Author: Kompas.com

Ada Atau Tidaknya Status Bencana Nasional, TNI AD Tegaskan Tetap “All Out” di Lapangan Nasional 30 November 2025

Ada Atau Tidaknya Status Bencana Nasional, TNI AD Tegaskan Tetap “All Out” di Lapangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– TNI Angkatan Darat (AD) menegaskan bahwa para prajuritnya tetap bekerja maksimal dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)
Terlepas dari ada atau tidaknya penetapan
status bencana
nasional untuk ketiga provinsi tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono saat menanggapi desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera menetapkan
status bencana nasional
untuk ketiga provinsi tersebut.
Donny mengatakan, domain untuk menetapkan status bencana nasional merupakan kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Perlu kita pahami bersama bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah melalui BNPB, tentunya didasarkan parameter-parameter yang sudah diatur dalam regulasi yang ada,” kata Donny kepada
Kompas.com
, Minggu (30/11/2025).
Donny menjelaskan bahwa
TNI AD
tidak berada pada posisi untuk menilai atau menentukan status bencana nasional.
Namun, ia memastikan bahwa satuan dari
TNI
bergerak cepat begitu laporan bencana masuk.
Satuan-satuan teritorial langsung melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat, mulai dari evakuasi warga, pencarian korban, pendirian posko dan dapur lapangan, dukungan kesehatan, hingga pengerahan alat berat serta peralatan SAR sesuai kebutuhan.
Donny bilang, TNI AD mengedepankan prinsip “
all out for humanitarian assistance
” dalam pengerahan sumber daya.
Skala keterlibatan personel dan peralatan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan menunggu penetapan status tertentu.
Koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), BNPB/BPBD, Basarnas, dan Polri juga terus dilakukan agar evakuasi korban dan distribusi bantuan berjalan efektif.
Di sisi lain, Donny memahami pentingnya transparansi publik dalam situasi bencana. Oleh karena itu, TNI AD siap memperkuat penyampaian informasi melalui dokumentasi dan visual kegiatan prajurit di lapangan, sehingga masyarakat dapat melihat langsung proses penanganan.
“Apapun statusnya, prajurit TNI AD akan terus bersama rakyat di garis depan penanggulangan bencana. Itu bagian dari tugas pokok kami dalam operasi militer selain perang,” kata Donny.
Sebagai informasi, berdasarkan data BNPB, hingga Sabtu (29/11/2025), total korban meninggal dunia mencapai 303 orang, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 13:04
Polisi Gerebek Pabrik Mi dan Pangsit Berbahan Tawas di Bogor, 2 Orang Ditangkap Megapolitan 30 November 2025

Polisi Gerebek Pabrik Mi dan Pangsit Berbahan Tawas di Bogor, 2 Orang Ditangkap
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Polisi menggerebek pabrik rumahan pembuatan mi dan pangsit berbahan campuran tawas di Perumahan Kompleks PKPN, RT 2 RW 7, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Sabtu (29/11/2025).
Penggerebekan
dilakukan bersama tim dari Dinas Perdagangan dan BPOM
Kota Bogor
.
Dari operasi ini, petugas menemukan mi dan kulit pangsit yang siap edar dengan merek “Wayang”.
Kepala Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota Komisaris Polisi Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, produksi dilakukan dengan cara mencampur bahan olahan pembuatan mi dan kulit pangsit dengan
tawas
.
Mi dan kulit pangsit berbahan berbahaya ini lalu dijual ke pasar-pasar di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor tanpa mencantumkan komposisi tawas dan potasium di dalam produk kemasan.
“Kita temukan bahan baku seperti tepung terigu, potasium, baking soda, tawas, dan lainnya. Sementara, komposisi di dalam kemasan tidak dicantumkan tawas dan potasium,” ucap Aji, dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).
“Kita akan koordinasi dengan BPOM, Dinas Kesehatan, dan Disperindag, terkait kandungan yang ada di produk tersebut,” tambahnya.
Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan dua pekerja berinisial IR dan RA yang sedang memproduksi mi dan pangsit.
Barang bukti campuran pembuatan mi dan pangsit seperti satu ember tawas, benzoat, soda bubuk, dan potasium, turut diamankan petugas.
Sementara, pemilik pabrik berinisial WH masih dilakukan pengejaran yang diketahui berada di wilayah Cilacap.
Diketahui, pabrik tersebut telah memproduksi mi dan pangsit dengan bahan campuran tawas ini selama dua tahun dan didistribusikan ke beberapa pasar di Bogor.
