Author: Kompas.com

  • Trasa Balong, Kebun Sayur di Bawah Kolong Flyover Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Trasa Balong, Kebun Sayur di Bawah Kolong Flyover Jakarta Megapolitan 19 Desember 2025

    Trasa Balong, Kebun Sayur di Bawah Kolong Flyover Jakarta
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Di kolong
    flyover
    Jalan Haji Darip, RW 08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Kamis (18/12/2025), denyut khas kawasan perkotaan terus berlangsung.
    Deru sepeda motor dan mobil bersahut-sahutan melintas di atas jalur layang Becakayu. Sesekali, bunyi klakson dari jalan arteri di sisi kawasan memecah ritme lalu lintas yang nyaris tanpa jeda.
    Getaran halus kendaraan berat terasa hingga ke bawah
    flyover
    , menjadi latar konstan bagi aktivitas warga dan petugas di kawasan tersebut.
    Namun, tepat di bawah struktur beton raksasa itu, tampak pemandangan yang kontras.
    Area yang sebelumnya identik dengan tanah gersang, kotor, dan tak terurus kini menjelma menjadi
    kebun kota
    yang tertata rapi.
    Bedeng-bedeng tanaman berjajar mengikuti kontur lahan, dipisahkan oleh jalur paving yang bersih. Tanah terlihat gembur dan lembap, menandakan perawatan rutin.
    Di beberapa titik, papan kecil penanda jenis tanaman tertancap di bedeng, memberi kesan kebun edukatif di tengah hiruk-pikuk kota.
    Sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak berjongkok di antara tanaman.
    Dengan seragam oranye yang kontras dengan hijaunya dedaunan, mereka merapikan daun, mencabut gulma, dan memastikan tanaman tumbuh dengan baik.
    Di sudut lain, beberapa warga duduk sejenak di tepi bedeng, mengamati tanaman di sela aktivitas harian mereka. Semua berlangsung tanpa menghilangkan kebisingan lalu lintas di sekitarnya.
    Kawasan ini dikenal sebagai
    Trasa Balong
    , akronim dari Sentra Sayur Bawah Kolong, kebun kota yang berdiri di bawah kolong
    flyover
    Becakayu.
    Di tempat ini, beragam tanaman tumbuh subur, mulai dari sawi, kangkung, cabai, jagung, tomat, terong, hingga tanaman hias dan pohon tabebuya.
    Pepohonan dan semak hijau berfungsi sebagai peneduh alami, membuat udara di kolong
    flyover
    terasa lebih sejuk dibandingkan kawasan jalan di sekitarnya.
    Bau tanah basah dan dedaunan segar sesekali tercium, menetralkan aroma asap kendaraan.
    Pilar-pilar
    flyover
    yang sebelumnya kusam kini dihiasi mural berwarna cerah. Lukisan-lukisan itu menambah kesan hidup pada ruang publik yang dulunya terabaikan.
    Di tengah keterbatasan ruang dan kebisingan kota, Trasa Balong menjelma menjadi oase hijau, contoh nyata perubahan fungsi kolong
    flyover
    dari ruang tak terawat menjadi area produktif yang memberi manfaat lingkungan sekaligus sosial bagi warga Cipinang Melayu.
    “Dari awal saya ikut. Dulu masih jalan biasa, belum seperti sekarang,” ujar Ajul saat ditemui langsung di Trada Balong.
    Ia mengatakan, inisiatif awal datang dari lurah setempat, bersama Nahdlatul Ulama (NU) dan warga.
    Sejak awal, warga dilibatkan dalam proses penataan dan penanaman. Awalnya, area tersebut langsung ditanami sayuran, lalu berkembang dengan penambahan berbagai jenis tanaman lain.
    “Bibit tanamannya macam-macam. Kadang cari sendiri, kadang minta dari kelurahan. Warga juga ikut kalau ada,” kata Ajul.
    Perawatan dilakukan secara rutin, meski dengan keterbatasan. Sayuran dipanen kurang lebih sebulan sekali dan dihitung per ikat, bukan ditimbang. Hasil panen tidak diperjualbelikan, melainkan dibagikan kepada warga sekitar.
    “Semua kebagian. Warga ikut, PPSU juga kebagian,” ujar dia.
    Ajul menambahkan, warga kerap memasak hasil panen dan membagikannya kembali kepada petugas.
    Menurutnya, Trasa Balong terasa berbeda dibandingkan kolong
    flyover
    lain yang banyak dibiarkan kosong dan tak terurus.
    “Ini bisa jadi contoh. Kolong lain kan banyak yang kosong,” ucap Ajul.
    Bagi Darma (40), warga RW 08 Cipinang Melayu, perubahan kolong
    flyover
    ini terasa nyata. Ia mengingat betul kondisi kawasan tersebut sebelum ditata.
    “Dulu di sini gelap, kotor, orang juga jarang lewat,” kata Darma.
    “Sekarang sudah beda. Lebih terang, bersih, dan enak dilihat. Kalau lewat juga rasanya lebih adem karena banyak tanaman,” lanjutnya.
    Menurut Darma, keberadaan kebun kota membuat warga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia menyebut warga kerap menyiram tanaman atau membersihkan area kebun ketika melintas.
