Author: Kompas.com

  • Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Ijazah Jokowi Diuji di Laboratorium Forensik Independen
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Ijazah Jokowi Diuji di Laboratorium Forensik Independen Megapolitan 27 November 2025

    Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Ijazah Jokowi Diuji di Laboratorium Forensik Independen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum Roy Suryo meminta agar dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diuji di laboratorium forensik independen.
    Kuasa hukum
    , Abdul Ghafur Sangadji mengatakan pemeriksaan
    ijazah Jokowi
    di
    laboratorium independen
    sebagai pembanding hasil dari laboratorium forensik Polda Metro Jaya.
    “Jadi hasil pertemuan kami tim kuasa hukum tadi malam memutuskan terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya, kami meminta agar bisa dilakukan uji forensik secara pembanding,” tutur Abdul Ghafur Sangadji kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (27/11/2025).
    Namun Sangadji tidak menyebut nama laboratorium forensik independen yang bakal diminta untuk menguji ijazah Jokowi.
    “Ada satu laboratorium dari satu universitas terkenal di Indonesia yang akan kami minta kepada Polda Metro Jaya supaya dilakukan uji forensik secara pembanding,” ujar dia.
    Sementara kuasa hukum lain, Khozinudin menjelaskan alasan ijazah Jokowi harus diuji di laboratorium forensik independen karena untuk mengetahui keasliannya.
    “Pertama, untuk memeriksa substansi, apakah ijazah itu benar-benar otentik atau tidak otentik ya, bukan sekedar identik atau tidak identik, otentik atau tidak otentik begitu,” ujar Khozinudin.
    “Yang kedua, kaitan dengan kredibilitas lembaga yang memberikan deklarasi otentik atau tidak otentik,” imbuh dia.
    Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai
    tersangka kasus
    tudingan ijazah palsu Jokowi.
    “Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Kapolda Metro Jaya, Arjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).
    Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma.
    “Berdasarkan hasil penyidikan kami bagi dalam dua kluster antara lain 5 tersangka klaster pertama yang terdiri atas RS, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua RS, RHS dan TT,” ujar Asep.
    Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP serta pasal-pasal dalam UU ITE, sedangkan klaster kedua dikenai kombinasi pasal serupa dengan tambahan Pasal 32 dan 35 juncto Pasal 48 dan 51 UU ITE.
    Asep menegaskan penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati melalui asistensi dan gelar perkara.
    “Penetapan dilakukan asistensi dan gelar perkara melibatkan ahli dan pengawas internal dan eksternal, ahli dilibatkan ahli pidana, ITE, sosiologi hukum dan bahasa,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga Akan Bawa Dokter Forensik Tandingan untuk Periksa Ulang Jasad Arya Daru
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Keluarga Akan Bawa Dokter Forensik Tandingan untuk Periksa Ulang Jasad Arya Daru Megapolitan 27 November 2025

