Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana Nasional 6 Desember 2025

    Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana Nasional 6 Desember 2025

    Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menghubungi Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi beribadah umrah ke Tanah Suci saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
    Mendagri menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Dalam keterangan Mirwan kepada Mendagri, kata Benni, diketahui bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk
    umrah
    dan akan pulang besok,” lanjut dia.
    Benni juga menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
    “Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam
    banjir
    dan tanah longsor,” ujar Benni.
    Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
    Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
    Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
    Diketahui, keberangkatan Mirwan umrah di tengah banjir yang melanda Aceh Selatan menjadi sorotan dan viral di media sosial.
    Sorotan semakin santer lantaran
    Bupati Aceh Selatan
    pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
    Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra menuturkan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny, saat dikonfirmasi awak media.
    Denny membantah, tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah Megapolitan 6 Desember 2025

    Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah Megapolitan 6 Desember 2025

    Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Orangtua peserta Job Fair Disabilitas Universitas Tarumanagara (Untar), Agustinawati, berharap agar perusahaan lebih membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas atau difabel.
    Harapan itu ia sampaikan saat menemani anaknya, Muhammad Hadi Zulfian, lulusan SMA Luar Biasa (SLB) yang merupakan penyandang tunagrahita dan
    down syndrome
    , mengikuti
    Job Fair Disabilitas
    Untar di Kampus 2 Untar, Jakarta Barat, Sabtu (6/12/2025).
    “Kami juga berharap ya dirangkulah anak-anak kami, jadi tidak menganggur dan sia-sia karena kan (anak-anak) sekolah juga,” kata dia saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu.
    Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya menilai kompetensi yang dimiliki oleh seorang disabilitas, bukan keterbatasannya.
    “Jadi jangan dilihat kekurangannya, tapi lihat dong potensinya,” ucapnya.
    Agustinawati datang bersama Hadi dan mengarahkan putranya ke stan lowongan kerja di bidang baking, sesuai dengan pelatihan tata boga yang pernah diikuti Hadi melalui program Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur.
    Ia menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi masih menjadi tantangan bagi putranya. Meski begitu, Hadi mampu memahami dan menjalankan instruksi dengan baik.
    “Kalau fokus, kalau kita suruh apa, dia mengerti, paham,” ujar Agustinawati.
    Ia juga mengapresiasi meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas dan berharap pola rekrutmen inklusif seperti dalam
    job fair
    ini dapat diperluas ke berbagai kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
    “Alhamdulillah sih kayaknya sekarang, gubernur sekarang ya, Pak Pram sama Bang Doel ya, itu sudah benar-benar sekian persen lebih gitu sudah memperhatikan banget anak disabilitas,” tambahnya.
    Di sisi lain, Agustina menilai
    job fair
    kali ini memberikan ruang yang hangat dan inklusif bagi putranya.
    “Sambutannya memang semua pada ramah ya,
    welcome
    banget untuk anak-anak disabilitas. Jadi kami merasa di sini anak kami itu dirangkul, tidak dibeda-bedakan, walaupun ada keterbatasan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maling 50 Gram Emas di Tangerang Ditangkap Polisi di Cengkareng Megapolitan 6 Desember 2025

    Maling 50 Gram Emas di Tangerang Ditangkap Polisi di Cengkareng Megapolitan 6 Desember 2025

