Author: Kompas.com

Festival Penyu 2025 di Polewali Mandar Hebohkan Warga dengan Peristiwa Ajaib di Laut, Apa Itu? Makassar 18 Juni 2025

Festival Penyu 2025 di Polewali Mandar Hebohkan Warga dengan Peristiwa Ajaib di Laut, Apa Itu?
Tim Redaksi
POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
– Kejadian luar biasa terjadi saat
lomba balap perahu
Katinting di Pantai Mampiye, Kabupaten
Polewali Mandar
, Sulawesi Barat, pada Selasa (18/6/2025).
Saat joki balap terlempar dari atas perahunya, perahu tersebut justru berputar dan kembali menuju pemiliknya.
Setelah perahunya mendekatinya, ia melanjutkan perlombaan hingga selesai.
Peristiwa aneh ini terjadi saat peserta lomba dilepas dari garis start.
Sebuah perahu bernama “Insya Allah Maraya” dari tim APP mengalami insiden ketika jokinya terlempar ke dalam air saat mengikuti lomba balap perahu dalam rangka
Festival Penyu
.
Namun, keajaiban terjadi ketika perahu tersebut berputar kembali mencari tuannya.
Mesin perahu tetap menyala dan berputar mengelilingi lokasi joki yang terjatuh.
Setelah beberapa saat berputar, perahu tersebut akhirnya kembali ke titik di mana joki berada.
Anehnya, meskipun tanpa awak, perahu tersebut terus berjalan seolah-olah tidak ingin berpisah dengan tuannya.
Joki balap, Rustam, mengaku terkejut saat melihat perahunya terus memutar mendekatinya.
Ia kemudian naik kembali ke perahu dan berusaha melanjutkan lomba hingga ke garis finish.
“Tadi saya sempat terlempar dari kapal. Anehnya, kapal saya terus memutar beberapa kali mengelilingi saya sebelum akhirnya mesinnya mati setelah mendekati saya. Ajaibnya, begitu mesin perahu saya distarter kembali menyala dan saya melanjutkan lomba balap perahu hingga tuntas,” jelas Rustam, Rabu (18/6/2025).
Ketua panitia, Muhammad Yusri, mengatakan bahwa lomba balap perahu tradisional jenis katinting ini digelar oleh komunitas Sahabat Penyu dalam rangkaian Festival Penyu di Pantai Mampiye, Desa Galeso’, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar.
Lomba ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Pasangkayu, Majene, Alli-Alli, Pajalele, serta dari luar kabupaten seperti Kabupaten Pinrang dan Barru di Sulawesi Selatan.
“Lomba tahunan dalam rangka Festival Penyu Sedunia ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kecamatan bahkan dari luar daerah seperti Pinrang, Pasangkayu, dan daerah lainnya,” jelas Muhammad Yusri.
Lomba ini memperebutkan hadiah berupa mesin perahu serta uang belasan juta rupiah dan menjadi tontonan gratis bagi warga yang memadati lokasi kegiatan.
Selain itu, lomba ini digelar untuk memperingati Festival Penyu serta mempererat tali silaturahmi antar nelayan tradisional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:46
Sidang Class Action Dipadati Anggota Koperasi BLN, 2 Kementerian Turut Digugat Regional 18 Juni 2025

