Author: Kompas.com

  • Anggota DPRD DKI Kritik Pramono: Bongkar Tiang Monorel Pakai APBD Bisa Langgar Hukum
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Anggota DPRD DKI Kritik Pramono: Bongkar Tiang Monorel Pakai APBD Bisa Langgar Hukum Megapolitan 10 Januari 2026

    Anggota DPRD DKI Kritik Pramono: Bongkar Tiang Monorel Pakai APBD Bisa Langgar Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 100 miliar.
    Ali Lubis menilai penggunaan APBD untuk membongkar
    tiang monorel
    berpotensi melanggar aturan, lantaran aset tersebut bukan milik Pemprov DKI Jakarta.
    “Risiko hukum terkait keuangan negara juga berpotensi dilanggar apabila aktivitas merobohkan tiang monorel tersebut memakai APBD apalagi jumlahnya cukup fantastis yaitu Rp 100 miliar, karena dana APBD hanya bisa digunakan untuk kepentingan dan aset milik pemerintah daerah. Kalau ini aset swasta, tentu bermasalah secara hukum,” ujar Ali dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).
    Menurut Ali, secara hukum kepemilikan tiang monorel masih berada di tangan
    PT Adhi Karya
    .
    Hal itu merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatan hukum tetap, serta diperkuat dengan pendapat hukum dari pengacara negara.
    Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa bertindak sepihak terhadap aset yang secara hukum dimiliki pihak swasta, meskipun dengan alasan penataan kota atau kepentingan publik.
    “Putusan pengadilan itu mengikat semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, tidak bisa ada tindakan sepihak terhadap aset yang secara hukum telah dinyatakan milik pihak lain,” ujarnya.
    Selain berpotensi menyalahi prinsip pengelolaan keuangan negara, Ali juga mengingatkan adanya risiko hukum pidana apabila pembongkaran dilakukan tanpa persetujuan pemilik aset yang sah.
    Ia merujuk pada ketentuan Pasal 521 KUHP Baru Tahun 2023 yang mengatur larangan merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang milik orang lain secara melawan hukum.
    Ali pun meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang rencana tersebut dan mengedepankan penyelesaian sesuai prinsip negara hukum, seperti dialog dengan PT Adhi Karya, mekanisme ganti rugi, atau menempuh jalur hukum.
    “Semua langkah harus ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” kata dia.
    Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo memastikan tiang monorel akan dibongkar pada Rabu (14/1/2026).
    Menurut Heru, percepatan bisa dilakukan karena proses administrasi dan pembahasan dengan PT Adhi Karya selaku pemilik tiang sudah rampung.
    “Kalau kita mah sudah siap saja. Jadi karena permintaan Pak Gub untuk dibongkar hari Rabu, ya kita jalankan hari Rabu. Karenakan sudah dipenuhi semua aturannya,” ucap Heru saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Secara keseluruhan, ada 98 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang koridor Rasuna Said.
    Heru menambahkan, pembongkaran dan penataan dilakukan menggunakan
    APBD DKI Jakarta
    dengan nilai sekitar Rp 500 juta.
    “Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Totalnya semua sekitar Rp 500 juta,” ujar Heru.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Penusuk Pengemudi Mobil di Mampang Ditangkap di Surabaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Dua Penusuk Pengemudi Mobil di Mampang Ditangkap di Surabaya Megapolitan 10 Januari 2026

