16.078 Narapidana Terima Remisi Natal, 174 Orang Langsung Bebas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) memberikan remisi khusus Natal tahun 2025 kepada 16.078 warga binaan atau narapidana yang beragama Kristiani di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 174
narapidana
langsung bebas setelah memperoleh remisi khusus.
Selain itu,
Ditjen Pas
juga memberikan Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK) Natal kepada 151 anak binaan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas),
Agus Andrianto
, mengatakan, kebijakan remisi dan PMP merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak warga binaan, termasuk warga binaan Kristen dan Katolik.
“Ini bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi merupakan bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan kedisiplinan dalam mengikuti pembinaan. Ini instrumen pembinaan untuk mendorong perilaku yang lebih baik, memperkuat motivasi, serta menyiapkan warga binaan agar siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Agus menambahkan, pemberian remisi khusus dan PMPK Natal mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan nondiskriminasi, sekaligus penguatan kepentingan terbaik bagi anak binaan.
Dari sisi kelembagaan, kebijakan ini turut membantu menciptakan iklim pembinaan yang lebih kondusif serta mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
Sesuai dengan tema Natal 2025 “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, Agus juga berpesan agar warga binaan menjadikan keluarga sebagai motivasi agar tetap berada di jalan Tuhan dan terus memperbaiki diri.
“Bertanggung jawablah atas semua perbuatan yang dilakukan. Bertanggung jawab terhadap istri, anak, suami, dan orang tua. Jangan sampai berbuat yang merugikan mereka, apalagi mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan para penerima remisi khusus dan PMPK telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, prosesnya dilakukan sesuai mekanisme yang akuntabel dan transparan.
“Seluruh penerima remisi dan pengurangan masa pidana khusus Natal merupakan warga binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko,” kata Mashudi.
Ia menambahkan, selain berdampak pada aspek pembinaan, pemberian remisi khusus dan PMPK Natal juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara.
“Total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan tercatat sebesar Rp9.478.462.500,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/08/18/68a26fedd0ccf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
16.078 Narapidana Terima Remisi Natal, 174 Orang Langsung Bebas
-
/data/photo/2025/12/24/694bac478f677.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ruben Onsu Cerita Perjalanan Iman dan Belajar Berprasangka Baik kepada Allah Surabaya 24 Desember 2025
Ruben Onsu Cerita Perjalanan Iman dan Belajar Berprasangka Baik kepada Allah
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Di hadapan ribuan jemaah Amazing Quran 2025 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, Ruben Onsu membagikan kisah perjalanan spiritualnya. Bersama Ivan Gunawan, Ruben hadir sebagai muslim yang mengaku masih dalam tahap awal belajar menapaki perjalanan iman.
“Pastinya saya bangga dan bahagia sekali sebagai seorang muslim. Ustadz selalu memberi masukan dan selalu bantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya tentang Islam,” ujar
Ruben Onsu
kepada jurnalis termasuk Kompas.com, Minggu (21/12/2025) siang.
Ruben membagikan satu pelajaran penting yang kini menjadi pegangan hidupnya, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Baginya, dukungan dari lingkungan yang baik menjadi penguat dalam menjalani fase baru kehidupan spiritualnya.
Ruben menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut bukan untuk menggurui, melainkan sekadar berbagi pengalaman hidup. Ia merasa masih berada di tahap awal pembelajaran sejak memutuskan memeluk Islam hingga menjalani ibadah di
Tanah Suci
.
“Di sini saya lebih berbagi cerita karena masih jauh sekali pembelajarannya,” kata Ruben Onsu.
Dari pengalaman tersebut, Ruben belajar menyerahkan segala urusan dengan penuh kepercayaan. Ia menceritakan bagaimana keraguan dalam hatinya terjawab tuntas saat ia pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah.
“Bagaimana perjalanan saya menjadi seorang muslim dari awal hingga ke tanah suci. Umroh pertama itu semua hal yang saya pikirkan dan ragukan dijawab Allah semuanya,” sambungnya.
