapi juga menyiapkan satu badan pengawas eksternal yang independen, imparsial, dan tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian,” ujar Teo usai audiensi di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Kemudian, lembaga pengawas eksternal tersebut juga diusulkan tak hanya berada di pusat, tetapi sampai ke daerah.
“Sehingga kemudian badan pengawas eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan,” kata Teo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/11/26/6926e05c9cdf2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi Reformasi Polri Kaji Usul Pembentukan Pengawas Eksternal Kepolisian yang Lebih Independen
-
/data/photo/2025/11/26/6926c86527f65.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bahlil Tak Masalah TNI Jaga Kilang Minyak: Daripada Disabotase
Bahlil Tak Masalah TNI Jaga Kilang Minyak: Daripada Disabotase
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak masalah dengan penugasan baru TNI dalam menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Bahlil, pengawalan dari aparat penegak hukum penting untuk mencegah pihak lain melakukan sabotase.
“Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan
TNI
, polisi, itu penting,” kata Bahlil, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menurut Bahlil, semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam mengamankan kepentingan bangsa.
“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ucap Bahlil.
Ia menegaskan, potensi ancaman dan sabotase perlu diminimalisasi agar tidak terjadi.
Maka itu, penjagaan dari TNI diperlukan.
“Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, TNI AD akan ditugaskan untuk menjaga seluruh
kilang minyak
BUMN.
Sjafrie mengatakan, kilang minyak milik BUMN merupakan industri strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara.
“Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie, dalam jumpa pers usai rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan, penugasan tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata Sjafrie.
“Untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6927068fa3612.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran Surabaya 26 November 2025
Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Potensi dosen menjadi pelaku kekerasan seksual (KS) dengan posisi kuasa yang kuat membuat kampus-kampus di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan aman.
Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember menjadi salah satu kampus yang secara terbuka mengakui rekam jejak kelam masa lalu ketika masih bernama IKIP PGRI Jember.
Kampus swasta tersebut lantas berupaya keras memperbaiki budaya lama melalui
sosialisasi pencegahankekerasan seksual
yang menyasar seluruh unsur civitas akademika, tak hanya mahasiswa tapi juga pimpinan hingga dosen.
Banyak perilaku kekerasan yang dinormalisasi bahkan tak dianggap sebagai KS, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk KS masih minim.
Ketua Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unipar, Fanatus Syamsiyah, mengatakan bahwa pengakuan atas masa lalu ini bukan untuk membuka luka lama.
Hal tersebut menjadi pengingat penting mengapa pencegahan harus menyeluruh dan tidak berhenti pada mahasiswa.
“Banyak orang menganggap cat calling atau menjawil tubuh mahasiswa itu bukan kekerasan, padahal itu jelas bentuk kekerasan,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).
Dikatakan, baru tahun ini pimpinan yayasan, rektorat, para dekan, kaprodi, seluruh dosen, serta tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan langsung soal KS di lingkungan kampus.
Fana menegaskan bahwa pencegahan tidak akan efektif jika hanya membidik mahasiswa, sebab struktur relasi kuasa di kampus membuat dosen dan pimpinan justru memiliki potensi lebih besar menjadi pelaku.
“Pimpinan dan dosen harus menjadi teladan, karena apa yang dilihat mahasiswa jauh lebih berdampak daripada teori,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak tindakan kekerasan yang dianggap wajar karena telah dinormalisasi sejak lama di lingkungan sosial maupun akademik.
Karena itu, menurutnya, seluruh civitas akademika wajib paham bentuk-bentuk kekerasan agar tidak ada lagi pembenaran atau dalih ketidaktahuan.
“Dengan sosialisasi ini, tidak ada lagi alasan tidak tahu,” kata Fanatus.
Dalam penanganan kasus, Unipar mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memungkinkan penerapan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan jabatan struktural, jika direkomendasikan oleh Satgas.
“Sebagus apa pun Satgasnya kalau tidak didukung keberpihakan pimpinan, sama saja percuma,” ucapnya.
