Xcloud.id

Author: JabarEkspress.com

  • Arus Balik Lebaran 2025 di Bunderan Cibiru Alami Penurunan, Kepadatan Terjadi di H+4 dan H+5

    Arus Balik Lebaran 2025 di Bunderan Cibiru Alami Penurunan, Kepadatan Terjadi di H+4 dan H+5

    JABAR EKSPRES – Situasi arus balik Lebaran 2025 di Bunderan Cibiru, Kota Bandung mulai alami penurunan intensitas. Lewat penuturan Jabarekspres, kondisi lalu lintas dalam kondisi ramai lancar.

    Panit 2 Lantas Polsek Panyileukan, Aiptu Dikdik Nursodik menyebut, hal ini berkenaan dengan telah terlewatinya puncak arus balik lebaran di kawasan tersebut.

    Menurutnya, kepadatan kendaraan pemudikan di Bunderan Cibiru telah terjadi pada H+4 hingga H+5 lebaran.

    “Kalau dari tadi pagi sampai siang ini, arus lalu lintas dari arah timur ke barat cukup padat, bisa dibilang meriah. Kendaraan pribadi, bus, hingga sepeda motor mendominasi jalur,” ujar Aiptu Dikdik Nursodik saat sedang bertugas, Pospam Bundaran Cibiru, Kota Bandung, Senin (7/4).

    Aiptu Dikdik Nursodik menambahkan, salah satu titik yang sempat menjadi pusat perhatian adalah kawasan sekitar SPBU di kawasan jalan menuju arah Cinunuk. Sebab, banyak kendaraan yang keluar-masuk di area tersebut.

    BACA JUGA: Jutaan Kendaraan Lintasi Bandung Barat di Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025

    Bahkan, Ekor kemacetan sempat terlihat mengular hingga ke Jalan Soekarno Hatta dan menjalar ke sekitar kawasan Griya Graha Panyileukan, hingga sekitar UIN Sunan Gunung Djati.

    Namun begitu, Aiptu Dikdik menyebutkan, situasi masih dalam kendali. Koordinasi pengaturan lalu lintas dilakukan secara intensif, termasuk pengalihan jalur dan penguraian kemacetan dari arah Kabupaten menuju Kota Bandung.

    “Fokus mengatur arus agar tetap mengalir. Beberapa petugas juga disiagakan hingga perbatasan kota dan kabupaten, termasuk di Tugu yang jadi penanda batas wilayah,” jelasnya.

    Aiptu Dikdik menambahkan, kondisi lalu lintas dari Kabupaten ke Kota Bandung saat ini relatif lancar. meski sempat ada perlambatan, namun tidak terjadi kemacetan total.

    Jika terjadi insiden seperti kecelakaan lalu lintas, penanganannya diserahkan langsung ke Unit Laka Lantas Polresta Bandung Timur, sesuai dengan wilayah kewenangan.

    BACA JUGA: Lebih dari 140 Ribu Kendaraan Lintasi Jalur Nagreg Minggu Malam, Puncak Arus Balik Sudah Terlewati?

    Berdasarkan informasi sementara, pemberlakuan pengalihan dan normalisasi jalur arus mudik akan dihentikan pukul 00.00 WIB, Selasa (8/4/2025).

    “Setelah tanggal 8, arus akan kembali seperti biasa. Kami harapkan masyarakat tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” tandasnya. (Dam)

  • Apakah Ada Harapan Uang Kembali di Aplikasi AKQA?

    Apakah Ada Harapan Uang Kembali di Aplikasi AKQA?

    JABAR EKSPRES – Setelah kasus penipuan berkedok aplikasi investasi digital seperti AKQA mencuat ke permukaan, banyak korban yang mempertanyakan satu hal penting: apakah masih ada harapan untuk mendapatkan kembali uang yang telah hilang?

    Sayangnya, jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana yang diharapkan. Dalam banyak kasus penipuan digital, seperti yang dialami oleh ratusan bahkan ribuan pengguna AKQA, peluang untuk mendapatkan kembali uang mereka sangat kecil, bahkan hampir tidak ada.

