Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    – Wajah lelah namun tegar tampak jelas pada Monalisa (26), warga asal Pardagangan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menjadi korban banjir bandang dan tengah bertahan di posko pengungsian.
    Di tengah hiruk-pikuk posko
    pengungsian
    yang padat, ia duduk dengan perut yang kian membesar. Usia kandungannya kini sudah menginjak sembilan bulan.
    Sudah sepuluh hari
    Monalisa
    terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya dan tidur beralaskan tikar di pengungsian.
    Namun, beban yang dipikulnya terasa lebih berat karena ia harus melalui masa-masa kritis ini seorang diri, tanpa didampingi sang suami.
    “Sendiri saja memang di sini, karena suami berlayar. Sebatang kara lah di bencana ini,” kata Monalisa saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (5/12/2025).
    Di saat ia membutuhkan dukungan fisik dan mental menjelang
    persalinan
    , Monalisa harus menerima kenyataan bahwa suaminya sedang berada jauh di perantauan.
    “Kalau suami alhamdulillah sehat. Suami (di) Batang Arau, Padang,” ujar Monalisa.
    Ia menyebut, suaminya sedang bekerja jauh di laut, sehingga tidak bisa mendampinginya saat
    bencana banjir
    melanda, maupun saat ia bertahan di posko pengungsian.
    Ketidakhadiran sang suami memaksanya bertahan seorang diri menjaga keselamatan janin dalam kandungannya, sekaligus satu anaknya yang masih kecil.
    Monalisa mengenang detik-detik mengerikan saat air banjir bandang datang pada Selasa (25/11/2025) pagi.
    Tanpa suami yang bisa diandalkan untuk membantu evakuasi, ia harus berjuang sendiri menyelamatkan diri.
    “Dari rumah hampir terseret, hampir terseret arus, pegangan aja sama yang ada,” ujarnya.
    Kondisi fisiknya yang sedang hamil tua membuat pergerakannya terbatas, sementara derasnya air terus meninggi hingga 1 meter atau setara pinggang orang dewasa.
    Ia harus sekuat tenaga menahan arus sembari menjaga anaknya agar tidak hanyut.
    “Karena menarik ini (anak), karena air sudah hampir sepinggang. Apalagi hamil kan enggak bisa apa (banyak bergerak) karena kencang air. Tapi alhamdulillah masih dikasih selamat,” tuturnya.
    Beruntung, di tengah kepanikan tersebut, sebuah mobil datang menjemput dan mengevakuasinya keluar dari kawasan yang dinyatakan waspada itu.
    “Karena daerah rumah itu ternyata udah waspada, jadi dijemput sama tim penyelamat itu,” sambungnya.
    Kini, meski menjelang waktu persalinan, Monalisa memilih bertahan di pengungsian dengan fasilitas serba terbatas.
    Rumahnya yang berlumpur setinggi lutut belum layak untuk kembali dihuni.
    Namun, alasan utamanya bukan sekadar kondisi fisik rumah, melainkan ketakutannya menghadapi persalinan sendirian tanpa bantuan medis di tengah kondisi darurat.
    Di rumahnya, akses listrik terputus dan tidak ada sinyal komunikasi.
    Kondisi itu dinilai terlalu berbahaya bagi dirinya yang hidup sendirian dan tengah ditinggal suaminya.
    “Sebenarnya berat (di pengungsian). Tapi karena di sini ada tim medis, terpaksa harus di sini. Kalau di sana (rumah) kan jaringan enggak ada, lampu mati. Otomatis kan awak sendiri. Kalau di sini dirawat,” jelas Monalisa.
    Berdasarkan pemeriksaan dokter, Hari Perkiraan Lahir (HPL) Monalisa jatuh pada 20 Desember 2025.
    Namun, dokter yang memeriksa di pengungsian menyebutkan bahwa kelahiran bisa terjadi lebih cepat atau mundur.
    “HPL-nya itu tanggal 20. Tapi katanya bisa maju, bisa mundur,” ucapnya.
    “Kalau mundur, bisa jadi suami sudah bisa pulang. Tapi kalau maju, enggak tahu ya bagaimana,” sambungnya.
    Di tengah ketidakpastian itu, persiapan menyambut sang buah hati masih jauh dari kata cukup.
    Banjir telah merendam semua pakaian dan perlengkapan bayi yang sempat ia siapkan.
    Sementara itu, kondisi keuangan keluarga yang sedang sulit karena suami merantau menambah beban pikirannya.
    “Apalagi di sini pun juga masih ada kurang sih (bantuannya). Kayak pakaian bayi. Kan semua kena (banjir). Apalagi kondisi keuangan enggak ada,” tuturnya lirih.
    Monalisa pun kini hanya bisa berharap proses persalinannya nanti berjalan lancar dan ia bisa mendapatkan tempat yang lebih layak untuk membesarkan bayinya. Sebab rumahnya masih dipenuhi lumpur.
    Ia juga mengungkap bahwa dirinya selalu berdoa agar sang suami dapat segera pulang dan mendampingi proses persalinannya.
    “Penginnya iya sih, (dapat) tempat yang layak, ada suami. Kalau enggak ada suami, kenapa-kenapa nanti siapa lah yang bawa aku ke rumah sakit,” pungkasnya penuh harap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai "Rambo Podium" Nasional

