Author: Kompas.com

7 Satu Jaksa Hulu Sungai Utara Kalsel Tabrak Petugas KPK dan Kabur Saat OTT Nasional

Satu Jaksa Hulu Sungai Utara Kalsel Tabrak Petugas KPK dan Kabur Saat OTT
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU), Taruna Fariadi, yang melarikan diri sempat menabrak petugas KPK saat akan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, Kamis (19/12/2025).
“Benar (menabrak petugas KPK). Pada saat itu, sesuai laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga, ia melakukan perlawanan dan melarikan diri,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025) pagi.
Asep mengatakan, saat ini KPK masih melakukan pencarian terhadap Taruna Fariadi.
Ia menambahkan, apabila pencarian belum membuahkan hasil, maka akan diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Kami sampaikan kepada yang bersangkutan, diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kondisi petugas yang ditabrak Taruna Fariadi sudah membaik.
“Alhamdulillah, kondisinya baik, selamat, terhindar,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Minggu (21/12/2025).
Terkait dengan status DPO Taruna Fariadi, Budi mengatakan akan menyampaikan informasi terbaru apabila penyidik sudah memberikan perkembangan.
“Jika sudah ada perkembangan informasi, kami akan mengabari,” ujarnya.
KPK telah menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus P Napitupulu; Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Asis Budianto; dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Taruna Fariadi, sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Sabtu (20/12/2025).
Diketahui, Albertinus dan Asis Budianto ditangkap bersama 19 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hulu Sungai Utara pada Kamis (19/12/2025).
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang tersangka,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu.
Namun, hanya dua tersangka yang dihadirkan KPK dalam konferensi pers pagi itu.
Asep mengatakan, satu tersangka lagi, yaitu Taruna, belum ditangkap dan masih dalam pencarian.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk 20 hari pertama, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.
Asep mengatakan, kasus ini bermula pada Agustus 2025.
Albertinus diduga menerima aliran uang sekitar Rp 804 juta secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Asis Budianto selaku Kasi Intel dan Taruna Fariadi selaku Kasi Datun Kejari HSU.
“Bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pemerasan Albertinus kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” ujarnya.
Asep mengatakan, permintaan disertai ancaman itu bermodus agar Laporan Pengaduan (Lapdu) dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke Kejari HSU terkait dinas tersebut tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 16:14
Bukan Liburan, Warga Ini Mudik Nataru ke Purwodadi untuk Panen Jagung Megapolitan 21 Desember 2025

Bukan Liburan, Warga Ini Mudik Nataru ke Purwodadi untuk Panen Jagung
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Seorang pemudik bernama Mukarom (38) mengaku bahwa tujuannya mudik dari Depok, Jawa Barat, ke kampung halamannya di Desa Geyer, Purwodadi, Jawa Tengah, bukan untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu bercerita bahwa selain ingin bertemu istri dan anak, kepulangannya ke kampung halaman kali ini juga dimanfaatkan untuk memanen jagung di kebun miliknya.
“Saya pulang soalnya mau
panen jagung
yang sudah masuk waktunya. Jadi, harus dikerjain langsung,” kata Mukarom saat ditemui
Kompas.com
di Terminal Jatijajar, Kota Depok, Minggu (21/12/2025).
Mukarom mudik menggunakan bus yang dijadwalkan berangkat dari Terminal Jatijajar sekitar pukul 13.00 WIB dan diperkirakan tiba di kampung halamannya pada pukul 23.30 WIB.
Untuk perjalanan tersebut, ia membeli tiket bus seharga Rp 250.000 dari salah satu perusahaan otobus (PO) Garuda Mas. Uang untuk membeli tiket bus itu diperoleh dari hasil kerjanya di Depok.
“Kebetulan saya dibayar per dua minggu, sehari (dibayar) sekitar Rp 200.000. Tapi ini jatuhnya harga tiket saya masih normal karena mulai naik infonya besok (Senin, 22 Desember 2025),” ujarnya.
Pada mudik kali ini, Mukarom mengaku tidak membawa oleh-oleh untuk keluarga. Uang bekerja sebagai kuli telah dikirimkan kepada sang istri dan ia hanya menyisakan uang secukupnya di dompet untuk makan selama perjalanan.
Alih-alih membawa oleh-oleh, Mukarom justru membawa sejumlah peralatan kerjanya sebagai kuli bangunan, salah satunya gergaji. Ia khawatir peralatan tersebut hilang jika ditinggal di kontrakan dan berharap bisa dimanfaatkan selama berada di kampung.
Sejak 2008, Mukarom terbiasa bekerja di dua daerah dan kondisi tersebut tidak pernah menjadi keluhan baginya. Ia justru menantikan musim panen jagung yang biasanya datang dua kali dalam setahun.
Ia memperkirakan hasil panen kali ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilogram. Bahkan, Mukarom tidak menutup kemungkinan memanggil tenaga tambahan jika panen berlangsung lebih banyak dari biasanya.
“Biasanya nanti habis panen bisa dijual basah atau kering. Kalau di kampung saya banyaknya dijual kering buat ke pasar-pasar,” tuturnya.
Dalam satu siklus panen, Mukarom membutuhkan waktu setidaknya tiga pekan hingga kembali menyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya.
Rasa bahagia tampak jelas dari raut wajah Mukarom. Dengan empat tas ransel yang dibawanya, ia terlihat bersemangat membayangkan segera bertemu dan memeluk keluarga tercinta.
“Saya belum tahu pulang kapan, belum beli tiket pulang juga. Kayaknya jarang deh orang yang langsung beli tiket PP, saya kemungkinan bisa pertengahan Januari baru ke Depok,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 15:42
Konfercab PDI Perjuangan Sukses, Said Abdullah: Komposisi Pas

