Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru
Tim Redaksi
WONOSOBO, KOMPAS.com
— Polres Wonosobo mematangkan strategi pengamanan jalur menuju kawasan wisata, khususnya Dieng.
Hal ini untuk menghadapi
lonjakan arus
kendaraan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Salah satu fokus utama dalam Operasi Lilin Candi 2025 adalah penyiapan
mobil derek
,
ganjal kendaraan
di tanjakan, serta kantong-kantong parkir untuk mengantisipasi kendaraan mogok agar tidak memicu
kemacetan
.
Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan bersama pejabat utama (PJU)
Polres Wonosobo
melakukan pengecekan langsung
jalur wisata
dan sejumlah obyek wisata di wilayah Wonosobo, Rabu (17/12/2025).
Kapolres bersama jajaran turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pengamanan.
Pengecekan difokuskan pada titik-titik rawan kemacetan, tanjakan ekstrem, serta lokasi strategis yang berpotensi terjadi gangguan lalu lintas selama libur akhir tahun.
“Sejak awal kami petakan potensi kerawanan, terutama di jalur wisata. Fokus kami bukan hanya pengaturan lalu lintas, tetapi juga penanganan cepat jika terjadi kendaraan mogok agar tidak menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.
Kapolres memastikan mobil derek beserta operator disiagakan di Pos Lalu Lintas Gardu Pandang.
Selain itu, personel yang bertugas di jalur tanjakan disiapkan untuk mengganjal mobil, khususnya di titik-titik dengan kemiringan mencapai 15 persen dan lokasi lain yang kerap menjadi kendala kendaraan wisatawan.
Tak hanya itu, Polres Wonosobo juga menyiapkan kantong-kantong parkir di sepanjang jalur wisata.
Fasilitas ini disiapkan sebagai lokasi penempatan kendaraan yang mengalami gangguan mesin agar tidak menghambat arus kendaraan lainnya.
“Kantong parkir ini penting. Kendaraan yang mogok langsung kami geser ke lokasi aman, sehingga arus lalu lintas tetap berjalan,” jelas Kapolres.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Polres Wonosobo turut mengecek kesiapan bengkel-bengkel di sepanjang jalur wisata yang dapat dimanfaatkan wisatawan jika kendaraan membutuhkan perbaikan darurat.
Koordinasi dengan komunitas jeep juga dilakukan, sebagaimana pengamanan Nataru tahun sebelumnya.
“Komunitas jeep sangat membantu, terutama untuk menarik kendaraan yang tidak kuat menanjak di jalur Dieng. Pola ini akan kembali kami terapkan agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat,” tambahnya.
Selain kesiapan teknis jalur, pengecekan juga mencakup ketersediaan lahan parkir di obyek wisata, penginapan, dan rumah makan guna mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru.
Kapolres Wonosobo mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melintas jalur wisata, terutama jalur menanjak dan berkelok menuju Dieng.
“Kami mengimbau pengendara mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan adalah yang utama,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/17/694268bf54e73.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru Regional 17 Desember 2025
-
/data/photo/2025/01/13/6784ea212e2e7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi
MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Permohonan 142/PUU-XXII/2024 oleh Syahril Japarin, dkk meminta agar MK mempertegas unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga ke perbuatan hukumnya.
Sementara itu, permohonan bernomor 161/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Hotasi DP.
Terhadap dua permohonan ini, majelis menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3
UU Tipikor
sudah konstitusional.
Menurut hakim, bunyi pasal-pasal itu sudah mengandung makna perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.
“Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,” ujar Hakim Ridwan Mansyur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
“Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor dinilai selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” lanjut Ridwan.
Rumusan norma pada dua pasal ini dibuat sedemikian rupa agar bisa tetap menjerat tindakan korup yang modus operandinya semakin hari semakin canggih dan kompleks.
Adapun, permohonan dua
uji materiil
ini hendak mengubah norma dalam sanksi.
Hal ini bukan wewenang MK selaku lembaga yudikatif.
Kewenangan untuk mengubah norma dalam sanksi ada pada lembaga pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.
“Bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya,” ujar Hakim Guntur Hamzah dalam sidang yang sama.
MK mendorong agar DPR RI dapat mengkaji dan merumuskan UU Tipikor yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.
“Maka melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang Undang-Undang Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 Ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” kata Guntur lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/17/6942a7ddaf0d0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien Megapolitan 17 Desember 2025
Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi mengungkapkan bahwa praktik klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah apartemen di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, telah melayani ratusan pasien sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu.
“Di mana dari tahun 2022-2025 telah melayani 361 orang pasien,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025).
