Author: Kompas.com

6 Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan Nasional

Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengungkapkan kegeramannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025).
Titiek meminta
Kementerian Kehutanan
menghentikan seluruh praktik
penebangan pohon
, yang selama ini dinilai merugikan masyarakat dan memperparah dampak bencana.
“Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon,
illegal logging
, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” kata Titiek, di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).
Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua bentuk penebangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” ucap dia.
“Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” sambung dia.
Dalam rapat, Titiek sempat meminta tim sekretariat komisi memutar video truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya, hanya berselang dua hari setelah banjir bandang terjadi.
Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa pemandangan itu sangat membuat sakit hati warga.
“Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu,” kata Titiek.
Dia menyebut, tindakan perusahaan sebagai bentuk mengejek rakyat yang sedang tertimpa musibah.
“Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Titiek juga mempertanyakan mengapa pohon yang memberi banyak manfaat harus dipotong secara serampangan.
“Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,” ujarnya dengan nada kesal.
Dalam kesempatan itu, Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tidak sembarangan menerbitkan izin pembukaan lahan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, yang berpotensi merusak lingkungan.
“Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tegas dia.
Titiek juga meminta Kemenhut untuk tidak takut menolak pemberian izin pembukaan lahan atau bahkan menindak pelanggaran yang jelas menimbulkan kerusakan.
Dia menjamin bahwa Komisi IV DPR RI akan mendukung langkah hukum terhadap pihak yang berada di balik pelanggaran.
“Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada (jenderal TNI maupun Polri) bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” pungkas Titiek.
Sementara itu, Menteri Kehutanan
Raja Juli Antoni
mengakui
bencana di Sumatera
menjadi pukulan sekaligus dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan.
“Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar dia, dalam rapat.
Dia menegaskan pihaknya sudah mengevaluasi pengelolaan hutan secara menyeluruh agar kejadian serupa bisa dimitigasi di masa mendatang.
“Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan,
forest governance
, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” ucap dia.
Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kemenhut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menggalang bantuan bagi para korban.
“Kami terus menggalang bantuan, terutama dari UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” kata dia.
Dalam paparannya, Raja Juli mengungkapkan bahwa
banjir bandang dan tanah longsor
di tiga provinsi di Sumatera itu disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kerusakan lingkungan, khususnya di daerah tangkapan air.
“Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi IV DPR RI adanya siklon tropis senyar dan curah hujan tinggi,” ujar Raja Juli, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).
“Namun, juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” sambung dia.
Meski begitu, Raja Juli berpegang bahwa
deforestasi
menurun secara nasional maupun di tiga provinsi terdampak bencana pada 2025.
“Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen,” ujar dia.
Penurunan itu juga teridentifikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing 10,04 persen, 13,98 persen, dan 14 persen.
Namun, dia mengakui masih ada kerusakan pada daerah tangkapan air (DTA) yang berperan dalam memperparah bencana.
Dalam kesempatan itu, Raja Juli juga memastikan bahwa dirinya tidak menerbitkan izin baru untuk pemanfaatan hutan alam selama satu tahun menjabat.
“Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” ujar dia.
Dia bahkan mengungkap rencana mencabut izin 20 perusahaan pengelola hutan yang bekerja buruk.
“Kami Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” kata dia.
Nama perusahaan belum dibuka dan akan diumumkan usai ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli menambahkan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik yang muncul pasca-bencana di Sumatera.
“Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar dia.
Dia mengaku bahwa kritik bahkan kemarahan publik akan menjadi energi perubahan agar menjadi lebih baik.
“Bahkan, kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 10:02
Perjuangan Siswa Muara Gembong ke Sekolah, Menembus Banjir dan Sungai Megapolitan 5 Desember 2025

