Author: Kompas.com

  • 2
                    
                        TNI AD Mulai Jaga Kilang Pertamina Cilacap: 110 Prajurit Dikerahkan Dilengkapi 2 Rantis
                        Regional

    2 TNI AD Mulai Jaga Kilang Pertamina Cilacap: 110 Prajurit Dikerahkan Dilengkapi 2 Rantis Regional

    TNI AD Mulai Jaga Kilang Pertamina Cilacap: 110 Prajurit Dikerahkan Dilengkapi 2 Rantis
    Tim Redaksi

    CILACAP, KOMPAS.com
    – Personel TNI Angkatan Darat (AD) diterjunkan menjaga PT Pertamina Kilang Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, mulai Senin (1/12/2025).
    Sebanyak 110 personel dari
    satuan tempur
    dan kewilayahan diterjunkan. Mereka juga dilengkapi dua kendaraan taktis (
    rantis
    ) jenis Maung.
    Penugasan ini, merupakan instruksi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar
    TNI AD
    menjaga seluruh kilang minyak
    Badan Usaha Milik Negara
    (BUMN).
    “TNI efektif melaksanakan pengamanan mulai hari ini,” kata Asisten Operasi Kodam IV Diponegoro, Kolonel Infanteri Teguh Wiratama, usai Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis PT Pertamina dan Anak Perusahaan di lapangan Head Office PT KPI RU IV
    Cilacap
    , Senin (1/12/2025).
    Teguh menjelaskan, pihaknya mengerahkan sekitar 110 personel untuk menjaga salah satu obyek vital nasional ini.
    “Untuk penjagaan, kami ada satu SSK (Satuan Setingkat Kompi), itu dari satuan tempur dan satuan kewilayahan, sejumlah 110 orang,” ujar Teguh.
    Untuk membantu mobilitas personel yang berjaga, juga dilengkapi dengan dua unit rantis jenis Maung.
    “Tugas utama para personel TNI adalah mengamankan obyek vital nasional strategis sehingga lebih aman lagi,” kata Teguh.
    Dalam amanat yang dibacakan Asisten Operasi, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan negara dalam menghadapi potensi ancaman terhadap obyek-obyek strategis nasional.
    “Pertamina sebagai obyek vital nasional memiliki peran yang sangat vital dan krusial dalam menjamin keberlanjutan distribusi energi nasional,” tegas dia.
    Pangdam menekankan bahwa tugas pengamanan ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan fisik, melainkan juga dengan ketahanan energi, stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta wibawa pemerintah.
    Oleh karena itu, tugas ini menuntut dedikasi, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi.
    Sementara itu, General Manager PT KPI RU IV Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh TNI.
    Penguatan ini dianggap sangat penting, terutama dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu.
    “Bagaimanapun Pertamina ini obyek vital nasional, tentu perlu penguatan-penguatan, sebagaimana salah satu kebijakan presiden, salah satu yang terkait dengan ketahanan energi,” kata Wahyu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Penumpang Kereta Khusus Petani-Pedagang: Kami Diistimewakan, Serasa Gerbong Milik Sendiri
                        Bandung