Di luar sistem internal, Unipar juga menggandeng Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember serta LBH Jentera Perempuan Indonesia untuk pendampingan korban.
Kolaborasi ini memastikan korban dapat memilih jalur nonlitigasi maupun litigasi.
“Kami memastikan korban mendapatkan pendampingan sesuai keinginannya,” tutur Fana.
Sementara itu, dosen Prodi PAUD Unipar, Hendri Siswono, mengakui baru pertama kali mendapatkan pelatihan tentang KS.
Menurutnya, sosialisasi yang didapatkan membuka mata banyak dosen bahwa KS tidak selalu berbentuk kontak fisik, tetapi bisa juga melalui relasi kuasa, ancaman, hingga media sosial.
“Dengan sosialisasi ini kami jadi tahu apa saja yang termasuk kekerasan dan bagaimana menyikapinya,” kata Hendri.
Ia juga mengakui bahwa pengetahuannya tentang kekerasan nonfisik selama ini sangat terbatas.
“Cat calling itu apa, saya belum tahu,” ungkapnya.
Hendri menilai diseminasi informasi kepada dosen sangat penting karena dosen berinteraksi intens setiap hari dengan mahasiswa dan berpotensi menjadi pihak yang tidak hanya mencegah tetapi juga tanpa disadari jadi pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69270c3b6bbba.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Surabaya 26 November 2025
Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Kesal gaji dan pesangon tak kunjung dibayar hingga tujuh bulan, 14 eks karyawan Madiun Umbul Square (MUS) mengancam akan berkemah di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
Ancaman itu disampaikan 14 eks pekerja MUS setelah audiensi bersama Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025). Dari hasil audiensi itu tak ada kejelasan pembayaran
gaji dan pesangon
.
Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono yang mendampingi 14
eks karyawan
MUS menyatakan kekecewaannya terhadap respon DPRD Kabupaten Madiun.
Pasalnya saat bertatap muka dengan DPRD, para pekerja hanya diberikan janji tanpa adanya penyelesaian pembayaran gaji dan pesangon yang jelas.
“Kami tidak puas. Karyawan Umbul ini butuh kepastian kapan gaji dan pesangonnya dibayar. Bukan hanya janji. Setidaknya ada skema cicilan atau langkah nyata pembayaran hak buruh,” kata Aris.
Menurut Aris, selama tujuh bulan lamanya setelah diberhentikan, eks pekerja MUS yang merupakan perusahaan daerah tidak pernah mendapatkan pembayaran gaji dan pesangon.
Padahal masing-masing pekerja memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
Bagi Aris, para eks karyawan seperti dipingpong antara pengelola dan pemerintah daerah saat menuntut pembayaran gaji dan pesangon.
Bila tidak ada kejelasan hingga pekan depan, SBMR akan turun dengan masa yang lebih banyak lagi dan menggelar tenda untuk berkemah di DPRD dan Kantor Bupati.
“Kami akan pasang tenda di halaman DPRD dan Puspem (Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Madiun) sampai hak gaji dan pesangon itu dibayarkan. Untuk itu empat belas orang ini harus mendapatkan haknya,” jelas Aris.
Aris menilai sikap mengulur waktu terlihat dari pernyataan sejumlah pimpinan komisi yang masih meminta pekerja untuk bersabar.
Para anggota DRPD Kabupaten Madiun berdalih pembahasan akan diteruskan dengan pengurus
Madiun Umbul Square
dan pemerintah daerah.
Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Rudy Triswahono yang dimintai tanggapannya usai menemu 14 eks karyawan MUS enggan banyak bicara.
“Nanti-nanti… kita ngobrol sekalian, urusannya solusi dulu ya,” demikian ujar Rudy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69270d8cdc39f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog Surabaya 26 November 2025
9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak 3 koper, setelah menggeledah Kantor PT Widya Satria di Surabaya, Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat penyidik
KPK
mulai keluar dari kantor yang berada di Jalan Ketintang Permai, Jambangan, Surabaya, sekitar pukul 20.00 WIB.
Awalnya, seseorang pria tampak membawa dua koper berwarna hitam dan satu biru ketika keluar dari kantor kontraktor tersebut. Kemudian, beberapa penyidik KPK ikut meninggalkan lokasi.