Perjuangan Siswa Muara Gembong ke Sekolah, Menembus Banjir dan Sungai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Setiap kali matahari terbit, siswa di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah bersiap di dermaga depan rumahnya masing-masing untuk menanti jemputan perahu sekolah.
Baik sekolah negeri maupun swasta memiliki perahu jemputan tersendiri untuk para siswa dan siswinya.
Perahu menjadi andalan siswa di
Muara Gembong
untuk pergi ke sekolah demi mengejar cita-citanya sejak puluhan tahun lalu.
Hal itu disebabkan karena
Desa Pantai Bahagia
diapit oleh laut dan aliran Sungai Citarum sehingga sering terendam banjir.
Tak adanya tanggul membuat air laut di belakang rumah warga lebih sering meluap dan menggenangi pemukiman.
Bahkan, Kampung Beting di Desa Pantai Bahagia dinyatakan sudah tenggelam sejak tahun 2008.
Kondisi Sungai Citarum tanpa tanggul di depan rumah warga juga sering mengakibatkan banjir di wilayah ini.
Namun, banjir dari sungai tidak terlalu sering seperti laut. Air Citarum akan meluap jika hujan lebat dan adanya air kiriman dari daerah lain.
Sering terendamnya banjir membuat beberapa titik jalan di Muara Gembong terputus.
“Sebab, ada beberapa daerah di Muara Gembong yang sudah tidak lagi memiliki jalur darat alias tertutup imbas sering terendam rob,” tutur salah satu guru di MTs Nurul Ihsan, Desa Pantai Bahagia, Dadang Irawan saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa (2/11/2025).
Selain terputus, jalan yang masih tersisa di lokasi tak layak untuk dilalui baik dengan sepeda motor maupun berjalan kaki.
Sebab, jalan yang masih tersisa dipenuhi tanah merah, bebatuan tajam, berpasir, hingga berlumpur.
Kondisi jalan semakin parah dan berbahaya dilalui ketika turun hujan di Desa Pantai Bahagia.
Hal itu lah yang membuat siswa dan siswi di Desa Pantai Bahagia mengandalkan perahu untuk berangkat dan pulang sekolah.
Perahu-
perahu sekolah
di Desa Pantai Bahagia akan melintas di sepanjang Sungai Citarum setiap harinya.
Dadang bilang, sebelum mengandalkan perahu dari sekolah, siswa di Muara Gembong ada yang diantar menggunakan perahu pribadi oleh orangtuanya karena akses rumahnya benar-benar tak ada lagi jalur darat.
Tapi, sebagian besar mereka yang rumahnya masih terdapat jalur darat maka terpaksa harus berjalan kaki sekitar empat kilometer (Km) dengan menyusuri jalan licin dan bebatuan.
Para siswa rata-rata harus berjalan kaki sekitar 30 menit hingga 45 menit untuk pergi ke sekolah sebelum mengandalkan perahu.
Hal itu lah yang membuat Dadang merasa iba dan sering menggunakan perahu pribadinya untuk mengantar pulang anak-anak sekolah agar tidak terlalu lelah.
“Saya punya perahu sendiri jadi saya mengantarkan pas pulangnya saja, kalau pagi bisa jalan,” tutur Dadang.
Namun, karena kapasitas mesin perahunya hanya sekitar 25 PK maka Dadang hanya bisa mengangkut sekitar 20 siswa dalam sekali perjalanan.
Hal itu, ia lakukan rutin kurang lebih selama tiga tahun demi membantu anak-anak agar mau sekolah dan mengejar mimpinya.
Dadang juga tak pernah memungut biaya ke siswa yang menebeng perahunya.
Mulai dari BBM hingga perawatan perahu ia tanggung sendiri, meski gajinya sebagai seorang guru MTs tak seberapa.
Namun, kondisi itu berubah sejak tahun 2018, ketika salah satu perusahaan logistik dan pelayaran yakni PT Samudera Indonesia Tbk datang ke MTs Nurul Ihsan untuk memberikan bantuan perahu sekolah untuk siswa dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejak itu, MTs Nurul Ihsan memiliki perahu jemputan sekolah pribadi untuk siswanya berjenis speed boat yang bernama Kapal Sinar Waisai.
Kapal senilai Rp 1 Miliar itu bisa mengangkut penumpang anak-anak maksimal 40 orang, sedangkan dewasa hanya 30 orang.
Tak hanya memberikan speed boat, segala perawatan dan gaji petugas kapal yang mengantar anak-anak pergi dan pulang sekolah juga terus ditanggung perusahaan swasta tersebut sampai saat ini.
Setiap harinya, kapal ini akan menjemput dan mengantar pulang siswa dan siswi yang bersekolah di MTs Nurul Ihsan.
Namun, karena siswa yang naik perahu mencapai 60 orang maka perjalanannya selalu dibagi menjadi dua setiap harinya.
“Jadi, mereka mengangkut dua kali. Pertama mereka mengangkut paling ujung dulu di pinggir laut kawasan Muara Bendera diantarkan ke sekolah, nanti trip kedua mereka angkut dari wilayah pertengahan langsung ke sekolah,” jelas Dadang.
Begitu pulang, Kapal Sinar Waisai akan melakukan dua kali perjalanan.
Pertama, anak-anak yang akan diantar yang rumahnya berada di pertengahan dan hanya ditempuh dalam waktu 15 menit.
Sedangkan perjalanan kedua, dilakukan untuk mengantar anak-anak yang rumahnya di ujung Sungai Citarum atau berbatasan dengan laut yang harus membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit dalam satu kali perjalanan.
Anak-anak yang naik speed boat juga diwajibkan untuk menggunakan pelampung ketika pergi dan pulang sekolah demi menjaga keamanannya.
Beruntungnya lagi, anak-anak MTs Nurul Ihsan tak perlu membayar biaya perahu yang mengantar mereka.
“Ini semuanya gratis. Kita ada CSR dari Samudera yang memang mengalokasikan dana untuk sarana transportasi untuk mengangkut anak-anak yang dari Muara Bendera,” tutur Dadang.
Kampung Beting yang disebut sebagai wilayah tenggelam di Desa Pantai Bahagia justru belum bisa terakses perahu jemputan sekolah.
Sebab, lebar Sungai Citarum ketika masuk di desa ini mengecil hanya sekitar 15 meter sehingga perahu tradisional atau speed boat tak bisa masuk untuk menjemput siswa.
“Mungkin kalau ke Beting itu sungainya luas bisa dijemput juga, cuma karena kecil jadi buat ke Beting itu enggak masuk kapalnya,” ucap Dadang.
Alhasil, siswa dari Kampung Beting terpaksa harus berjalan kaki berkilo-kilo meter ketika hendak pergi dan pulang sekolah.
“Sekitar 30 menit jalan kaki. Kalau banjir menerobos banjirnya. Kapal enggak bisa masuk karena kali sempit,” tutur salah satu siswi MTs Nurul Ihsan, Syifa (14).
Syifa mengaku sedih dan lelah karena harus berjalan kaki setiap harinya ketika pergi dan pulang sekolah, sementara rekan-rekannya menggunakan perahu.
Tak hanya Syifa, siswi lain Zaskia (15) juga harus berjalan kaki setiap harinya ke sekolah karena tinggal di Kampung Beting.
Perjalanan ke sekolah akan semakin lama ditempuh ketika hujan tiba.
Sebab, jalanan di Desa Pantai Bahagia rusak parah dan bebatuan tajam.
“Kalau hujan, ada jalan kaki mah sekitar 40 menit,” tutur Zaskia.
Oleh karena itu, ia berharap agar jalan di kampungnya bisa segera diperbaiki pemerintah supaya tak lagi rusak.
“Pengin jalannya bisa dibagusin lagi biar sekolahnya enak enggak becek-becekan,” kata dia.
Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai pemerintah telah gagal menangani pendidikan di Muara Gembong.
“Masalah di Muara Gembong bukan muncul tiba-tiba. Ini akumulasi kegagalan negara selama puluhan tahun,” tutur Ina.
Kondisi pendidikan yang begitu memprihatinkan itu disebabkan karena kurangnya transparansi, audit keuangan daerah yang lemah, dan ego sektoral yang membuat kementerian dan dinas bekerja sendiri-sendiri.
“Data sekolah ada di Kemendikdasmen, data penduduk dan siswa miskin di Dukcapil, infrastruktur di PUPR. Tanpa koordinasi, anak-anak tetap harus naik perahu kecil berbayar tanpa pelampung,” sambung Ina.
Ironisnya, sekolah swasta di Desa Pantai Bahagia seperti MTs Nurul Ihsan lebih gesit mencari CSR dan mendapatkan perahu yang aman dan gratis untuk siswanya.
Sedangkan sekolah negeri justru mengandalkan perahu tradisional yang justru berbayar sekitar Rp 5.000.
“Ini menunjukkan kontras antara inisiatif swasta yang gesit dan pejabat daerah yang pasif, padahal mereka punya anggaran, kewenangan, dan kewajiban,” ujar Ina.
Ina menyarankan pemerintah bisa mengintegrasikan data lintas sektor di Muara Gembong.
“Solusinya bukan tambal sulam, tapi integrasi data lintas sektor (Kemendikdasmen–Dukcapil–PUPR), transparansi anggaran, dan audit daerah yang betul-betul dijalankan,” ujar Ina.
Ia juga mengingatkan, CSR dari perusahaan bisa dimanfaatkan untuk membantu memajukan pendidikan di Muara Gembong.
Tapi, peran CSR tidak boleh menggantikan fungsi negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak untuk anak-anak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 09:46
Negara dan Pemimpin: Menjaga Batas dalam Demokrasi Nasional 5 Desember 2025