“Kita telah melakukan penyelidikan selama satu minggu. Untuk informasi lainnya nanti kita sampaikan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku,” sebutnya.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 136 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Mereka juga dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
“Ancaman hukumannya lima tahun penjara,” imbuh Aji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 12:58
Komunikasi Krisis: Kunci Mitigasi dan Keselamatan di Tengah Bencana Nasional 30 November 2025

Komunikasi Krisis: Kunci Mitigasi dan Keselamatan di Tengah Bencana
Pengamat dan Akademisi bidang Ketahanan, Politik dan Kebijakan Publik
PADA
saat banjir besar melanda Sumatra, ribuan warga tiba-tiba terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Data terbaru menunjukkan lebih dari 150 korban jiwa, dengan estimasi kerugian material mencapai lebih dari Rp1,2 triliun akibat rusaknya ribuan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. Tidak hanya itu, akses jalan utama di beberapa kabupaten terputus total, membuat mobilitas lumpuh dan banyak desa terisolasi selama berhari-hari.
Dalam kondisi ini, masyarakat mendambakan satu hal yang krusial: suara yang dapat diandalkan untuk memberi arahan dan harapan.
Komunikasi krisis
yang jelas dan transparan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menenangkan masyarakat. Sayangnya, di Sumatra ketidakhadiran satu sumber informasi yang terkoordinasi membuat banyak warga merasa kebingungan.
Ketika akses jalan terputus dan logistik harian seperti air bersih, makanan, obat-obatan, serta selimut sulit masuk, warga tidak mengetahui kapan bantuan tiba, dari mana bantuan datang, dan bagaimana mereka harus bertindak. Kekosongan informasi ini memperpanjang rasa cemas dan memperburuk situasi.
Sebagai perbandingan, kita dapat melihat bagaimana Queensland di Australia menangani situasi serupa melalui komunikasi krisis yang terpusat dan efektif. Ketika banjir melanda wilayah tersebut, pemerintah setempat memastikan bahwa warga selalu mendapatkan pembaruan mengenai kondisi wilayah, jalur evakuasi, dan distribusi bantuan. Keberadaan satu pusat komando komunikasi membuat masyarakat tahu ke mana harus mendengarkan dan siapa yang bertanggung jawab.
Pentingnya komunikasi pemerintah terlihat jelas dalam meredam kepanikan dan mengarahkan respons masyarakat. Ketika informasi tidak jelas dan tidak konsisten, masyarakat bukan hanya kehilangan arah tetapi juga kehilangan rasa aman. Dalam konteks bencana besar seperti di Sumatra, komunikasi krisis yang efektif bukan hanya pelengkap, tetapi komponen vital bagi keselamatan dan kelangsungan hidup warga.
Banjir besar yang melanda Queensland pada tahun 2010–2011 merupakan salah satu bencana paling signifikan dalam sejarah Australia. Lebih dari 70% wilayah Queensland terendam, ribuan rumah rusak, dan kerugian mencapai lebih dari AUD 2,4 miliar. Penanganan bencana ini sering dijadikan rujukan bukan hanya karena respons fisiknya, tetapi karena komunikasi krisis dilakukan secara terpusat, konsisten, dan berbasis data.
Koordinasi dipimpin oleh Queensland Disaster Management Committee (QDMC), dengan Premier Anna Bligh sebagai komunikator utama yang tampil setiap hari memberikan pembaruan situasi kepada publik. Salah satu kekuatan utama Queensland adalah kejelasan struktur komando.
QDMC menjadi pusat koordinasi tunggal yang menyatukan pemerintah negara bagian, otoritas lokal, kepolisian, militer, lembaga meteorologi, dan departemen transportasi. Semua informasi disampaikan dari satu pintu dengan jadwal briefing tetap, bahasa yang sederhana, dan data yang lengkap.
Pendekatan ini membuat masyarakat tahu siapa yang harus dipercaya dan di mana mendapatkan informasi, sehingga stabilitas sosial tetap terjaga dan risiko korban tambahan dapat diminimalkan.
Jika dianalisis menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT), Queensland menerapkan
instructing information
dan
adjusting information
dengan sangat baik.
Instructing information
terlihat ketika pemerintah memberikan panduan jelas mengenai wilayah evakuasi, jalur aman, status bendungan, dan distribusi logistik.
Sementara itu,
adjusting information
tampak melalui komunikasi empatik Premier Bligh yang menenangkan warga, mengakui ketidakpastian, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat.
Kedua elemen ini secara langsung membangun persepsi bahwa pemerintah hadir dan bertanggung jawab.