    1 Penumpang Kereta Khusus Petani-Pedagang: Kami Diistimewakan, Serasa Gerbong Milik Sendiri Bandung

    Penumpang Kereta Khusus Petani-Pedagang: Kami Diistimewakan, Serasa Gerbong Milik Sendiri
    Tim Redaksi
    LEBAK, KOMPAS.com
    – Layanan Kereta Khusus Petani-Pedagang yang mulai beroperasi pada Senin (1/12/2025) langsung mendapat sambutan positif dari para pedagang yang beraktivitas di lintas Rangkasbitung–Merak.
    Mereka menyebut kehadiran gerbong khusus membuat perjalanan lebih nyaman dan terasa spesial.
    Salah satu pedagang yang naik dari Stasiun Cikeusal, Asnamah (41), mengaku baru kali ini merasa benar-benar diperhatikan saat menggunakan kereta.
    “Biasanya selalu rebutan tempat duduk sama penumpang lain, sekarang punya gerbong sendiri. Pintunya juga beda dan ada kartu khusus buat masuk. Baru kali ini rasanya diistimewakan naik kereta,” kata Asnamah kepada Kompas.com, di atas Kereta Khusus Petani-Pedagang, Senin pagi.
    Asnamah juga mengatakan suasana gerbong terasa lebih sejuk dan lapang, sehingga membuat perjalanan jauh lebih menyenangkan. Ia beberapa kali mengabadikan suasana dalam kereta dengan kamera ponselnya.
    “Kereta dingin banget, enak, bikin ngantuk malah. Jadi perjalanan terasa santai,” ujarnya.
    Kenyamanan itu bahkan sempat membuat salah seorang pedagang, Yanti, mencoba merebahkan diri di kursi sebelum akhirnya diingatkan temannya untuk tetap mematuhi aturan.
    Pedagang lain, Sarminah (52), yang naik dari Stasiun Catang menuju Merak, juga menyambut antusias fasilitas baru tersebut.
    “Sangat senang, ini naik pertama kali, dari kemarin sudah
    nungguin
    , serasa gerbong milik sendiri, spesial untuk kami,” kata Sarminah.
    Sebagai informasi, Kereta Khusus Petani-Pedagang mulai beroperasi pada layanan
    Commuter Line Merak
    dengan total 14 perjalanan per hari, masing-masing tujuh dari Rangkasbitung dan tujuh dari Merak. Gerbong ditempel di rangkaian KA Lokal Merak dengan kapasitas 73 tempat duduk.
    “Layanan Kereta Petani dan Pedagang ini kami hadirkan untuk mempermudah mobilitas para pelaku usaha lokal, terutama dalam membawa hasil pertanian dan barang dagangan,” ujar VP Corporate Secretary
    KAI Commuter
    Karina Amanda melalui keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Minggu (29/11/2025) malam.
    Pedagang wajib melakukan registrasi di loket stasiun dengan membawa identitas dan mengisi formulir. Setelah diverifikasi, mereka akan mendapatkan kartu khusus yang dapat digunakan untuk memesan tiket mulai H-7 keberangkatan dan boarding hingga dua jam sebelum kereta berangkat.
    Tarif kereta ditetapkan Rp 3.000, sama dengan Commuter Line Merak reguler, melalui skema subsidi Public Service Obligation dari pemerintah.
    Barang bawaan dibatasi maksimal dua tentengan per orang, dengan ukuran maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm. Barang berbau menyengat, hewan, bahan mudah terbakar, serta senjata dilarang dibawa ke dalam kereta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heru Hanindyo Sang Hakim Pembebas Ronald Tannur Ajukan Kasasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    Heru Hanindyo Sang Hakim Pembebas Ronald Tannur Ajukan Kasasi Nasional 1 Desember 2025

    Heru Hanindyo Sang Hakim Pembebas Ronald Tannur Ajukan Kasasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Heru Hanindyo, mengajukan kasasi dalam kasus suap terhadap penanganan perkara yang berujung vonis bebas untuk terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
    Permohonan
    kasasi
    ini tercatat dengan nomor 10230 K/PID.SUS/2025 dan kini statusnya masih dalam pemeriksaan majelis hakim.
    Adapun, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kasasi bersamaan dengan Heru.
    “Tanggal Diterima Kepaniteraan MA, Kamis, 21 Agustus 2025. Pemohon, Penuntut Umum, Terdakwa
    Heru Hanindyo
    ,” sebagaimana dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung pada Senin (1/12/2025).
    Berkas kasasi para pihak telah didistribusikan kepada majelis hakim pada Kamis (20/11/2025) lalu.
    Para majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini antara lain: Yohanes Priyana sebagai ketua majelis hakim, kemudian hakim anggotanya, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.
     
    Sebelumnya, Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima
    suap
    untuk memberikan vonis bebas pada
    Ronald Tannur
    .
    Putusan di pengadilan tingkat pertama ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
    Heru juga tetap dijatuhi denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta.
    Ia dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selain itu, ia dinilai menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU yang sama.

