Menteri Haji Harap Kampung Haji Bisa Tampung Seluruh Jemaah dan Kurangi Biaya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) berharap Kampung Haji di Tanah Suci dapat menampung seluruh jemaah haji asal Indonesia.
“Ya rencana tentu bisa menampung semua. Semua jemaah kita. Tapi nanti itu sekali lagi teknis dari Pak Rosan di Danantara nanti,” kata Irfan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Jika nantinya
Kampung Haji
sudah beroperasi, ia berharap dapat mengurangi
biaya haji
.
“Tentu kalau itu sudah bisa digunakan sepenuhnya pasti akan mengurangi biaya haji,” tuturnya.
Meski begitu, menurut dia, Kampung Haji belum bisa dioperasikan untuk menampung jemaah pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Terkait perkembangan pembangunan Kampung Haji, Gus Irfan menyebut ini adalah ranah Danantara.
Ia meminta teknis soal pembangunan Kampung Haji ditanyakan ke CEO Danantara Rosan Roeslani.
“Kampung Haji itu domainnya Pak Rosan di Danantara. Kita ada hanya sebagai user-nya. Jadi berbagai macam teknis, finance, itu domainnya beliau,” ujar dia.
Diketahui, pemerintah Indonesia tengah menjajaki pembelian hotel dan lahan seluas 5 hektar di Mekkah, Arab Saudi, yang akan menjadi lokasi Kampung Haji Indonesia.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan ini ke awak media seusai melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Rabu (17/12/2025) sore.
“Alhamdulillah sudah melakukan Conditional Sales and Purchase Agreement, pembelian bersyarat, karena kan baru boleh Januari nanti. Kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Taher,” kata Rosan usai bertemu Prabowo.
Selain hotel, pemerintah juga membeli lahan seluas 5 hektar yang jaraknya hanya 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.
Menurut rencana, lahan tersebut akan didirikan 13 menara dan satu mal untuk mengakomodasi para jemaah haji asal Indonesia.
“Dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan satu mall untuk para jemaah haji dan umrah kita. Jaraknya hanya 2,5 kilometer dari Masjidil Haram,” ujar Rosan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/23/694a3f7041eb9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menteri Haji Harap Kampung Haji Bisa Tampung Seluruh Jemaah dan Kurangi Biaya
-
/data/photo/2025/12/23/694a61ca6cddd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental, Innova dari Pemalang Dijual Rp 75 Juta ke Kalsel Regional 23 Desember 2025
Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental, Innova dari Pemalang Dijual Rp 75 Juta ke Kalsel
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Polda Jawa Tengah bongkar sindikat tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental yang beroperasi lintas daerah.
Direktur Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan bahwa berhasil menangkap 8 para pelaku berinisial RDK, KA, AS, HA, BGS, DA, WPR dan UR.
“Barang bukti berupa 4 unit kendaraan roda empat hasil kejahatan dan beberapa dokumen palsu seperti KTP, Kartu Keluarga, NIK, hingga akta cerai,” kata Dwi saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).
Para pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari penyewa, penadah, hingga perantara penjualan kendaraan dan pemalsu dokumen.
“Setelah kendaraan dikuasai, mobil tersebut dibawa ke wilayah Jawa Timur, tepatnya Mojokerto,” ujarnya.
Kejadian bermula pada 2 Desember 2025, saat para tersangka menyewa satu unit Mobil Toyota Innova dari sebuah rental di Kabupaten Pemalang.
Dalam proses penyewaan, para pelaku menggunakan KTP dan identitas palsu yang diberikan kepada rental mobil.
“Rencananya akan dijual ke Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Dari hasil penyelidikan, diketahui tersangka RDK berperan sebagai penyandang dana sekaligus otak kejahatan.
RDK juga mencari target rental kendaraan melalui media sosial serta memimpin persiapan aksi penggelapan.
Untuk tersangka KA berperan mencari pembuat identitas palsu, termasuk KTP dan SIM palsu, serta menyediakan sepeda motor tanpa surat sebagai jaminan.
Sedangkan tersangka AS berperan mencari pembeli dan mengawal kendaraan hingga Mojokerto.
HA bertindak sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan di lokasi rental, sementara BGS menjadi sopir pengganti yang membawa mobil ke Jawa Timur.
