Author: Kompas.com

  • Hattrick OTT dalam Sehari, KPK Diingatkan Tuntaskan Penanganan Kasus

    Hattrick OTT dalam Sehari, KPK Diingatkan Tuntaskan Penanganan Kasus

    Hattrick OTT dalam Sehari, KPK Diingatkan Tuntaskan Penanganan Kasus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kurun waktu 1 x 24 jam.
    Meski demikian, Lakso mengingatkan agar lembaga antirasuah itu menyelesaikan penanganan seluruh kasus dugaan korupsi tersebut secara tuntas.
    “Jangan sampai
    KPK
    mengulangi persoalan yang sama dalam kasus Blok Medan di Maluku Utara serta korupsi Sumatera Utara dengan tidak membongkar kasus sampai tuntas serta menyeluruh, termasuk kepada pihak yang memiliki kaitan dengan kekuasaan,” kata Lakso saat dihubungi wartawan, Minggu (21/12/2025).
    Lakso menegaskan, KPK harus berani mengungkap setiap perkara hingga ke akar penerima manfaat utama atau
    ultimate beneficial owner
    , termasuk dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
    Ia juga menilai, meskipun penyerahan penanganan perkara hasil OTT di Banten kepada Kejaksaan Agung patut disayangkan, keberanian KPK menangkap aparat penegak hukum menunjukkan adanya komitmen positif dalam upaya pemberantasan korupsi.
    “Penegak hukum harus terbuka dan bersedia untuk dapat melakukan pembenahan serius dengan salah satunya membiarkan pihak yang lebih independen untuk menangani kasus yang menimpa aparatnya. Jangan sampai semangat
    corps
    menjadi lebih utama dibanding pemberantasan korupsi,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Lakso meminta Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap indepedensi KPK dengan melakukan perlindungan terhadap upaya intervensi.
    “Sejarah mencatat bahwa banyak sekali kasus KPK yang ketika berhadapan dengan penegak hukum lain akan menimbulkan gesekan dan upaya intervensi. Inilah saatnya presiden menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan permberantasan korupsi,” ucap dia.
    Diketahui, KPK mengumumkan telah melakukan tiga
    operasi tangkap tangan
    (OTT) pada Kamis (18/12/2025).
    Rangkaian OTT menjelang akhir tahun 2025 tersebut berlangsung di Banten, Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi.
    OTT pertama terjadi di Banten dan Jakarta. Kabar OTT tersebut disampaikan KPK pada Kamis (18/12/2025), sementara operasi dilakukan pada Rabu (17/12/2025) malam.
    Dalam operasi ini, KPK mengamankan sembilan orang, sebagian di antaranya merupakan aparat penegak hukum.
    “Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
    Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp 900 juta. Namun, KPK menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung pada Jumat (19/12/2025) dini hari.
    KPK menjalankan OTT di Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12/2025). Dalam OTT ini, KPK mengamankan enam orang.
    Dalam perjalanannya, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pada Sabtu (20/12/2025).
    Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Fariadi.
    Namun, KPK hanya menampilkan Albertinus dan Asis Budianto saat konferensi pers. Sementara, Tri Taruna saat ini masih dilakukan pencarian karena melarikan diri saat akan ditangkap.
    OTT lainnya dilakukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama enam orang lainnya.
    KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (20/12/2025). Ketiganya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang selaku ayah Ade Kuswara Kunang, serta Sarjan dari pihak swasta.
    Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), melalui pembangunan hunian tetap (huntap).
    “Saya dengan Pak Ara Sirait, Menteri Perumahan Kawasan Permukiman datang ke sini, ini memang perintah dari Bapak Presiden untuk segera kita bekerja membantu masyarakat,” ujar
    Mendagri
    saat menghadiri acara
    groundbreaking
    (peletakan batu pertama) pembangunan huntap di area Gelanggang Olahraga (GOR) Sibolga, Sumut, Minggu (21/12/2025), bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
    Mendagri menyampaikan dukacita atas musibah yang terjadi dan menyebut Kota Sibolga sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan.
    Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka dan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan permukiman warga dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, bahkan hilang.
    Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan warga terdampak secara rinci, termasuk untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang.
    “Nah, untuk yang rusak ringan-sedang ini, saya mohon kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, tolonglah segera kita datakan orang-orangnya dan alamatnya, by name by address, supaya segera bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah, pemerintah pusat,” tegas Mendagri.
    Sementara itu, terhadap rumah yang rusak berat dan hilang, Mendagri menegaskan hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk dibangunkan kembali melalui skema gotong royong.
    “Dan kemudian yang rusak berat dan hilang itu tanggung jawab negara untuk kita membangunkan,” ujarnya.
    Untuk Kota Sibolga, pembangunan huntap akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, sebanyak 200 unit huntap akan dibangun sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
    Mendagri juga mengapresiasi Pemerintah Kota Sibolga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga atas dukungan penyediaan lahan aset daerah serta percepatan proses persetujuan pembangunan.
    “Nah, jadi saya terima kasih. Dari Bapak Wali Kota sudah menyampaikan, ini adalah tanah aset milik pemerintah kota, dan prosedurnya harus ada persetujuan DPRD. Saya sampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD yang bekerja sangat cepat sekali,” tandasnya.
    Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan huntap bagi warga terdampak dengan kerusakan berat atau kehilangan rumah.
    Program ini merupakan bagian dari dukungan nonpemerintah yang dikoordinasikan Kementerian PKP, dengan target awal pembangunan sebanyak 2.600 unit huntap di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
    Sebagai informasi, pelaksanaan
    groundbreaking
    ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima huntap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Kaki 2 Hari hingga Naik Hercules, Perantau Asal Brebes di Aceh Akhirnya Tiba di Kampung Halaman
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Desember 2025

