Author: Kompas.com

4 Ketua Komisi Reformasi Polri Ungkap 3 Pihak yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025 Nasional

Ketua Komisi Reformasi Polri Ungkap 3 Pihak yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 hanya bisa dibatalkan oleh tiga pihak.
Diketahui,
Perpol 10/2025
mengatur soal anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga.
Adapun pihak pertama yang bisa membatalkan Perpol 20/2025 adalah Polri itu sendiri.
“Kan bisa Polri itu melihat evaluasi, ya udah dicabut sama dia, boleh, misal gitu, iya kan. Tapi ini kan tidak bisa dipaksa, orang dia yang udah neken,” ujar Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2025), dikutip dari
Kompas TV
.
Pihak kedua yang bisa membatalkan Perpol 10/2025 adalah Mahkamah Agung (MA). Jimly menjelaskan, MA memiliki kewenangan
judicial review
.
“Menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau ada yang mengatakan ‘Ini Perpol bertentangan dengan undang-undang’ ehh bawa ke Mahkamah Agung aja,” ujar Jimly.
Menurut Jimly, ada kesalahan dalam Perpol tersebut di bagian menimbang dan mengingat. Sebab dalam bagian menimbang dan mengingat Perpol itu, tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
“(Bagian) Menimbangnya itu, tidak ada sama sekali menyebut putusan MK. (Bagian) Mengingatnya pun tidak sama sekali menyebut putusan MK,” ujar Jimly.
“Artinya yang dijadikan rujukan Perpol itu adalah undang-undang yang belum mengalami perubahan dengan putusan MK. Maka ada orang menuduh ‘Ohh ini bertentangan dengan putusan MK’ ya eksplisit memang begitu, mengingatnya enggak ada, artinya putusan MK yang mengubah undang-undang enggak dijadikan rujukan,” sambungnya menegaskan.
Sedangkan pihak terakhir yang bisa membatalkan Perpol yang mengatur polisi bisa menjabat di 17 kementerian/lembaga adalah Presiden.
“Presiden, pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan perpres (peraturan presiden) atau PP (peraturan pemerintah), yang PP itu misalnya itu mengubah materi aturan yang ada di perpol, itu boleh. Nah itu lebih praktis,” kata Jimly.
Diketahui, anggota Polri aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
Berdasarkan salinan aturan yang dilihat Kompas.com dari situs peraturan.go.id, Kamis (11/12/2025), daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel Polri diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol tersebut.
”
Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan,
” bunyi pasal tersebut.
Berikut 17 kementerian/lembaga yang bisa diisi polisi aktif:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 09:23
Aktivisme Gen Z : Demokrasi Siber dalam Arus Deras Informasi

Aktivisme Gen Z : Demokrasi Siber dalam Arus Deras Informasi
Akademisi dan Peneliti
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
RUANG
demokrasi Indonesia hari ini semakin ditentukan oleh denyut layar gawai. Di sanalah generasi Z menemukan medan politiknya sendiri. Mereka bukan sekadar penonton pasif atas kebijakan negara, melainkan aktor yang aktif memproduksi wacana, membangun tekanan publik, dan dalam beberapa kasus memengaruhi arah keputusan pemerintah.
Aktivisme generasi ini tumbuh di tengah arus informasi yang deras, cepat, dan sering kali bising. Fenomena tersebut menandai babak baru
demokrasi siber
yang patut dibaca secara kritis dan reflektif. Generasi Z adalah generasi yang lahir ketika internet tidak lagi menjadi kemewahan. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi ruang hidup yang membentuk identitas, relasi sosial, hingga kesadaran politik.
Tidak mengherankan jika ekspresi aktivisme mereka banyak bermula dari dunia digital. Isu isu publik hadir dalam bentuk video singkat, utas, meme, atau siaran langsung. Politik mengalami pergeseran bentuk dari pidato formal menjadi narasi visual yang emosional dan mudah dibagikan. Dalam konteks ini, aktivisme tidak lagi selalu dimulai dari ruang rapat atau mimbar demonstrasi, melainkan dari
linimasa
.
Di Indonesia, aktivisme Gen Z terlihat jelas dalam berbagai momentum politik. Penolakan terhadap sejumlah rancangan undang undang, kritik atas kebijakan pendidikan, hingga isu lingkungan dan keadilan sosial menemukan gaung luas melalui media sosial. Anak anak muda menjadi produsen narasi tandingan yang menyaingi bahasa resmi negara. Mereka mengurai pasal pasal kebijakan dalam bahasa populer, menyederhanakan isu kompleks, lalu menyebarkannya secara masif.