    8 Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai "Rambo Podium" Nasional

    Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai “Rambo Podium”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa dirinya “Rambo podium” alias hanya berani berbicara di depan podium soal penegakan hukum.
    “Kalau saya bicara, saya sering diejek, Prabowo itu Rambo di podium, hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung, KPK, bertindak (mereka bilang), ‘Ah, begitu Prabowo bertindak semena-mena’, tidak,” kata Prabowo dalam pidato di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    Meski dia dinilai sebagai ”
    Rambo podium
    “, tetapi ketika dirinya benar-benar menegakkan hukum melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia merasa dianggap semena-mena.
    Kepala Negara menegaskan, ia tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.
    Siapa pun yang melanggar hukum akan diusutnya.
    Oleh karena itu, ia meminta semua pihak taat kepada hukum.
    Pelaku ekonomi pun harus taat membayar pajak.
    “Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi, mereka pintar-pintar, mereka mengerti,” ucap Prabowo.
    Ia pun mengajak para koruptor untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kemudian mengembalikan semua uang negara.
    Uang itu, lanjut Prabowo, akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.
    “Saya berkata siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau utang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik, tidak bisa bangun sekolah hanya dengan omong-omong,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo mempersilakan orang lain tetap gaduh dan mencari-cari kesalahannya.
    Ia meyakini bahwa masyarakat akan mampu menilai sendiri siapa yang bekerja dan siapa yang hanya modal berbicara.
    “Ada yang suka ribut saja, gaduh saja, ya tapi kalau dia mau gaduh silakan saja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omong, omong, omong saja,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan Regional 6 Desember 2025

    Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan Regional 6 Desember 2025

    Ada yang “Menghilang” Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Sejumlah ketua RT, RW, dan pengurus LPMK di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (5/12/2025) sore mendatangi Gedung DPRD Palopo untuk menanyakan kepastian pembayaran insentif yang belum mereka terima sejak 2024.
    Mereka berkumpul di halaman gedung usai mengetahui bahwa
    Wali Kota Palopo
    , Naili Trisal, menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Palopo 2025–2029.
    Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Wali Kota keluar melalui pintu samping Gedung DPRD dan langsung meninggalkan area kantor tanpa menemui para ketua RT, RW, dan LPMK yang sudah menunggu berjam-jam.
    Rapat paripurna RPJMD yang dijadwalkan pukul 14.00 Wita molor lebih dari dua jam.
    Wali Kota baru hadir sekitar pukul 16.05 Wita, dan sidang dimulai pada pukul 16.22 Wita.
    Di luar gedung, sejumlah personel kepolisian berjaga, sementara Satpol PP menutup rapat pintu ruang sidang.
    Beberapa ketua RT, RW, dan LPMK yang hadir tampak menangis karena merasa perjuangan panjang mereka belum membuahkan hasil.
    Korlap Forum LKK Kota Palopo, Feryanto, menegaskan bahwa pemerintah telah berulang kali menjanjikan penyelesaian pembayaran, namun tidak ada realisasi.
    “Demonstrasi kami mulai 27 Oktober 2024 sampai kemarin, 4 Desember 2025. Satu tahun lebih tidak ada jawaban,” kata Feryanto.
    Menurut Feryanto, Forum LKK telah menempuh berbagai jalur resmi, termasuk RDP dengan DPRD, audiensi dengan BPKD dan Inspektorat, hingga konsultasi ke Kanwil Kemenkumham.
    Ia juga menyebut inspektorat provinsi telah menegaskan bahwa pembayaran insentif dan penghargaan untuk LKK aman secara regulasi.
    “Sekda, Asisten I, para Kabag, semua bilang dokumennya sudah selesai. Kami hanya menunggu keputusan Wali Kota. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi,” ucapnya.
    Feryanto menegaskan batas akhir penggunaan anggaran 2025 tinggal beberapa hari lagi.
    “Tanggal 15 Desember kas daerah ditutup. Kalau tidak dibayar tahun ini, kami dipaksa lagi menunggu 2026,” tambahnya.
    Ketua LPMK Kelurahan Binturu, Nur Salam, merinci bahwa insentif tahun 2024 belum dibayar selama 10 bulan, dari Januari hingga Oktober.
    “Nilainya hanya Rp 300.000 per orang per bulan. Kecil, tapi itu hak kami. Sampai sekarang belum dibayar,” katanya.
    Nur Salam menambahkan, sebagian insentif 2025 seharusnya sudah tercover dalam APBD pokok dan APBD Perubahan 2025.
    “Pemerintahan itu berkesinambungan. Kalau pemerintah pusat bisa bayar beban pemerintahan sebelumnya, kenapa di Palopo tidak?” ujarnya.
    Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025.
    “Kami sudah anggarkan. Kami konsultasi ke BPKP, Inspektorat, dan Kemenkumham. Tiga lembaga itu menyampaikan bahwa teknisnya ada pada pemerintah,” tutur Alfri.
    Alfri menegaskan DPRD hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
    “Regulasi sudah dipayungi Perda. Secara dasar hukum sudah kuat. Tinggal tindakan teknis dari pemerintah,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan Ketua RT, RW, dan pengurus LPMK se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar
    aksi unjuk rasa
    di Kantor Wali Kota pada Kamis (4/12/2025).
    Mereka menuntut pembayaran insentif dan penghargaan yang disebut belum dibayarkan sejak 2024.
    Jika sampai dengan 15 Desember masih belum ada kejelasan, mereka akan mengundurkan diri serentak.
    Pantauan di lokasi, aksi tersebut sempat ricuh.
    Massa berusaha masuk ke halaman Kantor Wali Kota untuk menyampaikan langsung tuntutannya.
    Namun, pagar kantor tidak dibuka oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Situasi memanas ketika massa terus mendorong pagar sambil mendesak petugas membuka akses masuk.
    Aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan membuat suasana hampir berujung bentrok antara massa dan Satpol PP.
    Koordinator aksi, Feryanto, mengatakan tuntutan yang dibawa hari ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya sejak 27 Oktober 2024 lalu.
    Ia menyebut pemerintah Kota Palopo tidak membayarkan insentif dan penghargaan yang menurut mereka telah selesai dibahas dalam Banggar dan dimasukkan dalam Ranperda APBD Perubahan 2025.
    “Pertanyaan kami masih sama, mengapa Pemkot tidak membayarkan penghargaan yang sudah dibahas bersama DPRD. Padahal ini sudah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujar Feryanto saat dikonfirmasi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjuangan Pasutri Delapan Anak Hadapi Banjir di Langkat: Sudah Kami Pasrah Medan 6 Desember 2025

    Perjuangan Pasutri Delapan Anak Hadapi Banjir di Langkat: Sudah Kami Pasrah Medan 6 Desember 2025