    Jalan Kaki 2 Hari hingga Naik Hercules, Perantau Asal Brebes di Aceh Akhirnya Tiba di Kampung Halaman Regional 21 Desember 2025

    Jalan Kaki 2 Hari hingga Naik Hercules, Perantau Asal Brebes di Aceh Akhirnya Tiba di Kampung Halaman
    Tim Redaksi
    BREBES, KOMPAS.com
    – Usaha berjalan kaki hingga dua hari menembus medan berbahaya demi menyelamatkan diri dari banjir dan longsor Aceh tidak sia-sia.
    Sebanyak 34 perantau asal Kabupaten
    Brebes
    , Jawa Tengah, akhirnya tiba kembali di kampung halaman mereka setelah dipulangkan dari Kabupaten Bener Meriah, Provinsi
    Aceh
    .
    Puluhan warga tersebut merantau ke Aceh sebagai penyadap getah pinus.
    Saat bencana banjir dan longsor melanda wilayah tempat mereka bekerja pada akhir November lalu, para perantau harus mengungsi dalam kondisi serba terbatas sebelum akhirnya difasilitasi kepulangannya oleh pemerintah.
    Rombongan warga tiba di Brebes pada Sabtu (20/12/2025) malam setelah sebelumnya mendarat di Jakarta dan diantar oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
    Kedatangan mereka disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes Tahroni di Kantor Dinas Sosial Brebes.
    Isak tangis bahagia mewarnai kepulangan para perantau. Keluarga dan perangkat desa menyambut mereka yang akhirnya bisa kembali dengan selamat setelah melewati pengalaman traumatis di perantauan.
    Sekretaris Daerah Brebes Tahroni mengatakan, sejumlah warga Brebes berada langsung di lokasi saat banjir dan longsor terjadi di Aceh.
    Mereka mengalami sendiri detik-detik bencana dan harus berjuang menyelamatkan diri dari ancaman longsor.
    Sebagian warga bahkan terpaksa berjalan kaki selama berhari-hari untuk keluar dari lokasi terdampak dan mencari tempat yang lebih aman.
    “Jadi saya wawancara beberapa, mereka menghadapi langsung longsor. Kondisi sekarang baik-baik saja, tapi kan trauma tadi bilang. Dan luar biasa sekali mereka berjuang,” kata Tahroni.
    Setelah berhasil menyelamatkan diri, para perantau tersebut kemudian mengungsi selama beberapa hari sebelum akhirnya difasilitasi kepulangannya oleh pemerintah.
    Tahroni pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan warga Brebes dari Aceh.
    “Kami Pemkab Brebes berterima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan atensi luar biasa memulangkan teman-teman,” pungkas Tahroni.
    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Brebes, Edy Kusmartono, menjelaskan bahwa setelah mengungsi di Posko SMP Negeri 5 Bukit, Kabupaten Bener Meriah, para perantau dipulangkan bersama pengungsi dari daerah lain menggunakan pesawat Hercules milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
    “Jadi ada 34 warga Brebes yang merantau ke Aceh bekerja sebagai penyadap getah pinus. Setelah beberapa hari mengungsi di posko SMPN 5 Bukit mereka dipulangkan pakai pesawat Hercules ke Jakarta,” kata Edy.