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Edy Suranta Sitepu mengatakan, pihaknya akan melanjutkan penyelidikan dengan mengusut seluruh pasien yang tercatat pernah menjalani praktik
aborsi
di klinik tersebut.
“Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pasien, ya. Tentu nanti ke depan kami akan melakukan pendalaman, melakukan pemanggilan terhadap pasien-pasien yang terdata di dalam
database
mereka, yang ada 361 tadi,” jelas Edy dalam kesempatan yang sama.
Pendalaman ini salah satunya bertujuan untuk mencari kemungkinan adanya pasien yang menggugurkan kandungan secara terpaksa akibat tindak kekerasan seksual atau karena masih berstatus di bawah umur.
Namun, berdasarkan penyelidikan sementara, belum ditemukan pasien dengan kriteria tersebut.
“Dari beberapa pasien yang kami periksa, untuk saat ini kami belum menemukan itu (pasien korban kekerasan seksual), tetapi kami akan terus mendalami dari 361 tersebut,” tutur Edy.
Kasus sindikat aborsi ilegal ini terungkap pada Jumat (7/11/2025) berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas para tersangka di sebuah apartemen di Cipinang Besar, Jakarta Timur.
Saat polisi menggerebek salah satu unit di lantai 28 apartemen tersebut, ditemukan sejumlah alat yang digunakan untuk praktik aborsi. Darah pasien masih menempel pada beberapa peralatan, termasuk kapas.
Polisi kemudian melakukan tes DNA dan visum terhadap dua pasien.
“Hasil DNA darah yang terdapat di kapas maupun di sisa-sisa darah di TKP, ini sesuai dengan salah satu pasien yang sedang dilakukan aborsi,” imbuh Edy.
Lima orang yang tergabung dalam sindikat tersebut bersama dua pasien kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
Adapun alur praktik aborsi ilegal ini diawali oleh tersangka YH yang memasarkan jasa melalui dua situs
web
dengan nama berbeda. YH mendata pasien dengan meminta identitas diri serta foto hasil ultrasonografi (USG).
Data tersebut kemudian diteruskan kepada tersangka lain, termasuk NS yang berperan sebagai dokter pelaksana tindakan aborsi, dibantu oleh tersangka RH. Selanjutnya, pasien diminta menunggu di titik tertentu untuk dijemput oleh tersangka MA.
Setibanya di lokasi penjemputan, ponsel pasien ditahan dan baru dikembalikan setelah tindakan selesai. Pasien kemudian dibawa ke apartemen yang digunakan sebagai tempat operasi.
Edy menyebutkan, para pelaku kerap berganti-ganti tempat untuk menjalankan praktik terlarang tersebut.
“Tetapi yang jelas, mereka tempatnya berpindah-pindah, dan biasanya mereka menyewa apartemen, dan itu sewa harian atau mingguan saja,” kata Edy.
Unit apartemen yang difungsikan sebagai ruang operasi tersebut disewa oleh tersangka LN, yang juga bertugas mengantarkan pasien dari lobi ke kamar apartemen.
Berdasarkan keterangan para tersangka, tarif satu kali tindakan aborsi berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000. Selama tiga tahun beroperasi, sindikat ini diperkirakan meraup keuntungan sekitar Rp 2.613.700.000 dari 361 pasien.
Dari lima tersangka, YH selaku admin memperoleh keuntungan paling besar, yakni sekitar Rp 2.500.000 hingga Rp 4.000.000 per tindakan. Sementara itu, NS sebagai pelaksana tindakan menerima Rp 1.700.000, dan tersangka lainnya memperoleh keuntungan berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 1.100.000.
Atas perbuatannya, kelimanya dijerat Pasal 428 ayat 1 Jo Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/01/686332b05ef47.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton Regional 17 Desember 2025
UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada 8 Desember 2025, kini molor dan akan diumumkan serentak pada 24 Desember 2025.
Dewan Pengupahan
segera melakukan
rapat secara maraton
untuk membahas dan merumuskan pengupahan sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah,
Karmanto
, mengatakan keterlambatan disebabkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan baru saja diteken Presiden.
“Untuk PP memang sudah diteken oleh Presiden ya hari ini dan hari ini baru sosialisasi bersama dengan pihak Disnaker se-Indonesia dan Gubernur, Walikota, Bupati se-Indonesia,” ujar Karmanto saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (17/12/2025).
Ia menyampaikan, setelah sosialisasi tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah akan segera menggelar sidang pleno untuk membahas formula penghitungan UMP sesuai PP yang baru.
“Nah, setelah itu kami dari Dewan Pengupahan akan melakukan sidang pleno-pleno untuk memasukkan rumus-rumus itu,” katanya.