    Maling 50 Gram Emas di Tangerang Ditangkap Polisi di Cengkareng
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
     Polisi menangkap H, residivis pencurian rumah kosong yang kembali beraksi di Jalan Kampung Poris Assalam, Cipondoh, Kota Tangerang.
    H ditangkap di bawah
    Flyover
    Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (2/12/2025).
    “Pelaku inisial H alias Nano sudah ditangkap,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Penangkapan H dilakukan berdasarkan laporan insiden yang terjadi pada Jumat (16/10/2025).
    Saat itu, pelaku beraksi dengan modus berjalan kaki mengelilingi permukiman warga dan menargetkan rumah yang tak berpenghuni untuk memudahkan aksinya.
    Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat membobol rumah dengan memanjat pagar.
    “Pelaku terlihat keluar masuk rumah dengan memanjat pagar, lalu merusak teralis jendela rumah,” ujar Budi.
    Usai masuk ke dalam rumah, pelaku menggasak sekitar 50 gram emas, uang tunai Rp 25 juta, dan satu unit ponsel. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp 126 juta.
    H diketahui merupakan
    residivis
    spesialis pembobolan rumah kosong. Ia bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob pada 2017 dan mencuri senjata api.
    “Dua kasus pencurian serupa terjadi pada tahun 2021 dan 2022,” terang Budi.
    Saat ini, pelaku telah diamankan di Polda Metro Jaya dan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
    Polisi turut mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan sejumlah perhiasan emas hasil kejahatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada Rabu (24/12/2025).
    Jumlah pemudik diperkirakan mencapai 17,18 juta orang, sehingga pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi di seluruh moda transportasi.
    Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan
    Nataru 2025
    /2026 di Kantor
    Kemenhub
    , Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat (2/1/2026) dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Untuk memantau mobilitas masyarakat, Kemenhub mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai Kamis (18/12/2025) hingga Senin (5/1/2026).
    Menurut Dudy, terdapat dua isu yang harus diantisipasi, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem.
    Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta pihak terkait melalui Posko Nataru dan menambah personel di sejumlah titik siaga.
    Mitigasi dilakukan pada seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
    Di sektor darat, pemerintah menyiapkan
    buffer zone
    , menerapkan
    delaying system, contraflow
    , serta
    oneway
    secara situasional. Pengaturan penyeberangan juga diperkuat untuk mengurangi antrean.
    Pada sektor laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli serta
    buffer zone
    di area pelabuhan. Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
    Di sektor udara, mitigasi dilakukan melalui
    ramp check
    , optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan.
    Adapun di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
    Dalam konteks ini, Kemenhub telah melakukan
    ramp check
    terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
    “Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru tahun ini,” kata Dudy.
    Kemenhub juga kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
    Ditjen Perhubungan Darat membuka 10 rute dari Jakarta menuju sejumlah kota, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun.
    Sebanyak 70 unit bus disiapkan untuk mengangkut 3.080 penumpang, ditambah 2 truk pengangkut 60 sepeda motor.
    Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang–Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang–Purwosari). Kereta akan beroperasi selama 12 hari dan mengangkut 12.720 penumpang serta 5.568 sepeda motor.
    Di sektor laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan mudik gratis bagi 12.311 penumpang melalui 57 rute pelayaran.
    Dudy menegaskan empat faktor penting yang harus dipedomani dalam Angkutan Nataru 2025/2026.
    Pertama
    , keamanan dan keselamatan yang utama.
    Kedua
    , sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan.
    Ketiga
    , perhatian penuh terhadap detail.
    Keempat
    , kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa.
    “Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” terangnya.
    Dudy juga mengimbau seluruh pihak mewaspadai potensi kepadatan di tempat wisata, jalur arteri yang terdapat pasar tumpah, serta perlintasan sebidang kereta api.
    Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru tahun ini.
    “Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” kata Dudy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

    7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

    Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Darussalam (29), warga Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, menceritakan detik‐detik penyelamatannya dari banjir dahsyat yang menerjang pada 26 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB.
    Bersama istrinya, Mahyuni, dan empat anak mereka, Darussalam memutuskan meninggalkan rumah.
    Meski berada di atas bukit, rumah itu tetap tenggelam karena banjir yang begitu besar.
    “Tetangga yang di bawah naik ke halaman rumah kami. Itu pun tenggelam juga, kami lihat air begitu deras. Jam 02.00 WIB, kami putuskan pergi meninggalkan rumah ke lebih belakang, ke atas bukit,” ujar Mahyuni kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Air diperkirakan mencapai enam meter dari badan jalan. Gelap, Hujan, dan Menyebrang via Pohon Pinang
    Pada pukul 03.00 WIB, air terus meninggi. Listrik padam, hujan deras, dan angin kencang.
    Warga nekat menyeberangi anak sungai menggunakan batang pinang sebagai jembatan darurat.
    “Anak sungai itu hanya pohon pinang jadi jembatannya. Itulah yang kami lewati, ada yang bawa bayi dan lain sebagainya,” ceritanya.
    Mereka berjalan menelusuri bukit, menghindari air bah yang mulai mencapai kaki bukit. Hujan deras dan jalan licin dilalui hingga menemukan sebuah rumah yang lebih tinggi, tempat mereka bertahan selama delapan hari.
    “Kami bertahan di situ hingga hari kedelapan. Warga bantu warga. Tidak bicara lagi bantuan pemerintah, tidak ada sama sekali,” katanya.
    Bahan makanan diperoleh dari pedagang yang menjualnya lewat perahu, tetapi dengan harga sangat tinggi.
    Gas 3 kilogram yang normalnya Rp 20.000 dijual Rp 150.000. Beras lima kilogram dijual Rp 120.000, dan mi instan Rp 200.000 per kardus.
    “Kami tidak punya pilihan, anak‐anak harus makan. Seberapa mahal pun kami beli. Padahal beras itu sudah terendam banjir, kami beli juga,” ujarnya.
    Pada 2 Desember 2025, mereka akhirnya bisa keluar dari desa.
    “Desa kami sekitar 600 jiwa, 90 persen rumah hancur,” katanya.
    Kini Mahyuni dan anak‐anak tinggal sementara di rumah saudara di Lhokseumawe, sementara Darussalam kembali ke
    Aceh Tamiang
    untuk membersihkan rumah dan membantu warga lain.
    “Anak dan istri di Lhokseumawe itu. Biar aman,” pungkasnya.
    Banjir di kawasan tersebut menghancurkan ratusan rumah, memutus listrik, dan menghambat evakuasi korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama Megapolitan 6 Desember 2025

    Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama Megapolitan 6 Desember 2025

    Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama
    Editor
    KOMPAS.com –
    Tambal darurat untuk menambal tanggul Muara Baru di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang bocor tidak akan bertahan lama.
    Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, Heria Suwandi, menjelaskan, tanggul tersebut masih mampu menahan tekanan air saat tinggi muka laut mencapai 2,65 meter pasang purnama (cmPP).
    Namun, daya tahannya tidak bisa bertahan lama. 
    Karena itu, penanganan permanen akan dilakukan melalui pembangunan struktur tanggul baru oleh Dinas SDA.
    “Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria di Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Antara
    Adapun penanganan yang dilakukan saat ini baru sebatas menyumpal tanggul menggunakan karung pasir, dan hingga kini sekitar 500 karung sudah digunakan, serta jumlahnya kemungkinan masih akan bertamba
    Heria mengatakan, salah satu penyebab
    tanggul Muara Baru bocor
    karena termakan usia.
    Dia menyebut tanggul tersebut usianya sudah mencapai 10 tahun sehingga konstruksinya mulai melemah.
    Selain itu kebocoran juga terjadi karena kombinasi berbagai faktor, antara lain tekanan air laut yang tinggi, korosi beton akibat paparan klorin, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah (land subsidence).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

    Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

    Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –  Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Doli menilai skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang terjadi sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah, sehingga intervensi penuh pemerintah pusat menjadi keharusan.
    “Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi,
    effort
    , dan tenaga yang lebih besar untuk membantu penanggulangan bencana di sana,” ujar Doli dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
    Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa penetapan status
    bencana nasional
    bukan hanya soal administratif.
    Lewat penetapan ini dinilai perlu karena menyangkut kecepatan penyelamatan nyawa dan pemulihan wilayah.
    Doli pun memaparkan sejumlah alasan kuat soal perlunya status darurat bencana nasional di Sumatera.
    Pertama, bencana di Sumatera sudah memiliki skala dampak yang terlampau besar.
    Banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan di tiga provinsi telah memakan ratusan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang meluas.
    “Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi
    DPR RI
    ini.
    Alasan kedua terkait kapasitas daerah yang sudah tidak mampu menanggulangi bencana di Sumatera.
    Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut pemerintah daerah kewalahan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan.
    “Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar,” imbuh dia.

