TNI AD Mulai Jaga Kilang Pertamina Cilacap: 110 Prajurit Dikerahkan Dilengkapi 2 Rantis
Tim Redaksi
CILACAP, KOMPAS.com
– Personel TNI Angkatan Darat (AD) diterjunkan menjaga PT Pertamina Kilang Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, mulai Senin (1/12/2025).
Sebanyak 110 personel dari
satuan tempur
dan kewilayahan diterjunkan. Mereka juga dilengkapi dua kendaraan taktis (
rantis
) jenis Maung.
Penugasan ini, merupakan instruksi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar
TNI AD
menjaga seluruh kilang minyak
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).
“TNI efektif melaksanakan pengamanan mulai hari ini,” kata Asisten Operasi Kodam IV Diponegoro, Kolonel Infanteri Teguh Wiratama, usai Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis PT Pertamina dan Anak Perusahaan di lapangan Head Office PT KPI RU IV
Cilacap
, Senin (1/12/2025).
Teguh menjelaskan, pihaknya mengerahkan sekitar 110 personel untuk menjaga salah satu obyek vital nasional ini.
“Untuk penjagaan, kami ada satu SSK (Satuan Setingkat Kompi), itu dari satuan tempur dan satuan kewilayahan, sejumlah 110 orang,” ujar Teguh.
Untuk membantu mobilitas personel yang berjaga, juga dilengkapi dengan dua unit rantis jenis Maung.
“Tugas utama para personel TNI adalah mengamankan obyek vital nasional strategis sehingga lebih aman lagi,” kata Teguh.
Dalam amanat yang dibacakan Asisten Operasi, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan negara dalam menghadapi potensi ancaman terhadap obyek-obyek strategis nasional.
“Pertamina sebagai obyek vital nasional memiliki peran yang sangat vital dan krusial dalam menjamin keberlanjutan distribusi energi nasional,” tegas dia.
Pangdam menekankan bahwa tugas pengamanan ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan fisik, melainkan juga dengan ketahanan energi, stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta wibawa pemerintah.
Oleh karena itu, tugas ini menuntut dedikasi, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi.
Sementara itu, General Manager PT KPI RU IV Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh TNI.
Penguatan ini dianggap sangat penting, terutama dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu.
“Bagaimanapun Pertamina ini obyek vital nasional, tentu perlu penguatan-penguatan, sebagaimana salah satu kebijakan presiden, salah satu yang terkait dengan ketahanan energi,” kata Wahyu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/01/692cff267cfec.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 TNI AD Mulai Jaga Kilang Pertamina Cilacap: 110 Prajurit Dikerahkan Dilengkapi 2 Rantis Regional
-
/data/photo/2025/01/14/6785ec28852f1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Heru Hanindyo Sang Hakim Pembebas Ronald Tannur Ajukan Kasasi Nasional 1 Desember 2025
Heru Hanindyo Sang Hakim Pembebas Ronald Tannur Ajukan Kasasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Heru Hanindyo, mengajukan kasasi dalam kasus suap terhadap penanganan perkara yang berujung vonis bebas untuk terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
Permohonan
kasasi
ini tercatat dengan nomor 10230 K/PID.SUS/2025 dan kini statusnya masih dalam pemeriksaan majelis hakim.
Adapun, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kasasi bersamaan dengan Heru.
“Tanggal Diterima Kepaniteraan MA, Kamis, 21 Agustus 2025. Pemohon, Penuntut Umum, Terdakwa
Heru Hanindyo
,” sebagaimana dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung pada Senin (1/12/2025).
Berkas kasasi para pihak telah didistribusikan kepada majelis hakim pada Kamis (20/11/2025) lalu.
Para majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini antara lain: Yohanes Priyana sebagai ketua majelis hakim, kemudian hakim anggotanya, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.
Sebelumnya, Heru Hanindyo divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima
suap
untuk memberikan vonis bebas pada
Ronald Tannur
.
Putusan di pengadilan tingkat pertama ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Heru juga tetap dijatuhi denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta.
Ia dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, ia dinilai menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU yang sama.
Sementara itu, majelis hakim pembebas Ronald Tannur lainnya, Erintuah Damanik dan Mangapul, telah menerima hukuman mereka.
Bersama eks Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, Erintuah dan Mangapul sama-sama tidak mengajukan banding.
“Putusan Rudi Suparmono, Mangapul, dan Erintuah sudah berkekuatan hukum tetap, karena dari pihak JPU dan Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum hingga batas waktu yang diberikan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, saat dikonfirmasi, Senin pagi.
Diketahui, Rudi dihukum 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
Rudi terbukti menerima suap senilai Rp 21,9 miliar.
Sementara, Erintuah dan Mangapul masing-masing divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara.