Menurut Karmanto, rapat Dewan Pengupahan akan dilakukan secara maraton hingga tercapai kesepakatan angka UMP 2026.
“Jadi rapat ini akan disegerakan dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai dengan ada nilai yang bisa disepakati antara Dewan Pengupah empat unsur tadi,” ujarnya.
Rapat tersebut rencananya digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah.
“Betul, kantor Dinas Tenaga Kerja. Biasanya di lantai 4, Pulau Pisang,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah,
Ahmad Aziz
, menuturkan formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.
Rumusannya antara lain inflasi ditambah hasil pertumbuhan ekonomi (PE) dikalikan alfa (a).
Rentang alfa yang ditentukan dalam PP tersebut antara 0,5-0,9.
Penentuan nilai alfa yang nanti akan digunakan dalam menghitung
upah minimum provinsi
dan kabupaten/kota ditentukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
“Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di dewan pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” tutur Aziz.
Dia menyebut alur penetapan UMP dan UMSP dimulai dari pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi dan akan direkomendasikan kepada gubernur. Setelah itu, ditetapkan pada 24 Desember 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/17/694288d47a6fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman Surabaya 17 Desember 2025
Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan pengawasan harga dan ketersediaan stok bahan pangan di pasar, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA)
Surabaya
, Agung Supriyo Wibowo mengatakan,
harga bahan pokok
masih stabil.
“Memang ada kenaikan cabai. Harga cabai memiliki fluktuasi yang sangat cepat, bisa berubah karena dipengaruhi oleh cuaca ekstrem,” kata Agung saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
Agung menyebut, cuaca ekstrem bisa membuat cabai mudah membusuk. Hal itu akhirnya memengaruhi pasokan dari petani sehingga terjadi kenaikan harga di pasaran.
Agung mencatat, harga cabai rawit sempat menyentuh angka Rp 80.000 per kilogram. Tetapi, harga bahan pokok tersebut sudah mengalami penurunan hingga Rp 50.000 per kilogram.
Sementara itu, menurut dia, harga bawang merah Rp 35.000 per kilogram. Lalu, daging sapi dijual Rp 115.000 per kilogram yang tercatat masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Untuk ketersediaan, beras dan LPG sangat mencukupi di bulan ini. Beras, indeks ketersediaan pangannya bahkan mencapai angka 8, berarti stok masih aman untuk delapan bulan ke depan,” ujar Agung.
Lebih lanjut, Agung mengatakan,
Pemkot Surabaya
telah membuka kios Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di sejumlah pasar tradisional.
Kios TPID tersebut dibuka agar bisa menyuplai pedagang dengan harga murah.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik belanja karena ketersediaan bahan pokok kami cukup dan terus diawasi ketat menjelang perayaan
Nataru
,” kata Agung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/17/6942a3db6e629.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025 Surabaya 17 Desember 2025
Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025
Tim Redaksi
PASURUAN, KOMPAS.com
– Emilia Johan dan Annabella Johan, atlet biliar kakak-beradik asal Kota Pasuruan, Jawa Timur, mencatatkan prestasi di SEA Games Thailand 2025 dari cabang snooker. Keduanya, meraih total empat medali perak dan satu medali perunggu.
Abel, panggilan karib Annabella, mengaku belum puas meski sudah mendapatkan medali tersebut. Sebab, pada partai final untuk snooker team mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Thailand.
“Kami berdua sudah berapa keras untuk meraih juara, namun itu tidak mudah karena harus berhadapan atlet tuan rumah yang sebelumnya sudah pernah juara dunia,” kata Abel pada
Kompas.com
, Rabu (17/12/2025).
Abel lalu menceritakan perjalanan menuju laga puncak. Pasangan kakak-adik ini harus menumbangkan atlet dari Laos dan Singapura.
Namun, di laga final, Abel dan Emilia harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Thailand lewat laga ketat dengan skor tipis 3–2.
“Iya, saat ini sudah dapat mendapatkan 4 medali perak di dua nomor, Team Snooker Fifteen Reds dan Team Snooker Six Reds. Sedangkan untuk medali perunggu, saya raih sendiri di nomor tunggal, Snooker Fifteen Reds,” ujar Abel.
Saat malakoni laga final melawan team dari Thailand, dia mengaku sangat menegangkan. Sebab, saat itu skor sempat imbang 2–2. Hingga akhirnya, kesalahan kecil justru menjadi penentu.
“Di skor 2–2, bola warna hijau lepas, akhirnya kalah, dihabiskan oleh Thailand sampai bola akhir,” katanya.
Sedangkan di nomor tunggal, Abel harus kembali kalah dari atlet Thailand, Wongharuthai Nutcharut dengan 0-3.