    Sementara itu, majelis hakim pembebas Ronald Tannur lainnya, Erintuah Damanik dan Mangapul, telah menerima hukuman mereka.
    Bersama eks Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, Erintuah dan Mangapul sama-sama tidak mengajukan banding.
    “Putusan Rudi Suparmono, Mangapul, dan Erintuah sudah berkekuatan hukum tetap, karena dari pihak JPU dan Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum hingga batas waktu yang diberikan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, saat dikonfirmasi, Senin pagi.
    Diketahui, Rudi dihukum 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
    Rudi terbukti menerima suap senilai Rp 21,9 miliar.
    Sementara, Erintuah dan Mangapul masing-masing divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara.
    Para hakim, termasuk Heru Hanindyo, terbukti menerima suap dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebesar Rp 4,6 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        KPK Sita Senjata Api Saat Geledah Kantor Kontraktor Museum Reog Ponorogo
                        Nasional

    8 KPK Sita Senjata Api Saat Geledah Kantor Kontraktor Museum Reog Ponorogo Nasional

    KPK Sita Senjata Api Saat Geledah Kantor Kontraktor Museum Reog Ponorogo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita senjata api saat menggeledah kantor PT Widya Satria di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (26/11/2025) kemarin.
    “Dalam
    penggeledahan
    di kantor PT Widya Satria, selain mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), penyidik juga menyita senjata api yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur,” kata Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
    Penggeledahan tersebut dilakukan KPK terkait dengan
    kasus suap
    yang menjerat eks Bupati
    Ponorogo
    , Sugiri Sancoko.
    Budi mengatakan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Surabaya, di antaranya rumah Sugiri Sancoko, Ely Widodo selaku adik Sugiri, serta kantor CV Raya Ilmi dan CV Rancang Persada.
    “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” ujarnya.
    Budi mengatakan, KPK melanjutkan penggeledahan di Ponorogo, di antaranya rumah Sugiri Sancoko, rumah PPK proyek Pembangunan Monumen Reog berinisial YSD, MJB selaku PPK pembangunan RSUD dr Harjono Ponorogo, serta rumah RLL yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, serta kantor CV Wahyu Utama.
    “Dalam rangkaian penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” tuturnya.
    Selain itu, KPK juga menggeledah rumah Kokoh Prio Utama selaku Tenaga Ahli Bupati Ponorogo di daerah Bangkalan.
    Dari penggeledahan itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
    Budi mengatakan, seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya akan didalami penyidik untuk membantu mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi, baik dugaan suap terkait jabatan, suap proyek, maupun penerimaan lainnya atau gratifikasi.
    KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo – Jawa Timur, yang mendukung penuh pemberantasan korupsi.
    “Demi mendukung perwujudan birokrasi pemerintahan yang bersih, dan pengadaan proyek yang transparan dan akuntabel, sehingga hasilnya akan betul-betul kembali secara optimal untuk masyarakat melalui pembangunan daerah,” ucap dia.
    Diketahui, KPK menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo pada Jumat (7/11/2025).
    Tiga tersangka lainnya adalah Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
    Adapun keempat tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Ponorogo pada Jumat.
    Dalam perkara ini, KPK mengatakan, Sugiri menerima suap dari tersangka Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo agar posisinya sebagai Direktur RSUD tidak diganti.
    KPK menemukan tiga kali penyerahan uang dari Yunus kepada Sugiri, yakni pada Februari 2025 sebesar Rp 400 juta, periode April-Agustus 2025 Rp 325 juta, dan uang Rp 500 juta yang diserahkan melalui kerabat Sugiri pada November 2025.
    KPK juga mengatakan, Sugiri menerima suap dalam paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan menerima fee sebesar Rp 1,4 miliar dari Sucipto selaku rekanan RSUD Harjono.
    Selain itu, KPK menemukan bahwa Sugiri melakukan penerimaan lain atau gratifikasi sebesar Rp 225 juta selama periode 2023-2025 dari Yunus dan uang Rp 75 juta dari pihak swasta pada Oktober 2025.
    KPK telah menahan para tersangka untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 sampai dengan 27 November 2025 di Rutan cabang Merah Putih.
    Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Yunus, dalam hal pengurusan jabatan, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
    Sedangkan terhadap Sugiri, bersama-sama dengan Agus Pramono, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Kerahkan Bantuan Senilai Total Rp 19 M ke Korban Banjir Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    Kemensos Kerahkan Bantuan Senilai Total Rp 19 M ke Korban Banjir Sumatera Nasional 1 Desember 2025

