Author: Kompas.com

Eks Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin Masuk DPO Kasus Penipuan Modus Cek Kosong Megapolitan 6 Desember 2025

Eks Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin Masuk DPO Kasus Penipuan Modus Cek Kosong
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka kasus penipuan modus cek kosong, eks Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin dan mantan anggota DPR RI Raden Saleh Abdul Malik, masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Benar sudah diterbitkan
DPO
(pada) 14 Oktober 2025,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (6/12/2025).
Budhi menjelaskan, penetapan DPO dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.
Sementara itu, pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejaksaan masih menunggu.
“Tersangka telah dilakukan pemanggilan namun tidak hadir,” kata Budhi.
Ia menambahkan, saat ini keberadaan kedua tersangka masih dalam pencarian oleh Polda Metro Jaya.
“Kami berharap yang bersangkutan dapat menjadi warga negara yang patuh hukum,” tambahnya.
Adapun keduanya dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Saat ini, pihak kepolisian terus mengejar para tersangka agar proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan eks Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najmuddin dan Mantan Anggota DPR RI
Raden Saleh Abdul Malik
sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus cek kosong.
Penetapan tersangka terhadap keduanya dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang dilayangkan pihak perusahaan PT Tirto Alam Sindo (TAC) pada Maret 2020 silam.
“Iya, sudah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (21/12/2021). dialnsir dari
Tribunnews.com
.
Kasus penipuan yang dilakukan Najmuddin bermula saat kedua tersangka terlibat dan menjalin kerjasama bisnis kayu dengan PT TAC pada 2019 silam.
Kuasa Hukum PT TAC, Andreas menjelaskan, saat itu Najmuddin yang masih menjabat Gubernur Bengkulu mengaku memiliki hak atas pengelolaan hutan (HPH), sehingga dapat mempermudah bisnis pengolahan kayu tersebut.
“Jadi pada 2019 Juni atau Juli kalau enggak salah, klien saya dengan Agusrin Najmuddin bertemu untuk bekerjasama, untuk bidang kayu di Bengkulu,” kata Andreas.
“Waktu itu karena si Najmuddin mengaku punya HPH. Kemudian klien saya punya pabrik, alat berat, dan kendaraan berat segala macam,” sambungnya.
Saat penjajakan, kedua pelaku lantas menawarkan kliennya agar menjual pabrik yang dimiliki PT TAC senilai Rp 33 miliar. Kedua tersangka menyetor uang muka senilai Rp 2,9 miliar.
Keduanya menjanjikan sisa pembayaran akan dilunasi dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan ke depan.
“Sebagai itikad baik mereka mengeluarkan dua lembar cek, nilainya masing-masing Rp 10,5 miliar dan Rp 20 miliar,” ungkap Andreas.
Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan tersangka justru tak melunasi pembayaran sesuai dengan nominal yang tertulis di dalam cek tersebut.
Andreas menyebut, tersangka hanya membayar kurang lebih Rp 4 miliar. Sisa pembayaran itu kemudian tak kunjung dilunasi hingga setahun berjalan.
“Intinya masih sisa 25,8 miliar. Setelah itu sepanjang 2019 sampai 2020 mereka langsung ping pong masalah pelunasan,” kata Andreas.
Merasa ditipu, akhirnya PT TAC melaporkan dugaan penipuan dengan modus cek kosong itu ke Polda Metro Jaya.
Laporan itu teregistrasi dengan nomor 1812/III/Yan 2.5/2020/SPKTPMJ tertanggal 17 Maret 2020.
Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Najmuddin dan Abdul Malik sebagai ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 18:21
584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta Megapolitan 6 Desember 2025