Sidang Class Action Dipadati Anggota Koperasi BLN, 2 Kementerian Turut Digugat
Tim Redaksi
SALATIGA, KOMPAS.com
– Sidang pertama
gugatan class action
yang diajukan oleh
nasabah
Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) berlangsung di
Pengadilan Negeri Salatiga
, Jawa Tengah, pada Rabu (18/6/2025).
Sidang ini dihadiri oleh banyak nasabah yang menantikan kepastian mengenai dana yang telah mereka setorkan ke koperasi tersebut.
Kuasa hukum nasabah BLN, Sultan Bima Sakti, menyebutkan bahwa ada delapan nasabah yang memberikan kuasa untuk melayangkan gugatan class action terhadap
Koperasi BLN
.
“Dalam hal ini ada delapan pihak turut tergugat,” ujarnya.
Para tergugat dalam gugatan ini tidak hanya Koperasi BLN, tetapi juga mencakup Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia.
Lalu, Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sultan menambahkan bahwa banyak korban lain dari Koperasi BLN yang hadir pada sidang pertama ini untuk mengikuti perkembangan proses hukum.
“Kami berharap sidang secara administrasi ini diterima dan ditetapkan, sehingga mengajak para korban untuk bergabung dalam gugatan class action,” ujarnya.
“Pada pokoknya adalah uji materiil terhadap kesehatan
koperasi BLN
dalam menjalankan usaha perkoperasiannya. Selain itu juga mengembalikan konversi dari program Sijangkung ke Sipintar lagi, agar modal pokok dan keuntungan yang diperoleh nasabah dikembalikan secara utuh,” kata Sultan.

Sementara itu, kuasa hukum Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN), Muhammad Sofyan, mengungkapkan bahwa sebagai warga negara dan koperasi, BLN akan taat hukum.
“Sebagai tergugat kami akan hadir dalam persidangan, tapi ada juga turut tergugat lain dalam persidangan ini,” ujarnya.
Sofyan menambahkan bahwa setelah verifikasi, akan dilakukan mediasi, yang hakim mediatori bisa berasal dari PN Salatiga atau dari luar, yang akan ditentukan dalam persidangan.
“Tapi yang pasti dari BLN tetap memiliki iktikad baik, meski kalau ada yang tidak sesuai fakta akan kami bantah. Kami sudah memiliki data dari pengurus BLN dan sedang dipelajari,” paparnya.
Menurut Sofyan, iktikad baik tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya transformasi BLN menjadi koperasi digital.
“Kami berusaha sebelum masuk pokok perkara bisa mengembalikan hak anggota, tapi tetap sesuai prosedural berbasis data,” kata dia.
Sidang selanjutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis (3/7/2025) dengan agenda pemeriksaan klasifikasi gugatan class action.
Sebelumnya, anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) telah mengajukan gugatan class action melalui Pengadilan Negeri Salatiga yang didaftarkan pada Rabu (28/5/2025).
Kuasa hukum anggota BLN, Nirwan Kusuma, menyatakan bahwa ada delapan anggota yang memberi kuasa untuk melakukan class action tersebut.
“Kami menilai BLN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena keputusan sepihak yang dilakukan pihak koperasi,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).
“Kalau total anggota BLN itu sekitar 40.000 orang dengan akumulasi modal yang disetorkan mencapai Rp 3,1 triliun. Karena nilai potensi kerugian dan jumlah anggotanya cukup banyak, maka kami mengajukan class action atau gugatan kelompok tersebut,” kata Nirwan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:40
ART Zulkarnaen Diminta Pindahkan Tas Isi Uang Miliaran Rupiah ke Rumah Saudara Megapolitan 18 Juni 2025

