Author: Kompas.com

Pelatih Taekwondo Tak Melawan Saat Dianiaya meski Pakai Seragam Bela Diri Megapolitan 29 November 2025

Pelatih Taekwondo Tak Melawan Saat Dianiaya meski Pakai Seragam Bela Diri
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Seorang pelatih taekwondo, Bima (39), tak melawan balik saat dianiaya pengendara motor yang melawan arah di Jalan Sadar Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Ia enggan disebut arogan karena ilmu bela diri yang ditekuninya bukan untuk menyerang orang.
“Karena saya juga waktu itu pakai baju seragam taekwondo, saya juga tidak mau menjelekkan nama yang saya pergunakan itu dengan saya melawan. Nanti, takutnya saya dikira saya arogan karena menggunakan seragam itu,” ujar Bima saat dihubungi, Jumat (28/11/2025).
Selain itu, ia tak mau menyalahgunakan ilmu bela diri yang dimilikinya.
Apalagi, ia tengah membonceng sang istri kala itu.
“Banyak pertimbangannya sih. Memang kami bela diri, kan, dilatih untuk berpikir logis. Sekeras apapun tekanannya, saya berpikir logis,” kata Bima.
Bima dianiaya seorang pengemudi sepeda motor yang melawan arah di Jalan Sadar Raya, Ciganjur, Jagakarsa,
Jakarta
Selatan, Rabu (19/11/2025).
Saat itu, Bima kaget ada pemotor yang berusaha mengambil badan jalan dari arah berlawanan. Sontak, ia mengeluarkan kata kasar dari mulutnya karena terkaget.
“Nah, di situ, saya karena spontan, ya kaget, saya teriaklah kata-kata kasar gitu,” ungkap Bima saat dihubungi, Jumat.
Pengemudi itu kemudian berteriak memanggil Bima. Saat mendekat, Bima langsung dipukul dengan helm dan mengakibatkan kacamata pecah serta kaca helmnya lepas.
“Saya samperin. Saya belum bicara apa-apa, saya ditanduk pakai helm,” jelas dia.
Saat Bima menunduk untuk mengambil kacamata yang jatuh, ia dipukuli oleh pelaku.
Bima sempat mengajak pelaku ke Polsek Jagakarsa untuk menyelesaikan masalah. Namun pengendara menolak dan langsung kabur.
“Dia bilang,
‘Laporkan saja, urus dulu itu lukamu’,
katanya gitu,
‘urus dulu darahmu’
, katanya gitu,” sebut Bima.
Bima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagarkasa dan diarahkan untuk melakukan visum.
Hasilnya, terdapat luka memar di dada dan rusuk, dan lecet serta gores di kaki.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 07:44
Update Kasus Arya Daru: Fakta-fakta Baru hingga Tuntutan Keluarga Megapolitan 29 November 2025