Negara dan Pemimpin: Menjaga Batas dalam Demokrasi
Sekertaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI)
STEVEN
Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya
How Democracies Die
(2018) menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak runtuh secara dramatis melalui kudeta atau pembubaran paksa lembaga negara.
Mereka mengingatkan bahwa demokrasi justru sering melemah dari dalam: secara perlahan, legal, dan nyaris tak disadari.
Salah satunya, melalui
pemimpin
yang terpilih secara demokratis, tetapi kemudian mempersonalisasi
kekuasaan
.
Levitsky dan Ziblatt mengingatkan bahwa tanda-tandanya sering sangat halus: ketika kritik dianggap ancaman terhadap kemajuan negara, ketika hukum dibelokkan demi mendukung kepentingan kekuasaaan.
Bentuk lainnya, ketika program negara dipresentasikan sebagai komitmen pribadi penguasa. Ketika yang terakhir terjadi, batas antara pemimpin dan negara menjadi kabur.
Dalam literatur klasik, gejala ini dirangkum dalam ungkapan Louis XIV, “L’État, c’est moi”, “Negara adalah saya.”
Tentu Indonesia tidak sedang menuju monarki absolut. Namun, personalisasi kekuasaan dalam diri pemimpin relevan sebagai pengingat agar demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran dan menjadi hancur.
Beberapa sinyal awal personalisasi kekuasaan tampak dalam bahasa yang dipakai Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa kali, Prabowo menampilkan diri sebagai sosok dengan misi sejarah dan tanggung jawab yang sudah “ditakdirkan” untuk bangsa Indonesia.
Narasi bahwa 08 adalah julukannya selagi masih berdinas di Tentara, menjadi presiden ke 8 RI, memimpin HUT RI di dekade ke 8 menguatkan “takdirnya” sebagai pemimpin bangsa.
Narasi semacam ini sah-sah saja dan bukan persoalan pada dirinya. Namun, dalam teori politik ia dapat menjadi fondasi munculnya
fusion of leader and state
.
Secara subtil, legitimasi negara melekat pada pribadi pemimpin. Pada titik ini, bisa terjadi personalisasi kekuasaan presiden.
Padahal, Negara demokrasi seharusnya dibangun oleh
rule of law
dan institusi bukan berpusat kepada persona pemimpinnya.
Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Prabowo bahwa dirinya “bertanggung jawab atas utang proyek Whoosh” perlu dibaca secara cermat.
Walau dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pemimpin, secara institusional utang negara adalah keputusan sistem anggaran. Ketika bahasa negara diucapkan dalam bentuk komitmen personal, batas antara pemimpin dan negara mulai berubah.
Fenomena personalisasi juga tampak dalam penggunaan bahasa yang bersifat populis dan hitam putih.
Dalam beberapa kesempatan, retorika yang digunakan memberi kesan pembelahan hitam-putih antara mereka yang dianggap ‘setia’ dan ‘tidak setia’.
Misalnya, saat Pidato di hari kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo berkata: “Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara,”(
Kompas
, 2 Juni 2025).
Personalisasi semakin terlihat dalam program-program ekonomi yang dalam persepsi publik dilekatkan pada figur presiden.
Salah satunya adalah makan bergizi gratis (MBG), inisiatif penguatan ekonomi rakyat yang secara formal berada dalam domain kementerian dan lembaga teknis.
Namun, karena presiden tampil langsung sebagai juru penjelas visi program tersebut, masyarakat kemudian melihatnya sebagai “program presiden”.
Dalam kacamata teori personalisasi kekuasaan, simbol dan visi kebijakan negara yang dilekatkan pada figur pemimpin mempercepat pengaburan batas antara institusi dan persona.
Fenomena lain terlihat pada penempatan sejumlah anggota tim sukses dan kampanye dalam jabatan negara.
Kompensasi politik memang lazim dalam demokrasi. Namun, ketika jabatan strategis diberikan terutama berdasarkan kedekatan personal, tata kelola negara menjadi kumpulan jejaring loyalis, bukan profesionalisme kelembagaan.
Literatur neo-patrimonialism melihat pola semacam ini sebagai tanda awal bahwa pejabat negara berfungsi lebih sebagai perpanjangan kehendak pemimpin dibanding sebagai bagian dari institusi yang otonom.
Risiko terbesar personalisasi kekuasaan terletak pada cara negara merespons kritik. Dalam demokrasi, kritik dipahami sebagai bagian dari perbaikan.
Namun, dalam sistem yang mempersonalisasi pemimpin, kritik terhadap kebijakan sering diperlakukan sebagai serangan terhadap negara.
Ini pola klasik yang diteropong dalam politik sebagai kemunduran demokrasi. Ketika pemimpin dan negara dianggap identik, perbedaan pendapat dan kontrol dalam demokrasi ditafsirkan penguasa sebagai ancaman dan musuh bangsa.
Kita mulai melihat pola ini dalam ruang publik: kritik dibalas dengan tudingan “anti-negara”, “antek asing”, “tidak sesuai dengan UUD 1945”, atau “musuh negara”.
Padahal, demokrasi memberi ruang pada kritik sebab kekuasaan yang tanpa kritik akan menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat.
Agar demokrasi tetap terpelihara dan tidak mengalami kemunduran, kita perlu menghindari personalisasi dan pemusatan kuasa pada presiden. Caranya, dengan melihat negara sebagai entitas yang lebih besar dari pemimpin.
Presiden memang pemimpin negara. Namun, program strategis negara tidak boleh dilekatkan pada figur presiden.
Dalam demokrasi, kebijakan publik lahir dari kerja kolektif lembaga negara. Ketika program dibingkai sebagai “program presiden”, kita sedang mengaburkan fakta bahwa pemimpin secara kolektif dan berdasarkan aturan adalah penyelenggara negara, bukan pemilik negara.
Menjaga batas ini berarti memastikan keberhasilan dan kegagalan negara tetap menjadi keberhasilan dan kegagalan institusi demokrasi, bukan pribadi.
Selain itu, negara perlu dikelola oleh pribadi-pribadi yang punya kapasitas, rekam jejak, integritas, bukan kedekatan dan loyalitas personal.
Negara membutuhkan birokrasi yang kuat, bukan kumpulan loyalis yang cenderung bekerja berdasarkan subyektifitas dan kedekatan.
Dari sisi pemimpin, sulit baginya bersikap tegas dan disiplin jika orang dekatnya tidak punya kapasitas dan integritas dalam membangun negara. Rakyat dan pemerintah mestinya belajar dari masa lalu tentang bagaimana KKN merusak negara.
Terakhir, bangsa ini perlu menghidupi budaya demokrasi yang menjamin terjadinya kontrol terhadap kekuasaan.
Kritik terhadap kebijakan harus dipahami sebagai kontribusi, bukan ancaman, apalagi dilihat sebagai musuh negara.
Kritik konstruktif sejatinya bentuk paling jujur dari kesetiaan rakyat kepada republik. Loyalitas bukan berarti membenarkan semua keputusan pemimpin, tetapi menjaga agar kekuasaan berjalan sesuai dengan mandat konstitusi.
Pemimpin selalu berganti, tetapi visi bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 harus menjadi kompas berbangsa.
Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang tahu kapan mengagumi pemimpin dan kapan harus mengingatkan bahwa negara bukanlah dirinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 09:45
Wamenkes: Korban Bencana Sumatera Mulai Banyak yang Demam dan Tifus Megapolitan 5 Desember 2025