Tekanan publik yang terbentuk di ruang digital kerap memaksa elite politik untuk merespons, setidaknya di level wacana. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi siber telah membuka pintu partisipasi yang lebih luas.
Bagi Gen Z, berpendapat tidak harus menunggu ruang formal. Setiap akun adalah mimbar, setiap unggahan adalah pernyataan politik. Hal ini memberi peluang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan untuk bersuara.
Namun, perlu diakui bahwa demokrasi yang bergerak cepat juga membawa risiko. Arus informasi yang terlalu deras sering kali mengaburkan batas antara data, opini, dan emosi. Di tingkat global, aktivisme Gen Z bahkan menunjukkan daya tekan yang melampaui batas negara.
Gerakan iklim yang digerakkan oleh anak muda berhasil mendorong isu lingkungan menjadi agenda utama banyak pemerintahan. Solidaritas lintas negara terbangun melalui kampanye digital yang saling terhubung. Isu konflik kemanusiaan, ketidakadilan rasial, hingga kebebasan berekspresi menjadi perhatian publik global berkat mobilisasi generasi muda di ruang siber.
Ini menandakan bahwa politik tidak lagi sepenuhnya terikat pada teritori, melainkan pada jaringan. Meski demikian, romantisasi aktivisme digital perlu dihindari. Tidak semua yang viral berujung pada perubahan kebijakan. Banyak gerakan berhenti pada ledakan atensi sesaat tanpa strategi lanjutan.
Tantangan terbesar aktivisme Gen Z adalah menerjemahkan energi digital menjadi kerja advokasi yang berkelanjutan. Negara bekerja dengan prosedur, regulasi, dan kompromi, sementara ruang digital bergerak dengan logika kecepatan dan emosi. Ketegangan antara dua dunia ini sering membuat tuntutan publik kehilangan daya dorong saat memasuki ruang institusional.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah kualitas deliberasi. Algoritma media sosial cenderung memperkuat pandangan yang seragam dan menyingkirkan nuansa. Aktivisme berisiko terjebak dalam polarisasi dan simplifikasi berlebihan. Isu kompleks direduksi menjadi hitam putih, kawan lawan, benar salah. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat melemahkan demokrasi karena ruang dialog menyempit.
Demokrasi yang sehat membutuhkan perbedaan pandangan yang diperdebatkan secara rasional, bukan sekadar adu viralitas. Refleksi penting juga perlu diarahkan pada etika aktivisme. Siapa yang berbicara atas nama siapa. Apakah suara yang paling keras benar benar mewakili kelompok terdampak.
Dalam beberapa kasus, aktivisme digital rawan menjadi panggung performatif yang lebih mementingkan citra daripada substansi. Ketika isu publik diperlakukan sebagai konten, ada risiko penderitaan nyata direduksi menjadi komoditas perhatian. Di sinilah kedewasaan politik diuji, terutama bagi generasi muda yang sedang belajar mengelola kekuatan barunya.
Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat praktik praktik baik yang layak dicatat. Sejumlah kelompok Gen Z di Indonesia mulai membangun pola aktivisme hibrida. Mereka menggabungkan kampanye digital dengan kajian kebijakan, diskusi publik, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa perubahan kebijakan membutuhkan lebih dari sekadar tekanan massa. Dibutuhkan argumentasi yang solid, data yang kuat, serta kesediaan berdialog dengan pembuat kebijakan.
Ke depan, peran Gen Z dalam demokrasi Indonesia akan semakin signifikan seiring dengan perubahan demografi pemilih. Tantangannya bukan lagi soal keberanian bersuara, melainkan soal kapasitas mengelola suara tersebut secara bertanggung jawab. Pendidikan literasi digital dan politik menjadi kunci agar partisipasi tidak terjebak dalam euforia sesaat. Negara dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk tidak memandang aktivisme muda sebagai ancaman, melainkan sebagai energi korektif bagi demokrasi.
Pada akhirnya, aktivisme Gen Z adalah cermin dari demokrasi kita sendiri. Ia memperlihatkan harapan sekaligus kegelisahan. Di satu sisi, ada semangat partisipasi yang hidup dan kreatif. Di sisi lain, ada risiko dangkalnya deliberasi di tengah arus besar informasi.
