Author: JabarEkspress.com

Mahkota Binokasih Singgah di Bogor, Ini Cerita Bupati Rudy Susmanto Soal Momen Bersejarah

Jabarekspres, BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan rasa takjub dan syukur atas kedatangan Mahkota Binokasih Pajajaran yang singgah semalam di Kabupaten Bogor. Ia menyebut, momen tersebut tidak pernah direncanakan maupun diminta oleh pihak Pemkab Bogor kepada Keraton Sumedang Larang.

Rudy menceritakan bahwa sebelumnya, kompleks Pemkab Bogor sempat dilanda musibah akibat cuaca ekstrem. “Waktu itu terjadi pohon tumbang karena hujan deras, seluruh jalan tertutup, dan kami sedang fokus pada penanganan bencana,” ungkapnya saat memberikan sambutan di lapangan belakang SMKN 1 Cibinong, Senin (21/4/2025).

Namun di tengah situasi tersebut, datang kabar mengejutkan dan membahagiakan: Mahkota Binokasih akan mampir ke Kabupaten Bogor dalam rangkaian kirab budaya.

“Beberapa jam setelah kejadian pohon tumbang, kita mendapat kabar bahwa Mahkota Binokasih akan singgah di sini. Itu betul-betul di luar dugaan,” katanya.

Bupati Rudy pun menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pihak Keraton Sumedang Larang atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bogor.

“Terima kasih atas kehormatan yang sangat besar ini. Satu malam singgahnya Mahkota Binokasih menjadi momen yang sangat berarti bagi kami dan seluruh masyarakat Bogor,” ujarnya. “Terima kasih juga telah membawa semangat The Spirit of West Java ke Kabupaten Bogor.”

Di akhir sambutannya, Rudy meminta dukungan dan doa dari para tokoh agama agar dirinya dapat memimpin Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan dengan baik dan membawa kemajuan bagi daerah yang ia pimpin.

21/04/2025 20:11
Kejaksaan Tetapkan Ketua DPRD Tersangka Kasus Tunjangan

JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar secara resmi menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar berinisial DRK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan kendaraan. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp3,5 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Sri Haryanto, mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka telah melalui proses ekspose pada 14 April 2025, dengan penetapan resmi menyusul dua hari kemudian, yakni 16 April 2025.

“Proses penyidikan melibatkan pemeriksaan hampir 64 orang saksi dan penyitaan lebih dari 200 dokumen terkait,” jelas Haryanto saat dihubungi pada Senin (21/4/2025).

Kasus yang menjerat pejabat legislatif tersebut diduga terjadi dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Menurut Haryanto, pihaknya telah mengumpulkan bukti kuat yang mengindikasikan penyalahgunaan anggaran tunjangan perumahan dan kendaraan selama periode tersebut.

“Tersangka saat ini telah dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru, Bandung, untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Sri Haryanto menegaskan, Kejari Banjar berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan dan sesuai prosedur hukum. “Kami akan mengusut tuntas setiap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,” tegasnya. (CEP)

21/04/2025 19:59
Amunisi ASN Bandung Barat Bertambah, Komisi I DPRD Minta Kinerja Birokrasi Ditingkatkan

JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat secara resmi mengambil sumpah jabatan bagi 3.362 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Melihat itu, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat dalam melayani masyarakat terus meningkat.

“Berharap kinerja Pemkab Bandung Barat lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bandung Barat, Sandi Supyandi saat dihubungi, Senin (21/4/2025).

Menurut Sandi, dengan dilantiknya ASN di Bandung Barat sebanyak 3.362 orang harus menjadi energi baru, terutama dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan yang lebih baik.

BACA JUGA:Sambut Mahkota Binokasih, ASN Kabupaten Bogor Akan Kenakan Baju Adat Sunda

Selain itu, pembina kepegawaian di lingkungan Pemkab Bandung Barat pun harus bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para ASN di wilayahnya.