Wamenkes: Korban Bencana Sumatera Mulai Banyak yang Demam dan Tifus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, korban bencana di Sumatera sudah banyak yang menderita demam, gatal-gatal hingga tifus.
Saat ini Kementerian Kesehatan (
Kemenkes
) bersama pihak terkait fokus melakukan pencegahan penyakit yang timbul pasca-bencana.
“Yang terakhir adalah mencegah penyakit yang mungkin timbul pasca-bencana. Ini sudah mulai ada yang gatal-gatal, mulai sudah banyak yang
demam
, sudah banyak yang kena sakit
tifus
dan sebagainya,” ujar Dante di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Ini nanti akan kita tangani dengan strategi kita, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat. Hampir setiap hari kita melakukan vidcon (video conference) di Kemenkes dengan Kepala Dinas seluruh daerah yang terdampak,” lanjutnya.
Menurut Dante, saat ini ada 75 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang separuhnya terdampak bencana banjir.
Penanganan kesehatan para korban banjir dievaluasi setiap hari.
Selain itu,
Wamenkes Dante
juga mengungkapkan empat strategi penanganan kesehatan korban
banjir Sumatera
.
Pertama, penanganan langsung terhadap korban yang mengalami luka.
Kedua adalah melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang berdampak dan tidak bisa beroperasi.
“Kemudian yang ketiga adalah melakukan bantuan obat-obatan, bahan habis pakai, supaya bisa terkendali. Dan yang keempat adalah mobilisasi tenaga kesehatan dari pusat ke daerah-daerah tersebut sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk mereka yang berdampak,” jelas Dante.
Diberitakan sebelumnya, jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) kembali meningkat.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, total
korban meninggal
dunia kini mencapai 836 orang, dengan penambahan terbesar berasal dari Aceh.
“Rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan pukul 16.00, hingga sore ini jumlah korban meninggal dunia bertambah 836 jiwa, penambahan paling banyak menemukan jasad korban di Aceh 48 korban,” ujarnya, seperti dalam tayangan Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (4/12/2025).
Kompas.com
bersama Kitabisa membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.
Dukungan Anda dapat disalurkan melalui tautan berikut:
https://kitabisa.com/campaign/bantuwargataptengsibolga
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 09:31
Warung di Bogor yang Menjadi Pelabuhan Mahasiswa Saat Sumatera Berduka Megapolitan 5 Desember 2025

