Author: Kompas.com

  • Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru Regional 17 Desember 2025

    Polres Wonosobo Siapkan Derek hingga Ganjal Kendaraan, Amankan Jalur Wisata saat Nataru
    Tim Redaksi

    WONOSOBO, KOMPAS.com
    — Polres Wonosobo mematangkan strategi pengamanan jalur menuju kawasan wisata, khususnya Dieng.
    Hal ini untuk menghadapi
    lonjakan arus
    kendaraan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). 
    Salah satu fokus utama dalam Operasi Lilin Candi 2025 adalah penyiapan
    mobil derek
    ,
    ganjal kendaraan
    di tanjakan, serta kantong-kantong parkir untuk mengantisipasi kendaraan mogok agar tidak memicu
    kemacetan
    .
    Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan bersama pejabat utama (PJU)
    Polres Wonosobo
    melakukan pengecekan langsung
    jalur wisata
    dan sejumlah obyek wisata di wilayah Wonosobo, Rabu (17/12/2025).
    Kapolres bersama jajaran turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pengamanan.
    Pengecekan difokuskan pada titik-titik rawan kemacetan, tanjakan ekstrem, serta lokasi strategis yang berpotensi terjadi gangguan lalu lintas selama libur akhir tahun.
    “Sejak awal kami petakan potensi kerawanan, terutama di jalur wisata. Fokus kami bukan hanya pengaturan lalu lintas, tetapi juga penanganan cepat jika terjadi kendaraan mogok agar tidak menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.
    Kapolres memastikan mobil derek beserta operator disiagakan di Pos Lalu Lintas Gardu Pandang.
    Selain itu, personel yang bertugas di jalur tanjakan disiapkan untuk mengganjal mobil, khususnya di titik-titik dengan kemiringan mencapai 15 persen dan lokasi lain yang kerap menjadi kendala kendaraan wisatawan.
    Tak hanya itu, Polres Wonosobo juga menyiapkan kantong-kantong parkir di sepanjang jalur wisata.
    Fasilitas ini disiapkan sebagai lokasi penempatan kendaraan yang mengalami gangguan mesin agar tidak menghambat arus kendaraan lainnya.
    “Kantong parkir ini penting. Kendaraan yang mogok langsung kami geser ke lokasi aman, sehingga arus lalu lintas tetap berjalan,” jelas Kapolres.
    Sebagai langkah antisipasi tambahan, Polres Wonosobo turut mengecek kesiapan bengkel-bengkel di sepanjang jalur wisata yang dapat dimanfaatkan wisatawan jika kendaraan membutuhkan perbaikan darurat.
    Koordinasi dengan komunitas jeep juga dilakukan, sebagaimana pengamanan Nataru tahun sebelumnya.
    “Komunitas jeep sangat membantu, terutama untuk menarik kendaraan yang tidak kuat menanjak di jalur Dieng. Pola ini akan kembali kami terapkan agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat,” tambahnya.
    Selain kesiapan teknis jalur, pengecekan juga mencakup ketersediaan lahan parkir di obyek wisata, penginapan, dan rumah makan guna mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru.
    Kapolres Wonosobo mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melintas jalur wisata, terutama jalur menanjak dan berkelok menuju Dieng.
    “Kami mengimbau pengendara mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan adalah yang utama,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

    Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

    Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kembali menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.
    Semua kementerian/lembaga, kata
    Pratikno
    , terus terlibat dalam penanganan banjir dan longsong di tiga provinsi tersebut.
    “Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional,” ujar Pratikno usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan
    Bencana Sumatera
    , Rabu (17/12/2025), dikutip dari
    Kompas TV
    .
    Di samping itu, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang memadai dalam penanganan bencana di Sumatera.
    “Dan Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Pratikno.
    Sejauh ini, proses distribusi logistik, pembukaan akses, hingga penyediaan bahan bakar minyak (BBM) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.
    Terkait listrik, Pratikno menjelaskan bahwa sejumlah daerah belum pulih sepenuhnya, sehingga masih menggunakan genset.
    Hal serupa juga berlaku kepada akses komunikasi, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemulihan.
    Pratikno menekankan, pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan dengan maksimal.
    “Sekali lagi arahan Pak Presiden bekerja keras, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, kendala-kendala terkait dengan regulasi, prosedur birokrasi, dan seluruhnya harus dipecahkan. Yang penting adalah pemulihan segera terselesaikan dengan maksimal,” ujar Pratikno.
    KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Situasi pascabanjir di Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (17/12/2025)
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan statusnya menjadi
    bencana nasional
    .
    Prabowo mengatakan bahwa situasi dalam penanganan bencana di Sumatera terkendali.
    “Ada yang teriak-teriak ingin ini ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, jadi tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Ke depan, pemerintah merencanakan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera.
    Kepala Negara juga menyebut pemerintah akan segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
    Ia melanjutkan, sudah ada beberapa rumah hunian yang dibangun. Nantinya, rumah yang dibangun tersebut juga akan menjadi rumah hunian tetap.
    “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ucap Prabowo.
    Prabowo juga mengajak jajaran di kabinetnya untuk mendoakan situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga mengatakan agar keadaan bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan.
    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi

    MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi

    MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
    Permohonan 142/PUU-XXII/2024 oleh Syahril Japarin, dkk meminta agar MK mempertegas unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga ke perbuatan hukumnya.
    Sementara itu, permohonan bernomor 161/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Hotasi DP.
    Terhadap dua permohonan ini, majelis menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3
    UU Tipikor
    sudah konstitusional.
    Menurut hakim, bunyi pasal-pasal itu sudah mengandung makna perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.
    “Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,” ujar Hakim Ridwan Mansyur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
    “Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor dinilai selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” lanjut Ridwan.
    Rumusan norma pada dua pasal ini dibuat sedemikian rupa agar bisa tetap menjerat tindakan korup yang modus operandinya semakin hari semakin canggih dan kompleks.
    Adapun, permohonan dua
    uji materiil
    ini hendak mengubah norma dalam sanksi.
    Hal ini bukan wewenang MK selaku lembaga yudikatif.
    Kewenangan untuk mengubah norma dalam sanksi ada pada lembaga pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.
    “Bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya,” ujar Hakim Guntur Hamzah dalam sidang yang sama.
    MK mendorong agar DPR RI dapat mengkaji dan merumuskan UU Tipikor yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.
    “Maka melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang Undang-Undang Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 Ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” kata Guntur lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana Sumatera

    Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana Sumatera

    Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 100 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal ini diucapkan
    Gus Ipul
    menanggapi pernyataan
    influencer
    Axel Christian yang menjadi sorotan setelah videonya yang menyinggung bantuan
    Kemensos
    hanya berupa satu tenda di lokasi banjir di Aceh.
    “Jadi bantuan-bantuan Kementerian Sosial tercatat dengan baik ya, dan kita sampai hari ini kira-kira sudah lebih dari Rp 100 miliar yang kita salurkan. Dan itu harus kami pertanggungjawabkan juga,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Gus Ipul meminta maaf apabila upaya yang dilakukannya selama ini belum maksimal.
    Sebisa mungkin, kata dia, Kemensos akan terus menyalurkan bantuan sosial berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan bersama Pemda setempat.
    “Jadi mohon maaf sekali, Kementerian Sosial dalam menyalurkan Bansos berdasarkan data juga ya, dan yang kedua koordinasi dengan Pemerintah Daerah,” ucap dia.
    Gus Ipul memastikan, bantuan logistik yang disalurkan Kemensos dapat dipertanggungjawabkan karena terdokumentasi dengan baik.
    “Jadi bantuan-bantuan yang kita salurkan itu ada dokumentasinya. Kalau ada kekurangan ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim besar pemerintah,” tutur dia.
    Ia mengakui bahwa logistik dari Kemensos sangat terbatas, tetapi bukan berarti bantuan dihentikan karena keterbatasan itu.
    “Jadi logistik dari Kementerian Sosial juga sangat terbatas, tetapi kementerian lain juga banyak yang memberikan dukungan logistik yang lebih besar dari Kementerian Sosial. Kita adalah satu tim ya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan,” kata Gus Ipul.
    “Jadi kami mohon maaf kalau memang belum semuanya terjangkau, tapi semua potensi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sekuat tenaga kami salurkan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Desember 2025

    Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien Megapolitan 17 Desember 2025

    Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Polisi mengungkapkan bahwa praktik klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah apartemen di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, telah melayani ratusan pasien sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu.
    “Di mana dari tahun 2022-2025 telah melayani 361 orang pasien,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025).
    Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Edy Suranta Sitepu mengatakan, pihaknya akan melanjutkan penyelidikan dengan mengusut seluruh pasien yang tercatat pernah menjalani praktik
    aborsi
    di klinik tersebut.
    “Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pasien, ya. Tentu nanti ke depan kami akan melakukan pendalaman, melakukan pemanggilan terhadap pasien-pasien yang terdata di dalam
    database
    mereka, yang ada 361 tadi,” jelas Edy dalam kesempatan yang sama.
    Pendalaman ini salah satunya bertujuan untuk mencari kemungkinan adanya pasien yang menggugurkan kandungan secara terpaksa akibat tindak kekerasan seksual atau karena masih berstatus di bawah umur.
    Namun, berdasarkan penyelidikan sementara, belum ditemukan pasien dengan kriteria tersebut.
    “Dari beberapa pasien yang kami periksa, untuk saat ini kami belum menemukan itu (pasien korban kekerasan seksual), tetapi kami akan terus mendalami dari 361 tersebut,” tutur Edy.
    Kasus sindikat aborsi ilegal ini terungkap pada Jumat (7/11/2025) berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas para tersangka di sebuah apartemen di Cipinang Besar, Jakarta Timur.
    Saat polisi menggerebek salah satu unit di lantai 28 apartemen tersebut, ditemukan sejumlah alat yang digunakan untuk praktik aborsi. Darah pasien masih menempel pada beberapa peralatan, termasuk kapas.
    Polisi kemudian melakukan tes DNA dan visum terhadap dua pasien.
    “Hasil DNA darah yang terdapat di kapas maupun di sisa-sisa darah di TKP, ini sesuai dengan salah satu pasien yang sedang dilakukan aborsi,” imbuh Edy.
    Lima orang yang tergabung dalam sindikat tersebut bersama dua pasien kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
    Adapun alur praktik aborsi ilegal ini diawali oleh tersangka YH yang memasarkan jasa melalui dua situs
    web
    dengan nama berbeda. YH mendata pasien dengan meminta identitas diri serta foto hasil ultrasonografi (USG).
    Data tersebut kemudian diteruskan kepada tersangka lain, termasuk NS yang berperan sebagai dokter pelaksana tindakan aborsi, dibantu oleh tersangka RH. Selanjutnya, pasien diminta menunggu di titik tertentu untuk dijemput oleh tersangka MA.
    Setibanya di lokasi penjemputan, ponsel pasien ditahan dan baru dikembalikan setelah tindakan selesai. Pasien kemudian dibawa ke apartemen yang digunakan sebagai tempat operasi.
    Edy menyebutkan, para pelaku kerap berganti-ganti tempat untuk menjalankan praktik terlarang tersebut.
    “Tetapi yang jelas, mereka tempatnya berpindah-pindah, dan biasanya mereka menyewa apartemen, dan itu sewa harian atau mingguan saja,” kata Edy.
    Unit apartemen yang difungsikan sebagai ruang operasi tersebut disewa oleh tersangka LN, yang juga bertugas mengantarkan pasien dari lobi ke kamar apartemen.
    Berdasarkan keterangan para tersangka, tarif satu kali tindakan aborsi berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000. Selama tiga tahun beroperasi, sindikat ini diperkirakan meraup keuntungan sekitar Rp 2.613.700.000 dari 361 pasien.
    Dari lima tersangka, YH selaku admin memperoleh keuntungan paling besar, yakni sekitar Rp 2.500.000 hingga Rp 4.000.000 per tindakan. Sementara itu, NS sebagai pelaksana tindakan menerima Rp 1.700.000, dan tersangka lainnya memperoleh keuntungan berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 1.100.000.
    Atas perbuatannya, kelimanya dijerat Pasal 428 ayat 1 Jo Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton Regional 17 Desember 2025