“Kedisiplinan yang harus ditanamkan dan ASN di Pemkab Bandung Barat harus menjadi suri tauladan serta harus bisa memutasi diri setelah pengambilan sumpah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan “Out of the box” dalam melaksanakan pengabdian,” katanya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya menjalankan pengawasan kepada seluruh birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

BACA JUGA:Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

“Kita kemarin sudah mengskemakan minimal satu bulan sekali berkantor d wilayah Pemda. Waktunya tidak akan kita kasih tahu. Intinya kita akan melakukan sidak demi perbaikan dan bukan untuk mencari kesalahan. Demi pelayanan publik kedepannya,” katanya.

Ia menegaskan, reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Karena harapan terbesar ada di tangan tangan beliau ini. Karenakan pelayanan publik untuk memperlihatkan keramahan dan mempermudah. Jangan sampai ada pungli di lingkungan Pemkab Bandung Barat,” tandasnya. (Wit)

21/04/2025 18:20
Turunkan Angka Kelahiran, Puluhan Pria di Bandung Barat Ikuti MOP

JABAR EKSPRES – Puluhan pria di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ikuti Metode Operasi Pria (MOP) di Puskesmas Batujajar, pada Senin (21/4/2025).

Operasi vasektomi atau bedah kecil minor ini dilakukan untuk mencegah transportasi sperma. Hal ini juga salah satu program keluarga berencana (KB) untuk menurunkan jumlah angka kelahiran atau total fertility rite (TFR).

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bandung Barat, sedikitnya 60 pria di wilayahnya mengikuti MOP.

“Informasi yang saya terima pelaksanaan ini melebihi dari target. Rencana awal 47, tapi ternyata saat pelaksanaan ada 60 peserta dan itu permintaan langsung dari masyarakat,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

Secara pribadi, Jeje memberikan support terhadap kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi para motivator KB Pria yang berhasil mengajak kaum pria untuk menjalani vasektomi.

“Luar biasa (kerja keras para motivator KB Pria), tadi saya hampir termotivasi. Saya acungkan jempol karena luar biasa mengumpulkan orang untuk vasektomi. Saya pikir bukan hal yang mudah,” katanya.

Menurutnya, tidak mudah bagi kaum pria memutuskan untuk melakukan vasektomi. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diputuskan secara matang

“Besar kemungkinan kaum pria enggan vasektomi, karena takut kejantanannya hilang. “Berarti mereka (motivator KB Pria) bisa memotivasi dengan baik sampai bisa mengumpulkan segitu banyak,” tambahnya.

Jeje juga mengatakan, vasektomi secara serentak tersebut pada momen Hari Kartini ini, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran laki-laki juga luar biasa dalam ber-KB.

Hal inipun sebagai salah satu komitmen Pemerintah KBB, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah stunting. Juga sebagai bentuk sinergitas Pemkab Bandung Barat dengan Propinsi Jawa Barat (Jabar).

“Alhamdulillah, KBB termasuk akseptor terbanyak. Semoga kedepan lebih meningkat lagi,” ucap Jeje.

Perwakilan BKKBN Jabar, Elma Triyulianti Djadjuri menyebutkan target nasional untuk MOP Serempak dengan tercatat sebagai rekor MURI tersebut sebanyak 2.000 akseptor.

Sementara Jabar mentargetkan 285 akseptor, tapi hingga kini yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 400 orang. Untuk pelaksanaan MOP Serenpak ini, BKKBN akan terus memantau perkembangannya melalui dasbor Siga.

21/04/2025 18:05
Urban Moments, Imaji Kota di Grey Art Gallery Bandung

JABAR EKSPRES – Sebuah pameran seni rupa bertajuk Urban Moments digelar di Grey Art Gallery, Jalan Braga, Kota Bandung, pada 19 April 2024.

Pameran ini menampilkan 15 seniman dari berbagai kota seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Pameran akan berlangsung hingga 27 April 2024.

Stefani, seorang pengunjung asal Jakarta, mengaku mengetahui pameran ini secara kebetulan saat berjalan-jalan di kawasan Braga.

“Kesini mau ngisi libur Paskah sih, sambil jalan-jalan ke Braga kebetulan ada pameran yang unik di sini,” ujar Stefani kepada Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

Ia mengatakan tertarik dengan salah satu karya berjudul Melawan Lupa karya Sugiri Willim.

