Author: Kompas.com

10 Brigjen Aulia Gantikan Mayjen Freddy di Posisi Jubir TNI Nasional

Brigjen Aulia Gantikan Mayjen Freddy di Posisi Jubir TNI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.
Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com dari Puspen TNI, posisi Kapuspen TNI diisi oleh Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.
“Hehe, siap. Silaturahmi tetap terjaga,” kata Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah kepada
Kompas.com
, Selasa (23/12/2025).
Belum diketahui posisi selanjutnya untuk Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah setelah rotasi ini.
Di jajaran TNI Angkatan Darat, selain itu, Brigjen TNI Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat kini dipercaya menjadi Komandan Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat.
Ia menggantikan Mayjen TNI Zainuddin yang selanjutnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad kini diemban oleh Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun, menggantikan Mayjen TNI Susilo yang dipercaya menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Manajemen Sistem Pertahanan Negara.
Di lingkungan TNI Angkatan Laut, Laksma TNI Sumarji Bimoaji ditunjuk sebagai Komandan Komando Daerah Angkatan Laut XIII, menggantikan Laksda TNI Phundi Rusbandi yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat III Bidang Pembangunan Kekuatan Matra Laut.
Sementara itu, di TNI Angkatan Udara, Marsda TNI Mochammad Untung Suropati yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Udara kini menjadi Panglima Komando Operasi Udara II.
Ia menggantikan Marsda TNI Deni Hasoloan Simajuntak yang dipercaya menjabat sebagai Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara.
Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian penting dari sistem pembinaan personel TNI.
“Rotasi jabatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan,” kata Freddy dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Dia menyampaikan bahwa melalui regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini dipimpin oleh sosok yang tangguh, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
Freddy juga menegaskan bahwa rotasi dan mutasi tersebut merupakan komitmen TNI dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan kesinambungan organisasi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya adaptif TNI dalam menghadapi dinamika serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks di matra darat, laut, dan udara.
Adapun
Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 perwira tinggi (Pati) TNI.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Dari total 187 perwira tinggi yang dimutasi, 109 berasal dari TNI Angkatan Darat, 36 dari TNI Angkatan Laut, dan 42 dari TNI Angkatan Udara.
Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tiap matra untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, serta menjaga kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 21:19
Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja
Mendagri
ke Kabupaten
Aceh Tamiang
dan Aceh Timur pada Senin (22/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat
pascabencana
banjir dan tanah longsor.
Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan
dampak bencana
cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatera.
Oleh karena itu, wilayah tersebut membutuhkan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih (terlihat) banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Lebih lanjut, ia melaporkan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain tambahan pangan, penguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, Tito juga menyinggung dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan peralatan berat.
Setelah mendengar paparan Tito,
Menko PMK
Pratikno segera melakukan panggilan video dengan para menteri dan pihak terkait.
Panggilan tersebut diawali dengan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman serta Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani.
Hasil komunikasi itu menyepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Agar bantuan dapat segera direalisasikan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi diminta mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Mentan/Kepala Bapanas, dengan tembusan kepada Mendagri dan Dirut Perum Bulog.
Selain perihal pangan, Menko PMK Pratikno juga berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan dukungan aliran listrik dan ketersediaan BBM.
Saat ini, aliran listrik dan pasokan BBM di Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah tersedia, namun masih belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Selanjutnya, Pratikno berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan dukungan dan stimulus bagi pelaku UMKM agar dapat kembali bangkit dan menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta tambahan personel, serta menghubungi Menteri Pekerjaan Umum (PU) guna memperoleh dukungan alat berat demi mempercepat pembersihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:40
Kasus Ijazah Palsu Jerat Wagub Babel Hellyana, Berawal dari Laporan Mahasiswa Regional 23 Desember 2025

Kasus Ijazah Palsu Jerat Wagub Babel Hellyana, Berawal dari Laporan Mahasiswa
Editor
KOMPAS.com
– Wakil Gubernur (Wagub) Bangka Belitung, Hellyana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan penetapan status tersangka tersebut.