    Keluarga Akan Bawa Dokter Forensik Tandingan untuk Periksa Ulang Jasad Arya Daru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) berencana menghadirkan ahli forensik “tandingan” untuk menguji temuan terkait penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tersebut.
    Langkah ini akan diambil tim kuasa hukum dalam proses gelar perkara untuk menguatkan penyebab terjadinya luka memar yang ditemukan pada sejumlah bagian tubuh ADP.
    Anggota tim kuasa hukum keluarga, Firza Benzani, menyebut kehadiran ahli pembanding diperlukan karena dokter forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang melakukan autopsi awal tidak dapat memastikan apakah luka benda tumpul tersebut disebabkan pukulan atau benturan pasif.
    “Kita akan nanti carikan pembanding dokter forensik. Itu dalam ketika gelar perkara itu boleh-boleh saja, karena apa? Gelar perkara itu tujuannya untuk mencari kebenaran,” ujar Firsa dalam konferensi pers, Kamis (27/11/2025).
    Rencana membawa ahli lain ini muncul setelah tim kuasa hukum merasa ada penyidik berkeras menyebut luka memar korban terjadi karena menyandarkan tubuh ke tembok dan mengarah pada dugaan bunuh diri.
    Padahal, menurut hasil audiensi keluarga dengan dokter forensik RSCM, dokter tidak pernah menyimpulkan bahwa luka itu dipastikan akibat benda tumpul pasif.
    “Selama ini selalu diarahkan bahwa almarhum ini luka yang ada di tubuh itu dikarenakan adalah benda tumpul. Kalau kita katakan pasif, dia sampaikan tadi menyender ke tembok seolah-olah berusaha untuk melakukan bunuh diri. Nah, itu terbantahkan kemarin dari keterangan dokter yang melakukan autopsi,” ujar Firza.
    Menurut dia, ketidakmampuan dokter forensik menentukan mekanisme timbulnya luka, harus dijawab secara ilmiah oleh ahli lain sebagai pembanding.
    “Dokter tidak bisa menentukan luka yang ada itu apakah karena benda tumpul yang sifatnya aktif, atau yang pasif. Nah, kita akan berusaha di sini adalah untuk sebagai pembanding nantinya, dengan ahli yang akan kita tentukan,” sambung dia.
    Sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum keluarga ADP, Nicolay Aprilindo, mengungkap adanya luka memar akibat benda tumpul memang ditemukan di dada dan beberapa bagian tubuh lainnya.
    Namun, asal muasal dan penyebab luka ini masih menjadi misteri.
    “Kami menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul itu. Apakah itu benda tumpul yang pasif atau aktif? Ini pun tidak bisa dijawab oleh pihak penyidik. Tentang benda tumpul yang ada luka benda tumpul yang ada di dada korban,” kata Nicolay.
    Nicolay menegaskan pentingnya mengetahui apakah benda tumpul itu merupakan hantaman aktif atau pasif, untuk memastikan penyebab kematian.
    “Kalau benda tumpul itu pasif, itu si korban yang datang membenturkan dirinya di benda tumpul, sehingga timbullah luka akibat benda tumpul. Kalau benda tumpul itu aktif, benda tumpul itu dilakukan oleh seseorang untuk menghantam almarhum,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah Resmi Dilantik Sebagai Anggota TNI 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2025

    Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah Resmi Dilantik Sebagai Anggota TNI Nasional 27 November 2025

    Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah Resmi Dilantik Sebagai Anggota TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik lifter nasional Rizki Juniansyah sebagai prajurit TNI Angkatan Laut.
    Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar (Mabes) TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah.
    “Benar (
    Rizki Juniansyah
    dilantik sebagai anggota TNI),” kata Freddy, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Pelantikan Rizki berlangsung bersamaan dengan pelantikan 50 perwira muda lulusan Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) Prajurit Karier (PK) TNI Keahlian Khusus Siber TA 2025 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
    Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, upacara pelantikan diikuti 51 perwira dari tiga matra, terdiri atas 25 personel TNI AD, 16 personel TNI AL, dan 10 personel TNI AU.
    Mereka adalah lulusan pendidikan khusus siber yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan.
    Dari 51 perwira remaja tersebut, lifter nasional berprestasi Rizki Juniansyah turut dilantik sebagai Perwira Dikmapa PK TNI AL.
    Tiga lulusan terbaik Dikmapa PK TNI Siber TA 2025 adalah Letda Cke Ones Sanjerico Sitanggang (TNI AD), Letda Laut (E/W) Pramudhavardani Khansaraswati (TNI AL), dan Letda Sus Nurrun Muchammad Shiddieqy Hadna (TNI AU).
    Dalam amanatnya, Agus menyampaikan, perkembangan teknologi memunculkan ancaman multidimensi dan menuntut kesiapan SDM TNI yang profesional dan adaptif.
    “Para perwira dengan keahlian siber ini adalah bukti bahwa TNI tidak tinggal diam menghadapi dinamika ancaman digital. Kalian adalah garda terdepan pertahanan siber bangsa,” ujar Agus.
    Jenderal bintang empat itu juga berpesan agar para perwira muda memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk memperkokoh kedaulatan negara serta menjaga integritas dalam setiap penugasan.
    “Gunakan keahlian kalian bukan hanya untuk modernisasi teknologi, tetapi untuk memastikan ruang siber Indonesia tetap aman, kuat, dan berdaulat,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, atlet angkat besi (lifter) asal Indonesia, Rizki Juniansyah, berhasil meraih dua medali emas pada Kejuaraan Dunia International Weightlifting Federation (IWF) 2025 di Forde, Norwegia, pada Selasa (7/10/2025) dini hari.
    Tak hanya meraih dua medali emas, Rizki juga memecahkan rekor dunia Clean and Jerk dengan angkatan 204 kilogram.
    Kemenangan tersebut diunggah dalam akun resmi IWF, berikut kutipannya.
    “PENGUMUMAN REKOR DUNIA. Rekor dunia kedua pada Hari ke-5
    Kejuaraan Dunia IWF
    di Forde diraih oleh Rizki JUNIANSYAH (Indonesia) di nomor Clean and Jerk (C&J) kelas 79 kg putra, dengan angkatan sukses 204 kg!!!” tulis akun @iwfnet pada Selasa (7/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belajar dari Kasus Tumbler Hilang, Pengguna Kereta Diminta Lebih Jaga Barang Pribadi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Belajar dari Kasus Tumbler Hilang, Pengguna Kereta Diminta Lebih Jaga Barang Pribadi Megapolitan 27 November 2025