    Dari total 34 warga tersebut, mereka berasal dari tiga kecamatan di Brebes, yakni Bantarkawung, Songgom, dan Salem.
    “Setelah sampai di Brebes kami fasilitasi pulang ke rumah masing-masing,” ujarnya.
    Perwakilan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Sugeng, menyebutkan total warga Jawa Tengah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh mencapai 102 orang dari berbagai daerah.
    Sebanyak 34 orang di antaranya merupakan warga Brebes dan seluruhnya dinyatakan selamat.
    “Mereka merantau ke Aceh rata-rata bekerja di sektor perkebunan,” kata Sugeng.
    Ia menambahkan, saat bencana baru terjadi, sebagian warga harus berjalan kaki hingga dua hari untuk mencapai lokasi evakuasi yang aman.
    “Jadi berjalan dari lokasi menuju ke tempat evakuasi,” pungkas Sugeng.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Dugaan Salah Tangkap Anak oleh Polisi di Blora Selesai Secara Kekeluargaan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Desember 2025

    Kasus Dugaan Salah Tangkap Anak oleh Polisi di Blora Selesai Secara Kekeluargaan Regional 21 Desember 2025

    Kasus Dugaan Salah Tangkap Anak oleh Polisi di Blora Selesai Secara Kekeluargaan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan personel Polsek Jepon dan Polres Blora yang dimediasi oleh Polda Jawa Tengah berakhir damai.
    Sejumlah anggota polri itu sempat dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) setelah seorang remaja berinisial RF alias AT (16) dituding sebagai pelaku pembuangan bayi di kawasan Semanggi, Kabupaten
    Blora
    dan diperiksa tanpa prosedur.
    Kabid Humas Polda
    Jateng
    , Kombes Artanto menyebut, sudah ada pertemuan antara pihak polisi, pemerintah daerah, dan keluarga korban untuk menyelesaikan kasus secara mediasi.
    “Sudah ada pertemuan mufakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan,” kata Artanto usai kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Minggu (21/12/2025).
    Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Blora akan memberikan beasiswa untuk AT. Untuk itu, ia berharap dugaan
    penyalahgunaan wewenang
    dapat dicabut.
    “Diharapkan tentunya selesai secara kekeluargaan. Ini kita akan melihat, monitor, karena setelah ada rapat musyawarah menyelesai secara kekeluargaan, pihak keluarganya akan mencabut aduannya,” kata dia. 
    Sebelumnya, Propam Polda Jawa Tengah mengusut dugaan
    salah tangkap
    yang diduga dilakukan oleh Polres Blora.
    Artanto mengatakan bahwa pihaknya mendalami laporan masyarakat tersebut, termasuk mengenai dugaan jumlah personel yang diduga terlibat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Akan Mulai Bongkar Tiang Monorel pada Januari 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Desember 2025

