Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 5 Sengketa Empat Pulau, Bobby: Mau Diserahkan atau Kembali ke Aceh, Kami Ikut Medan

    5 Sengketa Empat Pulau, Bobby: Mau Diserahkan atau Kembali ke Aceh, Kami Ikut Medan

    Sengketa Empat Pulau, Bobby: Mau Diserahkan atau Kembali ke Aceh, Kami Ikut
    Tim Redaksi
    PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Sumatera Utara

    Bobby Nasution
    menanggapi sengketa empat pulau antara
    Aceh
    dan
    Sumut
    .
    Bobby Nasution mengatakan, penyelesaian sengketa ini tengah ditangani
    pemerintah pusat
    dan pemerintah provinsi siap mengikuti keputusan.
    Empat pulau tersebut, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir, kini masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
    “Kalau solusi antara empat pulau itu, kami menunggu arahan dari pemerintah pusat,” kata Bobby seusai meninjau kondisi Gedung IV Pasar Horas yang berlokasi di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Minggu (15/6/2025) sore.
    “Ya kalau mau diserahkan, kembali ke mana pun, kembali ke Aceh, ya, kami pasti ikut,” ucapnya menambahkan.
    Menurut Bobby, Pemprov Sumut tidak punya kewenangan untuk menahan empat pulau itu, apalagi mengambilnya.
    “Enggak ada urusan kami mau menahan, mau meminta, mau mengambil, enggak ada urusan kami,” ucapnya mengakhiri.
    Sebelumnya, Kemendagri menetapkan empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah Aceh kini masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
    Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Yusril Sebut Pulau Aceh Masuk Sumut Belum Final, Kepmendagri Baru Atur Pengkodean Nasional

    3 Yusril Sebut Pulau Aceh Masuk Sumut Belum Final, Kepmendagri Baru Atur Pengkodean Nasional

    Yusril Sebut Pulau Aceh Masuk Sumut Belum Final, Kepmendagri Baru Atur Pengkodean
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
     Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    menyatakan, belum ada keputusan final dari pemerintah untuk memindahkan empat pulau dari Aceh menjadi masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).
    Yusril menyebutkan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang sudah terbit sebatas mengatur pemberian kode-kode di pulau-pulau yang ada di Indonesia, bukan berarti memutuskan keempat pulau masuk wilayah Sumut,
    “Pemerintah pusat sampai hari ini, seperti saya katakan tadi, belum mengambil keputusan final mengenai status empat pulau itu masuk ke wilayah Provinsi Aceh atau Sumatera Utara. Yang ada barulah pemberian kode pulau-pulau, yang memang tiap tahun dilakukan,” kata Yusril kepada 
    Kompas.com
    , Minggu (15/6/2025).
    Yusril menjelaskan, penentuan batas wilayah daerah harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Mendaaagri, bukan Kepmendagri.
    Ia menyebutkan, berhubung batas wilayah antara Aceh dengan Sumut dan batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya mengenai empat pulau belum selesai dan belum disepakati, maka ini menjadi tugas Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut untuk menyelesaikan dan menyepakatinya.
    Atas dasar kesepakatan itulah nantinya Mendagri akan menerbitkan Permendagri mengenai batas darat dan laut antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    “Memang secara geografis letak pulau-pulau tersebut lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Tetapi faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pulau tersebut masuk ke wilayah kabupaten yang paling dekat,” kata Yusril.
    Pakar hukum tata negara ini memaparkan, permasalahan batas wilayah darat, laut dan status pulau-pulau relatif banyak terjadi di era Reformasi seiring dengan terjadinya pemekaran daerah.
    Pada masa lalu undang-undang yang membentuk provinsi, kabupaten, dan kota dirumuskan secara sederhana tanpa batas-batas yang jelas, apalagi menggunakan titik koordinat seperti yang digunakan sekarang.
    Untuk menghadapi ketidakjelasan itu, pemerintah pusat biasanya menyerahkan kepada daerah untuk bermusyawarah dalam menentukan sendiri batas-batas itu, meski pihak pusat kerap memfasilitasi penyelesaian masalah tapal batas daerah.
    “Hal yang sama juga dilakukan terhadap empat pulau yang jadi masalah antara Aceh dengan Sumut ini. Permasalahan ini sudah sejak lama diserahkan kepada daerah untuk diselesaikan. Karena belum terdapat titik temu, maka mereka menyerahkannya kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Namun sampai saat ini, pemerintah pusat belum mengambil keputusan apapun terkait status keempat pulau itu,” kata Yusril.
    Oleh karena itu, Yusril juga meminta semua pihak untuk tenang dan sabar menyikapi persoalan ini karena menurut dia pemerintah tengah mencari solusi terbaik.
    “Saya mengajak para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik,” ujar dia.
    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
    Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Keputusan ini direspons beragam oleh kedua daerah, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun.
    Salah satunya adalah klaim Pemprov Aceh yang mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Belakangan, Presiden Prabowo Subianto disebut akan turun tangan dan segera mengambil keputusan untuk mengakhiri masalah sengketa
    4 pulau Aceh masuk Sumut
    tersebut.
    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (14/6/2025).
    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” ujar Dasco melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kubu Jokowi Sebut Bisa “Chaos” jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik

    Kubu Jokowi Sebut Bisa “Chaos” jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik

    Kubu Jokowi Sebut Bisa “Chaos” jika Ijazah Asli Ditunjukkan ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo,
    Yakup Hasibuan
    , menyebutkan bahwa
    ijazah Jokowi
    tidak ditunjukkan ke publik karena dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk.
    Yakup khawatir, bila ijazah Jokowi ditunjukkan, akan ada banyak pihak-pihak lain yang dituduh dalam perkara lain dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima.
    “Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos,” kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Padahal, Yakup menjelaskan, semestinya pihak yang menuduh yang mampu membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya.
    Oleh karena itu, kubu Jokowi memilih untuk membuktikan ijazah aslinya lewat jalur hukum.
    “Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum,” kata dia.
    Alasan kedua, jika ditunjukkan ke publik, apakah publik langsung mengerti mana ijazah asli dan mana ijazah yang palsu.
    Hal ini juga pernah disampaikan Yakup kepada pihak yang menuduhkan ijazah Jokowi palsu.
    Yakup mengatakan, orang yang ingin melihat ijazah asli Jokowi kemungkinan tidak akan percaya, meskipun telah ditunjukkan dokumen ijazah di depan wajahnya.
     
    “Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? Misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya, itulah yang mereka coba menarasikan,” kata dia.
    Yakup pun meminta semua pihak meyakini hasil verifikasi oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi adalah asli.
    Diberitakan sebelumnya, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Jokowi menyebutkan, langkah hukum ini ia ambil agar tuduhan yang menyebut dirinya mempunyai ijazah palsu dapat terjawab dengan gamblang.
    “Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi di Polda Metro Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu

    Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu

    Kubu Jokowi Sebut Kini Ada Narasi Skripsi-KKN Palsu Usai Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
    Jokowi
    ),
    Yakup Hasibuan
    , mengungkapkan bahwa kini ada narasi yang menyebut skripsi dan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) Jokowi palsu.
    Menurut Yakup, narasi itu dimunculkan oleh kelompok yang menyebut
    ijazah Jokowi
    palsu setelah Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi asli.
    “Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu, kemudian KKN-nya tidak benar katanya, lokasinya sudah dicek dan lain-lain,” ujar Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Padahal, menurut Yakup, tuduhan skripsi dan KKN palsu itu sudah dijawab oleh Mabes Polri ketika menyatakan keasilan ijazah Jokowi.
    “Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan,” ujar dia.
    Yakup mengatakan, tidak seharusnya narasi tersebut dikeluarkan lagi karena sudah diverifikasi secara menyeluruh oleh kepolisian.
    Dia menduga, narasi
    skripsi palsu
    adalah upaya Roy Suryo dan kawan-kawan berkelit dari tuduhan
    ijazah palsu
    yang tidak bisa mereka ributkan lagi.
    “Mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazahnya sudah memang mutlak asli, mencoba lari ke mana-mana,” kata Yakup.
    Oleh sebab itu, Yakup meminta agar kelompok yang memainkan narasi skripsi palsu menghentikan tuduhannya karena ada konsekuensi hukum pada setiap tuduhan.
    “Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Jokowi melaporkan tudingan
    ijazah palsu
    ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Jokowi menyebutkan, langkah hukum ini ia ambil agar tuduhan yang menyebut dirinya mempunyai ijazah palsu dapat terjawab dengan gamblang.
    “Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi di Polda Metro Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu

    Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu

    Kubu Jokowi Duga Ada yang Mengorkestrasi Kasus Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo,
    Rivai Kusumanegara
    , menilai ada pihak yang sengaja memelihara isu
    ijazah palsu Jokowi
    sehingga terus bergulir hingga saat ini.
    “Kita melihat gerakan ini kok ada yang mengorkestrasi ya dari sistematikanya, terus cara masuknya,” ucap Rivai dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Namun, dia enggan menyebutkan nama di balik konduktor yang mengorkestrasi isu tersebut.
    Sebab, menurut Rivai cukup sulit membuktikan jika nama pemimpin yang memelihara isu tersebut sudah disebut ke publik.
    “Kami melihat ini sudah di luar betul persoalan akademis, mencari kebenaran. Nah, ini memang sudah membuat gaduh, ya mungkin di negara hukum ini jawabannya adalah, ya hukum harus jadi panglima ya untuk menghentikan ini semua,” kata dia.
    Kuasa hukum lainnya,
    Yakup Hasibuan
    , menambahkan bahwa gelagat itu terlihat ketika Roy Suryo dan kawan-kawan kini tak hanya memainkan ijazah paslu, tetapi sejumlah isu lain yang berkaitan dengan politik.
    Yakup mencontohkan, kini muncul narasi kebencian seperti ingin memenjarakan
    Jokowi
    hingga menyinggung keluarganya.
    “Kok
    statement-statement-
    nya mulai belok nih, kok sudah ada yang mengatakan yang tadi mengasingkan Pak Jokowi, kok
    statement-
    nya menyinggung keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres dan lain-lain,” imbuh dia.
    Yakup mengatakan, mereka kini menunggu apakah pihak kepolisian bisa mengungkap siapa dalang di balik isu
    ijazah palsu
    Jokowi.
    “Mulai terlihat nih, fakta-fakta baru (motif isu ijazah palsu) aslinya mulai terlihat. Ya, itulah yang kami sayangkan dan kami juga menunggu, seperti pertanyaan tadi, kami menunggu sebenarnya ini siapa di balik ini,” ujar Yakup.
    Diberitakan sebelumnya, Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke
    Polda Metro Jaya
    , Rabu (30/4/2025).
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/
    POLDA METRO JAYA
    .
    Jokowi menyebutkan, langkah hukum ini ia ambil agar tuduhan yang menyebut dirinya mempunyai ijazah palsu dapat terjawab dengan gamblang.
    “Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi di Polda Metro Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Respons Pernyataan Atlet MMA asal Pematangsiantar, Wali Kota: Panggil Atletnya ke Sini Medan

    2 Respons Pernyataan Atlet MMA asal Pematangsiantar, Wali Kota: Panggil Atletnya ke Sini Medan

    Respons Pernyataan Atlet MMA asal Pematangsiantar, Wali Kota: Panggil Atletnya ke Sini
    Tim Redaksi
    PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com –