584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiagakan ratusan Pasukan Putih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk membantu menangani pasien
stroke
di Jakarta.
“Ada
Pasukan Putih
yang jumlahnya 584, dan Pasukan Putih ini memang secara khusus memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel. Maka untuk itu, kita tambahkan (tugasnya). Pasukan Putih kita tugaskan secara khusus untuk berkaitan dengan
stroke
ini,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
Adapun Pasukan Putih merupakan julukan bagi petugas layanan kesehatan keliling dari Dinkes DKI Jakarta. Mereka bertugas untuk mendatangi langsung rumah warga rentan, di antaranya lansia dan penyandang disabilitas, untuk memberikan perawatan dasar, pendampingan, serta edukasi kesehatan.
Menurut Pramono, dukungan Pasukan Putih sangat penting karena
golden period
atau masa kritis penanganan pasien
stroke
hanya berlangsung sekitar 4,5 jam.
Ia mengakui, proses ini tidak mudah dilakukan di Jakarta yang memiliki banyak titik kemacetan.
“Jakarta berkomitmen untuk penanganan siaga stroke ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga memberikan fasilitas tambahan kepada Dinas Kesehatan untuk Pasukan Putih dilengkapi dengan ambulans-ambulans, dan kami mulai sekarang punya ambulans yang listrik, mobil listrik,” kata Pramono.
Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, angka kecacatan akibat stroke di Jakarta mencapai 21,4 persen.
“Angka kecacatan akibat stroke di Jakarta cukup tinggi. Ada 21,4 persen dan 2,9 persen di antaranya berakhir dengan kematian,” ujar Ani di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat.
Ia melanjutkan,
stroke
merupakan penyakit yang perlu ditangani dengan cepat, yakni kurang dari 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.
Penanganan yang cepat dan tepat, menurut Ani, juga dapat berkontribusi pada peningkatan Global City Index melalui perbaikan kualitas hidup (
quality of life
) dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) per kapita.
Oleh karena itu, Dinkes mendorong Jakarta bisa menjadi kota siaga
stroke
.
Ani menyebut, Jakarta telah memiliki berbagai sumber daya yang mendukung upaya tersebut, di antaranya Pasukan Putih (petugas pelayanan kesehatan keliling), puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans gawat darurat, command center, JakAmbulans, JakConnected, dan JakWarehouse.
Menurut dia, pelayanan bagi pasien
stroke
juga harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, respons cepat, perawatan akut, hingga rehabilitasi dan pemulihan.
“Sehingga sistem ini memastikan setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat dan terstandar,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 17:29
Banjir Rob Rendam 19 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Sore Ini Megapolitan 6 Desember 2025

Banjir Rob Rendam 19 RT dan 2 Ruas Jalan di Jakarta Sore Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan bahwa 19 RT dan dua ruas jalan di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara tergenang banjir rob pada Sabtu (6/12/2025) pukul 15.00 WIB.
“Penyebabnya rob dan seluruh titik masih dalam penanganan,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, dalam keterangannya, Sabtu.
Di Kepulauan Seribu, genangan terjadi di empat RT di Pulau Tidung dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter. Tiga RT di Pulau Harapan terendam dengan ketinggian 10–20 sentimeter.
Tiga RT di Pulau Pari mengalami genangan setinggi 10–30 sentimeter, sedangkan tiga RT di Pulau Kelapa terdampak rob setinggi 20–25 sentimeter.
Sementara itu, di Jakarta Utara, tiga RT di Kelurahan Pluit terendam setinggi 25–60 sentimeter. Tiga RT lainnya di Kelurahan Marunda mengalami genangan setinggi 20–35 sentimeter.
Banjir rob
juga menggenangi dua ruas jalan, yakni Jalan R.E. Martadinata (depan JIS) di Papanggo, Tanjung Priok, serta Jalan Lodan Raya di Ancol, Pademangan, dengan ketinggian air mencapai 20–25 sentimeter.
Beberapa titik yang sebelumnya tergenang kini telah kembali normal, di antaranya satu RT di Jelambar Baru dan empat RT di Pulau Panggang. Genangan di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jelambar Baru, juga sudah surut.
Yohan menuturkan, upaya penanganan masih terus dilakukan dengan melibatkan unsur terkait, termasuk penyedotan air dan pengecekan saluran.
“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati terhadap potensi cuaca dan pasang air laut yang masih dapat berubah.
“Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 17:09
Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana Nasional 6 Desember 2025

