Xcloud.id

Author: JabarEkspress.com

  • Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat, Komisi I dan Satpol-PP Sidak Minol Ilegal

    Tindak Lanjuti Aduan Masyarakat, Komisi I dan Satpol-PP Sidak Minol Ilegal

    JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Kota Bogor bersama Satpol-PP Kota Bogor melaksanakan razia minuman beralkohol (Minol) ilegal, Jumat (21/2/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut aduan masyarakat dan pencegahan peredaran minol ilegal jelang bulan suci Ramadhan 1446 H.

    Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan razia yang dilakukan ini menyasar penjual yang berlokasi di pinggir jalan, cafe dan restoran yang tidak mengantongi izin penjualan minol.

    “Jadi kami menindaklanjuti aduan warga dan respon dari kasus meninggalnya warga di Kota Bogor akibat minol ilegal,” kata Karnain.

    Jajaran Komisi I DPRD Kota Bogor bersama jajaran Satpol PP Kota Bogor. (Foto: Humpro DPRD Kota Bogor)

    BACA JUGA:Jelang Ramadan, Pemkot Mulai Gencar Tertibkan Peredaran Minol di Kota Bandung

    Lebih lanjut Karnain menyampaikan bahwa pelaksanaan giat razia ini merupakan amanat dari Perda Tibum nomor 1 tahun 2021.

    Keberadaan Perwali 121 tahun 2022 juga dinilai oleh Karnain belum bisa menghentikan peredaran minol ilegal di Kota Bogor.

    Sehingga dalam waktu dekat DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor akan melakukan pembahasan terhadap regulasi yang ada.

    “Tentu kami akan menindaklanjuti dengan menyiapkan regulasi yang lebih komprehensif agar peredaran minol ilegal di Kota Bogor bisa dihentikan,” pungkasnya. (YUD/ADV)

  • Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menerima kunjungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyampaikan aspirasi untuk mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Pertemuan ini digelar pada Kamis, 27 Februari 2025, di kantor Kejari Kota Banjar, dengan dihadiri perwakilan LSM Aksioma, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera, dan Jalapaksi.

    Dalam pertemuan tersebut, Kejaksaan diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Akhmad Fakhri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Indra Sumarno, serta tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus). Proses dialog berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

    BACA JUGA: Dana Desa Kota Banjar Tahun 2025 Capai Rp18,55 Miliar, Nasib Anggaran Desa Masih Mengambang
    Kasi Intel Kejari Kota Banjar, Akhmad Fakhri, menjelaskan bahwa kasus ini sedang dalam tahap penyidikan. “Tim masih terus mendalami perhitungan kerugian negara bersama Inspektorat serta mengumpulkan alat bukti. Kami menegaskan bahwa kasus ini masih terus berjalan,” tegas Akhmad Fakhri.

    Sementara itu, Kasi Datun Indra Sumarno menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus memproses perkara ini. Pihaknya memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.

    “Kasus dugaan korupsi tunjangan dewan periode 2017–2021 tidak dihentikan. Kami fokus pada periode tersebut terlebih dahulu,” ujar Indra.

    Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati, mendesak Kejaksaan mempercepat penetapan tersangka. “Jika bukti sudah cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab,” kata Dimyati.

    Dukungan serupa disampaikan Ketua FRDB Kota Banjar, Soedrajat Argadireja. “Aspirasi ini bentuk dukungan kami agar proses hukum transparan dan cepat. Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan mengungkap kasus ini,” tambahnya.

    Kegiatan penyampaian aspirasi ini diawasi langsung oleh aparat kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban. (CEP)

  • Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    JABAR EKSPRES – Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tinggi.

    Bantuan ini mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi dan biaya hidup yang ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.

    Baca juga : Catat! Ini Batas Akhir Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Namun, setiap tahunnya pencairan KIP Kuliah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa penerima.

    Lantas, kapan jadwal pencairan KIP Kuliah 2025? Berikut informasi selengkapnya.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Pencairan KIP Kuliah 2025 untuk semester genap diperkirakan akan mulai disalurkan pada bulan Maret 2025.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Septien Prima Diassari.

    “Mudah-mudahan di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran,” ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 21 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Septien menjelaskan bahwa pencairan kali ini mengalami sedikit keterlambatan akibat kendala administratif, salah satunya karena adanya pemisahan kementerian yang berdampak pada beberapa anggaran yang terblokir.

    Untuk itu, pemerintah masih harus menyelesaikan prosedur administrasi guna membuka blokiran tersebut agar pencairan bisa segera dilakukan.

    “Kami belum dapat memproses penyaluran KIP Kuliah untuk genap 2024-2025. Masih menunggu struktur-struktur terkait untuk perbendaharaan penyaluran KIP Kuliah. Kemudian juga kita butuh proses untuk membuka blokiran,” jelasnya.