    Kemensos Kerahkan Bantuan Senilai Total Rp 19 M ke Korban Banjir Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan cadangan logistik Rp 19,09 miliar untuk mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dilansir
    ANTARA
    , Senin (1/12/2025), bantuan berasal dari gudang dan unit pelaksana teknis (UPT) sentra Kementerian Sosial di daerah dan dinas sosial disalurkan pada Minggu (30/11/2025).
    “Bantuan terus kami kirimkan sesuai kebutuhan, kami juga terus berusaha agar bantuan bisa sampai lokasi dengan cepat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
    Bantuan disalurkan ke sejumlah wilayah di tiga provinsi yang berstatus tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor itu.
    Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial melaporkan sampai dengan sore pukul 17.00 WIB pada Minggu (30/11/2025), total bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp 19,09 miliar, terdiri atas stok penyangga (buffer stock) logistik dan bahan untuk dapur umum di tiga provinsi terdampak.
    Penguatan distribusi dilakukan seiring masih terbatasnya akses darat dan meluasnya dampak bencana di sejumlah wilayah.
    Saifullah memaparkan di Provinsi Aceh, bantuan senilai Rp 3,14 miliar telah disalurkan, mencakup 3.450 paket makanan siap saji, 1.440 makanan anak, 400 paket lauk pauk, 3.450 selimut, 570 kasur, 1.410 family kit, 308 paket perlengkapan anak, dan 220 sandang dewasa.
    Selain itu,
    Kemensos
    mengirimkan 350 tenda gulung, 30 tenda keluarga portable, dan 30 tenda serbaguna.
    Bantuan itu menjangkau wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, serta Dinas Sosial Provinsi Aceh yang mendistribusikan bantuan di tingkat provinsi.
    Sementara untuk Sumatera Utara, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp 7,80 miliar.
    Paket yang dikirim meliputi 28.280 makanan siap saji, 3.000 makanan anak, 2.000 lauk pauk, 2.800 family kit, 2.140 perlengkapan anak, 500 sandang dewasa, 5.300 sandang anak, 1.464 kasur, 3.968 selimut, serta 1.900 tenda gulung dan 14 tenda serbaguna.
    Selain itu terdapat pengiriman 200 dus mi instan dan 400 dus air mineral ke tujuh lokasi antara lain Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Utara, Langkat, dan Tapanuli Selatan.

    Adapun di Sumatera Barat, bantuan yang disalurkan senilai Rp 3,64 miliar dengan cakupan Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
    Bantuan terdiri atas 4,4 ton beras reguler, 5.758 makanan siap saji, 3.640 makanan anak, 1.180 family kit, 850 perlengkapan anak, 1.235 buah kasur, 1.225 lembar selimut, serta 1.230 unit tenda gulung.
    Kemensos juga mengirimkan 40 unit tenda keluarga, 10 tenda serbaguna, 10 lampu emergency portable, dan 3 dapur umum lapangan.
    Selain logistik, Kemensos menyalurkan bahan untuk pengoperasian dapur umum dan dapur mandiri senilai sekitar Rp4,5 miliar.
    Saifullah mengungkapkan bahwa total terdapat 28 titik dapur umum dengan kapasitas produksi sekitar 88.000 bungkus makanan per hari yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dan jumlah layanan dapat ditingkatkan mengikuti perkembangan situasi lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Update Jumlah Korban Tewas Banjir Sumatera: 217 di Sumut, 96 di Aceh, 129 di Sumbar
                        Nasional