Demokrasi siber bukan tujuan akhir, melainkan ruang antara yang menuntut kedewasaan kolektif. Jika mampu dikelola dengan etika, literasi, dan strategi yang matang,
suara Gen Z
tidak hanya akan ramai di linimasa, tetapi juga bermakna dalam kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 09:12
1 KPK Gelar OTT di Banten, 5 Orang Diamankan Nasional

KPK Gelar OTT di Banten, 5 Orang Diamankan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten pada Rabu (17/12/2025) malam.
Juru Bicara
KPK
,
Budi Prasetyo
, mengatakan, penyidik mengamankan lima orang dalam operasi senyap tersebut.
“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah
Banten
,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, Budi belum mengungkapkan identitas lima orang yang sudah diamankan penyidik.
Dia mengatakan, saat ini kelima orang tersebut masih dilakukan pemeriksaan.
“Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 08:57
7 Jakarta di Bawah Ancaman Tiga Siklon: Begini Langkah Pemprov Menjaga Kota Megapolitan

Jakarta di Bawah Ancaman Tiga Siklon: Begini Langkah Pemprov Menjaga Kota
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jakarta berada dalam ancaman dampak tidak langsung dari tiga siklon tropis yang terpantau di sekitar wilayah Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan kewaspadaan.
Selain itum sejumlah langlah antisipatif dipersiapkan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem hingga 22 Desember 2025.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebutkan, saat ini terpantau Siklon Tropis Bakung, Bibit Siklon Tropis 93S, dan Bibit Siklon Tropis 95S.
Berdasarkan pantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, ketiga siklon tersebut masih berada di sekitar wilayah Indonesia dan belum masuk ke daratan.
Kemunculan tiga siklon ini berdampak pada peningkatan potensi hujan dan angin kencang di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
“Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga mendekat lagi yang akan mempengaruhi curah hujan,” kata Faisal, dikutip dari Antara.
BMKG memprakirakan Jakarta berpotensi hujan sedang disertai angin kencang pada 17–18 Desember 2025, dan kondisi ini diperkirakan berlanjut 19–22 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) merapikan pohon-pohon tua.
“Saya sudah meminta kepada Dinas Pertamanan untuk pohon-pohon tua semuanya kita rapikan,” kata Pramono di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).
Meski begitu, Pramono mengakui cuaca, terutama angin kencang, sulit diprediksi. Penanganan
pohon rawan tumbang
telah dilakukan, tapi dampak cuaca ekstrem tidak bisa dihindari sepenuhnya.
“Maka sebenarnya hampir di semua daerah sudah dilakukan, tapi memang terkadang tidak mencukupi. Dan kita tidak tahu angin puting beliung yang kemarin bisa di Ancol, kemudian juga di Sunda Kelapa, itu kan kita tidak tahu arahannya di sana,” lanjutnya.
Pemprov memastikan koordinasi dengan BMKG terus dilakukan untuk memantau perkembangan cuaca.
Dinas SDA DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi banjir akibat hujan ekstrem.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antisipatif sebagai upaya
mitigasi banjir
,” ujar Sekretaris Dinas SDA Nugraharyadi, Rabu (17/12/2025).
Upaya mitigasi meliputi optimalisasi pompa, sistem polder, dan pemeliharaan badan air agar berfungsi maksimal saat puncak hujan, terutama di wilayah rawan genangan.
Dinas SDA menyiagakan 612 pompa stasioner di 211 lokasi dan 590 pompa mobile di lima wilayah Jakarta.
“Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir atau genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner,” kata Nugraharyadi.
Selain itu, pengerukan sungai, kali, waduk, situ, dan embung dilakukan di 1.996 titik dengan volume total 856.886 meter kubik. Pengerukan terbanyak di Jakarta Timur (850 titik), disusul Jakarta Utara, Barat, Pusat, dan Selatan.
Dinas SDA menggunakan 260 alat berat dan 457 dump truck untuk pengerukan.
Sejumlah waduk, situ, dan embung dibangun atau direvitalisasi, termasuk Waduk Aseni, Embung Giri Kencana, Embung Bambu Hitam, Embung Jagakarsa, dan Embung Pemuda.
Selain itu, 52 sistem polder telah dibangun dari target 70, berfungsi memompa air dari wilayah yang tidak bisa mengalir secara gravitasi.
Untuk antisipasi banjir rob, pompa dan pintu air disiagakan di titik strategis: Pintu Air Marina, Pompa Muara Angke, Pompa Ancol, Rumah Pompa Waduk Pluit, dan Polder Kamal.
Satuan Tugas SDA, atau Pasukan Biru, siap dikerahkan jika terjadi banjir akibat hujan ekstrem maupun rob. Mereka melakukan pemantauan rutin agar kondisi tetap terkendali.