“Kelima tersangka tersebut diketahui menerima keuntungan dari hasil kejahatan,” lanjut dia.
Ada juga tersangka DA berperan mengoordinasikan pembuatan identitas palsu dengan tersangka W, yang bertugas membuat KTP palsu.
Tersangka UR berperan membawa kendaraan dari Surabaya untuk diseberangkan ke Kalimantan Selatan. Polisi juga masih memburu satu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Dari data yang kami miliki dan keterangan para tersangka ada 10 TKP yang dilakukan oleh para tersangka. Sementara ini baru satu orang yang melaporkan ya, sedangkan yang yang lainnya, ini sedang kami hubungi,” jelas Dwi.
Satu unit mobil Toyota Innova hasil kejahatan di Kabupaten Pemalang dijual ke Kalimantan Selatan dengan harga Rp 75 juta.
Selain itu, terdapat satu kendaraan lain yang sempat diambil namun dikembalikan karena tidak laku terjual, meski identitas palsu telah diserahkan kepada pemilik rentalnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, serta Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 hingga 6 tahun penjara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/23/694a86028ee98.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bantuan Donatur Dompet Dhuafa Seberat 3 Ton Tiba di Takengon
Bantuan Donatur Dompet Dhuafa Seberat 3 Ton Tiba di Takengon
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Bantuan kemanusiaan banjir dan longsor dari donatur Dompet Dhuafa tiba di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Selasa (23/12/2025). Bantuan seberat 3 ton tersebut dikirim melalui jalur udara menggunakan pesawat ATR 72 dari Medan, Sumatera Utara (Sumut).
Bantuan yang disalurkan terdiri atas makanan siap saji, seperti abon dan rendang, obat-obatan, filter air, beras, serta perlengkapan sekolah (
school kit
).
Sebelum tiba di Aceh, tim relawan
Dompet Dhuafa
bersama rombongan harus menempuh perjalanan panjang. Mereka sempat transit selama sekitar enam jam di Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Bandara Kualanamu, Medan.
Perjalanan tersebut ditempuh sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga tiket transportasi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dari Bandara Kualanamu, tim kemudian bergerak menuju Pos Dompet Dhuafa di Medan untuk melakukan pengepakan dan pemuatan bantuan sebelum dikirim ke Aceh menggunakan pesawat ATR 72.
Setelah menurunkan bantuan di
Takengon
, pesawat tersebut dijadwalkan melanjutkan
pengiriman bantuan
ke wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
Direktur Resources & Mobilization Dompet Dhuafa Etika Setiawanti mengatakan pihaknya terus berupaya menginisiasi dan mengoordinasikan pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera, khususnya Aceh Tengah, Takengon, Bener Meriah, dan wilayah sekitarnya.
“Untuk memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan efektif, Dompet Dhuafa mengupayakan pengiriman melalui jalur udara menggunakan pesawat ATR 72,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.
Penyaluran bantuan tersebut didukung oleh sejumlah mitra Dompet Dhuafa, di antaranya Melanin Hero, MK Skin, Dricha Center, serta para kolaborator kebaikan lainnya. Super Volunteer Dompet Dhuafa, Chiki Fawzi, juga turut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan kali ini.
“Alhamdulillah langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari mitra-mitra Dompet Dhuafa,” ungkap Etika.
Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.
Ke depan, Dompet Dhuafa berkomitmen untuk terus mengupayakan pengiriman bantuan dengan jumlah yang lebih besar serta menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi.
“Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan kolaborasi para donatur,” ucap Etika.
Ia menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga wujud doa dan harapan bagi para penyintas banjir dan longsor di Sumatera.
Oleh karena itu, Dompet Dhuafa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut membantu pemulihan warga terdampak dengan menyalurkan donasi melalui laman resmi berikut:
https://digital.dompetdhuafa.org/donasi/prayforsumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/23/694a286bc4544.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Walkot Hasto Wardoyo: UMK Kota Yogyakarta 2026 Naik Sekitar 6 Persen Yogyakarta 23 Desember 2025
Walkot Hasto Wardoyo: UMK Kota Yogyakarta 2026 Naik Sekitar 6 Persen
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 6 persen.
Angka ini diungkapkan Wali Kota (Walkot) Yogyakarta,
Hasto Wardoyo
usai melaksanakan rapat pembahasan
Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan UMK di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (23/12/2025).