ART Zulkarnaen Diminta Pindahkan Tas Isi Uang Miliaran Rupiah ke Rumah Saudara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Asisten rumah tangga (ART) terdakwa
Zulkarnaen Apriliantony
alias Tony, Weldi, mengungkapkan perintah bosnya untuk memindahkan tas berisi uang miliaran rupiah dari ruang kamar ke studio musik.
Hal tersebut diungkapkan Weldi saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi fakta dalam persidangan perkara melindungi situs judi
online
(judol) agar tidak terblokir Kementerian Kominfo, kini Kementerian Komdigi, klaster koordinator.
Dalam kesaksian Weldi, terungkap bahwa kunci studio musik pada rumah Zulkarnaen hanya dimiliki oleh terdakwa.
Mulanya, saksi mengaku pernah diminta oleh Zulkarnaen untuk memindahkan tiga buah tas dengan rincian, dua tas warna hitam, dan satu tas cokelat.
Saat itu, Weldi tidak mengetahui tas tersebut berisi uang. Ia baru mengetahui isi tas setelah diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian, usai bosnya ditangkap terkait perkara melindungi situs judol.
“Pernah (diminta tolong pindahkan tas). Yang waktu pertama dari kamar Pak Tony. (Yang mengeluarkan tas dari kamar itu) Pak Tony, aku ngambilnya itu sudah di pintu kamar,” kata Weldi saat bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).
Weldy mengaku ketika itu ia tidak melihat keberadaan istri Zulkarnaen, terdakwa Adriana Angela Brigita.
Sementara itu, Weldi juga mengakui pernah memindahkan tas, koper, dan plastik hitam berukuran besar yang berisi uang dari studio musik di rumah Zulkarnaen ke dalam mobil.
“Yang aku ingat, cuma empat di studio. (Yang di kamar) tiga. Intinya yang paling banyak itu di studio,” ujar Weldi.
Setelah dipindahkan, Weldi mengantar tas–tas tersebut ke rumah adik Brigita, Fitra Wulandari, di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
“(Ada) dua kali (pengantaran). Cuman aku yang ikut cuma yang pertama ke saudara adiknya Pak Tony. Habis itu aku langsung (pulang) di pos, duduk,” ungkap Weldi.
“Lalu bapak itu menelepon Herma, sopirnya ibu, minta tolong antar tiga lagi tas,” tambah dia.
Dalam surat dakwaan Brigita, uang-uang ini Zulkarnaen pindahkan usai mengetahui terdakwa Adhi Kismanto dan terdakwa Alwin Jabarti Kiemas sedang dalam pengawasan kepolisian.
Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
Klaster ketiga yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai.
Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol. Para terdakwa yang baru diketahui adalah Darmawati dan Adriana Angela Brigita.
Dalam perkara dengan terdakwa klaster koordinator, para terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta juga Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:39
Truk Tertabrak Kereta Api di Lamongan, Sopir Truk Meninggal Dunia Surabaya 18 Juni 2025

Truk Tertabrak Kereta Api di Lamongan, Sopir Truk Meninggal Dunia
Tim Redaksi
LAMONGAN, KOMPAS.com
– Insiden tabrakan melibatkan truk dengan kereta api Ambarawa Ekspress (KA 265) terjadi di perlintasan JPL 308a, KM 183+1/2 antara Stasiun Lamongan-Surabaya, di Desa Karanglangit, Lamongan, Jawa Timur.
Diketahui truk tangki dikemudikan oleh Ahmad Ainun Badiuyun, warga Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.
Truk hendak menyeberang masuk ke desa dari arah utara, namun dari arah timur melaju Kereta Ambarawa Ekspres dan terjadilah tabrakan tersebut.
Benturan keras tersebut tidak hanya membuat kondisi truk rusak berat, namun juga membuat sopir mengalami luka serius di bagian kepala dan perut.
Akibatnya, sopir dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menjelaskan, saat KA Ambarawa Ekspress melintas di lokasi, terjadi tabrakan dengan kendaraan truk.
Akibat kejadian tersebut, KA Ambarawa Ekspres melakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di petak jalan dan dilakukan pemeriksaan sarana oleh petugas.
“Kejadian sekitar pukul 14.18 WIB, telah terjadi temperan antara kendaraan truk dengan kereta api Ambarawa Ekspress (KA 265) relasi Surabaya Pasar Turi-Semarang Poncol,” ujar Luqman, Rabu (18/6/2025).
Menurut Luqman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, ditemukan kerusakan pada lokomotif, kereta penumpang, kereta makan dan kereta pembangkit.
Sehingga dilakukan perbaikan, kendati KA Ambarawa Ekspress telah melanjutkan perjalanan kembali menuju Semarang.
“Akibat kejadian, juga mengakibatkan kelambatan KA Ambarawa Ekspress 44 menit dan KAI Daop 8 Surabaya telah menyiapkan service recovery untuk para penumpang,” terang Luqman.
“KAI Daop 8 Surabaya, memohon maaf atas adanya kelambatan perjalanan KA, akibat adanya temperan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:34
Dedi Mulyadi Relokasi dan Bangunkan Rumah Baru untuk Warga Korban Pergeseran Tanah di Purwakarta Bandung 18 Juni 2025