Pendekatan Queensland juga selaras dengan Renewal Communication Theory, yang menekankan pentingnya membangun narasi harapan pascabencana. Pemerintah tidak hanya melaporkan kerusakan, tetapi juga memaparkan langkah pemulihan, rencana rekonstruksi, serta estimasi normalisasi layanan dasar. Strategi ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pemulihan dan menjaga moral publik tetap tinggi.
Selain itu, Queensland disiplin menerapkan prinsip
centralized command communication
. Semua lembaga menyampaikan pesan yang sama untuk menghindari kontradiksi. Tidak ada tumpang tindih informasi atau pesan yang bertentangan antara kepolisian, departemen transportasi, atau layanan darurat. Prinsip ini sangat efektif dalam situasi yang berubah cepat seperti banjir besar.
Secara keseluruhan, keberhasilan Queensland merupakan perpaduan antara struktur organisasi yang kuat, komunikasi empatik, serta penerapan teori komunikasi krisis secara konsisten. Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah instrumen manajemen bencana, bukan sekadar alat penyampaian informasi.
Jika dibandingkan dengan Queensland, sistem komunikasi krisis di Indonesia melalui BPBD dan BNPB memiliki kerangka kelembagaan yang baik, tetapi sering terkendala dalam penerapannya. Secara struktural, Indonesia memiliki sistem berjenjang dari pusat hingga daerah, tetapi dalam praktiknya, komunikasi krisis belum mampu berjalan terpusat dan konsisten seperti yang tergambar dalam kasus Queensland.
Pertama, dari perspektif SCCT, kekurangan utama terlihat pada
instructing information
. Di Sumatra, masyarakat tidak mendapatkan arahan jelas mengenai jalur evakuasi, titik aman, atau lokasi distribusi logistik. Kondisi ini diperburuk oleh akses jalan yang terputus dan distribusi logistik yang terhambat, ditambah minimnya pembaruan berkala mengenai cuaca dan kondisi infrastruktur. Ketika informasi dasar ini tidak tersedia, masyarakat kehilangan pedoman tindakan.
Kedua, dalam aspek
adjusting information
, komunikasi pejabat daerah sering tidak terjadwal dan tidak konsisten. Berbeda dengan Queensland yang menghadirkan komunikator utama setiap hari, masyarakat di Sumatra tidak memiliki figur pusat yang memberikan penjelasan atau empati secara rutin. Hal ini melemahkan hubungan emosional antara pemerintah dan warga, padahal teori SCCT menekankan pentingnya respons empatik untuk menjaga kepercayaan publik.
Ketiga, dari Renewal Communication Theory, komunikasi krisis di Sumatra masih berfokus pada laporan kerusakan tanpa cukup informasi mengenai rencana pemulihan. Masyarakat tidak mendapat gambaran jelas tentang rekonstruksi, pembukaan akses jalan, atau normalisasi layanan dasar. Akibatnya masyarakat sulit melihat arah pemulihan.
Keempat, kesenjangan paling besar terlihat pada prinsip
centralized command communication
. Di Sumatra, banyak lembaga mengeluarkan informasi sendiri-sendiri seperti BPBD, pemerintah provinsi, kepolisian, dan relawan. Ketidaksinkronan pesan ini menimbulkan kebingungan publik mengenai sumber informasi yang paling valid. Tidak adanya figur tunggal seperti gubernur atau wakil gubernur yang tampil secara rutin membuat publik kehilangan “one trusted voice” yang menjadi pegangan.
Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah, dan kurangnya disiplin komunikasi terpusat membuat respons komunikasi krisis di Indonesia belum setara dengan standar Queensland. Perbaikan dalam koordinasi dan konsistensi komunikasi sangat diperlukan agar respons bencana di masa depan dapat lebih cepat, lebih jelas, dan lebih mampu menjaga kepercayaan publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 12:18
10 Polisi Buru Pemotor Lawan Arah yang Aniaya Pelatih Taekwondo di Jaksel Megapolitan

Polisi Buru Pemotor Lawan Arah yang Aniaya Pelatih Taekwondo di Jaksel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Polisi memburu pemotor lawan arah yang menganiaya pelatih taekwondo Bima (39) di Jalan Sadar Raya, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi menyebut pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap sosok pelaku tersebut.
“Kita masih terus cari orangnya,” kata Nurma saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Minggu (30/11/2025).
Selain itu, Nurma memastikan bahwa pelaku memang terbukti melawan arah sebelum akhirnya melakukan
penganiayaan
.
Ia pun menekankan, polisi juga masih terus mendalami identitas dari pelaku yang wajahnya berhasil terekam dan beredar viral di media sosial.