Konfercab PDI Perjuangan Sukses, Said Abdullah: Komposisi Pas
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah puas dengan komposisi pengurus baru di masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Pengurus DPC PDI Perjuangan masing-masing daerah di Jatim telah diputuskan melalui konferensi cabang (konfercab) di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
“Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan seluruh konfercab ini sudah selesai,” kata Said usai menuntaskan konfercab PDI Perjuangan, Minggu.
Said mengaku bersyukur dengan hasil konfercab kali ini karena pengurus periode 2025-2030 hampir didominasi oleh usia produktif 25 hingga 40 tahun.
“Kalau melihat komposisi dari personalia DPD, saya bersyukur, karena apa? Karena ternyata dari seluruh kepengurusan itu Hampir 52 persen, usianya rentang 25-40 tahun,” sambungnya.
Menurutnya, usai produktif yang berada dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan akan memperkuat strategi untuk persiapan menjelang menghadapi kontestasi politik di tahun 2028 mendatang.
“Artinya regenerasi DPD perjuangan sudah saya nyatakan untuk Jawa Timur relatif berhasil walaupun awalnya saya menginginkan sampai 60 persen usia rentang 25-40,” ucap Said.
Dari pengurus yang terpilih dan dilantik hari ini akan diperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk berfokus mencapai target penambahan suara pada 2029 mendatang.
“Kalau penambahan suara dengan struktur yang ada, kemudian melihat SDM kami yang ternyata diisi banyak anak muda Insyaallah saya punya keyakinan ke PDI Perjuangan siap menatap masa depan,” tegas Said.
Sebelumnya, Said ingin mempertebal kualitas pendidikan di Jawa Timur karena membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Melalui tingkat DPD ia juga merancang berbagai program partai yang inovatif serta konkret, terutama dekat dengan Gen Z dan Gen Alpha sebagai wujud merangkul partisipasi aspirasi publik.
“Kami banyak program, tentu yang namanya partai politik ingin memperkuat program-program kerakyatan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 15:20
10 Jaksa-jaksa Ditangkap KPK, ICW Nilai ST Burhanuddin Gagal Reformasi Kejaksaan Nasional