    “Kadang kalau lihat tanaman kering ya disiram, atau ada sampah langsung dibersihin. Soalnya ini buat kita juga,” ujar dia.
    Rasa memiliki tumbuh seiring keterlibatan warga. Darma berharap kebun kota ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi kolong-kolong
    flyover
    lain di Jakarta yang masih terbengkalai.
    Hal senada disampaikan Risa (38). Ia menilai Trasa Balong memberi manfaat nyata, terutama bagi warga sekitar.
    “Sekarang anak-anak juga sering lewat sini, lihat tanaman, tanya-tanya. Jadi bukan cuma jalan kosong, tapi ada fungsinya,” kata Risa.
    Sebelum ditata, kolong
    flyover
    kerap menjadi tempat parkir liar dan penumpukan sampah. Setelah dijadikan kebun kota, kondisi tersebut perlahan berkurang.
    “Kalau sudah jadi kebun begini, orang juga sungkan buang sampah sembarangan,” ujar Risa.
    Menurut dia, ruang di kolong
    flyover
    dan kolong tol dapat disebut sebagai residual urban space atau ruang sisa perkotaan yang selama ini jarang dimanfaatkan.
    “Padahal ruang sisa ini merupakan salah satu aset lingkungan perkotaan,” ujar Mahawan saat dihubungi.
    Pemanfaatan ruang sisa menjadi kebun kota, lanjutnya, dapat menjadi bentuk
    nature-based solution
    untuk meningkatkan layanan ekosistem perkotaan, termasuk mengurangi fenomena
    urban heat island
    atau kantong-kantong panas di kota akibat dominasi bangunan dan minimnya ruang hijau.
    “Kehadiran tumbuhan di kolong
    flyover
    bisa membantu menurunkan suhu dan membuat lingkungan lebih sejuk,” kata dia.
    Selain itu, kebun kota berpotensi meningkatkan infiltrasi air, meski tantangannya tidak kecil karena kolong
    flyover
    tidak selalu terpapar hujan.
    Jika tanah dibiarkan terbuka dan tidak ditutup beton, air hujan tetap dapat diserap. Namun, Mahawan mengingatkan bahwa manfaat lingkungan ini perlu dicermati secara ilmiah.
    “Bukan berarti manusia terus menghasilkan polusi, lalu tumbuhan disuruh menyerap semuanya,” ujar Mahawan.
    Pemilihan jenis tanaman, menurut dia, harus mempertimbangkan ketahanan terhadap panas, polusi, keterbatasan sinar matahari, serta ketersediaan air.
    Aspek estetika juga dinilai penting agar ruang tersebut menyenangkan untuk dipandang.
    Terkait urban farming, Mahawan mengingatkan agar aspek pangan tidak dilihat secara gegabah. Menanam tanaman pangan di kolong tol, misalnya, perlu kehati-hatian karena risiko pencemaran.
    “Kalau menanam cabai di kolong tol, polusinya kan tinggi. Harus dipastikan apakah layak dikonsumsi,” kata dia.
    Ia juga menyoroti tantangan keberlanjutan program. Karena berstatus ruang sisa, pemanfaatan kolong
    flyover
    kerap tidak menjadi prioritas kebijakan dan mudah berganti seiring pergantian kepemimpinan.
    “Jangan sampai hanya program sesaat. Setelah ditanam, tidak dirawat, lalu mati dan malah jadi kumuh,” ujar dia.
    Menurut Mahawan, pemanfaatan kolong
    flyover
    perlu diintegrasikan dalam perencanaan kota, lengkap dengan desain, teknologi pendukung, pendanaan berkelanjutan, serta sistem monitoring dan evaluasi.
    Di tengah keterbatasan ruang terbuka di Jakarta, kebun kota dinilainya menjadi alternatif ruang publik gratis yang inovatif.
    “Kalau direncanakan secara holistik, ini bisa menjadi solusi penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat,” kata Aziz saat dihubungi.
    Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pengelola jalan tol, agar pemanfaatan kolong
    flyover
    tidak mengganggu fungsi infrastruktur dan keselamatan.
    Selain meningkatkan kualitas lingkungan, Aziz melihat kebun kota sebagai ruang temu yang dapat memperkuat interaksi sosial warga, terutama bagi anak-anak yang semakin sulit menemukan ruang bermain di kota.
    Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada aspek pemeliharaan dan rasa memiliki.
    Partisipasi warga menjadi kunci agar ruang publik seperti Trasa Balong tidak hanya dibangun, tetapi juga dirawat bersama.
    Trasa Balong menunjukkan bahwa ruang yang selama ini terabaikan dapat diubah menjadi kebun kota yang produktif.
    Di bawah bayang-bayang beton
    flyover
    , sayuran tumbuh, warga berinteraksi, dan lingkungan menjadi lebih hijau, tanpa sepenuhnya menghilangkan denyut keras kehidupan kota Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Buka Peluang Investasi Perikanan dan Pertanian di Sulawesi Selatan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Pemprov DKI Buka Peluang Investasi Perikanan dan Pertanian di Sulawesi Selatan Megapolitan 19 Desember 2025