    3 Update Jumlah Korban Tewas Banjir Sumatera: 217 di Sumut, 96 di Aceh, 129 di Sumbar Nasional

    Update Jumlah Korban Tewas Banjir Sumatera: 217 di Sumut, 96 di Aceh, 129 di Sumbar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. Berikut rincian jumlah korban tewas per provinsi.
    Jumlah korban
    banjir Sumatera
    ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) lewat siaran pers, Minggu (30/11/2025).
    Di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia hingga saat ini.
    Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
    “Korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Kepala BNPB, Suharyanto, lewat siaran pers.
    Korban hilang mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam siaran pers.
    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.
    Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.
    “Ini korban jiwa meninggal dunia 129, kemudian yang hilang 118 dan 16 luka-luka,” ungkap Suharyanto.
    Beralih ke Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang.
    Angka itu dihimpun dari korban di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.
    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelas Suharyanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir
                        Nasional

    10 Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir Nasional

    Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatera, yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB.
    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
    Peninjauan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan semua upaya
    penanganan bencana
    berjalan dengan optimal.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo akan meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar.
    Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
    Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.
    Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.
    Seluruh
    penanganan darurat
    diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana.
    Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.
    Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AWG: RSIA Indonesia di Gaza akan Dimulai Begitu Gaza Dibuka
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    AWG: RSIA Indonesia di Gaza akan Dimulai Begitu Gaza Dibuka Nasional 1 Desember 2025

    AWG: RSIA Indonesia di Gaza akan Dimulai Begitu Gaza Dibuka
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, akan dimulai begitu Gaza dibuka bagi bantuan internasional.
    Pernyataan ini disampaikan oleh
    Aqsa Working Group
    atau AWG, lembaga kemanusiaan untuk
    Palestina
    , dilansir
    ANTARA
    , Senin (1/12/2025).
    “Begitu
    Gaza
    dibuka dan kami bisa masuk, Insya Allah pembangunan
    RSIA Indonesia
    langsung dimulai,” ujar Ketua Penyelenggara Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025, Nur Hadis, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (30/11/2025).
    Ia mengatakan tim pendahulu yang dikirim ke Mesir dan Yordania telah menyelesaikan tahap pra-konstruksi, termasuk survei pemasok material dan penjajakan kerja sama dengan pihak penyedia kebutuhan bangunan.
    Tim ahli itu juga menjaga koordinasi rutin dengan para pemasok untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan ketika akses Gaza dibuka.
    Nur Hadis menyebut tim di lapangan telah mencoba memasuki Gaza dari Mesir maupun Yordania, namun upaya tersebut belum berhasil karena pembatasan akses.
    Dalam pernyataan terpisah, Ketua Maemuna Center Indonesia, Onny Firyanti Hamidy, menegaskan tim pendahulu berangkat pada pertengahan 2025 untuk melakukan survei material dan alat kesehatan.
    “Pada Juli hingga Agustus 2025, tim melakukan perjalanan ke Mesir dan Yordania untuk meninjau pemasok alat kesehatan dan material bangunan,” katanya saat melaporkan perkembangan BSP 2025.
    Onny menjelaskan otoritas Palestina telah menghibahkan lahan seluas 6.000 meter persegi di Gaza Utara untuk pembangunan RSIA tersebut pada awal tahun ini.
    Ia menambahkan Kementerian Kesehatan Palestina sudah memberikan izin agar konstruksi RSIA yang diinisiasi Maemuna Center Indonesia bersama AWG dapat dimulai segera setelah akses dibuka.
    Onny mengapresiasi semua pihak yang mendukung proyek tersebut seraya menegaskan komitmen untuk mengawal pembangunan RSIA secara amanah, transparan, dan berkelanjutan.
    Menurut rencana awal yang dipaparkan AWG dan Maemuna Center, RSIA Indonesia akan memiliki 100 tempat tidur serta fasilitas gawat darurat, ICU, persalinan, bedah, rawat jalan, dan laboratorium.
    Total biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp 402 miliar, dengan pengerjaan dilakukan bertahap menyesuaikan kondisi keamanan dan akses masuk ke Gaza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antrean BBM di Medan Mengular Pasca-banjir, Pertamina Buka SPBU 24 Jam
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        1 Desember 2025