Para hakim, termasuk Heru Hanindyo, terbukti menerima suap dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebesar Rp 4,6 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/26/6926ce528e2ba.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 KPK Sita Senjata Api Saat Geledah Kantor Kontraktor Museum Reog Ponorogo Nasional
KPK Sita Senjata Api Saat Geledah Kantor Kontraktor Museum Reog Ponorogo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita senjata api saat menggeledah kantor PT Widya Satria di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (26/11/2025) kemarin.
“Dalam
penggeledahan
di kantor PT Widya Satria, selain mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), penyidik juga menyita senjata api yang kemudian dititipkan ke Polda Jawa Timur,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
Penggeledahan tersebut dilakukan KPK terkait dengan
kasus suap
yang menjerat eks Bupati
Ponorogo
, Sugiri Sancoko.
Budi mengatakan, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Surabaya, di antaranya rumah Sugiri Sancoko, Ely Widodo selaku adik Sugiri, serta kantor CV Raya Ilmi dan CV Rancang Persada.
“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” ujarnya.
Budi mengatakan, KPK melanjutkan penggeledahan di Ponorogo, di antaranya rumah Sugiri Sancoko, rumah PPK proyek Pembangunan Monumen Reog berinisial YSD, MJB selaku PPK pembangunan RSUD dr Harjono Ponorogo, serta rumah RLL yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, serta kantor CV Wahyu Utama.
“Dalam rangkaian penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” tuturnya.
Selain itu, KPK juga menggeledah rumah Kokoh Prio Utama selaku Tenaga Ahli Bupati Ponorogo di daerah Bangkalan.
Dari penggeledahan itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Budi mengatakan, seluruh barang bukti yang diamankan selanjutnya akan didalami penyidik untuk membantu mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi, baik dugaan suap terkait jabatan, suap proyek, maupun penerimaan lainnya atau gratifikasi.
KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo – Jawa Timur, yang mendukung penuh pemberantasan korupsi.
“Demi mendukung perwujudan birokrasi pemerintahan yang bersih, dan pengadaan proyek yang transparan dan akuntabel, sehingga hasilnya akan betul-betul kembali secara optimal untuk masyarakat melalui pembangunan daerah,” ucap dia.
Diketahui, KPK menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo pada Jumat (7/11/2025).
Tiga tersangka lainnya adalah Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
Adapun keempat tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Ponorogo pada Jumat.
Dalam perkara ini, KPK mengatakan, Sugiri menerima suap dari tersangka Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo agar posisinya sebagai Direktur RSUD tidak diganti.
KPK menemukan tiga kali penyerahan uang dari Yunus kepada Sugiri, yakni pada Februari 2025 sebesar Rp 400 juta, periode April-Agustus 2025 Rp 325 juta, dan uang Rp 500 juta yang diserahkan melalui kerabat Sugiri pada November 2025.
KPK juga mengatakan, Sugiri menerima suap dalam paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan menerima fee sebesar Rp 1,4 miliar dari Sucipto selaku rekanan RSUD Harjono.
Selain itu, KPK menemukan bahwa Sugiri melakukan penerimaan lain atau gratifikasi sebesar Rp 225 juta selama periode 2023-2025 dari Yunus dan uang Rp 75 juta dari pihak swasta pada Oktober 2025.
KPK telah menahan para tersangka untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 sampai dengan 27 November 2025 di Rutan cabang Merah Putih.
Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Yunus, dalam hal pengurusan jabatan, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
Sedangkan terhadap Sugiri, bersama-sama dengan Agus Pramono, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/01/692cdbc63a281.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir Nasional
Presiden Prabowo Bertolak ke Sumut Tinjau Bencana Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatera, yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB.
Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Peninjauan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan semua upaya
penanganan bencana
berjalan dengan optimal.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo akan meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar.
Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.
Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Seluruh
penanganan darurat
diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/02/6906be8a7e273.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
AWG: RSIA Indonesia di Gaza akan Dimulai Begitu Gaza Dibuka Nasional 1 Desember 2025
AWG: RSIA Indonesia di Gaza akan Dimulai Begitu Gaza Dibuka
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, akan dimulai begitu Gaza dibuka bagi bantuan internasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh
Aqsa Working Group
atau AWG, lembaga kemanusiaan untuk
Palestina
, dilansir
ANTARA
, Senin (1/12/2025).
“Begitu
Gaza
dibuka dan kami bisa masuk, Insya Allah pembangunan
RSIA Indonesia
langsung dimulai,” ujar Ketua Penyelenggara Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025, Nur Hadis, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Ia mengatakan tim pendahulu yang dikirim ke Mesir dan Yordania telah menyelesaikan tahap pra-konstruksi, termasuk survei pemasok material dan penjajakan kerja sama dengan pihak penyedia kebutuhan bangunan.
Tim ahli itu juga menjaga koordinasi rutin dengan para pemasok untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan ketika akses Gaza dibuka.
Nur Hadis menyebut tim di lapangan telah mencoba memasuki Gaza dari Mesir maupun Yordania, namun upaya tersebut belum berhasil karena pembatasan akses.