Karenanya, ia belum bisa mengonfirmasi kebenaran kabar mengenai identitas pelaku yang beredar di media sosial, termasuk nama dan pekerjaan pelaku.
“Ya betul (belum bisa dikonfirmasi). Masih didalami dari video yang beredar,” kata Nurma.
Sebelumnya diberitakan, seorang pelatih taekwondo bernama Bima (39) menjadi korban penganiayaan oleh pengendara motor yang melawan arah di Jagakarsa,
Jakarta Selatan
, Rabu (19/11/2025) lalu.
Ia dipukul berkali-kali menggunakan helm hingga mengalami luka memar di wajah dan bagian tubuh lainnya.
Meski menguasai bela diri, Bima memilih tidak menyerang balik pelaku, bahkan berusaha tetap tenang dan mengutamakan keselamatan istrinya yang ikut dibonceng.
“Saya belum bicara apa-apa, saya ditanduk pakai helm,” kata Bima.
Akibat pukulan tersebut, kaca helm Bima terlepas dan kacamatanya pecah hingga melukai mata.
Ketika menunduk mengambil kacamata, ia kembali dipukul mengenai punggung dan dada.
“Saya defense. Saya ambil tangannya, saya banting, saya jatuhkan,” ujar Bima.
Warga sekitar akhirnya melerai. Namun pelaku pergi sambil berteriak dan menolak ajakan Bima ke
Polsek Jagakarsa
.
“Dia bilang, ‘Laporkan saja, urus dulu itu lukamu, urus dulu darahmu’,” ungkap Bima.
Ia kemudian membuat laporan polisi dan menjalani visum. Hasilnya, ada luka memar pada dada, rusuk, wajah, serta lecet di kaki.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 12:04
1 Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam Nasional

Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di tengah polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
Padahal dalam beberapa hari terakhir,
Gus Yahya
disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum
PBNU
dan digantikan oleh
Rais Aam PBNU
Miftachul Akhyar.
Gus Yahya membantah dokumen pemberhentian tersebut. Dia menyatakan dokumen yang beredar itu tidak sah.
“Keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian suriah, tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk… Apalagi memberhentikan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya pada Rabu (26/11/2025).
“Walaupun orang itu mungkin sangat dimuliakan misalnya, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan organisasi. Sehingga tidak bisa digunakan, melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang yang ada padanya menurut konstitusi organisasi,” sambungnya.
Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing. Rais Aam PBNU pun kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan Ketum.
Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.

Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata
Yahya Cholil Staquf
usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU.
Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.
Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program.
Gus Yahya menegaskan, turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang,” papar Gus Yahya.
Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna menegaskan bahwa isu yang beredar terkait dengan pencopotan Sekjen PBNU Gus Ipul tidak benar.
“Hal tersebut tidak benar,” kata Sarmidi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
Sarmidi memang tak menampik adanya rapat tanfidziyah yang digelar Gus Yahya pada Jumat kemarin.
Hanya saja, menurut dia, keputusan tersebut tidak sah, karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
“Iya (memang) ada rapat tanfidziyah (kemarin), tapi tidak korum, yang hadir hanya 13 orang dari 62 pengurus tanfid,” lanjut Sarmidi.
Sementara itu, Rais Aam PBNU,
KH Miftachul Akhyar
menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam pernyataannya, KH Miftachul Ahyar menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 11:02
2 Alam Takambang Jadi Guru Regional

Alam Takambang Jadi Guru
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
BAGI
orang Minangkabau, alam bukan sekadar lanskap, melainkan lembaga pendidikan paling tua dan paling jujur.
“Alam takambang jadi guru” bukan ungkapan puitis, tetapi fondasi filsafat hidup: manusia belajar dari pergerakan air, arah angin, lenturnya bambu, kedewasaan pohon, dan harmoni rimba.
Alam adalah kitab yang tak pernah selesai dibaca. Namun, manusia hari ini lebih sibuk membaca angka pertumbuhan ekonomi daripada membaca tanda-tanda alam.
Kita memaksa tanah mengalah demi investasi, memaksa sungai tunduk pada beton, dan memaksa hutan diam saat perluasan lahan terus berjalan.
Kita memperlakukan alam bukan sebagai guru, tetapi sebagai pelayan. Maka ketika banjir bandang, longsor, dan gelombang besar menghantam, kita menyebutnya musibah; padahal itu hanyalah pelajaran yang selama ini kita abaikan.
Bencana yang menerpa banyak kawasan di Sumatera Barat bukan datang tiba-tiba. Ia adalah rangkaian panjang dari kelalaian yang diulang-ulang.