“Penggeledahan mulai pukul 11.00 WIB sampai 20.00 WIB. Lihat data-data proyek di sana, di Ponorogo,” kata pemilik saham
PT Widya Satria
, Erlangga Satriagung, di kantornya, Rabu (26/11/2025).
Erlangga menyebut, petugas hanya melakukan penggeledahan di lantai satu bangunan. Sebab, hanya ruangan tersebut yang dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.
“(Penggeledahan di lantai) satu tadi, (lantai dua) enggak. Dilihat semua komputer sudah dilihat, kami menghormati beliau-beliau memeriksa, mudah-mudahan teliti itu pemeriksaannya,” ujarnya.
Sedangkan, kata dia, berkas yang dimasukkan ke dalam koper adalah yang berhubungan proyek pembangunan
Monumen Reog
. Kasus itu menyangkut kasus korupsi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
“(Barang bukti yang dibawa) ya berkas-berkas yang berkaitan dengan proyek (Monumen Reog) kan begitu. Yang lama itu kan apa kumpulin berkasnya,” ucapnya.
“Ya, itu berkas-berkas kontrak, berkas-berkas semuanya. Enggak masalah kan kami melayani mulai pagi sampai selesai pukul 20.00 WIB,” tambahnya.
Lebih lanjut, kata Erlangga, pihaknya hanya membangun Monumen Reog Ponorogo dalam proyek tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui perusahaan lain yang bangun di kompleks wisata itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/10/6911bdafb4acc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya Surabaya 26 November 2025
Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Terkadang, sosok guru tidak harus berbalut seragam atau bekerja di bawah atap bangunan sekolah megah.
Guru juga bukan hanya sosok dengan gelar pendidikan berlapis untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
Terkadang, guru juga dikenal di tengah-tengah kampung padat penduduk dengan ekonomi ke bawah dan kelompok terpinggirkan.
Itulah yang dilakukan
Frido Yoga
(39), pengajar sekaligus salah seorang pendiri
Sanggar PijarSurabaya
.
Tanpa bet seragam yang ternama, ia mengajarkan anak-anak yang tinggal di pinggiran rel kereta Jalan Tambak Mayor Utara, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
Padahal, mereka masih harus menumpang rumah warga dengan atap yang sering bocor dan banjir menggenang kala hujan. Tapi itu tak mematahkan semangat Frido untuk mencerdaskan generasi bangsa.
Sanggar Pijar merupakan sebuah lembaga belajar nonformal bagi anak-anak dari kalangan keluarga ekonomi bawah, anak yatim piatu, hingga kelompok marjinal.
Ia menuturkan, seringkali kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan karena Kawasan Tambak Mayor selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.
“Setiap banjir, sekolah-sekolah termasuk kegiatan sanggar terpaksa libur,” ungkapnya, saat dihubungi Kompas.com.
Selain mengganggu mobilitas, banjir juga meningkatkan potensi penyebaran penyakit karena air selokan dan sampah yang meluap.
“Masyarakat, terutamanya anak-anak, menjadi rawan terserang penyakit karena banyak sampah-sampah yang meluap terbawa arus air,” tutur dia.
Frido menceritakan mulanya saat masih bergabung dengan Serikat Buruh pada tahun 2020, dia diajak oleh seorang teman untuk membantu mengolah Sanggar Pijar.
“Awalnya cuma diminta untuk membantu, ya sebagai pengajar, kadang juga sebagai pengurus kalau ada acara-acara di sanggar,” jelas Frido saat dihubungi Kompas.com.
Ada sekitar enam orang, termasuk Frido sebagai pelopor pendirian sanggar tersebut.
Awalnya hanya berbentuk kelompok belajar kecil di kampung Tanjungsari Jaya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
Tujuannya, memberikan akses dan kesempatan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh pendidikan yang layak, serta mengembangkan bakat dan kemampuan mereka.
Meskipun kala itu pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sanggar tetap berlangsung sebisa mungkin.