    AKQA diduga menjalankan skema ponzi, yaitu skema di mana uang dari member baru digunakan untuk membayar “keuntungan” kepada member lama. Model ini sangat rentan runtuh ketika tidak ada lagi pengguna baru yang bergabung atau ketika sistem tidak mampu lagi menutupi bonus-bonus palsu yang dijanjikan.

    Dalam skema seperti ini, tidak ada aktivitas investasi nyata. Uang hanya berpindah tangan antar pengguna, sementara pelaku utamanya mengambil keuntungan terbesar dan bisa menghilang kapan saja.

    Baca juga : Kapan Aplikasi NEXT15 Akan Scam? Ini Alasan Aplikasi Masih Bertahan

    Menurut pengakuan para korban, setiap kali pengguna menyetor dana melalui pembelian “paket” seperti B1, B2, hingga B3, uang tersebut tidak benar-benar diinvestasikan. Melainkan langsung masuk ke rekening oknum atau kelompok tertentu yang mengendalikan aplikasi. Artinya, saat sistem runtuh dan aplikasi menghilang, uang pun ikut lenyap.

    Iman Sarisman, salah satu korban, menuturkan bahwa banyak pengguna yang awalnya tergoda dengan iming-iming bonus besar, lalu terjerat sistem ajak-mengajak. Bahkan ada korban yang kehilangan hingga ratusan juta rupiah, dan parahnya, sampai mengalami serangan jantung karena stres berat.

    Secara hukum, masih ada langkah yang bisa diambil. Korban dapat membuat laporan ke Kepolisian, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), atau Kominfo, dengan harapan pelaku dapat dilacak dan dimintai pertanggungjawaban.

    Namun, perlu dicatat bahwa:

    Jika pelaku berada di luar negeri atau menggunakan identitas palsu, proses hukum bisa sangat lambat.Pengembalian dana kepada korban tidak dijamin, kecuali ada keputusan hukum yang menetapkan ganti rugi dan penyitaan aset pelaku.

    Sebagian korban masih berharap uang mereka bisa kembali jika pelaku tertangkap atau jika sistem aplikasi kembali berjalan. Namun kenyataannya, aplikasi seperti AKQA jarang sekali memberikan kompensasi, apalagi jika sistemnya memang dirancang untuk scam sejak awal.

  • Sekolah Rakyat Dinilai Bakal Buat Siswa di Sekolah Swasta Semakin Tergerus

    Sekolah Rakyat Dinilai Bakal Buat Siswa di Sekolah Swasta Semakin Tergerus

    JABAR EKSPRES  – Pihak SMK Swasta di Jabar turut merespon rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Jabar yang dinilai bakal membuat sekolah swasta semakin kekurangan siswa.

    Gagasan itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Jabar Acep Sundjana Djakaria, Senin (7/4). Ia menguraikan, hadirnya Sekolah Rakyat itu secara tidak langsung pasti berdampak pada keberadaan sekolah swasta, termasuk di dalamnya SMK Swasta di Jabar.

    “Sekolah swasta juga banyak yang ada di pedalaman, mereka juga kekurangan siswa,” cetusnya.

    BACA JUGA: Sekolah Rakyat Akan Lahirkan Bibit Diskriminasi Strata Sosial

    Hadirnya Sekolah Rakyat ini bakal menjadi opsi lain bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, tentunya itu semakin menyusutkan pasar sekolah-sekolah swasta.

    Acep melanjutkan, selama ini di masyarakat cukup melekat bahwa sekolah swasta itu merupakan sekolah yang mahal dan berbayar. Hal tersebut, sudah menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta untuk bisa menyerap siswa.

    Walaupun memang hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku, tetap ada sekolah swasta yang berusaha menggratiskan biaya pendidikan.

    “Mahal itu mungkin ada di sebagian sekolah yang besar. Kalau ke daerah-daerah, ada juga sekolah swasta yang gratis,” imbuhnya.