    Belajar dari Kasus Tumbler Hilang, Pengguna Kereta Diminta Lebih Jaga Barang Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengimbau pengguna kereta untuk lebih memperhatikan barang bawaan, terutama saat berada di area dengan mobilitas tinggi seperti stasiun dan kereta.
    VP Corporate Communications KAI, Anne Purba, mengatakan layanan
    lost and found
    disiapkan oleh KAI sebagai tempat aman bagi pelanggan ketika tidak sengaja meninggalkan barang.
    Namun, ia mengingatkan, kewaspadaan pengguna tetap diperlukan untuk mengawasi barang bawaan.
    “Sistem ini bisa berjalan karena ada integritas petugas yang menjaga kejujuran mereka, dan ada kesadaran pelanggan untuk bersama-sama menjaga barang pribadi,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).
    Ajakan ini disampaikan usai kasus hilangnya tumbler atau botol minum pengguna
    KRL
    yang kisahnya viral di media sosial. 
    Anne menegaskan, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa barang pribadi tetap merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna jasa.
    KAI juga memastikan petugas di lapangan menjalankan tugas dengan menjunjung kejujuran, transparansi, dan standar pelayanan yang berlaku.
    Pemeriksaan menyeluruh juga dilakukan untuk memastikan prosedur dan dokumen layanan telah dipatuhi.
    Anne juga memastikan tidak ada pemecatan petugas seperti yang berkembang di media sosial.
    Jika dibutuhkan, KAI akan memberikan pembinaan agar petugas tetap bekerja sesuai prosedur yang benar.
    “Setiap keputusan terkait petugas harus berbasis fakta yang lengkap agar adil bagi semua pihak,” ujar dia.
    Layanan
    lost and found
    KAI mencatat 11.670 barang tertinggal sepanjang Januari–Oktober 2025 dengan perkiraan nilai sekitar Rp 12,88 miliar.
    Dari jumlah tersebut, 3.819 barang merupakan barang berharga, mulai dari telepon genggam hingga perhiasan.
    “Setiap barang yang ditemukan petugas kami dicatat dan diamankan sesuai prosedur,” kata Anne. 
    Sebelumnya, seorang petugas pelayanan KRL Commuter Line disebut dipecat setelah diduga terlibat dalam hilangnya sebuah tumbler milik penumpang yang tertinggal di dalam kereta.
    Kasus ini pun viral di media sosial setelah pemilik tumbler bernama Anita membuat sebuah utasan di akun Thread pribadinya, @anitadewl, mengenai kejadian tersebut.
    Ia menganggap ada indikasi pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) penanganan barang hilang di lingkungan KAI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosialisasi Tol HBR2 Berjalan Lancar, Warga dan PT CMNP Sepakati Sejumlah Pengaturan Teknis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Sosialisasi Tol HBR2 Berjalan Lancar, Warga dan PT CMNP Sepakati Sejumlah Pengaturan Teknis Megapolitan 27 November 2025