Pemprov DKI mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi genangan dan banjir. Masyarakat bisa memantau melalui
bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut
, Aplikasi JAKI, atau menghubungi 112 saat darurat.
“Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” ujar Nugraharyadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 06:42
Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan

Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian sangat besar terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Kepala negara bahkan mengumpulkan para kepala daerah serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mendengarkan masukan dan keluhan para kepala daerah se-Papua.
Memulai rapat di Istana, Prabowo didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, langsung berkeliling ruangan untuk menyalami enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota yang hadir langsung di lokasi.
Dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal.
“Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal,” tegas Prabowo dalam pengarahannya.
Menurut Prabowo, setiap daerah di Indonesia harus diperlakukan sama.
“Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” ujar Prabowo.

Di tengah cobaan yang ada di Tanah Air, kata Prabowo, pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh berhenti. Ia berharap, Indonesia bisa menjadi negara modern, maju, dan makmur.
“Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan,” lanjut dia.
Masih dalam rapat yang sama, Prabowo menyebut masih ada masyarakat Indonesia yang hidup dalam kesulitan hingga kelaparan.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ujarnya.
Ia pun menyoroti bahwa pemerataan di Indonesia masih menjadi masalah. Oleh karenanya, Prabowo mendorong jajaran pemerintahan, termasuk kepala daerah, untuk bisa mengelola kekayaan alam secara bijak.
“Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa,” ucap Prabowo.
“Bahwa kita harus memanage mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuh dia.
Terkait
pembangunan Papua
, Presiden RI meminta pengerjaan jalan Trans Papua harus dituntaskan demi membuka akses ke daerah-daerah terpencil di Papua.
Dengan dibukanya akses jalan Trans Papua, tentu akan berdampak mengurangi harga logistik.
“Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi,” terangnya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, serta
food estate
di Papua harus diprioritaskan.
“Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate ini menjadi prioritas,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo berharap Papua bisa
swasembada pangan
dan energi.
Bukan sekadar swasembada pangan, ia ingin swasembada pangan dilakukan di setiap provinsi, di tingkat bahkan kabupaten/kota.
“Ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyakanlah kepada kakek-kakek kita dulu, ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” imbuh dia.
Begitu juga dengan energi, Prabowo meminta setiap daerah bisa mandiri terkait energi.
Diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
Orang nomor satu di Indonesia ini berharap, Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo.
Selain sawit, Papua juga perlu ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo juga ingin pemanfaatan tenaga surya atau tenaga air dioptimalkan di Papua. Ia menambahkan, teknologi tenaga surya dan tenaga air sudah semakin murah dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo juga menaruh perhatian besar untuk anak-anak asli Papua.
Prabowo menargetkan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua beroperasi semua pada 17 Agustus 2026.
Sebab, saat ini baru ada 179 SPPG yang sudah beroperasi di Bumi Cendrawasih dengan total penerima manfaatnya kurang lebih 750.000 orang.
“Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Anda kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” lanjut Prabowo.
Dok. Kemendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Di sektor pendidikan, Presiden RI meminta agar kabar ada 700.000 anak Papua tidak bersekolah segera dicek.
Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap kabar itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, saat rapat berlangsung.
“Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai mengikuti rapat.
Setelahnya, Prabowo memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
“Nah kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita cross-check dulu benar nggak,” ucap Tito.
Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan.
“Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 06:40
8 Ketika UMR Tak Cukup Hidup Layak, Pekerja Bertahan dari Gaji ke Gaji Megapolitan

Ketika UMR Tak Cukup Hidup Layak, Pekerja Bertahan dari Gaji ke Gaji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– UMR Jakarta 2025 yang hampir sebesar Rp 5,4 juta terlihat cukup secara nominal. Namun bagi banyak pekerja, angka itu tak cukup untuk hidup layak.
Sebagian besar gaji habis untuk kos, makan, dan transportasi, sehingga mereka harus hidup dari gaji ke gaji.
Di balik angka
UMR Jakarta
2025 itu, banyak pekerja terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar.
Putri Lestari (25) memahami betul ritme hidup itu. Perempuan asal Jawa Tengah ini sudah enam tahun merantau ke Jakarta.
Dua tahun terakhir, ia bekerja sebagai admin media sosial di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dengan gaji sekitar Rp 5,4 juta per bulan setara UMR Jakarta.
“Paling besar itu kos, makan, dan transportasi,” kata Putri saat ditemui di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Kos Putri Rp 1,5 juta per bulan, transportasi Rp 500.000–700.000 per bulan. Sisa gaji dibagi untuk makan, pulsa, internet, kebutuhan harian, dan tabungan.