Warung di Bogor yang Menjadi Pelabuhan Mahasiswa Saat Sumatera Berduka
Editor
BOGOR, KOMPAS.com
– Sebuah warung mie di Kota Bogor, Jawa Barat menjadi tempat singgah bagi mahasiswa asal Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana di kampung halaman mereka.
Warung
Mie Aceh Semeru
di Jalan Cilandek, Bogor Barat itu menawarkan
makanan gratis
bagi para mahasiswa perantauan. Mereka dipersilakan memesan menu apa pun secara gratis.
Bagi Rahmad, pemilik warung, langkah ini ia lakukan agar mahasiswa perantauan tetap mendapat dukungan di masa sulit.
“Biasanya kan kalau terjadi musibah, kita hanya fokus ke korban yang berdampak langsung. Sedangkan korban-korban yang tidak secara langsung seperti anak-anak (mahasiswa perantauan) itu sering terlupakan, padahal mereka juga harus kita bantu,” ucap Rahmad, Kamis (4/12/2025).
Rahmad menyebut banyak mahasiswa yang datang ke warungnya belum bisa menghubungi keluarga akibat akses komunikasi yang terputus.
Kiriman uang dari kampung halaman pun terhambat, membuat kebutuhan kuliah dan makan sehari-hari menjadi beban tersendiri.
“Mereka harus bertahan hidup di tempat perantauan. Sementara, mereka juga butuh biaya untuk kuliah dan makan,” tuturnya.
Situasi itu juga mengingatkan Rahmad pada kondisi keluarganya di Aceh.
“Saya ikut merasakan apa yang mereka alami. Rumah keluarga saya di Aceh juga hancur. Akses bantuan dan komunikasi terputus. Kebetulan saya punya rezeki lebih, jadi saya bantu sebisa mungkin. Sudah saatnya kita saling bantu membantu,” imbuh dia.
Dalam empat hari berjalan, lebih dari 40 mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor datang ke warung tersebut.
Selain makan gratis, sebagian juga menerima bantuan sembako dan uang saku.
“Ada yang rutin datang ke sini untuk makan. Nanti setelah makan kita berikan bantuan sembako sama donasi, uang saku lah untuk bantu-bantu,” sebutnya.
Meskipun tidak membuka donasi, Rahmad mengatakan bantuan justru banyak berdatangan dari teman-temannya.
“Sebenarnya, saya enggak buka donasi. Tapi justru malah banyak orang yang datang untuk kasih donasi. Jadi, saya hanya menerima donasi dari orang-orang yang saya kenal aja,” tambahnya.
Rahmad memastikan kegiatan sosial ini akan terus berjalan hingga wilayah Aceh dan Sumatera kembali pulih.
“Untuk makan gratis di Mie Aceh Semeru ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selama belum kondusif, Mie Aceh Semeru ini menjadi rumah kedua bagi mereka. Silakan datang ke sini, makan sepuasnya, makan semaunya,” pungkas dia.
(Reporter: Ramdhan Triyadi Bempah | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 09:28
Tanggul di Muara Baru Bocor, Pelindo Buka Suara Megapolitan 5 Desember 2025