Update Kasus Arya Daru: Fakta-fakta Baru hingga Tuntutan Keluarga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hampir lima bulan berselang, kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP) masih menyisakan sejumlah misteri yang belum terpecahkan.
Arya ditemukan tewas di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025) pagi.
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur.
Kepalanya terlilit lakban kuning, sedangkan tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Baru-baru ini, ketua tim kuasa hukum keluarga, Nicolay Aprilindo, menyatakan temuan luka lebam di dada, pelipis, dan tengkuk
Arya Daru
menjadi salah satu kejanggalan utama yang belum tuntas dijelaskan oleh polisi.
Fakta ini baru diungkap ke publik, karena sebelumnya hanya dilaporkan terdapat luka memar di lengan atas Arya Daru.
Nicolay mempertanyakan mekanisme terjadinya luka tersebut, apakah akibat benturan pasif atau pukulan.
“Kami menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul itu. Apakah itu benda tumpul yang pasif atau aktif? Kalau benda tumpul itu pasif, itu si korban yang datang membenturkan dirinya di benda tumpul. Kalau benda tumpul itu aktif, benda tumpul itu dilakukan oleh seseorang untuk menghantam almarhum,” jelas Nicolay dalam konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025).
Pihak penyidik sempat berdalih bahwa luka terjadi karena korban menyandarkan tubuhnya ke tembok, tetapi penjelasan ini dinilai janggal.
“Awalnya disebut karena menyender di rooftop Gedung Kemlu, sehingga terlihat seolah-olah luka memar. Tapi kejelasan ini pun tidak bisa dijawab oleh pihak penyidik. Dokter forensik juga tidak bisa menjelaskan asal usulnya,” lanjutnya.
Selain itu, ponsel milik Arya Daru yang hilang, sejak ia diketahui meninggal dunia hingga kini, belum ditemukan.
Padahal, kematian Arya Daru terjadi sudah hampir lima bulan yang lalu.
Nicolay menilai hal ini menjadi kejanggalan yang patut dipertanyakan.
“Sungguh luar biasa, di zaman secanggih ini, saat polisi kita sudah pakai teknologi, handphone Arya Daru belum juga ditemukan sampai saat ini,” ucapnya.
Pada awalnya, hanya tiga sidik jari yang terdeteksi pada lakban yang melilit kepala Arya Daru.
Namun, berdasarkan hasil audiensi dengan Polda Metro Jaya dan dokter forensik, tim kuasa hukum mendapati ada empat sidik jari.
“Jadi, yang teridentifikasi itu sidik jari almarhum dengan nomor identifikasinya 000391. Yang tidak teridentifikasi dikatakan rusak nomor 000392, 000393, dan 000394. Itu ditampilkan di layar pada saat kemarin,” kata Nicolay.
Menurut dia, rusaknya tiga sidik jari itu juga menjadi bukti bahwa ada orang lain dalam proses kematian Arya.
“Empat sidik jari ditemukan itu, ternyata selama ini kan hanya dikatakan ada satu sidik jari. Dari forensik mengatakan ada empat sidik jari tapi tiga tidak bisa diidentifikasi. Sangat mustahil, penuh kejanggalan,” ucap dia.
Merujuk berbagai kejanggalan yang ada, pengacara keluarga Arya Daru meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.
Tujuannya supaya polisi memiliki wewenang upaya paksa untuk mengambil keterangan yang belum didalami.
Tim kuasa hukum juga meminta pelibatan ahli pembanding dalam gelar perkara terkait temuan luka memar yang belum bisa dipastikan asalnya oleh dokter dari RSCM.
“Kita akan nanti carikan pembanding dokter forensik. Itu dalam ketika gelar perkara itu boleh-boleh saja, karena apa? Gelar perkara itu tujuannya untuk mencari kebenaran,” ujar anggota tim kuasa hukum, Firza Benzani.
Jika Polda Metro Jaya tidak segera menaikkan status kasus ini, keluarga berencana meminta Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus kematian Arya Daru.
“Kami minta segera untuk dilakukan gelar perkara melibatkan kami juga selaku kuasa hukum, dan kami sampaikan kalau itu tidak dilakukan, maka kami minta untuk Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan atau penyelidikan kasus kematian Arya Daru ini,” tutur Nicolay.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengakui ada tiga sidik jari di lakban yang melilit wajah Arya Daru.
Namun, dua sidik jari yang ditemukan di lakban tidak dapat diidentifikasi kepemilikannya. Sedangkan satu sidik jari milik korban Arya Daru.
“Dua itu bisa saja karena cuaca, karena kondisi sidik jari itu tidak bisa diidentifikasi ataupun dilakukan pengujian sehingga belum dapat (hasilnya),” jelas Budi kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Permukaan lakban yang berpori menyulitkan identifikasi tersebut.
“Ini memang kita harus melihat dalam keilmuan pengambilan sidik jari. Itu di permukaan yang padat, yang tidak berpori, itu sangat akan lebih mudah,” terang dia.
Budi mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal untuk mengidentifikasi dua sidik jari lainnya.
Saat ini penyidik masih terbuka untuk upaya identifikasi lainnya.
“Ada teknik-teknik lain yang bisa kita terapkan, tapi sejauh ini sudah dilakukan secara maksimal. Penyidik belum menghentikan proses penyelidikan, dikarenakan apabila masih menemukan informasi, fakta-fakta lain, ini selalu akan didalami,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 07:00
7 Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU Nasional

Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU
Tim Redaksi
LEMBANG, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU.
Hal itu disampaikan di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian
Gus Yahya
dari kepemimpinan
PBNU
.
“Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua (umum) PBNU. Banyak yang lebih layak,” ujar
Gus Ipul
di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).
Gus Ipul juga menepis tegas wacana bahwa dirinya ditunjuk sebagai PJ Ketua Umum PBNU.
Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.
Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.
Ia menegaskan, tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.
“Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.

Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum PBNU tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.
“Oh enggak, enggak, enggak bener itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” kata Gus Ipul.
“Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.
Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU. Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.
“Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.
Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.
Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.
Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.
“Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangani,” jelasnya.
Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya.
Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.
“Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.
“Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah aja,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 06:38
Akhir Damai Drama Tumbler Hilang di KRL, Petugas Tak Dipecat Megapolitan 29 November 2025

Akhir Damai Drama Tumbler Hilang di KRL, Petugas Tak Dipecat
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
— Drama hilangnya tumbler biru milik seorang penumpang KRL akhirnya menemukan titik akhir.
Polemik yang sempat memicu perbincangan publik, menyeret nama petugas
Passenger Service
, hingga memunculkan isu pemecatan, kini ditutup dengan jalan damai setelah seluruh pihak menjalani proses mediasi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan persoalan terselesaikan secara kekeluargaan.
Dalam proses itu, pemilik tumbler Anita dan suaminya Alvin bertemu langsung dengan Argi, petugas yang sempat dikabarkan terkena sanksi.
Penyelesaian kasus ini dimulai dari mediasi yang difasilitasi PT KAI. Pertemuan itu mempertemukan Anita, Alvin, dan Argi dalam suasana kekeluargaan.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut, seluruh pihak sudah mencapai titik temu.
“Pertemuan kekeluargaan yang menghasilkan kesepemahaman bersama dari seluruh pihak,” ujar Bobby dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
Selain memastikan penyelesaian damai, Bobby juga menegaskan bahwa KAI tetap memberikan dukungan penuh kepada seluruh pekerja.
“Perusahaan (PT KAI) berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja dalam menjalankan peran mereka,” kata dia.
Di tengah ramainya perbincangan soal
tumbler hilang
, muncul isu bahwa Argi dipecat. Isu tersebut juga dilontarkan sendiri oleh Argi dalam unggahan di media sosial Threads.
Informasi itu menyebar luas dan memicu reaksi publik, termasuk warganet yang membela sang petugas.
Namun, PT KAI memastikan kabar tersebut tidak benar. Bobby menegaskan bahwa Argi tetap bekerja di jajaran KAI Group.
“Argi tetap menjadi karyawan KAI Group serta bagian dari garda terdepan pelayanan. Terus semangat bertugas dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Bobby.
Anne Purba, Vice President Corporate Communications KAI, juga meluruskan isu yang berkembang di media sosial dan membantah soal pemecatan Argi.
“Kami juga menegaskan bahwa tidak ada pemecatan terhadap petugas terkait sebagaimana isu yang sebelumnya beredar,” ujar Anne.
Belakangan, Argi juga memastikan dirinya masih menjadi petugas passenger service di KAI Swasta.
“Saya Argi masih dipekerjakan di KAI Wisata di bagian passenger service Commuter Line di Rangkas,” kata dia.
Usai mediasi digelar, Argi menyampaikan permintaan maaf kepada Anita dan Alvin.
Ia menegaskan bahwa permintaan maaf itu ia sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab apabila ada sikap atau ucapan yang kurang berkenan.
“Saya minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bilamana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih,” ucap Argi dalam video yang diunggah akun resmi @commuterline, Jumat (28/11/2025).
Permintaan maaf tersebut menjadi bagian dari komitmen layanan sekaligus iktikad baik untuk menyelesaikan polemik tanpa memperpanjang konflik.
Manajemen KAI turut menyampaikan permohonan maaf terkait kekurangan dalam layanan penanganan barang tertinggal.
Sondang, Vice President Train Service Facility and Customer Care KAI, mengakui ada kekurangan prosedur yang membuat penanganan tumbler Anita tidak berjalan mulus.
“Pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tertinggal di Mbak Anita mengalami sedikit masalah,” kata Sondang.
Ia juga memastikan KAI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP di lapangan.
Kasus ini membuat KAI melakukan evaluasi internal, khususnya pada prosedur penanganan barang tertinggal.
“Kami terus meningkatkan integritas dan kesiapsiagaan seluruh pekerja, baik di area stasiun maupun selama perjalanan, agar layanan semakin responsif dan terpercaya,” kata Anne.
KAI juga mengingatkan seluruh pengguna jasa untuk lebih waspada.
Penumpang diminta memperhatikan barang bawaan masing-masing, terutama pada jam sibuk dan saat berpindah kereta.
Sebelumnya, insiden hilangnya sebuah tumbler yang diduga melibatkan seorang petugas layanan
KRL

