Tak Lagi Pusing Uang Jajan Anak, Program MBG Ringankan Beban Orang Tua
Author: JabarEkspress.com
-
Ketua DPRD Bogor Akan Serahkan Berkas Hasil Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengungkapkan bahwa berkas hasil rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis (6/2).
Hal ini setelah Sastra mengikuti pertemuan virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meminta agar berkas tersebut segera dikirimkan, mengingat banyaknya daerah yang juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.
“Mungkin besok langsung dikirim. Kemarin dalam pertemuan Zoom, Kemendagri meminta agar kami segera mengirimkan berkas tersebut karena banyaknya kabupaten dan kota yang melakukan pemilihan serentak,” ujar Sastra di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (5/2).
Ia menambahkan bahwa berkas akan dikirimkan melalui Pemprov Jawa Barat untuk diteruskan ke Kemendagri.
BACA JUGA; Ketua DPRD Bogor Minta Pemkab dan Warga Waspada Cuaca Ekstrem
“Sebelum hasil rapat ini selesai, kami akan segera menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.
Meski ada ketentuan bahwa KPU dan DPRD memiliki waktu tiga hari untuk menyerahkan berkas, Sastra menegaskan pentingnya untuk segera mengirimkan berkas agar mendapat prioritas.
“Walaupun ada waktu tiga hari, kami ingin mengirimkan secepatnya agar tidak tertunda dan mendapat nomor antrian yang pertama,” jelasnya.
Sastra juga mengonfirmasi bahwa kepala daerah terpilih, Rudy Susmanto-Ade Ruhandi, akan ikut dalam pelantikan serentak pada 20 Februari di Istana Negara, Jakarta.
Sebagai informasi, KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna oleh DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (5/2).
-
Mainkan Aplikasi Penghasil Uang Ini dalam 1 Jam Langsung Untung hingga Rp150.000
JABAR EKSPRES – Segera mainkan aplikasi penghasil uang ini dalam 1 jam, langsung untung hingga Rp150.000, simak begini caranya.
Kini, menonton video tidak hanya sekadar untuk hiburan. Dengan aplikasi penghasil uang yang tepat, kamu bisa menghasilkan saldo DANA gratis hanya dengan menonton video selama satu jam!
Salah satu aplikasi terbaru yang banyak digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan adalah Make Real Money Short Videos.
Aplikasi ini memungkinkan penggunanya mendapatkan uang hanya dengan menonton video pendek.
Berikut adalah cara lengkap untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp150.000 hanya dalam waktu satu jam.
BACA JUGA: Cara Mudah Dapat Saldo DANA Gratis Sebesar Rp700.000, Hanya Daftar Pakai Email dan Siapkan NIK KTP
BACA JUGA: Cara Dapat Saldo DANA Gratis Hingga Rp400.000 dari Aplikasi Penghasil Uang
Make Real Money Short Videos adalah aplikasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan imbalan berupa uang elektronik dengan cara yang sangat sederhana.
Pengguna hanya perlu menonton video pendek, seperti video di TikTok, untuk mendapatkan poin yang nantinya bisa dicairkan menjadi uang tunai.
Aplikasi ini menjadi populer karena terbukti membayar penggunanya dan dapat mencairkan saldo DANA langsung hingga Rp150.000.
Melansir dari kanal YouTube BANG GAPTEK ID, berikut ini ulasan aplikasi penghasil uang yang bisa menjadi referensi kamu mendapatkan saldo tambahan.
Cara Dapatkan Saldo dari Aplikasi Penghasil Uang
1. Langkah pertama, cari aplikasi Make Real Money Short Videos di Google Play Store dan instal di perangkatmu. Aplikasi ini gratis untuk diunduh dan mudah digunakan di ponsel Android.
2. Setelah berhasil menginstal aplikasi, buka aplikasi dan masuk menggunakan akun email kamu. Jika belum memiliki akun, kamu bisa membuatnya dengan cepat.
3. Setelah login, kamu akan melihat deretan video pendek di beranda aplikasi. Tugas kamu sangat mudah, yaitu hanya menonton video-video tersebut. Setiap kali kamu menonton video, kamu akan mendapatkan poin.
