Siswi SMP yang Ditemukan Bareng 4 Pria di Hotel Positif Narkoba, Sang Ayah Tolak Rehabilitasi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya
berniat merehabilitasi, RAB (15) siswi SMP yang ditemukan bersama 4 pria di sebuah hotel.
Namun, sang ayah menolak dengan berbagai alasan.
Kepala DP3APPKB Surabaya, Ida Widayati mengatakan, korban positif
narkoba
ketika dites urine oleh aparat kepolisian, setelah digerebek di salah satu kamar hotel Kecamatan Tegalsari.
“Yang (4 pelaku pria) dewasa sudah diproses di (Polsek Tegalsari) situ. Anak ini (korban) diproses di Polrestabes Surabaya, dites urine positif (narkoba),” kata Ida, saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).
Oleh karena itu, DP3APPKB Surabaya sempat mengajukan ke keluarga korban untuk melakukan rehabilitasi. Akan tetapi, ayah bocah perempuan tersebut menolak tawarannya.
“Anak ini sakit, karena sudah konsumsi (narkoba) begitu, mau kita rehabilitasi si anak ini. Ini masih komunikasi sama bapaknya, karena masih alot melepas anaknya mau kita rawat,” kata dia.
Ida mengaku tidak mengetahui alasan ayah korban menolak anaknya dirawat oleh Pemkot Surabaya.
Padahal, dia juga menawarkan untuk rawat jalan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Kami masih meyakinkan bapaknya, kita sampaikan anaknya mau dirawat di Rumah Sakit Menur, tapi konotasinya rumah sakit cuman buat orang gila. Padahal, ada rehab narkoba di sana,” ucapnya.
“Ya sudah kalau enggak mau rawat inap di Rumah Sakit Menur, kita tawarkan bagaimana kalau anaknya rawat jalan saja di BNN Surabaya. Ayahnya masih belum mau juga,” katanya.
Lebih lanjut, kata Ida, korban sudah dipulangkan ke ayahnya setelah dimintai keterangannya. Namun, pihaknya masih berusaha agar anak tersebut mendapatkan rehabilitasi.
Diberitakan sebelumnya, Kapolsek Tegalsari, Kompol Rizki Santoso mengatakan, pihaknya mulai melakukan pencarian setelah bocah perempuan tersebut dilaporkan tidak pulang ke rumah, Rabu (28/5/2025).
Kemudian, Rizki memperoleh informasi bahwa siswi tersebut berada di salah satu hotel di wilayahnya.
Lalu, dia menerjunkan anggotanya untuk mendatangi lokasi yang dimaksud, Sabtu (14/6/2025).
“Hasil penelusuran diduga ada di hotel, setelah didatangi ternyata benar di kamar hotel ditemukan anak yang hilang, beserta lima temannya,” kata Rizki, saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
Rizki menyebut, total ada 4 orang laki-laki bersama bocah tersebut, yakni berinisial RH (22), DA (23), RAF (18), dan RH (21 tahun). Selain itu, ada seorang perempuan lain berinisial, LZV (20).
“Jadi totalnya (di dalam kamar hotel) ada 6 orang, satu orang anak-anak dan lima dewasa. Yang hilang ini kebetulan anak-anak masih 15 tahun, perempuan masih SMP,” katanya.
Kemudian, aparat kepolisian juga menemukan narkotika berjenis sabu lengkap dengan alat hisapnya dan timbangan elektronik, dalam kondisi tergeletak di dalam kamar hotel tersebut.
“Untuk penyalahgunaan narkoba, sudah secara kasat mata terlihat dari beberapa barang bukti yang kami temukan. Sehingga terkait narkobanya ditangani oleh Sat
Narkoba
Polrestabes,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/06/20/6855280ef1133.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Siswi SMP yang Ditemukan Bareng 4 Pria di Hotel Positif Narkoba, Sang Ayah Tolak Rehabilitasi Surabaya
-
/data/photo/2025/06/20/68551d24013ba.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rp 1 Miliar Uang Palsu UIN Alauddin Makassar Disiapkan untuk Serangan Fajar Pilkada Regional 20 Juni 2025
Rp 1 Miliar Uang Palsu UIN Alauddin Makassar Disiapkan untuk Serangan Fajar Pilkada
Tim Redaksi
GOWA, KOMPAS.com
– Fakta mencengangkan kembali terungkap dalam sidang kasus
uang palsu
yang diproduksi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Sungguminasa, terungkap bahwa sindikat ini sempat menyiapkan uang palsu senilai Rp 1 miliar untuk digunakan dalam serangan fajar pada Pilkada Sulawesi Selatan.