    Jika mengacu pada pola pencairan di tahun-tahun sebelumnya, berikut adalah prediksi jadwal pencairan KIP Kuliah 2025:

    Semester Genap 2024/2025: Maret – April 2025Semester Ganjil 2025/2026: Agustus – September 2025

    Penting bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk selalu memantau informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau dari perguruan tinggi masing-masing terkait jadwal pencairan yang lebih akurat.

    Cara Cek Progres Pencairan KIP Kuliah

    Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, pengecekan status pencairan bisa dilakukan secara online melalui sistem KIP Kuliah. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke situs resmi KIP Kuliah di (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/)Pilih menu ‘Akses Akun’Masukkan nomor pendaftaran dan kode akses akun yang telah diterima saat pendaftaran KIP KuliahKlik ‘Login’Setelah berhasil masuk, di bagian bawah halaman akan ditampilkan informasi progres pencairan, termasuk SK Puslapdik, nomor SPP, nomor SPM, nomor SP2D, dan nomor SPPn.

  • Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Universitas Islam Bandung (Unisba) kembali memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi unggul di Jawa Barat dan Banten. Hal ini terlihat dengan pengukuhan lima guru besar baru pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam acara yang digelar di Aula Unisba, Rektor Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., menekankan bahwa gelar profesor bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi juga tanggung jawab intelektual untuk berkontribusi bagi masyarakat.

    Kelima guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Septiawan Santana Kurnia (Ilmu Komunikasi), Prof. Dr. Pupung Purnamasari (Auditing), Prof. Dr. Dedeh Fardiah (Media dan Komunikasi), Prof. Dr. Ima Amaliah (Ekonomi), dan Prof. Dr. Neneng Nurhasanah (Hukum Ekonomi Syariah).

    Prof. Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. (kedua kiri)
    Prof. Dr. Dedeh Fardiah, Dra., M.Si.(pertama kiri)
    Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. (tengah)
    Prof. Dr. Septiawan Santana, S.Sos., M.Si (pertama kanan) Prof. Dr. Pupung Purnamasari, S.E., M.Si., Ak.CA. (kedua kanan)
    Prof. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si. (ketiga kanan) berfoto bersama seusai pengukuhan jabatan guru besar Universitas Islam Bandung di Aula Utama Unisba, di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (27/2). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres

    BACA JUGA:Seminar Jurnalistik Unisba: Mengupas Tantangan dan Harapan Ekosistem Media

    Dalam sambutannya, Prof. Edi Setiadi menegaskan bahwa Unisba didirikan dengan visi besar: mencetak intelektual yang tidak hanya cakap di bidang akademik, tetapi juga memiliki spirit keislaman yang kuat. Ia mengingatkan bahwa seorang guru besar harus terus berperan aktif dalam riset, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.

    “Guru besar tidak boleh menjadi ‘pertapa akademik’ yang hanya berkutat di menara gading. Mereka harus bergaul, membumi, dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya,” ujarnya.

    Rektor juga menekankan bahwa gelar profesor bukan titik akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Seorang profesor, kata dia, harus berani menyuarakan gagasan, mempertahankan argumen berbasis riset, serta terlibat dalam diskusi publik.

  • Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan luas wilayah yang berdampak pada tata ruang, infrastruktur, dan masalah lingkungan.

    Dalam catatan sejarah, pada 1976, batas administratif Cimahi masih mencakup wilayah Margasih. Selain itu, ada kemungkinan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti Padalarang dan Ngamprah, bisa bergabung dengan Cimahi.

    Pj Ketua Popdar Kota Cimahi, Glen Bakrie, menegaskan bahwa perubahan batas wilayah bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab politik dan moral dari pemerintah daerah serta DPRD.

    Menurutnya, jika mengembalikan batas wilayah Cimahi seperti pada 1976 tidak memungkinkan, maka pemerintah harus mencari alternatif lain.

    “Jika pengembalian batas wilayah Cimahi ke kondisi 1976 tidak tercapai, DPRD dan Pemkot Cimahi harus berani mempertimbangkan opsi lain,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (27/2/25).

    Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pembentukan daerah otonomi baru yang mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Lembang.

    BACA JUGA: Jaga Inklusivitas, Pemkot Cimahi Pertimbangkan Operasional Warung Makan di Ramadan

    Opsi ini muncul karena Cimahi kekurangan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau, sementara masalah banjir semakin parah setiap tahunnya.

    “Permasalahan banjir di Cimahi bukannya berkurang, tetapi justru semakin meningkat. Air dari dataran tinggi KBU (Kawasan Bandung Utara) mengalir ke Cimahi, sementara kota ini tidak memiliki sistem pencegahan banjir yang memadai,” jelas Glen.

    Selain banjir, keterbatasan lahan di Cimahi juga semakin membebani infrastruktur kota. Tanpa adanya perluasan wilayah, beban pemerintah dalam mengelola kota ini akan semakin berat.

    Jika perluasan wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru sulit diwujudkan, Glen mengusulkan alternatif lain, yaitu mengintegrasikan Cimahi ke dalam Kota Bandung.