Ketika hutan di lereng gunung ditebang, kita diam. Ketika rumah dibangun di bantaran sungai, kita maklum.
Ketika batuan dan pasir diambil tanpa kendali, kita sebut sebagai mata pencaharian. Ketika perizinan mengabaikan kontur tanah dan karakter wilayah, kita menyebutnya kemajuan.
Kita lupa bahwa pembangunan yang tidak menghormati ruang adalah undangan bagi bencana. Pelajaran itu selalu datang terlambat — datang setelah air bah menerjang rumah dan murid-murid sekolah mengungsi, setelah jembatan roboh dan masyarakat kehilangan mata pencaharian.
Kita seakan menolak mengingat fakta sederhana: alam menyimpan semua perlakuan manusia, baik atau buruk.
Minangkabau sejak dulu menempatkan rasa sebagai inti kearifan —
raso jo pareso. Raso
berarti empati;
pareso
berarti kemampuan menguji diri.
Itulah etika batin yang membuat masyarakat memutuskan sesuatu bukan hanya berdasarkan benar–salah secara formal, tetapi juga berdasarkan pantas–tidak pantas secara moral.
Namun, hari ini
raso
semakin tergusur oleh kalkulasi. Kita bertanya: berapa keuntungan? Berapa pendapatan daerah? Berapa nilai investasi?
Namun, kita jarang bertanya: berapa nyawa bisa selamat jika kita menahan diri? Berapa generasi yang terlindungi jika hutan dipertahankan?
Raso
pudar ketika ruang hidup hanya dinilai dari uang, bukan dari kehidupan. Alam tidak pernah menolak manusia mencari nafkah, tetapi alam menolak manusia kehilangan
raso
hingga membiarkan seimbangnya dunia runtuh.
Tidak ada gunanya berpura-pura: kerusakan alam bukan hanya soal perilaku masyarakat, tetapi juga soal keberanian negara mengambil sikap.
Perizinan longgar, konflik tata ruang, eksploitasi kawasan rawan, dan tumpang tindih kewenangan memperbesar risiko bencana di banyak wilayah Sumatera Barat.
Pemerintah daerah kerap berdalih bahwa mereka membutuhkan pemasukan PAD, sedangkan pemerintah pusat menekankan percepatan pembangunan.
Keduanya benar — tetapi keduanya bisa salah ketika keselamatan publik hanya menjadi catatan kaki.
Negara hadir setelah bencana, tetapi negara seharusnya hadir sebelum bencana. Kiriman logistik dan kunjungan pejabat menyentuh hati; tetapi keberanian menolak izin yang merusak ruang hidup jauh lebih menyelamatkan.
Pemimpin bukan hanya mereka yang membantu korban, tetapi mereka yang mencegah munculnya korban.
Dalam kosmologi Minangkabau, surau bukan hanya tempat ibadah, tetapi universitas masyarakat.
Surau mengajarkan agama, adat, dan etika hidup — terutama tanggung jawab moral manusia atas alam.
Di sana, anak-anak diajarkan bahwa kesalehan bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal menjaga kehidupan.
Doa tanpa tindakan adalah kesalehan yang lumpuh. Ibadah tanpa kepedulian terhadap lingkungan adalah ketaatan yang belum selesai.
Namun, generasi hari ini tumbuh di zaman di mana pendidikan lebih mengutamakan keahlian teknis daripada kesadaran ekologis, lebih mengagungkan kompetisi daripada kebersamaan menjaga ruang hidup.
Kita mengubah banyak hal, tetapi kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kompas moral dalam memperlakukan alam.
Dalam sejarah Minangkabau, keputusan hidup tidak pernah dibuat sendirian. Ada kaum, ada musyawarah, ada tanggung jawab bersama.
Ketika seseorang menebang pohon di hulu, itu menjadi urusan masyarakat hilir. Ketika air keruh, itu menjadi kewajiban bersama untuk mencari sebab.
Orang menganggap membuang sampah ke sungai adalah urusan pribadi, membangun rumah di daerah rawan adalah keputusan ekonomi keluarga, dan mengalihkan fungsi hutan adalah kewenangan administratif.
Padahal, akibatnya berskala umum: desa terendam, sawah rusak, anak-anak sekolah tak bisa belajar, dan pengungsian menjadi takdir tahunan. Kita kehilangan gotong royong ekologis — padahal itu pernah menjadi kekuatan terbesar masyarakat Minang.
Adat Minangkabau sejak dulu bersandar pada alam:
adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; syarak mangato, adat mamakai.
Di balik formula itu tersimpan logika ekologis yang kuat.