Hellyana
ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tesangka Nomor: S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.
Hellyana dijerat dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta autentik dan/atau penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar sebagaimana dimaksud dengan Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan/atau Pasal 69 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswa bernama Ahmad Sidik.
Adapun Ahmad Sidik merupakan mahasiswa dari Universitas
Bangka Belitung
, perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Universitas tersebut didirikan tahun 2006 dan menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2010.
Ahmad Sidik mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana hukum Hellyana yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2013.
Namun, dia tidak menyelesaikan kuliah tersebut.
Pada Senin (21/7/2025), Ahmad Sidik didampingi kuasa hukumnya, Herdika Sukma Negara melapor ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Wagub Babel.
“Jadi, kita datang ke SPKT Mabes Polri untuk membuat laporan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Wagub Babel H,” ujar Herdika usai membuat laporan, dikutip Selasa (22/7/2025).
Menurut Herdika, pelaporan ini dilakukan karena proses sebelumnya di Polda Bangka Belitung masih berbentuk pengaduan masyarakat.
Dalam laporan bernomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, pelapor menyertakan sejumlah bukti awal, di antaranya tangkapan layar dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek RI yang menunjukkan Hellyana tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada 2013.
Fotokopi ijazah sarjana hukum yang diterbitkan oleh Universitas Azzahra pada 2012. Ada pula surat edaran pengaturan jam kerja Pemprov Babel yang ditandatangani Hellyana dengan gelar “SH”.
Sidik menyampaikan bahwa kecurigaan muncul setelah membaca pemberitaan pada 16 Mei 2025, yakni saat Hellyana disebut mengeklaim telah lulus SI dari Universitas Azzahra Jakarta pada 2012.
“Hasil pengecekan kami menunjukkan bahwa Hellyana baru tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada tahun 2013 dan berstatus tidak aktif sejak 2014. Anehnya, ijazah Sarjana Hukumnya diterbitkan tahun 2012, satu tahun sebelum ia tercatat sebagai mahasiswa aktif,” ucap Sidik.
Universitas Azzahra di Jakarta belakangan disebut bermasalah dan telah ditutup oleh pemerintah karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan universitas.
Keputusan penutupan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 370/E/O/2024, tertanggal 27 Mei 2024.
Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.
Herdika mengatakan, dugaan penggunaan ijazah palsu itu mengacu pada hasil penelusuran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
Dalam data tersebut, Hellyana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013 dan berstatus mengundurkan diri pada 2014.
“Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah satu tahun saja,” ucap Herdika.
Sementara itu, pihak Hellyana mengeklaim belum menerima surat penetapan tersangka dari penyidik Bareskrim Polri atas kasus dugaan ijazah palsu.
Hal ini dikatakan kuasa hukum Hellyana, Zainul Arifin yang menanggapi soal status hukum kliennya tersebut.
Menurut Zainul, informasi soal penetapan tersangka itu masih bersifat prematur.
“Sampai hari ini tidak pernah ada surat penetapan tersangka yang kami terima secara resmi dari penyidik. Karena itu, kami meminta publik dan media untuk tidak berspekulasi serta menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum,” kata Zainul saat dihubungi, Selasa (23/12/2025).
Meski status tersangka itu benar, kata Zainul, Hellyana merupakan pihak yang dirugikan (korban), atau bukan pelaku tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan, khususnya terkait isu dugaan pemalsuan ijazah.
“Jika pun ada dugaan pemalsuan ijazah, maka secara hukum klien kami justru adalah pihak yang paling dirugikan. Tidak mungkin peristiwa seperti itu berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain yang memiliki peran dan kepentingan,” ucapnya.
Di sisi lain, Zainul mengatakan pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan keaslian ijazah kliennya kepada penyidik.