Kadang niat menabung, tapi begitu ada kebutuhan tak terduga, tabungan langsung habis.
Menjelang akhir bulan, Putri menekan pengeluaran, mengurangi makan di luar, dan menunda belanja.
“Rasanya gaji itu cepat banget habis, padahal baru pertengahan bulan,” ujarnya.
Hiburan dan rencana masa depan pun dikorbankan, termasuk rencana menikah yang ditunda.
Dilla (23), personal assistant di Jakarta Selatan, bergaji sedikit di atas UMR, sekitar Rp 6 juta.
Ia harus membayar kos Rp 2,2 juta di Kemang dan transportasi Rp 400.000–500.000 per bulan.
“Bisa nabung, tapi mepet banget. Nabungnya pelan-pelan,” kata Dilla.
Menjelang akhir bulan, ia mengurangi jajan, membawa bekal, dan mengandalkan fasilitas kos sebagai “healing” murah.
“Menurut aku, di atas Rp 10 juta baru bisa dibilang layak, apalagi kalau mau menabung lebih banyak,” ujarnya.
Dengan penghasilan saat ini, hiburan dan relasi sosial menjadi korban utama.
Aditya Riski Nugroho (28), sales di Jakarta Pusat, tinggal di Bogor bersama istri dan anaknya. Gajinya sekitar Rp 5 juta.
Pengeluaran terbesar untuk rumah tangga, anak, dan ongkos pulang-pergi Bogor–Jakarta Rp 700.000–1 juta per bulan.
“Bisa nabung itu kalau digabung sama penghasilan istri. Jadi tabungan kami itu tabungan keluarga,” kata Aditya.
Menurut dia, UMR hanya terasa cukup jika dua orang dalam rumah tangga bekerja.
Hiburan nyaris dihapus, liburan jarang, waktu istirahat sering dikorbankan, dan cicilan motor menjadi prioritas.
Pengamat ekonomi M. Rizal Taufikurahman menilai UMR Jakarta terlihat tinggi secara nominal, tapi belum mencerminkan hidup layak.
“Struktur biaya hidup didominasi oleh perumahan dan transportasi yang sulit dikompresi,” kata Rizal.
UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak.
Kenaikan UMR sering habis menutup pengeluaran rutin, bukan untuk menambah kesejahteraan.
Konsumsi rumah tangga bersifat defensif, minim tabungan, dan kota tetap mahal tapi tidak sejahtera.
Rista Zwestika, perencana keuangan mengatakan, besaran UMR di Jakarta saat ini pada dasarnya hanya menutup kebutuhan sehari-hari.
Sekitar 30 persen untuk hunian, 25 persen buat makan, dan 10 persen adalah transportasi, sementara sisanya untuk tagihan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan fleksibel.
Di Jakarta, transportasi sering mendekati jutaan per bulan. Pola hidup paycheck-to-paycheck, kerja ganda, dan ketergantungan pada pinjaman konsumtif menjadi umum.
“Jika pengeluaran bulanan Rp 5 juta, dana darurat minimal enam kali untuk lajang, sembilan kali untuk menikah, dan 12 kali untuk menikah punya anak dari pendapatan per bulan,” ujar Rista.
Tekanan biaya hidup juga mendorong pekerja pindah ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.
Bagi sebagian pekerja, itu strategi bertahan, bagi lainnya kompromi hidup di ibu kota tetap dipilih.
“Jadi kondisi upah rendah bisa mendorong keluarnya sebagian pekerja (atau memilih hunian lebih jauh), yang terlihat dari data perpindahan dan tren urban exodus/relokasi ke penyangga,” kata dia.
Putri dan Dilla menekan pengeluaran, menunda rencana masa depan, dan hidup hemat. Aditya dan keluarganya mengandalkan penghasilan ganda untuk bertahan.
Fenomena
hidup dari gajian ke gajian
mencerminkan realita pekerja Jakarta menghadapi biaya hidup tinggi dengan UMR yang belum layak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 06:26
Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
WARNA

cover
bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
nyungsep
ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
kelapa sawit
.
Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.
“
Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
mix energy.
Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
Kompas.com
, 16/12/2025).
Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
Kompas.com
, 5/12/2025).
Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
Tempo.co
, 10/12/2025).