    UMP Jateng Ditetapkan 24 Desember, Dewan Pengupahan Segera Gelar Rapat Maraton
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada 8 Desember 2025, kini molor dan akan diumumkan serentak pada 24 Desember 2025.
    Dewan Pengupahan
    segera melakukan
    rapat secara maraton
    untuk membahas dan merumuskan pengupahan sesuai acuan kebijakan dari pemerintah pusat.
    Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah,
    Karmanto
    , mengatakan keterlambatan disebabkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan baru saja diteken Presiden.
    “Untuk PP memang sudah diteken oleh Presiden ya hari ini dan hari ini baru sosialisasi bersama dengan pihak Disnaker se-Indonesia dan Gubernur, Walikota, Bupati se-Indonesia,” ujar Karmanto saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (17/12/2025).
    Ia menyampaikan, setelah sosialisasi tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah akan segera menggelar sidang pleno untuk membahas formula penghitungan UMP sesuai PP yang baru.
    “Nah, setelah itu kami dari Dewan Pengupahan akan melakukan sidang pleno-pleno untuk memasukkan rumus-rumus itu,” katanya.
    Menurut Karmanto, rapat Dewan Pengupahan akan dilakukan secara maraton hingga tercapai kesepakatan angka UMP 2026.
    “Jadi rapat ini akan disegerakan dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai dengan ada nilai yang bisa disepakati antara Dewan Pengupah empat unsur tadi,” ujarnya.
    Rapat tersebut rencananya digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah.
    “Betul, kantor Dinas Tenaga Kerja. Biasanya di lantai 4, Pulau Pisang,” katanya.
    Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah,
    Ahmad Aziz
    , menuturkan formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.
    Rumusannya antara lain inflasi ditambah hasil pertumbuhan ekonomi (PE) dikalikan alfa (a).
    Rentang alfa yang ditentukan dalam PP tersebut antara 0,5-0,9.
    Penentuan nilai alfa yang nanti akan digunakan dalam menghitung
    upah minimum provinsi
    dan kabupaten/kota ditentukan dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
    “Terkait alfa itu bagian dari dinamika yang ada di dewan pengupahan. Tentunya nanti ada kajian, alasan, dan sebagainya. Nanti akan diramu oleh Dewan Pengupahan,” tutur Aziz.
    Dia menyebut alur penetapan UMP dan UMSP dimulai dari pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi dan akan direkomendasikan kepada gubernur. Setelah itu, ditetapkan pada 24 Desember 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Desember 2025

    Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman Surabaya 17 Desember 2025