Termasuk bukti autentik yang menunjukkan bahwa Wakil Gubernur pernah secara sah menempuh pendidikan dan mengikuti perkuliahan di kampus Azzahra.
“Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen, termasuk bukti keaslian ijazah dan bukti bahwa klien kami benar pernah kuliah di Azzahra. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan objektif dalam proses hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Zainul mengatakan, kliennya tetap akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan.
Hellyana merupakan seorang politikus kelahiran Tanjung Pandan, Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, lahir 26 Juli 1977.
Hellyana disebutkan merupakan lulusan Universitas Azzahra jurusan Sarjana Hukum pada tahun 2012.
Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung selama dua periode berturut-turut dari 2009 hingga 2019.
Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya di tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019-2024.
Di sana, dia menjabat sebagai Ketua Komisi I dan Wakil Pimpinan III DPRD Babel.
Hellyana juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung.
Pada Pilkada Belitung 2018, ia maju sebagai calon Bupati Belitung bersama Junaidi Rachman, tetapi tidak berhasil menang.
Pada Pilkada 2024, Hellyana terpilih sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendampingi Hidayat Arsani yang menjadi Gubernur.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Sosok Mahasiswa Pelapor Ijazah Palsu, Ungkap Kejanggalan hingga Wagub Babel Jadi Tersangka.”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:16
Genjot Swasembada Pangan, 100 Kampung Nelayan Disiapkan di Jateng Regional 23 Desember 2025

Genjot Swasembada Pangan, 100 Kampung Nelayan Disiapkan di Jateng
Tim Redaksi
PURWOREJO, KOMPAS.com
– Pemerintah pusat memperluas fokus pembangunan pangan nasional dengan menyasar sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu program strategis yang disiapkan adalah pembangunan 100 kampung nelayan di Provinsi Jawa Tengah.
Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia,
Zulkifli Hasan
, mengungkapkan rencana tersebut saat kunjungan kerja di Kabupaten
Purworejo
, Jawa Tengah, Selasa (23/12/2025).
Dalam kunjungan itu, ia bersama jajaran menteri terkait meninjau langsung dua lokasi kampung nelayan yang telah disiapkan pemerintah.
“Nanti di Jawa Tengah akan dibangun 100 kampung nelayan. Hari ini saya sudah datangi dua lokasi kampung nelayan,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, konsep kampung nelayan yang dibangun tidak hanya sebatas permukiman, tetapi dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas perikanan secara terpadu.
Fasilitas tersebut meliputi
cold storage
, pabrik es, armada kapal nelayan, tempat penampungan hasil tangkapan, hingga lokasi penjualan ikan.
“Kampung nelayan ini lengkap. Ada
cold storage
, pabrik es, kapalnya sekitar 10 unit, tempat nampung ikan, sampai tempat jual ikan. Semuanya kita siapkan,” jelasnya.
“Belum lagi nanti tambak-tambak di beberapa kabupaten untuk menunjang
swasembada pangan
,” kata Zulkifli.
Selain
pembangunan kampung nelayan
, pemerintah juga akan mengembangkan tambak-tambak perikanan di berbagai kabupaten.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya dan memastikan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.
Zulkifli menegaskan, penguatan sektor perikanan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.
“Ini untuk menunjang pangan dan protein, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan
Program Makan Bergizi Gratis
bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah secara rutin melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.
Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga infrastruktur pendukung seperti irigasi, semuanya diawasi secara ketat.
Pemerintah berharap, pembangunan kampung nelayan terpadu ini tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:14
Jangan Nekat ke Puncak Bogor di Tanggal Ini Kalau Enggak Mau Terjebak Macet Berjam-jam Bandung 23 Desember 2025

Jangan Nekat ke Puncak Bogor di Tanggal Ini Kalau Enggak Mau Terjebak Macet Berjam-jam
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Kepolisian memprediksi lonjakan arus kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, akan terjadi pada beberapa tanggal krusial selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
“Untuk lonjakan diprediksi, tanggal 24 akan terjadi lonjakan arus mudik (wisata),” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama saat ditemui di Pospol Hoegeng,
Simpang Gadog
, Puncak, Selasa (23/12/2025).
Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat signifikan sejak hari keempat Operasi Lilin. Pada Selasa (23/12/2025) hari ini saja, tercatat sekitar 50.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak melalui Gerbang Tol (GT) Ciawi.
Kepolisian mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjebak kepadatan yang diprediksi akan berlangsung berulang. Setelah lonjakan pada Rabu (24/12/2025) besok, arus wisata diperkirakan kembali membeludak pasca-Natal, tepatnya pada 27 dan 28 Desember.
Kepadatan lalu lintas juga diprediksi akan mencapai puncaknya menjelang malam pergantian tahun, yakni pada 30 dan 31 Desember 2025. Sementara untuk arus balik dari Puncak menuju Jakarta, polisi memperkirakan hal itu akan terjadi pada 3 atau 4 Januari 2026.
Untuk mengantisipasi kemacetan parah, Polres Bogor telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, termasuk penerapan sistem satu arah atau
one way
.
Rizky mengimbau wisatawan agar mengatur waktu perjalanan dengan cermat dan terus memantau informasi lalu lintas terkini. Kepatuhan terhadap arahan petugas di lapangan sangat diperlukan untuk meminimalkan penumpukan kendaraan selama periode libur panjang.
Untuk lonjakan diprediksi, tanggal 24 akan terjadi lonjakan arus mudik (wisata). Kemudian akan terjadi lonjakan juga setelah tanggal 25 Natal, yakni pada 27 dan 28 Desember.
Kemudian akan terjadi lagi lonjakan sebelum tahun baru, diprediksi tanggal 30 dan 31 Desember. Arus kembali (balik) diperkirakan itu terjadi pada tanggal 3 atau 4 Januari.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:12
Puluhan Truk Sampah Demo Penutupan TPA Suwung, Koster: Kan Sudah Diperpanjang, Ngapain Demo? Denpasar 23 Desember 2025

Puluhan Truk Sampah Demo Penutupan TPA Suwung, Koster: Kan Sudah Diperpanjang, Ngapain Demo?
Editor
DENPASAR, KOMPAS.com
– Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi aksi demo yang dilakukan Forum Swakelola Sampah Bali ketika ditemui usai Penyerahan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Tahun 2025 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Selasa (23//12/2025).
Koster pun mempertanyakan mengapa melakukan demo sedangkan penutupan
TPA Suwung
diperpanjang hingga 28 Februari 2025.
“Kan sudah diperpanjang sampai 28 Februari, ngapain demo lagi?,” tanya Koster.
Disinggung Forum Swakelola Sampah Bali meminta agar TPA Suwung tetap dibuka secara permanen sebelum Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dibangun, Koster mengatakan tak dapat menuruti hal tersebut.
“Tidak bisa, dia (FSSB) atur negara, negara punya kebijakan ikuti aturan negara,” imbuhnya.
Massa FSSB juga sempat membandingkan TPST Bantar Gerbang, Bekasi yang sampahnya juga sudah menggunung namun masih dapat beroperasi seperti biasa.
“Bantar Gerbang beda dengan Bali kapasitasnya beda, kita di Bali wilayahnya kecil kalau bisa dikelola lebih bagus di desa masing-masing. Kita sudah sepakat dengan Bupati se-Bali,” tutupnya.
Sebelumnya, puluhan truk sampah terparkir beserta sampah dan aromanya, menjadi pemandangan demo pada Selasa.
Ketua Forum Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta mengatakan, aksi ini sekaligus mempertanyakan secara pasti apakah benar
penutupan TPA Suwung
ditunda.
Sebab menurutnya belum ada informasi resmi dari Gubernur Bali.