Laju
deforestasi
secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 05:27
3 Terbengkalai sejak 2007, Kenapa Menara Saidah Tak Dirobohkan? Megapolitan

Terbengkalai sejak 2007, Kenapa Menara Saidah Tak Dirobohkan?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Hampir dua dekade telah berlalu sejak aktivitas terakhir di Menara Saidah berhenti pada 2007.
Bangunan setinggi 28 lantai yang berdiri di tepi Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, itu hingga kini tetap tegak, namun kosong, terkurung pagar seng, dan dijauhkan dari denyut kehidupan kota yang terus bergerak di sekitarnya.
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan properti di Jakarta, publik pun kerap mempertanyakan hal yang sederhana namun penting: Mengapa
Menara Saidah
tidak juga dirobohkan?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa hingga kini tidak ada dasar hukum maupun teknis untuk melakukan pembongkaran bangunan tersebut.
Ketua Subkelompok Penggunaan Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Kartika Andam Dewi, mengatakan bahwa Menara Saidah pernah melalui kajian teknis dan tidak dinyatakan membahayakan.
Ia menjelaskan, dalam tata kelola bangunan gedung, pembongkaran tidak bisa dilakukan serta-merta hanya karena bangunan terbengkalai atau tidak difungsikan.
“Pun apabila suatu bangunan dinyatakan membahayakan, lalu ada penetapan pembongkaran oleh pemerintah daerah, yang melakukan pembongkaran tetap pemilik bangunan,” kata Andam.
Menara Saidah sendiri merupakan aset milik swasta, bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, kewenangan pemerintah daerah terbatas pada pengawasan dan penilaian teknis, bukan eksekusi langsung.
Ketika ditanya apakah kajian teknis tersebut dilakukan oleh Dinas Citata atau pihak lain, Andam menegaskan bahwa pengkajian tidak dilakukan langsung oleh pemerintah.
“Yang melakukan pengkajian dari penyedia jasa pengkajian teknis bersertifikat yang di-
hire
oleh pemilik bangunan,” ujarnya.
Dengan kata lain, selama tidak ada laporan resmi, aduan masyarakat, atau hasil penilaian teknis terbaru yang menyatakan bangunan itu berbahaya, pemerintah daerah tidak memiliki dasar untuk memerintahkan pembongkaran.
Selain itu, Andam juga tidak bisa memberikan informasi terkait alasan detail
kenapa Menara Saidah tidak dirobohkan
, karena bangunan milik perorangan, dan hanya pemilik yang mengetahui alasannya.
Dari sudut pandang tata kota, keberadaan Menara Saidah yang terbengkalai di lokasi strategis menjadi anomali sekaligus ironi.
Pengamat perkotaan Universitas Indonesia (UI), Muh Aziz Muslim, menyebutkan, Menara Saidah dulunya adalah salah satu bangunan paling ikonik di wilayah Pancoran dan Cawang.
“Menara Saidah ini kan pernah menjadi salah satu bangunan yang paling ikonik di Jakarta, terutama di kawasan Pancoran. Dibandingkan dengan gedung-gedung di sekitarnya, dia relatif menjulang tinggi,” kata Aziz saat dihubungi, Selasa (16/12/2025).
Namun, justru karena posisinya yang strategis itulah, ketidakjelasan nasib gedung ini kerap memicu spekulasi publik.
“Kalau pertanyaannya kenapa belum dibongkar, itu yang justru jadi misteri. Karena dari aspek kepemilikan, gedung ini dimiliki oleh perorangan, keluarga Saidah. Maka pertanyaan utama sebenarnya harus diajukan kepada pemiliknya,” ujar Aziz.
“Gedung ini memberi pelajaran bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan estetika dan kemegahan. Yang lebih penting adalah aspek struktur dan keamanan,” kata dia.
Ia mengingatkan, pengosongan Menara Saidah pada 2007 terjadi bersamaan dengan munculnya isu perubahan struktur bangunan, termasuk dugaan kemiringan gedung.
“Dulu informasinya diduga karena dibangun di kawasan rawa. Ini tentu perlu dikonfirmasi ulang, tapi yang jelas saat itu aspek keamanan gedung mulai diragukan,” ucap Aziz.
Dalam konteks Jakarta hari ini, Aziz menilai Menara Saidah gagal beradaptasi dengan perubahan standar keselamatan dan pergeseran pusat bisnis.
“Sekarang sentra bisnis bergerak ke Kuningan, Sudirman, Simatupang. Jadi, selain faktor struktur, ada juga faktor perubahan lokasi strategis,” tutur dia.
Soal pembongkaran, Aziz menilai keputusan itu tidak bisa dilihat secara sederhana.