    Perjuangan Pasutri Delapan Anak Hadapi Banjir di Langkat: Sudah Kami Pasrah
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sudah sepuluh hari banjir melanda warga di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
    Pantauan Kompas.com di sepanjang Jalan Khairil Anwar, tinggi air masih mencapai 80 cm.
    Dari siang sampai matahari terbenam, air tak kunjung surut.
    Meski begitu, semangat masyarakat untuk bertahan hidup di tengah gempuran banjir tak surut pula.
    Tak sedikit masyarakat yang membangun posko mandiri di daerah yang dikelilingi banjir.
    Mereka kerap kali tetap beraktivitas di jalan yang tergenang itu untuk mencari kebutuhan pokok dan obat-obatan ke kota.
    Caranya pun beragam, ada yang berjalan kaki, mengendarai sepeda motor, serta menaiki sampan atau rakit.
    Salah satu warga itu bernama Aam tinggal dan mengungsi di Lingkungan XI, Kelurahan Pekan Tanjung Pura.
    Siang itu, dia terlihat sedang mendorong sepeda motor bersama istrinya.
    Tampak mesin motor dimatikan dengan kondisi knalpot ditutup plastik.
    Ia sengaja tak menghidupkan mesin motor untuk menghindari mogok. Dia bersama sang istri baru saja dari Kota Stabat.
    “Ini tadi beli obat-obatan,” kata Aam sembari menunjukkan plastik yang diletakkannya di atas jok motor.
    Salah satu obatnya adalah salep gatal-gatal.
    Selama beberapa hari ini kaki keluarganya kerap kali terendam air banjir dan terkena gatal-gatal.
    Adapun, Aam mengeluh sejauh ini sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok.
    Padahal dia mesti memberi makan kedelapan anaknya.
    “Ya itu lah kami makan apa yang bisa dimakan. Kayak roti dan snack-snack. Jadi kemarin lima hari cuma makan nasi dua kali sisanya makan roti, pop mie. Gak ada beras. Gak ada peralatan masak juga,” ungkap Aam.
    Sejauh ini, dia bersama keluarga mengaku belum merasakan bantuan dari pemerintah. Hal itu membuat dia pasrah untuk bertahan hidup ala kadarnya.
    “Kami udah pasrah ajalah. Kalau memang mau diperhatikan pasti sudah diperhatikan sebelumnya,” sebut Aam sembari melempar senyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dampak Bencana Aceh Memprihatinkan, Mualem Khawatir Warganya Meninggal Kelaparan Regional 5 Desember 2025

    Dampak Bencana Aceh Memprihatinkan, Mualem Khawatir Warganya Meninggal Kelaparan Regional 5 Desember 2025