“Bagus sih ini pamerannya, apalagi karya dari pelukis Sugiri Willim yang judulnya Melawan Lupa, karakteristiknya identik banget,” katanya.

Pameran Urban Moments merupakan hasil kerja kuratorial Anfa A. Aditya dan Chamid N. Dwaji.

Menurut Chamid, pameran ini menggambarkan bagaimana kota bukan hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga ruang yang membentuk identitas.

“Kota bukan hanya sebuah lanskap arsitektur, tetapi sebuah arena tempat pengalaman manusia terbentuk,” tulisnya.

BACA JUGA: Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

Anfa menambahkan, karya-karya yang dipamerkan merupakan representasi visual dari berbagai pengalaman seniman yang hidup dan tumbuh di lingkungan urban.

“Momen-momen kecil yang sering terlewatkan di kota, itulah yang kami rangkum,” katanya.

Pameran ini diikuti oleh para seniman dengan ragam medium karya, mulai dari lukisan, instalasi, kolase digital, hingga objek urban seperti motor dan mainan.

Pameran dibuka untuk umum setiap hari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB selama periode berlangsung di galeri tersebut.

21/04/2025 18:04
Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat!

JABAR EKSPRES – Rencana reaktivasi jalur kereta api Bandung – Ciwidey yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna.

Menurutnya, reaktivasi tersebut merupakan solusi penting untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Pacira (Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali) yang sudah mulai padat.

“Saya sangat men-support dan mendukung. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena daerah Pacira harus ada terobosan. Kalau tidak dilakukan itu ya adanya kemacetan,” ujarnya saat ditemui di Soreang, Senin (21/4/2025).

Kang DS sapaan akrabnya menjelaskan jika keberadaan rel kereta api di wilayah Bandung Selatan tidak terlepas dari sejarah panjang berdirinya Kabupaten Bandung itu sendiri.

BACA JUGA:Reaktivasi 5 Jalur Kereta Api di Jabar, BTP Sebut Dilakukan Secara Bertahap

Ia menyebut, rel kereta dulunya dibangun oleh kolonial Belanda sebagai sarana angkut hasil pertanian dan rempah-rempah dari kawasan selatan seperti Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali).

“Kenapa Kabupaten Bandung ini terwujud? Karena ada rempah-rempah, karena ada sumber daya alam. Maka lahirlah kepemimpinan kolonial saat itu, dan dibangunlah rel kereta api untuk mengangkut hasil pertanian di wilayah Pacira,” jelasnya.

Kang DS juga menyampaikan jika Pemkab Bandung sebenarnya telah mengusulkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan, namun belum mendapat realisasi.

Salah satunya yakni pelebaran jalan dari arah Pacira ke wilayah kota, Pembangunan jalan Tol Soreang-Cidaun, hingga membangun Kereta Gantung.

BACA JUGA:Warga Bandung Barat Sambut Baik Rencana Reaktivasi Kereta Api Jalur Cipatat-Padalarang

“Sudah saya sampaikan (Pelebaran jalan) kepada pusat ternyata belum ada realisasinya. Terus juga kita sudah mengusulkan untuk bikin jalan tol Soreang-Cidaun. Ternyata ini anggarannya besar dan juga belum tentu dibahas karena kepemimpinan pemerintahan pusat ini kan per 5 tahunan. Kecuali kalau dijadikan PSN (proyek strategis nasional). Terus kita juga merencanakan mau bikin Kereta gantung. Yang tentunya ini juga membutuhkan dana Rp2 triliun,” jelasnya.

Melihat semua opsi tersebut, Kang DS pun menilai reaktivasi jalur KA Bandung–Ciwidey menjadi langkah paling memungkinkan saat ini, sekaligus bisa terkoneksi dengan jalur KCIC dan Cikudapateuh.

21/04/2025 18:02
Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jabar menyayangkan penghapusan rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Menurutnya, langkah itu tidak selaras dengan Perda No 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mengungkapkan, kondisi itu tentu sangat disayangkan. Hal itu juga berkaitan hilangnya menu “Pesantren” dalam input SIPD tahun anggaran 2026.