    Pemprov DKI Akan Mulai Bongkar Tiang Monorel pada Januari 2026 Megapolitan 21 Desember 2025

    Pemprov DKI Akan Mulai Bongkar Tiang Monorel pada Januari 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan memulai pembongkaran tiang monorel pada Januari 2026.
    Kepastian tersebut disampaikan setelah persoalan hukum yang selama ini menghambat pelaksanaan pembongkaran di lapangan dinyatakan rampung.
    “Berdasarkan pernyataan terbaru dari Gubernur Pramono Anung pada Jumat (19/12/2025), pembongkaran dan perbaikan dijadwalkan mulai Januari 2026,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim,saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (21/12/2025).
    Chico menambahkan, rencana pembongkaran
    monorel
    di Senayan dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah konsisten disampaikan Pramono sejak Oktober hingga November 2025.
    “Gubernur menargetkan proses dimulai Januari 2026, dengan harapan selesai dalam tahun yang sama,” ucap Chico.
    Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya sebagai pihak terkait dalam proyek monorel tersebut.
    “Jika diperlukan, pemprov siap mengambil alih pembongkaran,” ungkapnya.
    Chico menjelaskan, area bekas
    tiang monorel
    nantinya akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dan penataan ulang jalur pedestrian.
    “Beberapa poin utama dari rencana tersebut (yaitu), pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan, kajian Dishub DKI memprediksi penurunan macet hingga 14-18 persen, dan pembangunan atau perbaikan pedestrian yang lebih lebar dan nyaman di kedua sisi jalan,” ungkap Chico.
    Hingga Sabtu (20/12/2025), Chico memastikan belum ada perubahan jadwal terkait pelaksanaan
    pembongkaran tiang monorel
    tersebut.
    Sebagai informasi, proyek Monorel Jakarta sempat digagas sejak awal 2000-an, namun berhenti pada 2007.
    Puluhan tiang beton yang tersisa di sejumlah titik ibu kota kini dinilai mengganggu tata ruang, estetika kota, serta mempersempit jalur lalu lintas terutama di kawasan Rasuna Said dan Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AKBP Basuki Jadi Tersangka Kematian Dosen Untag Semarang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Desember 2025

    AKBP Basuki Jadi Tersangka Kematian Dosen Untag Semarang Regional 21 Desember 2025

    AKBP Basuki Jadi Tersangka Kematian Dosen Untag Semarang
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dwinanda Linchia Levi (35), yang ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di Jalan Telaga Bodas Raya, Gajahmungkur, Kota Semarang.
    Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan,
    AKBP Basuki
    terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia.
    “Statusnya sudah naik tersangka beberapa hari lalu. Pasal pidananya kelalaian. Pasal 306 dan 304 KUHP adalah tidak melakukan pertolongan terhadap orang yang memerlukan bantuan,” kata Artanto usai kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Minggu (21/12/2025).
    Penetapan tersangka dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah.
    Adapun Basuki merupakan perwira menengah yang bertugas sebagai Pengendali Massa (Dalmas) di Direktorat Samapta Polda Jateng.
    Saat ini, penyidik masih terus mendalami perkara tersebut. Meski telah berstatus tersangka, penyidik belum mengungkap hasil otopsi korban ke publik.
    “Penyidik sama dokter nanti (menyampaikan). Tapi pada prinsipnya, proses hukum berjalan dan saat ini penyidik sedang melakukan pemberkasan terhadap kasus itu,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Levi ditemukan meninggal dunia tanpa busana di kamar sebuah kostel di Kota Semarang pada Senin pagi (17/11/2025).
    Saat jasad korban ditemukan, AKBP Basuki diketahui berada di kamar yang sama dengan korban.
    Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian publik dan memicu proses penyelidikan oleh Polda Jawa Tengah.
    Polda Jawa Tengah menyatakan hasil otopsi jenazah Levi sebenarnya telah rampung dan diterima penyidik. Namun, hasil tersebut belum diumumkan karena masih digunakan dalam proses penyidikan.
    “Jadi pada prinsipnya hasil otopsi itu sudah kita terima dan sedang dilakukan analisis bersama,” kata Artanto, Selasa (16/12/2025).
    Menurut Artanto, hasil otopsi akan menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan tahapan penyidikan, termasuk kemungkinan rekonstruksi perkara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Jadwal Car Free Night di Jalur Puncak saat Malam Tahun Baru, Kendaraan Dilarang Melintas
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Desember 2025