Dalam pernyataan terpisah, Ketua Maemuna Center Indonesia, Onny Firyanti Hamidy, menegaskan tim pendahulu berangkat pada pertengahan 2025 untuk melakukan survei material dan alat kesehatan.
“Pada Juli hingga Agustus 2025, tim melakukan perjalanan ke Mesir dan Yordania untuk meninjau pemasok alat kesehatan dan material bangunan,” katanya saat melaporkan perkembangan BSP 2025.
Onny menjelaskan otoritas Palestina telah menghibahkan lahan seluas 6.000 meter persegi di Gaza Utara untuk pembangunan RSIA tersebut pada awal tahun ini.
Ia menambahkan Kementerian Kesehatan Palestina sudah memberikan izin agar konstruksi RSIA yang diinisiasi Maemuna Center Indonesia bersama AWG dapat dimulai segera setelah akses dibuka.
Onny mengapresiasi semua pihak yang mendukung proyek tersebut seraya menegaskan komitmen untuk mengawal pembangunan RSIA secara amanah, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut rencana awal yang dipaparkan AWG dan Maemuna Center, RSIA Indonesia akan memiliki 100 tempat tidur serta fasilitas gawat darurat, ICU, persalinan, bedah, rawat jalan, dan laboratorium.
Total biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp 402 miliar, dengan pengerjaan dilakukan bertahap menyesuaikan kondisi keamanan dan akses masuk ke Gaza.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/30/692c19b9976e5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Antrean BBM di Medan Mengular Pasca-banjir, Pertamina Buka SPBU 24 Jam Medan 1 Desember 2025
Antrean BBM di Medan Mengular Pasca-banjir, Pertamina Buka SPBU 24 Jam
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Region Manager Retail Sales Pertamina Sumbagut I, Gusti Bagus Suteja, buka suara terkait padatnya antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Medan pasca-banjir, Kamis (27/11/2025).
Dia mengatakan antrean terjadi karena adanya keterlambatan pendistribusian
BBM
akibat banjir. Namun situasinya kini sudah terkendali dan stok BBM di Sumut dipastikan aman.
“Stok BBM dan LPG sangat cukup, posisi stok kita cukup, sangat aman, kita ketahui dengan cuaca buruk kemarin ada sedikit gangguan dengan jalur distribusi kita, dan sekarang penyaluran ke
SPBU
sudah berjalan normal kembali, jadi konsumen tidak perlu khawatir,” ujar Gusti Bagus di Posko Tim Tanggap Darurat Bencana Sumut di Jalan AH Nasution,
Medan
, Minggu (30/11/2025).
Pernyataan itu disampaikannya setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur Sumut Surya terkait persoalan BBM pasca-banjir.
Untuk memberikan pelayanan maksimal,
Pertamina
membuka SPBU selama 24 jam. Pada tahap awal, prioritas pelayanan difokuskan di Kota Medan, sehingga diharapkan antrean pembelian BBM yang sempat terjadi dapat berangsur normal.
“Jadi konsumen tetap tenang membeli sesuai kebutuhan, jadi harapan kami konsumen membeli sesuai kebutuhan sehingga antrean cepat terurai,” kata Bagus.
Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk pengamanan SPBU. Gusti berharap masyarakat tidak membeli BBM secara berlebihan. Dia memastikan stok di Kota Medan cukup.
Sebelumnya diberitakan, pasca-banjir di Kota Medan warga kesulitan mencari BBM. Sejumlah SPBU diserbu warga dan antrean panjang mengular hingga ratusan meter sejak dini hari.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Minggu (30/11/2025) pukul 01.30, dua SPBU di Jalan Tritura dipenuhi warga yang mengantre BBM. Antrean mengular hingga sekitar 100 meter dari luar SPBU. Polisi tampak berjaga untuk menjaga situasi kondusif.
Karena antrean terlalu panjang, sejumlah pengendara motor memilih pulang.
“Dari pada nanti kena begal kalau kelamaan mengantri, mending pulang mudah mudahan, menjelang sore atau siang sudah tidak ngantri lagi,” ujar Panji, salah seorang pengendara motor.
Panji mengatakan sudah mencoba mencari BBM eceran, namun tidak ada warga yang menjualnya.
Selain antrean panjang, banyak pengendara motor kehabisan BBM sebelum sampai SPBU sehingga harus mendorong kendaraan atau meminta bantuan rekannya.
Antrean panjang juga terlihat pada siang hari. Ratusan warga mengantre di SPBU Jalan Brigjen Hamid sekitar pukul 13.00. Antrean mengular hingga ke jalan raya sehingga petugas mengarahkan pengendara yang melintas ke jalur alternatif.
Menjelang pukul 15.00, antrean di SPBU Jalan Brigjen Katamso masih padat namun tidak sampai keluar area SPBU. Kendaraan hanya menumpuk di dalam area pengisian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/01/692cf41dbdc1c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/28/6929477545c66.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/01/692cdc05d4407.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/01/692cc4afa787f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)