    Sosialisasi Tol HBR2 Berjalan Lancar, Warga dan PT CMNP Sepakati Sejumlah Pengaturan Teknis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) menyatakan, pertemuan dan sosialisasi dengan warga RW 013 Penjaringan, Jakarta Utara, terkait pembangunan Jalan Tol Harbour Road 2 (HBR2) berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang disetujui kedua belah pihak.
    Supervisor Konstruksi Proyek HBR2, Tri Agus Riyanto, menyampaikan, pihaknya akan tetap memprioritaskan kebutuhan warga sekitar, termasuk dalam kondisi darurat.
    “Semua hal-hal yang menyangkut kepentingan warga selalu menjadi prioritas utama kami, jadi tidak benar apabila disebut tidak mementingkan warga,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Kamis (27/11/2025).
    Agus juga menjelaskan bahwa CMNP telah memperoleh izin serta menjalankan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
    Dari pertemuan tersebut, disepakati sejumlah hal, antara lain pengaturan akses jalan bagi warga, relokasi parkir kendaraan roda empat, serta pemasangan pagar sementara di halaman depan Masjid Jami’ Rahmatul Ummah demi keselamatan warga selama proses konstruksi.
    Tokoh pemuda RW 013, Hadi Wijaya, mengapresiasi langkah CMNP yang melakukan survei lapangan untuk menampung permintaan warga.
    “Kami berharap kedepannya hubungan baik warga Penjaringan dan CMNP tetap terjalin,” ucapnya.
    Saat ini, proses pengadaan tanah di wilayah Penjaringan tengah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
    Sebelumnya diberitakan, belasan warung milik warga di RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, terancam dibongkar imbas adanya pembangunan jalan tol.
    Ketua RW 13, Tri Tanto, mengatakan, ada empat RT di wilayahnya yang terdampak pembangunan jalan tersebut.
    “Ada RT 3, 5, 10, dan 12. Kalau di (rumah) warga enggak ada yang kena, yang kena warung-warung numpang aja, itu juga lahan tol,” ucap Tri saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (17/9/2025).
    Belasan warung tersebut berada di sisi kanan jalan, persis di samping Tol Gedong Panjang.
    Kemudian, rencananya akan dibangun tol layang baru yang menghubungkan area Jakarta International Stadium (JIS) menuju ke Bandara Soekarno Hatta, di atas wilayah RW 13 tersebut.
    Tri mengatakan, proses pengerjaan jalan tol di wilayahnya dimulai sejak bulan Juni 2025.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, proyek tol itu baru dikerjakan sepanjang 200 meter dari samping pintu Tol Gedong Panjang hingga depan Pos RW 13.
    Proyek pembangunan tol tersebut membuat sebagian besar jalan di lokasi ini tak bisa dilalui.
    Sebab, proses penggalian untuk pemasangan tiang pancang masih dilakukan.
    Area yang digali pun terlihat ditutupi oleh seng dan separator.
    Hanya ada setapak jalan yang disediakan untuk para pengendara motor dan pejalan kaki.
    Tri memastikan, warung warganya yang terdampak pembangunan jalan tol akan mendapatkan ganti rugi.
    “Mereka juga dapat ganti rugi, tapi saya belum tahu karena kan mereka dipanggil nama sendiri-sendiri nego,” jelas Tri.
    Salah satu pemilik warung bernama Yuni (53) mengaku pasrah warungnya dibongkar untuk pembangunan tol.
    Sebab, ia sadar bahwa warungnya berada di atas lahan milik pengelola tol.
    la juga merasa bersyukur karena masih mendapatkan ganti rugi dari pengelola tol.
    Yuni sendiri berharap bisa mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 15 juta untuk warungnya yang terdampak.
    “Ada orang yang minta Rp 70 juta, Rp 50 juta, kan nanti nego dulu, cuma ini kan bukan tanah kita,” beber Yuni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI Catat 11.670 Barang Tertinggal Sepanjang 2025, Nilainya Capai Rp 12,88 Miliar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    KAI Catat 11.670 Barang Tertinggal Sepanjang 2025, Nilainya Capai Rp 12,88 Miliar Megapolitan 27 November 2025