Diketahui,
UMK Kota Yogyakarta
2025 berada di angka Rp 2.655.041.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan pengumuman UMK secara resmi nantinya akan dilakukan serentak setelah diputuskan oleh pemerintah provinsi.
Sementara ini, pihaknya belum membeber berapa angka nominal UMK Kota Yogyakarta 2026.
“Besok angka rupiahnya diumumkan, naik ya kurang lebih 6 persen. Kurang lebih
alphanya
kan 0,5 sampai 0,9. Ya, mungkin dua hari lagi provinsi putuskan, setelah itu kabupaten/kota,” kata Hasto saat ditemui seusai rapat soal pembahasan UMP dan UMK di Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12/2025).
Ia menambahkan, pihaknya telah melaksanakan rapat untuk menyepakati kenaikan persentase UMK di tiap kabupaten dan kota.
“Kita rapat untuk menyepakati (UMK dan UMP),” kata dia.
Menurut Hasto, penetapan UMP dan UMK kali ini tidak seperti sebelumnya.
Dulu, Hasto mengatakan, penetapan diserahkan seluruhnya kepada kabupaten dan kota, namun untuk sekarang rumus penentuan UMK ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Untuk tahun ini UMK atau UMP upah minimal tidak seperti dulu-dulu. Kalau dulu variabel, survei diserahkan ke kita. Kalau sekarang kita mengikuti angka-angka yang diberikan oleh pusat atau BPS, termasuk KHL untuk survei kebutuhan hariannya sudah
given
dari pusat,” jelas Hasto.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis metode terbaru penghitungan
Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) di Indonesia.
KHL adalah standar kebutuhan 1 bulan agar pekerja/buruh dan keluarganya bisa hidup layak.
Nantinya, KHL akan menjadi acuan utama dalam gaji buruh atau pekerja di 38 provinsi di Indonesia.
Berdasarkan metode terbaru, penghitungan KHL menggunakan standar
International Labour Organization
(ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.
Adapun, komponen kebutuhan rumah tangga yang digunakan meliputi makanan, kesehatan dan Pendidikan, pokok lain-lain, serta perumahan atau tempat tinggal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/23/694a879950b26.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat Regional 23 Desember 2025
Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat
Tim Redaksi
SENTANI, KOMPAS.com
– Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah ekspansi sawit di Papua guna swasembada energi ditanggapi oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
“Kalau lahan milik pemerintah provinsi atau kabupaten yang akan ditanam ya silakan saja, tidak akan ada yang melarang karena itu akan menghasilkan bioetanol untuk BBM,” kata
Yunus Wonda
kepada wartawan di Kota Sentani,
Kabupaten Jayapura
, Papua, Selasa (23/12/2025).
Namun, Yunus menegaskan jika penanaman sawit dilakukan di atas lahan milik
masyarakat adat
, maka dirinya tidak akan pernah menandatangani izin pembukaan lahan perkebunan tersebut tanpa persetujuan pemilik ulayat.
“Prinsip saya kalau masyarakat adat setuju untuk buka lahan sawit, saya akan dukung dan buat persetujuan. Tapi kalau masyarakat adat tidak setuju, maka saya tidak tandatangan,” tegas Yunus.
Bupati Yunus mengungkapkan, saat ini ada 11 perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Jayapura. Namun, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya tiga perusahaan saja yang mengantongi izin pemerintah sehingga pihaknya akan segera melakukan penertiban.
“Data dari BPK yang punya izin hanya 3 saja, tapi satu perusahaan ada di bawah cagar alam sehingga harus keluar dari situ,” ujarnya.
Yunus menilai sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Jayapura belum dikelola maksimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Ia pun mengajak masyarakat berdaulat atas hak kepemilikannya dengan mulai mengelola kekayaan alam secara mandiri.
“Tuhan kasih untuk dikelola dan dinikmati, bukan jaga-jaga terus, kita jaga orang lain datang ambil. Jadi mari kelola sumber daya alam yang kita miliki untuk kehidupan kita di tanah ini,” ajaknya.
Di sisi lain, Direktur
WALHI Papua
Maikel Peuki memperingatkan bahwa rencana perluasan lahan sawit berisiko memicu kerusakan lingkungan dan mengulang bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
“Kehadiran perkebunan sawit akan memutus hubungan masyarakat Papua dengan alam. Kita tahu bahwa alam adalah dapur bagi masyarakat Papua,” ujar Maikel saat ditemui di Abepura.