“Merobohkan gedung setinggi Menara Saidah itu bukan perkara mudah. Ada banyak kebutuhan teknis, pertimbangan dampak lingkungan, dan dampak sosial bagi kawasan sekitarnya. Semua itu tentu menjadi pertimbangan pemilik gedung,” kata Aziz.
Dari perspektif lingkungan, pembongkaran bangunan sebesar Menara Saidah di kawasan padat lalu lintas dan penduduk bukan tanpa risiko.
Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa menegaskan bahwa pembongkaran bangunan besar di wilayah perkotaan memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan.
“Yang pertama tentu dampak kualitas udara, terutama debu halus atau PM 2,5 dan PM 10,” ujar Mahawan saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).
Debu halus hasil pembongkaran, kata Mahawan, berbahaya bagi kesehatan karena dapat masuk ke sistem pernapasan, bahkan aliran darah.
“Tanpa pengendalian basah seperti
water spraying
, PM 2,5 bisa meningkat dua sampai lima kali lipat di sekitar lokasi pembongkaran,” kata dia.
Selain polusi udara, kebisingan juga menjadi persoalan serius.
“Pembongkaran bisa menghasilkan kebisingan 70 sampai 90 desibel, sementara standar WHO maksimal 55 desibel,” ujar Mahawan.
Ia menambahkan, getaran akibat pembongkaran juga berisiko merusak bangunan di sekitarnya, terutama bangunan lama dan infrastruktur seperti pipa air atau gas.
“Belum lagi dampak sosial. Aktivitas ekonomi warga terganggu, kenyamanan hidup menurun, dan bisa memicu konflik jika tidak ada komunikasi yang baik,” tutur dia.
Karena itu, Mahawan menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya ada atau tidaknya kajian, tetapi implementasi dan pengawasan di lapangan.
“Sering kali administrasinya lengkap, tapi pengawasannya lemah. Komunikasi publik juga sering tertinggal,” kata Mahawan.
Sebelumnya,
Kompas.com
telah melakukan penelusuran ke Menara Saidah pada Jumat (7/11/2025). Bangunan tersebut kini lebih menyerupai artefak kota yang terlupakan.
Di depan gedung, pagar seng abu-abu kusam setinggi dua meter membentang dengan tulisan merah mencolok DILARANG MASUK.
Di atasnya, lintasan LRT menjulang, sementara halte TransJakarta Cawang di bawahnya dipadati penumpang setiap hari. Ribuan orang berlalu-lalang, hanya beberapa meter dari bangunan kosong itu.
Begitu pagar dibuka oleh petugas keamanan, suasana berubah drastis. Sunyi. Hanya dengung kendaraan dari kejauhan dan lolongan anjing penjaga yang terdengar.
Kompas.com
mendapat kesempatan untuk memasuki gedung yang justru tidak satu orang pun yang diperbolehkan memasuki gedung ini kecuali penjaga dan pemilik.
Melangkah masuk di halaman depan, marmer lobi tertutup debu dan dedaunan. Rumput liar tumbuh di sela ubin. Pilar-pilar besar bergaya Romawi memudar warnanya, sementara beberapa kaca jendela pecah.
Di dalam, saat menjelajahi lantai satu hingga sembilan, terlihat lift menyisakan poros besi. Kabel-kabel menjuntai berkarat. Tangga darurat gelap, lembap, dan berbau besi tua.
Di lantai atas, jendela pecah memperlihatkan kontras mencolok Jakarta yang terus bergerak di luar, sementara Menara Saidah membeku dalam waktu.
Menara Saidah dibangun pada 1998 oleh PT Hutama Karya atas pesanan Mooryati Soedibyo dengan nama Menara Gracindo.
Gedung itu kemudian berpindah tangan ke keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim dan direnovasi menjadi 28 lantai.
Namun, bangunan yang digunakan untuk perkantoran itu ditinggalkan penyewa sejak 2007. Pengelola saat itu membantah isu kemiringan, menyebut pengosongan hanya karena masa sewa habis.
Menurut Andam, bangunan yang tidak difungsikan otomatis kehilangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Pengawasan kami bergilir. Menara Saidah belum masuk jadwal pengawasan 2025,” kata Andam.
Karena tidak ada laporan atau aktivitas, pengawasan lanjutan belum dilakukan.
Bagi warga sekitar, Menara Saidah kini lebih dari sekadar gedung kosong.
“Kalau malam sepi banget. Padahal di seberang sudah banyak gedung baru,” kata Puji (29), pengemudi ojek
online
.
