Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 9 KPK Panggil Direktur Sritex Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Presiden Nasional

    9 KPK Panggil Direktur Sritex Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Presiden Nasional

    KPK Panggil Direktur Sritex Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memanggil Direktur Keuangan PT Sritex
    Supartodi
    sebagai saksi terkait kasus dugaan suap berkaitan dengan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, pada Jumat (20/6/2025).
    KPK juga memanggil Allan Moran selaku eks Direktur Keuangan PT Sritex dan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial tahun 2017-2020 Adi Wahyono untuk diperiksa dalam perkara yang sama.
    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat.
    Budi belum menjelaskan lebih jauh soal materi pemeriksaan yang akan digali penyidik terhadap para saksi.
    Namun, diketahui bahwa dalam perkara ini KPK menduga ada korupsi pengadaan 6 juta paket bansos yang akrab disebut sebagai bansos presiden ini.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 125 miliar.
    Kasus
    korupsi bansos presiden
    ini merupakan satu dari tiga kasus terkait bansos yang ditangani KPK.
    Dua kasus lainnnya adalah, kasus menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan
    Bansos Covid-19
    yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY: Perang Dunia Ke-3 Harus dan Masih Bisa Dicegah, Jalan Masih Ada

    SBY: Perang Dunia Ke-3 Harus dan Masih Bisa Dicegah, Jalan Masih Ada

    SBY: Perang Dunia Ke-3 Harus dan Masih Bisa Dicegah, Jalan Masih Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-6 RI,
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) mengatakan,
    perang dunia
    ke-3 masih bisa dicegan dan harus bisa dicegah.
    Hal itu dikatakan SBY seraya mengatakan bahwa masa depan perdamaian dunia ditentukan oleh lima orang kuat. Mereka adalah Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.
    “Perang besar, apalagi
    Perang Dunia
    ke-3, masih bisa dicegah. Harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada,” tulis SBY dalam akun X resminya @SBYudhoyono, dikutip pada Jumat (20/6/2025).
    SBY mengatakan, dalam sejarah, banyak peperangan yang dipicu oleh ego dan ambisi para pemegang kekuasaan.
    “Sejarah mencatat, banyak peperangan yang berangkat dari ego dan ambisi para pemegang kekuasaan (
    power holders
    ). Dari abad ke abad, selalu ada ‘warlike leaders’ (pemimpin yang sangat gemar berperang). Padahal, sejatinya manusia sedunia lebih mencintai kedamaian dan perdamaian,” tulisnya
    Oleh karena itu, dalam unggahannya, SBY berharap agar lima orang kuat yang disebutnya diberikan kearifan dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan.
    Sebab, menurut SBY, jika lima orang kuat tersebut salah mengambil keputusan maka bakal menimbulkan kehancuran di banyak bangsa dan negara.
    “Semoga kelima pemimpin tersebut oleh Tuhan diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan. Jangan ada salah keputusan dan ‘miscalculation’ (salah hitung). Kalau gegabah dan salah, akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara,” tulisnya.
    Apalagi, SBY mengingatkan bahwa situasi di Timur Tengah akan semakin berbahaya jika perang Iran-Israel tidak bisa dikendalikan.
    “Saat ini, situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika Perang Iran-Israel menjadi ‘out of control’, dunia benar-benar di ambang malapetaka,” tulis SBY lagi.
    Sebagaimana diberitakan, konflik antara Iran dan Israel kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir. Konflik ini dipicu oleh serangan Israel pada Jumat, 13 Juni 2025.
    Serangan Israel tersebut menyasar perumahan hingga fasilitas nuklir Iran.
    Iran kemudian melakukan serangan balasan pada Sabtu, 14 Juni 2025, yang merusak fasilitas ekonomi Israel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni

    Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni

    Retreat Kepala Sekolah Rakyat Tahap Dua Bakal Dimulai pada 30 Juni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    mengatakan, retreat
    kepala sekolah rakyat
    tahap dua akan dilaksanakan akhir bulan ini.
    “Rencananya, tahap selanjutnya akan dimulai kembali pada 30 Juni 2025, untuk menyelesaikan proses rekrutmen tahap pertama,” kata Agus Jabo, di Batalyon Arhanud 10/ABC, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/6/2025).
    Retreat
    Kepala Sekolah Rakyat
    tahap pertama resmi ditutup hari ini.\
    Retreat ini merupakan bagian dari rangkaian rekrutmen Kepala Sekolah Rakyat yang berlangsung selama lima hari.
    Retreat tersebut dimulai sejak Senin (16/6/2025), di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos di Margaguna, dan dilanjutkan dengan pelatihan bela negara di Batalyon Arhanud sejak Rabu (18/6/2025).
    “Materi-materi yang diberikan kepada para calon Kepala Sekolah Rakyat meliputi pengenalan konsep Sekolah Rakyat, penguatan karakter, dan pelatihan kedisiplinan,” ujar Agus.
    Agus menyampaikan bahwa peran penting Kepala Sekolah Rakyat adalah sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia.
    “Dalam visi besar ini, Kepala Sekolah Rakyat berperan sebagai perpanjangan tangan dari niat mulia Presiden Prabowo Subianto, yang tidak hanya mengutamakan pengajaran, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan yang lebih baik bagi generasi Indonesia,” kata Agus.
    Menurut dia, pembangunan Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya membangun peradaban yang lebih maju dan manusiawi.
    Ia menyebut, kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi tantangan peradaban yang harus diubah melalui pendidikan.
    “Membangun Sekolah Rakyat adalah membangun peradaban. Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Agus.
    Dalam arahannya, Agus juga menekankan pentingnya empati dan peran holistik para Kepala Sekolah Rakyat.
    Mereka dituntut hadir bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami dan mengobati luka sosial anak-anak.
    “Hadirlah di tengah anak-anak bukan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai figur ayah, ibu, dan pemimpin yang membangkitkan harapan,” kata dia.
    “Anda bukan hanya mendidik dengan pengetahuan, tetapi juga merawat, mendampingi, dan membebaskan mereka dari trauma sosial yang mungkin mereka alami,” tegas dia.
    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 47 Kepala Sekolah Rakyat akan menjalani retret pada awal Juli 2025 mendatang.
    “Ya, mudah-mudahan di awal Juli nanti, sudah bisa melakukan retret seperti kepala sekolah sebelumnya. Termasuk juga para guru nanti akan ada pembekalan-pembekalan tambahan,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    memeriksa pimpinan perusahaan swasta
    PT Zyrexindo Mandiri Buana
    Tbk dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis
    Chromebook
    oleh
    Kemendikbudristek
    tahun anggaran 2019-2022.
    “ANT selaku Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk tahun 2011,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (19/6/2025).
    Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi di lingkungan Kemendikbudristek.
    Mereka adalah INRK selaku Plt. Direktur Sekolah Menengah Pertama yang dahulu merupakan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022.
    Lalu, AW selaku Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Tahun 2022.
    Ada juga, HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
    Selanjutnya, KR selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022.
    Serta, ERO selaku ASN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020.
    Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik juga memeriksa beberapa pihak dari PT Surveyor Indonesia.
    Mereka adalah RR selaku Project Manager dan ACW selaku Asesor pada PT Surveyor Indonesia.
    “Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022,” lanjut Harli.
    Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbud Ristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan per tanggal Selasa (20/5/2025).
    “Jajaran Jampidsus melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya, tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindakan korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023,” kata Harli.
    Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada dan angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan.
    Namun, anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai Rp 9,9 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut

    Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut

    Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2024 pada era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    atau biasa disapa
    Gus Yaqut
    .
    Pengusutan dugaan kasus
    korupsi kuota haji 2024
    sudah masuk proses penyelidikan, setelah adanya laporan dari Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK).
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Kendati demikian, Asep masih enggan mengungkap lebih lanjut soal penyelidikan yang tengah dilakukan KPK terhadap dugaan kasus
    korupsi kuota haji
    2024.
    Namun, pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah pihak untuk mendalami dugaan kasus korupsi tersebut
    Polemik penyelenggaraan haji 2024 pernah disorot secara khusus oleh
    DPR
    lewat pembentukan panitia khusus (Pansus) Haji.
    Saat itu, satu orang yang sangat mendorong pembentukan Pansus Haji adalah Abdul Muhaimin Iskandar yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
    Salah satu yang paling disorot waktu itu adalah dugaan penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) era Gus Yaqut terkait kuota haji khusus.
    Anggota Pansus Haji Luluk Luluk Nur Hamidah mengaku mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
    Luluk mengatakan, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak.
    “Kita mendapatkan informasi yang lebih dalam dari itu ya potensi korupsi yang memang terjadi di balik pengalihan kuota 10.000, dari yang seharusnya hanya 8 persen atau sekitar 1.600,” ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
    Sebagai informasi, sebanyak 3.503 jemaah haji khusus dapat langsung berangkat pada 2024, tanpa perlu menunggu antrean hingga 2031.
    Hal tersebut menjadi salah satu yang dikritisi Pansus Haji, pasalnya masih ada 167.000 orang menunggu untuk mendapatkan antrean ibadah haji.
    Anggota
    Pansus Haji DPR
    Marwan Jafar juga menduga hal yang serupa, yang menyebut adanya indikasi ada indikasi penyelewengan peserta haji yang bisa langsung diberangkatkan pada 2024.
    Padahal, peserta haji yang lain harus menunggu bertahun-tahun agar bisa diberangkatkan ke Tanah Suci.
    Marwan saat itu bahkan menduga ada keterlibatan pimpinan Kemenag dan Gus Yaqut dalam penyelewengan kuota haji tersebut.
    “Tangan-tangan (penyelewengan) itu siapa ya kita bisa tebak, kalau di atasnya direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri,” kata Marwan usai melakukan sidak ke kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag pada Rabu (4/9/2024).
    Menag saat itu, Gus Yaqut diketahui tak pernah memenuhi panggilan Pansus Haji DPR untuk memberikan jawaban soal dugaan penyelewengan kouta haji 2024.
    Bahkan, Pansus Haji pernah mencoba melakukan pemanggilan paksa kepada Gus Yaqut, tetapi adik Yahya Cholil Staquf selalu mangkir.
    Saat itu, Gus Yaqut beralasan menghadiri sejumlah agenda di luar negeri. Salah satunya menghadiri pertemuan internasional untuk Perdamaian Ke-38 di Paris, Prancis, pada 22-24 September 2024.
    Sedangkan pada pada 18 September 2024,
    GUs Yaqut
    menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia yang diklaim sebagai Jaminan Sertifikasi Halal yang pertama di Eropa.
    Kendati demikian, Gus Yaqut pernah menantang Pansus Haji DPR untuk membuktikan dugaan adanya gratifikasi terkait pengisian kuota haji.
    “Kalau pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ujar Yaqut kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).
    Yaqut enggan berkomentar lebih jauh soal temuan tersebut. Sebab, dia merasa bahwa penjelasan soal materi tersebut menjadi ranah Pansus Haji.
    “Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak itu bukan ranah kita,” kata Yaqut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kata KPK Usai Gubernur Khofifah Disebut Tahu Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    8 Kata KPK Usai Gubernur Khofifah Disebut Tahu Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    Kata KPK Usai Gubernur Khofifah Disebut Tahu Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) angkat bicara soal pemanggilan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024
    Khofifah Indar Parawansa
    , setelah namanya disebut mengetahui penggunaan
    dana hibah
    untuk Pokmas dari APBD Jatim.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, setiap keterangan yang disampaikan saksi akan didalami dan ditindaklanjuti oleh penyidik.
    Dia mengatakan, penyidik pasti akan memanggil pihak tertentu jika dibutuhkan keterangannya dalam perkara yang tengah ditangani.
    “Setiap informasi dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tentu semuanya akan didalami oleh penyidik, dan penyidik akan melihat jika memang ada kebutuhan untuk memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangannya, KPK tentu akan memanggil pihak-pihak tersebut,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).
    Sebelumnya, Eks Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi yakin Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah mengetahui soal dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.
    Sebab, kata dia, pelaksana dari dana hibah tersebut adalah kepala daerah.
    “Orang dia (Gubernur Jatim Khofifah) yang mengeluarkan (dana hibah) masa dia enggak tahu,” kata Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
    Kusnadi mengatakan, sebelum dicairkan, dana hibah tersebut dibahas bersama dengan kepala daerah setingkat gubernur.
    “Ya dana hibah itu kan proses ya, ini proses ya, bukan materi. Ya itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah,” ujarnya.
    Kusnadi menambahkan akan kooperatif menjalani pemeriksaan dan siap jika harus ditahan KPK terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas dari APBD Jatim tersebut.
    “Ya kan saya warga negara Indonesia ya, apapun yang diputuskan oleh penyelenggara negara ikut saja,” ucap dia.
    Sebelumnya, Kusnadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dana hibah Pokmas dari APBD Jatim di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
    Pantauan di lokasi, Kusnadi keluar dari Gedung KPK pada pukul 17.23 WIB bersama pengacaranya.
    Kusnadi mengatakan, penyidik menanyakan lebih dari 10 pertanyaan terkait dana hibah Pokmas dari APBD Jatim.
    “(Diperiksa sebagai) Saksi, Ya lebih lah (10 pertanyaan),” kata Kusnadi sambil meninggalkan Gedung KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif, Tri Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Dekranas Award 2025

    Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif, Tri Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Dekranas Award 2025

    Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif, Tri Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Dekranas Award 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (
    Dekranas
    )
    Tri Tito Karnavian
    mengapresiasi peluncuran
    Dekranas Award 2025
    .
    Menurutnya, acara yang digelar dua tahun sekali ini merupakan langkah positif dalam mendukung pengembangan kerajinan serta ekonomi nasional.
    “Dekranas Award akan banyak membantu para perajin. Ini bukti nyata dukungan kita terhadap
    industri kerajinan
    . Para pemenang nantinya akan mendapat kesempatan tampil di berbagai pameran, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Tri melalui siaran persnya, Jumat (19/6/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tri dalam acara Launching Dekranas Award 2025 yang berlansung secara
    hybrid
    dari Rumah Kriya Asri (RKA), Jakarta, Kamis (19/6/2025).
    Tri menuturkan, Dekranas telah menunjukkan kiprah gemilang di berbagai forum internasional.
    Ia mencontohkan partisipasi Dekranas pada World Expo di Osaka, Jepang, yang sukses membawa 40 produk kerajinan unggulan karya anak bangsa.
    Dalam kesempatan tersebut, Tri juga mendorong Dekranasda di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mendaftarkan produk-produk unggulan ke dalam Dekranas Award, terutama yang sebelumnya telah dipamerkan di Pameran Kriyanusa.
    “Banyak produk andalan sudah terpilih di Kriyanusa dan berpotensi menjadi juara. Kami mengimbau pengurus daerah agar mengikutsertakan produk-produk tersebut ke Dekranas Award 2025,” tuturnya.
    Tri menyoroti salah satu produk anyaman yang sempat dipamerkan di Kriyanusa, yang dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi dan menjadi daya tarik karena keunikannya.
    Ia berharap Dekranas Award tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga wadah pembentukan ekosistem kreatif nasional.
    Ajang tersebut juga diharapkan menjadi pemicu kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
    “Dengan Dekranas Award, kita tidak hanya memberi penghargaan, tetapi juga membentuk ekosistem pengembangan kreasi nasional—tempat berkumpulnya kreativitas, inovasi, dan kolaborasi intersektoral. Harapannya, ini akan melahirkan perajin yang berdaya saing global dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa,” jelas Tri.
    Ia juga mengucapkan terima kasih dan bangga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Dekranas Award 2025.
    Tri berharap momentum itu dapat mendorong kemajuan kerajinan nasional dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian bangsa.
    Acara peluncuran Dekranas Award 2025 juga dihadiri Wakil Ketua Harian I Dekranas Loemongga Kartasasmita, Ketua Bidang Daya Saing Danti Budi Santoso, Ketua Bidang Wirausaha Baru Metty Herindra, Ketua Bidang Promosi dan Humas Indri Angga Prabowo, serta Staf Ahli Dekranas Miftah Farid.
    Hadir pula Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud. Sementara itu, jajaran pengurus Dekranasda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota mengikuti kegiatan secara virtual dari daerah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengundang kembali pejabat setingkat menteri untuk mengisi
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    Retreat gelombang kedua ini akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2025, di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN),
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    “Kami mengundang juga para Menko dan para menteri seperti yang kami undang ketika (retreat gelombang pertama) di Magelang,” kata Wamendagri Bima Arya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (20/6/2025).
    Dalam rapat persiapan di Jatinangor, beberapa narasumber yang disebut akan hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga disebut akan hadir.
    Bima Arya juga menyebut, para menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto, juga akan hadir.
    Dalam pemaparannya, disebutkan terdapat 31 daftar narasumber pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menjadi narasumber yakni:
    – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
    – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    – Menko Politik dan Keamanan
    – Menko Perekonomian
    – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menko Pemberdayaan Masyarakat
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    – Menteri Kesehatan
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi
    – Menteri Perindustrian
    – Menteri Koperasi
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    – Jaksa Agung
    – Kapolri
    – Menteri Agama
    – Menteri Kebudayaan
    – Kepala Kantor Komunikasi Presiden
    – Kepala Staf Kepresidenan
    – Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi
    – Wakil Menteri Keuangan
    – Menteri Pertanian
    – Menteri Perhubungan
    – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya Regional

