Author: Kompas.com

  • Tolak Perampasan Ruang Hidup, Warga Pulau Pari Akui Pernah Ditahan 19 Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    Tolak Perampasan Ruang Hidup, Warga Pulau Pari Akui Pernah Ditahan 19 Hari Megapolitan 29 November 2025

    Tolak Perampasan Ruang Hidup, Warga Pulau Pari Akui Pernah Ditahan 19 Hari
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Bobby
    , warga
    Pulau Pari
    , Kepulauan Seribu, mengungkapkan pengalaman
    kriminalisasi
    yang pernah ia alami saat memperjuangkan ruang hidup masyarakat setempat dari dugaan
    perampasan lahan
    dan laut oleh oknum pemerintahan.
    Ia mengaku pernah ditahan selama 19 hari dan kerap menerima tekanan maupun bujukan agar menghentikan perjuangannya. Bobby menceritakan pengalamannya dalam sesi Diskusi Publik Peringatan Hari HAM di LBH Jakarta, Sabtu.
    “Bahkan saya sendiri, orang yang sudah pernah ditahan di Polres Jakarta Utara selama 19 hari,” kata Bobby dalam sesi diskusi Publik Peringatan Hari HAM di LBH Jakarta, Sabtu.
    Ia menyebutkan, berbagai ancaman sempat diterimanya dari pihak yang diduga terlibat dalam konflik lahan di Pulau Pari. Namun tekanan tersebut tidak membuatnya mundur. Bobby menilai tindakan represif justru semakin memperkuat tekad warga untuk menolak perampasan ruang hidup mereka.
    “Saya justru semakin berani, semakin tahu kebusukan-kebusukan mereka,” ujar dia.
    Selain ancaman, Bobby menuturkan adanya upaya persuasif bernuansa suap yang ditujukan kepadanya agar tidak lagi menolak proyek yang dipersoalkan warga. Ia mengaku pernah ditawari uang hingga fasilitas pribadi bernilai besar.
    “Saya pernah mau digaji Rp16 juta per bulan. Saya mau dibuatkan rumah yang mewah, mau dikasih uang. Sampai saat ini, saya masih ditawarkan. Mau berapa sudut,” ungkapnya.
    Bobby juga menggambarkan penyempitan ruang gerak warga, terutama nelayan Pulau Pari. Aktivitas sederhana seperti menepi ke pulau kosong kini tidak lagi bebas dilakukan.
    “Sekarang pun enggak bisa lagi. Dan ruang-ruang gerak itu sudah dibatasi oleh mereka,” katanya.
    Dampak lain dari terbatasnya akses ruang hidup adalah turunnya hasil tangkapan ikan secara drastis.
    “Yang tadinya kita hasil tangkapan kita, misalkan 100 ribu, bisa dikatakan cuma 30 ribu, artinya mengurang,” ujar Bobby.
    Dalam kesempatan yang sama, Bobby kembali menegaskan bahwa dugaan perampasan ruang hidup itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Warga Pulau Pari, yang telah menetap selama delapan generasi, sejak lama memiliki girik dan membayar ipeda sebagai bukti administrasi lahan.
    Namun, pada awal 1990-an, dokumen tersebut ditarik pemerintah dengan janji akan diganti sertifikat hak milik (SHM). Sertifikat yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Sebaliknya, warga justru mengetahui bahwa hak atas lahan itu berpindah ke pihak lain dan menjadi dasar legalitas perusahaan.
    “Di tahun 90-an, kalau nggak salah, 1992, itu ditarik oleh pemerintahan yang katanya bakal diganti dengan SHM,” kata dia.
    Warga kemudian melaporkan persoalan itu ke berbagai lembaga, termasuk Ombudsman Jakarta. Lembaga tersebut, kata Bobby, menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat lahan.
    “Bahwa terbitnya SHM di Pulau Pari, yang dimiliki oleh perusahaan itu, maladministrasi cacat hukum,” ujar Bobby.
    Upaya hukum juga pernah ditempuh melalui gugatan ke PTUN Jakarta Timur. Namun, gugatan itu ditolak.
    “Ternyata kami kalah. Engggak tahu sebabnya apa, karena kalah gitu kan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waskita Karya Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 3,28 Triliun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Waskita Karya Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 3,28 Triliun Nasional 29 November 2025