Kini perjalanan spiritual itu juga mengubah cara Ruben Onsu memaknai doa. Jika dahulu ia hanya datang kepada Tuhan saat berada dalam kesedihan, kini ia belajar berbagi kepada Allah bahkan saat merasakan kebahagiaan.
“Saya tidak menggunakan keraguan lagi ketika saya mengadu. Hal bahagia pun kalau saya alami juga saya sampaikan, jadi bukan hanya pas minta saja,” kata pria yang juga berprofesi sebagai pemeran, penyanyi, pengusaha, komedian, kreator digital, dan presenter tersebut.
Sejak resmi menjadi
mualaf
, Ruben merasa hidupnya dipenuhi oleh pertemuan dengan orang-orang baik yang terus mendukung proses belajarnya.
“Alhamdulillah semenjak saya mualaf, saya terus dikumpulkan dengan orang-orang baik. Sehingga saya semakin semangat untuk menambah ilmu serta memperbaiki diri,” ucap Ruben.
Semangat belajar Ruben Onsu ini sejalan dengan misi Amazing Quran 2025. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2024, sebanyak 72,25 persen umat Islam di Indonesia belum mampu membaca Al-Qur’an.
Fakta ini mendorong Cinta Quran Foundation menjalankan program Indonesia Bisa Baca Quran (IBBQ). Dewan Pembina Cinta Quran Foundation, Ustaz Fatih Karim, menegaskan bahwa Amazing Quran adalah gerakan nyata untuk mengembalikan umat kepada Al-Qur’an.
“Banyak orang mencari ketenangan ke mana-mana, padahal semua jawaban sudah ada di Al-Qur’an. Namun, bagaimana bisa tenang jika membacanya saja belum bisa. Karena itu, Amazing Quran kami dedikasikan untuk memberantas buta aksara Al-Qur’an,” ujar Ustaz Fatih Karim.
Selain itu, ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan sujud pertama di Masjid As-Sholihin Yokohama, Jepang, yang dibangun dari wakaf masyarakat Indonesia.
“Insyaallah Januari nanti kami akan melakukan sujud pertama di Masjid As-Sholihin Yokohama. Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti bahwa dakwah Al-Qur’an dari Indonesia bisa menembus dunia,” pungkas Ustaz Fatih Karim.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/17/67b2f6da62b63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Menteri P2MI Bicara Penyaluran Pekerja Migran yang Pulang ke Tanah Air Nasional
Kementerian P2MI Bicara Penyaluran Pekerja Migran yang Pulang ke Tanah Air
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang disalurkan pemerintah dapat kembali ke tanah air dan menggunakan ilmunya di dalam negeri.
“Mereka kan bekerja kan tidak selamanya, jadi dua tahun, bisa tiga tahun kemudian mereka harus kembali lagi ke tanah air,” ujar
Menteri P2MI Mukhtarudin
di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
Kementerian P2MI menjanjikan akan memfasilitasi para mantan pekerja migran agar dapat melanjutkan pekerjaan di dalam negeri.
“Di sini mereka juga menyiapkan lagi punya pengalaman bekerja lagi di situasi strategis yang ada di Indonesia makanya kita ada Dirjen P3KLN (Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri), ada Dirjen Pemeraan, ada Dirjen Penempatan, ada Dirjen Perlindungan, dan ada Dirjen Pemberdayaan,” jelasnya.
Nantinya, kata Mukhtarudin, eks PMI yang sudah purnatugas dari luar negeri akan diberdayakan ke industri-industri yang membutuhkan.
Menurutnya, PMI memiliki segudang pengalaman karena pernah bekerja ke sejumlah negara, termasuk ke Jepang, Korea, dan bahkan ke Eropa.
“Kami salurkan lagi karena mereka sudah punya pengalaman, punya bahasa. Sudah tahu etos kerjanya bekerja di perusahaan Jepang, misalnya Korea, Eropa, ini yang kita jembatani lagi,” ucapnya.