Syarak
mengajarkan amanah menjaga titipan Tuhan, adat menerjemahkannya ke dalam tata ruang dan tata perilaku manusia.
Itulah sebabnya
karuhun
menentukan kawasan yang tidak boleh diganggu: hutan larangan, mata air, dan aliran sungai.
Namun, adat kehilangan daya ketika hukumnya tidak dijadikan pijakan kebijakan, dan
syarak
kehilangan kekuatannya ketika ia berhenti pada kewajiban ibadah tanpa etika ekologis.
Keduanya tidak hilang, tetapi keduanya kurang dihidupkan. Padahal, jika adat dan
syarak
konsisten dijalankan, banyak bencana dapat dicegah, bahkan tanpa teknologi modern.
Kita tidak perlu menunggu bencana berikutnya untuk berubah. Kita hanya perlu mengingat pelajaran yang selama ini diberikan alam.
Menjaga lereng berarti menjaga warga hilir. Menjaga
leuweung
berarti menjaga sawah. Menjaga sungai berarti menjaga sekolah dan masa depan anak-anak.
Menjaga laut berarti menjaga ekonomi rakyat. Mitigasi bukan pengeluaran, melainkan investasi untuk generasi mendatang. Keselamatan bukan biaya, melainkan kewajiban.
Pemerintah pusat dan daerah harus satu napas: keselamatan publik adalah batas tertinggi pembangunan.
Masyarakat pun harus kembali pada
raso jo pareso
: mengambil secukupnya, tidak merampas melebihi yang diperlukan.
Kita tidak akan kehilangan kemajuan jika kita memperlambat ambisi. Namun, kita akan kehilangan masa depan jika kita terus mengabaikan pelajaran alam.
Bencana bukan finalitas. Ia adalah panggilan untuk sadar. Alam bukan musuh yang perlu dilawan, tetapi guru yang perlu didengarkan.
Yang rusak bukan takdir; yang rusak adalah pilihan. Maka pulih bukan hanya pekerjaan teknis — membangun jembatan, menata tebing, mengeruk sungai — tetapi pekerjaan batin: menata cara kita memandang alam.
Alam akan kembali ketika manusia kembali. Sungai akan tenang ketika ambisi mereda. Hutan akan tumbuh ketika keserakahan berkurang. Masa depan akan aman ketika keputusan-keputusan hari ini berani berpihak pada kehidupan.
“Alam takambang jadi guru” bukan wejangan masa lalu — ia adalah kompas agar bangsa ini tidak belajar melalui duka, tetapi melalui kebijaksanaan.
Bencana bukan nasib, itu pelajaran. Dan pelajaran itu akan berhenti ketika manusia mau belajar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 10:26
Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju titik-titik terdampak untuk memantau kondisi terbaru serta mendengar langsung keluhan masyarakat.
Pada kesempatan ini,
Menhan
RI menyampaikan bahwa kondisi di lokasi banjir yang terdampak membutuhkan penanganan segera.
“Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat hari ini sampai seterusnya,” kata Menhan RI
Sjafrie Sjamsoeddin
saat berdialog dengan warga dan aparat setempat melalui keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
Dalam kunjungan ini, turut hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI
Titiek Soeharto
.
Kehadiran Menhan RI,
Panglima TNI
, dan para pejabat negara lainnya diharapkan dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah
Pidie Jaya
dan sekitarnya.
Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu, daerah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat banjir bandang yang melanda beberapa hari terakhir.
Pemukiman warga hingga infrastruktur umum tampak terdampak signifikan, sebagian besar tertutup lumpur dan material banjir.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Bantuan yang diberikan mencakup bahan makanan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan darurat untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
TNI
juga telah menyiapkan pasukan dan unsur pendukung lainnya untuk memperkuat operasi evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dasar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 09:48
KPK: Yang Dibutuhkan Paulus Tannos Bukan Praperadilan, tapi Hadir di Indonesia Nasional 30 November 2025

KPK: Yang Dibutuhkan Paulus Tannos Bukan Praperadilan, tapi Hadir di Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, langkah yang seharusnya ditempuh tersangka korupsi proyek E-KTP, Paulus Tannos bukanlah mengajukan gugatan praperadilan, melainkan hadir di Indonesia untuk menjalani proses hukum.
Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya sepanjang pekan ini menghadapi serangkaian sidang praperadilan yang diajukan Tannos melalui kuasa hukumnya. Padahal, hingga kini ia masih berstatus buronan dan berada di luar negeri.
“Sampai dengan saat ini,
Paulus Tannos
masih berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berada di luar Indonesia,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).