    Pemprov DKI Buka Peluang Investasi Perikanan dan Pertanian di Sulawesi Selatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang investasi pengembangan perikanan dan pertanian di Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Hal itu disampaikan Pramono usai menerima kunjungan Gubernur
    Sulawesi Selatan

    Andi Sudirman Sulaiman
    di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2024).
    “Karena kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Selatan ini produksi ikan, pertaniannya luar biasa. Saya sudah meminta kepada Biro Kerja Sama (DKI Jakarta) untuk mendalami,” ujar Pramono.
    “Dan kalau memungkinkan seperti daerah lain, pemerintah DKI Jakarta bersedia untuk berinvestasi di sektor itu,” lanjutnya.
    Pramono menyebutkan, kerja sama di bidang pangan ini dirancang untuk kepentingan jangka menengah dan panjang.
    Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa pertemuan dengan Andi Sudirman membahas peluang kerja sama di bidang birokrasi, kepegawaian, serta pengembangan
    smart city
    .
    Salah satu yang dibahas adalah penerapan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Pramono menawarkan agar sistem aplikasi JAKI dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Sulsel.
    “Kami bersedia untuk memberikan edukasinya, pelatihan, dan sebagainya, dan juga pengetahuannya,” jelasnya.
    Sementara itu, Andi Sudirman mengatakan, pihaknya menawarkan produk unggulan pertanian kepada Pemprov DKI.
    Menurut dia, pembahasan kerja sama di bidang pangan akan dilanjutkan oleh masing-masing jajaran pemprov setelah pertemuan tersebut.
    “Kami juga menawarkan beberapa produk unggulan kami sebagai daerah agraris di lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan,” tutur Andi Sudirman.
    Untuk tata kelola
    smart city
    , pihaknya ingin bertukar ilmu dalam hal pengelolaan transportasi umum.
    “Terkait misalnya TransJakarta, sudah
    proven
    dan terkoneksi. Sulsel sendiri sekarang sudah punya Trans Andalan, tetapi belum masif kita lakukan karena luasnya wilayah,” katanya.
    “Tapi minimal bagaimana kita bisa
    sharing
    supaya mempercepat. Karena kalau kita melaksanakan sendiri, berapa lama Jakarta lakukan untuk membangun sistem seperti ini. Maka kalau kita langsung
    sharing
    , maka ini akan mempercepat saja,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Mobil Tertabrak Kereta Bandara di Kalideres, Bodi Ringsek Parah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Penampakan Mobil Tertabrak Kereta Bandara di Kalideres, Bodi Ringsek Parah Megapolitan 19 Desember 2025