    Antrean BBM di Medan Mengular Pasca-banjir, Pertamina Buka SPBU 24 Jam Medan 1 Desember 2025

    Antrean BBM di Medan Mengular Pasca-banjir, Pertamina Buka SPBU 24 Jam
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Region Manager Retail Sales Pertamina Sumbagut I, Gusti Bagus Suteja, buka suara terkait padatnya antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Medan pasca-banjir, Kamis (27/11/2025).
    Dia mengatakan antrean terjadi karena adanya keterlambatan pendistribusian
    BBM
    akibat banjir. Namun situasinya kini sudah terkendali dan stok BBM di Sumut dipastikan aman.
    “Stok BBM dan LPG sangat cukup, posisi stok kita cukup, sangat aman, kita ketahui dengan cuaca buruk kemarin ada sedikit gangguan dengan jalur distribusi kita, dan sekarang penyaluran ke
    SPBU
    sudah berjalan normal kembali, jadi konsumen tidak perlu khawatir,” ujar Gusti Bagus di Posko Tim Tanggap Darurat Bencana Sumut di Jalan AH Nasution,
    Medan
    , Minggu (30/11/2025).
    Pernyataan itu disampaikannya setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur Sumut Surya terkait persoalan BBM pasca-banjir.
    Untuk memberikan pelayanan maksimal,
    Pertamina
    membuka SPBU selama 24 jam. Pada tahap awal, prioritas pelayanan difokuskan di Kota Medan, sehingga diharapkan antrean pembelian BBM yang sempat terjadi dapat berangsur normal.
    “Jadi konsumen tetap tenang membeli sesuai kebutuhan, jadi harapan kami konsumen membeli sesuai kebutuhan sehingga antrean cepat terurai,” kata Bagus.
    Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk pengamanan SPBU. Gusti berharap masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan. Dia memastikan stok di Kota Medan cukup.
    Sebelumnya diberitakan, pasca-banjir di Kota Medan warga kesulitan mencari BBM. Sejumlah SPBU diserbu warga dan antrean panjang mengular hingga ratusan meter sejak dini hari.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Minggu (30/11/2025) pukul 01.30, dua SPBU di Jalan Tritura dipenuhi warga yang mengantre BBM. Antrean mengular hingga sekitar 100 meter dari luar SPBU. Polisi tampak berjaga untuk menjaga situasi kondusif.
    Karena antrean terlalu panjang, sejumlah pengendara motor memilih pulang.
    “Dari pada nanti kena begal kalau kelamaan mengantri, mending pulang mudah mudahan, menjelang sore atau siang sudah tidak ngantri lagi,” ujar Panji, salah seorang pengendara motor.
    Panji mengatakan sudah mencoba mencari BBM eceran, namun tidak ada warga yang menjualnya.
    Selain antrean panjang, banyak pengendara motor kehabisan BBM sebelum sampai SPBU sehingga harus mendorong kendaraan atau meminta bantuan rekannya.
    Antrean panjang juga terlihat pada siang hari. Ratusan warga mengantre di SPBU Jalan Brigjen Hamid sekitar pukul 13.00. Antrean mengular hingga ke jalan raya sehingga petugas mengarahkan pengendara yang melintas ke jalur alternatif.
    Menjelang pukul 15.00, antrean di SPBU Jalan Brigjen Katamso masih padat namun tidak sampai keluar area SPBU. Kendaraan hanya menumpuk di dalam area pengisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh Nasional 1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh
    Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
    TEPAT
    setahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi Montana, negara bagian di Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Kanada.
    Wilayah ini terkenal bukan hanya karena pegunungan dan taman nasionalnya yang megah, tetapi juga karena ekstremnya perubahan musim yang mereka hadapi.
    Musim dingin bisa membekukan segala hal, di mana salju menumpuk setinggi lutut, udara mengigit kulit, dan langit tampak pucat sepanjang hari.