Sidang berlangsung Jumat (20/6/2025) pukul 15.30 WITA, menghadirkan dua terdakwa: Kamarang Daeng Ati dan Irfandi (pegawai Bank BNI).
Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan saksi Mubin Nasir, pegawai honorer di Kampus 2 UIN Alauddin yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini dan
Dalam kesaksiannya, Mubin mengungkap bahwa Irfandi mempertemukannya dengan Kamarang, yang kemudian membeli uang palsu senilai Rp 18 juta dengan membayar Rp 8 juta uang asli, setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian menggunakan sinar ultraviolet (UV).
“Saya ditelpon oleh Irfandi bahwa ada pembeli. Kami bertemu bertiga dan setelah uang palsu dites menggunakan sinar UV dan lolos tes, Kamarang langsung mau membeli,” ujar Mubin di hadapan majelis hakim.
Jaksa Penuntut Umum Basri Bacho mengonfirmasi peran Mubin dalam mencari tim pemenangan calon legislatif dan Pilkada yang bersedia membeli uang palsu untuk serangan fajar.
“Anda kan pernah memerintahkan kedua terdakwa untuk mencari pembeli yang jumlahnya cukup fantastis,” kata Basri kepada Mubin.
Mubin pun mengaku bahwa uang palsu senilai Rp 1 miliar disiapkan oleh Andi Ibrahim, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, dan dirinya diperintah untuk menjualnya dengan harga Rp 500 juta.
“Andi Ibrahim yang menyiapkan uang palsu 1 miliar. Katanya, cari tim pemenangan Pilkada, siapa tahu uang palsunya mau digunakan untuk serangan fajar,” ungkap Mubin.
Kasus ini digelar secara maraton karena melibatkan 15 orang terdakwa, termasuk ASN, staf UIN, pegawai bank, dan politisi lokal. Di antara mereka adalah:
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dyan Martha Budhinugraeny, bersama hakim anggota Sihabudin dan Yeni. JPU dalam perkara ini adalah Basri Bacho dan Aria Perkasa Utama.
Kasus ini terungkap pada Desember 2024, dan mengejutkan publik karena uang palsu diproduksi langsung di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Jalan Yasin Limpo, Kabupaten Gowa.
Uang tersebut dicetak menggunakan mesin canggih, dengan hasil yang nyaris sempurna, karena bisa lolos mesin penghitung uang dan tidak terdeteksi x-ray.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/20/68551c506c9d4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
WNA Asal Suriah Diamankan Imigrasi Saat Melamar Gadis Ponorogo Surabaya 20 Juni 2025
WNA Asal Suriah Diamankan Imigrasi Saat Melamar Gadis Ponorogo
Tim Redaksi
PONOROGO KOMPAS.com
– BD (24), warga negara asing (
WNA
) asal Suriah diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II non-TPI Ponorogo karena menyalahi izin tinggal.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Ponorogo,
Happy Reza Dwipa Yuda
, mengatakan, keberadaan BD diketahui pihak Imigrasi karena ada laporan warga.
“Ada laporan orang asing berada di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Dari Imigrasi Ponorogo menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan identifikasi dan pengecekan
database
pada Sistem Keimigrasian (Aplikasi Penegakan Hukum/APGAKUM), yang kemudian diketahui bahwa izin tinggal milik orang asing tersebut telah berakhir,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (20/6/2025).
Happy Reza menyampaikan, BD diamankan oleh petugas Imigrasi Ponorogo pada Jumat (13/6/2025) atau sehari setelah kedatangannya di Ponorogo.
Keberadaan BD di Ponorogo karena hendak melamar kekasihnya, warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Babadan, Ponorogo.
BD masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada 24 Juli 2024 dengan menggunakan visa kunjungan elektronik, sedangkan ITK-nya berlaku sampai 21 September 2024.