Mendagri Telepon Langsung Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menghubungi Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi beribadah umrah ke Tanah Suci saat wilayahnya tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
Mendagri menghubungi langsung Bupati Mirwan untuk meminta klarifikasi.
“Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Dalam keterangan Mirwan kepada Mendagri, kata Benni, diketahui bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri.
“Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk
umrah
dan akan pulang besok,” lanjut dia.
Benni juga menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
“Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam
banjir
dan tanah longsor,” ujar Benni.
Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri akan dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
Diketahui, keberangkatan Mirwan umrah di tengah banjir yang melanda Aceh Selatan menjadi sorotan dan viral di media sosial.
Sorotan semakin santer lantaran
Bupati Aceh Selatan
pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya.
Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra menuturkan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny, saat dikonfirmasi awak media.
Denny membantah, tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 17:08
Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah Megapolitan 6 Desember 2025

Orangtua Harap Perusahaan Lebih Terbuka pada Difabel: Dirangkulah, Mereka Juga Sekolah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Orangtua peserta Job Fair Disabilitas Universitas Tarumanagara (Untar), Agustinawati, berharap agar perusahaan lebih membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas atau difabel.
Harapan itu ia sampaikan saat menemani anaknya, Muhammad Hadi Zulfian, lulusan SMA Luar Biasa (SLB) yang merupakan penyandang tunagrahita dan
down syndrome
, mengikuti
Job Fair Disabilitas
Untar di Kampus 2 Untar, Jakarta Barat, Sabtu (6/12/2025).
“Kami juga berharap ya dirangkulah anak-anak kami, jadi tidak menganggur dan sia-sia karena kan (anak-anak) sekolah juga,” kata dia saat diwawancarai
Kompas.com
di lokasi, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya menilai kompetensi yang dimiliki oleh seorang disabilitas, bukan keterbatasannya.
“Jadi jangan dilihat kekurangannya, tapi lihat dong potensinya,” ucapnya.
Agustinawati datang bersama Hadi dan mengarahkan putranya ke stan lowongan kerja di bidang baking, sesuai dengan pelatihan tata boga yang pernah diikuti Hadi melalui program Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi masih menjadi tantangan bagi putranya. Meski begitu, Hadi mampu memahami dan menjalankan instruksi dengan baik.
“Kalau fokus, kalau kita suruh apa, dia mengerti, paham,” ujar Agustinawati.
Ia juga mengapresiasi meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas dan berharap pola rekrutmen inklusif seperti dalam
job fair
ini dapat diperluas ke berbagai kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
“Alhamdulillah sih kayaknya sekarang, gubernur sekarang ya, Pak Pram sama Bang Doel ya, itu sudah benar-benar sekian persen lebih gitu sudah memperhatikan banget anak disabilitas,” tambahnya.
Di sisi lain, Agustina menilai
job fair
kali ini memberikan ruang yang hangat dan inklusif bagi putranya.
“Sambutannya memang semua pada ramah ya,
welcome
banget untuk anak-anak disabilitas. Jadi kami merasa di sini anak kami itu dirangkul, tidak dibeda-bedakan, walaupun ada keterbatasan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 16:54
Maling 50 Gram Emas di Tangerang Ditangkap Polisi di Cengkareng Megapolitan 6 Desember 2025