4. Selama menonton video, pastikan untuk terus menggulir (scroll) hingga tampilan iklan muncul. Setiap iklan yang muncul dan kamu tonton akan menambah saldo kamu.
-
Catchment Area 80 Persen di Luar Kota Bandung
JABAR EKSPRES – Peresmian Kolam Retensi Pasar Gedebage nyatanya belum mampu menyelesaiakan permasalahan banjir cileuncang di wilayah tersebut. Diakui Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi, masih terdapat total 17 ribu kubik air yang harus diselesaikan imbas luapan Sungai Cipamulihan dan Sub DAS Cinambo.
“Nah, kita butuh berarti 2 lagi se-kapasitas ini ya (kolam retensi Pasar Gedebage). Karena ini kan lewat perhitungan kita masih ada total genangan sebanyak 17 ribu kubik,” kata Didi, Kamis (6/2/2025).
Selain itu, sulitnya mengatasi permasalahan banjir di wilayah Gedebage, kata dia, berkenaan dengan 80 persen catchment area atau daerah tangkapan air yang berada di luar Kota Bandung. Sehingga, hal ini membutuhkan koordinasi baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
BACA JUGA:Atasi Banjir Gedebage, DSDABM Kota Bandung Ungkap Ini Mekanisme Penyelesaiannya!
“Kan ini 80 persen catchment area Chinambo ini di luar kota Bandung ya. Jadi faktor dominan yang memungkinkan banjir itu di atas, di luar Kota Bandung. Jadi logikanya memang Gedebage harus banyak tampungan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana mengatakan, terkait penyelesaian banjir ini harus menjadi fokus wali kota dan wakil wali kota terpilih dan dukungan anggarannya juga tentu harus diperhatikan.
“Jangan sampai semangat untuk menyelesaikan banjir ini luar biasa, tapi anggarannya kecil. Kami di DPRD siap berkolaborasi apalagi untuk menyelesaikan masalah di Kota Bandung,” ujar Andri Rusmana.
BACA JUGA:Kolam Retensi Tidak Menjawab Masalah Banjir Gedebage?
Dalam menangani masalah banjir tersebut, kata dia, Kota Bandung membutuhkan blue print dan kebijakan terkait saluran air dari hulu ke hilir karena hingga saat ini hal tersebut belum dimiliki oleh Pemkot Bandung.
“Sampai hari kita masih belum memilikinya, bagaimana kita mau menyelesaikan. Tapi pada hari ini semangat DSDABM, semangat Pemerintah Kota Bandung harus diapresiasi,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan Pemkot Bandung ke depan karena masalah banjir ini tidak hanya harus diselesaikan di hilir saja, tapi harus dari hulu. Sehingga, perlu ada komunikasi lintas daerah antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
-
Sempat Hilang, Tim SAR Gabungan Temukan Korban Terseret Arus di Pantai Madasari Pangandaran
JABAR EKSPRES – Tim SAR Gabungan telah berhasil menemukan korban yang terseret arus di Pantai Masdasari, tepatnya di wilayah Kecamatan Cimekrak, Kabupaten Pangandaran, Kamis (6/2/2025).
Kepala Kantor SAR (Kakansar) Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, setelah melaksanakan pencarian sejak pagi tadi, Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan korban terseret arus, bernama Dani (23) dalam keadaan meninggal dunia.
“Tim SAR Gabungan menemukan jenazah korban sekitar pukul 10.15 WIB, (kondisikya) mengambang sekiar 5 nautical mile, ke arah tenggara dari lokasi kejadian awal,” katanya.
BACA JUGA:Bermain di Pantai Madasari Pangandaran, Dua Orang Terseret Arus ketika Air Pasang
Selanjutnya, disampaikan Ade, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran untuk diserah-terimakan ke pihak keluarga korban.
Diketahui, korban atas nama Dani (23) dilaporkan terseret arus saat tengah bermain air di Pantai Madasari pada Rabu (5/2) kemarin.
Korban kala itu sedang bermain bersama teman-temannya, namun karena air pasang membuat Dani beserta satu rekannya, Ilham (24) terseret arus.