Menurut pengamatan WALHI, perkebunan sawit di Papua selama ini jarang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pemilik tanah adat. Sebaliknya, kehadiran investasi tersebut sering memicu konflik horizontal antara masyarakat, perusahaan, maupun aparat keamanan.
“Kita dari Walhi berharap Pak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali rencana perluasan sawit di Papua karena tidak pernah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Yang ada hanya kerusakan lingkungan dan bencana alam bagi masyarakat Papua,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/04/68b973c282be8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Pengacara: Investasi Rp 809 M dari Google Masuk Sebelum Nadiem Jadi Menteri Nasional
Pengacara: Investasi Rp 809 M dari Google Masuk Sebelum Nadiem Jadi Menteri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penasihat hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, mengatakan bahwa investasi Google untuk Gojek sudah terjadi jauh sebelum Nadiem dilantik menjadi Mendikbudristek.
Ari menyebutkan, investasi Google ke Gojek merupakan skema bisnis biasa.
“Sebetulnya, investasi Google ini sudah berlangsung jauh sebelum Nadiem jadi menteri dan ini merupakan skema bisnis yang biasa,” ujar Penasihat Hukum Nadiem, Ari Yusuf, usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).
Ari mengatakan, investasi Google ke Gojek ini sama seperti investasi bisnis Google ke perusahaan-perusahaan lain.
Kubu Nadiem mengeklaim, investasi ini tidak ada kaitan dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook yang dilaksanakan di era Nadiem menjabat.
“Kepentingan Google melakukan investasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu mekanisme yang biasa. Dan, sebetulnya kaitan dengan proyek ini sama sekali tidak ada hubungannya,” imbuh Ari.
Ari menyinggung soal status Google sebagai perusahaan multinasional.
Ia menilai, perusahaan dengan skala sebesar Google akan sangat menjaga kredibilitas mereka.
“Kita sama-sama ketahui Google ini perusahaan multinasional. Tentunya, mereka sangat menjaga kredibilitas mereka dan mereka tidak mungkin akan melakukan kongkalikong dalam persoalan-persoalan seperti ini,” kata pengacara.
Lebih lanjut, menurut Ari, investasi Google ke Gojek tidak sebesar investasi ke negara lain.
“Dan, investasinya juga tidak, bukan merupakan investasi yang besar dibandingkan dengan investasi-investasi Google di negara-negara lain,” kata Ari lagi.
Dalam kasus ini, Nadiem disebut memperkaya diri sendiri hingga Rp 809,5 miliar.
Ia dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengarahkan spesifikasi pengadaan yang membuat Google menjadi satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia.
Keuntungan pribadi yang diterima Nadiem disebut berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang melalui PT Gojek Indonesia.
“Adapun sumber uang PT AKAB sebagian besar (merupakan) total investasi Google ke PT AKAB sebesar 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022 perolehan harta jenis surat berharga sebesar Rp 5.590.317.273.184,.” kata jaksa saat membacakan dakwaan untuk Ibrahim Arief dkk.
Dalam dakwaan, jaksa merinci beberapa pemasukan investasi dari Google ke perusahaan Nadiem yang dilakukan saat pengadaan berlangsung.
Misalnya, pada Maret 2020, Nadiem mengarahkan agar Google Workspace for Education melalui Google Workspace dapat digunakan di Kemendikbud RI.
Arahan ini Nadiem sampaikan melalui sebuah grup WhatsApp bernama “Merdeka Platform” yang berisi tim dari Govtech atau Warung Teknologi.
“Kemudian pada bulan Maret 2020, Google Asia Pasifik Pte Ltd juga melakukan investasi berupa penyetoran modal uang ke PT AKAB sebesar 59.997.267 dolar Amerika Serikat,” imbuh jaksa.
Lalu, pada tahun 2021, Google kembali menambahkan investasi ke perusahaan Nadiem sebanyak 276.843.141 dollar Amerika Serikat usai Nadiem meneken peraturan yang menjadikan Google sebagai satu-satunya produk yang digunakan dalam pengadaan TIK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/23/694a809349d45.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/23/694a8b868d3a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/23/6949cf27dd65a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/23/694a7805f129f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)