“Kenapa sampai Ponorogo? Ya ke tempat kekasihnya asal Ponorogo. Di sini dia ini nembung atau melamar kekasihnya itu. Di Ponorogo, BD tinggal di rumah kekasihnya itu,” ucapnya.
Happy Reza mengatakan, ITK hanya untuk berlibur, melihat tempat wisata, atau rapat yang non-profit.
Namun, BD memanfaatkannya untuk bekerja sebagai model.
Imigrasi pada awalnya menduga BD melanggar
overstay
dari bulan September 2024.
Overstay,
menurutnya, bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
“Tadinya kita proyeksinya laksanakan deportasi. Tapi dari hasil pemeriksaan bukti permulaan di
digital evidence
-nya kita ketahui bahwa yang bersangkutan pernah bekerja sebagai model di Malang dan beberapa tempat. Maka saat ini prosesnya masih penyelidikan,” katanya.
Dari hasil pemeriksaan Imigrasi Ponorogo, diketahui bahwa BD dengan sengaja tidak melakukan perpanjangan izin tinggalnya.
Bahkan, saat masa berlaku paspornya akan berakhir, BD malah mengajukan permohonan status pengungsi kepada
United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) dan
under consideration letter
-nya baru terbit.
“Jadi dia itu mengajukan permohonan status pengungsi kepada UNHCR, di mana
under consideration letter-
nya baru terbit 17 Desember 2024 dan berlaku sampai 4 Juni 2025,” ujarnya.
Saat ini, BD ditempatkan di ruang detensi pada
Kantor Imigrasi Ponorogo
untuk dilakukan pendalaman terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2019/11/29/5de0794ccf591.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
ASN Dibolehkan WFA, Pemkot Magelang Sebut Tak Bisa Diterapkan pada Semua Regional 20 Juni 2025
ASN Dibolehkan WFA, Pemkot Magelang Sebut Tak Bisa Diterapkan pada Semua
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
–
Pemerintah Kota Magelang
, Jawa Tengah, mempertimbangkan penerapan sistem
work from anywhere
(WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Magelang,
Veronica Kartika Indrawati
, menjelaskan bahwa pemetaan satuan kerja yang dapat menerapkan WFA perlu dilakukan.
Menurutnya, sistem ini tidak dapat diterapkan secara seragam untuk semua ASN, terutama pada layanan publik yang memerlukan interaksi tatap muka.
“Kayak catatan sipil tidak bisa kalau FWA [flexible working arrangements],” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (20/6/2025).
Indrawati menambahkan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum berencana untuk melaksanakan Peraturan Menpan-RB 4/2025 karena belum ada kewajiban untuk itu.
Dia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan sistem kerja fleksibel.
Sebagai contoh, sistem work from home (WFH) yang diterapkan saat pandemi Covid-19 menunjukkan adanya laporan ASN yang tidak bekerja dari rumah.
“Birokrat-birokrat kita masih banyak indikator kerja individu yang belum pas dan belum sadar akan tanggung jawabnya,” tuturnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan peraturan mengenai Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
Dalam Peraturan Menpan-RB 4/2025, fleksibilitas kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup ASN melalui penerapan penilaian kerja terukur dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pasal 11 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa fleksibilitas kerja mencakup lokasi dan waktu.
Untuk lokasi, ASN dapat bekerja tidak hanya di kantor, tetapi juga di rumah atau tempat lain sesuai kebutuhan.
Fleksibilitas lokasi dapat dilaksanakan ASN paling banyak dua hari kerja dalam satu pekan.
Sedangkan untuk fleksibilitas waktu, ASN diharapkan bekerja sesuai kebutuhan untuk memenuhi target kinerja, namun tetap harus mengacu pada ketentuan hari dan jam kerja ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/20/68550ace893e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kisah Laili, Calon Siswi Sekolah Rakyat di Kota Malang yang Bercita-cita Jadi Pramugari Surabaya 20 Juni 2025
Kisah Laili, Calon Siswi Sekolah Rakyat di Kota Malang yang Bercita-cita Jadi Pramugari
Tim Redaksi
MALANG, KOMPAS.com
– Rahmatil Laili Rahmadani (12), atau akrab disapa Laili, menyimpan asa besar. Di balik dinding rumahnya yang sederhana berukuran sekitar 5×6 meter di Jalan Kresno, Polehan, Kota
Malang
, ia bersiap menapaki jalan baru di
Sekolah Rakyat
(SR).