“Jadi ya lumayan ribet juga sih, ada pembatas, pakai masker, tapi mau gimana lagi,” tuturnya.
Walaupun hanya beralaskan lapangan umum dan papan tulis sederhana, tidak menyurutkan semangat 20 siswa yang belajar di Sanggar Pijar.
“Jadi belajar kita memang biasanya di lapangan, kadang balai RT tapi tempatnya terlalu sempit dengan jumlah anak yang semakin banyak,” ujarnya.
Karena kurangnya fasilitas yang memadai ditambah kondisi pandemi yang semakin buruk, memaksa Sanggar Pijar vakum pada tahun 2022 hingga Agustus 2024.
“Selama itu juga banyak teman-teman yang dari Serikat Buruh itu keluar, akhirnya sekarang saya yang menjadi koordinator meneruskan,” jelasnya.
Saat Sanggar Pijar aktif kembali, markas berpindah ke perkampungan di Jalan Tambak Mayor Utara, Surabaya.
Beruntungnya ada salah seorang warga sukarela mau meminjamkan rumahnya untuk tempat belajar Sanggar Pijar.
“Kan memang target kita masyarakat ekonomi bawah dan terbatas, kebetulan juga di sini ada warga yang secara sukarela mau menampung kami selama kegiatan belajar mengajar,” paparnya.
Kini, Sanggar Pijar semakin berkembang dan berlokasi di dua tempat yakni di Jalan Tambak Mayor Utara dan Pulo Wetan, Kecamatan Wonokromo dengan siswa berumur antara 7 hingga 13 tahun.
Kelasnya dimulai setiap hari Sabtu sekitar pukul 15.00-18.00 WIB.
“Kalau di Tambak Mayor ada sekitar 16 murid, kalau di Wonokromo sekitar 10 sampai 15 siswa,” sebutnya.
Pria yang bekerja sebagai ojek online (ojol) itu menerangkan, alasan dirinya tetap bertahan sebagai pekerja sosial karena kesadaran sosial yang didapatkannya sejak bergabung dengan Serikat Buruh.
“Dulu kan saya di Serikat Buruh juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, literasi dan isu HAM yang lingkupnya juga masyarakat kelas bawah,” terangnya.
Meski demikian, ia kerap kali harus mendapati kendala biaya untuk mengembangkan kegiatan sanggar.
“Kadang mau gak mau kita harus rogoh dari kantong sendiri, tapi kalau sekarang kita biasanya ada kas dari anak-anak seikhlasnya itu digunakan untuk beli buku, spidol, pensil mereka,” jelasnya.
Terlepas dari itu, Frido merasa senang setiap kali melihat perkembangan diri para muridnya.
“Ada yang dulu salah satu anak awalnya takut sampai nangis dengan matematika, tapi sekarang sudah mulai berani,” ucapnya.
Ia berharap, ke depannya pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para pekerja sosial di Indonesia karena terdapat kontribusi dan dampak yang cukup besar kepada masyarakat.
“Termasuk saat pemerintah mencanangkan sekolah rakyat, menurut saya kenapa engga dari sanggar-sanggar pendidikan yang ada saja dikembangkan dulu,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/69270afdb07e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Eks Kadisdik Langkat Jadi Tersangka Korupsi "Smartboard" Rp 20 Miliar Medan 26 November 2025
Eks Kadisdik Langkat Jadi Tersangka Korupsi “Smartboard” Rp 20 Miliar
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Supriadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan
smartboard
senilai Rp 50 miliar pada tahun anggaran 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
Langkat
, Ika Lius Nardo, mengatakan Saiful selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan pengadaan
smartboard
sebanyak 312 unit, terdiri dari dua ratus unit untuk SD dan seratus dua belas unit untuk SMP dengan nilai anggaran Rp 49.916.000.000.
“Dia (Saiful) sebelumnya telah menentukan perusahaan yang akan terpilih untuk kegiatan pengadaan
smartboard
tersebut yaitu PT GEE dan PT GHN,” kata Ika kepada Kompas.com melalui saluran telepon, Rabu (26/11/2025).