“Bahwa ada informasi beredar itu ya apa memang betul-betul asli ataukah tidak, kita tetap saja percaya asli, anggap saja asli. Ya, artinya TPA ini ditunda untuk sementara waktu sampai tanggal 28 Februari 2026. Jadi kalau kita hitung cuma 2 bulan ya dan bulan Maret itu sudah tidak bisa atau mungkin ditutup permanen,” kata Suarta.
Lebih lanjut, ia mengatakan, yang menjadi tuntutan utamanya hari ini bukan masalah ditundanya penutupan TPA Suwung.
Melainkan agar TPA Suwung agar tetap dibuka secara permanen.
Sebelum ada solusi, Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang konon memakan waktu 2 tahun, mereka meminta agar TPA Suwung tetap beroperasi secara normal.
“Nanti juga akan kita sampaikan ketika nanti kita orasi ataukah bisa ketemu dengan Pak Gub sendiri itu akan kita sampaikan lagi. Seperti akses jalan dan lain sebagainya. Banyak sekali tuntutan kita,” bebernya.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul
Demo Forum Swakelola Sampah, Koster: Kan Sudah Diperpanjang Ngapain Demo Lagi?
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:10
Rincian Jumlah Korban Kecelakaan Bus TNI Vs Truk di Medan, Polisi: 10 Terluka, Sisanya Pulang Medan 23 Desember 2025

Rincian Jumlah Korban Kecelakaan Bus TNI Vs Truk di Medan, Polisi: 10 Terluka, Sisanya Pulang
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Polres Pelabuhan Belawan meralat terkait jumlah korban luka-luka akibat kecelakaan antara bus TNI AL dengan truk di Jalan Tol Belmera Km 8.800, Kota Medan.
“Setelah dicek lebih lanjut, data korban terluka ada 10 orang,” kata Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKP Andi K Barus kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Selasa (23/12/2025).
Sebelumnya, AKP Andi menyebutkan jumlah korban terluka dalam
kecelakaan
tersebut 12 orang. Mereka berada dalam perawatan di rumah sakit.
Ia menuturkan, jumlah orang yang ada dalam bus
TNI AL
berjumlah 24 orang.
Rinciannya, tiga orang dirujuk ke RS Setia Budi dan tujuh orang dirawat di RS Mitra Medica, Jalan Yos Sudarso.
“Sedangkan 14 orang lainnya sudah kembali ke Kodaeral I. Untuk korban yang meninggal dunia tidak ada,” ucap Andi.
Sebelumnya diberitakan, kecelakaan itu terjadi pada Selasa (23/12/2025) sekitar pukul 11.45 WIB.
Kala itu, bus TNI AL 7219 sedang bergerak dari arah Belawan melewati jalur tol yang mengarah ke Tanjung Morawa.
Setibanya di lokasi, tabrakan terjadi. Kecelakaan itu membuat warga setempat heboh hingga mendatangi lokasi.
Tak lama, polisi tiba untuk mengecek situasi. Didapati, sopir truk telah kabur. Kini, polisi masih selidiki penyebab kecelakaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:07
Dedi Mulyadi Soroti Pungli, Berapa Sebenarnya Tarif Parkir di Bandung? Bandung 23 Desember 2025

Dedi Mulyadi Soroti Pungli, Berapa Sebenarnya Tarif Parkir di Bandung?
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Dugaan pungutan liar (pungli) parkir mencuat di kawasan wisata Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, saat libur Natal dan Tahun Baru. Praktik tersebut dinilai mencederai kenyamanan wisatawan sekaligus melanggar ketentuan tarif resmi parkir.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, seorang wisatawan mengaku diminta membayar uang parkir Rp 15.000. Petugas parkir bahkan disebut menolak uang Rp 5.000 yang diberikan pengendara mobil tersebut.
Merasa keberatan, wisatawan itu meminta Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, untuk menegur petugas parkir yang diduga menaikkan tarif secara sepihak selama masa liburan.