    Sejauh ini, sekolah swasta yang memberlakukan pungutan karena memang untuk kebutuhan operasional sekolah. Karena kucuran bantuan yang diterima sekolah swasta tidaklah sama dengan sekolah negeri.

    Belum lagi, kucuran bantuan dari pemerintah juga memiliki ketentuan. Artinya tidak bisa digunakan dengan sembarangan, misalnya untuk cover kebutuhan operasional lain yang penting tapi tidak bisa dilakukan karena tidak ada dalam petunjuk teknis.

    BACA JUGA: 53 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan pada Tahun Ajaran Baru 2025, Begini Penjelasan Mensos!

    Acep berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan, artinya pertimbangan membangun Sekolah Rakyat itu juga perlu memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah swasta, terutama yang kini telah tumbuh di masyarakat dari kota sampai pelosok desa.

    “Ini sekolah-sekolah swasta di daerah, apalagi yang masih kecil juga perlu dipertimbangkan. Jadi kebijakan tidak merugikan berbagai pihak,” tuturnya.

    Di sisi lain, berdasarkan dapodik Kemendikdasmen, jumlah sekolah swasta di Jabar juga tidak sedikit. Tercatat misalnya untuk jenjang SMA ada 1.337 sekolah swasta dan 2.635 SMK Swasta.(son)

  • Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Mulai Disalurkan Bulan April Tanggal Berapa? Cek Info Jadwal Pencairannya di Sini

    Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Mulai Disalurkan Bulan April Tanggal Berapa? Cek Info Jadwal Pencairannya di Sini

    JABAR EKSPRES – Cek informasi mengenai jadwal pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ yang dikabarkan mulai cair bulan April 2025.

    Bantuan sosial (bansos) Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) akan mulai disalurkan setiap bulan pada April 2025, setelah sebelumnya diberikan dalam satu kali pencairan untuk tiga bulan sekaligus.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang memastikan bahwa pencairan bansos untuk ketiga program ini akan lebih rutin dan tepat waktu mulai bulan ini.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ

    Mulai bulan April 2025, bantuan sosial untuk penerima manfaat KLJ, KAJ, dan KPDJ akan disalurkan setiap bulan, bukan lagi sekaligus untuk tiga bulan seperti yang terjadi pada Maret.

    Pada tahap awal, pencairan untuk tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret) sudah dilakukan pada bulan Maret 2025.

    Namun, pada bulan April, setiap penerima manfaat akan mulai menerima bantuan mereka secara bulanan.

    BACA JUGA: Daftar Harga Emas Hari ini Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Senin, 7 April 2025

    BACA JUGA: Pre-Order iPhone 16 Masih Bisa, Simak Spesifikasi Lengkap dengan Harga Jual di Indonesia

    Masing-masing penerima bantuan sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.

    Rano Karno menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini bertujuan agar penerima bantuan tidak lagi harus berurusan dengan bank keliling, yang sebelumnya sempat menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

    Pencairan yang dilakukan setiap bulan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerima manfaat.

    Sebelumnya, pada pencairan Maret 2025, bantuan disalurkan untuk tiga bulan sekaligus (Januari, Februari, dan Maret).

    Hal ini dilakukan karena biasanya kas daerah baru tersedia pada bulan-bulan tersebut.

    Rano Karno berharap dengan pencairan yang lebih rutin ini, bantuan yang diberikan dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    “Semoga bantuan yang diterima ini bisa meringankan beban masyarakat, terutama dalam menghadapi perayaan Lebaran,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Sinopsis Film “Bidaah”, Drama Malaysia yang Lagi Viral 2025

  • Tuai Pujian! Biskita Transpakuan Kembali Beroperasi, Anggota DPRD Kota Bogor: Semoga Terus Berjalan 

    Tuai Pujian! Biskita Transpakuan Kembali Beroperasi, Anggota DPRD Kota Bogor: Semoga Terus Berjalan 

    JABAR EKSPRES – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mengaktifkan kembali operasional layanan Biskita Transpakuan tuai pujian, salah satunya dari Anggota DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus.