    Penampakan Mobil Tertabrak Kereta Bandara di Kalideres, Bodi Ringsek Parah
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kecelakaan hebat melibatkan sebuah mobil dengan Kereta Api (KA) Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) terjadi di perlintasan sebidang Jalan Alastua, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (19/12/2025).
    Insiden yang terjadi sekitar pukul 06.45 WIB itu menyebabkan satu mobil rusak parah dan pengemudinya mengalami luka serius.
    Peristiwa tersebut terjadi di perlintasan yang belum dilengkapi sistem portal otomatis.
    Berdasarkan video yang beredar di akun Instagram @
    warga.jakbar,
    mobil Toyota Avanza bernomor polisi B 1926 VZK tampak ringsek parah dan terdampar di sisi rel.
    Hampir seluruh bagian bodi mobil berwarna hitam tersebut remuk tak berbentuk akibat benturan keras dengan kereta.
    Kerusakan paling mencolok terlihat pada sisi kiri badan mobil yang penyok parah hingga menjorok ke dalam.
    Selain itu, struktur kerangka kendaraan tampak bengkok dan seluruh kaca jendela pecah berantakan di sekitar lokasi kejadian.
    Sementara itu, bodi bagian kanan mobil terlihat mengalami kerusakan lebih ringan dan pintu kanan depan masih dapat dibuka secara normal.
    Pintu tersebut kemudian dimanfaatkan warga sekitar untuk mengevakuasi pengemudi yang berada di dalam mobil dalam kondisi tidak sadarkan diri.
    Dalam rekaman video, terlihat sejumlah warga bahu-membahu menggotong sopir keluar dari bangkai kendaraan.
    Kepolisian memastikan pengemudi mobil mengalami sejumlah luka akibat benturan keras.
    “Korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto.
    Joko menjelaskan, kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan pria berinisial IKM (59) melaju dari arah Jalan Warung Pojok menuju Jalan Alastua V.
    Saat hendak melintasi rel, pengemudi diduga tidak menyadari kedatangan kereta yang melintas.
    “Sesampainya di dekat perlintasan Kereta Api Warung Pojok, Kalideres, tertabrak kereta api Bandara arah Jakarta yang melaju dari arah barat ke timur,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto.
    Diketahui, perlintasan sebidang di kawasan tersebut belum dilengkapi sistem portal otomatis.
    Selama ini, pengamanan perlintasan hanya mengandalkan petugas yang menutup palang pintu secara manual.
    Pihak KAI Commuter membenarkan bahwa perlintasan tersebut tidak dijaga saat kejadian berlangsung.
    “KAI Commuter sangat menyayangkan terjadinya kembali insiden tabrakan KA Commuter Line Basoetta No.807A (Manggarai-Bandara Soekarno Hatta) di perlintasan sebidang tidak dijaga antara Stasiun Poris dan Stasiun Kalideres,” kata Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan.
    Leza menegaskan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    “Berhenti saat sinyal sudah berbunyi atau saat palang perlintasan mulai bergerak, serta tertib dalam berkendara. Berikan hak utama kepada kereta yang akan melintas,” kata Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi

    KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi

    KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, pada Kamis (18/12/2025).
    “Benar. Jadi di antara tujuh orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati juga diamankan,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Budi mengatakan, dalam operasi senyap tersebut, penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah.
    “Tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detilnya kami akan sampaikan saat konferensi pers,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Budi mengatakan,
    OTT
    yang menjerat
    Bupati Bekasi
    terkait kasus dugaan
    suap
    di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
    “Iya (suap). Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” ucap dia.
    Adapun KPK punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Bekasi dan enam orang lainnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
    Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
    Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
    “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Bupati Bekasi Dijaga Ketat Usai Ade Ditangkap KPK, Wartawan Dilarang Foto
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Rumah Bupati Bekasi Dijaga Ketat Usai Ade Ditangkap KPK, Wartawan Dilarang Foto Megapolitan 19 Desember 2025