    Wali Kota Pematangsiantar
    , Wesly Silalahi, menanggapi tudingan dari atlet Mixed Martial Arts (MMA) asal Pematangsiantar,
    Ronald Mastrana Siahaan
    , yang menyebut dirinya tidak peduli terhadap nasib atlet.
    Wesly menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar, mengingat dirinya memiliki latar belakang sebagai mantan pengurus olahraga di tingkat nasional.
    “Panggil atletnya ke sini, benar nggak aku ngomong begitu. Jangan ngomong saja. Saya nggak pernah, saya ini Bendahara KONI enam tahun, saya pendukung atlet. Jadi lihat latar belakang saya, saya juga (mantan) Bendahara Gulat Nasional,” kata Wesly saat diwawancarai di depan Gedung IV Pasar Horas, Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Minggu (15/6/2025).
    Wesly menegaskan bahwa tudingan tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah ia jalani selama bertahun-tahun sebelum menjabat sebagai Wali Kota.
    “Menurut saya sangat bertolak belakang. Cek latar belakang saya, saya mantan Bendahara KONI dan pengurus Gulat Nasional. Delapan tahun, loh,” ujar Wesly.
    “Jadi kalau dibilang saya tidak peduli dengan atlet, sangat sangat bertentangan dengan apa yang saya kerjakan,” tambahnya.
    Sebelumnya, Ronald Mastrana Siahaan menyampaikan kekecewaannya usai bertanding melawan Alan Darmawan Lolo di ajang One Pride MMA yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/6/2025) malam.
    Dalam pernyataannya di atas ring, Ronald mengungkapkan bahwa salah satu juniornya pernah meminta dukungan kepada Wali Kota Pematangsiantar, namun justru disuruh berhenti menjadi atlet karena alasan finansial.
    “Bahwasanya Bapak menyuruh atlet itu berhenti, karena tidak ada uang jadi atlet katanya. Tolong pak, kata0kata bapak yang harus dicabut dalam dalam,” kata Ronald, yang kemudian viral di media sosial.
    Ia juga menyuarakan rasa kecewa terhadap kurangnya dukungan kepada para atlet dari daerahnya.
    “Kalian tidak tahu kami berdarah-darah di sini. Kami bertemu karena bangga dengan kepala daerah kami. Tapi bapak bilang, tidak ada atlet jadi kaya, mending kalian (atlet) kerja di rumah saya, saya gaji,” ucapnya menambahkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Babi Hutan yang Berkeliaran di Pejaten Akan Dilepasliarkan di Bandung Megapolitan

    8 Babi Hutan yang Berkeliaran di Pejaten Akan Dilepasliarkan di Bandung Megapolitan

    Babi Hutan yang Berkeliaran di Pejaten Akan Dilepasliarkan di Bandung
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan,
    babi hutan
    yang sempat berkeliaran di permukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2025), sudah ditangkap.
    Selanjutnya, babi hutan itu akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat, untuk dilepasliarkan.
    “Sekarang sudah berhasil ditangkap dan akan dibawa ke Bandung untuk dilepasliarkan di hutan,” ujar Hasudungan saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (15/6/2025).
    Hasudungan menjelaskan, babi hutan itu merupakan penghuni Pejaten Shelter yang lepas dari kandang.
    “
    Babi hutan
    yang lepas merupakan hewan hasil rescue dari Pejaten Shelter. Sempat lepas karena berhasil menjebol kandang,” kata dia.
    Meski sempat kabur, babi hutan itu dipastikan tidak mengganggu warga sekitar.
    “Tidak, tidak ada yang diganggu,” tutupnya.
    Sebelumnya diberitakan, seekor babi hutan berkeliaran di wilayah Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2025).
    Kejadian tersebut viral di media sosial usai sebuah video diunggah ulang oleh akun Instagram @jabodetabek24info.
    Dalam video yang beredar, terlihat seekor babi hutan berlarian di area parkir mobil rumah warga.
    Sejumlah warga dan seorang pengemudi ojek online (ojol) pun tampak berusaha menangkap babi tersebut.
    “Menurut penggunggah video, puluhan tahun di Jakarta baru pertama kali lihat babi hutan di Jakarta” tulis keterangan unggahan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa

    Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa

    Peringati Hari Susu Nasional 2025, Pertamina Perkuat Program DEB Ketahanan Pangan dari Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Peringatan
    Hari Susu Nasional
    2025 sukses digelar di
    car free day
    Jakarta, Minggu (15/6/2025).
    Ratusan peserta berkumpul sepanjang 1,1 kilometer dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Taman Budaya Dukuh Atas
    Tahun ini, Hari Susu Nasional mengusung tema “Penuhi Gizi melalui Konsumsi Susu” dan slogan “Susu untuk Negeri: Segelas Susu untuk Indonesia yang Lebih Sehat.”
    Saat membuka acara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa
    ketahanan pangan
    merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal itu juga sejalan dengan inisiatif
    Desa Energi Berdikari
    (DEB)
    Ketahanan Pangan

    Pertamina
    . Saat ini, dari total 172 DEB yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 103 di antaranya telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan energi berbasis masyarakat.
    Inisiatif tersebut tidak hanya berfokus pada hasil pertanian, tetapi juga menempatkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai fondasi untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan.
    Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan bersama jajaran turut mengunjungi
    booth
    Pertamina. Mereka mendapat penjelasan langsung dari Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi serta Vice President (VP) Corporate Social Responsibility (CSR) dan Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Management Pertamina Rudi Ariffianto.
    “Pertamina mendukung penuh penyelenggaraan Hari Susu Nasional ini karena sejalan dengan salah satu dari tiga pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina, yakni pilar kesehatan, khususnya pendidikan ibu dan anak. Konsumsi susu menjadi aspek penting yang perlu terus digalakkan,” ujar Brahmantya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
    Rudi menambahkan, program DEB Ketahanan Pangan Pertamina mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perikanan, sayur, palawija, dan susu.
    “Saat ini, kelompok masyarakat mitra DEB Pertamina telah berhasil memproduksi total 1.050 liter susu per hari di empat desa dari 103 DEB Ketahanan Pangan. Program tersebut turut membantu dan mendukung para petani untuk meningkatkan produktivitasnya,” ucap Rudy.
    Empat DEB yang secara khusus mengembangkan peternakan sapi perah, yaitu di Desa Keposong, Desa Sruni, dan Desa Gedangan di Kabupaten Boyolali, serta Desa Suntejaya, Kabupaten Bandung,
    Adapun Desa Keposong merupakan salah satu contoh yang menonjol. Pasalnya, hampir setiap rumah di sana memiliki sapi perah. Kotoran sapi yang sebelumnya menjadi limbah pun diolah menjadi biogas dengan kapasitas 20 meter kubik melalui lebih dari 100 unit
    biodigester
    .
    Hasilnya, warga yang semula bergantung pada gas elpiji kini tidak lagi.
    Warga Boyolali juga mengolah susu menjadi produk bernilai tambah, seperti tahu susu, susu pasteurisasi, dan donat susu.
    Apresiasi terhadap program tersebut juga datang dari peserta Hari Susu Nasional, yakni Muhammad Afyan.
    “Menurut saya, program pangan yang diinisiasi Pertamina memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi. Saya berharap, langkah ini bisa memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar mahasiswa asal Pekanbaru itu
    Melalui program DEB Ketahanan Pangan, Pertamina membuktikan bahwa akses energi terbarukan di desa mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
    Mulai dari telur ayam, sayur hidroponik, pupuk organik, hingga segelas susu yang dinikmati masyarakat, semuanya menjadi bukti konkret gotong royong, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta energi sehat yang mengalir dari desa untuk Indonesia.
    Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan
    Berkelanjutan.

    Selengkapnya

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Ambil Alih Kasus 4 Pulau Aceh, Ketua Forbes DPR-DPD TA Khalid: Terima Kasih Pak Prabowo Regional 15 Juni 2025

    Presiden Ambil Alih Kasus 4 Pulau Aceh, Ketua Forbes DPR-DPD TA Khalid: Terima Kasih Pak Prabowo Regional 15 Juni 2025