Ilham lebih dahulu ditemukan pada hari kejadian, sedangkan Dani sempat hilang dan baru ditemukan sehari setelah peristiwa. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
BACA JUGA:Reborn Siskamling Desa Jilid 4 Feat W 175 Bandung-Madasari Pangandaran
Ade menerangkan, mengenai unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian korban terseret arus itu, antara lain Kantor SAR Bandung melalui Pos SAR Pangandaran, Polairud Pangandaran, Koramil Cijulang, Tagana Pangandaran, Sigab Persis, Pangandaran Dive Club dan Nelayan Madasari.
Dia menambahkan, terksit skema atau teknis pencarian, sebelumnya sejak pagi tadi Tim SAR Gabungan telah melaksanakan operasi dengan membagi tim menjadi 2 SRU (Search and Rescue Unit).
“SRU 1 penyisiran menggunakan Waverunner di sekitar LKP dan SRU 2 penyisiran darat ke arah timur di pinggir pantai,” terang Ade.
“Dengan telah ditemukannya korban, maka pada pukul 11.15 WIB operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, seluruh unsur SAR kembali ke satuannya masing-masing,” pungkasnya. (Bas)
-
Sampah Sisa Program MBG Berpotensi Ekonomi, Pj Wali Kota Cimahi Soroti Ini!
JABAR EKSPRES – Sampah sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cimahi masih menjadi pertanyaan, terutama terkait dengan lokasi pembuangan dan pengelolaannya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, produksi sampah di kota ini mencapai 231 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 97 hingga 100 ton sampah masih dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, sementara sisanya sudah dikelola secara mandiri.
Terkait sampah yang berasal dari produksi MBG, Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah pihak yang mengelola sampah tersebut.
BACA JUGA:Tak Lagi Pusing Uang Jajan Anak, Program MBG Ringankan Beban Orang Tua
Nantinya, sampah yang dihasilkan akan dipungut dan sebagian digunakan untuk pembuatan magot dan pakan ternak.
“Jadi, sampah itu kita pungut, dan ada beberapa yang memang dimanfaatkan untuk dijadikan magot dan makanan ternak,” kata Benny kepada awak media usai meninjau program MBG di SDN Pasirkaliki Mandiri 2, Kamis (6/2/2025).
Benny mengatakan bahwa sampah sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Namun, jika dikelola dengan baik, sampah bisa memiliki nilai ekonomi yang positif.
BACA JUGA:Kunjungi SDN Pasirkaliki, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto Tinjau Langsung Program MBG
“Sirkular nilai ekonomi di sektor persampahan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Benny mengungkapkan, Cimahi memiliki ambisi untuk menjadi kota yang swasembada pangan. Ia berpendapat bahwa dengan memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan produktif, kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga miskin, bisa lebih terpenuhi.
“Terutama masyarakat miskin yang penghasilannya terbatas, dan jika ini dilaksanakan, bisa menekan laju inflasi,” tuturnya.
“Ini bisa dimulai dengan mengelola sampah,” tutupnya. (Mong)
-
Kuasa Hukum Yayasan Margasatwa sebut Kejati Jabar Keliru!
JABAR EKSPRES – Kuasa hukum Yayasan Margasatwa, Idrus Mony, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) yang melakukan penyitaan terhadap enam aset milik Kebun Binatang Bandung. Menurut Idrus, tindakan tersebut dianggap melanggar pranata sosial dan hukum yang berlaku.
“Apa yang dilakukan oleh jaksa adalah tindakan yang keliru dan menyimpang. Ini jelas menabrak pranata sosial dan hukum,” kata Idrus kepada wartawan di Kebun Binatang Bandung, Kamis (6/2).
Idrus menegaskan bahwa pihaknya keberatan atas penyitaan tersebut, mengingat masalah ini masih diproses dalam praperadilan. “Kami masih menguji sah atau tidaknya langkah-langkah tersebut, termasuk penetapan, penangkapan tersangka, penahanan, serta penyitaan aset yang masih dipersoalkan,” jelasnya.
BACA JUGA: Dewan Dukung Penuh Kebun Binatang Bandung Dikelola Pihak Ketiga, Ini Alasannya!