    Pemkot Surabaya Mulai Awasi Harga dan Stok Pangan Jelang Nataru, Stok Beras Aman
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan pengawasan harga dan ketersediaan stok bahan pangan di pasar, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
    Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA)
    Surabaya
    , Agung Supriyo Wibowo mengatakan,
    harga bahan pokok
    masih stabil.
    “Memang ada kenaikan cabai. Harga cabai memiliki fluktuasi yang sangat cepat, bisa berubah karena dipengaruhi oleh cuaca ekstrem,” kata Agung saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).
    Agung menyebut, cuaca ekstrem bisa membuat cabai mudah membusuk. Hal itu akhirnya memengaruhi pasokan dari petani sehingga terjadi kenaikan harga di pasaran.
    Agung mencatat, harga cabai rawit sempat menyentuh angka Rp 80.000 per kilogram. Tetapi, harga bahan pokok tersebut sudah mengalami penurunan hingga Rp 50.000 per kilogram.
    Sementara itu, menurut dia, harga bawang merah Rp 35.000 per kilogram. Lalu, daging sapi dijual Rp 115.000 per kilogram yang tercatat masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
    “Untuk ketersediaan, beras dan LPG sangat mencukupi di bulan ini. Beras, indeks ketersediaan pangannya bahkan mencapai angka 8, berarti stok masih aman untuk delapan bulan ke depan,” ujar Agung.
    Lebih lanjut, Agung mengatakan,
    Pemkot Surabaya
    telah membuka kios Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di sejumlah pasar tradisional.
    Kios TPID tersebut dibuka agar bisa menyuplai pedagang dengan harga murah.
    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik belanja karena ketersediaan bahan pokok kami cukup dan terus diawasi ketat menjelang perayaan
    Nataru
    ,” kata Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Desember 2025

    Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025 Surabaya 17 Desember 2025

    Emilia dan Annabella, Atlet Biliar Asal Pasuruan Raih Perak dan Perunggu di SEA Games 2025
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Emilia Johan dan Annabella Johan, atlet biliar kakak-beradik asal Kota Pasuruan, Jawa Timur, mencatatkan prestasi di SEA Games Thailand 2025 dari cabang snooker. Keduanya, meraih total empat medali perak dan satu medali perunggu.
    Abel, panggilan karib Annabella, mengaku belum puas meski sudah mendapatkan medali tersebut. Sebab, pada partai final untuk snooker team mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Thailand.
    “Kami berdua sudah berapa keras untuk meraih juara, namun itu tidak mudah karena harus berhadapan atlet tuan rumah yang sebelumnya sudah pernah juara dunia,” kata Abel pada
    Kompas.com
    , Rabu (17/12/2025).
    Abel lalu menceritakan perjalanan menuju laga puncak. Pasangan kakak-adik ini harus menumbangkan atlet dari Laos dan Singapura.
    Namun, di laga final, Abel dan Emilia harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Thailand lewat laga ketat dengan skor tipis 3–2.
    “Iya, saat ini sudah dapat mendapatkan 4 medali perak di dua nomor, Team Snooker Fifteen Reds dan Team Snooker Six Reds. Sedangkan untuk medali perunggu, saya raih sendiri di nomor tunggal, Snooker Fifteen Reds,” ujar Abel.
    Saat malakoni laga final melawan team dari Thailand, dia mengaku sangat menegangkan. Sebab, saat itu skor sempat imbang 2–2. Hingga akhirnya, kesalahan kecil justru menjadi penentu.
    “Di skor 2–2, bola warna hijau lepas, akhirnya kalah, dihabiskan oleh Thailand sampai bola akhir,” katanya.
    Sedangkan di nomor tunggal, Abel harus kembali kalah dari atlet Thailand, Wongharuthai Nutcharut dengan 0-3.
    Padahal, di perempat final, dia berhasil menaklukkan Nimith Inthavong asal Laos dengan skor 3–1.
    “Atlet Thailand di cabang
    biliar
    ini sangat dominan. Dan saya harus dapat medali perak di nomor tunggal ini,” ujarnya.
    Saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Abel mengaku bahwa hobi bermain biliar merupakan turunan dari ayahnya, Johan Suhartono.
    Melalui bimbingan orangtua dan dukungan dari ibunya, Mona, hobi biliar pun mengatarkan Abel ke tangga menuju atlet biliar profesional.
    “Pelatih pertama dari olahraga biliar yang saya geluti saat ini bersama kakak Emilia adalah berkat bimbingan almarhum ayah,” kata Abel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        17 Desember 2025

    Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung Yogyakarta 17 Desember 2025