    KAI Catat 11.670 Barang Tertinggal Sepanjang 2025, Nilainya Capai Rp 12,88 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 11.670 barang tertinggal sepanjang Januari–Oktober 2025 dengan estimasi nilai mencapai Rp 12,88 miliar.
    Dari jumlah tersebut, 3.819 di antaranya merupakan barang berharga, mulai dari telepon genggam, laptop, hingga perhiasan.
    VP Corporate Communications
    KAI
    ,
    Anne Purba
    , menjelaskan bahwa layanan
    Lost and Found
    dirancang sebagai ruang aman bagi pelanggan ketika
    barang tertinggal
    tanpa sengaja.
    “Setiap barang yang ditemukan petugas kami dicatat dan diamankan sesuai prosedur,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
    Penjelasan ini membuat Anne kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara petugas dan pengguna agar barang pribadi tetap berada dalam kontrol masing-masing.
    “Sistem ini bisa berjalan karena ada integritas petugas yang menjaga kejujuran mereka, dan ada kesadaran pelanggan untuk bersama-sama menjaga barang pribadi,” ujarnya.
    Terkait viralnya kasus tumbler yang tertinggal di layanan Commuter Line, Anne menyatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa barang bawaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna.
    Sementara itu, KAI memastikan para petugas menjalankan tugas dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
    “Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari koordinasi dengan mitra petugas, sampai memastikan SOP dijalankan hingga dokumen layanan,” kata Anne.
    Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tindakan pemecatan petugas seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.
    Jika dibutuhkan, KAI akan memberikan pembinaan demi menjaga kualitas pelayanan dan memastikan petugas tetap mengikuti prosedur yang benar.
    “Setiap keputusan terkait petugas harus berbasis fakta yang lengkap agar adil bagi semua pihak,” jelas Anne.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas Megapolitan 27 November 2025

    APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    DPRD Kota Depok mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2026 sebesar Rp 4,39 triliun, turun Rp 342 miliar dibandingkan APBD 2025 Rp 4,64 triliun.
    Ketua
    DPRD Depok
    Ade Supriyatna menyampaikan, penurunan ini terjadi akibat dampak
    pemangkasan transfer
    ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
    “Ini (APBD 2026) saja perubahan dari mulanya Rp 4,6 triliun, persis seperti penurunan TKD kan, itu turun Rp 342 miliar dari pusat,” kata Ade saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (27/11/2025) sore.
    Pemangkasan ini telah melalui proses diskusi panjang terutama di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok, yang mengupayakan tak ada dampak besar pada pelayanan publik.
    Hasil pemangkasan mencatat adanya pengurangan makan dan minum setiap rapat, ATK, penyelenggaraan Bimtek, hingga
    perjalanan dinas
    anggota.
    “(Perjalanan dinas) dipangkas 50 persen kita itu, sekitar belasan miliar (sekarang),” ujarnya.
    Meski demikian, kebijakan fiskal ini berdampak pada program Universal Health Coverage (UHC) di Depok yang semulanya mempunyai skema non cut-off.
    Diperkirakan, kebutuhan anggaran baru terpenuhi sekitar Rp 102 miliar dari total Rp 152 miliar.
    “Nah, ketika berkurang yang harusnya Rp 152 miliar, baru menganggarkan Rp 102 miliar itu untuk penerima bantuan iuran (PBI) sehingga level UHC masih cut off,” ujar Ade.
    “Kita masih harus intervensi bantuan kesehatan dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) nanti,” sambungnya.
    Perlu diketahui, UHC adalah program untuk warga yang tidak mempunyai atau status BPJS Kesehatan mati karena jatuh miskin, lalu Pemkot Depok akan otomatis mengaktifkannya dengan anggaran tersedia.
    Untuk diketahui, komposisi rincian APBD 2026 sebagai berikut:
    – Pendapatan Daerah: Rp 4,16 triliun
    – Belanja Daerah: Rp 4,39 triliun
    – Defisit: Rp 230,7 miliar
    – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya: Rp 160,7 miliar
    – Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah Rp 82,5 miliar
    – Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp 2,475 miliar
    – Penyertaan Modal Daerah (PT TIRTA ASASTA) Rp 10 miliar
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag DKI Ungkap Alasan Tutup Jalan DI Panjaitan untuk Parkir Mobil
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Kemenag DKI Ungkap Alasan Tutup Jalan DI Panjaitan untuk Parkir Mobil Megapolitan 27 November 2025

