Author: Kompas.com

Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi Nasional 6 Desember 2025

Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Saat banjir di tiga provinsi Sumatera ditangani, angka masyarakat yang menjadi korban masih terus bertambah.
Jumlah korban meninggal terus bertambah dan masih banyak masyarakat yang harus mengungsi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas akibat
banjir Sumatera
naik menjadi 867 orang.
“Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (5/12/2025).
Abdul mengatakan pada hari Jumat kemarin, tim evakuasi di lapangan menemukan 31 jenazah korban banjir di beberapa daerah.
“Rinciannya, ditemukan 1 jenazah di Tapanuli Tengah, hasil pencarian dari Tim Gabungan di Provinsi Aceh menemukan 20 jenazah, dan di Sumatera Barat ditemukan 10 jenazah,” tuturnya.
Sementara itu, masih ada 521 orang yang dinyatakan hilang.
BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap para korban.
Ratusan ribu warga masih harus tinggal di pengungsian karena tidak dapat pulang ke rumahnya yang terkena banjir.
Berdasarkan data Pusdalops di setiap provinsi, pengungsi paling banyak terdapat di Aceh.
“Sumatera Utara 51.433 jiwa, Aceh 775.346, dan Sumatera Barat 22.354, sehingga total pengungsi di tiga provinsi ada 849.133 jiwa,” jelasnya.
Banjir di Sumatera juga menyebabkan kerusakan pada ratusan fasilitas kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkap, setidaknya ada 31 rumah sakit (RS) dan 156 puskesmas yang terdampak.
“Total faskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas,” kata pria yang akrab disapa Benny dalam konferensi pers dilihat dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
Benny turut merinci berdasarkan daerahnya. Di Aceh ada 13 rumah sakit dan 122 puskesmas terdampak.
“Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas,” lanjutnya.
Hingga saat ini, ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang belum bisa beroperasi.
Enam RS di Aceh dan tiga RS di Sumatera Utara yang belum beroperasi.
Hanya Sumatera Barat yang semua RS-nya sudah beroperasi.
“Kalau di Sumatera Barat semuanya sudah beroperasi,” kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
Sumarjaya mengungkap, dua RS di Langkat Sumut masih terendam banjir sehingga harus menunggu surut dan dibersihkan terlebih dahulu.
Dua RS ini adalah RS Tanjung Pura dan RS Pertamina Pangkalan Brandan.
RS Sundari di Medan juga belum bisa beroperasi karena masih tergenang banjir.
Saat ini, Kemenkes masih melakukan pemetaan terhadap kerusakan yang terjadi di rumah sakit di Aceh.
Enam RS yang tidak beroperasi di Aceh tersebar ke tiga kabupaten.
Di Aceh Tamiang ada dua RS yang belum beroperasi, yakni Rumah Sakit Muda Sedia dan Rumah Sakit Pertamina Rantau.
Di Aceh Utara ada Rumah Sakit Prima Inti Medika yang belum bisa beroperasi akibat bencana.
Di Aceh Timur terdapat tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mulia Raya, Rumah Sakit RSUD Graha Bunda, dan RSUD Sultan Abdul Azizsyah.
“Yang (RS) Abdul Aziz, Sultan Abdul Aziz inilah yang saat ini kita sedang melakukan pembersihan, mengidentifikasi alat kesehatan yang rusak, dan mungkin mobilisasi logistik kesehatan,” kata Sumarjaya.
Kendati masih ada beberapa rumah sakit yang terkena dampak banjir dan tidak bisa beroperasi, Kemenkes memastikan bahwa semua daerah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Memang saat ini semua yang ada di tiga provinsi, alhamdulillah, sudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuh Sumarjaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 07:24
Siswa SMP di Sikka Raih Medali Olimpiade IPA di Rusia Regional 6 Desember 2025