Dedi Mulyadi Relokasi dan Bangunkan Rumah Baru untuk Warga Korban Pergeseran Tanah di Purwakarta
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
memastikan relokasi bagi ratusan warga korban
pergeseran tanah
di Desa Pasirmuncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.
Seluruh warga yang kehilangan tempat tinggal akan dibangunkan rumah baru di lahan seluas 1,5 hektare milik Perhutani.
Hal itu disampaikan Dedi saat menengok korban pergeseran tanah di GOR kawasan Desa Pasirmuncul.
“Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasirmuncul dan seluruh warga Pasirmuncul yang ada di GOR pengungsian. Kemudian, kita hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektare. Mereka dibangunkan rumahnya,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di media sosial, Rabu (18/6/2025), dan dikonfirmasi ulang oleh
Kompas.com
melalui sambungan telepon.
Tanah di kampung tersebut mengalami pergeseran, sehingga satu kampung terdampak dan kehilangan tempat tinggal. Lokasi kampung berada di samping Tol Cipularang Km 92.
Sebagai solusi sementara, Dedi tidak mengarahkan warga untuk tinggal di penampungan umum karena dikhawatirkan menimbulkan masalah sosial dan kesehatan.
“Karena tinggal di penampungan itu menimbulkan problem, jadi mereka oleh saya tak usah di penampungan,” kata Dedi.
Untuk sementara, setiap kepala keluarga akan menerima bantuan dana sebesar Rp 10 juta.
Dana ini diberikan untuk biaya mengontrak rumah dan kebutuhan makan sehari-hari selama masa pembangunan permukiman baru.
“Per kepala keluarga disiapkan Rp 10 juta, untuk biaya kontrak, biaya makan selama pembangunan rumah baru,” ujarnya.
Rencana Dedi tersebut disambut gembira warga korban pergeseran tanah. Mereka serempk mengucapkan syukur. “Alhamdulillah,” ucap mereka.
Dedi mengatakan, rumah-rumah baru yang akan dibangun di kawasan relokasi akan menggunakan desain arsitektur rumah panggung, menyesuaikan kondisi geografis dan keamanan dari bencana serupa.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal proses relokasi dan pembangunan permukiman agar warga terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan dengan layak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:23
Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu Makassar 18 Juni 2025