    Dampak Bencana Aceh Memprihatinkan, Mualem Khawatir Warganya Meninggal Kelaparan
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengakui sampai saat ini masih ada wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh yang belum mendapatkan bantuan. 
    Terutama di wilayah-wilayah pedalaman atau terisolir. 
    Ia khawatir dengan kondisi semacam ini maka akan banyak warganya yang mati kelaparan. 
    Berdasarkan hasil peninjauannya dalam beberapa hari terakhir,
    Mualem
    menemukan kondisi warga yang cukup memprihatikan. 
    “Sangat memprihatinkan. Bukan meninggal karena banjir, meninggal kelaparan. Itu aja,” katanya saat diwawancari awak media di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025) sore.
    Mualem meminta seluruh jajaran pemerintah dan instansi terkait mempercepat distribusi kebutuhan pokok. 
    Dia juga meminta penanganan akses menuju wilayah-wilayah yang hingga kini masih terisolir akibat bencana banjir dan longsor bisa lebih dipercepat.
    “Masih banyak masyarakat yang membutuhkan sembako dan belum terjamah seperti di wilayah-wilayah pedalaman,” ujarnya. 
    Menurut Mualem, wilayah paling urgent dan paling membutuhkan bantuan sembako di antaranya seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
    Akses menuju ke sejumlah kecamatan di daerah itu hanya dapat ditembus melalui jalur udara.
    Karena itu, Mualem meminta kepada jajaran termasuk kepala desa agar bisa bekerja aktif dan menyalurkan sembako kepada mereka yang sangat membutuhkan. 
    “Sembako jangan tertimbun di lokasi tertentu. Banyak titik berat yang harus ditangani cepat,” ujarnya.
    Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Seumadam di Aceh Tamiang.
    Ia menyebut TNI dan berbagai unsur lain telah bergerak, namun percepatan tetap dibutuhkan.
    Saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana Aceh di Posko Lanud Sultan Iskandar Muda, Mualem turut menggambarkan situasi kritis di beberapa jalur utama.
    Khususnya ruas Tamiang ke Langsa yang hingga hari ini masih tertutup material banjir dan longsor.
    Ia menyebut adanya temuan kendaraan yang terjebak banjir dengan korban jiwa di dalamnya. 
    Selain akses, Gubernur menekankan kebutuhan mendesak berupa tenda pengungsian dan air bersih terutama untuk wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara yang masih terisolir.
    Mualem menyebutkan, bahwa lima unit alat berat dari Medan telah diarahkan menuju Aceh Timur dan Aceh Utara untuk mendukung pembukaan akses.
    Mualem juga meminta BNPB memprioritaskan pengiriman tenda dan air bersih dalam waktu sesingkat mungkin.
    Dengan 41 titik jembatan putus di Aceh Utara saja, menurutnya perlu percepatan dan koordinasi yang lebih solid.
    Sehingga distribusi sembako yang menumpuk di lapangan dapat segera bergerak ke desa-desa terdampak.
    “Segera pastikan semua berjalan. Sembako banyak tertumpuk karena akses. Percepat distribusi,” ujarnya.
    Selain itu, Gubernur Mualem juga menyoroti kondisi di Aceh Tengah, terutama akses jalan KKA yang menjadi jalur vital ke wilayah terdampak.
    Ia meminta Dinas PUPR dan instansi terkait segera melakukan percepatan pembenahan. 
    “Kalau Juli agak kewalahan, karena ada jembatan putus. Lebih cepat dikerjakan di KKA. PUPR harus cepat benahi,” tegasnya.
    Terakhirnya, Mualem juga menyebutkan bahwa ada tim dari China berjumlah lima orang.
    Mereka akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur menggunakan perangkat khusus. 