    Waskita Karya Rampungkan Transaksi Divestasi Saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Senilai Rp 3,28 Triliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR), resmi menyelesaikan seluruh rangkaian aksi korporasi pada proyek PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).
    Total nilai transaksi aksi
    korporasi
    tersebut mencapai Rp 3,28 triliun. Salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia.
    Direktur Utama
    Waskita Karya
    Muhammad Hanugroho mengatakan, pihaknya bersyukur karena rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT, berjalan lancar dan telah rampung.
    “Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober 2024,” ujar pria yang akrab disapa Oho itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
    Oho menjelaskan, divestasi
    jalan tol
    menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya.
    Aksi korporasi itu juga akan mendukung upaya penyehatan
    keuangan
    sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis.
    “Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan
    core business
    sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan,” tutur Oho.
    Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman selama 65 tahun, Waskita Karya memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.
    Ia menegaskan, perseroan akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah.
    Lebih lanjut, Oho mengatakan, dana hasil divestasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas, sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan.
    Dengan begitu, Waskita dapat menata kembali portofolio sehingga nilai aset lebih terjaga.
    Sebelumnya, komposisi saham Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tersebut sebanyak 55 persen dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), 10 persen oleh PT Bakrie Toll Indonesia, dan 35 persen oleh WTR-anak usaha Waskita Karya.
    “Ke depan, perseroan akan terus melakukan divestasi jalan tol lainnya sebagai salah satu strategi penguatan keuangan perusahaan. Pada 2024, Waskita Karya pun telah melakukan divestasi saham PT Trans Jabar Tol (TJT) sebesar 25 persen kepada PT SMI,” kata Oho.
    Dalam 10 tahun terakhir, perseroan melalui grup usaha WTR sudah melakukan investasi terhadap 18 ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya sudah dilakukan divestasi sejak 2019.
    Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer dari 3.000 kilometer jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
    Ia menjelaskan, proyek jalan tol sangat penting bagi masyarakat karena memberikan
    multiplier effect
    yang luas.
    “Tidak hanya memudahkan konektivitas antardaerah, tetapi juga berpotensi membuka bangkitan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Oho.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Hujan Es Disertai Badai Terjang Depok, Atap Rumah Terlepas hingga Listrik Padam
                        Megapolitan

    6 Hujan Es Disertai Badai Terjang Depok, Atap Rumah Terlepas hingga Listrik Padam Megapolitan

    Hujan Es Disertai Badai Terjang Depok, Atap Rumah Terlepas hingga Listrik Padam
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hujan es
    disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di
    Depok
    pada Sabtu (29/11/2025) sore. Peristiwa yang berlangsung tiba-tiba itu membuat warga kaget dan menimbulkan sejumlah kerusakan, mulai dari atap rumah terlepas hingga pemadaman listrik.
    Peristiwa hujan es tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Sejumlah warga awalnya mengira hujan turun seperti biasa sebelum menyadari adanya butiran es yang menghantam atap rumah.
    “Awal hujan turun mikirnya hujan seperti biasa, terus waktu menuju dapur kok kedengaran suara batu jatuh. Ternyata waktu saya perhatikan (dinding skylight) wah ini es,” ujar Lia, warga Kelurahan Tirtajaya, Depok, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Saat kejadian, suami Lia sedang tidak berada di rumah. Ia kemudian merekam kondisi hujan es tersebut untuk mengabari suaminya. Ketika berpindah ke ruang tamu, Lia melihat hujan turun sangat deras dan disertai angin kuat.
    “Bisa dibilang
    badai
    , dan di waktu angin kencang itu atap tetangga ada yang terlepas terlempar ke
    carport
    rumah saya dan jemuran saya yang biasanya kokoh meski ada angin sampai ikut jatuh,” ujarnya.
    Lia mengatakan petugas telah melakukan penanganan kerusakan di lingkungannya hingga pukul 18.00 WIB. Petugas membersihkan ranting pohon dan sampah yang berserakan hingga ke jalan, serta menebang pohon yang mengenai kabel listrik untuk mengantisipasi bahaya.
    Ia menuturkan listrik di daerahnya padam lebih dari dua jam setelah hujan es turun.
    “Tapi sedang ada penanganan dari PLN. Masih proses. Semoga tidak berlangsung lama,” katanya.
    Hujan deras pada waktu yang sama juga mengakibatkan
    banjir
    di Jalan KSU menuju kawasan Grand Depok City (GDC). Rama, salah seorang warga, mengatakan banjir di tengah jalan mencapai setinggi lutut orang dewasa.
    “Banjirnya tadi sedengkul (lutut) kalau di tengah jalan. Kalau di pinggir tidak terlalu dalam. Ya sangat lumayan,” tuturnya.
    Ia juga mengonfirmasih adanya hujan es, tetapi butirannya tidak sampai merusak kendaraan yang melintas.
    “Tadi masih aman. Motor juga aman,” ujarnya.
    Warga lainnya, Febri (22), yang berada di kawasan GDC, mengatakan hujan es disertai badai dan petir. Menurut dia, hujan deras berlangsung lebih dari satu jam, sementara hujan es hanya terjadi beberapa menit.
    “Yang es batu itu enggak terlalu lama hanya beberapa saat pas badai gede kurang lebih 30 menitan habis itu hujan merata,” kata Febri.
    “Tadi kebetulan di kawasan GDC dan itu deres banget sama petir. Rata-rata yang kena hujan deres kawasan GDC sama kawasan Rawa Sari di daerah Citayam sama KSU,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera: Operasi SAR 24 Jam, Distribusi Logistik Dipercepat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Update Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera: Operasi SAR 24 Jam, Distribusi Logistik Dipercepat Nasional 29 November 2025