Mukhtarudin menyebut kesempatan kerja di luar negeri terbuka lebar dengan tersedianya 350.000 lowongan dari sektor profesional.
Namun, baru 20 persen PMI yang mengisi lowongan tersebut.
“Semuanya sektor profesional. Dari 350.000 itu yang sudah didapat, baru kita bisa penuhi baru 20 persen. Masih ada 80 persen yang dari sisi
supply
kita tidak siap,” ucapnya.
Saat ini, KP2MI berencana menciptakan SDM unggul untuk didistribusikan ke industri luar negeri melalui kerja sama dengan Kementerian Dikti Saintek.
Melalui pendidikan, pemerintah akan menyiapkan kebutuhan pekerja di dalam negeri maupun kebutuhan luar negeri yang saat ini baru terisi 20 persen.
“Jadi ini tergantung pilihan kepada masyarakatnya atau dari lulusan-lulusannya yang mau bekerja di luar negeri, ini kita kasih peluangnya, ini kompetensinya, bahasanya seperti ini,” ucapnya.
Kementerian P2MI memberikan penjelasan lebih lanjut pada Kamis (25/12/2025) bahwa Menteri Mukhtarudin tidak bermaksud menyampaikan keharusan bahwa pekerja migran harus pulang dari luar negeri setelah usia kerjanya tiga tahun, melainkan jangka waktu tiga tahun merupakan durasi perjanjian kerja yang umum dan bisa diperpanjang.
“Frasa ‘pulang setelah tiga tahun’ merujuk pada praktik umum durasi perjanjian kerja pada berbagai proses penempatan
pekerja migran Indonesia
, sekaligus sebagai penekanan bahwa kepulangan pekerja migran Indonesia dilaksanakan secara terencana sebagai bagian linear dalam proses pelindungan,” kata pihak Kementerian P2MI.
Menteri Mukhtarudin ingin ada nya pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan dari pekerja migran yang telah pulang dari luar negeri ke pekerja di dalam negeri.
“Dengan klarifikasi ini dapat kami tegaskan kembali bahwa tidak ada pernyataan bahwa jangka waktu kerja harus selama tiga tahun dan kemudian harus kembali ke Indonesia. Perjanjian Kerja merupakan hasil kesepakatan para pihak termasuk lama waktu bekerja serta dapat dilakukan perpanjangan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kesepakatan para pihak, dan prosedur perpanjangan yang ditetapkan,” kata pihak Kementerian P2MI.
Keterangan:
Kompas.com telah mengubah judul dan isi berita ini pada 25 Desember 2025 pukul 14.00 WIB setelah mendapat penjelasan lebih lanjut dari Kementerian P2MI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/10/24/65374dd6777a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
UMK Banyuwangi 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp 2,9 Juta Surabaya 24 Desember 2025
UMK Banyuwangi 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp 2,9 Juta
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun 2026 diusulkan naik menjadi Rp 2.986.447,12.
Nominal tersebut bertambah Rp 176.308,12 atau sekitar 6,27 persen dari UMK 2025 yaitu Rp 2.810.139,00.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (Disnakertrans) Kabupaten
Banyuwangi
, Abdul Latif mengatakan bahwa kabupaten telah mengusulkan kenaikan UMK untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
”
Deadline
Kementerian Ketenagakerjaan, penetapan UMK oleh gubernur hari ini (24/12/2025), untuk sosialisasinya di hari Senin (29/12/2025),” terang Latif.
Setelah disetujui, Disnaker Banyuwangi akan mensosialisasikan besaran UMK yang baru kepada pihak-pihak terkait, termasuk para pelaku usaha yang ada di Banyuwangi untuk dilakukan penyesuaian.
Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur (Jatim) tahun 2026 resmi mengalami kenaikan Rp 140.895 dari tahun 2025 sebesar Rp 2.305.985.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan UMP Jatim 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 pada Selasa (23/12/2025).