Tanggul di Muara Baru Bocor, Pelindo Buka Suara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa buka suara soal kebocoran tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara.
General Manager PT
Pelindo
Regional 2 Sunda Kelapa, Ahmad Fahmi, mengatakan, pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan otoritas terkait untuk menangani
kebocoran tanggul
tersebut.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas pelabuhan yang menjadi prioritas utama perusahaan.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh otoritas terkait, termasuk pemerintah daerah DKI Jakarta, untuk memastikan penguatan perlindungan kawasan pesisir, termasuk area
Muara Baru
. Keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas pelabuhan menjadi prioritas utama kami,” ujar Fahmi dalam keterangan resmi pada Kamis (4/12/2025).
Ia mengungkapkan, Pelindo menyambut baik berbagai upaya pemerintah daerah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pengendali
banjir rob
.
“Upaya bersama ini merupakan bagian dari kolaborasi strategis untuk memitigasi risiko banjir rob serta menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dan logistik di kawasan pelabuhan,” ucapnya.
Fahmi menjelaskan, Pelindo juga melakukan pemeriksaan teknis internal dan memastikan kesiapan mendukung koordinasi lanjutan agar seluruh fasilitas operasional berfungsi optimal.
Hal tersebut mencakup layanan pelayaran, pelayanan peti kemas, hingga aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
“Kami terus melakukan pengecekan teknis dan siap mendukung segala bentuk koordinasi lanjutan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan instansi lain,” tambahnya.
Fahmi menyampaikan apresiasi terhadap perhatian berbagai pihak terkait pengendalian banjir rob ini.
Dia menegaskan, Pelindo bekerja secara profesional, transparan, dan kolaboratif demi keselamatan serta kepentingan publik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kebocoran tanggul di Muara Baru merupakan tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
“Seperti kita ketahui bersama, bahwa ada tanggul di Muara Baru yang bocor dan sekarang ini viral. Tanggul di Muara Baru ini berada di kawasan Nizam Zachman, bagian hilir dari Pelindo. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab Pelindo,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Meskipun bukan kewenangan Pemprov DKI, Pramono memastikan pemerintah daerah tetap membantu penanganan darurat.
“Pemerintah Jakarta sedang membantu penambalan kebocoran yang terjadi, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kami. Tapi ini bagian dari apa yang sudah kami rencanakan sebelumnya, termasuk yang ada di kawasan Pelindo,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 09:04
Wamenkomdigi: 90 Persen BTS di Aceh Menyala Pekan Ini Nasional 5 Desember 2025