BACA JUGA: Sita 6 Aset Yayasan Margasatwa, Ini Alasan Kejati Jabar Tak Tutup Operasional Kebun Binatang Bandung
Sebagai respons, Idrus menambahkan bahwa Yayasan Margasatwa akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. “Kami akan menindaklanjuti dengan langkah hukum, karena kami menolak dan memprotes tindakan Kejati Jabar. Berbagai surat juga sudah kami kirimkan untuk meminta evaluasi terhadap kinerja Kejati,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, melalui Asisten Pidana Khusus (Pidsus), melakukan penyitaan terhadap enam aset Yayasan Margasatwa yang mengelola Kebun Binatang Bandung. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung.
“Pada Kamis kemarin, setelah menerima surat penetapan sita dari Pengadilan Negeri Tipikor, tim segera bergerak ke lokasi dan menyita enam titik aset milik Yayasan Margasatwa,” ungkap salah satu pejabat Kejati Jabar, Selasa (4/2).
-
Soroti Pengelolaan Tata Ruang dan Pembangunan di Kota Bandung, Dewan: Jangan Asal-asalan!
JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung soroti soal kualitas tata ruang Kota Kembang yang belum alami progres secara signifikan. Saat ini, dari total luas wilayah Kota Bandung yang mencapai 167,3 kilometer persegi, luas RTH-nya adalah 2.048,97 hektare atau baru sebesar 12,25 persen.
Padahal, apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya.
Maka dari itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bisa berfokus pada penyesuaian tata ruang guna menyentuh regulasi tersebut.
BACA JUGA:FK3I Jabar Tantang Gubernur Terpilih Tegakkan Aturan Lingkungan dan Selesaikan Masalah Tata Ruang KBU
“Kita beberapa kali kemarin, termasuk kita ekspos dengan beberapa dinas, gitu ya. Kita ingin memastikan bahwasannya kita sepakat tataruang kita, ruang terbuka hijau kita, di Bandung ini semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah gitu kan, seperti itu,” katanya kepada awak media, Kamis (6/2/2025).
Diakuinya, Hal ini berkenaan dengan kurangnya pengawasan dalam hal pemberian izin pembangunan. Bahkan pihaknya pernah menemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
“Kita senantiasa mewanti-wanti ke teman-teman OPD, ke pemerintah Kota Bandung. Jadi jangan mudah memberikan izin,” ujarnya.
“Jangan sampai misalkan asal-asalan. Pernah saya lihat ada salah satu perumahan di Buana Cigi, di Buah Batu, itu tidak ada sistem drainasenya. Ada perumahan, tidak ada drainasenya,” tambahnya.
BACA JUGA:Hari Tata Ruang, Menteri Nusron Tekankan Penyelesaian One Map Policy dan One Spatial Planning Policy untuk Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Untuk itu, pengawalan regulasi penting dilakukan oleh Pemkot Bandung guna tak terjadinya dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas tersebut. Terlebih Bandung Timur yang dijadikan proyek perencanaan pembangunan kota yang tertuang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Jadi jangan sampai lepas tangan begitu aja, disepakati begitu saja. Jadi harus diperketat. Ini harus diperketat terkait dengan perizinan,” ungkapnya.
Maka dari itu, dirinya meminta agar Pemkot Bandung bisa menindak tegas apabila ditemukan pembangunan yang cacat secara prosedural.
-
120.563 SPPT Mulai Didistribusikan di Banjar, PBB Capai Rp6,8 M
JABAR EKSPRES – Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar mulai mendistribusikan 120.563 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para wajib pajak di seluruh wilayah Kota Banjar.
Pendistribusian ini dilakukan melalui pemerintahan desa dan kelurahan, memastikan bahwa setiap wajib pajak menerima informasi mengenai kewajiban pajak mereka dengan tepat waktu.
Kepala BPKPD Kota Banjar, Asep Mulyana, melalui Bidang Pendapatan yang diwakili oleh Jody Kusmajadi, mengungkapkan, “Kami mulai mendistribusikan SPPT tahun 2025 kepada masyarakat melalui pemerintahan desa dan kelurahan masing-masing wilayah. Total ada 120.563 SPPT yang kami distribusikan,” katanya, Kamis (6/2/2025).