    Pemkot Yogyakarta Siapkan 5 Alat Kejut Jantung, Antisipasi Wisatawan Kena Serangan Jantung
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan Auotomated External Defibrillator (AED) atau alat kejut jantung otomatis untuk mengantisipasi kondisi kegawatdaruratan kesehatan saat malam pergantian tahun.
    Langkah ini diambil menyusul pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, ketika terjadi kasus serangan jantung di tengah kepadatan pengunjung.
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo
    mengatakan, kepadatan pengunjung, khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi memicu kondisi darurat kesehatan seperti serangan jantung.
    “Kalau di Malioboro crowded sekali, pernah kejadian serangan jantung. Maka alat pacu jantung itu adanya tidak di posko (kesehatan) tapi di titik yang mudah diakses,” ujar Hasto, Rabu (17/12/2025).
    Hasto menyebutkan, AED akan disiapkan di lima titik keramaian yang mudah dijangkau masyarakat.
    “Kita sediakan di lima titik,” katanya.
    Adapun lokasi penempatan AED meliputi Teras Malioboro 1, Plaza Malioboro, Taman Malioboro, serta Teras Malioboro 2.
    Selain menyiapkan AED, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan jalur khusus kegawatdaruratan, terutama di kawasan Malioboro. Jalur ini disiapkan agar ambulans tetap dapat melintas apabila terjadi kondisi darurat, seperti pengunjung yang mengalami serangan jantung.
    Hasto menjelaskan, AED milik Pemkot Yogyakarta dilengkapi panduan suara dan sistem pendeteksi otomatis. Alat tersebut hanya akan bekerja apabila mendeteksi korban mengalami henti jantung.
    “Jika ditempelkan pada orang yang sehat, alat ini tidak akan bekerja,” jelasnya.
    Pemkot Yogyakarta juga mendirikan pos kesehatan di sejumlah titik keramaian, antara lain di sekitar Tugu Pal Putih Yogyakarta melalui Puskesmas Jetis, Pos Teteg di utara Malioboro, serta di kawasan Titik Nol Kilometer.
    Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menambahkan, pada 31 Desember ambulans akan disiagakan di beberapa titik, yakni di pos Tugu Pal Putih Yogyakarta, ABA, Kepatihan, Pasar Beringharjo, Ngejaman, Titik Nol Kilometer, dan DPRD.
    “Kita juga ada PSC 24 jam. Apabila ada kecelakaan atau kegawatdaruratan bisa menghubungi PSC, satu kali 24 jam di IGD dibiayai oleh Pemkot Yogyakarta,” kata Emma.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Desember 2025

    Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono Megapolitan 17 Desember 2025

    Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan akan menjalani satu kali proses komisioning terakhir sebelum beroperasi secara penuh.
    Kepastian tersebut disampaikan Pramono menyusul hampir rampungnya seluruh persiapan teknis di fasilitas pengolahan sampah tersebut.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan
    RDF
    Rorotan bisa segera beroperasi penuh setelah proses uji coba akhir dilakukan.
    “Karena ini sudah hampir lengkap, kami segera melakukan komisioning sekali lagi. Dan setelah itu pasti
    RDF Rorotan
    akan operasional sepenuhnya,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (17/12/2025).
    Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.
    Namun, persoalan kembali muncul saat terjadi tumpahan air lindi dari truk pengangkut sampah atau compactor yang memicu bau tak sedap.
    Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proses komisioning hingga tersedia kendaraan pengangkut sampah yang lebih memadai dan tertutup.
    Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memiliki total 148 unit armada truk compactor tertutup yang siap digunakan untuk mengangkut sampah menuju fasilitas RDF Rorotan.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sementara 51 unit lainnya berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2025.
    “Kemarin kemudian saya memerintahkan untuk pengadaan truk compactor yang baru. Supaya air lindinya tidak ke mana-mana, pengaturan sampahnya juga lebih baik,” jelas Pramono.
    Ia menegaskan, apabila proses komisioning terakhir berjalan lancar dan tidak lagi menimbulkan bau,
    RDF Rorotan akan segera diresmikan dan beroperasi secara penuh sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.