Author: Kompas.com

2 Lansia WN Belanda Terpidana Mati dan Seumur Hidup Bakal Dipulangkan Pekan Depan Nasional 2 Desember 2025

2 Lansia WN Belanda Terpidana Mati dan Seumur Hidup Bakal Dipulangkan Pekan Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah RI akan memulangkan dua Warga Negara (WN) Belanda ke negara asalnya pada 8 Desember 2025.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan
Practical Arrangement
dengan Pemerintah Kerajaan Belanda secara daring pada Selasa, (2/12/2025).
Dua narapidana yang diproses pemindahannya melalui kesepakatan ini adalah Siegfried Mets,
WN Belanda
berusia 74 tahun yang menjalani pidana mati dengan riwayat perawatan medis atas cedera fraktur lengan.
Kemudian, Ali Tokman, 65 tahun, terpidana seumur hidup kasus narkotika yang memiliki riwayat hipertensi.
“Kesepakatan ini memastikan proses pemindahan dilakukan secara tertib, sesuai hukum, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa malam.
Yusril menjelaskan, Practical Arrangement tersebut mengatur kerangka teknis dan administratif pemindahan, termasuk tata cara pelaksanaan, pengaturan logistik, penanganan kondisi kesehatan narapidana, dan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Belanda.
Dia mengatakan, seluruh mekanisme pemulangan sudah dibahas secara detail dalam rangkaian rapat sejak 28 Februari hingga 1 Desember 2025.
“Keduanya direncanakan terbang menuju Amsterdam pada Senin, 8 Desember 2025, melalui Bandara Internasional Soekarno–Hatta,” ujarnya.
Yusril menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memastikan proses pemindahan berjalan profesional dan transparan.
“Indonesia selalu terbuka untuk kerja sama yang mengedepankan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu yang menjalani pidana,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan, penandatanganan ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip kerja sama internasional, serta tetap menjaga perlindungan kesehatan narapidana.
“Pemerintah Belanda turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Indonesia dalam keseluruhan proses persiapan pemindahan yang berlangsung dengan koordinasi intensif,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 21:07
Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi Megapolitan 2 Desember 2025