    Ketiga, ada banyak wilayah yang masih terisolir dan membutuhkan alat berat serta logistik yang hanya bisa digerakkan cepat melalui komando nasional.
    “Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan,” lanjut Doli.
    Alasan keempat terkait penanganan jangka menengah, kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga kebutuhan anak dan lansia yang lebih terjamin jika negara turun dengan skema nasional.
    Kelima, terkait akses bantuan internasional jika dibutuhkan.
    Sebab, dalam situasi tertentu, bantuan luar negeri bisa cepat masuk setelah status nasional ditetapkan.
    Doli menegaskan, Golkar mendorong pemerintah untuk tidak menunda keputusan ini mengingat situasi di lapangan terus berubah cepat.
    “Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita bisa meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” tegas Doli.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas
    banjir Sumatera
    telah menjadi 867 orang.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan hari ini, Jumat (5/12/2025).
    “Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia.
    Sementara itu, BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap 521 orang yang dinyatakan hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah euforia kemajuan teknologi digital, sebuah ancaman senyap kian menguat, yakni candu digital, kondisi yang merujuk pada kecanduan terhadap ponsel, media sosial, dan berbagai layanan daring.
    Secara neurologis, fenomena problematik tersebut dipicu oleh pelepasan dopamin yang intens, terjadi ketika pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan
    reward
    secara cepat dan terus menerus saat menjelajah internet.
    Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk “mengerem” sensasi itu. Ketika dipaksa berhenti, mereka mengalami mengidam (
    craving
    ) yang intens, sehingga bisa bermanifestasi sebagai sifat mudah marah (
    irritable
    ), pembangkangan, agresi, atau berusaha keras untuk kembali ke layar mereka.
    Buku
    Sekilas tentang PP TUNAS, Pelindungan Anak di Ruang Digital
    yang dirilis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) menyatakan, sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, disebutkan bahwa lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi tujuh jam sehari. 
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet. 
    Sementara itu, riset UNICEF Indonesia bertema “Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023” memaparkan, anak-anak usia 8–18 tahun mengaku menggunakan internet sekitar 5,4 jam per hari.
    Dari riset yang sama, sekitar 50,3 persen anak mengaku pernah melihat konten dewasa (materi seksual/pornografi) di media sosial. Kemudian, 48 persen anak pernah mengalami perundungan (
    bullying
    ), yang kebanyakan dilakukan dalam dunia daring.
    Data tersebut menjadi materi dasar penyusunan regulasi, ditambah dengan maraknya kasus konten negatif,
    eksploitasi data pribadi
    , dan
    cyberbullying
    . 
    Untuk menghadapi ancaman digital bagi anak yang kian marak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. 
    Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, PP Tunas merupakan bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.
    “Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya mengutip komdigi.go.id, Jumat (28/3/2025).
    Fokus utama PP Tunas adalah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat.
    PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
    Salah satu peraturan teknis tersebut mengatur verifikasi umur untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.
    Sebagai contoh, usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak serta harus seizin orangtua. 
    Sehubungan dengan itu, PP Tunas mewajibkan PSE memiliki mekanisme kontrol orangtua untuk memantau, membatasi akses, melindungi data pribadi anak, hingga menyediakan fitur
    screen time
    yang bisa digunakan orangtua.
    Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan tunasdigital.id, yaitu panduan praktis bagi orangtua untuk menjaga anak-anak di dunia maya.
    Platform yang juga merupakan turunan dari PP Tunas itu hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, serta mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak serta melindungi data pribadi.
    Meutya menjelaskan, platform tersebut tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga akan diisi dengan beragam
    sharing
    pengalaman dari para bunda, tips menjaga anak saat berselancar di ruang digital, hingga konten edukatif dari para pakar.
    “Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana
    games
    yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” jelasnya.
    Beberapa pengamat dan praktisi
    perlindungan anak
    menyambut positif penerbitan PP Tunas sebagai langkah maju untuk melindungi ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.
    Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Sukowati (Forasi) Sragen, Sasa Widya. Ia menyambut baik hadirnya PP Tunas yang dapat melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. 
    “Dengan adanya PP Tunas, kami merasa pemerintah semakin memperkuat langkah perlindungan anak di ruang digital. Ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini,” katanya melansir Kompas.com, Rabu (15/10/2025). 
    Sasa mengaku cukup sering menemukan berbagai bentuk konten negatif di dunia maya yang bisa berpotensi membahayakan anak-anak, mulai dari
    chat
    bernada seksual, ujaran kebencian, hingga promosi judi
    online
    . 
    “Kalau ada ketemu hal begitu, tindakan yang kami sarankan ke teman-teman adalah memblokir akun tersebut. Sejauh ini belum pernah menemukan kasus ekstrem, tapi yang ringan seperti itu cukup sering,” tuturnya.
    Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan pemerintah untuk tidak berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada pengawasan. 
    Ketua LPAI Seto Mulyadi mengatakan, sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi penyelenggara platform digital dan mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
    “Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” tegasnya mengutip komdigi.go.id, Minggu (30/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: MBG adalah Prestasi Logistik Terbesar di Dunia Nasional 6 Desember 2025