    Rumah Bupati Bekasi Dijaga Ketat Usai Ade Ditangkap KPK, Wartawan Dilarang Foto
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Sejumlah awak media dilarang mengambil gambar di kawasan rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat wartawan mendatangi kediaman Ade, mereka dihampiri petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di depan rumah.
    Awak media sempat meminta izin untuk mengonfirmasi serta mengambil gambar suasana rumah dari luar area tanpa memasuki kawasan tersebut.
    Namun, sejumlah anggota Satpol PP terlebih dahulu masuk ke dalam kawasan rumah untuk meminta izin kepada pimpinan.
    Tak berselang lama, petugas kemudian menyampaikan kepada awak media yang menunggu di depan pagar bahwa pengambilan gambar tidak diperbolehkan.
    “Enggak bisa foto, Bang, harus steril,”ucap salah satu anggota Satpol PP.
    Meski demikian, sempat ada awak media yang mencoba mengambil gambar dari kejauhan atau dari luar jalan kawasan rumah Ade Kuswara.
    “Bang, jangan foto ya, tadi kan udah sepakat tidak foto, tolong dihapus ya, Bang,” ucap salah satu Anggota Satpol PP.
    “Kita foto dari luar kawasan, Bang, enggak dari dekat kok,” ucap salah awak media.
    Dari pantauan Kompas.com, rumah Ade Kuswara didominasi warna putih dan hitam. Di dalam kawasan tersebut juga terdapat sejumlah rumah lainnya.
    Kawasan rumah terlihat relatif sepi. Beberapa mobil dan sepeda motor tampak terparkir di depan sejumlah rumah.
    Untuk memasuki area kediaman Ade Kuswara, pengunjung harus melalui pintu gerbang besar yang dijaga petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi.
    Selain itu, lingkungan rumah Ade Kuswara tampak asri dengan banyak pepohonan dan tanaman.
    Sebuah gazebo juga terlihat berada di dalam kawasan tersebut.
    Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap
    Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
    Tito menjelaskan, ternyata, staf
    Mualem
    yang mengirim surat ke
    PBB
    , dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
    “Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
    Aceh
    , kami sudah mengecek yang
    UNDP
    dan
    UNICEF
    , berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    “Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
    Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
    Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
    “Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
    Sebelumnya,
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
    Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
    Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
    Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
    Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

    Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

    Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jaringan internet di Aceh belum pulih 100 persen pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta operator seluler fokus pada pemulihan menara telekomunikasi yang menjadi titik akses nirkabel, Tower BTS (Base Transceiver Station), dan jaringan internet di wilayah
    Aceh
    .
    “Kita nitip nanti tolong (operator seluler) fokus ada daerah-daerah memang yang masih berat, seperti tadi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, untuk kemudian disegerakan,” kata Meutya di halaman kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
    Meutya mengungkapkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang persentase pemulihan internetnya lebih kecil dibanding dua wilayah lain, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Berdasarkan data yang dilaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto per Senin (15/12/2025), ada 452 tower BTS di Aceh yang belum pulih sejak 26 November 2025.
    Secara keseluruhan, total BTS yang terdampak di wilayah itu mencapai 3.735.
    Sebanyak 3.283 BTS atau sekitar 87,89 persen sudah pernah dipulihkan sejak terjadi bencana.
    “PR kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil. Jadi untuk Aceh ini yang sedang kita giatkan terus,” ucap Meutya.
    Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi operator seluler yang telah bekerja memulihkan jaringan.
    Tingkat pemulihan itu terus naik dari hari ke hari, termasuk di wilayah Aceh.
    “Kita melihat ada kenaikan yang cukup baik untuk on air BTS di wilayah Aceh. (Sudah) 73 persen (BTS dipulihkan), meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100 persen. Jadi kita memang terus menggiatkan lagi angka 73 persen ini untuk menyemangati teman-teman (operator) saja, ini kita bisa naikkan, berarti harus bisa lebih naik lagi dalam waktu dekat,” jelas Meutya.
    Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (
    Telkomsel
    ), Nugroho (Nugi) mengungkapkan bahwa
    pemulihan jaringan
    internet terkendala oleh jaringan listrik yang belum stabil.
    Pasalnya, akibat bencana, banyak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh dan belum tersambung kembali.
    Integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya.
    “Sampai saat ini masih ada kurang lebih 4, ya, 4 pembangkit listrik yang masih belum bisa beroperasi secara normal,” beber Nugi.
    Tak hanya itu, banyak fiber optic yang mengalami gangguan sehingga aksesnya terputus.
    “Dan ini tentu perlu dilakukan upaya ekstra. Upaya baik listrik, menggunakan apa itu genset, atau dari sisi transport, apakah kita menggunakan satelit, apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut. Itu kita lakukan semaksimal mungkin,” tandas Nugi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
    Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
    bantuan anggaran
    tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
    “Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
    Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
    “Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Hari Berturut-turut, KPK Amankan 25 Orang dalam OTT di 3 Lokasi