Budi menegaskan bahwa hakim praperadilan seharusnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, yang secara tegas menyatakan bahwa tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO tidak dapat mengajukan praperadilan.
“Jika penasihat hukum atau keluarga tetap mengajukan, maka hakim wajib menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut juga tidak dapat ditempuh upaya hukum apa pun,” kata Budi.
Ia menilai tidak adil bila seseorang yang menolak hadir, tidak kooperatif, bahkan melarikan diri, namun tetap ingin mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka dan tindakan penyidikan melalui praperadilan.
“KPK telah berulang kali memanggil Paulus Tannos dan menempuh seluruh prosedur sebelum menerbitkan status DPO,” ujar Budi.
kpk.go.id Profil Paulus Tannos, buron e-KTP.
Budi menekankan bahwa fokus KPK saat ini adalah membawa Tannos kembali ke Indonesia agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan.
“Yang diperlukan saat ini bukan praperadilan, tapi kehadiran tersangka agar proses hukumnya dapat berjalan efektif. KPK masih terus berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk proses pemulangannya,” kata Budi.
Paulus Tannos diketahui mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (31/10/2025). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 143/Pid.Pra/PN JKT.SEL.
Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, perkara ini diklasifikasikan sebagai permohonan terkait “sah atau tidaknya penangkapan”.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 09:05
Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung Megapolitan 30 November 2025

Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kereta khusus petani dan pedagang akan mulai beroperasi pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025).
Layanan baru ini dihadirkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal dengan tarif terjangkau.
Kereta yang menjadi inovasi
KAI
Group dan didukung Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan akan melayani 7 perjalanan dari Merak, serta 7 perjalanan dari Rangkasbitung setiap harinya.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan mobilitas pelaku usaha kecil, khususnya
petani
dan
pedagang
yang selama ini mengandalkan transportasi darat untuk distribusi barang.
“Pengoperasian layanan Kereta Pedagang dan Petani ini dirangkaikan pada Commuter Line Merak dengan kapasitas 73 tempat duduk. Setiap harinya akan tersedia 7 perjalanan dari Merak dan 7 perjalanan dari Rangkasbitung,” kata Karina dalam rilis yang diterima, Minggu (30/11/2025).
Untuk bisa memanfaatkan layanan ini, pengguna dari kalangan petani dan pedagang dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan kartu khusus.
Registrasi dilakukan di loket dengan membawa identitas dan mengisi formulir yang akan diverifikasi petugas.
Dengan memiliki kartu petani dan pedagang ini, pengguna akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan layanan perjalanan ini, yaitu bisa melakukan pemesanan dan pembelian tiket mulai H-7 keberangkatan di loket-loket stasiun Commuter Line Merak.
Mereka juga bisa melakukan
boarding
hingga dua jam sebelum keberangkatan. Sementara masyarakat umum yang belum memiliki kartu tetap bisa menggunakan layanan ini selama tiket masih tersedia pada hari perjalanan.
KAI Commuter membatasi barang dagangan yang dibawa, yaitu maksimal dua koli dengan dimensi 100 cm x 40 cm x 30 cm per koli.
“Untuk barang bawaan yang berbau menyengat, hewan ternak, dan barang yang mudah terbakar serta senjata tajam/api, dilarang dibawa di kereta petani dan pedagang ini,” jelas Karina.
Karina menegaskan bahwa layanan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dan KAI Group dalam menggerakkan perekonomian lokal di Banten, khususnya bagi pelaku usaha kecil.
“Untuk kenyamanan bersama, KAI Commuter mengajak seluruh pengguna untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga sarana serta fasilitas pelayanan Kereta Petani dan Pedagang ini,” kata Karina.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar memastikan dukungan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan tarif layanan ini.
“Kami instruksikan kepada KAI Commuter melalui skema PSO untuk mematok tarif Kereta Petani dan Pedagang pada harga Rp 3.000 seperti tarif Commuter Line Merak agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Arif.
Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian kereta telah diuji untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keandalan sesuai regulasi transportasi kereta api.
“Kami mengapresiasi KAI Group atas inovasinya dalam meluncurkan layanan ini dan semoga Kereta Petani dan Pedagang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 08:59
Ironi Jalanan Kampung di Jakarta Pusat, Tak Pernah Diaspal Puluhan Tahun Megapolitan 30 November 2025

Ironi Jalanan Kampung di Jakarta Pusat, Tak Pernah Diaspal Puluhan Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Warga Kampung Karet Pasar Baru 1, Karet tak mengenal aspal di rumahnya meski berada dikelilingi pusat bisnis di kawasan Karet, Jakarta Pusat.