    Sementara musim panas dapat berubah menjadi kebalikan yang total; kering, panas, dan rentan terhadap kebakaran.
    Saya tiba pada bulan November, saat musim dingin mulai merayap masuk. Warga sedang bersiap menghadapi suhu yang akan turun drastis.
    Namun justru dalam percakapan dengan beberapa penduduk lokal, mereka bercerita tentang hal lain. Bukan badai salju, bukan suhu ekstrem, tetapi tentang bagaimana musim panas di Montana pernah membawa mimpi buruk bagi seluruh wilayah itu.
    Mereka bercerita tentang satu tragedi besar, yang bermula dari satu tindakan kecil. Dan dari sanalah saya mulai memahami bagaimana tempat yang begitu indah bisa juga menjadi rentan.
    Cerita itu bukan hanya tentang alam, tetapi tentang manusia, dan tentang satu orang idiot yang mengubah sejarah Montana.
    “Dulu ada satu orang idiot,” kata seorang penduduk kepada saya. “Dia merokok, lalu melempar puntungnya ke semak kering. Dari situlah semuanya dimulai,” tambahnya.
    “Semua” yang dimaksud bukanlah api kecil yang cepat dipadamkan. “Semua” itu adalah kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat tahun 2017.
    Ketika itu, api melalap lebih dari 270.000 hektar lahan, ratusan rumah musnah, ribuan orang harus mengungsi, kualitas udara memburuk sampai level berbahaya, dan miliaran dolar AS kerugian tercatat.
    Bayangkan, satu puntung rokok, satu tindakan tanpa pikir panjang, satu individu yang abai, tapi cukup untuk mengacaukan kehidupan jutaan orang.
    Cerita ini terus terngiang dalam benak saya ketika melihat apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat beberapa hari terakhir.
    Bila kita merenungin lebih jauh, sebenarnya banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, polusi udara, dan krisis ekologis seolah menjadi rutinitas nasional. Kita seolah hidup dalam lingkaran setan antara kelalaian, penyesalan, dan pengulangan.
    Bedanya, kerusakan di sini jarang berasal dari satu orang idiot. Biasanya, kerusakan kita bersumber dari sistem yang membiarkan banyak orang, mulai dari pejabat, korporasi, hingga individu, bertindak seolah-olah bumi ini tidak memiliki batas.
    Mereka mengingat kejadian itu bukan sebagai siklus alam, tetapi sebagai bukti bahwa bencana sering kali merupakan hasil dari tindakan manusia. Bencana tidak jatuh dari langit — ia diciptakan.
    Pelajaran Montana sederhana, tapi keras, bahwa satu tindakan bodoh saja bisa mengguncang peradaban kecil.
    Indonesia punya persoalan yang jauh lebih besar. Kita menghadapi pola kerusakan sistematis. Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 1,19 juta hektar tutupan pohon primer antara 2015–2023.
    Di Sumatera Utara, banyak kabupaten berada dalam status rawan longsor, banjir, dan deforestasi.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3.500 bencana terjadi setiap tahun, mayoritas bersifat hidrometeorologis — banjir, longsor, kekeringan — yang sebagian besar dipicu oleh degradasi lingkungan.
    Ini bukan hanya soal alam. Ini soal manusia.
    Pertanyaannya kembali muncul, kalau satu puntung rokok saja bisa disebut tindakan idiot, maka apa sebutan tepat untuk mereka yang merusak satu provinsi?
    Kita hidup dalam negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, kebutuhan energi besar, dan urbanisasi pesat. Namun, kita juga hidup dalam negara yang kerap menganggap lingkungan sekadar “ruang kosong” yang boleh diisi apa saja.
    Dalam banyak kasus, ketika banjir atau longsor terjadi, kita sering buru-buru menyalahkan sistem yang korup. Itu tidak sepenuhnya salah. 
    Namun, persoalannya: itu terus berulang. Dari tahun ke tahun, laporan bencana datang seperti kalender tahunan. Sementara penyebab sosial-ekologisnya jarang dibahas secara jujur.