    Dua Hari Berturut-turut, KPK Amankan 25 Orang dalam OTT di 3 Lokasi

    Dua Hari Berturut-turut, KPK Amankan 25 Orang dalam OTT di 3 Lokasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rabu (17/12/2025) hingga Kamis (18/12/2025) menjadi hari yang sibuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena mereka melakukan operasi tangkap tangan di tiga lokasi berbeda.
    OTT
    KPK
    itu digelar sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025) kemarin.
    Komisi antirasuah itu belum mengungkap detail terkait kasus dari tiga OTT tersebut, tetapi mereka sudah mengungkap terkait jumlah orang yang diamankan.
    Lantas, bagaimana KPK melakukan OTT di mana saja yang berujung diamankannya 25 orang? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
    KPK melakukan OTT di wilayah Banten dan Jakarta pada Rabu (17/12/2025) malam. Informasi OTT tersebut mulai mencuat ke publik pada Kamis (18/12/2024) pagi.
    Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sembilan orang dari berbagai latar belakang. Salah satunya diketahui berasal dari unsur aparat penegak hukum.
    “Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
    Selain mengamankan para terduga pelaku, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 900 juta.
    Kendati demikian, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar pelaksanaan
    OTT di Banten
    tersebut.
    Dalam perkembangan selanjutnya, KPK memutuskan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan perkara.
    “Bahwa terkait dengan koordinasi kemudian juga dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejagung, kami telah melakukan penyerahan, penyerahan orang dan juga barang bukti yang kami tangkap, dalam konteks tertangkap tangan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/12/2025) dini hari.
    Satu kabar lagi soal
    OTT KPK
    , yakni dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK belum memberikan detail soal kasus yang ditangani di Bekasi ini.
    “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang,” kata Budi.
    Salah satu nama yang dijaring KPK dalam OTT tersebut adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    KPK kembali melakukan OTT di Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12/2025) kemarin. Meski begitu, belum ada keterangan lebih detail soal kasus yang ditangani KPK di Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut.
    “Sampai saat ini enam orang sudah diamankan. Tim masih di lapangan,” kata Budi, Kamis (18/12/2025) malam.
    Wartawan Kompas.com di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), melaporkan OTT tersebut berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU.
    Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polres HSU, Iptu Asep, membenarkan adanya peminjaman ruangan oleh KPK untuk keperluan pemeriksaan.
    “Memang ada ruangan yang dipinjam KPK untuk pemeriksaan,” ujar Asep kepada wartawan, kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak adanya kebijakan afirmatif, perbaikan distribusi guru, hingga peningkatan sarana serta prasarana pendidikan di Papua.
    Desakan tersebut disampaikannya setelah Presiden
    Prabowo Subianto
    menaruh perhatian soal informasi mengenai 700.000 anak di
    Papua
    tidak bersekolah.

    Komisi X
    tentu mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat-daerah agar hak
    pendidikan
    anak Papua benar-benar terpenuhi,” ujar Lalu kepada Kompas.com, Kamis (18/12/2025).
    Di samping itu, ia meminta pemerintah memverifikasi kebenaran informasi tersebut untuk menyusun kebijakan
    pendidikan di Papua
    .
    Verifikasi dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah daerah.
    “Data tersebut memang perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Lalu.
    “Proses c
    ross-check
    ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap laporan yang menyebutkan sekitar 700.000 anak di Papua tidak bersekolah.
    Informasi tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Tito Karnavian
    menjelaskan, data tersebut berasal dari laporan Bupati Manokwari Hermus Indou, yang disampaikan dalam rapat pengarahan Prabowo kepada kepala daerah se-Papua.
    “Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai rapat.
    Menanggapi laporan itu, Prabowo meminta agar data tersebut segera diverifikasi. Tito mengatakan, pemerintah akan memastikan keakuratan informasi tersebut.
    “Nah kita harus
    cross-check
    dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita
    cross-check
    dulu benar nggak,” ucapnya.
    Tito menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak Papua memperoleh akses pendidikan.
    Apabila ditemukan anak-anak yang belum bersekolah, pemerintah akan berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka dapat mengenyam pendidikan.
    “Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.