Penetapan besaran UMP Jatim 2026 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
UMP ditetapkan untuk melindungi upah pekerja agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/13/68c51be3c4839.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sebut Upah Murah Gagal Cegah PHK, FSPIP Jateng: Anggapan Pengusaha Tidak Sesuai Fakta Lapangan Regional 24 Desember 2025
Sebut Upah Murah Gagal Cegah PHK, FSPIP Jateng: Anggapan Pengusaha Tidak Sesuai Fakta Lapangan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jawa Tengah menyoroti kondisi ketenagakerjaan di provinsi ini yang dinilai bertentangan.
Pasalnya pengusaha menolak kenaikan upah tinggi dengan alasan efisiensi dan produktivitas, namun faktanya upah murah yakni
UMP
2025 Jateng Rp 2,1 juta masih gagal mencegah Jawa Tengah dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional.
Ketua
FSPIP
Jawa Tengah sekaligus anggota Dewan Pengupahan Jawa Tengah, Karmanto mengatakan, anggapan bahwa upah murah dapat mencegah PHK terbukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Jawa Tengah ini kalau kita berbicara upah murah ya nomor satu. PHK juga nomor satu. Katanya kalau upahnya tinggi nanti perusahaan-perusahaan pada tutup, faktanya Jawa Tengah ranking-nya PHK,” ujar karmanto saat dikonfirmasi, Rabu (24/12/2025).
Ia mempertanyakan kebijakan pengupahan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL)
buruh
, sementara angka PHK tetap tinggi.
“Upahnya murah lagi nomor satu. Apa yang dibanggakan? Manakala upah ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup layak,” tegasnya.
Karmanto menegaskan, penetapan upah seharusnya mengacu pada pemenuhan 100 persen KHL sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023.
Putusan tersebut mewajibkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi menetapkan
UMK
, UMSK, UMP, dan UMSP berbasis KHL.
“Kebutuhan hidup layak setidak-tidaknya harus 100 persen KHL. Itu sesuai dengan amar putusan MK. Jangan dinego-nego lagi karena itu sudah standar,” katanya.
Ia juga mengkritik sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menolak penggunaan formula kenaikan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, termasuk penolakan terhadap nilai alfa 0,9 dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi.
“Di Dewan Pengupahan Provinsi mereka menolak kenaikan 0,9. Padahal buruh Jawa Tengah belum menerima 100 persen KHL. Harapan kami bisa naik setidak-tidaknya 7,5 persen,” ujarnya.
Menurut Karmanto, usulan Apindo yang hanya mengajukan kenaikan di kisaran 4,5 persen dinilai jauh dari harapan buruh dan tidak mencerminkan prinsip keadilan.
“Ini jauh dari harapan. Naik 4,5 persen saja itu tidak manusiawi,” tegasnya.
Dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Karmanto mengaku terus memperjuangkan agar UMP tahun 2026 mampu mendekati pemenuhan KHL. Meski demikian, ia mengakui pemenuhan KHL secara penuh belum dapat terealisasi dalam waktu dekat.
“Untuk tahun 2026 ini KHL masih sekitar 75 persen karena nilai kenaikannya baru (diusulkan) sekitar 7,5 persen. Tapi ini progres agar UMP atau UMK tahun 2027 bisa 100 persen KHL,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/24/694bab1d2b839.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ini Alasan Prabowo Pilih Bantu Becak Listrik daripada Beri Modal Usaha Regional 24 Desember 2025
Ini Alasan Prabowo Pilih Bantu Becak Listrik daripada Beri Modal Usaha
Tim Redaksi
PURWOREJO, KOMPAS.com
– Program bantuan becak listrik yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terbukti memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan tukang becak, khususnya mereka yang telah lanjut usia.
“Dengan becak listrik, mereka tidak lagi mengandalkan tenaga fisik untuk mengayuh. Jangkauan penumpang menjadi lebih luas dan mereka bisa bekerja lebih lama tanpa kelelahan,” ujar Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S. Deyang, saat penyerahan bantuan di Pendopo Kabupaten
Purworejo
, Rabu (24/12/2025).