Commuter Line
memicu perhatian publik setelah kasus tersebut ramai dibahas di media sosial lantaran salah seorang petugas disebut telah dipecat.
Kasus bermula, saat seorang penumpang bernama Anita mengunggah utasan di akun Threads miliknya, @anitadewl, yang kemudian viral dan memunculkan dugaan adanya pelanggaran dalam prosedur penanganan barang tertinggal di lingkungan PT KAI.
Menurut Anita, peristiwa ini terjadi ketika dirinya selesai menaiki KRL rute Tanah Abang–Rangkasbitung pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.
Ia menumpang kereta tersebut sepulang bekerja dan berada di gerbong khusus perempuan.
Setibanya di Stasiun Rawa Buntu sekitar pukul 19.40 WIB, Anita baru menyadari bahwa sebuah
cooler bag
yang dibawanya tertinggal di rak bagasi dalam kereta.
Anita segera melapor kepada petugas pelayanan di stasiun. Pada malam yang sama, cooler bag tersebut ditemukan oleh seorang petugas keamanan PT KAI bernama Argi.
Barang itu langsung diamankan, bahkan sempat didokumentasikan sebelum disimpan di ruang khusus.
Keesokan harinya, Anita bersama suaminya, Alvin, pergi ke Stasiun Rangkasbitung untuk mengambil kembali barang tersebut.
Namun, saat membuka cooler bag, Anita mendapati bahwa satu isinya—sebuah tumbler—telah hilang. Tasnya kembali, tetapi perlengkapan di dalamnya tidak lagi utuh.
Ketika dimintai penjelasan, Argi mengaku bahwa ia tidak sempat memeriksa isi cooler bag saat menerimanya dari petugas kebersihan kereta.
Menurut Argi, situasi di stasiun sedang padat penumpang sehingga ia hanya sempat mengamankan barang tanpa pengecekan menyeluruh.
Usai menyadari kelalaiannya, Argi menghubungi Alvin melalui pesan singkat untuk menyampaikan permintaan maaf.
Dalam pesan itu, Argi juga menawarkan diri membantu proses pencarian barang melalui rekaman CCTV.
Jika tumbler tersebut tetap tidak ditemukan, ia bersedia menggantinya sesuai harga barang yang hilang, yakni sekitar Rp 300.000.
“Ini kesalahan saya dikarenakan tidak dicek terlebih dahulu, saya akan tanggung jawab dengan mengganti barang tsb Pak,” tulis Argi dalam pesan yang kemudian diunggah ulang melalui akun Threads pribadinya, @argi_bdsyh, pada Rabu (26/11/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/11/2025 06:32
Soal Status Darurat Bencana Nasional Sumatera, Prabowo: Kita Terus Monitor, Nanti Dinilai… Nasional 28 November 2025