Siswa SMP di Sikka Raih Medali Olimpiade IPA di Rusia
Tim Redaksi
SIKKA, KOMPAS.com
– Neo Haven Tanuwijaya, siswa SMP Katolik Frater Maumere, meraih medali perunggu dalam Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tingkat internasional.
Kompetisi tersebut berlangsung di Sochi,
Rusia
, pada 23 November hingga 2 Desember 2025.
Neo menjelaskan, tahun ini kompetisi diikuti lebih dari 20 negara. Salah satu saingan terberatnya adalah peserta dari Rusia, yang hampir semuanya berhasil meraih medali emas.
Meskipun demikian, Neo merasa bangga dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
“Saya merasa senang dan bangga bisa bawa medali untuk Indonesia, provinsi NTT, dan juga Kabupaten Sikka,” ujar Neo di Maumere, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, untuk meraih kesuksesan, diperlukan konsistensi dan disiplin dalam belajar dalam jangka waktu yang panjang.
“Itu jangka panjangnya. Sedangkan untuk jangka pendek, saya menggunakan determinasi dan motivasi agar bisa belajar banyak hal,” jelasnya.
Neo juga menekankan pentingnya pertemanan dalam proses belajar.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang diraih oleh putra daerah tersebut di level internasional.
“Ini pertama dalam sejarah, SMPK Frater Maumere juara internasional. Siswa SMPK Frater Maumere mewakili Indonesia di ajang internasional. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka dan NTT berbangga,” ungkapnya.
Juventus berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi siswa di wilayah tersebut untuk meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 07:05
BUMN Ini Tidak Tahu Ada Warga Miskin Ekstrem Tinggal di Tengah Lahannya Regional 6 Desember 2025