Tower SUTET Dikepung Banjir Depok, Pemkot Siapkan Langkah Mitigasi
Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota Depok menyiapkan langkah mitigasi terhadap
tower
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berdiri tepat di tengah area banjir di Bulak Barat–Pasir Putih, Depok.
Struktur transmisi listrik Jawa–Bali itu dikhawatirkan terdampak genangan banjir yang tak kunjung surut dalam tiga tahun terakhir.
“Sementara yang
urgent
di depan mata adalah bagaimana mitigasi sutet yang ada di sana,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/12/2025).
Chandra menjelaskan, banjir yang melingkupi kaki tower berpotensi mengganggu stabilitas struktur apabila tidak segera ditangani. Karena itu,
Pemkot Depok
tengah berkoordinasi dengan PLN untuk menyusun langkah pencegahan jangka pendek.
“Yang mendesak tuh
tower
dulu karena dia ada di tengah kubangan, khawatirnya towernya roboh dan nantinya terganggu,” ujarnya.
Setelah mitigasi terhadap SUTET dilakukan, Pemkot Depok akan melanjutkan penanganan dengan normalisasi
Kali Pesanggrahan
dan pembenahan sampah yang bersumber dari TPA Cipayung.
Menurut Chandra, kedua langkah itu merupakan prasyarat sebelum pembangunan jembatan baru bagi warga.
“Untuk jembatan sendiri, itu nanti setelah urusan aliran sungai sudah dinormalisasi, baru nanti jembatannya. Karena semisal TPA Cipayung belum diberesin tapi jembatan duluan dibangun, nanti rusak lagi,” kata dia.
Banjir yang memutus akses Bulak Barat–Pasir Putih diduga terjadi akibat tertutupnya aliran air karena longsoran sampah dari TPA Cipayung. Air yang tidak mengalir kemudian meluap ke ruas jalan dan merendam jembatan hingga tak lagi dapat digunakan.
“Jembatan di Bulak Barat memang sudah terputus dan ini karena genangan air dari tertutupnya aliran air dari Kali Pesanggrahan,” jelas Chandra.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, banjir menutup ruas jalan selebar 5–6 meter sepanjang lebih dari 200 meter. Kawasan ini sebelumnya terhubung oleh sebuah jembatan yang kini rusak akibat luapan sungai.
Di tengah genangan terlihat puing bangunan rumah, ruko, dan pabrik yang telah dirobohkan. Pada salah satu sisi lahan, terpasang plang bertuliskan:
“Tanah ini milik/dikuasai Pemerintah Kota Depok. Dilarang memanfaatkan tanpa izin Pemerintah Kota Depok.”
Karena permukaan area terendam air, hanya tampak hamparan air Kali Pesanggrahan tanpa turap atau penahan tebing. Di beberapa titik, endapan lumpur setebal 7–10 sentimeter menutupi badan jalan, menunjukkan perbedaan kedalaman banjir semakin ke arah Pasir Putih.
Genangan air juga bercampur tumpukan sampah dengan bau menyengat yang berasal dari arah gunungan sampah TPA Cipayung, membuat kualitas udara semakin buruk.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:48
10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan ketua umum PBNU.
Gus Ulil
menyebutkan, rapat koordinasi badan otonom (banom) yang tertutup hari ini juga tetap berlangsung dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh
Gus Yahya
.
“Ya ini Gus Yahya tetap berjalan dan bekerja sebagai ketua umum. Yahya bekerja seperti biasa, tidak ada pengaruh apa pun lah dari keadaan politik sekarang ini ya,” ujar Ulil saat ditemui di Kantor
PBNU
, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Meski ada
rotasi jabatan
pengurus, Gus Ulil memastikan pengelolaan harian organisasi masih berada di bawah komando Gus Yahya.
“Meskipun kita ada rotasi dalam beberapa jabatan, sekjen dirotasi, kemudian bendum dirotasi, ada beberapa ketua yang juga berganti ya,” ucapnya.
Salah satu pengurus PBNU yang dirotasi dari jabatannya yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Kini, Gus Ipul tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ulil mengatakan, keputusan rotasi Gus Ipul untuk menjaga performa dan kinerja organisasi PBNU agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
“Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia.
Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
“Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
“Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketum.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:44
Pamit dari Layanan Transjakarta, Rute BW9 Resmi Dihentikan Megapolitan 2 Desember 2025

Pamit dari Layanan Transjakarta, Rute BW9 Resmi Dihentikan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
TransJakarta resmi menghentikan operasional rute bus wisata BW9 Kota Tua–Pantai Indah Kapuk (PIK).
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PT
Transjakarta
@
pt_transjakarta
dan menandai berakhirnya salah satu rute wisata gratis yang populer di Jakarta.
Dalam keterangannya, TransJakarta menyampaikan ucapan perpisahan kepada pelanggan yang pernah menggunakan layanan BW9 Kota Tua–PIK.
Perusahaan menjelaskan bahwa penghentian rute dilakukan dengan sejumlah pertimbangan untuk peningkatan layanan ke depan.
TransJakarta juga mengajak masyarakat tetap memanfaatkan rute bus wisata lain yang masih beroperasi.
Selain itu, pelanggan dapat mengikuti program Commemorative Ticket edisi terbatas dan menuliskan pesan pada “Jendela Kenangan” mulai 6–14 Desember 2025.
Setelah BW9 berhenti beroperasi, masyarakat yang ingin menuju Pantai Indah Kapuk dapat menggunakan layanan reguler TransJakarta seperti rute T31 (PIK 2–Blok M) dan 1A (Pantai Maju–Balai Kota).
Untuk rute wisata, TransJakarta masih menyediakan layanan BW1 (Sejarah Jakarta), BW2 (Monas Explorer), dan BW4 (Pencakar Langit).
Koridor BW9 dikenal sebagai layanan bus tingkat wisata yang menghubungkan kawasan Kota Tua Jakarta dengan Pantai Indah Kapuk.
Rute ini tidak berbayar dan penumpang cukup melakukan tap pada kartu uang elektronik saat masuk bus.
Operasionalnya berlangsung setiap hari pukul 10.00–17.00 WIB, dengan keberangkatan dari Halte Kali Besar Barat sebelum melaju langsung ke area PIK.
BW9 diperkenalkan sebagai rute wisata Kota Tua–PIK pada 30 Oktober 2023.
Sebelumnya, pada periode libur Lebaran 2023, TransJakarta telah mengoperasikan BW9 dengan rute Monumen Nasional–Pantai Indah Kapuk.
Perubahan rute ke Kota Tua dilakukan pada akhir Oktober 2023 seiring pembaruan layanan bus wisata.
Penghentian rute BW9 menandai penyesuaian layanan wisata TransJakarta untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pola perjalanan terkini.
Peralihan ini diharapkan tetap memberikan alternatif mobilitas yang nyaman melalui rute reguler maupun jalur wisata yang masih tersedia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:43
Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera Nasional 2 Desember 2025

Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi pejabat publik memotong gajinya untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah pemotongan gaji itu berlaku bagi kader
PKS
yang menjabat sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.
“Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Kepala Daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).
Ia juga memerintahkan para pejabat publik PKS untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran.
Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan kepada korban terdampak.
“Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tambah Almuzzammil.
Di samping itu, Almuzzammil mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya.
Penyaluran bantuan ini dapat dikoordinasikan melalui struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS di wilayah masing-masing.
“Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana,” ujar Almuzzammil.
Sebagai informasi, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni
Aceh
, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapuspedatin) BNPB Abdul Muhari, dalam jumpa pers yang disiarkan oleh akun YouTube BNPB Indonesia pada Selasa (2/12/2025).
Ia merinci, di Sumatera Utara terdapat 294 orang meninggal dunia dan 155 jiwa hilang. Wilayah yang paling terdampak adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
“Kemudian untuk Provinsi Aceh. Per hari ini, meninggal dunia 218 jiwa dan hilang masih ada di data kami itu 227 jiwa,” ujar Abdul.
Terakhir, di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa hingga hari ini pukul 16.00 WIB tercatat 196 orang meninggal dunia dan 117 orang masih hilang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:38
KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN Nasional 2 Desember 2025

KPK Cecar Ridwan Kamil Terkait Dana Non-budgeter Bank BJB hingga Aset di LHKPN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dana non-budgeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam pemeriksaan pada hari ini, Selasa (2/12/2025).
“Penyidik mendalami pengetahuan saudara RK terkait dengan anggaran-anggaran non-budgeter tersebut, termasuk penyidik mengonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK apakah terkait juga dengan anggaran non-budgeter,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Budi mengatakan, penyidik juga mendalami keterangan RK terkait aset-aset yang belum dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Namun, dia tak mengungkapkan aset RK yang tengah ditelusuri penyidik.
“Apakah masih ada aset-aset lain yang belum dilaporkan, kemudian juga penyidik meminta keterangan terkait dengan penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu,” ujarnya.
Budi mengatakan, penelusuran dan pendalaman aset tersebut dilakukan penyidik guna mengonfirmasi keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa serta sejumlah aset yang disita dalam perkara tersebut.
“Sehingga setiap keterangan dari saksi, termasuk saudara RK pada hari ini, tentu nanti akan kita cocokkan. Apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya, baik dari saksi lainnya maupun dari dokumen ataupun barang bukti elektronik yang sudah disita oleh penyidik KPK,” ucap dia.
Sebelumnya,
Ridwan Kamil
mengaku tidak mengetahui kasus dugaan
korupsi
pengadaan iklan yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Pengakuan tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai diperiksa selama 6 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan mengatakan, seluruh kegiatan korporasi di BUMD hanya bisa diketahui, apalagi direksi, komisaris, dan kepala biro menyampaikan kepada Gubernur.
Namun, RK mengaku tidak menerima informasi soal dana iklan BJB dari ketiga pejabat tersebut.
“Tiga-tiga ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu, apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di
Bank BJB
pada Senin (10/3/2025).
Dalam penggeledahan itu, KPK menyita barang bukti elektronik, mobil Mercedes Benz, dan motor Royal Enfield hitam tipe Classic 500 Limited Edition.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.
Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.
Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp 222 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:21
Pedagang "Thrift" Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas Nasional 2 Desember 2025