    Dua Penusuk Pengemudi Mobil di Mampang Ditangkap di Surabaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi menangkap dua pelaku penusukan terhadap pengendara mobil berinisial RHM (29) di Jalan Raya Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).
    Kedua pelaku berinisial HW dan TM diringkus di Surabaya setelah berhari-hari berpindah kota untuk menghindari kejaran aparat.
    “Berhari-hari jajaran Polsek Mampang terus memburu sampai akhirnya dua pelaku ditangkap di Gapura Surya Surabaya,” kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol S. Aba Wahid Key, saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).
    Wahid menjelaskan, penangkapan berawal dari identitas pelaku yang berhasil dikantongi penyidik.
    Para pelaku, kata Wahid, berupaya menghilangkan jejak setelah menyadari rekaman video kejadian
    penusukan
    beredar luas di media sosial.
    Dalam pelariannya, para pelaku berpindah-pindah wilayah, mulai dari Depok, Tangerang, Jakarta, hingga Surabaya.
    Polisi juga mengendus rencana keduanya untuk melarikan diri ke wilayah Indonesia timur melalui jalur laut.
    “Polsek Mampang dibantu jajaran Polres Kp3 Tanjung Perak Surabaya meringkus dua pelaku HW dan TM yang akan kabur ke wilayah timur Indonesia,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, seorang pengendara mobil berinisial RHM (29) menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (1/1/2026) dini hari.
    Peristiwa tersebut dipicu senggolan kendaraan di jalan yang berujung pada cekcok.
    “Ya, dugaan sementara seperti itu, senggolan di jalan. Dari pihak pengemudi roda empat ini tidak terima,” ujar Kompol S. Aba Wahid Key, kepada wartawan, Minggu (4/1/2026).
    Setelah kedua kendaraan berhenti, korban bersama rekannya sempat terlibat adu mulut dengan pelaku yang berboncengan tiga orang dan diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.
    Korban sempat berupaya menyelesaikan masalah secara damai, namun pelaku justru mengeluarkan pisau dan menusuk korban di bagian perut.
    Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Mampang sebelum akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati karena luka yang dialami cukup parah.
    Namun, setelah lima hari dirawat, RHM dinyatakan meninggal dunia pada Senin (5/1/2026) malam.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Rocky Gerung hingga Eks Wakapolri Hadiri Rakernas PDI-P di Ancol
                        Nasional

    5 Rocky Gerung hingga Eks Wakapolri Hadiri Rakernas PDI-P di Ancol Nasional

    Rocky Gerung hingga Eks Wakapolri Hadiri Rakernas PDI-P di Ancol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dan aktivis, Rocky Gerung menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 2026, pada Sabtu (10/1/2026) di Beach City International Stadium Ancol (BCIA), Jakarta.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , Rocky datang ke Beach City International Stadium mengenakan baju putih dan celana panjang krem.
    Ia langsung dikerumuni awak media dan hendak menanyakan kehadirannya di Rakernas
    PDI-P
    .
    Namun, Rocky tak banyak bicara dan hanya mengacungkan jari telunjuk dan jempol ke arah awak media. Ia kemudian masuk ke dalam arena gedung Rakernas.
    Rocky tampak mencolok di tengah ratusan kader PDI-P yang berbaju merah di sekelilingnya. Dia juga dikawal oleh beberapa Satgas Cakra Buana.
    Selain Rocky, tokoh luar PDI-P yang hadir di Rakernas antara lain eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dan
    eks Wakapolri
    Komjen Pol (Purn) Oegroseno.
    Adapun kader PDI-P yang terlihat hadir antara lain, Ketua DPP PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo, politikus PDI-P Andika Perkasa.
    Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta asal PDI-P, Pramono Anung dan Rano Karno juga hadir di pembukaan Rakernas I PDI-P.
    Diketahui, Rakernas I PDI Perjuangan 2026 mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya”.
    Rakernas tersebut digelar selama tiga hari, yakni pada 10-12 Januari 2026.
    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Rakernas dihadiri oleh pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah.
    Kepengurusan daerah diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.
    “Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata dia melalui keterangan persnya, Jumat (9/1/2026).
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penanganan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Ditargetkan Selesai 5 Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Penanganan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Ditargetkan Selesai 5 Hari Megapolitan 10 Januari 2026