Jaksa-jaksa Ditangkap KPK, ICW Nilai ST Burhanuddin Gagal Reformasi Kejaksaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Jaksa Agung Sanitiar (St) Burhanuddin gagal mereformasi kejaksaan karena banyak jaksa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
ICW mencatat ada tujuh jaksa yang terjerat kasus korupsi sejak Sanitiar (St) Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung pada 2019.
“Sejak St Burhanuddin diangkat sebagai Jaksa Agung pada 2019, terdapat tujuh jaksa yang ditangkap akibat melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung gagal melakukan
reformasi Kejaksaan
,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
Soal kasus jaksa yang kena OTT KPK di Banten, Wana mengatakan pimpinan KPK yang pernah bekerja sebagai jaksa mempunyai dualisme loyalitas.
Dia melihat gejala ini tergambar ketika KPK menyerahkan berkas jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke Kejaksaan Agung.
“Padahal, KPK memiliki wewenang secara jelas untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum sesuai pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK,” ujarnya.
Wana juga mengatakan minimnya transparansi dalam penanganan perkara korupsi berpotensi membuka ruang terjadinya praktik transaksional antara aparat penegak hukum dengan tersangka yang sedang diperiksa.
Menurut dia, ketertutupan proses penanganan perkara menciptakan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, termasuk potensi pemerasan atau kesepakatan tidak sah untuk menghentikan atau melemahkan proses hukum, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Lebih lanjut, Wana mengatakan penanganan kasus jaksa korupsi oleh Kejaksaan Agung dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi melokalisir kasus.
“Penting untuk dipahami bahwa OTT merupakan langkah awal untuk dapat mengembangkan perkara, yang berpotensi melibatkan aktor lain,” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus P Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Taruna Fariadi, sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Sabtu (20/12/2025).
Adapun untuk OTT KPK di Banten, KPK menyerahkan jaksa yang terjaring ke Kejagung karena Kejagung sudah lebih dulu menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasusnya dan menetapkan jaksa itu sebagai tersangka.
Kejagung mengapresiasi OTT KPK terhadap jaksa karena langkah penegakan hukum itu sejalan dengan upaya internal Kejagung membersihkan jaksa bermasalah.
“Dan kami secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena ini merupakan koordinasi dan sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah Kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).
Khusus untuk jaksa yang ditangkap KPK di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kejagung berjanji tidak akan intervensi.
“Kejaksaan mendukung langkah proses hukum yang KPK lakukan dan tidak akan intervensi atau menghalangi-halangi,” kata Anang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 15:18
Karyawan yang Gelapkan Uang Perusahaan Rp 216 Juta Terancam 4 Tahun Penjara Megapolitan 21 Desember 2025

Karyawan yang Gelapkan Uang Perusahaan Rp 216 Juta Terancam 4 Tahun Penjara
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
AJS (27), karyawan yang menggelapkan uang perusahaannya di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terancam pidana penjara empat tahun akibat perbuatannya.
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan menjelaskan. pelaku disangkakan dengan Pasal 374 tentang penggelapan biasa.
“Untuk kasus penipuan atau penggelapan, ancaman penjara paling lama empat tahun,” kata Alex dilansir dari
Antara
, Minggu (21/12/2025).
Adapun AJS dilaporkan ke polisi usai kedapatan menggelapkan uang perusahaannya senilai Rp 216 juta.
Alex menjelaskan, perbuatan pelaku terungkap usai perusahaannya melakukan audit internal.
“Ditemukan adanya transaksi pembayaran
invoice
(tagihan) yang dilakukan secara ganda pada tahun 2023. Pembayaran tersebut sudah dilunasi lebih dulu oleh pihak perusahaan,” kata Alex.
Korban yang merupakan Direktur CV menemukan bahwa dalang kejanggalan transaksi itu adalah AJS selaku salah satu karyawannya.
“Dia (AJS) ketahuan sama bosnya. Nah dia (AJS) dengan ikhlas menyerahkan diri pada Rabu (17/12/2025), karena sudah siap menerima ganjaran. Jadi waktu itu, setelah menyerahkan diri, bosnya juga buat laporan polisi sebagai ganjaran pelaku,” ujar Alex.
Dalam pemeriksaan lanjutan, terungkap bahwa AJS melakukan penggelapan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup.
“Setelah kita dalami, pelaku punya gaya hidup yang mungkin agak eksklusif ya. Dia suka hiburan malam,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 15:10
Profil HM Kunang, Jawara Bekasi yang Terjaring OTT KPK Bersama Bupati Bekasi Megapolitan 21 Desember 2025