BUMN Ini Tidak Tahu Ada Warga Miskin Ekstrem Tinggal di Tengah Lahannya
Editor
JEMBER, KOMPAS.com
– PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 5 Surabaya mengaku tidak mengetahui bahwa ada warga miskin ekstrem yang tinggal di tengah lahannya.
Hal ini berbanding terbalik dengan pantauan tim
Ekspedisi Nusaraya Kompas.com
saat mengunjungi
Perkebunan Kopi Silosanen
pada Jumat (28/11/2025). Perkebunan itu berada di bawah pengelolaan
PTPN 1 Regional 5
.
Di tengah perkebunan yang ada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten
Jember
, Jawa Timur, itu banyak warga yang tinggal di rumah yang tidak layak.
Di samping itu, data Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa ada 22.043 jiwa atau 5.325 KK warga
miskin ekstrem
yang berada di area perkebunan BUMN di Jember.
Hal ini menjadi ironi karena dengan jumlah
warga miskin ekstrem
yang banyak, PTPN justru tidak mengetahuinya.
“Terkait untuk yang definisi miskin ekstrem, kami tidak mengetahui, Pak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Kesekretariatan & Humas PTPN I Regional V Surabaya, M Syaiful Rizal saat dihubungi tim
Ekspedisi Nusaraya Kompas.com
, Senin (1/12/2025).
Namun demikian, Rizal mengakui bahwa banyak warga yang tinggal dan menetap di tengah lahan PTPN. Menurutnya, lahan yang ditempati warga itu adalah lahan eks bengkok atau lahan milik desa yang berada di tengah lahan PTPN, bukan lahan milik PTPN seperti pengakuan warga.
Warga itu bekerja di PTPN sebagai pekerja borongan atau tenaga harian lepas. Mereka akan bekerja jika PTPN sedang membutuhkan tenaganya.
“Di Kebun Silosanen itu, ada masyarakat yang saya tahu, yang tinggal di tengah-tengah kebun, tapi itu bukan lahan PTPN. Itu lahannya eks bengkok atau lahan desa yang memang di luar HGU (Hak Guna Usaha), di luar kebun milik PTPN, yang memang ditinggali masyarakat, yang juga dalam kesehariannya masyarakat di situ bekerja sebagai pekerja borongan. Ada yang bekerja lepas, ada yang bekerja borongan,” kata Rizal.
Rizal menyampaikan, jumlah tenaga borongan di
Perkebunan Silosanen
sebanyak 15.453 orang. Mereka berasal dari Desa Pace dan Desa Mulyorejo yang meliputi Dusun Baban Timur, Baban Barat dan Silosanen.
Jika musim panen kopi, penghasilan mereka Rp 57.000 – Rp 60.000 per hari. Namun jika tidak musim panen, penghasilan mereka tidak menentu.
Pantauan tim
Ekspedisi Nusaraya Kompas.com
di Perkebunan Silosanen, banyak warga yang hidupnya memprihatinkan. Mereka tinggal di rumah sederhana yang disediakan oleh PTPN. Mereka bahkan tidak memiliki sejengkal tanah pribadi.
Salah satunya adalah Buniman (65) yang tinggal di Afdeling Kampongan. Sampai saat ini, meski sudah bertahun-tahun tinggal di tengah lahan perkebunan, bahkan sejak dari kakek buyutnya, Buniman tidak memiliki sejengkal tanah pun. Rumah yang ditempatinya sejak lahir bukan miliknya pribadi.
“Saya memang lahir di sini,” katanya dalam bahasa Madura.
Buniman bekerja sebagai pekerja harian lepas atau yang disebut sebagai pekerja borongan. Karena statusnya ini, pekerjannya tidak menentu. Jika tidak waktunya panen, dia hanya dipekerjakan 5 hari hingga 7 hari dalam 15 hari dengan upah Rp 40.000 per hari.
Penghasilan ini jauh dari kata cukup. Sebab Buniman menjadi tulang punggung keluarga untuk enam anggota keluarganya.
Di rumah yang sempit dan sudah lapuk itu, Buniman tinggal bersama istrinya bernama Iyem (62) yang kini sedang sakit stroke; anak ketiga, keempat dan kelimanya yang bernama Iflah (31), Umar (26) dan Ferdi (19); serta dua cucunya yang merupakan anak dari Iflah.
Sedangkan anak pertamanya bernama Sinar meninggal dunia dan anak keduanya bernama Baihaqi bekerja sebagai buruh bangunan di Bali.
Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Buniman terkadang bekerja menggarap lahan warga yang ada di luar kebun dengan upah Rp 50.000 per hari. Pekerjaan ini pun tidak menentu karena bergantung pada warga yang membutuhkan tenaganya.
“
Mon tadek kalakoan e kebbun, tak alakoh. Kadeng mon bedeh petani, alakoh ka petani
(Kalau tidak ada pekerjaan di kebun PTPN, kadang bekerja ke petani kalau ada petani yang butuh merawat tanaman),” katanya.
Sebagai tambahan penghasilnya pula, Buniman memelihara dua ekor sapi. Bukan miliknya, sapi itu adalah milik orang lain yang dipeliharanya. Hasilnya nanti akan dibagi dua dengan pemilik.
“
Ngalak owanan
(mengambil peliharaan),” katanya.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui bahwa jumlah warga miskin ekstrem di Jember masih tinggi, bahkan tertinggi di Jawa Timur.
Dia bertekat untuk mengatasi itu dengan kendala yang harus dihadapi. Sebab, warga yang miskin ektrem itu tinggal di tengah lahan BUMN.
Gus Fawait menyebutkan salah satu contoh yang menjadi kendala pengentasan kemiskinan ekstrem di tengah lahan PTPN.
Berdasarkan aturan, warga yang bisa mendapatkan bantuan pertanian dari pemerintah adalah petani karena memiliki lahan. Sedangkan, warga yang tinggal di tengah lahan PTPN masuk kategori buruh tani dan tidak punya lahan sehingga tidak bisa menerima bantuan pertanian.
“Yang kami bikin bingung adalah ketika mereka tinggal berada di pinggir perlahan milik BUMN. Tapi kita tidak berpangku tangan. Ke depan, kami akan pikirkan mereka,” katanya.
“Beberapa kendala selama ini kita tidak bisa membantu mereka secara langsung karena mereka tidak punya lahan. Sedangkan secara aturan kan mereka harus punya lahan. Kalau ada bantuan bibit, pupuk, alat pertanian, dan lain sebagainya,” katanya.
Gus Fawait akan berupaya untuk melatih warga yang miskin ekstrem supaya memiliki keterampilan untuk berwirausaha.
“Kami akan melakukan pelatihan. Kami juga akan melatih mereka untuk menjadi UMKM-UMKM baru,” katanya.
Artikel ini merupakan bagian dari perjalanan tim Ekspedisi Nusaraya Kompas.com di Kabupaten Jember, mulai dari 27 November hingga 2 Desember. Klik ini untuk mengikuti seluruh rangkaian perjalanan kami.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 07:00
Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
Editor
ACEH SELATAN, KOMPAS.com
– Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
Mirwan juga menanggapi surat
Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
Aceh Selatan
sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
“Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
“Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
“Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
“Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
“Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:59
Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
Editor
ACEH SELATAN, KOMPAS.com
– Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
Mirwan juga menanggapi surat
Gubernur Aceh
, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
“Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
Aceh Selatan
sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
“Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
“Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
“Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
“Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
“Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:59
2 Prabowo Terpukau Dengar Nusron Wahid Berdoa: Apa Pindah Jadi Menteri Agama? Nasional