BACA JUGA:Samsat Catat 5,4 Juta Kendaraan di Jawa Barat Menunggak Pajak
Jody menjelaskan lebih lanjut bahwa total Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari SPPT yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp6,8 miliar lebih.
Adapun rincian jumlah SPPT yang didistribusikan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut, Kecamatan Banjar sebanyak 33.984 SPPT, Kecamatan Purwaharja 13.024 SPPT, Kecamatan Pataruman 38.519 SPPT, dan Kecamatan Langensari sebanyak 35.036 SPPT.
“Untuk rincian jumlah uang PBB yang harus dibayar di masing-masing kecamatan, kami mencatat Kecamatan Banjar sebesar Rp2,3 miliar lebih, Kecamatan Purwaharja Rp769 juta, Kecamatan Pataruman Rp1,8 miliar, dan Kecamatan Langensari Rp1,8 miliar,” tambah Jody.
BACA JUGA:Bupati Bandung Harus Tahu, Pendapatan Pajak Diduga Banyak Kebocoran, Ini Buktinya!
Jody juga mengingatkan kepada seluruh wajib pajak agar melakukan pembayaran tepat waktu. “Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka,” ujarnya.
Saat ini, BPKPD Kota Banjar telah mempermudah proses pembayaran PBB. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang terjangkau, termasuk sistem Qris, serta pembayaran di outlet-outlet seperti minimarket.
“Kami berharap dengan kemudahan ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak mereka,” tutup Jody. (CEP)
-
Kebakaran Hanguskan Rumah di Bandung Barat, Satu Nyawa Melayang
JABAR EKSPRES – Kebakaran melanda rumah di Kampung Caringin, RT01/RW03 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Kamis (6/2/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.
Nahasnya peristiwa ini mengakibatkan satu orang penghuni rumah meninggal dunia.
Korban tewas dalam peristiwa tersebut diketahui merupakan karyawan bengkel tambal ban, bernama Opik (30) warga Ciamis. Berdasarkan pantauan di lokasi, bangunan tersebut merupakan kontrakan yang terdiri dari tiga ruko. Dua diantaranya diisi oleh bengkel tambal ban dan penjual jus, sementara satu ruko dalam kondisi kosong.
Berdasarkan dugaan sementara api berasal dari bengkel tambal ban, dimana di toko tersebut juga menjual bensin eceran. Karena kondisi angin yang kencang api dengan cepat merembet ke dua ruko sebelahnya. Total bangunan yang terbakar seluas 42 meter. Saat ini api berhasil dipadamkan oleh petugas Pemadam Kebakaran KBB dengan dibantu oleh warga sekitar.
“Saya datang sudah ada asap tebal dari dalam kontrakan kios bengkel dan bensin eceran, korban sudah terjebak didalam kamar mandi,” kata saksi mata, Januar.
Dijelaskan, pada saat kejadian korban tak bisa menyelamatkan diri lantaran kobaran api datang dari depan bangunan. Sehingga korban berinisiatif berlindung di kamar mandi. Pasalnya petugas mengevakuasi Januar dalam keadaan telungkup, sementara seluruh badannya tertimpa reruntuhan atap.
BACA JUGA: Aksi Heroik Damkar Bandung Padamkan Kebakaran Hebat di Pabrik Margaasih Bandung
“Tadi pas di evakuasi inafis, korban berada di WC. Seperti karena dia gak bisa keluar makanya langsung ke kamar mandi untuk menyelamatkan diri, namun ternyata atapnya roboh. Dilihat dari luka juga ada di punggung dan kepala bagian belakang,” katanya.
Dikatakan, satu rekan korban sesama pekerja bernama Ade (32) sempat menyelamatkan korban, namun nahas Opik tidak bisa diselamatkan lantaran kobaran api dan kepulan asap semakin membesar.
“Ada satu temennya karyawan bengkel juga mau nyelametin korban, karena asep semakin tebal Ade langsung berlari keluar nyelametin diri,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Nurkhalmasyah, Dan Pos Damkar Bandung Barat mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi api berasal dari mana, namun si Jago merah berhasil dijinakkan dengan menerjunkan 4 unit mobil Damkar.