    Presiden Ambil Alih Kasus 4 Pulau Aceh, Ketua Forbes DPR-DPD TA Khalid: Terima Kasih Pak Prabowo
    Tim Redaksi
    LHOKSEUMAWE –
    Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh,
    TA Khalid
    , mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang mengambil alih polemik status 4 pulau milik Aceh yang diserahkan ke Sumatera Utara oleh
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) RI.
    “Itu sebagai tanda responsif Pak Presiden atas persoalan
    4 pulau Aceh
    yang dirampas oleh Mendagri lalu diserahkan ke Sumut. Saya sebagai Ketua Forbes, sebagai rakyat Aceh, berterima kasih pada Bapak Presiden,” terang TA Khalid melalui telepon, Minggu (15/6/2025).
    Dia menyebutkan bahwa
    Presiden Prabowo
    Subianto memahami betul karakter dan isi hati masyarakat Aceh.
    Sebagai daerah bekas perang, sambung TA Khalid, rakyat Aceh terbiasa dengan heroisme perjuangan dan perlawanan.
    Seharusnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memahami persoalan yang lebih besar akan terjadi di Aceh.
    “Saya khawatir, persoalan empat pulau itu menjadi pemantik api besar heroisme perlawanan rakyat Aceh. Aceh baru damai, baru belajar demokrasi dan diplomasi. Untuk itu, jangan dipancing Mendagri sehingga gelora heroisme muncul kembali,” terang TA Khalid.
    Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa Prabowo Subianto memiliki historis panjang di Aceh.
    Presiden belum pernah mengkhianati ucapannya untuk Aceh. Bahkan, lahannya pun di Aceh digunakan untuk kepentingan penyelamatan ekologi alam.
    “Saya kenal Bapak Presiden bahkan sejak sebelum Gerindra berdiri. Sejauh yang saya kenal dan saya saksikan langsung, beliau selalu membela Aceh. Saya yakin, beliau akan mendukung Aceh untuk mencapai daerah yang makmur,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi polemik 4 pulau di Aceh yang diserahkan Mendagri ke Sumatera Utara diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bripka Hery, Polisi Berhati Emas yang Ubah Hidup Penyandang Disabilitas di Manggarai Timur NTT Regional 15 Juni 2025

    Bripka Hery, Polisi Berhati Emas yang Ubah Hidup Penyandang Disabilitas di Manggarai Timur NTT Regional 15 Juni 2025