Profil HM Kunang, Jawara Bekasi yang Terjaring OTT KPK Bersama Bupati Bekasi
Penulis

BEKASI, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 17–18 Desember 2025.
HM Kunang
, yang dikenal sebagai jawara dan tokoh berpengaruh di Cikarang, kini menjadi sorotan publik seiring dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya dan putranya.
Haji Muhammad (HM) Kunang lahir pada 15 Juli 1957, dan saat ini berusia 68 tahun.
Dilansir dari
Tribunnews Bekasi
, HM Kunang, akrab disapa Abah Kunang atau Lurah Kunang, merupakan figur legendaris di wilayah Cikarang.
Sebelum putranya menduduki kursi Bupati Bekasi, pengaruh HM Kunang telah merambah berbagai lapisan masyarakat.
Julukan “Jawara Bekasi” melekat padanya berkat kiprahnya dalam seni bela diri tradisional dan kepemimpinan yang dihormati warga.
Jejak kepemimpinan HM Kunang terlihat saat menjabat Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Selain itu, dirinya mendirikan organisasi seperti Ikatan Putra Daerah (IKAPUD) serta Garda Pasundan, yang memperkuat solidaritas warga Bekasi.
HM Kunang juga merupakan tokoh sentral yang menopang karier politik putranya.
Jejaring yang dibangunnya selama puluhan tahun di Desa Sukadami dan wilayah sekitarnya disebut menjadi faktor penting hingga
Ade Kuswara Kunang
bisa menjadi Bupati Bekasi.
Desa Sukadami sendiri strategis secara geografis, dengan akses mudah ke Cikarang Pusat dan Serang Baru, serta berbatasan dengan sejumlah wilayah penting di Kabupaten Bekasi.
HM Kunang memiliki rumah dua lantai dan lahan hampir dua hektare yang sebelumnya berupa persawahan, kini dibangun menjadi kompleks hunian bagi anak-anaknya.
Dirinya sempat mengungkapkan memiliki tanah sawah seluas hampir dua hektar, yang sudah dibangun rumah untuk anak-anaknya.
Selain itu, ia dikenal loyal kepada keluarga, menyediakan kendaraan bagi anggota keluarga, dan memiliki reputasi baik dalam pembangunan desa serta kegiatan sosial.
Pada Kamis (18/12/2025), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang beserta sejumlah pihak lain.
Meski awalnya identitas dan jabatan para pihak ditutup rapat, status hukum ayah dan anak itu resmi menjadi tersangka pada Sabtu (20/12/2025) setelah pemeriksaan intensif dan langsung mengenakan rompi oranye KPK.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang diamankan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, bersama ayahnya melalui akses non-utama.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi serta indikasi pemerasan.
“Tim mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta,” kata Budi.
Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah Bekasi yang tersandung kasus korupsi, setelah Mochtar Mohammad, Rahmat Effendi, dan Neneng Hasanah Yasin.
OTT terhadap Bupati Bekasi dilakukan untuk menangkap dugaan tindak pidana yang sedang berlangsung, menunjukkan tindakan tegas KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Sosok Abah Kunang, Jawara Bekasi yang Jadi Tersangka Bareng Sang Anak Bupati Ade Kuswara”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 15:02
Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD

Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya (Golkar) menghasilkan 10 usulan, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai
Golkar
tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).
Rapimnas I Golkar tahun 2025 itu telah berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Terkait pelaksanaan pemilu, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, dan tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Di samping itu, Golkar mendorong perubahan pola kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menjadi
Koalisi Permanen
yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.
Koalisi Permanen ini tidak hanya ditujukan untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar prihatin dan berempati kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen efektif untuk mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Golkar mengapresiasi dan mendukung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Secara khusus, Golkar menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam perannya sebagai pemimpin dunia Islam untuk mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza demi perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan independen.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis transformasi ekonomi nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sesuai visi Asta Cita.
Selain itu, Rapimnas menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, terutama pascapemekaran provinsi.
Rapimnas juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi stabilitas negara, keadilan, kesejahteraan, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional.
Pernyataan politik Rapimnas turut menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Rapimnas Golkar kemarin berlangsung dari pagi hingga tengah malam.
“Rapimnas ini dimulai sejak jam sembilan pagi dan baru berakhir setengah dua belas malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya.
Bahlil menegaskan, seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Golkar di semua tingkatan.
“Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.
Agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik.
Seluruh agenda tersebut dibahas secara mendalam dalam suasana yang hangat, terbuka, dan akomodatif, dengan mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 13:50
8 2 ASN Disdik Bogor Diberhentikan Usai Kasus Video Perselingkuhan Viral Bandung