Soal Status Darurat Bencana Nasional Sumatera, Prabowo: Kita Terus Monitor, Nanti Dinilai…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto merespons desakan agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional terkait bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menurut
Prabowo
, pemerintah masih terus memonitor situasi di lokasi terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.
“Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Selain itu, Prabowo memastikan bahwa pemerintah terus mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana.
Prabowo kembali tidak menjawab tegas saat ditanya perihal penetapan status
darurat bencana nasional
.
“Oh iya iya, sudah kita kirim terus menerus,” ujarnya.
“Nanti, nanti kita monitor terus,” kata Prabowo melanjutkan.
Sebagaimana diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
Tak hanya di Sumut, bencana banjir dan tanah longsor juga terjadi di Sumbar dan Aceh.
Berdasarkan data BNPB per 28 November 2025, 13 kabupaten terdampak banjir dan longsor di Sumut. Lalu, 116 orang meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian.
Sementara itu, banjir dan longsor di Sumbar, menyebabkan 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 3.900 keluarga mengungsi.
Kemudian, banjir dan longsor di Aceh, mengakibatkan 35 orang meninggal, 25 orang hilang, dan 4.846 keluarga mengungsi.
Merespons bencana tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur bernomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.
Status tanggap darurat bencana tersebut berlaku selama 14 hari sejak Selasa, 25 November 2025 hingga 8 Desember 2025.
Gubernur Aceh Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang berlaku selama 14 hari, yang dimulai 28 November 2025.
Terakhir, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, mulai 27 November hingga 10 Desember 2025.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi di Provinsi Sumut selama 14 hari mulai 27 November 2025 hingga 10 Desember 2025.
Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional.
Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
“DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan saat dihubungi, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 23:52
Alasan Pelatih Taekwondo Tak Melawan saat Dianiaya Pemotor Lawan Arah di Jagakarsa Megapolitan 28 November 2025

Alasan Pelatih Taekwondo Tak Melawan saat Dianiaya Pemotor Lawan Arah di Jagakarsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang pelatih taekwondo, Bima (39) menjelaskan alasan tidak menyerang balik pengendara motor yang melawan arah di Jalan Sadar Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Bima mengaku tidak ingin disebut arogan karena ilmu bela diri yang ditekuninya bukan untuk menyerang orang.
“Banyak pertimbangannya sih. Memang kami bela diri, kan, dilatih untuk berpikir logis. Sekeras apapun tekanannya, saya berpikir logis,” jelas Bima saat dihubungi, Jumat (28/11/2025).
Terlebih, saat itu Bima memakai baju yang memperlihatkan logo lembaga taekwondo tempat ia mengajar. Ia tak ingin mencoreng nama baik taekwondo.
Ia juga takut dicap arogan oleh orang lain jika mengetahui dirinya sebagai pelatih taekwondo.
“Karena saya juga waktu itu pakai baju seragam taekwondo, saya juga tidak mau menjelekkan nama yang saya pergunakan itu dengan saya melawan. Nanti, takutnya saya dikira saya arogan karena menggunakan seragam itu,” jelas dia.
Selain itu, ia juga ingin melindungi istrinya yang membonceng di belakang.
“Karena saya paham bela diri yang saya pakai, apa yang saya pelajari, itu memang bukan buat itu. Terus, di sisi lain, saya juga harus menjaga istri saya di situ,” ungkap dia.
Ia juga hanya melakukan pertahanan saat terus dipukuli pengendara motor.
“Saya juga defense kok. Saya ambil tangannya, saya banting, saya jatuhkan,” kata dia.
Bima dianiaya seorang pengemudi sepeda motor yang melawan arah di Jalan Sadar Raya, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Saat itu Bima kaget ada pemotor yang berusaha mengambil badan jalan dari arah berlawanan. Sontak, ia mengeluarkan kata kasar dari mulutnya karena terkaget.
“Nah, di situ, saya karena spontan, ya kaget, saya teriaklah kata-kata kasar gitu,” ungkap Bima saat dihubungi, Jumat.
Pengemudi itu kemudian berteriak memanggil Bima. Saat mendekat, Bima langsung dipukul dengan helm dan mengakibatkan kacamata pecah serta kaca helmnya lepas.
“Saya samperin. Saya belum bicara apa-apa, saya ditanduk pakai helm,” jelas dia.
Saat Bima menunduk untuk mengambil kacamata yang jatuh, ia dipukuli oleh pelaku.
Bima sempat mengajak pelaku ke Polsek Jagakarsa untuk menyelesaikan masalah. Namun pengendara menolak dan langsung kabur.
“Dia bilang, ‘Laporkan saja, urus dulu itu lukamu,’ katanya gitu, ‘Urus dulu darahmu,’ katanya gitu,” sebut Bima.
Bima akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jagarkasa dan diarahkan untuk melakukan visum.
Hasilnya, terdapat luka memar di dada dan rusuk, dan lecet serta gores di kaki.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 23:50
Sopir Taksi Online Sembunyikan Orang Lain saat Jemput Penumpang, Gojek Angkat Bicara Megapolitan 28 November 2025