Padahal, di perempat final, dia berhasil menaklukkan Nimith Inthavong asal Laos dengan skor 3–1.
“Atlet Thailand di cabang
biliar
ini sangat dominan. Dan saya harus dapat medali perak di nomor tunggal ini,” ujarnya.
Saat berbincang dengan
Kompas.com
, Abel mengaku bahwa hobi bermain biliar merupakan turunan dari ayahnya, Johan Suhartono.
Melalui bimbingan orangtua dan dukungan dari ibunya, Mona, hobi biliar pun mengatarkan Abel ke tangga menuju atlet biliar profesional.
“Pelatih pertama dari olahraga biliar yang saya geluti saat ini bersama kakak Emilia adalah berkat bimbingan almarhum ayah,” kata Abel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/07/68e4ad9e259da.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung Yogyakarta 17 Desember 2025
Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Auotomated External Defibrillator (AED) atau alat kejut jantung otomatis untuk mengantisipasi kondisi kegawatdaruratan kesehatan saat malam pergantian tahun.
Langkah ini diambil menyusul pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, ketika terjadi kasus serangan jantung di tengah kepadatan pengunjung.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo
mengatakan, kepadatan pengunjung, khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi memicu kondisi darurat kesehatan seperti serangan jantung.
“Kalau di Malioboro crowded sekali, pernah kejadian serangan jantung. Maka alat pacu jantung itu adanya tidak di posko (kesehatan) tapi di titik yang mudah diakses,” ujar Hasto, Rabu (17/12/2025).
Hasto menyebutkan, AED akan disiapkan di lima titik keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.
“Kita sediakan di lima titik,” katanya.
Adapun lokasi penempatan AED meliputi Teras Malioboro 1, Plaza Malioboro, Taman Malioboro, serta Teras Malioboro 2.
Selain menyiapkan AED, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan jalur khusus kegawatdaruratan, terutama di kawasan Malioboro. Jalur ini disiapkan agar ambulans tetap dapat melintas apabila terjadi kondisi darurat, seperti pengunjung yang mengalami serangan jantung.
Hasto menjelaskan, AED milik Pemkot Yogyakarta dilengkapi panduan suara dan sistem pendeteksi otomatis. Alat tersebut hanya akan bekerja apabila mendeteksi korban mengalami henti jantung.
“Jika ditempelkan pada orang yang sehat, alat ini tidak akan bekerja,” jelasnya.
Pemkot Yogyakarta juga mendirikan pos kesehatan di sejumlah titik keramaian, antara lain di sekitar Tugu Pal Putih Yogyakarta melalui Puskesmas Jetis, Pos Teteg di utara Malioboro, serta di kawasan Titik Nol Kilometer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menambahkan, pada 31 Desember ambulans akan disiagakan di beberapa titik, yakni di pos Tugu Pal Putih Yogyakarta, ABA, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Ngejaman, Titik Nol Kilometer, dan DPRD.
“Kita juga ada PSC 24 jam. Apabila ada kecelakaan atau kegawatdaruratan bisa menghubungi PSC, satu kali 24 jam di IGD dibiayai oleh Pemkot Yogyakarta,” kata Emma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/24/68d3bc039f85a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono Megapolitan 17 Desember 2025
Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan akan menjalani satu kali proses komisioning terakhir sebelum beroperasi secara penuh.
Kepastian tersebut disampaikan Pramono menyusul hampir rampungnya seluruh persiapan teknis di fasilitas pengolahan sampah tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan
RDF
Rorotan bisa segera beroperasi penuh setelah proses uji coba akhir dilakukan.
“Karena ini sudah hampir lengkap, kami segera melakukan komisioning sekali lagi. Dan setelah itu pasti
RDF Rorotan
akan operasional sepenuhnya,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (17/12/2025).
Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.
Namun, persoalan kembali muncul saat terjadi tumpahan air lindi dari truk pengangkut sampah atau compactor yang memicu bau tak sedap.
Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proses komisioning hingga tersedia kendaraan pengangkut sampah yang lebih memadai dan tertutup.
Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memiliki total 148 unit armada truk compactor tertutup yang siap digunakan untuk mengangkut sampah menuju fasilitas RDF Rorotan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sementara 51 unit lainnya berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2025.
“Kemarin kemudian saya memerintahkan untuk pengadaan truk compactor yang baru. Supaya air lindinya tidak ke mana-mana, pengaturan sampahnya juga lebih baik,” jelas Pramono.
Ia menegaskan, apabila proses komisioning terakhir berjalan lancar dan tidak lagi menimbulkan bau,
RDF Rorotan akan segera diresmikan dan beroperasi secara penuh sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/03/692fe5c72f350.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/17/6942b70cc61d5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)