Pilkada Sulsel Jadi Bahasan Pertemuan Pertama Kaperpus UIN Makassar dan Bos Sindikat Uang Palsu
Tim Redaksi
GOWA, KOMPAS.com
– Dalam sidang kasus
uang palsu
yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terungkap bahwa pertemuan antara Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,
Andi Ibrahim
, dengan
Annar Salahuddin
Sampetoding, yang diduga sebagai bos sindikat uang palsu, membahas Pilkada Sulawesi Selatan.
Hal ini diungkapkan saat sidang yang mendengarkan keterangan saksi pada Rabu, 18 Juni 2025.
Sidang yang dimulai pukul 12.30 WITA ini mendudukkan Syahruna dan Jhon Bliter Panjaitan sebagai terdakwa.
Andi Ibrahim, saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU), menjelaskan bahwa pertemuan pertamanya dengan Annar Salahuddin Sampetoding terjadi beberapa tahun lalu dalam sebuah organisasi bernama Cendikiawan Keraton Nusantara.
“Saya pertama kali bertemu dengan Annar Salahuddin Sampetoding beberapa tahun lalu pada pertemuan organisasi Cendikiawan Keraton Nusantara,” kata Andi Ibrahim saat menjawab pertanyaan JPU.
Andi Ibrahim mengungkapkan bahwa setelah pertemuan tersebut, komunikasi antara dirinya dan Annar Salahuddin terjalin melalui sambungan telepon.
Annar kemudian mengundang Andi ke rumahnya, namun pertemuan itu tidak membahas uang palsu, melainkan agenda Pilkada Sulawesi Selatan, di mana Annar berniat mencalonkan diri.
“Saya diundang ke rumahnya untuk membahas Pilkada Gubernur, di mana Annar Sampetoding saat itu meminta bantuan kepada saya karena hendak mencalonkan diri,” jelas Andi Ibrahim.
Andi Ibrahim menolak permintaan tersebut karena statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Majelis hakim pun mempertanyakan kapasitas Andi Ibrahim sehingga Annar meminta bantuan politik darinya.
“Kapasitas Anda sehingga Annar Salahuddin Sampetoding meminta bantuan dukungan politik apa? Apakah Anda punya massa atau suara yang banyak?” tanya Majelis Hakim.
Andi Ibrahim mengeklaim bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh di organisasi tersebut dan memiliki massa sekitar 30 persen dari jumlah suara wajib pilih di Sulawesi Selatan.

“Kami di organisasi Cendikiawan Keraton Nusantara dan massa kami banyak, ada 30 persen dari jumlah suara di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut menjadi yang terakhir antara Andi Ibrahim dan Annar Salahuddin Sampetoding.
Setelah itu, Andi berkoordinasi dengan Syahruna, yang memberikan uang palsu sebesar Rp 40 juta kepada Andi Ibrahim.
Sidang ini digelar secara maraton dengan 15 terdakwa yang dihadirkan dalam agenda sidang yang berbeda.
Di antara terdakwa tersebut adalah Ambo Ala, Jhon Bliater Panjaitan, Muhammad Syahruna, Andi Ibrahim, Sattariah, Sukmawati, Andi Haeruddin, Mubin Nasir, Kamarang Daeng Ngati, Irfandy, Sri Wahyudi, Muhammad Manggabarani, dan Satriadi, yang merupakan ASN di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat.
Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim Dyan Martha Budhinugraeny sebagai hakim ketua, dengan Sihabudin dan Yeni sebagai hakim anggota.
Jaksa penuntut umum terdiri dari Basri Bacho dan Aria Perkasa Utama.
Kasus uang palsu ini terungkap pada bulan Desember 2024 dan mengejutkan warga, karena uang palsu diproduksi di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan mesin canggih, menghasilkan uang palsu hingga triliunan rupiah yang sulit terdeteksi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:23
Trotoar di Pasar Senen Dipenuhi Lapak PKL, Warga: Mau Jalan Kaki Saja Susah Megapolitan 18 Juni 2025