    Politisi PAN ini memberikan apresiasi terhadap pengoperasian armada transportasi massal tersebut yang dijadwalkan akan dimulai pada Selasa, 8 April 2025.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kota Bogor dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan Biskita ini. Sebagai anggota DPRD, saya memberikan dukungan penuh terhadap kelanjutan operasional Biskita,” kata Rifki dikutip Senin (7/4).

    Meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran, anggota Komisi II ini tetap optimis bahwa layanan Biskita dapat kembali berjalan dengan lancar.

    BACA JUGA: Disuruh Cuci Piring, Pemuda di Bogor Tega Habisi Nyawa Tantenya

    Ia juga menyebutkan bahwa Pemkot Bogor telah mengalokasikan sekitar Rp11 miliar untuk perubahan anggaran tahun ini, dengan total anggaran mencapai Rp21 miliar untuk tahun 2025.

    Sementara itu, rencana anggaran untuk tahun 2026 masih belum dibahas secara mendalam.

    “Mudah-mudahan layanan ini berjalan lancar. Insya Allah kita optimis, nanti di anggaran murni juga akan kita lanjutkan lagi. Harapannya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bisa terus berjalan dan terlayani,” tutur dia.

    Rifki juga mendorong operator Biskita untuk berkolaborasi dengan pihak lain, seperti TransJakarta, guna membuka opsi penurunan tarif bagi masyarakat.

    BACA JUGA: Grebek Kos-kosan dan Hotel, Polresta Bogor Jaring Pasangan Ilegal dan Prostitusi Online

    Baginya, kolaborasi semacam itu sangat penting agar tarif yang ditetapkan dapat terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

    “Dana yang saat ini tersedia untuk dua koridor. Kami berharap ada tambahan dua koridor lagi dengan skema tarif mandiri non-subsidi, tetapi tetap terjangkau. Kami menunggu hasil kajian dari Dinas Perhubungan terkait hal ini,” jelasnya.

    Terkait sopir yang belum dipanggil kembali untuk mengoperasikan bus, Rifki menyatakan bahwa DPRD akan memperhatikan hal tersebut.

    BACA JUGA: Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Pihaknya berharap dengan penambahan koridor setelah Oktober mendatang, para sopir yang sebelumnya tidak lolos verifikasi dapat kembali dipekerjakan.

  • Tebing 15 Meter Longsor, Jalur Alternatif Panjalu-Kawali Tak dapat Diakses

    Tebing 15 Meter Longsor, Jalur Alternatif Panjalu-Kawali Tak dapat Diakses

  • Grebek Kos-kosan dan Hotel, Polresta Bogor Jaring Pasangan Ilegal dan Prostitusi Online

    Grebek Kos-kosan dan Hotel, Polresta Bogor Jaring Pasangan Ilegal dan Prostitusi Online

    JABAR EKSPRES – Polresta Bogor Kota bersama petugas gabungan menggelar Operasi Yustisi Gabungan dengan menyasar sejumlah hotel dan rumah kos yang diduga menjadi tempat praktik penyimpangan sosial di Kota Bogor.

    Operasi yang dilakukan Jumat (4/4) itu dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi, melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi.

    Sebanyak 34 anggota Polresta Bogor Kota, 10 personel Satpol PP, lima anggota Dinas Sosial, serta tim dari Si Propam turut diterjunkan.

    “Operasi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Bogor Kota, menyusul adanya laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di beberapa lokasi,” kata AKP Aji Riznaldi kepada wartawan, Minggu (6/4).

    Dalam operasi ini, mereka mendapati lima pasangan bukan suami istri di dalam kamar hotel dan kos-kosan.

    Selain itu tiga pasangan lainnya juga diamankan karena diduga terlibat praktik prostitusi online melalui aplikasi Michat.

    “Kami telah melakukan tes urine secara selektif kepada beberapa orang yang terjaring dalam operasi, namun hasilnya nihil dari penyalahgunaan narkoba,” ucap Aji.

