Author: Kompas.com

  • Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak  
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
    Editor
    ACEH SELATAN, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
    Mirwan juga menanggapi surat
    Gubernur Aceh
    , Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
    Aceh Selatan
    sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
    Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
    Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
    “Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
    Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Prabowo Terpukau Dengar Nusron Wahid Berdoa: Apa Pindah Jadi Menteri Agama?
                        Nasional

    2 Prabowo Terpukau Dengar Nusron Wahid Berdoa: Apa Pindah Jadi Menteri Agama? Nasional

    Prabowo Terpukau Dengar Nusron Wahid Berdoa: Apa Pindah Jadi Menteri Agama?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya terpukau ketika mendengar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berdoa dalam Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan. Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, hebat kali kau baca doa itu,” ujar Prabowo ketika memberikan sambutan di acara ini.
    Prabowo lantas berkelakar, apakah dirinya harus menggeser Nusron ke posisi Menteri Agama (
    Menag
    ).
    “Mungkin salah jabatan kali ya? Mungkin apa pindah
    Menteri Agama
    gitu kan,” katanya sambil tertawa.
    Ketua Umum Partai
    Golkar

    Bahlil Lahadalia
    , partainya memang sengaja menggelar HUT secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
    Dia menjelaskan, dalam perayaan HUT sebelumnya, mereka mengisi acara penuh dengan kegiatan politik.

    Namun, berhubung
    HUT Golkar
    kini bertepatan dengan bencana di Sumatera, maka mereka memperbanyak acara doa bersama.
    “Kalau HUT Golkar sebelumnya itu kan ya penuh dengan urusan politik melulu. Kalau kali ini kan urusannya 60:40. 60 Doa untuk kita kepada penyelamatan bangsa kita, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang kena bencana semoga diberikan ketabahan, yang pergi dipanggil Allah diterima di sisi Allah SWT di tempat yang paling mulia,” kata Bahlil ditemui usai acara.
    “Dan ini kan bagian daripada ikhtiar Golkar dalam merespons ataupun memaknai dinamika kondisi bangsa kita yang terakhir ini,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT Regional 6 Desember 2025

    Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (6/12/2025) sekitar pukul 04.42 Wita.
    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 10,57 derajat lintang selatan dan 119,33 derajat bujur timur.
    Lokasi gempa berada di laut, tepatnya 88 kilometer arah barat daya Kota Wanokaka, dengan kedalaman 44 kilometer.
    “Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam slab Lempeng Samudera Hindia (intra slab),” ungkap Daryono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Sabtu pagi.
    Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Wanokaka, Lamboya, dan Laboya Barat, dengan skala intensitas III – IV MMI.
    Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.
    Daryono juga menambahkan bahwa hasil pemodelan menunjukkan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
    Sampai pukul 04.57 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan 
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 Desember 2025

    Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan Medan 6 Desember 2025

    Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan Agincourt Resources, PTPN III, dan North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru, pada Jumat (5/12/2025).
    “Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.
    Langkah tersebut diambil setelah melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
    Batang Toru
    dan Garoga.
    Inspeksi tersebut bertujuan untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
    Hanif juga mengunjungi PT
    Agincourt Resources
    , PT Perkebunan Nusantara III (
    PTPN III
    ), dan PT
    North Sumatera Hydro Energy
    (NSHE).
    Selain menghentikan operasional, pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
    Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru diwajibkan untuk menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan.
    “Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Hanif dalam keterangan tertulis.
    Hanif menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
    KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.
    Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucap Hanif.
    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang meningkatkan tekanan pada DAS.
    “Dari
    overview
    helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
    Lembaga itu memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera.
    Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
    Langkah tegas ini diambil pasca banjir besar dan longsor yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi Nasional 6 Desember 2025

    Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri, Irjen Andry Wibowo, mengatakan bahwa upaya reformasi Kepolisian RI bukanlah upaya untuk mengecilkan institusi penegak hukum ini.
    “Tawaran kami secara pribadi, reformasi ini bukan kemudian mendelegitimasi Polri atau mengecilkan,” kata Andry dalam diskusi bertajuk ‘
    Reformasi Polri
    dan
    Pelayanan Publik
    Bagi Masyarakat’ di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
    Andry menyatakan, reformasi Polri harus dilihat dari pendekatan perbaikan institusi.
    “Maka ada dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan perbaikan,
    improvement
    ,” ujarnya. 
    Andry menjelaskan, beberapa poin yang harus diperbaiki dalam institusi Polri, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.
    Ia sepakat bahwa praktik korupsi mencederai rasa keadilan.