Apalagi Jalan Braga dikenal sebagai salah satu ikon legendaris Kota Bandung. Kawasan ini mempertahankan nuansa kolonial dan art deco yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun, praktik
pungli
parkir dinilai berpotensi merusak citra kawasan wisata tersebut, terutama saat kunjungan wisata tengah meningkat.
Menanggapi video tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga yang berani melaporkan dugaan pungli di kawasan Braga.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang berani mengadukan pungutan liar parkir sampai Rp15 ribu, kadang ada yang Rp20 ribu, bahkan bus Rp50 ribu,” ungkapnya, dikutip dari TribunJabar.id.
Menurut Dedi, praktik pungli tidak boleh ditoleransi karena dapat menghambat perkembangan sektor pariwisata daerah.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku langsung menghubungi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk menindaklanjuti persoalan pungli parkir di kawasan wisata.
“Saya mengucapkan terima kasih atas laporannya. Saya sudah menyampaikan ke Wali Kota Bandung dan seluruh jajaran agar membersihkan Kota Bandung dari berbagai kegiatan pungutan liar karena Bandung merupakan salah satu tujuan wisata,” beber dia.
Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah dan masyarakat.
“Pendapatan daerah dan masyarakatnya juga sangat besar dari kunjungan orang berwisata ke Kota Bandung,” katanya.
Dedi berharap persoalan pungli yang kerap muncul setiap musim liburan tidak kembali terulang.
“Terima kasih, semoga seluruh jajaran bisa segera menyelesaikan masalah ini dan tidak terus berulang,” pungkasnya.
Berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Bandung, tarif parkir resmi di kawasan pusat kota telah ditetapkan, yakni Rp 7.000 untuk bus, Rp 5.000 untuk mobil, serta Rp 3.000 untuk sepeda motor.
Tarif tersebut berlaku termasuk di kawasan wisata seperti Jalan Braga dan tidak berubah meski pada musim liburan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, juga telah mengingatkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian serius terhadap praktik pungli selama libur Natal dan Tahun Baru.
Menurut dia, pungli berpotensi membuat wisatawan enggan kembali berkunjung sehingga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisata.
“Isu pungli ini juga sudah kami garis bawahi dalam surat edaran menteri,” tegasnya.
Pihak Kementerian Pariwisata, kata dia, telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pungli di destinasi wisata.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polri, dan salah satu poin yang kami tekankan adalah penanganan pungutan liar di daya tarik wisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Leading sektor di daerah adalah pemerintah daerah, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pemda dan Polri untuk memperketat pengawasan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dedi Mulyadi Tegur Pungli Parkir di Braga Bandung, Wamenpar Minta Polisi Perketat Pengawasan
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:02
Dedi Mulyadi Soroti Pungli, Berapa Sebenarnya Tarif Parkir di Bandung? Bandung 23 Desember 2025

Dedi Mulyadi Soroti Pungli, Berapa Sebenarnya Tarif Parkir di Bandung?
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Dugaan pungutan liar (pungli) parkir mencuat di kawasan wisata Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, saat libur Natal dan Tahun Baru. Praktik tersebut dinilai mencederai kenyamanan wisatawan sekaligus melanggar ketentuan tarif resmi parkir.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, seorang wisatawan mengaku diminta membayar uang parkir Rp 15.000. Petugas parkir bahkan disebut menolak uang Rp 5.000 yang diberikan pengendara mobil tersebut.
Merasa keberatan, wisatawan itu meminta Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, untuk menegur petugas parkir yang diduga menaikkan tarif secara sepihak selama masa liburan.
Apalagi Jalan Braga dikenal sebagai salah satu ikon legendaris Kota Bandung. Kawasan ini mempertahankan nuansa kolonial dan art deco yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun, praktik
pungli
parkir dinilai berpotensi merusak citra kawasan wisata tersebut, terutama saat kunjungan wisata tengah meningkat.
Menanggapi video tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga yang berani melaporkan dugaan pungli di kawasan Braga.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang berani mengadukan pungutan liar parkir sampai Rp15 ribu, kadang ada yang Rp20 ribu, bahkan bus Rp50 ribu,” ungkapnya, dikutip dari TribunJabar.id.