    Update Penanganan Banjir dan Longsor di Sumatera: Operasi SAR 24 Jam, Distribusi Logistik Dipercepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatera, dengan tiga wilayah terdampak yang menjadi atensi Pemerintah Pusat, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh.
    “Upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik,” kata Suharyanto secara virtual, Sabtu (19/11/2025).
    Dia mengatakan,
    BNPB
    akan memprioritaskan tiga hal, antara lain operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.
    Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan di area
    Sumatra Utara
    difokuskan ke wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
    Di Sibolga, sebanyak 3 orang dalam pencarian.
    Sementara di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, masih ada beberapa orang yang dilaporkan hilang.
    “Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) agar diupayakan selama 24 jam. Operasi ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan,” kata Suharyanto.
    Sejalan dengan itu, pendistribusian logistik juga akan didorong, khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di Tapanuli Tengah.
    Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik, peralatan, dan permakanan di tempat-tempat terpencil.
    “Akses menuju Sibolga dari Tarutung masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor,” ungkap dia.
    Sementara itu, percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut di Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut.
    “Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit Starlink ke kabupaten/kota terdampak, antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan,” tambahnya.
    Di sisi lain, tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah sejak Kamis (27/11/2025) untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.
    Berdasarkan laporan tim BNPB
    Aceh
    , akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam.
    “Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak,” jelasnya.
    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat, seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat Caravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta tiga helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara.
    “Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik, khususnya di wilayah Lhokseumawe,” lanjut dia.
    Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk mengakselerasi upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    Salah satu fokus utama adalah menghidupkan kembali jalur komunikasi yang terputus akibat rusaknya jaringan telekomunikasi.
    Untuk itu, pemerintah mengalokasikan 28 unit Starlink serta 33 genset yang ditempatkan di titik-titik prioritas, terutama wilayah yang masih terisolasi.
    Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, hingga mempercepat akses informasi bagi warga terdampak.
    “Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit Starlink dan 33 genset,” ujarnya.
    Secara paralel, pemerintah juga memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembukaan empat dapur umum yang beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
    Dapur-dapur ini menjadi pusat penyediaan makanan siap saji bagi para pengungsi maupun warga yang belum bisa kembali ke rumah.
    Keterlibatan Tagana, relawan sosial, dan pemerintah daerah turut memastikan bahwa layanan ini berjalan setiap hari dan mampu menjangkau titik-titik pengungsian secara merata.
    Di sisi lain, pemerintah menindaklanjuti persoalan kelangkaan BBM yang muncul akibat terputusnya akses jalan dan terhambatnya distribusi.
    Pertamina melakukan langkah darurat untuk mempercepat pasokan, termasuk membuka jalur distribusi alternatif dan menambah stok di depo penyangga.
    “Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum Nasional 29 November 2025

    Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
    Dalam pernyataannya,
    KH Miftachul Ahyar
    menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,
    KH Yahya Cholil Staquf
    tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
    Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
    Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
    Rais Aam menegaskan bahwa risalah
    Rapat Harian Syuriah PBNU
    telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
    “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.
    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
    Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jemaah NU untuk memperbanyak doa.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” tegas Rais Aam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    9 Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi Surabaya

    Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut sudah tidak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan demikian, dia tidak memiliki kewenangan apapun.
    Hal itu diungkapkan,
    Rais Aam PBNU
    , KH Miftachul Akhyar usai bertemu para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di Kantor PWNU Jawa Timur (Jatim), Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul Akhyar mengatakan, pencopotan Ketua Umum PBNU tersebut setelah digelarnya rapat, Kamis (20/11/2025).
    Oleh karena itu, Gus Yahya sudah tidak memiliki kewenangan.
    “Bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB, KH.
    Yahya Cholil Staquf
    tidak lagi berstatus sebagai Kctua Umum PBNU,” kata Miftachul Akhyar, dalam jumpa pers di Kantor PWNU Jatim, Sabtu (29/11/2025).
    “Sehingga (Gus Yahya) tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU,” tambahnya.
    Dengan demikian, kata Miftachul Akhyar, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
    Sedangkan, lanjut dia, latar belakang pencopotan Gus Yahya tersebut disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    Menurutnya, hal itu sudah sesuai fakta yang sebenarnya.
    “Latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
    “Serta tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam Risalah Rapat,” imbuhnya.
    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
    KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius Nasional 29 November 2025