Trotoar di Pasar Senen Dipenuhi Lapak PKL, Warga: Mau Jalan Kaki Saja Susah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Trotoar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat dipenuhi lapak
pedagang kaki lima
(PKL).
Pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (18/6/2025), lapak-lapak PKL berjejer memenuhi trotoar dari berbagai sisi jalan di sekitar Pasar Senen.
Tenda, meja lipat, gerobak, hingga dagangan berupa pakaian, makanan, dan sayuran menutup seluruh jalur pedestrian.
Tak cukup di trotoar, sebagian PKL bahkan menggelar lapak dagangan sampai ke badan jalan.
Di titik tertentu, lapak sayur bahkan memenuhi hampir satu ruas jalan dengan lebar sekitar lima meter.
Kondisi tersebut membuat akses kendaraan sepanjang Jalan Pasar Senen serta akses trotoar pejalan kaki terhambat.
“Saya jalan kaki saja susah, harus turun ke jalan raya, karena trotoarnya penuh sama dagangan. Bahaya banget,” keluh Wulan (29), warga Senen kepada Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
Barang-barang dagangan dipajang di atas trotoar dan sebagian bahkan menjorok ke badan jalan.
Beberapa pedagang mengaku sudah lama menempati lokasi itu dan merasa aman karena tidak ada penertiban secara berkala dari petugas.
“Sudah dari lama di sini, aman-aman saja. Pernah ditegur, tapi paling hanya disuruh minggir sedikit, habis itu balik lagi,” kata Sari (41), pedagang bakso di dekat pintu masuk parkir Pasar Senen Blok 4.
Sementara itu, Hasan (50), pedagang sayur, juga mengakui dirinya berjualan hingga ke jalan karena keterbatasan ruang.
“Kita juga butuh tempat. Selama ini sih enggak ada yang usir. Jadi ya jualan terus aja,” ujar Hasan.
Warga berharap ada solusi dari pihak berwenang agar aktivitas ekonomi para PKL tetap bisa berlangsung tanpa menutup hak pejalan kaki dan pengguna jalan.
“Harus ada penataan. Bukan mau usir pedagang, tapi jalur umum jangan sampai dikuasai sepenuhnya,” ujar Wulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:04
Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan

Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
memastikan akan menyetop
bansos
jika rekening
penerima bansos
terbukti ada penyimpangan, termasuk indikasi penyalahgunaan seperti transaksi mencurigakan.
“Ya, jika memang tidak sesuai dengan data, ya pasti akan kita cabut,” ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu (18/6/2025).
Untuk itu, pihaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diperlukan untuk memastikan keabsahan rekening-rekening yang tercatat sebagai penerima bansos.
“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima bantuan sosial. Atau mungkin ada hal-hal yang aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ketika ditanya, apabila rekening tersebut terindikasi memiliki keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online (judol), maka pihaknya akan mencabut bansos di periode berikutnya.
“Kalau misal ada terindikasi seperti judol, kita akan tindaklanjuti dalam proses berikutnya. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Semua kemungkinan bisa kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Mensos juga mengingatkan masyarakat bahwa saat ini merupakan masa transisi penyaluran bansos tahap kedua.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan melapor jika belum menerima bantuan.
“Sering sekali ada yang bilang, ‘saya belum terima bansosnya’. Itu banyak sekali. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini masa transisi,” tegasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 1.323.459 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami gagal salur dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua.
Beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran bansos tidak berhasil adalah rekening penerima tidak aktif, hingga ketidaksesuaian antara nama dan nomor rekening calon penerima.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 21:02
Diskon Pajak Hotel di Jakarta Dinilai Lebih Untungkan Tamu Ketimbang Pengusaha Megapolitan 18 Juni 2025

Diskon Pajak Hotel di Jakarta Dinilai Lebih Untungkan Tamu Ketimbang Pengusaha
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(
PHRI
) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menilai bahwa kebijakan diskon pajak usaha sektor hotel dan makanan-minuman (F&B) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih menguntungkan tamu dibandingkan pengusaha hotel.
“Dengan diskon ini kan sebenarnya yang diberikan itu tamu ya, tamu yang datang yang harusnya dibebankan pajak 10 persen sekarang dipotong,” ujar Sutrisno, Rabu (18/6/2025).
Ia menjelaskan, potongan pajak tersebut tidak secara langsung meringankan beban operasional hotel, melainkan membuat harga kamar menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Sebenarnya itu tidak untuk hotel ya, tapi dengan diskon itu menyebabkan harga itu menjadi lebih murah di mata masyarakat,” katanya.
Dengan harga yang lebih rendah, Sutrisno berharap tingkat hunian atau okupansi hotel bisa meningkat sehingga sektor perhotelan kembali bergairah.
Meskipun pelaku usaha tidak menerima insentif secara langsung, PHRI tetap mengapresiasi kebijakan ini.
Namun, Sutrisno berharap agar insentif ini bisa bersifat permanen untuk memberikan kepastian usaha bagi pengusaha hotel.
“Itu artinya mereka mendengar suara-suara kami ini, cuman kalau bisa itu dipermanenkan,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan dan makanan-minuman (F&B) hingga 50 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa potongan pajak hotel akan diberlakukan selama empat bulan melalui dua skema berbeda.
Pada dua bulan awal, besaran potongan pajak yang diberikan sebesar 50 persen. Sementara dua bulan selanjutnya, insentif dikurangi menjadi 20 persen.
“Pemerintah Provinsi Jakarta akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak untuk sektor perhotelan. Selama dua bulan pertama, potongan diberikan sebesar 50 persen, lalu disusul dua bulan berikutnya sebesar 20 persen,” ujar Pramono, Selasa (17/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 20:54
Ada Festival Lari, Jalan Margonda dan Arif Rahman Ditutup Minggu Ini Megapolitan 18 Juni 2025