2 ASN Disdik Bogor Diberhentikan Usai Kasus Video Perselingkuhan Viral
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Bogor menjatuhkan sanksi disiplin terberat berupa pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan kepada dua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik).
Mereka diberhentikan atas kasus pelanggaran disiplin usai video perselingkuhan viral di media sosial.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menyatakan, kedua ASN tersebut, masing-masing berstatus pengawas SD dan SMP.
Mereka telah menerima hukuman disiplin tertinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Terhadap dua ASN yang bersangkutan telah dijatuhkan hukuman seberat-beratnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dengan hukuman tertinggi yakni pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan dari yang bersangkutan,” ujar Ajat dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
“Kita hentikan sebagai pegawai tidak disiplin,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan seorang anak memergoki ayah kandungnya berada di satu rumah bersama perempuan lain yang juga berstatus ASN.
Peristiwa tersebut memicu reaksi publik dan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ajat menjelaskan, aduan masyarakat terkait kasus ini telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang profesional, objektif, dan berjenjang, mulai dari tingkat perangkat daerah, Inspektorat, hingga tim pemeriksa khusus.
Pada 10 Desember 2025, Pemkab Bogor menerima rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan hukuman disiplin pada 11 Desember 2025, dan surat keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada kedua ASN pada 15 Desember 2025.
Kedua ASN tersebut juga diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya banding administratif selama 14 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Ajat menegaskan, sejak keputusan ditetapkan, kedua oknum tersebut tidak lagi menjalankan tugas sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Langkah ini, menurut Ajat, merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam menjaga integritas aparatur dan kepercayaan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Ia juga mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bogor untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran.
“Ke depan, hal serupa tidak boleh terulang kembali. Kita wajib menjaga amanah dan kehormatan sebagai pelayan masyarakat dengan mengedepankan integritas, serta memberikan keteladanan yang sebaik-baiknya,” kata Ajat.
Pemkab Bogor menegaskan akan terus menegakkan disiplin ASN dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan etika aparatur negara.
Sebelumnya diberitakan, video dugaan perselingkuhan dua ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor viral di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan seorang anak menangis dan meluapkan emosinya kepada ayah kandungnya yang berada di sebuah rumah bersama perempuan lain yang disebut sebagai istri siri dan juga berstatus ASN.
Sang anak mempertanyakan sikap ayahnya yang membiarkan ibu sah berpisah, sementara rumah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal keluarga kini dihuni oleh ayahnya bersama istri sirinya.
Dalam unggahan lain, sang anak berharap agar instansi terkait memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, bukan malah menaikkan pangkat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 13:28
Viral Kamera Diduga ETLE di Area Kampus Dekat Stasiun UI, Ini Kata Polisi Megapolitan 21 Desember 2025