    Penanganan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Ditargetkan Selesai 5 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menargetkan penanganan tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dapat diselesaikan dalam waktu lima hari ke depan.
    Untuk mempercepat proses tersebut, DLH mengerahkan 25 unit perbantuan guna menangani akumulasi
    sampah
    yang menumpuk.
    “Untuk mengatasi kondisi tersebut, Sudin LH Jakarta Timur menargetkan penanganan perbantuan dapat dituntaskan dalam lima hari ke depan,” ujar Kepala Sudin LH Jakarta Timur, Julius Monangta, dalam keterangan, Sabtu (10/1/2026).
    Ia menjelaskan,
    penanganan sampah
    di
    Pasar Induk Kramat Jati
    sebenarnya dilakukan setiap hari.
    Namun, pada periode tertentu seperti musim buah, volume sampah melonjak dan melampaui kapasitas penanganan rutin.
    “Artinya, terjadi akumulasi atau ‘tabungan’ sampah sekitar 60 ton setiap harinya,” lanjut dia.
    Untuk mengatasi kondisi tersebut, armada pengangkut sampah diprioritaskan melakukan dua kali pengangkutan per hari menuju TPST Bantargebang.
    Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan tumpukan sampah.
    Dalam kegiatan perbantuan ini, Sudin LH Jakarta Timur mengerahkan 23 pengemudi, dua operator alat berat, serta empat pengawas lapangan.
    Penanganan sampah didukung 13 unit dump truck, 10 unit tronton, dan dua unit shovel loader.
    Julius menegaskan, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 102 Tahun 2021, kawasan komersial termasuk pasar wajib mengelola sampah secara mandiri.
    “Kewajiban pengelolaan sampah secara mandiri tetap harus dijalankan oleh Perumda Pasar Jaya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia.
    Sebelumnya, gunung sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai diangkut oleh
    DLH DKI Jakarta
    .
    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Kamis (8/1/2026), sebanyak tiga alat berat dikerahkan untuk mengurai tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pasar tersebut.
    Alat berat itu digunakan untuk memindahkan sampah ke truk-truk pengangkut milik DLH.
    Kondisi ini berbeda dibandingkan sehari sebelumnya, ketika hanya terlihat satu alat berat yang beroperasi di lokasi.
    Sejumlah titik tumpukan sampah juga mulai berkurang ketinggiannya dibandingkan hari-hari sebelumnya.
    Meski demikian, kondisi jalan di sekitar TPS masih terlihat becek dan licin akibat sisa sampah yang tercecer di badan jalan.
    Di tengah proses pengangkutan, masih tampak beberapa warga yang membuang sampah di kawasan tersebut.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Truk Kontainer Terjeblos di Jalan Joglo Raya, Lalin Macet Parah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Truk Kontainer Terjeblos di Jalan Joglo Raya, Lalin Macet Parah Megapolitan 10 Januari 2026

    Truk Kontainer Terjeblos di Jalan Joglo Raya, Lalin Macet Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Truk kontainer terjeblos di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat, menyebabkan kemacetan parah, Sabtu (10/1/2026) sore.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, truk kontainer berwarna hijau dalam posisi miring di tikungan arah TVRI Kembangan.
    Bagian belakang truk tampak ambles ke sisi kiri jalan, diduga akibat roda terjeblos ke dalam lubang atau saluran air di bahu jalan yang tidak mampu menahan beban kendaraan.
    Kondisi tersebut membuat badan truk hampir menutup separuh ruas
    Jalan Joglo Raya
    yang lebarnya hanya sekitar empat meter.
    Akibatnya, arus lalu lintas dari kedua arah tersendat dan menimbulkan kemacetan hingga sekitar 150 meter.
    Kendaraan roda empat terpaksa berhenti total, sementara sepeda motor mencoba melintas perlahan melalui celah sempit di antara badan truk dan bangunan warga.
    “Macetnya sudah dari pagi. Dari arah SPBU sampai ke sini sudah enggak jalan,” kata seorang petugas keamanan Yadika Pusat Ciledug, Bagus Parulian Siahaan saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi.
    Menurut Bagus, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Saat itu truk melaju cukup kencang sebelum akhirnya terjeblos.
    “Kejadiannya sekitar setengah tujuh sampai jam tujuh. Katanya truknya ugal-ugalan, terus pas belok itu rodanya masuk ke lubang di sebelah kiri. Di situ memang ada selokan,” ujar Bagus.
    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
    Truk yang miring nyaris menyentuh bangunan rumah dan toko warga di sisi kiri jalan, namun tidak sampai menabrak dinding bangunan.
    “Kalau korban enggak ada, cuma lalu lintas jadi lumpuh total,” ujar Bagus.
    Kemacetan semakin parah karena lokasi truk berada tepat di tikungan tajam, menciptakan penyempitan ruang gerak.
    Petugas kepolisian tampak berada di lokasi untuk mengatur lalu lintas, namun hingga siang hari truk belum berhasil dievakuasi.
    Bagus menyebut jalur tersebut sebenarnya tidak diperuntukkan bagi truk kontainer besar.
    “Kalau kontainer sebetulnya enggak boleh lewat sini. Kalau truk kecil masih bisa. Saya juga heran kok bisa lewat,” katanya.
    Salah seorang warga menyebut truk terlihat melaju cepat saat memasuki tikungan sempit sebelum akhirnya ambles.
    “Tadi pagi-pagi udah rame, sekitar jam tujuh kurang. Mobilnya kencang, terus amblas ke lubang. Jalannya memang kecil, enggak cocok buat kontainer,” kata Kamil (48) warga yang turut ikut membantu lalu lintas.
    Hingga pukul 14.30 WIB, kepadatan lalu lintas belum terurai. Kemacetan masih terlihat dari kedua arah Jalan Joglo Raya, sementara warga dan pengendara terus memadati lokasi kejadian.
    Kompas.com
    telah menghubungi Kasat Lantas Polres Metro
    Jakarta Barat
    Kompol Natasha Yudhasoka untuk mengenai kronologi dan penanganan kejadian tersebut. Namun, belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjar: Sikap PDI-P Sangat Jelas, Dukung Pilkada Langsung