    Ini Jadwal Car Free Night di Jalur Puncak saat Malam Tahun Baru, Kendaraan Dilarang Melintas Regional 21 Desember 2025

    Ini Jadwal Car Free Night di Jalur Puncak saat Malam Tahun Baru, Kendaraan Dilarang Melintas
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kepolisian akan memberlakukan car free night di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, pada malam pergantian Tahun Baru 2025 menuju 2026.
    Kebijakan ini membuat kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak dialihkan dan tidak bisa melintas.
    Kasatlantas Polres
    Bogor
    AKP Rizky Guntama mengatakan, seluruh kendaraan yang hendak menuju Puncak akan diarahkan ke jalur lain selama pemberlakuan
    car free night
    .
    “Kendaraan yang akan menuju Puncak dialihkan. Di jalur wisata akan diberlakukan car free night,” kata Rizky kepada Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
    Rizky menjelaskan, pengalihan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak akan dimulai pada Rabu (31/12/2025) pukul 18.00 WIB.
    Kendaraan yang keluar dari Exit Gerbang Tol Ciawi akan dialihkan petugas menuju Tol Bocimi. Pengalihan ini berlangsung hingga Kamis (1/1/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.
    “Pukul 18.00 WIB itu penutupan pengalihan arus kendaraan dari Tol,” tambahnya.
    Setelah pengalihan arus diberlakukan, polisi akan menerapkan car free night di Jalur Puncak mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dini hari.
    Selama periode tersebut, kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak tidak diperbolehkan melintas sama sekali.
    “Car free nightnya mulai pukul 21.00 WIB,” jelas Rizky.
    Menurut Rizky, car free night ini berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.
    Petugas juga akan melakukan penyekatan di sejumlah jalan alternatif yang bermuara ke jalur utama Puncak, khususnya untuk kendaraan roda dua.
    “Kecuali kendaraan darurat seperti Damkar atau ambulans bisa melintas,” terangnya.
    Selama car free night berlangsung, masyarakat yang akan menuju Cianjur atau Bandung melalui Jalur Puncak diminta menggunakan jalur alternatif.
    Dua jalur yang direkomendasikan yakni Cibubur–Cianjur melalui Jonggol dan Ciawi–Cianjur melalui Sukabumi.
    “Bagi kendaraan yang akan menuju Cianjur/Bandung agar melalui jalur alternatif,” ungkap Rizky.
    Rizky menambahkan, kebijakan car free night kembali diterapkan pada malam Tahun Baru karena dinilai efektif menekan kepadatan lalu lintas di Jalur Puncak dalam dua tahun terakhir.
    “Memang tetap masih ada yang harus kita perbaiki dan benahi. Makanya kita lebih awal membahas agar semua yang menjadi kendala dua terakhir bisa ditangani lebih baik di tahun ini,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Dibuka Lagi Setelah 5 Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        21 Desember 2025

    Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Dibuka Lagi Setelah 5 Tahun Regional 21 Desember 2025

    Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Dibuka Lagi Setelah 5 Tahun
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Penerbangan rute Solo-Bandung dan Solo-Surabaya dari Bandara Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali yang sempat berhenti selama lima tahun, kini beroperasi kembali dengan layanan dari maskapai Wings Air, Sabtu (20/12/2025).
    Peresmian pengoperasian kembali penerbangan oleh
    Wings Air
    tersebut dihadiri oleh
    Gubernur Jawa Tengah
    Ahmad Luthfi, GM
    Bandara Adi Soemarmo
    Kolonel Nav Hery Purwanto, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, dan perwakilan dari Lions Group.
    “Penerbangan pertama reoperated dioperasionalkan kembali setelah 5 tahun rute
    Solo-Surabaya
    , Surabaya-Solo, Solo-Bandung dan sebaliknya hari ini dijalankan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Ia mengatakan, penerbangan tersebut tidak hanya menghubungkan antarkota, tetapi juga antarprovinsi.
    Operasional itu juga bertujuan memikat investor. 
    Ia mendorong penerbangan serupa dapat ditindaklanjuti oleh kota-kota lain demi pemerataan pembangunan.
    “Secara tidak langsung ini akan menumbuhkan ekonomi baru dan akan menambah daripada daya tarik investasi dan tourism (pariwisata) di wilayah kita,” katanya.
    Corporate Communication Strategic Lions Group, Danang Mandala Prihantoro menyampaikan terima kasih atas inisiasi dan kolaborasi antara maskapai, pihak bandara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
    Setelah hari ini dibuka penerbangan Solo-Surabaya dan Solo-Bandung, rencananya akan dibuka penerbangan Semarang-Bandung.
    “Ini dalam rangka untuk mendukung perekonomian di wilayah Jawa Tengah, memilih Bandar Udara Internasional
    Adi Soemarmo
    dan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani di
    Semarang
    menjadi penghubung atau menjadi hub untuk mengkoneksikan wilayah Jawa Tengah dengan lebih dari 15 kota tujuan,” ujar Danang.
    Ia yakin, dengan penambahan rute, masyarakat yang berasal dari Balikpapan, Pontianak, Makassar, Bali, dan lainnya nanti dapat singgah melalui Solo atau Semarang untuk melanjutkan ke Bandung.
    “Tahap awal untuk rute Solo-Bandung dan Solo-Surabaya adalah dua kali seminggu, yaitu setiap Kamis dan Sabtu. Untuk Semarang-Surabaya sudah tujuh kali seminggu, Semarang-Bandung empat kali seminggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu,” ujarnya.
    Danang berharap, pergerakan ekonomi dari berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, dan industri lainnya di Jawa Tengah bisa terus tumbuh dan berkembang.
    Tahap awal operasional ini masih dalam kajian pasar dan promosi.
    Bila tingkat keterisian penumpang meningkat, frekuensi penerbangan dan penambahan rute-rute lainnya akan diupayakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta Imbau Penumpang Melapor jika Alami Ketidaknyamanan di Bus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Desember 2025

    Transjakarta Imbau Penumpang Melapor jika Alami Ketidaknyamanan di Bus Megapolitan 21 Desember 2025