    Polresta Bogor Kota mengimbau para pemilik dan pengelola tempat penginapan maupun kos-kosan untuk lebih selektif dalam menerima tamu.

    Masyarakat juga diminta berperan aktif menjaga ketertiban dan norma sosial di lingkungan masing-masing.

    “Kami ingin memastikan bahwa tempat penginapan dan kos-kosan tidak disalahgunakan sebagai lokasi aktivitas menyimpang,” tukas Aji. (YUD)

  • Bocoran Info Member Aplikasi AKQA yang Sudah Bayar Verifikasi Akun, Benarkah Bisa WD lagi?

    Bocoran Info Member Aplikasi AKQA yang Sudah Bayar Verifikasi Akun, Benarkah Bisa WD lagi?

    JABAR EKSPRES – Aplikasi AKQA yang dikabarkan sudah terbukti scam sejak tanggal 4 April 2025 lalu, ternyata masih meninggalkan beberapa pertanyaan di benak anggotanya.

    Banyak yang penasaran, apakah setelah bayar biaya untuk verifikasi akun seperti yang tetapkan, bakal bisa WD lagi?

    Pertanyaan ini muncul karena banyak yang tidak berani melakukan pembayaran biaya verifikasi akun, karena takut dananya tetap bakal hilang dan tidak bisa WD walau sudah melakukan pembayaran.

    Meski begitu mereka tetap ingin tahu bagaimana nasib member yang memilih untuk membayar biaya tersebut. Apakah benar bisa melakukan penarikan seperti yang dijanjikan.

    Baca juga : Aplikasi AKQA Hari ini Positif SCAM, Jangan Berharap Bisa WD Lagi

    Karena untuk member yang tidak bayar biaya verifikasi akun secara otomatis akun dibekukan, seperti yang disebutkan dalam pengumuman aplikasi sebelumnya.

    “Karyawan yang tidak melakukan verifikasi rekening aman melalui setoran, akan dianggap sebagai pemilik akun tidak dikenal oleh PPATK,” tulis pengumuman pada 3 April 2025 lalu.

    Pengumuman tersebut juga menyebutkan bahwa semua saldo yang tersisa diakun kerja AKQA akan disita oleh PPATK dan dianggap secara sukarela melepaskan akun kerjanya.

    Meski menggunakan bahasa yang halus, namun pengumuman tersebut terkesan memaksa para member untuk menyetorkan uang lagi. Selain itu juga ada unsur ancaman di dalamnya, karena member yang tidak mau bayar, asetnya akan langsung dihilangkan.

    Lalu bagaimana dengan member yang mau membayar biaya verifikasi, apakah benar bisa WD atau melakukan pencairan?

    Ternyata tidak, pengajuan penarikan bisa dilakukan, namun dana tidak juga masuk ke dalam rekening bank member, sehingga tidak bisa dilakukan pencairan.

    Baca juga : Ini yang Harus Dilakukan Member Aplikasi AKQA Agar Uang Bisa Kembali

    Notifikasi yang muncul hanya “sedang proses” terus bahkan hingga beberapa hari sejak dilakukannya penarikan. Hingga hari ini, tidak ada notifikasi bahwa penarikan berhasil.

    Hal ini membuktikan bahwa aplikasi ini benar-benar telah terbukti sebagai penipuan, karena tidak bisa lagi menepati janjinya dan membohongi para membernya dengan janji bisa WD.

    Dengan begini, pilihan para member untuk tidak melakukan pembayaran verifikasi akun sudah tepat, karena ada dugaan bahwa aplikasi hanya akan mengeruk uang membernya sebelum benar-benar kabur.

  • Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Jabar Ekspres – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tetap menjalankan proses hukum, meski uang kompensasi para sopir angkot sudah dikembalikan dan dianggap selesai oleh Kepala Dishub Kabupaten Bogor.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin menegaskan, proses pengembalian uang tidak menghentikan proses hukum

    “Kalau dikembalikan kan proses pengembalian kan tidak menghentikan perbuatan pidana nya. Kita lihat nanti seperti apa,” kata Irwanuddin di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

    Hingga kini, tim siber pungli yang terdiri dari Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dan Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan terhadap sembilan oknum yang diduga bermasalah.