    Ganjar: Sikap PDI-P Sangat Jelas, Dukung Pilkada Langsung

    Ganjar: Sikap PDI-P Sangat Jelas, Dukung Pilkada Langsung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo menegaskan bahwa sikap partainya adalah mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, tidak melalui DPRD.
    Hal itu disampaikan Ganjar ditemui di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
    PDI-P
    , Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
    “Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan
    kepala daerah
    secara langsung,” kata Ganjar saat ditemui, Sabtu.
    Menurutnya, sikap itu juga sudah disampaikan rekan-rekannya di PDI-P.
    Meski begitu, kata Ganjar, perdebatan mengenai mekanisme
    pilkada
    lewat
    DPRD
    atau secara langsung oleh rakyat sudah ada sejak lama.
    “Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru. Lalu dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah Undang-undang,” jelasnya.
    Pada masa pembuatan undang-undang, lanjut Ganjar, saat itu dipilih lewat DPRD.
    Kemudian, era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibuat Peraturan Perundang-undangan (Perppu) sehingga diberlakukan
    Pilkada langsung
    .
    “Nah, pada saat itu ujian-ujian ke
    judicial review
    ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung,” ujar eks Gubernur Jawa Tengah ini.
    Ganjar menutup pernyataannya dengan memandang jika pilkada melalui DPRD, maka sistem demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran.
    Sebagai informasi, setidaknya, ada empat partai politik yang telah menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada dipilih lewat DPRD.
    Mereka antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Demokrat.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pegawainya Kena OTT KPK, Begini Suasana Kanwil Pajak Jakarta Utara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Pegawainya Kena OTT KPK, Begini Suasana Kanwil Pajak Jakarta Utara Megapolitan 10 Januari 2026