    Transjakarta Imbau Penumpang Melapor jika Alami Ketidaknyamanan di Bus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengimbau seluruh penumpang Transjakarta untuk melapor ke petugas di lapangan apabila mengalami ketidaknyamanan selama menggunakan layanan Transjakarta.
    Hal itu disampaikan Ayu sehubungan dengan kejadian penumpang dimaki oleh seorang ibu-ibu setelah menolak memberikan kursi yang didudukinya karena bukan kursi prioritas.
    “Apabila mengalami ketidaknyamanan, silakan laporkan kepada petugas atau melalui
    call center
    1500-102,” jelas Ayu saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui pesan singkat, Minggu (21/12/2025).
    Selain itu, Ayu juga mengimbau seluruh penumpang agar saling menjaga dan menghormati penumpang lain saat menggunakan layanan
    Transjakarta
    .
    Ia menjelaskan, Transjakarta telah menyediakan kursi prioritas yang ditandai dengan warna merah. Kursi tersebut dapat digunakan bagi empat kelompok penumpang tertentu, yakni ibu hamil, penyandang disabilitas, ibu yang membawa bayi atau balita, dan lanjut usia (lansia).
    Ia mengimbau seluruh penumpang agar lebih memperhatikan fasilitas tersebut dan memahami peruntukannya.
    “Jangan lupa untuk memberikan tempat duduk ke pelanggan prioritas ya,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan insiden tidak menyenangkan di dalam bus Transjakarta.
    Seorang penumpang terlihat dimaki dengan kata-kata kasar oleh seorang ibu setelah menolak memberikan kursi duduknya, yang diketahui bukan merupakan kursi prioritas.
    Video tersebut diunggah akun Instagram @hani.rajagukguk pada Sabtu, (20/12/2025).
    Dalam video itu, penumpang yang diminta pindah kursi sempat menjelaskan bahwa dirinya sedang mengalami sakit kepala.
    Namun, penjelasan tersebut tidak diterima dan ibu tersebut tetap memaksa serta melontarkan kata-kata bernada tinggi.
    “Saya enggak mau tahu. Enggak mau tahu gue,” ucap ibu tersebut kepada penumpang dalam video yang beredar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dan Menteri PKP Mulai Pembangunan Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah

    Mendagri dan Menteri PKP Mulai Pembangunan Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah

    Mendagri dan Menteri PKP Mulai Pembangunan Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Tapanuli Tengah
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).
    Upaya ini merupakan bagian dari proses pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara gotong royong melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), elemen masyarakat, dan pihak nonpemerintah.
    Mendagri
    menegaskan, sejak awal terjadinya bencana, seluruh unsur bergerak bersama untuk membantu masyarakat terdampak.
    “Sejak awal, baik daerah maupun pusat dan semua elemen masyarakat, baik yang di Tapanuli Tengah, kemudian yang di provinsi maupun dari pusat semua, TNI dengan Polri, semua bergerak untuk bekerja membantu dan menyelesaikan masalah ini,” ujar Mendagri saat acara
    groundbreaking
    huntap di Asrama Haji Tapanuli Tengah,
    Sumut
    , Minggu (21/12/2025).
    Langkah bersama tersebut difokuskan pada penanganan berbagai dampak bencana, mulai dari korban luka dan korban jiwa hingga kerusakan rumah warga dengan kategori beragam, yakni rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat atau hilang.
    Dalam penanganannya, pemerintah telah melakukan pendataan sebagai dasar penyaluran bantuan secara tepat sasaran.
    Rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang akan memperoleh bantuan pembiayaan perbaikan.
    Sementara itu, rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang ditangani melalui penyediaan permukiman sementara, hunian sementara (huntara), hingga hunian permanen berupa huntap.
    Pelaksanaan groundbreaking huntap di Tapanuli Tengah ini merupakan bagian dari dukungan pihak nonpemerintah yang digalang oleh pemerintah melalui Kementerian PKP.
    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian yang tersebar di tiga provinsi, yakni 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumatera Barat.
    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan, Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk daerah yang mengalami dampak bencana cukup luas dan serius.
    Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masif, baik melalui dukungan anggaran pemerintah maupun keterlibatan aktif masyarakat.
    “Ini hanyalah satu langkah untuk kita menuju langkah ke depan yang lebih banyak dan lebih masif lagi. Jadi, semoga ini bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terdampak dan kita semua bersama-sama bergotong royong, semua bersemangat,” tandasnya.
    Melalui pembangunan huntap ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara lebih layak dengan dukungan hunian yang aman dan berkelanjutan.
    Sebagai informasi, pelaksanaan groundbreaking ini turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, serta masyarakat penerima huntap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.