Ada Festival Lari, Jalan Margonda dan Arif Rahman Ditutup Minggu Ini
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Sejumlah ruas jalan akan ditutup saat pelaksanaan
festival lari
bertajuk Depok Run Fest (DRF) 2025 pada Minggu (22/6/2025).
Ruas jalan yang akan ditutup yakni Jalan Margonda Raya dan Jalan Arif Rahman Hakim. Penutupan ruas jalan ini karena akan dilintasi para pelari sejauh lima kilometer.
“Untuk mendukung kelancaran acara,
penutupan jalan
akan diberlakukan pada sebagian ruas yang menjadi rute lomba mulai pukul 05.30 WIB,” kata
Wali Kota Depok
Supian Suri dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).
Hal itu berkaitan dengan rute lintasan pelari yang akan dimulai dari Balai Kota Depok lewat Jalan Margonda Raya menuju Jalan Arif Rahman Hakim.
Lalu, lintasan lari akan berputar balik di kawasan Pesona Kahyangan Baru untuk kembali ke Margonda dengan titik akhir di balai kota juga.
Selain penutupan jalan, Pemkot juga memberlakukan penyesuaian terhadap pemberhentian Transjakarta dan bus bandara untuk rentang waktu pukul 05.45 WIB – pukul 07.15 WIB.
Supian mengimbau agar warga menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan.
– Arah Selatan 1 (Trans Depok): Layanan Biskita Trans Depok dari arah selatan akan menggunakan jalur putar balik Jalan Dahlia – Jalan Margonda Raya, dan berhenti sebelum area lomba untuk menghindari ruas yang ditutup.
– Arah Utara 2 (HIBA & MGI – Rute Bandung): Layanan bus HIBA dan MGI dari arah Bandung akan melayani penumpang hanya sampai Simpang Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Margonda Raya dan tidak melintasi area lomba selama jam penutupan berlangsung.
Adapun mengenai
Depok Run Fest 2025
merupakan ajang festival lari yang digelar bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Depok yang diikuti 2.500 peserta.
Acara ini rangkaian acara HUT ke-26 Kota Depok dan HUT ke-79 Bhayangkara Polri.
“Dari target awal 2.000 peserta, panitia menambah kuota menjadi 2.500 peserta, di mana slot tambahan sebanyak 500 peserta ludes hanya dalam waktu 8 hari,” ujar Supian.
Pemkot Depok meminta maaf karena akan adanya pemasangan barrier atau pembatas khusus bagi para peserta lari, yang nantinya bisa berdampak pada kenyamanan car free day (CFD).
“Rangkaian kegiatan lalu akan berlanjut di area Depok Open Space (DOS) di kompleks Balai Kota. Selama acara berlangsung, kawasan ini akan ditutup sementara untuk umum sampai CFD selesai,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/06/2025 20:49