    Pegawainya Kena OTT KPK, Begini Suasana Kanwil Pajak Jakarta Utara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dalam operasi tangkap tangan (OTT).
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (10/1/2026), kantor DJP Jakarta Utara terlihat sepi aktivitas.
    Area resepsionis yang berada di depan pintu masuk kantor tampak lengang tanpa aktivitas pelayanan.
    Meja penerima tamu terlihat kosong, tidak ada petugas yang berjaga, hanya terdapat buku tamu yang terbuka dan penanda bertuliskan “Security” di atas meja.
    Area tunggu dengan kursi berwarna putih juga terlihat kosong.
    Suasana kantor cenderung sepi, dengan minim penerangan tanpa aktivitas orang.
    DJP Jakarta Utara memiliki dua kantor operasional yang berada di lantai 12 dan lantai 15 di Gedung Altira Business Park.
    Kondisi di lantai 12 terpantau sepi tanpa aktivitas pegawai maupun pelayanan.
    Sementara itu, situasi berbeda terlihat di lantai 15. Di lantai tersebut, masih terdapat sejumlah pegawai yang menjalankan aktivitas kerja. Namun mereka menolak untuk ditanya mengenai OTT
    KPK
    .
    Sebelumnya, KPK mengamankan 8 orang dalam
    Operasi Tangkap Tangan
    (OTT) di Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya juga menemukan barang bukti dalam bentuk uang.
    “Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah 8 orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang,” kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu.
    Saat ini, pihak-pihak tersebut tengah dibawa untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Penangkapan tersebut terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waskita Karya Bersama Danantara Serahkan 600 Huntara ke Pemkab Aceh Tamiang

    Waskita Karya Bersama Danantara Serahkan 600 Huntara ke Pemkab Aceh Tamiang

    Waskita Karya Bersama Danantara Serahkan 600 Huntara ke Pemkab Aceh Tamiang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama Danantara melakukan serah terima 600 hunian sementara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, secara simbolis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
    Penyerahan tersebut menandakan bahwa perseroan telah menyelesaikan pembangunan
    huntara
    sesuai target.
    Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Managing Director Hubungan Antarlembaga Badan Pengelola Investasi (BPI)
    Danantara
    Rohan Hafas, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta Bupati
    Aceh Tamiang
    Armia Pahmi.
    Selain itu, hadir pula Direktur Utama
    Waskita Karya
    Muhammad Hanugroho di lokasi dengan didampingi Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.
    Managing Director Hubungan Antarlembaga BPI Danantara Rohan Hafas mengatakan bahwa penyerahan huntara merupakan bagian dari komitmen Danantara Indonesia untuk menghadirkan hunian sementara yang layak dan aman.
    Hunian tersebut juga ditujukan untuk mendukung pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.
    “Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bergerak pada bagaimana hunian benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari,” ujar Rohan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/1/2026).
    Kolaborasi antara Danantara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya mendapat apresiasi dari pemerintah. Wamendagri Bima Arya menilai, sinergi ini menjadi contoh luar biasa yang dapat menginspirasi wilayah lain.
    Sementara itu, di sela kegiatan serah terima, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengucapkan terima kasih atas percepatan pembangunan huntara. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah huntara ini menjadi hunian pertama yang mereka terima sejak bencana melanda.
    “Kami akan distribusikan bertahap mulai 100 unit agar adaptasi berjalan mulus,” kata Armia.
    Ia menyampaikan, ratusan keluarga dari Desa Sukajadi siap menempati sejumlah hunian yang sudah selesai dibangun pada tahap pertama. Daftar nama mereka juga telah ditempelkan di pintu setiap unit huntara.
    Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan bahwa pembangunan huntara di Aceh Tamiang merupakan wujud kolaborasi Danantara, pemerintah, dan BUMN Karya dalam membantu pemulihan usai bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
    Pria yang akrab disapa Oho itu menuturkan, pengerjaan huntara dipercepat agar dapat segera digunakan oleh masyarakat terdampak.
    “Pembangunan huntara terus dilakukan selama 24 jam tanpa kenal lelah demi memulihkan kembali daerah Aceh. Dalam waktu enam hari, Waskita berhasil menyelesaikan puluhan rumah hunian,” jelas Oho.
    Upaya tersebut, lanjut dia, membuktikan gerak cepat Waskita Karya sebagai garda terdepan dalam membantu saudara se-Tanah Air yang terdampak bencana.
    Selain mengerjakan bangunan hunian berukuran 4,5 x 4,5 meter (m), Waskita Karya juga membangun unit fasilitas mandi cuci kakus (MCK), sistem pengolahan air limbah atau
    sewage treatment plant
    (STP), musala berukuran 9 x 13,5 m, dan tempat wudu seluas 6,6 × 13 m.
    Kawasan huntara juga dilengkapi dapur umum seluas 8 x 19 m, bangunan toren, drainase
    precast
    , serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).
    “Meski ini hunian sementara, namun Waskita tetap memperhatikan standar kelayakan dan kualitas bangunan. Huntara dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian darurat yang aman, dengan struktur kokoh serta utilitas dasar yang dirancang berfungsi saat ditempati,” kata Oho.
    Waskita Karya berharap, warga yang menempati huntara merasa nyaman dan dapat mulai menjalani aktivitas sehari-hari seperti sedia kala.
    Lebih lanjut, Oho menyampaikan bahwa perseroan juga membangun jalan pedestrian dan jalan akses di kawasan huntara. Tujuannya agar konektivitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lancar.
    Oho menegaskan, Waskita Karya terus berkomitmen mengawal pemulihan kawasan terdampak bencana, khususnya Aceh Tamiang, melalui penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, serta seluruh
    stakeholder
    , untuk membangkitkan wilayah tersebut.
    Kini, Waskita juga tengah mengerjakan huntara di Aceh Utara mencakup wilayah Simpang Tiga, Tanjong Dalam Selatan, serta Leubok Meuku.
    Rencananya, sebanyak 314 unit rumah akan dibangun untuk menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat pada masa darurat usai bencana.
    “Kami terus berdoa agar seluruh warga yang terkena bencana bisa segera pulih dan menata hidupnya kembali. Duka ini bukan hanya milik Aceh atau Sumatera, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Oho.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bus dari Lampung Terbakar di Tambun Bekasi, Diduga akibat Korsleting
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Bus dari Lampung Terbakar di Tambun Bekasi, Diduga akibat Korsleting Megapolitan 10 Januari 2026