    Saat ini, tim siber pungli tengah memeriksa dua persoalan yakni beberapa Kepala Desa yang meminta THR dan kabar pemotongan kompensasi untuk para sopir angkot jalur Puncak Bogor.

    “Saat ini kan masih dilakukan oleh siber pungli, kami masih menunggu hasil penyidikan dan penyelidikan oleh siber pungli,” ucap dia.

    Sebelumnya, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Agus Ridho menjelaskan, pihak yang melakukan pemungutan itu sudah melakukan klarifikasi dan mengembalikan uang kepada para sopir sebesar Rp 11,2 Juta.

    Agus menutur, nama instansi Dishub Kabupaten Bogor dicatut agar meyakinkan para sopir dalam kegiatan pemotongan kompensasi itu.

    “Ya memang dishub istilahnya dicatut namanya sehingga dalam hal ini itu untuk meyakinkan kepada para sopir sehingga dalam hal ini saya katakan, saya tegaskan bahwa tidak ada,” tegasnya.

    “Kita ini sifatnya hanya membantu dan itu program, program provinsi jadi yang membagikan juga bank BJB dan Baznas jadi kita ga ada keterkaitan dalam hal ini,” sambung dia.

    Ia menyampaikan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) sudah memberikan klarifikasi dan mengembalikan dana tersebut.

    “Maka ini sudah diklarifikasi sudah diakui dan sudah dikembalikan oleh pihak yang melakukannya pemotongan, maka dalam hal ini sudah selesai,” pungkasnya.

  • Pemkab Bogor Bersama Forkopimda Sudah Periksa 9 Oknum yang Bermasalah, Hasil Pemeriksaan Pekan Depan

    Pemkab Bogor Bersama Forkopimda Sudah Periksa 9 Oknum yang Bermasalah, Hasil Pemeriksaan Pekan Depan

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) telah mengambil langkah terkait persoalan yang mencuat di Kabupaten Bogor.

    Persoalan itu yakni, beberapa kepala desa meminta THR ke perusahaan dan kabar pemotongan kompensasi bagi para sopir angkot.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, tim siber pungli Kabupaten Bogor yang melibatkan Polres Bogor, Kejaksaan Kabupaten Bogor, dan Inspektorat Kabupaten Bogor.

    Tim siber pungli itu dibuat untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sudah ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada empat Kades. Satu dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya,” kata Rudy di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

    Dia menutur, tim siber pungli akan menyampaikan keputusan paling lambat pekan depan dari hasil proses yang sudah berjalan.

    Meski begitu, Rudy tidak menjelaskan lebih lanjut waktu tepatnya penyampaian hasil keputusan dari pemeriksaan yang berjalan itu.

    “Maka akan disampaikan kepada kami pemerintah Kabupaten Bogor sanksi yang akan diberikan. Apakah sanksi administratif atau ada unsur pidananya,” ucap dia.

    Ia menambahkan, jika memang hasil pemeriksaan terdapat unsur pidana. Maka ketentuan peraturan perundang-undangan akan menindaklanjuti lebih lanjut.

    “Kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dirinya menegaskan, jika terdapat oknum Pemkab Bogor yang terlibat dalam permasalahan pemangkasan uang kompensasi akan langsung dicopot.

    “Bahkan kalo ada oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor kami pastikan kita akan copot,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menjelaskan, tim siber pungli sudah mulai bertugas sejak Kamis lalu.

    “Ya jadi tim sebenarnya sudah bertugas mulai hari Kamis kemarin, yang dimana Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kami dan Kejari untuk menindaklanjuti hal tersebut,” jelasnya.

    Rio mengungkapkan, sembilan orang sudah diperiksa dan dokumen sebagai bukti sudah diamankan.

    “Jadi dari oknum Kepala Desa, Organda, KKSU semua kita lakukan pemeriksaan,” pungkasnya.