Prabowo Terpukau Dengar Nusron Wahid Berdoa: Apa Pindah Jadi Menteri Agama?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya terpukau ketika mendengar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berdoa dalam Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan. Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, hebat kali kau baca doa itu,” ujar Prabowo ketika memberikan sambutan di acara ini.
Prabowo lantas berkelakar, apakah dirinya harus menggeser Nusron ke posisi Menteri Agama (
Menag
).
“Mungkin salah jabatan kali ya? Mungkin apa pindah
Menteri Agama
gitu kan,” katanya sambil tertawa.
Ketua Umum Partai
Golkar

Bahlil Lahadalia
, partainya memang sengaja menggelar HUT secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan, dalam perayaan HUT sebelumnya, mereka mengisi acara penuh dengan kegiatan politik.

Namun, berhubung
HUT Golkar
kini bertepatan dengan bencana di Sumatera, maka mereka memperbanyak acara doa bersama.
“Kalau HUT Golkar sebelumnya itu kan ya penuh dengan urusan politik melulu. Kalau kali ini kan urusannya 60:40. 60 Doa untuk kita kepada penyelamatan bangsa kita, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang kena bencana semoga diberikan ketabahan, yang pergi dipanggil Allah diterima di sisi Allah SWT di tempat yang paling mulia,” kata Bahlil ditemui usai acara.
“Dan ini kan bagian daripada ikhtiar Golkar dalam merespons ataupun memaknai dinamika kondisi bangsa kita yang terakhir ini,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:46
Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT Regional 6 Desember 2025

Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com
– Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (6/12/2025) sekitar pukul 04.42 Wita.
Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 10,57 derajat lintang selatan dan 119,33 derajat bujur timur.
Lokasi gempa berada di laut, tepatnya 88 kilometer arah barat daya Kota Wanokaka, dengan kedalaman 44 kilometer.
“Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam slab Lempeng Samudera Hindia (intra slab),” ungkap Daryono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Sabtu pagi.
Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Wanokaka, Lamboya, dan Laboya Barat, dengan skala intensitas III – IV MMI.
Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.
Daryono juga menambahkan bahwa hasil pemodelan menunjukkan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Sampai pukul 04.57 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:40
Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan Medan 6 Desember 2025

Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan Agincourt Resources, PTPN III, dan North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru, pada Jumat (5/12/2025).
“Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.
Langkah tersebut diambil setelah melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
Batang Toru
dan Garoga.
Inspeksi tersebut bertujuan untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
Hanif juga mengunjungi PT
Agincourt Resources
, PT Perkebunan Nusantara III (
PTPN III
), dan PT
North Sumatera Hydro Energy
(NSHE).
Selain menghentikan operasional, pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru diwajibkan untuk menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan.
“Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Hanif dalam keterangan tertulis.
Hanif menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.
Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucap Hanif.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang meningkatkan tekanan pada DAS.
“Dari
overview
helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
Lembaga itu memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera.
Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
Langkah tegas ini diambil pasca banjir besar dan longsor yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:39
Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi Nasional 6 Desember 2025

Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri, Irjen Andry Wibowo, mengatakan bahwa upaya reformasi Kepolisian RI bukanlah upaya untuk mengecilkan institusi penegak hukum ini.
“Tawaran kami secara pribadi, reformasi ini bukan kemudian mendelegitimasi Polri atau mengecilkan,” kata Andry dalam diskusi bertajuk ‘
Reformasi Polri
dan
Pelayanan Publik
Bagi Masyarakat’ di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
Andry menyatakan, reformasi Polri harus dilihat dari pendekatan perbaikan institusi.
“Maka ada dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan perbaikan,
improvement
,” ujarnya.
Andry menjelaskan, beberapa poin yang harus diperbaiki dalam institusi Polri, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.
Ia sepakat bahwa praktik korupsi mencederai rasa keadilan.
“
Police corruption
,
yes
, secara pribadi saya tidak setuju ada korupsi di kepolisian. Itu harus kita tangani betul,” ujarnya.
Andry juga mengakui adanya tindakan polisi yang brutal dan menyalahgunakan kekuasaan atau
abuse of power
.
Karena itu, ia setuju bahwa harus ada pengawasan internal yang ketat dan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya.
Selain itu, institusi Polri harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
“Dan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang etika, integritas, dan profesionalisme kepada anggota Polri serta memberikan gaji yang layak dan insentif yang memadai,” ucap dia.
Ombudsman RI menerima 3.308 laporan aduan masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan Kepolisian RI selama lima tahun terakhir.
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, jumlah ini menempatkan Kepolisian dalam daftar 10 besar dari laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman.
“Data laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Ombudsman menerima kurang lebih 3.308 laporan terkait dengan pelayanan Kepolisian,” kata Najih dalam diskusi bertajuk “Reformasi Polri dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat” di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
Najih menambahkan, jumlah ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan tidak meratanya kualitas layanan yang diberikan kepolisian.
“Laporan-laporan terkait dengan dugaan malaadministrasi, lemahnya pengawasan hingga ketidakmerataan kualitas layanan dari pusat sampai ke level di daerah, dari ujung sampai ke puncak yaitu level Bhabinkamtibmas sampai Kapolri,” ujarnya.
Najih menyatakan, kondisi tersebut menuntut perubahan mendasar yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk reformasi di sektor keamanan yang harus adaptif terhadap tantangan kejahatan digital.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:38
Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat Medan 6 Desember 2025

Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat
Tim Redaksi
TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
— Pantai yang terletak di Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kini menyuguhkan pemandangan yang tak biasa dan memprihatinkan.
Destinasi wisata andalan wisatawan Kota Pandan ini dipenuhi
gelondongan kayu
usai diterjang
banjir bandang
pada Selasa (25/11/2025) lalu.
Pantauan Kompas.com di lokasi pada Jumat (5/12/2025) sore, terlihat tumpukan material sisa banjir mendominasi lanskap pantai yang biasanya bersih.
Aroma lembap dari kayu basah bercampur lumpur sesekali tercium saat angin laut berembus ke arah daratan.
Terlihat banyak gelondong kayu berserakan di sepanjang hamparan pasir pantai berwarna putih itu.
Kayu-kayu dengan beragam ukuran, mulai dari ranting kecil hingga batang pohon besar berdiameter lebih dari 30 sentimeter, tersebar acak di bibir pantai, membuatnya terlihat seperti tempat yang tak terawat.
Sejumlah gelondongan kayu terlihat sudah berubah warna menjadi kehitaman karena digunakan sebagai kayu bakar oleh sejumlah warga saat malam hari, menyisakan sisa abu dan tumpukan kayu yang sebagiannya masih meninggalkan jejak asap.
Fenomena perubahan warna air laut juga menjadi sorotan.
Meski air laut di bibir pantai masih terlihat normal dengan warna kebiruan, pemandangan kontras terlihat jelas di kejauhan.
Air di bagian tengah laut terlihat berwarna keruh dan membentuk garis panjang berwarna cokelat pekat.
Warna cokelat tersebut merupakan air sisa banjir yang dipenuhi tanah serta lumpur yang terbawa arus banjir.
Pertemuan antara air tawar yang keruh dan air laut ini terlihat mencolok, meninggalkan jejak tingginya sedimentasi yang terjadi akibat banjir bandang sepuluh hari lalu.
Di sisi lain, sejumlah anak justru tetap mencoba menjalankan hidup seperti biasa di tengah kondisi tersebut.
Mereka terlihat tetap menikmati momen berenang di laut, seolah tak terganggu dengan kondisi air yang belum sepenuhnya pulih.
Anak-anak tersebut bermain air sambil saling melempar bola pasir satu sama lain, diselingi tawa yang terdengar samar dari kejauhan.
Sementara itu, upaya pemulihan mulai dilakukan warga secara mandiri.
Sejumlah warga terlihat sibuk mengumpulkan gelondongan kayu untuk dibuang atau dimanfaatkan menjadi kayu bakar, agar pantai kembali terlihat bersih.
Namun, upaya ini tampak kewalahan menghadapi volume sampah yang cukup masif.
Terlihat satu orang bertugas menggendong kayu berukuran kecil dan sedang, sementara yang lainnya perlahan mengumpulkannya menggunakan sapu lidi dan alat seadanya.
Warga pun mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah segera menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan, mengingat
Pantai Pandan
adalah salah satu ikon wisata di
Tapanuli Tengah
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 06:30