    Police corruption
    ,
    yes
    , secara pribadi saya tidak setuju ada korupsi di kepolisian. Itu harus kita tangani betul,” ujarnya.
    Andry juga mengakui adanya tindakan polisi yang brutal dan menyalahgunakan kekuasaan atau
    abuse of power
    .
    Karena itu, ia setuju bahwa harus ada pengawasan internal yang ketat dan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya.
    Selain itu, institusi Polri harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
    “Dan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang etika, integritas, dan profesionalisme kepada anggota Polri serta memberikan gaji yang layak dan insentif yang memadai,” ucap dia.
    Ombudsman RI menerima 3.308 laporan aduan masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan Kepolisian RI selama lima tahun terakhir.
    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, jumlah ini menempatkan Kepolisian dalam daftar 10 besar dari laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman.
    “Data laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Ombudsman menerima kurang lebih 3.308 laporan terkait dengan pelayanan Kepolisian,” kata Najih dalam diskusi bertajuk “Reformasi Polri dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat” di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
    Najih menambahkan, jumlah ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan tidak meratanya kualitas layanan yang diberikan kepolisian.
    “Laporan-laporan terkait dengan dugaan malaadministrasi, lemahnya pengawasan hingga ketidakmerataan kualitas layanan dari pusat sampai ke level di daerah, dari ujung sampai ke puncak yaitu level Bhabinkamtibmas sampai Kapolri,” ujarnya.
    Najih menyatakan, kondisi tersebut menuntut perubahan mendasar yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk reformasi di sektor keamanan yang harus adaptif terhadap tantangan kejahatan digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 Desember 2025

    Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat Medan 6 Desember 2025

    Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    — Pantai yang terletak di Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kini menyuguhkan pemandangan yang tak biasa dan memprihatinkan.
    Destinasi wisata andalan wisatawan Kota Pandan ini dipenuhi
    gelondongan kayu
    usai diterjang
    banjir bandang
    pada Selasa (25/11/2025) lalu.
    Pantauan Kompas.com di lokasi pada Jumat (5/12/2025) sore, terlihat tumpukan material sisa banjir mendominasi lanskap pantai yang biasanya bersih.
    Aroma lembap dari kayu basah bercampur lumpur sesekali tercium saat angin laut berembus ke arah daratan.
    Terlihat banyak gelondong kayu berserakan di sepanjang hamparan pasir pantai berwarna putih itu.
    Kayu-kayu dengan beragam ukuran, mulai dari ranting kecil hingga batang pohon besar berdiameter lebih dari 30 sentimeter, tersebar acak di bibir pantai, membuatnya terlihat seperti tempat yang tak terawat.
    Sejumlah gelondongan kayu terlihat sudah berubah warna menjadi kehitaman karena digunakan sebagai kayu bakar oleh sejumlah warga saat malam hari, menyisakan sisa abu dan tumpukan kayu yang sebagiannya masih meninggalkan jejak asap.
    Fenomena perubahan warna air laut juga menjadi sorotan.
    Meski air laut di bibir pantai masih terlihat normal dengan warna kebiruan, pemandangan kontras terlihat jelas di kejauhan.
    Air di bagian tengah laut terlihat berwarna keruh dan membentuk garis panjang berwarna cokelat pekat.
    Warna cokelat tersebut merupakan air sisa banjir yang dipenuhi tanah serta lumpur yang terbawa arus banjir.
    Pertemuan antara air tawar yang keruh dan air laut ini terlihat mencolok, meninggalkan jejak tingginya sedimentasi yang terjadi akibat banjir bandang sepuluh hari lalu.
    Di sisi lain, sejumlah anak justru tetap mencoba menjalankan hidup seperti biasa di tengah kondisi tersebut.
    Mereka terlihat tetap menikmati momen berenang di laut, seolah tak terganggu dengan kondisi air yang belum sepenuhnya pulih.
    Anak-anak tersebut bermain air sambil saling melempar bola pasir satu sama lain, diselingi tawa yang terdengar samar dari kejauhan.
    Sementara itu, upaya pemulihan mulai dilakukan warga secara mandiri.
    Sejumlah warga terlihat sibuk mengumpulkan gelondongan kayu untuk dibuang atau dimanfaatkan menjadi kayu bakar, agar pantai kembali terlihat bersih.
    Namun, upaya ini tampak kewalahan menghadapi volume sampah yang cukup masif.
    Terlihat satu orang bertugas menggendong kayu berukuran kecil dan sedang, sementara yang lainnya perlahan mengumpulkannya menggunakan sapu lidi dan alat seadanya.
    Warga pun mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah segera menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan, mengingat
    Pantai Pandan
    adalah salah satu ikon wisata di
    Tapanuli Tengah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain? Nasional 6 Desember 2025

    Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Golkar akan mendukung Presiden Prabowo Subianto kembali dalam Pilpres 2029 mendatang karena Prabowo adalah sosok yang terbaik.
    “Ya Pak Prabowo ini kan juga adalah kader
    Golkar
    , alumni Golkar. Kalau sudah ada yang terbaik, ngapain cari yang lain?” ujar Bahlil saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Saya simpel-simpel saja. Saya orang timur itu kan ngomongnya apa adanya saja, begitu ya,” sambungnya.
    Bahlil menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Munas, Golkar akan terus berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sampai masa pemerintahan selesai.
    Sebagai partai yang mengusung Prabowo-Gibran sampai menang, Bahlil menekankan bahwa sudah seyogianya Golkar mengawal program pemerintahan sampai 2029.
    “Sudah seyogianya untuk juga kita mengawal dalam rangka menyukseskan berbagai program-program yang telah dicetuskan ataupun yang akan direncanakan ke depan,” jelasnya.
    Golkar akan mendukung kebijakan-kebijakan Prabowo yang berpihak untuk kepentingan masyarakat.
    “Apalagi program-program pro-kerakyatan. Golkar di bawah kepemimpinan kami akan konsisten untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran,” imbuh Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa Regional 6 Desember 2025

    Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
    Untuk itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (
    Apkasindo
    ) meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
    Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, yang menanggapi pihak yang menyebut perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab banjir.
    Banyak publik yang menyerukan agar aparat penegak hukum menindak aktas ilegal pemanfaatan kayu maupun alih fungsi hutan yang izinnya berasal dari Kementerian Kehutanan. 
    Menurutnya fokus pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan saja.
    “Titik awal bencana bukan di
    perkebunan sawit
    . Kayu-kayu gelondongan itu jelas bukan dari kebun sawit, tapi dari pemanfaatan kayu hutan atau HTI (hutan tanaman industri),” kata Gulat saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Jumat (5/12/2025).
    Ia meminta penegak hukum, agar tidak hanya perusahaan yang diperiksa, tetapi juga Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Jangan hanya perusahaan yang diperiksa, tapi juga Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin dan lalainya tugas utama kementerian teknis tersebut,” kata Gulat.
    Gulat juga meminta evaluasi harus menyeluruh, terutama terkait prosedur perizinan pemanfaatan kawasan hutan.
    “Kejadian ini harus menjadi cermin untuk masa mendatang,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    – Wajah lelah namun tegar tampak jelas pada Monalisa (26), warga asal Pardagangan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menjadi korban banjir bandang dan tengah bertahan di posko pengungsian.
    Di tengah hiruk-pikuk posko
    pengungsian
    yang padat, ia duduk dengan perut yang kian membesar. Usia kandungannya kini sudah menginjak sembilan bulan.
    Sudah sepuluh hari
    Monalisa
    terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya dan tidur beralaskan tikar di pengungsian.
    Namun, beban yang dipikulnya terasa lebih berat karena ia harus melalui masa-masa kritis ini seorang diri, tanpa didampingi sang suami.
    “Sendiri saja memang di sini, karena suami berlayar. Sebatang kara lah di bencana ini,” kata Monalisa saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (5/12/2025).
    Di saat ia membutuhkan dukungan fisik dan mental menjelang
    persalinan
    , Monalisa harus menerima kenyataan bahwa suaminya sedang berada jauh di perantauan.
    “Kalau suami alhamdulillah sehat. Suami (di) Batang Arau, Padang,” ujar Monalisa.
    Ia menyebut, suaminya sedang bekerja jauh di laut, sehingga tidak bisa mendampinginya saat
    bencana banjir
    melanda, maupun saat ia bertahan di posko pengungsian.
    Ketidakhadiran sang suami memaksanya bertahan seorang diri menjaga keselamatan janin dalam kandungannya, sekaligus satu anaknya yang masih kecil.
    Monalisa mengenang detik-detik mengerikan saat air banjir bandang datang pada Selasa (25/11/2025) pagi.
    Tanpa suami yang bisa diandalkan untuk membantu evakuasi, ia harus berjuang sendiri menyelamatkan diri.
    “Dari rumah hampir terseret, hampir terseret arus, pegangan aja sama yang ada,” ujarnya.
    Kondisi fisiknya yang sedang hamil tua membuat pergerakannya terbatas, sementara derasnya air terus meninggi hingga 1 meter atau setara pinggang orang dewasa.
    Ia harus sekuat tenaga menahan arus sembari menjaga anaknya agar tidak hanyut.
    “Karena menarik ini (anak), karena air sudah hampir sepinggang. Apalagi hamil kan enggak bisa apa (banyak bergerak) karena kencang air. Tapi alhamdulillah masih dikasih selamat,” tuturnya.
    Beruntung, di tengah kepanikan tersebut, sebuah mobil datang menjemput dan mengevakuasinya keluar dari kawasan yang dinyatakan waspada itu.
    “Karena daerah rumah itu ternyata udah waspada, jadi dijemput sama tim penyelamat itu,” sambungnya.
    Kini, meski menjelang waktu persalinan, Monalisa memilih bertahan di pengungsian dengan fasilitas serba terbatas.
    Rumahnya yang berlumpur setinggi lutut belum layak untuk kembali dihuni.
    Namun, alasan utamanya bukan sekadar kondisi fisik rumah, melainkan ketakutannya menghadapi persalinan sendirian tanpa bantuan medis di tengah kondisi darurat.
    Di rumahnya, akses listrik terputus dan tidak ada sinyal komunikasi.
    Kondisi itu dinilai terlalu berbahaya bagi dirinya yang hidup sendirian dan tengah ditinggal suaminya.
    “Sebenarnya berat (di pengungsian). Tapi karena di sini ada tim medis, terpaksa harus di sini. Kalau di sana (rumah) kan jaringan enggak ada, lampu mati. Otomatis kan awak sendiri. Kalau di sini dirawat,” jelas Monalisa.
    Berdasarkan pemeriksaan dokter, Hari Perkiraan Lahir (HPL) Monalisa jatuh pada 20 Desember 2025.
    Namun, dokter yang memeriksa di pengungsian menyebutkan bahwa kelahiran bisa terjadi lebih cepat atau mundur.
    “HPL-nya itu tanggal 20. Tapi katanya bisa maju, bisa mundur,” ucapnya.
    “Kalau mundur, bisa jadi suami sudah bisa pulang. Tapi kalau maju, enggak tahu ya bagaimana,” sambungnya.
    Di tengah ketidakpastian itu, persiapan menyambut sang buah hati masih jauh dari kata cukup.
    Banjir telah merendam semua pakaian dan perlengkapan bayi yang sempat ia siapkan.
    Sementara itu, kondisi keuangan keluarga yang sedang sulit karena suami merantau menambah beban pikirannya.
    “Apalagi di sini pun juga masih ada kurang sih (bantuannya). Kayak pakaian bayi. Kan semua kena (banjir). Apalagi kondisi keuangan enggak ada,” tuturnya lirih.
    Monalisa pun kini hanya bisa berharap proses persalinannya nanti berjalan lancar dan ia bisa mendapatkan tempat yang lebih layak untuk membesarkan bayinya. Sebab rumahnya masih dipenuhi lumpur.
    Ia juga mengungkap bahwa dirinya selalu berdoa agar sang suami dapat segera pulang dan mendampingi proses persalinannya.
    “Penginnya iya sih, (dapat) tempat yang layak, ada suami. Kalau enggak ada suami, kenapa-kenapa nanti siapa lah yang bawa aku ke rumah sakit,” pungkasnya penuh harap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai "Rambo Podium"
                        Nasional