Wamenkomdigi: 90 Persen BTS di Aceh Menyala Pekan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria memastikan 75-90 persen BTS dapat menyala kembali pekan ini.
Hal ini dikatakan Nezar saat mengunjungi sejumlah lokasi terdampak
banjir di Aceh
.
“Kita sudah koordinasi dengan PLN dan Pertamina, semoga pekan ini 75-90 persen BTS dapat menyala kembali,” kata Nezar, dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).
Ia mengungkapkan, matinya BTS dipengaruhi oleh pemadaman listrik.
BTS yang masih tegak berdiri pun terkena dampak banjir, meski ada pula yang selamat karena posisinya berada di tempat yang tinggi.
Jalur komunikasi telekomunikasi juga terganggu karena beberapa jaringan Fiber Optik (FO) yang terputus akibat ambruknya jembatan-jembatan di sejumlah jalan yang menghubungkan antar kabupaten di Aceh.
Sejauh ini, dari 3.443 BTS yang ada di Provinsi Aceh, 51 persen sudah beroperasi kembali.
“BTS di seluruh Aceh umumnya terganggu fungsinya karena ketiadaan listrik. Sekarang sudah diatasi separuhnya bisa menyala,” ucap dia.
Dalam kunjungannya ke Pidie Jaya, Aceh, Nezar menyerahkan satu unit Starlink dan genset kepada Bupati Pidie Jaya untuk membantu komunikasi di pos-pos bantuan bencana.
Di Bireuen, tim yang dipimpin Nezar mengunjungi Posko Bencana di Kantor Bupati Bireuen.
Ia pun menyerahkan satu unit Starlink dan genset untuk Bireuen, serta dua buah unit Starlink dan satu genset kepada Dandim Bireuen untuk diteruskan ke Danrem Lilawangsa, Lhokseumawe, Aceh Utara.
“Kita titipkan ke Danrem yang nantinya akan membantu komunikasi di daerah Lokop, Aceh Timur. Di sana ada lima desa hilang disapu banjir. Alat telekomunikasi sangat dibutuhkan,” ujar Nezar.
Saat di Bireuen, Nezar juga menuju ke Kecamatan Juli dan berhenti di jembatan yang menghubungkan Juli dan jalan ke arah Kabupaten Bener Meriah.
“Jembatan kokoh ini bahkan terputus separuh. Bener Meriah terisolir. Kita berikan satu unit Starlink kepada relawan TIK, yang akan digunakan untuk kebutuhan warga berkomunikasi,” ujar Nezar.
Di ujung Jembatan Juli itu, warga membangun jaringan kabel yang bisa mengangkut barang.
“Kita seberangkan satu unit Starlink dan genset ke wilayah Bener Meriah melalui keranjang yang bergulir melalui kabel itu, semoga membantu memulihkan komunikasi di masa tanggap darurat,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 08:46
Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 5 Desember 2025 Megapolitan 5 Desember 2025

Lokasi SIM Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 5 Desember 2025
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di sejumlah titik di Jabodetabek pada hari ini, Jumat (5/12/2025).
Layanan ini dibuka untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Berikut daftar lokasi pelayanannya dikutip dari akun X TMC Polda Metro Jaya:
1. Jakarta Timur
Lobby Depan Mall Grand Cakung

Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX KM 25, Ujung Menteng, Cakung: 08.00–14.0
Parkir Samsat: 08.00–15.00 WIB
Pasar Induk Kramat Jati: 08.00–14.00 WIB
2. Jakarta Barat
Lobby Utama LTC Glodok

Jl. Hayam Wuruk No. 127, Mangga Besar, Tamansari:08.00–14.00 WIB
Lobby Selatan Mall Ciputra

Jl. S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan:08.00–14.00 WIB
3. Jakarta Selatan
Area Parkir Samping Universitas Trilogi

Jl. Duren Tiga Timur, Pancoran: 08.00–14.00 WIB
Parkir Samsat: 09.00–15.00 WIB
Kantor Wali Kota Jaksel: 09.00–14.00 WIB
4. Jakarta Pusat
Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar:08.00–14.00 WIB
Parkir Samsat & Lapangan Banteng:08.00–14.00 WIB
5. Jakarta Utara
Parkir Samsat & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading

08.00–14.00 WIB
6. Kota Tangerang
Alun-alun Cibodas

09.00–13.00 WIB
Parkiran Busway Foodmosphere
7. Serpong
Parkir Samsat: 08.00–14.00 WIB
ITC BSD: 16.00–19.00 WIB
LOKASI SAMSAT/STNK KELILING (WILAYAH 2)
Jumat, 5 Desember 2025
8. Ciledug
Ktr. Kec. Pinang Kunciran & Fresh Market Green Lake City

09.00–12.00 WIB
9. Ciputat
Parkir Samsat & Kantor Kel. Pondok Betung

09.00–12.00 WIB
10. Kelapa Dua
Gtown Square Gading Serpong

08.00–14.00 WIB
11. Kota Bekasi
Pizza Hut Kosmem, Jatiasih

09.00–11.30 WIB
12. Kabupaten Bekasi
Kantor Pemda Kabupaten Bekasi

09.00–11.00 WIB
13. Depok
Parkir Samsat 08.00–14.00 WIB
Kelurahan Tugu 09.00–11.00 WIB
14. Cinere
Kantor Kel. Pasir Putih

08.00–11.30 WIB
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 08:40
Puncak Banjir Rob Jakarta Dimulai, Muara Angke Terendam Pagi Ini Megapolitan 5 Desember 2025