    Prabowo: MBG adalah Prestasi Logistik Terbesar di Dunia Nasional 6 Desember 2025

    Prabowo: MBG adalah Prestasi Logistik Terbesar di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah prestasi logistik terbesar di dunia yang telah dicapai Indonesia.
    “Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang, ini
    prestasi logistik
    , mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini,” kata Prabowo saat pidato di HUT Ke-61 Partai Golkar yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Kepala Negara mengatakan bahwa pelaksanaan program ini tidak mudah. Bagi Prabowo, keberhasilan program ini adalah prestasi terbesar di dunia.
    Dia mencontohkan negara Brasil yang juga memiliki program serupa, baru bisa mencapai 40 juta penerima manfaat dalam waktu 11 tahun.
    Namun, Indonesia mampu mencapai angka
    49 juta penerima
    manfaat dalam waktu kurang dari 1 tahun.
    “Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun, kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai, 49 juta,” tuturnya.
    Dia menyebut sudah ada 49 juta masyarakat Indonesia yang menerima program
    MBG
    sehingga jumlahnya sudah berlipat ganda bila dibandingkan warga Singapura.
    “Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari,” sambung Prabowo.
    Hal ini ditegaskannya sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut MBG akan gagal.
    “Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka MBG pasti gagal,” kata Prabowo.
    Prabowo menambahkan bahwa program MBG juga berhasil menyentuh daerah-daerah terpencil di Tanah Air.
    “Saudara-saudara, dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk,” ungkap Prabowo.
    Prabowo merasa bangga atas program MBG tersebut. Tidak hanya jumlah penerima, tetapi juga kualitas dari MBG.
    Sebab, kehadiran MBG memberi manfaat dan kebahagiaan bagi anak-anak di Indonesia.
    “Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa? Kita bisa lihat, saudara-saudara lihat wajah-wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” papar dia.

    Menurut Prabowo, arti politik yang sesungguhnya adalah jika bisa memperbaiki kehidupan rakyat yang susah.
    “Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan, dan orang-orang yang selalu berpikir, selalu berpikir keuntungan politik, keuntungan politik, keuntungan politik, padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya,” lanjut Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

    Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

    Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron, menilai surat Penegasan Rapat Pleno PBNU yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Amin Said Husni pada 3 Desember 2025, tidak memiliki kekuatan hukum.
    Menurut
    Gus Imron
    , surat bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 yang ditandatangani Yahya Cholil itu mengandung
    cacat moral
    karena bertentangan dengan kultur dan tata nilai Nahdlatul Ulama (NU).
    “Dalam tradisi NU, tidak pernah ada pengurus Tanfidziyah mengatur atau bahkan mengingatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah,” ujar Imron dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Gus Imron menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar NU, Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan Syuriyah, bukan sebaliknya.
    Ia juga menilai surat tersebut memiliki cacat material karena ditandatangani dua orang yang tidak memiliki otoritas lagi untuk menerbitkan surat atas nama lembaga.
    Sebab,
    Gus Yahya
    telah diberhentikan dari posisi Ketum PBNU sesuai Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
    “Berdasarkan keputusan Rapat Syuriyah PBNU, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Sementara Amin Said Husni belum sah menjadi Sekjen karena belum memiliki SK,” tegasnya.
    Imron pun heran lantaran Amin Said Husni yang tidak memiliki SK, tapi bisa leluasa menandatangani surat dalam jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, dengan bantuan dan otorisasi dari Super Admin Digdaya Persuratan.
    Padahal, sejak tanggal 29 November 2025, Rais Aam PBNU telah memerintahkan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi Digdaya Persuratan pada tingkat PBNU.
    “Di sini kelihatan sekali bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini telah dibajak oleh pengembang aplikasi yang seharusnya berada pada level pelayanan administrasi,” tandasnya.
    Sementara itu, Imron juga menegaskan Surat Undangan Pelaksanaan
    Rapat Pleno PBNU
    yang ditandatangani Rais Aam Miftachul Akhyar dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, adalah dokumen yang sah sesuai aturan organisasi.
    Adapun surat yang ditandatangani Rais Aam itu terkait Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat (pj) ketua umum, yang akan digelar pada 9-10 Desember di Jakarta.
    “Surat itu sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Pimpinan tertinggi NU adalah Syuriyah,” tegas dia.
    Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10/2025 tentang Rapat, diatur bahwa “rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam atau Rais pada tingkat kepengurusan masing-masing”.
    “Karena itu, tidak ada persoalan terkait Rapat Pleno PBNU yang akan digelar pada 9–10 Desember di Jakarta. Semua persiapan sudah dimatangkan. Secara legal-formal, tidak ada persoalan sama sekali,” tambahnya.
    Dia juga membantah klaim Gus Yahya yang menyebut bahwa Surat Undangan Pleno baru sah jika ditandatangani Ketua Umum.
    Menurutnya, dalam Perkum NU Nomor 16/2025 tentang Pedoman Administrasi, Pasal 4 ayat (1) sudah memberi kewenangan kepada Rais Aam dan Katib untuk menandatangani surat biasa, termasuk undangan Rapat Pleno.
    “Jadi jelas, seluruh proses persiapan penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025 telah sesuai regulasi yang berlaku. Peserta pleno tidak perlu ragu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.