Maling 50 Gram Emas di Tangerang Ditangkap Polisi di Cengkareng
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Polisi menangkap H, residivis pencurian rumah kosong yang kembali beraksi di Jalan Kampung Poris Assalam, Cipondoh, Kota Tangerang.
H ditangkap di bawah
Flyover
Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (2/12/2025).
“Pelaku inisial H alias Nano sudah ditangkap,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Penangkapan H dilakukan berdasarkan laporan insiden yang terjadi pada Jumat (16/10/2025).
Saat itu, pelaku beraksi dengan modus berjalan kaki mengelilingi permukiman warga dan menargetkan rumah yang tak berpenghuni untuk memudahkan aksinya.
Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat membobol rumah dengan memanjat pagar.
“Pelaku terlihat keluar masuk rumah dengan memanjat pagar, lalu merusak teralis jendela rumah,” ujar Budi.
Usai masuk ke dalam rumah, pelaku menggasak sekitar 50 gram emas, uang tunai Rp 25 juta, dan satu unit ponsel. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp 126 juta.
H diketahui merupakan
residivis
spesialis pembobolan rumah kosong. Ia bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob pada 2017 dan mencuri senjata api.
“Dua kasus pencurian serupa terjadi pada tahun 2021 dan 2022,” terang Budi.
Saat ini, pelaku telah diamankan di Polda Metro Jaya dan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan sejumlah perhiasan emas hasil kejahatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 15:43
Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada Rabu (24/12/2025).
Jumlah pemudik diperkirakan mencapai 17,18 juta orang, sehingga pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi di seluruh moda transportasi.
Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan
Nataru 2025
/2026 di Kantor
Kemenhub
, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat (2/1/2026) dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
Untuk memantau mobilitas masyarakat, Kemenhub mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai Kamis (18/12/2025) hingga Senin (5/1/2026).
Menurut Dudy, terdapat dua isu yang harus diantisipasi, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem.
Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta pihak terkait melalui Posko Nataru dan menambah personel di sejumlah titik siaga.
Mitigasi dilakukan pada seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
Di sektor darat, pemerintah menyiapkan
buffer zone
, menerapkan
delaying system, contraflow
, serta
oneway
secara situasional. Pengaturan penyeberangan juga diperkuat untuk mengurangi antrean.
Pada sektor laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli serta
buffer zone
di area pelabuhan. Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
Di sektor udara, mitigasi dilakukan melalui
ramp check
, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan.
Adapun di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
Dalam konteks ini, Kemenhub telah melakukan
ramp check
terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
“Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru tahun ini,” kata Dudy.
Kemenhub juga kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Ditjen Perhubungan Darat membuka 10 rute dari Jakarta menuju sejumlah kota, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun.
Sebanyak 70 unit bus disiapkan untuk mengangkut 3.080 penumpang, ditambah 2 truk pengangkut 60 sepeda motor.
Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang–Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang–Purwosari). Kereta akan beroperasi selama 12 hari dan mengangkut 12.720 penumpang serta 5.568 sepeda motor.
Di sektor laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan mudik gratis bagi 12.311 penumpang melalui 57 rute pelayaran.
Dudy menegaskan empat faktor penting yang harus dipedomani dalam Angkutan Nataru 2025/2026.
Pertama
, keamanan dan keselamatan yang utama.
Kedua
, sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan.
Ketiga
, perhatian penuh terhadap detail.
Keempat
, kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa.
“Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” terangnya.
Dudy juga mengimbau seluruh pihak mewaspadai potensi kepadatan di tempat wisata, jalur arteri yang terdapat pasar tumpah, serta perlintasan sebidang kereta api.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru tahun ini.
“Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” kata Dudy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 15:40
7 Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga Regional

Perjuangan Warga Aceh Tamiang Bertahan 8 Hari tanpa Bantuan Pemerintah: Hanya Warga Bantu Warga
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Darussalam (29), warga Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, menceritakan detik‐detik penyelamatannya dari banjir dahsyat yang menerjang pada 26 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB.
Bersama istrinya, Mahyuni, dan empat anak mereka, Darussalam memutuskan meninggalkan rumah.
Meski berada di atas bukit, rumah itu tetap tenggelam karena banjir yang begitu besar.
“Tetangga yang di bawah naik ke halaman rumah kami. Itu pun tenggelam juga, kami lihat air begitu deras. Jam 02.00 WIB, kami putuskan pergi meninggalkan rumah ke lebih belakang, ke atas bukit,” ujar Mahyuni kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
Air diperkirakan mencapai enam meter dari badan jalan. Gelap, Hujan, dan Menyebrang via Pohon Pinang
Pada pukul 03.00 WIB, air terus meninggi. Listrik padam, hujan deras, dan angin kencang.
Warga nekat menyeberangi anak sungai menggunakan batang pinang sebagai jembatan darurat.
“Anak sungai itu hanya pohon pinang jadi jembatannya. Itulah yang kami lewati, ada yang bawa bayi dan lain sebagainya,” ceritanya.
Mereka berjalan menelusuri bukit, menghindari air bah yang mulai mencapai kaki bukit. Hujan deras dan jalan licin dilalui hingga menemukan sebuah rumah yang lebih tinggi, tempat mereka bertahan selama delapan hari.
“Kami bertahan di situ hingga hari kedelapan. Warga bantu warga. Tidak bicara lagi bantuan pemerintah, tidak ada sama sekali,” katanya.
Bahan makanan diperoleh dari pedagang yang menjualnya lewat perahu, tetapi dengan harga sangat tinggi.
Gas 3 kilogram yang normalnya Rp 20.000 dijual Rp 150.000. Beras lima kilogram dijual Rp 120.000, dan mi instan Rp 200.000 per kardus.
“Kami tidak punya pilihan, anak‐anak harus makan. Seberapa mahal pun kami beli. Padahal beras itu sudah terendam banjir, kami beli juga,” ujarnya.
Pada 2 Desember 2025, mereka akhirnya bisa keluar dari desa.
“Desa kami sekitar 600 jiwa, 90 persen rumah hancur,” katanya.
Kini Mahyuni dan anak‐anak tinggal sementara di rumah saudara di Lhokseumawe, sementara Darussalam kembali ke
Aceh Tamiang
untuk membersihkan rumah dan membantu warga lain.
“Anak dan istri di Lhokseumawe itu. Biar aman,” pungkasnya.
Banjir di kawasan tersebut menghancurkan ratusan rumah, memutus listrik, dan menghambat evakuasi korban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 14:56
Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama Megapolitan 6 Desember 2025