Laili kedatangan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Anto Mukti Putranto pada Jumat (20/6/2025).
Ia yang kini duduk di kelas 6 SDN Polehan 5, adalah salah satu dari 100 pelajar kurang mampu yang akan menerima pendidikan gratis penuh dari pemerintah melalui program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Laili, putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Suliswanto (39), seorang kuli bangunan, dan Ilmiatul Qoiroh (33), mengungkapkan kesiapannya.
“Siap, tadi disampaikan sama bapaknya (KSP) kalau masuk asramanya tanggal 7 Juli, tapi dibukanya tanggal 14 Juli 2025,” kata Laili pada Jumat (20/6/2025).
Perempuan yang masih gadis dengan tinggi 145 sentimeter ini memiliki cita-cita menjadi pramugari.
“Tahunya ikut terdaftar Sekolah Rakyat setelah orangtua dapat surat dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang, dapat surat itu antara bulan Maret atau April,” katanya.
Keluarga Laili merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bapaknya berpenghasilan sekitar Rp 2 juta setiap bulannya. Keluarga Laili mengontrak tanah untuk tempat tinggal. Nilai sewa tanah itu sekitar Rp 700.000 setiap tahun.
“Rumahnya punya orangtua sendiri tapi tanahnya ngontrak punya saudara, sudah tinggal di sini 10 tahun di sini,” katanya.
Ibu Laili, Ilmiatul Qoiroh mengatakan, awalnya Laili sempat enggan bersekolah di SR karena dengan sistem asrama.
“Awalnya, ingin bersekolah di SMPN 28, tapi saya rayu akhirnya mau. Tidak apa-apa asrama, yang penting ke depan anak saya ini sekolahnya benar, tidak terganggu apa pun, dan harapannya cita-citanya tercapai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI, Anto Mukti Putranto mengatakan, kedatangannya ke kediaman Laili untuk memberi semangat.
“Adik Laili juga tadi menyampaikan kesiapannya. Jadi nanti dia sudah tidak lagi mikir biaya sekolah, buku, pakaian,” jelas Anto Mukti Putranto.
Ia juga menyampaikan kepada Laili bahwa pentingnya pendidikan SR ini sebagai jembatan untuk mengangkat derajat orangtuanya.
“Saya sampaikan untuk menggapai cita-citanya menjadi pramugari itu ada tesnya sehingga harus sekolah yang pintar,” katanya.
Anto, orangtua siswa SR juga akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
Selain itu, program SR di gedung Poltekom Malang nantinya akan menampung 100 pelajar kurang mampu dengan 4 rombongan belajar (rombel) SMP.
Pendataan siswa dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data akurat di lapangan, memastikan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang terpilih.
“Mereka adalah anak-anak yang kurang mampu, dengan kondisi di lapangan yang memang layak untuk mendapatkan perhatian pendidikan,” ujarnya.
Ia juga pada hari ini bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meninjau gedung tersebut untuk melihat langsung progres kesiapan yang ada. Pembenahan gedung ini untuk pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan diawasi Kemensos.
Realisasi pelaksanaan yang ada mencapai 40,04 persen, dan sisanya tinggal pengerjaan CCTV serta pengadaan meubeler.
“Sudah cukup cepat progresnya, tinggal merapikan beberapa tempat, dan ada beberapa kursi juga,” katanya.
Anto menegaskan, tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan dengan memberikan peluang pendidikan yang setara. Ia juga menjamin pengawasan ketat terhadap proses belajar mengajar yang ada.
“Modulnya sama dengan sekolah yang lain, makanya kalau di sini
sekolah rakyat
ini itu dibikin asrama, ada labnya juga, kemudian masing-masing sekolah dilengkapi semua CCTV,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/20/685527b1b8856.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/19/6853f5cebd62c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/20/68551b3f9b30a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/20/6855167d49ee4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/13/684b642d40893.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)