    Waka MPR Ingatkan Pemerintah: Bencana Sumatera Tak Berhenti jika Tak Ditangani Serius
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, banjir dan longsor di Sumatera merupakan alarm keras bagi pemerintah yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
    Jika tidak, bencana itu akan kembali terjadi.
    “Jadi saya rasa bahwa alarm ini harus disambut secara cepat agar kita bisa mencegah terjadinya bencana-bencana alam berikutnya,” kata Eddy di Kasablanka Hall, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025).
    Terlebih,
    perubahan iklim
    yang terjadi akibat pemanasan global sangat signifikan.
    Peningkatan suhu terjadi di mana-mana di seluruh kota besar di Indonesia.
    Sebagai buktinya, kondisi cuaca tidak menentu sehingga musim hujan dan kemarau tidak lagi teratur.
    “Kita mengalami banjir dan hujan di musim kemarau, dan kita lihat apa yang terjadi dalam kasus-kasus tanah longsor, kebanjiran di Jawa Tengah, sekarang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ucap dia.
    Masalah ini, kata Eddy, dapat diperparah dengan perilaku yang tidak menjaga lingkungan.
    Praktik tersebut berupa pembalakan hutan secara liar, penambangan pasir ilegal, pengembangan kawasan yang tidak memerhatikan dampak lingkungan, serta pembangunan industri yang merelokasi kawasan hutan.
    “Nah, saya kira merupakan alarm penting bagi kita bahwa permasalahan iklim, permasalahan lingkungan hidup sudah sangat mengancam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan pembenahan-pembenahan,” tandas Eddy.
    Sebagai informasi, sejumlah wilayah dilanda banjir dan tanah longsor.
    Banjir tersebut melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa
    cuaca ekstrem
    yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
    Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
    Di sisi lain, ada pula dugaan pembalakan liar karena kayu gelondongan yang ditemukan turut hanyut dalam banjir.
    Sejauh ini, pemerintah sudah mengirim 11 helikopter yang mengangkut bantuan dari Jakarta menuju wilayah bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Korban dan Salurkan Bantuan Logistik di Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    AHY Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Korban dan Salurkan Bantuan Logistik di Sumatera Nasional 29 November 2025

    AHY Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Korban dan Salurkan Bantuan Logistik di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, alat-alat berat tengah diturunkan untuk mengevakuasi korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera.
    Alat berat itu juga digunakan untuk menyalurkan
    bantuan logistik
    karena banyak jalan yang terputus akibat banjir.
    Menurut AHY, penyelamatan manusia dan bantuan logistik adalah hal yang paling utama untuk dilakukan segera.
    “Kita ingin memastikan penyelamatan manusia yang pertama,
    medical evacuation
    , tapi juga drop logistik karena banyak sekali yang terputus. Kami dalam konteks dukungan alat-alat berat,” kata AHY di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
    AHY menyampaikan, kementerian yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas salah satunya untuk men-deploy dan mengirim alat berat.
    Begitu pun memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak akibat
    bencana alam
    tersebut.
    Fungsi ini, kata AHY, dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Di bawah Kementerian PU, itu ada tugas dan fungsi untuk men-deploy, mengirimkan alat-alat berat untuk membantu dengan cepat longsor ataupun banjir, sekaligus juga memperbaiki fasilitas yang memang vital, yang esensial,” jelas dia.
    Lebih lanjut, AHY menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mengikuti perkembangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara setiap waktu.
    Ia pun mengaku berduka atas musibah yang telah terjadi hingga memakan korban jiwa.
    “Hari ini kita tahu kita sangat berduka atas korban jiwa dan masih ada yang belum ditemukan. Mari kita terus dukung dan doakan agar tim di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin,” jelas AHY.
    Sebagai informasi, sejumlah wilayah dilanda banjir dan tanah longsor.
    Banjir tersebut melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang memicu
    banjir dan longsor
    di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
    Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
    Di sisi lain, ada pula dugaan pembalakan liar karena kayu gelondongan yang ditemukan turut hanyut dalam banjir.
    Sejauh ini, pemerintah sudah mengirim 11 helikopter yang mengangkut bantuan dari Jakarta menuju wilayah bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan Nasional 29 November 2025