“Menu pesantren itu sempat tidak ada, tapi ini mau diperbaiki. Itu kan kelalaian. Karena tidak sejalan dengan semangat Perda Pesantren,” terangnya di sela rapat antara Komisi V dengan sejumlah OPD terkait kucuran hibah itu.

BACA JUGA: Gugus Tugas PKPJ Desak Revitalisasi Pasar Parakanmuncang Sumedang Cepat Dilakukan, Bangunan Kios Rawan Rubuh

Zaini menerangkan, semestinya akses dukungan bantuan terhadap pesantren di Jabar itu tetap perlu dibuka. Bicara pesantren itu tidak hanya santri tapi juga mulai dari Kyai, kitab, masjid atau langgar termasuk bangunannya.

Mestinya daerah melalui APBD tetap memberikan porsi yang luas. Hal itu juga sejalan dengan amanat Perpres No 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Itu kan jelas bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren salah satunya adalah Pemerintah Daerah,”cetusnya.

BACA JUGA: Radya Anom: Bupati Bogor Rudy Susmanto Putra Trah dari Sumedang Larang

Kondisi ini kan juga menyikapi kebijakan Gubernur Jabar yang melarang aksi penggalangan dana di jalan, termasuk untuk pembangunan masjid.

“Ini perlu dicarikan solusi komperhensif. Salah satunya bisa melalui akses SIPD tersebut,” bebernya.

Menutur Zaini, jumlah pesantren di Jabar itu tidak sedikit, bisa dibilang terbesar di Indonesia.

Berdasar satu data Kemenag, tercatat jumlah pesantren di Jabar itu tembus 12.121 pada tahun ajaran 2023. Angka itu terbanyak jika dibandingkan provinsi lain.

BACA JUGA: Kota Bogor Krisis Tenaga Pendidik di SD, Endah Purwanti Desak Adanya Solusi Konkret: Kondisi Darurat!

Sebelumnya, sejumlah yayasan pesantren di Jawa Barat nampaknya harus ikut mengencangkan ikat pinggang di 2025. Karena, kucuran dana hibah terpotong. Hal tersebut, dampak dari kebijakan pergeseran anggaran 2025.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut.

21/04/2025 17:50
Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah berada dalam kondisi darurat sampah. Pemerintah menghentikan sementara pengangkutan sampah dari masyarakat selama sepekan, mulai 21 hingga 27 April 2025.

Upaya ini diambil sebagai bentuk penanganan serius atas penumpukan sampah yang terjadi pasca Lebaran.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di luar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi.

“Sanksinya nanti kita akan beri tegas. Bentuknya akan ditentukan kemudian. Kalau sidang tipiring untuk sementara belum dicabut, masih berlaku,” ujar Ngatiyana saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibeber, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji kemungkinan perubahan bentuk sanksi agar lebih efektif dalam memberikan efek jera.

BACA JUGA: Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

Dalam upaya pengentasan darurat sampah ini, seluruh armada pengangkut sampah di Cimahi dikerahkan secara serentak di tiga poros wilayah yaitu di utara, tengah, dan selatan.

Ngatiyana menjelaskan, wilayah selatan dipusatkan di TPST Cibeber, wilayah tengah di area belakang Cimahi Mall, dan wilayah utara di sekitar Pasar Atas.

“Khusus di Cibeber ini saja, ada kurang lebih 16 truk pengangkut yang kita kerahkan untuk membuang sampah yang menumpuk,” ungkapnya.

Ngatiyana menyebut, sejak momen Lebaran, sampah di Cimahi menumpuk di berbagai titik, baik di TPS resmi maupun tidak resmi. Bahkan, tak sedikit warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan karena sistem pengangkutan sempat terhenti.

“Yang tidak resmi ini banyak dibuang sembarangan, bukan di TPS, dan akhirnya menumpuk di mana-mana,” imbuhnya.

BACA JUGA: Tertahan Kabel Listrik, Pohon Raksasa Hampir Tumbang di Cimahi

Terkait penanganan jangka pendek, Pemkot Cimahi telah menetapkan masa satu minggu untuk menyelesaikan seluruh penumpukan sampah yang ada.

Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong warga melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

“Setelah darurat ini selesai, kita akan kelola sampah dengan sistem baru. Sampah dipilah dari rumah, lalu diangkut dan diolah di titik-titik insinerator yang akan kita pasang,” jelas Ngatiyana.

21/04/2025 17:50
Pelebaran Jalan Cihanjuang Telan Anggaran APBD Kota Cimahi Rp 2,6 Miliar

JABAR EKSPRES– Proyek pelebaran Jalan Cihanjuang di Kota Cimahi resmi bergulir sejak 2024. Pemerintah Kota Cimahi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar dari APBD untuk membenahi jalur yang dikenal sering padat itu.

Salah satu sorotan utama dari proyek ini adalah rencana pembangunan bundaran di titik simpang Jalan Raden Demang Hardjakusumah, yang jadi penghubung langsung ke arah Jalan Kecamatan.

Lewat desain ini, pengendara bakal lebih fleksibel bisa lurus, belok kiri, atau kanan, tanpa menimbulkan kemacetan seperti sebelumnya.

“Konsepnya kan ada bundaran juga di tengah, untuk penunjang ada APILL, lampu merah. Karena simpangnya kan cukup unik,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, Senin (21/4/2025).

Bukan cuma pelebaran jalan, proyek ini juga bakal menata ulang kabel-kabel yang sebelumnya menggantung di udara. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut kabel-kabel itu akan dipindahkan ke sistem ducting bawah tanah agar wajah kota terlihat lebih bersih dan estetik.

“Jadi rencana kita juga untuk duckting, kabel-kabel ini tidak indah dipandang, nanti kita akan taruh di bawah,” katanya.

Ngatiyana menekankan bahwa proyek pelebaran jalan dan pembangunan bundaran ini bukan sekadar kosmetik kota. Ia ingin itu jadi solusi nyata buat warga yang tiap hari harus berhadapan dengan kemacetan, terutama di jalur padat menuju Cihanjuang.

“Alhamdulillah hari ini kita mulai pembongkaran dan segera kita bangun jalan mulai dari Jalan Demang Hardjakusuma menuju kecamatan itu lurus,” tutupnya. (Mong)

21/04/2025 17:49
Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

JABAR EKSPRES – Rencana kucuran hibah ke sejumlah yayasan atau pesantren di Jawa Barat terpangkas pada 2025. Itu buntut dari kebijakan efisiensi atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Berdasarkan dokumen Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025, tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah. Itu baru dalam satu sub di Biro Kesra Jabar. Yakni Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual.

Namun kesemuanya itu kandas karena kebijakan pergeseran anggaran. Tersisa hanya pada dua lembaga. Yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp 9 miliar. Dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp 250 juta.

Beberapa lembaga yang nyaris menerima kucuran hibah di 2025 itu tersebar di beberapa daerah di Jabar. Mulai dari Kabupaten Bogor, Garut, Kota Bandung, hingga Sukabumi.

Di antaranya, Yayasan Al Busthomi di Kabupaten Cirebon dengan nilai sebelumnya Rp 557 juta. TPA Bahrul Ulum di Kabupaten Ciamis nilai Rp 100 juta.

Lalu Ponpes Al Huda di Kabupaten Ciamis nilai Rp 350 juta, Ponpes Sirojul Huda di Kabupaten Garut nilai Rp 250 juta. Pondok Pesantren Thoriqul Huda Kabupaten Garut nilai Rp 1 miliar.

Kemudian ada Yayasan Az-Zahra Parongpong di Kabupaten Bandung nilai Rp 1 miliar. Hingga Yayasan Salaman Fauzan Tiga di Kabupaten Garut nilai Rp 1,3 miliar.

Di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual awalnya direncanakan kucuran hibah sampai Rp 153,580 miliar. Tapi kini tinggal Rp 9,250 miliar. Sedangkan total hibah di Biro Kesra dari Rp 345,845 miliar jadi Rp 132,510 miliar.

Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut. “Kami di Biro Kesra tentu menyesuaikan pagu anggaran. Memang di Pergeseran Anggaran, hibah dikurangi,” jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres, Kamis (17/4).(son)

21/04/2025 17:47