Perkampungan yang terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak itu hanya dihiasi jalanan berupa tanah berbatu yang berdebu saat musim kemarau dan becek saat hujan tiba.
Awalnya, jalanan itu merupakan lahan bekas pemakaman yang sempat dipugar pada 1993.
Namun, hingga saat ini, belum pernah ada perbaikan maupun pengaspalan jalan.
“Memang jalannya tanah begini. Kalau hujan becek, kalau musim kemarau debunya banyak,” ucap Khalifa (55) salah satu pedagang yang telah 35 tahun menghuni tempat itu.
Senada, Sobari (55) warga lainnya juga mengonfirmasi bahwa kondisi jalanan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun.
Bahkan, menurutnya saat kemarau tiba, debu jalanan sering masuk ke dalam rumah. Sementara, jalanan berubah menjadi lumpur saat musim hujan.
“Lalu kalau musim hujan becek. Sudah puluhan tahun, kami warga sudah terbiasa,” kata Sobari.
Kondisi itu pun membuat warga yang tinggal persis di tepi
Jalan Karet Pasar Baru Barat
itu rentan mengalami gangguan pernapasan.
Sobari menyebut, tak jarang warga mengalami batuk berkepanjangan akibat debu di kawasan tersebut.
“Ya kalau batuk-batuk sering. Tapi karena sudah terbiasa, mungkin warga sudah tidak terlalu memikirkannya,” ucap Sobari.
Kompas.com/Dian Erika Kondisi Jalan Karet Pasar Baru Barat, Karet, Jakarta Pusat, yang masih berupa tanah pada Jumat (28/11/2025).
Sobari menyebut, warga maupun pengurus RT setempat sudah sering mengajukan perbaikan jalan ke pemerintah.
“Dari pihak RT, RW, dan kecamatan sudah sering mengajukan perbaikan ke pemerintah kota,” ucapnya.
Warga pun baru mendapat kabar baik pada pertengahan November lalu, setelah Wali Kota
Jakarta Pusat
Arifin mengunjungi lokasi tersebut.
“Hanya saja baru tahun ini berhasil mendapat perhatian. Mungkin karena pengaruh anggaran juga ya. Kemarin sudah dikunjungi Pak Wali, pas pertengahan November lalu,” kata Sobari.
Dari kunjungan itu, pihak RT sudah memberi kabar bahwa jalanan itu akan segera diaspal.
Sobari pun berharap rencana itu bisa segera direalisasi karena ruas yang perlu ditangani sebenarnya tak sampai satu kilometer.
Terlebih, di lokasi tersebut sangat rentan menjadi tak layak dilintasi apabila kondisi sudah memasuki musim hujan.
“Anak sekolah kasihan kalau hujan. Sudah hujan, lewat jalannya susah karena tanah semua dan becek,” tutur Sobari.
Selain fasilitas warga, perbaikan jalan juga diharapkan diperbaiki karena merupakan akses utama peziarah yang akan menuju TPU Karet Bivak.
“Semoga ya nanti bisa lebih rapi jalannya. Orang tetap bisa jualan dan pengunjung makam bisa lewat samping sini kalau ziarah. Kan enak lewat atau parkirnya,” ucap Sobari.
Ia juga berharap perbaikan jalan membuat kesehatan warga jadi lebih terjamin dan tidak mudah sakit karena debu.
“Kalau untuk warga ya supaya lebih sehat, tidak batuk-batuk karena debu masuk rumah. Kalau hujan juga kita repot becek lagi. Kayaknya di Jakarta Pusat cuma kampung kita yang begini,” ujar Sobari.
Sementara itu, Khalifa juga berharap agar dirinya dan pedagang lainnya tidak terusir apabila pembangunan jalan sudah dilakukan.
“Harapannya ya kita tetap boleh dagang, lalu jalanan nanti sudah selesai dibangun,” ucap Khalifa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKU Jakarta pun memastikan pengaspalan jalan tersebut akan segera dilakukan.
Kepala Pusdatin Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan lahan dan melakukan penanganan sementara.
Penanganan itu dilakukan dengan menggunakan bahan rap, yaitu material daur ulang permerasan aspal sebagai campuran aspal baru.
“Pekerjaan ini dilaksanakan bersama Unit Alkal Dinas Bina Marga. Ke depannya, konstruksi jalan akan dilapis dengan materual aspal agar aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat semakin optimal,” kata Wenny saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (29/11/2025).
Wenny pun menargetkan proyek pengaspalan jalan tersebut dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 08:51