Nanik mengungkapkan bahwa penggunaan becak listrik mampu meningkatkan pendapatan tukang becak hingga dua sampai tiga kali lipat di sejumlah daerah.
Sebanyak 200 tukang becak lansia di Kabupaten Purworejo menerima bantuan ini yang sepenuhnya berasal dari dana pribadi Presiden
Prabowo Subianto
.
Menurut Nanik, pemilihan becak listrik sebagai bentuk bantuan didasarkan pada survei langsung di lapangan. Banyak tukang becak yang sulit beralih profesi atau membuka usaha baru karena faktor usia dan keterbatasan lahan.
“Pernah muncul wacana pemberian modal usaha, tetapi itu tidak mudah. Mayoritas tukang becak ini sudah membecak seumur hidup, tidak punya lahan, dan sulit beralih profesi. Yang mereka butuhkan adalah alat kerja yang lebih manusiawi,” jelasnya.
Selain meringankan beban fisik, kehadiran becak listrik ini menghapus ketergantungan para pengayuh terhadap sistem sewa harian. Kini, becak tersebut menjadi hak milik penuh para penerima bantuan.
Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyambut baik program tersebut dan menilai bantuan ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Purworejo yang mayoritas penerimanya adalah lansia.
Ia pun meminta pihak kepolisian memberikan toleransi bagi para tukang becak ini di jalanan.
“Kami pemkab Purworejo siap mendukung para tukang becak ini nanti kalau ada tukang becaknya yang salah arah, kita sarankan untuk pak polisi agar tidak ditilang,” kata Yuli.
Setiap unit becak listrik bernilai sekitar Rp 22 juta dan dapat diisi daya menggunakan listrik rumah tangga dengan daya minimal 450 watt, sehingga operasionalnya tetap terjangkau bagi para penggunanya.
Menurut Nanik, bagi-bagi becak listrik bukan lah program negara. Ini murni bantuan pribadi Presiden sebagai bentuk sedekah kepada wong cilik.
“Khususnya para tukang becak yang sudah lanjut usia,” kata Nanik.
Sebanyak 200 unit becak listrik diserahkan secara simbolis kepada para penerima. Bantuan tersebut merupakan dana pribadi Prabowo Subianto yang diberikan tanpa syarat apa pun dan menjadi hak milik penuh para tukang becak.
Program ini disalurkan melalui
Yayasan GSN
yang sudah menjangkau lebih dari 100 kabupaten dan kota di Indonesia.
Nanik menjelaskan bahwa banyak tukang becak yang sudah berusia 60 hingga 70 tahun selama ini masih harus menyewa becak dan mengayuh secara manual.
Dengan adanya teknologi listrik, beban kerja mereka menjadi lebih ringan dan potensi pendapatan bisa meningkat signifikan.
“Banyak dari mereka selama ini menyewa becak dan harus mengayuh di usia 60 hingga 70 tahun. Dengan becak listrik ini, mereka tidak perlu lagi mengayuh, dan di beberapa daerah pendapatannya meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat,” jelasnya.
Becak listrik ini dirancang agar mudah dalam pengisian daya, yakni bisa menggunakan listrik rumah tangga dengan daya 450 watt. Hingga tahun 2028, Presiden bersama Yayasan GSN menargetkan penyaluran puluhan ribu unit becak listrik di seluruh penjuru tanah air.
Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Presiden kepada para pengayuh becak di wilayahnya. Ia berharap bantuan ini tidak diperjualbelikan oleh para penerima.
“Bantuan becak listrik ini adalah bentuk perhatian nyata Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil. Ini sangat membantu para tukang becak lansia karena meringankan beban kerja dan memberi harapan baru bagi kesejahteraan mereka,” ujar Yuli Hastuti
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/24/694b9e51be38e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/10/67ce59954e222.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/19/6944d80392bca.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/18/6943e7220e6a2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)