Menurut Dedi, praktik pungli tidak boleh ditoleransi karena dapat menghambat perkembangan sektor pariwisata daerah.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku langsung menghubungi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk menindaklanjuti persoalan pungli parkir di kawasan wisata.
“Saya mengucapkan terima kasih atas laporannya. Saya sudah menyampaikan ke Wali Kota Bandung dan seluruh jajaran agar membersihkan Kota Bandung dari berbagai kegiatan pungutan liar karena Bandung merupakan salah satu tujuan wisata,” beber dia.
Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah dan masyarakat.
“Pendapatan daerah dan masyarakatnya juga sangat besar dari kunjungan orang berwisata ke Kota Bandung,” katanya.
Dedi berharap persoalan pungli yang kerap muncul setiap musim liburan tidak kembali terulang.
“Terima kasih, semoga seluruh jajaran bisa segera menyelesaikan masalah ini dan tidak terus berulang,” pungkasnya.
Berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Bandung, tarif parkir resmi di kawasan pusat kota telah ditetapkan, yakni Rp 7.000 untuk bus, Rp 5.000 untuk mobil, serta Rp 3.000 untuk sepeda motor.
Tarif tersebut berlaku termasuk di kawasan wisata seperti Jalan Braga dan tidak berubah meski pada musim liburan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, juga telah mengingatkan pemerintah daerah untuk memberi perhatian serius terhadap praktik pungli selama libur Natal dan Tahun Baru.
Menurut dia, pungli berpotensi membuat wisatawan enggan kembali berkunjung sehingga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisata.
“Isu pungli ini juga sudah kami garis bawahi dalam surat edaran menteri,” tegasnya.
Pihak Kementerian Pariwisata, kata dia, telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pungli di destinasi wisata.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polri, dan salah satu poin yang kami tekankan adalah penanganan pungutan liar di daya tarik wisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Leading sektor di daerah adalah pemerintah daerah, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pemda dan Polri untuk memperketat pengawasan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dedi Mulyadi Tegur Pungli Parkir di Braga Bandung, Wamenpar Minta Polisi Perketat Pengawasan
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:02
5 Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Terbanyak Nasional

Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Terbanyak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 perwira tinggi (Pati) TNI.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Dari total 187 perwira tinggi yang dimutasi, 109 berasal dari TNI Angkatan Darat, 36 dari TNI Angkatan Laut, dan 42 dari TNI Angkatan Udara.
Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tiap matra untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan efektivitas kepemimpinan, serta menjaga kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan.
Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Selain itu, Brigjen TNI Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat kini dipercaya menjadi Komandan Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat.
Ia menggantikan Mayjen TNI Zainuddin yang selanjutnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad kini diemban oleh Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun, menggantikan Mayjen TNI Susilo yang dipercaya menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Manajemen Sistem Pertahanan Negara.
Laksma TNI Sumarji Bimoaji ditunjuk sebagai Komandan Komando Daerah Angkatan Laut XIII, menggantikan Laksda TNI Phundi Rusbandi yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat III Bidang Pembangunan Kekuatan Matra Laut.
Marsda TNI Mochammad Untung Suropati yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Udara kini menjadi Panglima Komando Operasi Udara II.
Ia menggantikan Marsda TNI Deni Hasoloan Simajuntak yang dipercaya menjabat sebagai Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara.
Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian penting dari sistem pembinaan personel TNI.
“Rotasi jabatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan,” kata Freddy dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Dia menyampaikan bahwa melalui regenerasi kepemimpinan, TNI memastikan setiap lini dipimpin oleh sosok yang tangguh, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
Freddy juga menegaskan bahwa rotasi dan mutasi tersebut merupakan komitmen TNI dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan kesinambungan organisasi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya adaptif TNI dalam menghadapi dinamika serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks di matra darat, laut, dan udara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 19:56