Pedagang “Thrift” Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pedagang pakaian bekas (thrift) menyampaikan keluh kesah mereka kepada Komisi VI DPR mengenai kegiatan bisnis pakaian bekas impor yang ditetapkan ilegal oleh pemerintah.
Ketua Aliansi
Pedagang Pakaian Bekas
Gede Bage Dewa Iman Sulaeman mengatakan, sejak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin
Purbaya Yudhi Sadewa
menyatakan akan memusnahkan kegiatan bisnis
pakaian bekas impor
, para pelaku thrift merasa gundah.
Sebab, mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan kehidupan ke depannya jika bisnis mereka ditutup pemerintah.
“Kami ini orang yang dituakan dari pengecer pakaian bekas. Dengan riak apa yang terjadi terkait masalah larangan barang bekas ini, ini menjadi gundah terhadap masyarakat pangsa pasar kami, bahwa dengan adanya
statement
dari Kementerian Keuangan bahwa barang bekas ini akan ditiadakan atau akan dimusnahkan,” kata Iman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
“Kami di sini merasa gundah saat itu. Bagaimana harapan kami ke depan ketika pangsa pasar kami ditutup secara langsung, dan bagaimana kehidupan kami selanjutnya kalau sampai kami tidak berorientasi untuk berdagang lagi,” sambung dia.
Iman meminta Purbaya dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan kebijakan sementara agar para pedagang thrift bisa berdagang dengan tenang.
Dia mengkhawatirkan para pedagang yang menjajakan pakaian bekas impor, sekaligus nasib masyarakat kecil yang kerap membeli dagangan mereka.
“Karena yang saya lihat,
statement
dari Menkeu itu sangat tegas sekali bahwa tidak ada tawar-menawar terkait masalah barang ilegal, utamanya barang bekas. Dan memang saya jujur, masyarakat kami itu menjual barang bekas. Tetapi barang bekas ini, ya mohon maaf, kami sudah berjualan puluhan tahun, Pak, dari tahun 90. Dan itu diterima masyarakat menengah ke bawah,” ujar Iman.
Selain itu, Iman menekankan bahwa selama ini tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan dari hasil jualan pedagang thrift.
Iman memohon kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya terkait pakaian bekas impor ini.
“Yang kita lihat, bahwa masyarakat sekecil ini mampu membeli barang yang kita jual itu dengan harga yang murah, dan bisa layak dipakai oleh mereka-mereka yang ekonominya itu rendah. Jadi, harapan kami untuk pemerintah, tolong Bapak sampaikan sebagai wakil kami, supaya dapat membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) WR Rahasdikin membeberkan bahwa banyak pedagang memilih berjualan pakaian bekas dengan alasan modal.
“Kenapa mereka memilih pakaian bekas? Karena harga terjangkau untuk modal mereka. Kalau mereka harus menyewa tempat, itu Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Belum lagi barang. Makanya lebih memilih secara
online
menggunakan pakaian bekas, karena harga terjangkau,” papar Rahasdikin.
Lalu, Rahasdikin mengungkit kebiasaan masyarakat kecil Indonesia yang biasa belanja pakaian satu tahun sekali, utamanya ketika bulan puasa.
Menurut dia, masyarakat kelas menengah bawah biasa mengutamakan pakaian bekas sebagai baju baru, mengingat pendapatan yang pas-pasan.
“Karena di Indonesia itu punya kebiasaan, masyarakat berbelanja pakaian itu satu tahun sekali, mohon maaf, biasanya di bulan puasa. Dengan UMR tiap-tiap daerah, mungkin untuk membeli celana seharga Rp 200.000, kalau kita asumsikan satu keluarga punya satu anak, dengan UMR terendah Rp 2,5 juta, untuk beli pakaian tiap bulan kayaknya berat. Makanya mereka beralih ke pakaian bekas,” kata Rahasdikin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 20:21
Gerebek Apartemen Tangerang, Polisi Temukan Beragam Jenis Narkoba dan Senpi Rakitan Megapolitan 2 Desember 2025