Tanggul Muara Baru Jakut Bocor, Tambalan Karung Pasir Tak Akan Bertahan Lama
Editor
KOMPAS.com –
Tambal darurat untuk menambal tanggul Muara Baru di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang bocor tidak akan bertahan lama.
Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara, Heria Suwandi, menjelaskan, tanggul tersebut masih mampu menahan tekanan air saat tinggi muka laut mencapai 2,65 meter pasang purnama (cmPP).
Namun, daya tahannya tidak bisa bertahan lama.
Karena itu, penanganan permanen akan dilakukan melalui pembangunan struktur tanggul baru oleh Dinas SDA.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria di Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Antara
Adapun penanganan yang dilakukan saat ini baru sebatas menyumpal tanggul menggunakan karung pasir, dan hingga kini sekitar 500 karung sudah digunakan, serta jumlahnya kemungkinan masih akan bertamba
Heria mengatakan, salah satu penyebab
tanggul Muara Baru bocor
karena termakan usia.
Dia menyebut tanggul tersebut usianya sudah mencapai 10 tahun sehingga konstruksinya mulai melemah.
Selain itu kebocoran juga terjadi karena kombinasi berbagai faktor, antara lain tekanan air laut yang tinggi, korosi beton akibat paparan klorin, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah (land subsidence).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 14:53
Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

Waketum Golkar Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Doli menilai skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang terjadi sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah, sehingga intervensi penuh pemerintah pusat menjadi keharusan.
“Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi,
effort
, dan tenaga yang lebih besar untuk membantu penanggulangan bencana di sana,” ujar Doli dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar ini menegaskan bahwa penetapan status
bencana nasional
bukan hanya soal administratif.
Lewat penetapan ini dinilai perlu karena menyangkut kecepatan penyelamatan nyawa dan pemulihan wilayah.
Doli pun memaparkan sejumlah alasan kuat soal perlunya status darurat bencana nasional di Sumatera.
Pertama, bencana di Sumatera sudah memiliki skala dampak yang terlampau besar.
Banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan di tiga provinsi telah memakan ratusan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang meluas.
“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR RI
ini.
Alasan kedua terkait kapasitas daerah yang sudah tidak mampu menanggulangi bencana di Sumatera.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut pemerintah daerah kewalahan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan.
“Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar,” imbuh dia.

Ketiga, ada banyak wilayah yang masih terisolir dan membutuhkan alat berat serta logistik yang hanya bisa digerakkan cepat melalui komando nasional.
“Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan,” lanjut Doli.
Alasan keempat terkait penanganan jangka menengah, kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga kebutuhan anak dan lansia yang lebih terjamin jika negara turun dengan skema nasional.
Kelima, terkait akses bantuan internasional jika dibutuhkan.
Sebab, dalam situasi tertentu, bantuan luar negeri bisa cepat masuk setelah status nasional ditetapkan.
Doli menegaskan, Golkar mendorong pemerintah untuk tidak menunda keputusan ini mengingat situasi di lapangan terus berubah cepat.
“Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita bisa meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” tegas Doli.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas
banjir Sumatera
telah menjadi 867 orang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan hari ini, Jumat (5/12/2025).
“Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Abdul dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia.
Sementara itu, BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap 521 orang yang dinyatakan hilang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 14:18