Viral Kamera Diduga ETLE di Area Kampus Dekat Stasiun UI, Ini Kata Polisi
Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com –
Sebuah unggahan di media sosial menjadi viral setelah menampilkan beberapa kamera pengawas yang diduga kamera tilang elektronik atau
electronic traffic law enforcement
(ETLE) di area kampus sekitar Stasiun Universitas Indonesia (UI), Depok.
Video yang diunggah akun Instagram @
dunia.ui
memperlihatkan sebuah tiang berdiri tak jauh dari area penyeberangan pejalan kaki di dekat stasiun tersebut.
Dalam unggahan itu, tertulis keterangan, “
No more ‘enggak pake helm, bonceng tiga, belajar mobil’ di UI karena ada ETLE
.”
Dari rekaman video, tampak sekitar dua kamera terpasang di bagian atas tiang dan diarahkan ke dua arus lalu lintas, yakni menuju kawasan UI dan ke arah Lenteng Agung.
Menanggapi informasi yang beredar, Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Joko Sembodo menegaskan bahwa kamera yang terpasang di dekat
Stasiun UI
bukanlah kamera ETLE.
Ia menjelaskan, kamera tersebut merupakan kamera pemantau milik pihak kampus Universitas Indonesia dan terintegrasi dengan sistem pengamanan internal kampus, dengan bentuk yang menyerupai kamera milik Dinas Perhubungan.
“Bukan ETLE itu, kamera biasa. Mereka punya sama seperti Dishub yang terintegrasi di ruang pengamanan UI,” kata Joko saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Minggu (21/12/2025).
Sementara itu, Joko mengungkapkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok memang tengah menambah titik kamera ETLE di wilayah Depok.
Penambahan tersebut dilakukan di dua titik baru yang berlokasi di depan pusat perbelanjaan Margo City.
“Ada penambahan titik baru, arah Jakarta dan arah Depok. Titiknya depan Margo City,” terang Joko.
“Insya Allah tahun depan sudah bisa operasi,” lanjut dia.
Dengan penambahan tersebut, jumlah kamera ETLE di Kota Depok nantinya akan berjumlah empat titik.
Dua titik telah lebih dahulu terpasang di depan Polres Metro Depok dan Balai Kota Depok, sementara dua titik lainnya berada di kawasan depan Margo City.
Hingga berita ini ditayangkan,
Kompas.com
masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak Universitas Indonesia.
Direktur Humas UI, Erwin Agustian Panigoro, belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 13:09
Puluhan Truk Sampah Tangsel Parkir di Taman Tekno BSD, Warga Keluhkan Bau Menyengat Megapolitan 21 Desember 2025

Puluhan Truk Sampah Tangsel Parkir di Taman Tekno BSD, Warga Keluhkan Bau Menyengat
Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan puluhan truk pengangkut sampah terparkir di kawasan Taman Tekno, BSD, Tangerang Selatan.
Dalam video yang diunggah akun @
media.tangselife
pada Sabtu (20/12/2025), tertulis keterangan: ”
Keluar kantor, tiba-tiba banyak mobil sampah di Taman Kota 2 BSD
.”
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi pada Minggu (21/12/2025) pagi menunjukkan truk-truk itu parkir berjejer di sekitar Gang Makam Keramat Raden Papak, Jalan Tekno Widya BSD.
Setidaknya terdapat 20 truk pengangkut sampah beserta beberapa kontainer yang ditempatkan di sisi jalan dan mengelilingi sebuah rumah di tengah area tersebut.
Bau busuk sampah menyengat tercium ketika melintasi lokasi parkir truk dan kontainer.
Beberapa truk tercatat memiliki tulisan ”
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
.”
Kontainer truk ditutupi terpal berwarna biru kehijauan, oranye, dan biru gelap.
Sebagian terpal hanya menutupi bagian atas kontainer, sementara lainnya menutupi seluruh kontainer dan diikat dengan tali kuning.
Terlihat juga tetesan air keluar dari kontainer yang membuat area sekitar basah.
Salah seorang warga sekitar, Rudi (bukan nama sebenarnya), mengatakan truk-truk tersebut tidak terbiasa terparkir di lokasi itu dan baru muncul beberapa hari terakhir.
“Saya lupa antara hari Kamis (18/12/2025) atau Jumat (19/12/2025), tetapi yang pasti datengnya malem,” ujar Rudi saat ditemui
Kompas.com
di lokasi pada Minggu.
Ia menambahkan, bau dari truk sampah cukup mengganggu bagi warga yang melintas.
“Ya namanya di sini pasti bau,” kata Rudi.
Rudi mengaku tidak mengetahui apakah keberadaan truk tersebut memiliki izin resmi. Ia menduga hal ini terjadi karena adanya masalah di TPU Cipuecang.
“Ya mungkin karena dari sana (TPU Cipuecang),” ucapnya.
Kompas.com
telah mencoba menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan terkait masalah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 12:43