Gerebek Apartemen Tangerang, Polisi Temukan Beragam Jenis Narkoba dan Senpi Rakitan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api ilegal dari sebuah unit apartemen di Kota Tangerang dalam penggeledahan pada Rabu (26/11/2025).
Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu, ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga
senjata api
rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Twedi Aditya Bennyhadi mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya.
“Setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi,” ujar Twedi dalam konferensi pers, Selasa (2/12/2025).
Penggeledahan
dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB di unit lantai 15 Western Resort Apartemen, Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang.
Saat memasuki unit tersebut, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengonsumsi berbagai jenis narkotika.
Barang bukti
narkoba
yang disita meliputi dua paket sabu seberat bruto 0,64 gram, satu pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, dua butir ekstasi pink, satu butir ekstasi biru, serta satu butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram.
Selain itu, petugas menemukan dua bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, sembilan botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta satu pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita empat timbangan digital, tiga set alat isap sabu, dan tiga unit telepon genggam.
Twedi mengatakan, tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa tiga senjata api rakitan jenis harlot, empat magazen, satu airsoft gun jenis revolver, serta satu senjata api merek Walter P22 tanpa magazin.
“Pada saat penggeledahan juga, ternyata kedapatan memiliki dan menyimpan senjata api,” ungkapnya.
Polisi juga menyita 49 butir peluru kaliber 22LR, satu butir peluru tajam 9 mm, 50 butir peluru hampa dan dua kotak penyimpanan senjata api.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Wakasan Avrilendy Akmam Ajie Sulistyo menyebutkan, tersangka sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.
“Wiraswasta ya. Enggak ada, dia hanya dari ini aja, dari narkotika aja,” ucapnya.
WW dijerat Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Ketentuan ini mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan I dalam jumlah besar, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.
Tersangka juga dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 19:47
Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Digelar Desember 2025 di Jakarta, Simak Syaratnya Megapolitan 2 Desember 2025

Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Digelar Desember 2025 di Jakarta, Simak Syaratnya
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor masih diberlakukan di Jakarta pada Desember 2025.
Kebijakan ini memungkinkan wajib pajak melunasi pajak kendaraan tanpa dikenakan denda.
Layanan
pemutihan pajak kendaraan
dapat dilakukan di Samsat wilayah DKI
Jakarta
. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui aplikasi SIGNAL pada akhir pekan.
TMC Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa program pemutihan ini berlangsung mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.
“
Info bagi wajib pajak kendaraan Jakarta: Program Pemutihan atau Penghapusan Sanksi Pajak dan Sanksi Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor terhitung mulai tanggal 10 November 2025 s/d 31 Desember 2025. Khusus hari Sabtu dan Minggu pembayaran pajak bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL
,” tulis TMC Polda Metro Jaya.
Program ini mencakup sejumlah penghapusan sanksi dan biaya pajak kendaraan, di antaranya:
Wajib pajak yang ingin mengikuti program ini perlu menyiapkan dokumen berikut:
Warga juga dapat mengecek status denda melalui laman resmi Samsat DKI Jakarta
https://samsat-pkb2.jakarta.go.id
.
Pemutihan pajak kendaraan akhir tahun ini diharapkan membantu wajib pajak melunasi kewajiban tanpa beban sanksi, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Program ini memberi ruang bagi warga untuk menyelesaikan administrasi pajaknya dengan lebih mudah dan terjangkau.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 19:39
5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) mengungkapkan alasan rotasi Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
Ulil mengatakan, keputusan rotasi ini untuk menjaga performa dan kinerja organisasi
PBNU
agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
“Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
“Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
“Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya
Saifullah Yusuf
atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
“Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketua umum.
Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 19:37