Sopir Taksi Online Sembunyikan Orang Lain saat Jemput Penumpang, Gojek Angkat Bicara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sopir taksi online menyembunyikan orang lain saat menjemput penumpang di Cipayung, Jakarta Timur, viral di media sosial Threads.
Dalam postingannya, pengalaman penumpang perempuan berinisial D diunggah pada Senin (17/11/2025). Bermula saat D memesan taksi online dari tempat olahraga padel ke rumahnya sekitar pukul 22.10 WIB.
“Terus pas gue mau duduk di mobil, kok di kursi belakang kayak ada punggung orang ngumpet,” mengutip isi postingan Threads, Jumat (28/11/2025).
Penumpang D yang curiga akhirnya memeriksa kursi belakang. Benar saja terdapat seorang pria bersembunyi di kursi belakang.
Setelahnya, pria itu sempat meminta maaf namun tanpa menjelaskan alasan berada di mobil yang dipesan D untuk pulang.
Alhasil, D kabur dari mobil karena khawatir menjadi korban penculikan atau tindak pidana lainnya.
“(Setelah saya kabur) enggak lama mobilnya langsung pergi tanpa kasih penjelasan apapun. Kayak ngapain ada orang ngumpet di kursi paling belakang,” kutip isi postingan.
Terpisah, Head of Corporate Affairs
Gojek
Rosel Lavina membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang dialami D.
Hasilnya, Gojek memutuskan untuk mengakhiri pemutusan kemitraan atau memblokir driver terkait agar tidak bisa bergabung dalam ekosistem Gojek.
“Mitra driver yang bersangkutan telah kami berikan sanksi terberat berupa pemutusan kemitraan dan pemblokiran akun secara permanen,” ucap Rosel dalam keterangan tertulis, Jumat.
Rosel menyesali kejadian yang dialami penumpangnya apalagi hal itu sudah terbukti melanggar tata tertib.
Saat investigasi, driver mengaku hanya sedang memberikan tumpangan kepada kerabatnya dan tidak mempunyai niat buruk terhadap penumpangnya.
“Tindakan tersebut tetap merupakan sebuah pelanggaran dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 23:31
Prabowo Ungkap 44 Juta Orang Terima MBG, Total Porsi yang Disajikan Capai 2 Miliar Nasional 28 November 2025