    Kemenag DKI Ungkap Alasan Tutup Jalan DI Panjaitan untuk Parkir Mobil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mengungkap alasan jalan di depan kantor mereka ditutup pada malam hari.
    Kepala Kanwil
    Kemenag DKI Jakarta
    Adib mengatakan, penutupan jalan dilakukan untuk menjaga keamanan aset selama proses pembangunan berlangsung.
    “Iya sebenarnya kalau buka-tutup malam ya memang karena masih ada kendaraan-kendaraan kita di luar, untuk menjaga aset-aset kita juga sebenarnya, keamanan kita tutup,” jelas Adib kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
    “Karena itu keamanan tadi. Karena banyak mobil kita yang disimpan di luar gitu, untuk keamanan itu kita tutup gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah bisa masuk semua ke dalam, jadi sudah bisa semuanya,” sambungnya.
    Adib menjelaskan, penutupan jalan tersebut berawal dari adanya proyek pembangunan di lingkungan kantor yang masih berjalan.
    Proyek yang dimaksud adalah pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) oleh Kementerian PUPR.
    Sebagai kompensasi terdampaknya area kantor oleh pelebaran jalan, Kanwil Kemenag DKI memperoleh fasilitas pengganti.
    “Karena memang lahan itu sebelumnya adalah memang lahan kita, lahan parkir Kementerian Agama, yang terkena perluasan Tol Becakayu,” ucap Adib.
    “Karena kena perluasan Tol Becakayu itu, maka kemudian kita dengan PUPR menyiapkan untuk bangunan sebagai lahan parkir pengganti itu,” jelas Adib.
    Adib menambahkan, pembangunan fasilitas pengganti tersebut masih berlangsung. Namun, area parkir baru yang berada di belakang kantor sudah dapat digunakan sejak akhir Oktober 2025.
    “Karena lahan parkir di belakang sudah siap, parkir yang sebelumnya berada di depan sudah kami pindahkan seluruhnya. Itu sebabnya akses jalan sekarang bisa dibuka kembali,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan ruas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, tepatnya di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta ditutup pada malam hari viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram
    @
    ijooel, terlihat
    Jalan DI Panjaitan ditutup
    menggunakan seng meski tidak ada pekerjaan proyek. Penutupan tersebut bahkan diduga dimanfaatkan sebagai area parkir mobil milik Kanwil Kemenag DKI Jakarta.
    Selain itu, jalan tersebut juga dipasangi barrier beton sehingga mobil tidak bisa melintas. Hanya sepeda motor yang dapat melewati jalur itu pada pagi hari.
    Dalam video tersebut, beberapa mobil tampak terparkir di sisi jalan yang ditutup.
    Namun, berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (27/11/2025), petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) terlihat membongkar barrier beton menggunakan mobil crane untuk mengangkat dan memindahkannya ke truk.
    Sejumlah pekerja proyek juga tampak melepas penutup seng dan membersihkan puing-puing sisa pekerjaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Wanti-wanti Bea Cukai: Jika Tidak Berbenah, Bisa Dibekukan seperti Era Orba
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 November 2025

    Purbaya Wanti-wanti Bea Cukai: Jika Tidak Berbenah, Bisa Dibekukan seperti Era Orba Nasional 27 November 2025

    Purbaya Wanti-wanti Bea Cukai: Jika Tidak Berbenah, Bisa Dibekukan seperti Era Orba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemenkeu untuk berbenah jika tidak mau dibekukan.
    Dia mengajak semua unsur di Kemenkeu untuk memperbaiki kinerja
    Bea Cukai
    .
    “Jadi, sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman Orde Baru, SGS (
    Societe Generale de Surveilance
    ) yang menjalankan pengecekan di custom kita,” ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
    Purbaya mengaku sebenarnya “permainan” apa yang kerap dilakukan Bea Cukai. Namun, dia mengatakan, publik kerap menuduh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu terlibat ‘permainan’
    barang ilegal
    .
    “Ada
    under invoicing
    ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya Bea Cukai main segala macam. Saya enggak tahu ya,” kata dia.
    Purbaya mengatakan, setelah peringatan itu, timnya di Bea Cukai lebih semangat untuk membuktikan diri. 
    “Jadi, saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain,” sambung Purbaya.
    Menurut Purbaya, ketika dia memberitahu staf di Bea Cukai bahwa mereka bisa saja dibekukan seperti zaman Orde Baru dulu, karyawannya bersemangat untuk memperbaiki diri.
    Diketahui, sorotan terhadap Bea Cukai meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
    Salah satu pemicu berasal dari pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen yang menyebut biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal mencapai Rp 550 juta per kontainer di pelabuhan.
    Pengakuan itu memunculkan dugaan keterlibatan oknum Bea Cukai.
    Purbaya juga menemukan kejanggalan saat inspeksi ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025).
    Ia menemukan laporan nilai impor yang tidak masuk akal.
    Contohnya barang berupa submersible pump atau pompa air terbenam.
    Dokumen mencatat barang itu berharga 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS).
    Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar.
    Menurut pengecekan Purbaya di marketplace, produk serupa dijual pada kisaran Rp 40 juta sampai Rp 50 juta per unit.
    Perbedaan besar itu disebutnya sebagai indikasi jelas praktik
    under invoicing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga Akan Bawa Dokter Forensik Tandingan untuk Periksa Ulang Jasad Arya Daru
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 November 2025