    “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 18 Rumah Sakit Terdampak Bencana di Sumut, Sebagian Sempat Tak Beroperasi Medan 5 Desember 2025

    18 Rumah Sakit Terdampak Bencana di Sumut, Sebagian Sempat Tak Beroperasi Medan 5 Desember 2025

    18 Rumah Sakit Terdampak Bencana di Sumut, Sebagian Sempat Tak Beroperasi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan mengungkap data sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang terdampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut, sejak, Senin (24/11/2025).
    Total ada 18 rumah sakit yang ikut terdampak.
    “Dinkes Sumut mencatat terdapat 18 rumah sakit, 19 puskesmas pembantu, 25 puskesmas dan sejumlah Poskesdes yang
    terdampak banjir
    dan longsor,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
    Hamid belum merinci fasilitas kesehatan mana saja yang terdampak.
    Namun, sebagian sempat tidak beroperasi karena ikut terendam banjir.
    “Sebagian diantaranya tak dapat beroperasi karena terendam hingga setinggi pinggang orang dewasa,” ujarnya.
    Lebih lanjut, dia juga pasca bencana alam terjadi, pihaknya terus menyiagakan tenaga medis ke sejumlah titik pengungsian untuk memberikan pelayanan langsung.
    “Hingga kini Dinkes Sumut telah menangani 1.890 korban luka ringan dan 94 korban luka berat di daerah terdampak seperti Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Langkat,” ujarnya.
    Dia juga mengatakan timnya juga berangkat ke wilayah yang paling parah dampaknya, dengan menurunkan tim kecil.
    Namun mereka sempat tertahan di Tapanuli Selatan karena akses jalan yang terputus. Mereka terpaksa melayani warga terdampak di Tapsel.
    “Kita turunkan dokter, perawat, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, dan surveilans. Besoknya (27/11/2025), kita tempatkan 3 dokter, 3 perawat, dan 2 petugas surveilans untuk membantu pelayanan kesehatan di sana,” ujarnya.
    Sementara itu di Kabupaten Langkat, Dinkes Sumut juga menurunkan tim medis lengkap dan melakukan rotasi petugas antar kecamatan agar pelayanan kesehatan tetap maksimal.
    Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan berbagai pihak dalam penanganan bencana.
    “Pada fase pasca bencana akan muncul berbagai permasalahan kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan sangat penting agar penyakit dapat kita tangani sedini mungkin,” jelas Hamid.
    Menurut Hamid, saat ini sejumlah penyakit berpotensi menjangkiti warga pasca bencana seperti gangguan kulit, diare, ISPA, dan demam.
    Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menginventarisasi kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
    “Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga minta dinkes kabupaten/kota mendata sarana dan prasarana kesehatan yang terdampak untuk kita kompilasikan dan laporkan ke pusat,” harapnya.
    Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara Jumat, (5/12/2025) pukul 17.00 jumlah korban meninggal banjir dan longsor meninggal di sana 314 orang serta 160 orang hilang.
    Lokasi terparah di Tapanuli Tengah, korban meninggal disana 89 orang, hilang 109 orang dan luka-luka 521 orang dan 8.774 mengungsi.
    Terparah kedua Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), korban meninggal 84 orang, 31 hilang, 69 luka-luka dan 6.971 orang dilaporkan mengungsi.
    Selanjutnya lokasi ketiga terparah di Kota Sibolga, di sana 53 orang dilaporkan meninggal, 45 luka luka dan 5 orang hilang serta 5181 orang mengungsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan Nasional 5 Desember 2025

    Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan Nasional 5 Desember 2025

    Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata melawan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco mempertegas status lahan itu sebagai aset negara.
    Sekretaris
    Kemensetneg
    , Setya Utama, mengatakan lahan yang dulunya memiliki hak guna bangunan (HGB) nomor 26 dan 27, lokasi
    Hotel Sultan
    saat ini, merupakan
    aset negara
    yang dibebaskan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Asian Games IV di tahun 1962.
    “Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama,” ujar Setya dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
    Setya menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan penyelamatan aset negara. Termasuk, dalam hal memaksimalkan potensi aset.
    Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi A. Kusumo, mengatakan, pihaknya siap untuk mengelola secara maksimal tanah dan bangunan yang kembali ke penguasaan negara.
    Hal ini agar aset tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan negara.
    Rakhmadi mengatakan, putusan PN Jakpus bersifat serta merta. Artinya, lahan yang ditempati Hotel Sultan bisa dikosongkan lebih dahulu meski ada upaya hukum lanjutan dari
    PT Indobuildco
    .
    “Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum,” kata Rakhmadi.
    Dengan adanya putusan ini, Kemensetneg dan PPKGBK akan terus mendorong kawasan GBK menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional dalam rangka memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
    Terdapat dua perkara yang melibatkan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco melawan negara, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara dan beberapa pihak lainnya.
    Pertama, perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT Indobuildco.
    Sementara, duduk sebagai tergugat adalah Mensesneg, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MEN ATR/BPN); Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
    Perkara ini ditolak oleh hakim dan menegaskan negara sebagai pemilik sah lahan sengketa tersebut.
    “Pengadilan menyatakan negara (melalui HPL No. 1/Gelora) adalah pemilik sah (atas Hotel Sultan),” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
    Majelis hakim menyatakan, dokumen hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023.
    Untuk itu, tindakan negara sah, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, yaitu tanah dan bangunan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu.
    Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court ini, majelis hakim memerintahkan agar PT Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunannya.
    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan (tanah + bangunan) dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu,” lanjut Sunoto.
    Selain itu, putusan kedua, nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Mensesneg dan pengelola GBK terhadap PT Indobuildco.
    Hakim memutuskan untuk menerima sebagian perkara ini dan menghukum pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti penggunaan tanah atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) periode 2007-2023 senilai 45.356.473 dollar Amerika Serikat.
    Perseteruan terkait lahan Hotel Sultan sudah terjadi sejak Oktober 2023.
    Saat itu, negara, melalui pengelola GBK, secara resmi mengambil alih pengelolaan lahan tempat Hotel Sultan berdiri.
    Sebelum keputusan ini diambil, pihak GBK sudah berulang kali menyampaikan somasi ke PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan, tapi tidak ditanggapi.
    Izin usaha Hotel Sultan dibekukan, tapi operasional hotel masih berlanjut.
    Kemudian, PT Indobuildco resmi mengajukan gugatan melawan negara pada 23 Oktober 2023.
    Menghadapi gugatan ini, Menteri ATR/BPN saat itu, Hadi Tjahjanto memastikan negara tidak akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.
    Dengan demikian, Indobuildco sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
    “Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB. Sudah selesai,” kata Hadi, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Umrah saat Wilayahnya Dilanda Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Umrah saat Wilayahnya Dilanda Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Umrah saat Wilayahnya Dilanda Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPP Partai Gerindra mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Pasalnya, Mirwan kedapatan umrah ke Arab Saudi, pada saat wilayah Aceh dilanda banjir dan longsor.
    “Tadi saya dilaporkan mengenai
    bupati Aceh Selatan
    yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dikabarkan sedang berada di Tanah Suci dalam rangka
    ibadah umrah
    .
    Keberangkatannya itu mendapatkan sorotan dan viral di media sosial (medsos) lantaran kondisi Aceh tengah dilanda banjir.
    Padahal, Bupati Aceh Selatan itu telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
    Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menargetkan agar partainya meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada pemilihan legislatif (Pileg) 2029.
    Dengan nada bercanda, Bahlil yakin bahwa target tersebut dapar tercapai jika senyum Presiden
    Prabowo Subianto
    bersama Partai
    Golkar
    .
    “Bagi kami Partai Golkar kursi kami sekarang adalah 102, dan InsyaAllah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar,” kelakar Bahlil dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Bahlil juga membanggakan keberhasilan partai berlambang pohon beringin itu dalam pemilihan kepala daerah (
    Pilkada
    ) 2024.
    “Untuk pilkada alhadulillah, target kami mencapai 60 persen, terwujud di pilkada gubernur, bupati, wali kota,” ujar Bahlil.
    Bahlil turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen Partai Golkar terhadap capaian mereka di pileg dan pilkada.
    Pada usia partai ke-61 tahun, ia menekankan bahwa Partai Golkar tidak dimiliki oleh kelompok maupun keluarga tertentu.
    Tegasnya, rakyat merupakan pemilik saham dari Partai Golkar yang asalnya dari Sekretariat Bersama Golongan Karya bentukan berbagai kelompok.
    “Dapatlah kita pastikan bahwa Partai Golkar ini tidak dilahirkan oleh satu kelompok tertentu, tapi Partai Golkar ini betul-betul dilahirkan, lahir dari kandungan rakyat Republik Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
    “Atas dasar hal itu, maka sudah sangatlah layak bahwa Partai Golkar ini adalah pemilik sahamnya adalah rakyat. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu,” sambungnya menegaskan.
    Kini, Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan tersebut merupakan salah satu poin dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
    “Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bangga MBG Sudah Masuk ke Pelosok: Ini Bukan Kegiatan Main-main Nasional 5 Desember 2025

    Prabowo Bangga MBG Sudah Masuk ke Pelosok: Ini Bukan Kegiatan Main-main Nasional 5 Desember 2025

    Prabowo Bangga MBG Sudah Masuk ke Pelosok: Ini Bukan Kegiatan Main-main
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sudah mencapai 49 juta penerima manfaat setiap harinya.
    Prabowo merasa bangga karena MBG sudah bisa disalurkan ke tempat pelosok dan terpencil.
    “Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, 49 juta
    penerima manfaat
    tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan setiap hari. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk,” ujar Prabowo dalam Puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini,” sambungnya.
    Prabowo menyampaikan, Brasil saja baru bisa mencapai 40 juta penerima manfaat setelah 11 tahun menggelar MBG.
    Sedangkan Indonesia, kata Prabowo, tak sampai 1 tahunn pun, mereka sudah bisa mencapai 49 juta penerima manfaat MBG.
    “Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah-wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” jelas Prabowo.
    “Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.