Saiful kemudian mempercayakan pelaksanaan pengadaan tersebut kepada Supriadi. Supriadi mengunggah dokumen SIRUP dan menunjuk merek tertentu, yaitu Viewsonic.
Selain itu, Supriadi juga mendaftarkan akun E-Katalog atas nama Saiful menggunakan nomor miliknya. Setelah itu, ia melakukan klik pada E-Katalog untuk memilih PT GEE dan PT GHN, dengan barang berupa Viewsonic Viewboard spesifikasi VS18472 ukuran 75 inch Paket 3 seharga Rp 158.000.000 per unit.
“Proses pemesanannya terdapat beberapa kali negosiasi dengan pihak penyedia. Negosiasi hanya terjadi dalam satu hari. Negosiasi itu dilakukan agar seolah-olah tidak adanya persekongkolan,” ujar Ika.
Smartboard
kemudian dikirim ke sekolah SD dan SMP yang menjadi penerima bantuan. Namun, barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan diduga ada mark up harga dibandingkan harga pasar.
“Hal itu menimbulkan kerugian keuangan negara yang saat ini berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ditemukan kerugian sebesar ± Rp 20.000.000.000,” kata Ika.
Ika menyebutkan Saiful tidak ditahan karena masih menjalani penahanan dalam perkara lain di Rutan Kelas I Medan. Sementara Supriadi ditahan di Rutan Kelas I Medan sampai 15 Desember 2025.
“Saat ini penyidikan masih terus dikembangkan. Tak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” ucap Ika.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926f6412cb77.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kehidupan Ayah Tiri Alvaro di Tangerang Disebut Tertutup dan Misterius Megapolitan 26 November 2025
Kehidupan Ayah Tiri Alvaro di Tangerang Disebut Tertutup dan Misterius
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Ketua RT 01 RW 08 Kelurahan Periuk, Kastiah (59), mengungkapkan bahwa kehidupan ayah tiri Alvaro, Alex Iskandar (49), di lingkungan Perumahan Periuk Damai dikenal sangat tertutup dan jarang berbaur dengan warga.
“Dia tinggal di sini sudah lebih dari 10 tahun enggak ada sosialisasi sama sekali dengan saya sama tetangganya,” ujar Kastiah saat ditemui
Kompas.com
, Rabu (26/11/2025).
Kastiah menyebut Alex menempati rumah dua lantai itu sejak sekitar 2013 bersama istri pertamanya.
Beberapa tahun kemudian, Alex menjalin hubungan dengan ibu Alvaro, Arum, yang kini menjadi istrinya.
“Dia tinggal di sini dari sekitar 2013. Awalnya sama istri pertama. Terus selingkuh sama yang sekarang, ibunya Alvaro,” kata Kastiah.
Hubungan tersebut membuat Alex dan istri pertamanya berpisah pada 2021, sehingga Alex sempat tinggal sendirian.
Setelah berpisah pada empat tahun lalu itu, Alex disebut semakin jarang terlihat berinteraksi.
“Dia itu kalau keluar ya cuma keluar, balik, masuk. Udah gitu aja tiap hari. Kita ngelihat dia itu sepintas saja,” jelas Kastiah.
Selain itu, Alex tidak pernah melaporkan perubahan data kependudukan, termasuk saat menikah dengan Arumi pada 2023.
Status pernikahan itu justru diberitahukan melalui adik Alex yang tinggal di Tenjo.
“Sudah nikah pun dia enggak ada lapor ke saya. Enggak pernah bilang apa-apa,” kata Kastiah.
Alex juga disebut kurang kooperatif dalam urusan kebersihan lingkungan.
Ia beberapa kali tidak membuka pintu saat dimintai iuran kebersihan dan kerap membuang sampah sembarangan.
“Buang sampah itu selalu berserakan di depan rumahnya. Kalau bersihin rumput, dia enggak mau ngebuang, digeletakin di jalan,” ungkap Kastiah.
Untuk diketahui, Alex sebelumnya menculik lalu membunuh Alvaro.