    4 Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya Regional

    Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengusulkan agar nama Kabupaten
    Bandung Barat
    (KBB) diubah, tanpa embel-embel kata “Bandung”. Menurutnya, nama tersebut membuat wilayah ini sulit membangun identitas mandiri.
    “Ini memang kalimat ‘Bandung Barat’ jika dilihat dari kacamata branding, agak susah membrandingnya. Disebut Bandung Barat yang terbayang selalu Bandung,” ujar Dedi saat berpidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-18 di hadapan 50 anggota DPRD, Kamis (19/6/2025).
    Dedi menilai, nama Bandung Barat hanya menggambarkan arah mata angin dan terlalu bergantung pada asosiasi dengan Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung. Padahal, wilayah ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah tersendiri.
    “Nama Bandung Barat sendiri memiliki dua kata yang menggabungkan nama tempat dan arah mata angin yang mana jika digabungkan hanya menunjukkan suatu wilayah Bandung yang berada di sebelah barat,” katanya.
    Menurut Dedi, arah mata angin bersifat relatif dan bisa berbeda tergantung dari mana seseorang melihat.
    “Kata siapa Bandung Barat? Kata orang Bukanagara, Subang. Tapi bagi orang Cianjur bisa jadi Bandung Timur. Bagi orang Purwakarta, Bandung Selatan. Jadi sulit untuk mengidentifikasi wilayah,” sebutnya.
    Dedi mengakui, penamaan awal Kabupaten Bandung Barat tidak mudah karena mempertimbangkan berbagai kepentingan wilayah.
    “Hanya jika memakai nama Mandalawangi, orang Padalarang gak terima, kalau pakai nama Padalarang, orang Lembang gak terima. Akhirnya pakai nama Bandung Barat,” ucapnya.
    Meski demikian, Dedi menyatakan siap membantu apabila ada keinginan untuk mengganti nama daerah tersebut agar memiliki wibawa dan daya tarik branding yang lebih kuat.
    “Biarlah kalau sudah begini namanya. Tapi kalau ada niat untuk membranding, merubah namanya, saya siap membantu agar ada wibawa atau kharismanya,” kata Dedi.
    Sebelum mengganti nama, Dedi mengingatkan pentingnya memahami karakteristik tiap wilayah di KBB. Ia menilai sebagian wilayah di KBB memiliki kultur yang mirip dengan Kota Bandung, sementara sebagian lainnya cenderung dekat dengan Cianjur dan Purwakarta.
    “Sebagian wilayah memiliki kecenderungan kultur yang sama dengan sebagian Cianjur dan Purwakarta. Mereka suka dengan kultur (budaya Sunda) leluhur,” tutur Dedi.
    Menurutnya, pendekatan ekologi dan budaya leluhur penting diterapkan dalam penataan wilayah agar kembali ke fungsi dan bentuk alaminya.
    “Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. (Gunung harus tumbuh pohon, cekungan harus berkolam, lembah harus jadi ladang sawah). Maksudnya, jika ingin membereskan wilayah Bandung Barat harus dikembalikan ke asalnya,” ujarnya.
    Pemahaman terhadap karakteristik inilah, lanjut Dedi, yang dapat menjadi kekuatan identitas untuk membangun citra wilayah baru yang mandiri dan khas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK Nasional