Prabowo Ungkap 44 Juta Orang Terima MBG, Total Porsi yang Disajikan Capai 2 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar 44 juta penerima manfaat.
Penerima tersebut terdiri dari ibu hamil hingga anak-anak dan siswa sekolah.
“Kita sudah mencapai, kalau tidak salah, hari ini lebih dari
44 juta penerima manfaat
anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,” kata Prabowo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025) malam.
Seiring dengan itu, jumlah porsi makanan yang telah disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum mencapai 2 miliar.
Jumlah ini jauh lebih besar dari total realisasi semula sebesar 1,8 miliar porsi.
“Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” ucap Prabowo.
Menurut Kepala Negara, program ini akan terus berjalan.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah mengawal program tersebut.
Menurut Prabowo, hal ini bisa terjadi karena sinergi dan kerja sama yang baik.
“Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik, saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 22:36
Ira Puspadewi dkk Bebas, KPK Sebut Penyidikan Kasus ASDP Tetap Berjalan Nasional 28 November 2025

Ira Puspadewi dkk Bebas, KPK Sebut Penyidikan Kasus ASDP Tetap Berjalan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 tetap berjalan.
Meskipun, eks Direktur Utama (Dirut) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero)
Ira Puspadewi
dan dua mantan direksi ASDP lainnya resmi dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih
KPK
di Kuningan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Diketahui, Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP bebas usai mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk perkara ASDP, saat ini masih berjalan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di kompleks KPK, Jakarta, Jumat, dikutip dari
Antaranews
.
Budi menjelaskan, penyidikan kasus tersebut masih berjalan terkait tersangka sekaligus pemilik PT Jembatan Nusantara (JN) bernama Adjie.
“Untuk tersangka saudara Adjie, pemilik PT JN, ini masih in progress (berproses) penyidikannya,” ujarnya.
Usai bebas, Ira mengaku enggan untuk membicarakan perkara yang sempat melibatkan dirinya tersebut.
“Nanti, kita bicarakan yang lain. Saya kira momen ini adalah momen di mana kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih dahulu,” katanya.
Ira hanya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan rehabilitasi, serta kepada Mahkamah Agung (MA), Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Menteri Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Menteri Hukum.
“Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi dalam perkara kami,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan.
“Dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sangat membantu dalam menyampaikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat, dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih atas peran teman-teman media,” kata Ira Puspadewi.
Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada dirinya melalui platform media sosial.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi terhadap tiga orang terkait kasus korupsi di ASDP, yakni Ira Puspa Dewi, saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan saudara Harry Muhammad Adhi Caksono.
Pemberian rehabilitasi itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 25 November 2025.
“Bapak Presiden memberikan keputusan untuk memberikan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama menimpa kepada Dirut ASDP beserta beberapa orang jajaran di ASDP, atas nama saudara Ira Puspa Dewi, saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan saudara Harry Muhammad Adhi Caksono,” kata Prasetyo.
“Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, bapak Presiden memberikan persetujuan dan Alhamdullilah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan,” ujarnya melanjutkan.
Menurut Prasetyo, keputusan rehabilitasi ini selanjutnya akan diproses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022.
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara,” ujar Hakim Ketua Sunoto saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.
Hakim menyatakan,
eks Dirut ASDP
itu terbukti menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yakni PT JN.
Terhadap Ira dinyatakan telah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.
Selain Ira, dua pejabat ASDP lainnya juga menerima vonis dengan kasus serupa. Mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono, masing-masing dijatuhi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 21:53
Prabowo Angkat Bicara soal Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera Nasional 28 November 2025

Prabowo Angkat Bicara soal Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara mengenai apakah dirinya akan menetapkan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera.
Prabowo mengatakan, pemerintah masih terus memonitor situasi terdampak
bencana di Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Prabowo memastikan, bantuan akan dikirim terus ke lokasi terdampak bencana.
Dia kembali tidak menjawab pasti saat ditanya apakah akan menetapkan status
darurat bencana nasional
.
“Oh iya iya, sudah kita kirim terus menerus,” ucap Prabowo.
“Nanti, nanti kita monitor terus,” sambung dia.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban.
Hingga Jumat (28/11/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (
DPR
) mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat bencana nasional.
Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
“DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan, saat dihubungi, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 21:32