Alex kemudian ditangkap dan ditetapkan tersangka sebelum akhirnya bunuh diri di di ruang konseling Polres Jakarta Selatan.
Adapun jasad Alvaro diduga dibuang di bawah Jembatan Cilalay, Tenjo, setelah bocah enam tahun itu dikabarkan hilang sejak Kamis (6/3/2025).
Polisi mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Alvaro karena ayah tirinya cemburu dengan sang istri yang dicurigai selingkuh selama bekerja di luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926e615562b1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Capai 80,57 Persen, Target Rampung 2026 Megapolitan 26 November 2025
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Capai 80,57 Persen, Target Rampung 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar mengatakan, proyek pembangunan LRT Jakarta fase 1B ditargetkan selesai secara keseluruhan pada Agustus 2026.
Pada pekan kedua November 2025, secara umum
pembangunan infrastruktur
LRT untuk rute Velodrome-Manggarai itu sudah mencapai 80,57 persen.
“Target penyelesaian proyek
LRT Jakarta
fase 1B, kita masih tetap menargetkan agar proyek ini selesai di Agustus 2026 rampung semuanya,” ujar Ramdani dalam sesi media briefing di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
Ia lantas merinci capaian 80,57 persen pembangunan infrastruktur LRT Jakarta yang dimaksud.
Pertama, untuk viaduct (jalur layang) yang melintasi sejumlah kawasan seperti Jalan Pramuka dan Matraman sudah mencapai 95,40 persen.
Lalu untuk Stasiun Rawamangun sudah 91,69 persen, Stasiun Pramuka BPKP 65,29 persen, Stasiun Matraman 65,89 persen dan Stasiun Manggarai 30,42 persen.
Menurut Ramdani, capaian realisasi pembangunan di Manggarai paling rendah karena kondisi lapangan yang sempit dan sulit.
Dari keseluruhan proses pembangunan fase 1B ini, ada tiga titik krusial yang menjadi perhatian yakni di Tol Wiyoto Wiyono, yang mana harus melakukan pembangunan di atas jalan tol.
“Yang kedua ada di Matraman, yang terakhir di Manggarai. Pada saat ini proses pekerjaannya alhamdulillah lancar di segmen Tol Wiyoto Wiyono ini,” tutur Ramdani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen mengungkapkan, LRT Jakarta rute 1B Velodrome Rawamangun–Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Roberto menyebutkan, ada 20 masinis baru yang telah direkrut untuk persiapan operasional LRT Jakarta rute 1B Velodrome Rawamangun–Manggarai.
“Kita mulai dari mempersiapkan hal-hal yang paling substansial dan membutuhkan waktu penyiapan yang paling lama. Salah satunya adalah mengenai SDM, khususnya masinis,” ujarnya.
“Untuk mengantisipasi rute (Velodrome ke) Manggarai yang nanti diharapkan beroperasi bulan Agustus tahun depan, sejak awal tahun ini LRT Jakarta sudah mulai melakukan rekrutmen masinis. Ada 20 orang masinis yang kemudian lolos dalam proses seleksi,” sambungnya.
Para masinis yang lolos seleksi itu telah mulai bekerja di kantor LRT Jabodebek sejak Juni 2025.
Roberto menjelaskan, 20 masinis baru tersebut akan melengkapi komposisi masinis LRT Jakarta yang sudah ada saat ini.
Selain itu, rekrutmen yang dilakukan lebih awal bertujuan untuk mempersiapkan kompetensi teknis dan pencapaian jam operasional minimum para masinis baru.
Menurut Roberto, dibutuhkan pencapaian jam operasional agar masinis baru bisa menjadi pengemudi utama.
“Seorang masinis tidak seperti sopir angkot atau bus yang setelah punya SIM bisa langsung mengemudi. Seorang masinis membutuhkan jam minimum sebelum bisa menjadi pengemudi utama. Ada ribuan jam teknis yang harus dilalui,” jelas Roberto.
Sebagai informasi, operasional LRT Jakarta berbeda dengan LRT Jabodebek yang saat ini sudah secara otomatis atau tanpa masinis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/26/692706abe7289.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)