Warga lain, Wati (50), menyebut Menara Saidah seperti simbol kota yang dibiarkan tanpa arah.
“Kalau enggak bisa dipakai lagi, ya paling tidak dirapikan. Jangan dibiarkan kumuh,” ujar dia.
Menara Saidah berdiri di tengah megaproyek Jakarta, namun tak ikut bergerak.
Ia menjadi pengingat bahwa pembangunan fisik tanpa kepastian hukum, tata kelola, dan keberanian mengambil keputusan, hanya akan melahirkan monumen kebisuan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 05:04
Kabar Duka, Kakak Anggota DPR RI Atalia Praratya Meninggal Dunia Bandung 17 Desember 2025

Kabar Duka, Kakak Anggota DPR RI Atalia Praratya Meninggal Dunia
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Anggota DPR RI Atalia Praratya tengah berduka. Atalia kehilangan kakak kandungnya, Adhya Pradjana bin Syarif Puradimadja, yang meninggal dunia.
Kabar duka
tersebut disampaikan Atalia melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (17/12/2025).
“Innalillahi wa inna ilaihi rooji’uun. Telah berpulang kakak tercinta dari
Atalia Praratya
: Alm. Adhya Pradjana bin Syarif Puradimadja. Kami sekeluarga mohon doa agar almarhum diterima seluruh ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tulis Atalia dalam unggahan tersebut, Rabu.
Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu malam.
Debi mengatakan, Atalia langsung berangkat ke rumah duka setelah menerima kabar tersebut.
“Langsung bergegas ke rumah duka,” katanya.
Adapun Atalia kini tengah dalam proses
gugatan cerai
terhadap
Ridwan Kamil
,
Debi menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan kehadiran Atalia pada sidang lanjutan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil karena kliennya masih dalam suasana berkabung.
“Untuk persidangan selanjutnya kami belum bisa konfirmasi karena kondisi beliau saat ini sedang berkabung,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, sidang perdana gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).
Dalam sidang tersebut, kedua pihak tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing.
Atalia diwakili tim kuasa hukum yang dipimpin Debi Agusfriansa, sementara Ridwan Kamil diwakili Wenda Aluwi.
Debi menjelaskan, ketidakhadiran Atalia pada sidang perdana disebabkan agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan.
“Beliau (Atalia) sangat menghormati proses persidangan ini, tetapi karena acara kedinasan, beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 21:58
40 Tabung Elpiji 3 Kg di Sampang Digondol Maling, Terungkap dari Jejak Kaki Pelaku Surabaya 17 Desember 2025

40 Tabung Elpiji 3 Kg di Sampang Digondol Maling, Terungkap dari Jejak Kaki Pelaku
Tim Redaksi
SAMPANG, KOMPAS.com
– Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah agen Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) di Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sebanyak 40 tabung gas melon raib digondol maling.
Kasi Humas Polres
Sampang
, AKP Eko Puji mengatakan, pencurian itu terjadi dini hari saat pemilik rumah sedang tidur. Aksi pencurian itu juga terekam kamera pengawas yang ada di rumah tersebut.
Eko Puji menyebut, pemilik rumah awalnya tidak menyadari adanya tabung elpiji 3 kilogram atau gas melon yang hilang dari pekarangan rumahnya.
Namun, pencurian itu akhirnya dikeetahui setelah tetangga korban melihat adanya jejak kaki di pagar tembok rumah korban.
“Jadi tetangganya itu saat hendak pergi ke sawah melihat ada jejak kaki di dinding luar tembok korban,” ujar Eko Puji, Rabu (17/12/2025).
Mendengar hal tersebut, pemilik rumah langsung mengecek kamera pengawas yang mengarah ke tempat puluhan elpiji itu disimpan.
“Dari situ baru ketahuan bahwa ada pencuri masuk dan membawa sembilan tabung gas elpiji,” katanya.
Menurut pengakuan korban pada polisi, sebelum aksi pencurian itu, korban sudah mengalami hal serupa sebanyak tiga kali. Setelah di total, jumlah elpiji yang raib dari empat kejadian itu yakni 40 tabung.
“Total semuanya 40 tabung yang hilang. Kerugian korban mencapai Rp 7.520.000,” katanya.
Selain itu, dari rekaman kamera pengawas, terlihat bahwa aksi pencurian itu dilakukan oleh dua orang pelaku.
Eko Puji mengatakan, kini Polisi sedang memburu dua pelaku yang sudah mencuri tabung gas di rumah korban.
“Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan petugas,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 21:55