    Puan Bicara Soal Peran Tokoh Penjembatan Dunia Politik dengan Ilmu Pengetahuan
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara tentang pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa.
    Ia menilai pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia
    politik
    dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
    Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri pengukuhan Wakil Ketua DPR
    Adies Kadir
    sebagai Profesor Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (
    Unissula
    ), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/2025).
    Kehadiran Puan bukan hanya sebagai pimpinan parlemen, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan atas kiprah seorang legislator yang dinilai mampu menjembatani dunia politik, hukum dan
    akademik
    .
    Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian tersebut.
    “Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota
    DPR RI
    , saya mengucapkan selamat atas pencapaian akademis yang prestisius ini. Pengukuhan ini bukan hanya kehormatan bagi beliau pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi institusi DPR RI,” kata Puan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Puan pun mengatakan, pengukuhan Adies Kadir memiliki makna strategis karena bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, melainkan juga penegasan pentingnya tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan ilmu pengetahuan.
    “Pengukuhan ini bukan sekadar penganugerahan gelar akademik, tetapi juga penegasan akan pentingnya kehadiran tokoh yang mampu menjembatani dunia politik dan dunia ilmu pengetahuan sehingga kebijakan negara yang dihasilkan akan semakin memiliki legitimasi yang kuat,” tuturnya.
    Puan juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam dinamika pembangunan bangsa.
    “Universitas Islam Sultan Agung dan perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia memiliki peran penting sebagai penghasil gagasan ilmiah, hasil riset, inovasi, serta kritik konstruktif,” jelas Puan.
    “Dalam membangun bangsa dan negara, kita membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk dari kalangan akademis, sehingga Indonesia bergerak semakin baik dari waktu ke waktu,” tambahnya.
    Menurut Puan, ilmu pengetahuan harus memberi dampak nyata dalam pengambilan keputusan negara, utamanya dalam pembentukan undang-undang.
    “Ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai teori. Gagasan dan rekomendasi akademik dapat memperkaya proses pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran sehingga produk legislasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, relevan, dan berkeadilan,” jelas Puan.
    Peraih gelar Doktor Honoris Causa itu menambahkan, kolaborasi antara seluruh elemen bangsa adalah fondasi utama pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama.
    “Inilah tanggung jawab kita bersama. Dengan kapasitas terbaik yang dimiliki, kita kerja bersama membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
    Puan memberikan selamat kepada Adies Kadir atas prestasinya meraih gelar Profesor Kehormatan bidang Hukum. Ia berharap, prestasi baru ini dapat berkontribusi bagi rakyat.
    “Bapak Adies Kadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas amanah besar ini,” sebut Puan. Saya berharap gelar profesor kehormatan ini justru menjadi langkah awal yang baru bagi bapak untuk terus menguatkan pemikiran dan kerja-kerja bapak bagi bangsa, negara, dan rakyat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Katib Syuriah Bantah Gus Ipul Dicopot sebagai Sekjen PBNU, Sebut Rapat Gus Yahya Tak Sah
                        Nasional

    5 Katib Syuriah Bantah Gus Ipul Dicopot sebagai Sekjen PBNU, Sebut Rapat Gus Yahya Tak Sah Nasional

    Katib Syuriah Bantah Gus Ipul Dicopot sebagai Sekjen PBNU, Sebut Rapat Gus Yahya Tak Sah
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    )
    KH Sarmidi Husna
    menegaskan bahwa isu yang beredar terkait dengan pencopotan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    tidak benar.
    “Hal tersebut tidak benar,” kata Sarmidi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Gus Ipul, yang juga merupakan Menteri Sosial (Mensos), dicopot dari jabatannya berdasarkan keputusan Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar Jumat (28/11/2025) di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta.
    Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
    Pencopotan tersebut diumumkan dalam siaran pers PBNU, dengan tanda tangan elektronik Gus Yahya.
    “H. Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU,” mengutip keputusan
    rapat tanfidziyah
    .
    Namun demikian, Sarmidi tak menampik adanya rapat tanfidziyah yang digelar Gus Yahya pada Jumat kemarin.
    Hanya saja, menurut dia, keputusan tersebut tidak sah, karena peserta rapat tidak memenuhi korum.
    “Iya (memang) ada rapat tanfidziyah (kemarin), tapi tidak korum, yang hadir hanya 13 orang dari 62 pengurus tanfid,” lanjut Sarmidi.
    Hingga saat ini, Kompas.com masih berusaha menghubungi Gus Ipul terkait dengan hasil rapat tanfidziyah tersebut, namun belum mendapatkan jawaban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.