    Bus dari Lampung Terbakar di Tambun Bekasi, Diduga akibat Korsleting
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com-
    Sebuah bus terbakar di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (10/1/2026).
    Dalam unggahan video akun Instagram @infotambun, bus yang terbakar berwarna hijau–kuning, dengan tulisan “Mercedes Benz OH 152” di sisi bodi.
    Api terlihat berkobar dengan warna merah-oranye terang, membakar dari bagian bawah ke atas bus.
    Video berdurasi 54 detik itu menunjukkan kobaran api berasal dari belakang bus lalu dengan cepat menjalar ke badan kendaraan.
    Percikan api juga tampak menyentuh permukaan jalan.
    Asap hitam pekat membubung tebal ke udara membuat jarak pandang di sekitar lokasi sangat terbatas.
    Regu Damkarmat Kabupaten Bekasi, Antoni menyebut pihaknya menerima laporan kebakaran bus dari warga sekitar pukul 10.00 WIB.
    Bus tersebut merupakan bus antarkota yang melaju dari Lampung menuju Pulau Jawa.
    “Tadi kami dapat laporan dari warga sekitar jam 10.00 WIB. Bahwa ada kebakaran kendaraan bus di Tambun,” ujar Antoni, Sabtu.
    Dugaan awal, bus terbakar dipicu oleh arus pendek listrik.
    “Dugaan sementara arus pendek listrik,” kata dia.
    Dalam proses pemadaman, Damkarmat Kabupaten Bekasi menerjunkan tiga unit mobil pemadam, dibantu oleh Damkar Kota Bekasi, dengan total sekitar 20 personel.
    Antoni memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
    Seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membesar.
    “Untuk korban tidak ada, karena semua berhasil dievakuasi. Alhamdulillah (pemadaman) berjalan dengan lancar,” ungkap Antoni.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dan Mata Uang Asing dari OTT Pegawai Pajak

    KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dan Mata Uang Asing dari OTT Pegawai Pajak

    KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dan Mata Uang Asing dari OTT Pegawai Pajak
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas) dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut).
    “Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Sabtu (10/1/2026), dikutip dari
    Antara
    .
    Fitroh menuturkan, OTT tersebut terkait dugaan
    suap pengurangan nilai pajak
    , tetapi ia belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
    “Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP (wajib pajak),” ucap Fitroh.
    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan ada 8 orang yang terjaring dalam OTT ini.
    Pihak-pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif.
    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.