    Kuasa Hukum Desak Bareskrim Polri Ambil Alih Kasus Kematian Arya Daru Megapolitan 27 November 2025

    Kuasa Hukum Desak Bareskrim Polri Ambil Alih Kasus Kematian Arya Daru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim kuasa hukum meminta Bareskrim Polri mengambil alih kasus kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan, jika Polda Metro Jaya tidak menaikkan ke tahap penyidikan.
    “Kami sampaikan kalau itu (naik penyidikan) tidak dilakukan, maka kami minta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan atau penyelidikan
    kasus kematian
    Arya Daru,” kata
    Kuasa hukum
    Nicolay Aprilindo dalam konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).
    Menurut Nicolay, permintaan status kasus kematian Arya Daru naik penyidikan agar polisi bisa memeriksa pihak yang diduga mengetahui atau terlibat.
    “Kami minta dilakukan gelar perkara dan dinaikkan kepada tingkat penyidikan agar ada upaya paksa untuk memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui tentang kematian misterius dari almarhum atau mungkin patut diduga terlibat dalam terbunuhnya almarhum
    Arya Daru Pangayunan
    ,” ujar Nicolay.
    Lebih lanjut, dia mengatakan dalam tahap penyelidikan saat ini, polisi memiliki keterbatasan dalam memanggil saksi-saksi yang keterangannya dinilai janggal atau belum mendalam.
    Salah satu yang disorot adalah keterangan penjaga kos bernama Siswanto, sopir taksi hingga wanita berinisial V.
    Nicolay memaparkan, ada perbedaan keterangan saksi terkait keberadaan Arya Daru saat kejadian.
    Dalam keterangan awal, Siswanto mengaku bertemu Arya Daru di ruang makan kos pukul 22.15 WIB, Senin (7/7/2025). Namun pemeriksaan selanjutnya, Siswanto mengaku tidur di kamar sejak pukul 16.00 WIB hingga dini hari karena hujan.
    “Inilah pertentangan keterangan yang diberikan oleh Siswanto. Sehingga kami minta untuk saksi diperdalam. Kemudian agar saksi penjaga kos, pemilik kos, itu betul-betul diperdalam pemeriksaannya,” kata Nicolay.
    Selain itu, dia juga meminta pendalaman terhadap sopir taksi yang mengantar Arya Daru dan dugaan keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas korban sebelum meninggal.
    “Padahal kalau didalami, misal siapa sosok yang dirugikan kalau memang ada hubungan ADP dengan sosok V ini, itu kan bisa jadi pintu gerbang untuk mengungkap kasus ini,” kata dia.
    Selain mendesak kenaikan status ke penyidikan, tim kuasa hukum juga meminta pelibatan ahli pembanding dalam gelar perkara.
    Terutama, terkait temuan luka memar di dada korban yang belum bisa dipastikan mekanismenya oleh dokter forensik.
    Direktur Reserse Kriminal Umum
    Polda Metro Jaya
    Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, sejauh ini penyidik belum menemukan unsur pidana.
    “Disimpulkan bahwa indikator dari kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” ujarnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).
    Meski demikian, polisi menegaskan kasus ini belum ditutup dan masih terbuka terhadap informasi baru terkait kematian diplomat asal Yogyakarta tersebut.
    Hasil pemeriksaan luar dari tim forensik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, antara lain: luka lecet di wajah dan leher, luka terbuka di bibir, memar pada wajah, bibir, dan lengan kanan, serta tanda-tanda perbendungan.
    Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya darah berwarna gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, paru-paru yang sembab, serta tanda perbendungan di seluruh organ dalam.
    Tidak ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian.
    Penyidik juga menemukan sidik jari ADP penyakit maupun zat berbahaya yang dapat mengganggu pertukaran oksigen pada permukaan lakban tubuh korban.
    “Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang melilit kepalanya. Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain menyebabkan mati lemas,” jelas dr. G. Yoga Tohijiwa, Sp.F.M., dokter forensik RSCM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.