    3 Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK Nasional

    Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota ibadah haji 2024 di era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    Masalah kuota haji ini sebelumnya juga sempat dipersoalkan DPR. Bahkan, lembaga legislatif itu sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.
    Saat ini, pengusutan kasus yang dilaporkan, salah satunya oleh
    Front Pemuda Anti Korupsi
    (FPAK) itu, masih masuk tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Asep tak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    Namun, sejumlah pihak disebut telah dimintai keterangan dalam mendalami dugaan korupsi tersebut.
    Mereka menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.
    “Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK Rahman Hakim saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 1 Agustus 2024 lalu.
    Rahman mengaku menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pengalihan kuota haji 2024.
    Namun, ia tak bisa mengungkap nama-nama itu kepada wartawan.
    Dia juga mengakui, pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
    “Kita masih kurang data, dari pihak KPK meminta agar dilengkapi lagi berkas-berkasnya agar mempermudah KPK untuk ke penyidikan selanjutnya,” kata Rahman.
    Secara terpisah, Kompas.com sudah berupaya menghubungi Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan kasus
    korupsi kuota haji
    tersebut. Namun, dia belum memberikan respons.
    Masalah kuota haji sempat dipersoalkan oleh DPR periode sebelumnya. Saat itu, DPR bahkan sempat membentuk Pansus Haji untuk mengusut masalah ini, termasuk beberapa masalah lain di dalam penyelenggaraan Haji 2024.
    Hal ini bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi. 
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031. 
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    Mendapati persoalan itu, DPR akhirnya membentuk Pansus Haji. Namun, hingga beberapa kali pansus menggelar rapat untuk mendapatkan keterangan dari Gus Yaqut, ia selalu mangkir dari panggilan dengan berbagai alasan.
    Pansus akhirnya membuat rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Marwan mengklaim, ada banyak intervensi yang diterima Pansus pada saat menyusun laporan dan rekomendasi. 
    Intervensi itu disebut membuat laporan Pansus Haji tidak menuangkan secara lengkap dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini ditemukan dan ditelusuri dalam setiap rapat.
    “Jadi, semalam sudah agak bagus, tiba-tiba tadi pagi berubah semua ternyata. Setelah saya masuk itu kalimatnya banyak berubah dan poin-poin penting yang menjadi concern Pansus selama ini itu kehilangan substansi,” kata Marwan di Gedung DPR RI, pada 24 September 2024.
    “Jadi, sangat dibuat sehalus mungkin. Meskipun masih menyebut (perlu pelibatan) APH, tapi dibuat sehalus mungkin. Sehingga, katakanlah tidak bisa ditangkap secara terang benderang oleh aparat penegak hukum,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.