Puncak Banjir Rob Jakarta Dimulai, Muara Angke Terendam Pagi Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Banjir rob menggenangi Jalan Dermaga Ujung 1, Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 07.30 WIB.
Berdasarkan pengamatan
Kompas.com
di lokasi, air laut mulai mengalir cukup deras ke Jalan Dermaga 1. Ketinggian air mencapai 10 sentimeter.
Sejumlah warga mulai memindahkan kendaraan motor ke Jalan Dermaga Ujung yang memiliki posisi lebih tinggi dan jauh dari tempat air laut mengalir.
Meskipun demikian, masih terdapat warga yang menerobos genangan
banjir rob
menuju ke arah jembatan
Muara Angke
.
Sejumlah warga yang berjalan kaki terlihat menarik celananya agar tidak terendam dalam genangan.
Terlihat juga seorang warga yang memilih berjalan di atas tanggul pembatas antara Jalan Dermaga 1 dengan deretan rumah warga agar terhindar dari genangan banjir rob.
Roby (31),
warga setempat
, mengatakan wilayah tersebut memang sering kali terjadi banjir rob.
“Sering sih. Kita langganan tiap bulan. Kadang sebulan itu bisa tiga kali. Hari pertama kecil, hari kedua lumayan, hari ketiga gede,” katanya saat ditemui
Kompas.com
pada Jumat.
Hal itu membuat warga sekitar sudah terbiasa dan seringkali hanya memindahkan motor sebagai persiapan terjadi rob.
“Tinggal mindahin motor saja. Yang paling penting motor, kita taruh di depan buat akses keluar,” ujarnya.
Roby menambahkan, banjir rob biasanya baru surut sekitar pukul 19.00 WIB.
“Surutnya malam, biasanya jam 19.00 WIB tuh baru surut,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprediksi puncak
banjir rob di pesisir Jakarta
terjadi pada hari ini Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
Dia pun mengingatkan warga pesisir untuk bersiap menghadapi banjir rob hingga 10 Desember 2025.
“
Puncak banjir rob
itu tanggal 5 jam 09.00 pagi,” ucap Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Untuk mengantisipasi dampak rob, Pramono mengatakan telah meminta jajaran terkait, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan BPBD, untuk mempersiapkan langkah mitigasi.
Ia menyebut sejumlah titik rawan seperti Muara Angke, Marunda, dan kawasan pesisir lainnya sudah dimonitor sejak awal.
“Terutama tempat-tempat yang kita sudah prediksi banjir rob itu akan terjadi, salah satunya adalah misalnya Muara Angke, Marunda, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, mitigasi bencana ini menjadi penting,” lanjut dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 08:28
Macet Panjang di Ciledug yang Tak Kunjung Reda Meski Berganti Hari Megapolitan 5 Desember 2025

Macet Panjang di Ciledug yang Tak Kunjung Reda Meski Berganti Hari
Editor
TANGERANG, KOMPAS.com
— Kemacetan berkepanjangan kembali membayangi ruas Jalan KH Hasyim Ashari, Ciledug, Tangerang, Kamis (4/12/2025) malam.
Dua pekerjaan yang berjalan bersamaan, galian kabel fiber optik dan perbaikan badan jalan, membuat jalur utama menuju Jembatan Ciledug Indah itu menyempit.
Dari arah perempatan Ciledug, laju kendaraan tersendat hingga sekitar 1,5 kilometer.
Tanah galian yang bercampur air hujan menyebar ke badan jalan, membuat pengendara motor berebut ruang sempit dan mobil harus merayap tanpa jeda.
Di trotoar, gundukan tanah merah serta karung-karung berisi tanah bekas galian tampak disimpan seadanya.
Sebuah papan peringatan bertuliskan pekerjaan relokasi kabel fiber optik berdiri di antara tumpukan itu. Kemacetan semakin parah saat mendekati Jembatan Ciledug Indah.
Pada segmen sekitar 300 meter, perbaikan jalan masih berlangsung.
Salah satu sisi jalan rusak berat dan tidak bisa dilalui, sehingga kendaraan hanya bisa melewati satu jalur. Setelah melewati titik itu, arus baru kembali normal.
Situasi serupa terjadi di Jalan
Cipondoh Raya
. Dari arah Pasar Bengkok menuju Ciledug Indah, antrean kendaraan teramati mencapai hampir 3 kilometer.
Warga yang melintas mengaku kondisi macet telah berlangsung sejak dua hari terakhir tanpa perubahan berarti.
Trisna (34), warga Ciledug, mengatakan kemacetan berlangsung nyaris sepanjang hari.
“Ini udah dari kemarin, sudah dua hari ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa macet terjadi tanpa mengenal waktu.
“Dari pagi sampai malam kaya gini. Soalnya lagi ada perbaikan di sana (Ciledug Indah),” kata dia.
Menurutnya, penyempitan jalur menjadi sumber utama kepadatan.
“Dari kemarin macetnya sama aja, mau jam sibuk atau enggak jam sibuk, itu macet karena di sana satu jalur doang,” sambungnya.
Angga (28), juru parkir di salah satu ruko di sekitar lokasi, menilai kemacetan semakin berat sejak galian kabel dilakukan.
“Ini buat kabel di bawah tanah. Udah jalan satu minggu galiannya,” ujar Angga.

Ia mempersoalkan kondisi galian yang dinilai tidak dibereskan dengan baik.
“Kondisinya berantakan banget, banyak tanah. Enggak dirapihin sama mereka,” jelasnya.
Angga berharap pekerjaan segera selesai agar aktivitas warga tidak terus terganggu.
“Semoga cepet selesai, kasihan yang lewat, macet terus dari pagi sampai malam,” ucapnya.
Hingga Kamis malam menjelang pukul 21.00 WIB, kemacetan di kedua ruas itu masih belum terurai.
Tidak tampak petugas yang mengatur lalu lintas, sehingga warga berinisiatif membantu mengurai kepadatan secara mandiri di tengah jalan yang menyempit.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2025 08:27