    8 Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai "Rambo Podium" Nasional

    Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai “Rambo Podium”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa dirinya “Rambo podium” alias hanya berani berbicara di depan podium soal penegakan hukum.
    “Kalau saya bicara, saya sering diejek, Prabowo itu Rambo di podium, hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung, KPK, bertindak (mereka bilang), ‘Ah, begitu Prabowo bertindak semena-mena’, tidak,” kata Prabowo dalam pidato di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    Meski dia dinilai sebagai ”
    Rambo podium
    “, tetapi ketika dirinya benar-benar menegakkan hukum melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia merasa dianggap semena-mena.
    Kepala Negara menegaskan, ia tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.
    Siapa pun yang melanggar hukum akan diusutnya.
    Oleh karena itu, ia meminta semua pihak taat kepada hukum.
    Pelaku ekonomi pun harus taat membayar pajak.
    “Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi, mereka pintar-pintar, mereka mengerti,” ucap Prabowo.
    Ia pun mengajak para koruptor untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kemudian mengembalikan semua uang negara.
    Uang itu, lanjut Prabowo, akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.
    “Saya berkata siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau utang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik, tidak bisa bangun sekolah hanya dengan omong-omong,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo mempersilakan orang lain tetap gaduh dan mencari-cari kesalahannya.
    Ia meyakini bahwa masyarakat akan mampu menilai sendiri siapa yang bekerja dan siapa yang hanya modal berbicara.
    “Ada yang suka ribut saja, gaduh saja, ya tapi kalau dia mau gaduh silakan saja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omong, omong, omong saja,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.