    Bripka Hery, Polisi Berhati Emas yang Ubah Hidup Penyandang Disabilitas di Manggarai Timur NTT
    Tim Redaksi
    BORONG, KOMPAS.com
    – Bripka Heribertus Agustinus B Tena, atau yang lebih dikenal sebagai
    Polisi Hery
    , telah membuktikan bahwa panggilan hati dapat mengubah kehidupan banyak orang.
    Anggota Polres
    Manggarai Timur
    , Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, dengan semangat “ingin bermanfaat bagi sesama”, mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membantu penyandang
    disabilitas
    , lansia, serta warga kurang mampu di daerah terpencil.
    “Saya pernah menempuh jarak 100 kilometer dengan sepeda motor ke Kecamatan Elar hanya untuk mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan uluran tangan.”
    “Ada penderita katarak yang saya antar ke Rumah Sakit Santo Rafael, Cancar. Setelah operasi, ia bisa melihat kembali dengan normal,” ungkap Hery melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Minggu, (15/6/2025).
    Sebagai Kepala Seksi Dokumentasi Kesehatan (Kasidokkes) di Polres Manggarai Timur dan Polisi Rukun Warga (RW) di Kelurahan Kota Ndora, Hery memulai aksi kemanusiaannya sejak Mei 2022.
    Ia bergabung dengan Relawan Peduli Sesama di Borong pada Februari 2023 dan menjadi relawan Kitabisa.com sejak November 2023.
    Hery mengungkapkan, motivasinya berasal dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di Manggarai Timur yang banyak hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tanpa akses memadai ke layanan kesehatan.
    “Bagi mereka, apa yang didapat hari ini sudah cukup. Mereka pasrah dengan keadaan, seolah-olah itu takdir. Saya ingin memberi harapan,” katanya.
    Aksi nyata untuk warga
    Hery tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga solusi konkret.
    Ia membantu warga yang sakit dengan mengurus dokumen seperti kartu BPJS Kesehatan dan mencari donatur melalui platform Kitabisa.com.
    Dalam waktu 90 hari, donasi yang terkumpul dimanfaatkan untuk pengobatan dan pemeriksaan kesehatan.
    Ia juga rutin membagikan sembako kepada warga tidak mampu, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), anak penderita stunting, dan lansia.
    “Tabungan saya untuk beli motor malah saya gunakan untuk beli sembako dan operasional kegiatan sosial,” ujarnya.
    Saat ini, ia mendapatkan dukungan dari berbagai donatur, termasuk pengusaha lokal dan yayasan seperti Sentra Efata Kupang Kemensos RI serta Yayasan Ayo Bantu Teman.
    Menghadapi tantangan di lapangan
    Perjalanan Hery tidak selalu mulus. Ia sering menempuh jalanan terpencil yang sulit diakses untuk menjangkau warga.
    Beberapa keluarga pasien awalnya curiga, mengira kunjungannya hanya untuk dokumentasi tanpa tindak lanjut.
    Namun, dengan ketulusan dan konsistensi, Hery berhasil membuktikan komitmennya.
    Salah satu kisah berkesan adalah keberhasilannya membantu dua pasien gondok dari Manggarai Timur menjalani operasi di RS Siloam Kupang, meskipun saat itu ia sedang bertugas di Satgas Cartenz, Papua, sejak Januari 2024.
    “Saya tetap berkomunikasi via WhatsApp dengan relawan di Manggarai Timur untuk memastikan pengobatan berjalan. Saya bersyukur mereka sembuh,” tuturnya.
    Dampak positif bagi masyarakat
    Hery telah membantu 42 warga melalui penggalangan donasi, baik lewat Kitabisa.com maupun yayasan.
    Bantuannya menjangkau tidak hanya Manggarai Timur, tetapi juga Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Ngada.
    Ia fokus pada kasus-kasus seperti disabilitas, stunting, tumor, dan katarak, yang sering terabaikan karena keterbatasan ekonomi dan akses transportasi.
    “Melihat mereka yang tadinya pasrah kini punya harapan adalah kebahagiaan terbesar saya,” ungkap Hery.
    Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (Universitas Muhammadiyah Semarang, 2017) dan Magister Forensik (Universitas Airlangga, 2021), serta pengalaman 17 tahun di Polri, Hery membuktikan bahwa kebaikan tidak mengenal batas tugas.
    Komitmen yang tak pernah padam
    Meski kini bertugas di Papua, Hery tetap setia melayani masyarakat Manggarai Timur dari jauh.
    Ia berjanji untuk terus hadir di tengah warga, memberikan harapan, dan memperjuangkan kualitas hidup yang lebih baik.
    “Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri,” tegasnya.
    Kisah Polisi Hery adalah bukti bahwa satu hati yang tulus dapat menggerakkan banyak perubahan.
    Ia bukan hanya polisi, tetapi juga pahlawan kemanusiaan bagi masyarakat Manggarai Timur.
    Kolaborasi untuk penyandang disabilitas
    Hery juga berkolaborasi dengan Yayasan Help Flores (YHF) untuk membantu penyandang disabilitas dengan menyediakan kursi roda.
    Pada Kamis, 12 Juni 2025, ia menyerahkan kursi roda kepada Titus Paput, seorang penyandang disabilitas yang menderita stroke di dusun Golo Ara, Desa Compang Wesang, Kecamatan Lambaleda Selatan.
    Pada Sabtu, (14/6/2025) dan Minggu, (15/6/2025), Hery kembali menempuh jarak ratusan kilometer menuju Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar, untuk membawa donasi bagi Fania, seorang anak yatim piatu yang merawat kakek dan neneknya yang lanjut usia.
    “Saya muat kasur dan sembako dari Kota Ruteng, di tengah hujan lebat. Kasur dan sembako itu adalah donasi dari penderma di Kota Ruteng.” 
    “Saya tiba malam di Elar dan bermalam di rumah warga setempat. Saya melayani ini karena saya sangat mencintai rakyat Manggarai Timur yang mengalami kesulitan ekonomi dan menyandang disabilitas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.