    Dalam konteks inilah, kata “idiot” sebenarnya bukan hinaan personal. Ia adalah cermin moral. Simbol untuk menggambarkan betapa kita, sebagai masyarakat, sudah terlalu lama gagal memahami batas ekologi tempat kita hidup.
    Kita menganggap hutan sebagai ruang kosong, sungai sebagai saluran sampah, lahan resapan sebagai peluang bisnis, dan kawasan gambut sebagai tanah tidur yang harus dibangunkan dengan api.
    Realitasnya berbicara lebih keras dari pidato pejabat mana pun: izin tambang diberikan di kawasan resapan air, pembangunan perumahan dilakukan di tepi sungai, hutan lindung berubah menjadi kebun monokultur, dan gambut dibakar demi membuka lahan baru.
    Semua terjadi bukan oleh “sistem” semata, tetapi oleh manusia yang memilih di dalam sistem itu.
    Di sinilah relevansi pemikiran sejarah menjadi penting. Dr. Kadjat Hartojo, dalam kata pengantar
    Raja, Priyayi dan Kawula
    karya Kuntowijoyo, mengutip sejarawan besar Marc Bloch—pelopor Mazhab Annales—bahwa yang menggerakkan mekanisme masyarakat bukan hukum positif, melainkan bawah sadar kolektif masyarakat itu sendiri.
    Hukum hanyalah teks. Yang menggerakkan tindakan adalah mentalitas.
    Korupsi bukan hanya dosa individual; dia adalah kompromi sosial yang berlangsung lama, yang ditopang budaya diam, budaya takut, dan budaya permisif.
    Puntung rokok di Montana adalah kelalaian kecil yang berakibat besar. Di Indonesia, kita menyaksikan kelalaian besar yang dilakukan kecil-kecilan setiap hari, oleh pejabat yang menandatangani izin tanpa kajian, oleh pengusaha yang menebang hutan tanpa reboisasi, oleh masyarakat yang membiarkan sungai dipersempit demi parkir tambahan, dan oleh kita sendiri yang memilih diam ketika tahu ada yang salah.
    Jika satu puntung memicu kebakaran terbesar di Montana, lalu apa bedanya satu izin yang disalahgunakan? Satu proyek yang mengorbankan hutan? Satu suap yang membuka akses ke kawasan lindung?
    Dampaknya, jelas jauh lebih brutal. Korban jauh lebih besar. Lukanya jauh lebih lama.
    Dan itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Beranikah kita menyebut mereka “idiot”? Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menegaskan batas moral yang harus dijaga.
    Karena yang terjadi hari ini, ratusan jiwa sudah melayang akibat banjir bandang dan longsor, ribuan orang kehilangan rumah, desa-desa rusak, dan masa depan anak-anak patah sebelum sempat tumbuh, di tiga provinsi sekaligus! Bukan hanya tragedi alam, tetapi tragedi pilihan manusia.
    Kalau masyarakat Montana bisa belajar dari satu kelalaian dan menumbuhkan stigma sosial terhadap perokok sembarangan demi melindungi alam mereka, mengapa kita tidak bisa melakukan hal serupa terhadap para pelaku korupsi dan perusak lingkungan yang skalanya jauh lebih besar?
    Sampai kapan kita akan berpura-pura tidak tahu? Sampai kapan kita hanya marah di media sosial, tetapi diam di dunia nyata?
    Apakah ribuan korban yang jatuh hari ini masih belum cukup untuk menggugah kesadaran kolektif kita?
    Jika trauma lingkungan di Montana melahirkan kewaspadaan, trauma di Indonesia seharusnya melahirkan ketegasan sosial.
    Kita harus mulai berani memberikan sanksi sosial kepada para perusak lingkungan, mafia tambang, mafia izin, dan pejabat yang menggadaikan keselamatan publik demi keuntungan pribadi.
    Kita harus mulai menganggap mereka sebagai ancaman publik yang nyata, seperti warga Montana menganggap perokok sembarangan sebagai bahaya.
    Karena pada akhirnya, bencana tidak lahir dari satu hujan deras. Bencana lahir dari satu mentalitas yang dibiarkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.