    Menurutnya, hal ini akan memberi ruang lebih besar untuk pembangunan dan memperkuat posisi Cimahi dalam perencanaan tata kota di wilayah Bandung Raya.

    Namun, jika semua opsi tersebut gagal, Glen menyarankan agar Cimahi dijadikan kawasan khusus yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat.

    “Jika pemerintah dan DPRD tidak segera mengambil langkah konkret, maka opsi terakhir adalah menjadikan Cimahi sebagai kawasan otorita di bawah kendali pemerintah pusat,” tegasnya.

  • Jelang Ramadan, Polda Jabar Mulai Survei Kesiapan Operasi Ketupat Lodaya 2025

    Jelang Ramadan, Polda Jabar Mulai Survei Kesiapan Operasi Ketupat Lodaya 2025

    JABAR EKSPRES – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), mengaku saat ini mulai melakukan survei terhadap beberapa jalur yang berpotensi digunakan saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 nanti.

    Dikatakan Wakil Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Edwin Affandi, survei ini dilakukan agar saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 berlangsung nanti, jalur tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan oleh pengendara.

    “Jadi untuk kesiapan jalur, kami Ditlantas Polda Jabar telah melaksanakan serangkaian survei jalan di seluruh wilayah hukum Polda Jabar,” ujarnya saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (27/2).

    BACA JUGA:Operasi Ketupat Lodaya 2023 Berakhir

    Adapun beberapa jalur yang menjadi pantauannya dalam kesiapan tersebut, Edwin menyebut salah satunya berada di wilayah Trans Jawa mulai dari Japek, Cipali, hingga Palikanci. Pasalnya, kata dia, jalur-jalur tersebut berpotensi atau kemungkinan besar akan digunakan oleh pengendara saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 berlangsung nanti.

    “Nah ini sudah kita koordinasikan dengan penanggung jawabnya terkait kelengkapan hingga sarana prasarana di jalur tersebut,” ungkapnya.

    Selain Trans Jawa, Edwin juga menyebut dalam survei yang dilakukannya, pihaknya juga melakukan pengecekan kepada beberapa jalur arteri yang berada di wilayah Pantura dan selatan.

    BACA JUGA:Hari Kedua Operasi Keselamatan Lodya, 31 Pengguna Jalan Ditindak Satlantas Polrestabes Bandung

    Terdapat dalam hasil surveinya, hingga saat ini ada beberapa titik atau ruas jalur yang menjadi perhatiannya baik di wilayah Pantura maupun Selatan.

    “Terutama di jalur arteri Pantura, karena masih banyak ruas jalan yang masih berlubang termasuk di selatan juga,” ucapnya.

    Maka dari itu agar jalur-jalur tersebut baik di Trans Jawa maupun arteri Pantura dan Selatan tetap layak digunakan saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 nanti berlangsung, Edwin menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait khususnya PUPR untuk segera melakukan perbaikan dan kesiapannya.

    “Khusunya di arteri Pantura dan selatan, ini sudah kita koordinasikan dengan PUPR baik di nasional maupun provinsi untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan jalan sebelum nanti digunakan,” pungkasnya.

  • Saldo Jutaan Rupiah Pengguna Aplikasi Kantar Raib Usai Web Tak Bisa Diakses, Fix SCAM

    Saldo Jutaan Rupiah Pengguna Aplikasi Kantar Raib Usai Web Tak Bisa Diakses, Fix SCAM

    JABAR EKSPRES – Sejak Senin (26/02), ribuan pengguna aplikasi Kantar dikejutkan dengan tidak bisa diaksesnya situs resmi mereka, idkantar.com.

    Jika sebelumnya perubahan domain atau pemeliharaan server sering terjadi, kali ini situasinya berbeda.

    Banyak pihak meyakini bahwa aplikasi Kantar telah resmi melakukan scam dan terbukti sebagai penipuan besar-besaran.

    Baca juga : Kantar Selesai Audit, Penarikan Saldo Dana Sudah Bisa Dilakukan, Benarkah? Ini Penjelasannya

    Ketika mencoba mengakses situs resmi, pengguna hanya disuguhkan pesan “Situs ini tidak dapat menyediakan sambungan aman”.

    Hal ini memperkuat dugaan bahwa aplikasi ini telah tutup dan kabur membawa uang pengguna.

    Kantar sendiri selama ini mengklaim sebagai aplikasi penghasil uang yang menggunakan sistem level dengan skema deposit dan bonus.

    Namun, berbagai sumber menyebutkan bahwa aplikasi ini diduga beroperasi sebagai money game berbasis skema ponzi, di mana uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan anggota lama.

    Begitu aliran uang baru berhenti, sistem akan runtuh dan dana pengguna akan hilang.

    Sejak awal kemunculannya, beberapa influencer finansial telah memperingatkan bahwa aplikasi ini berpotensi menipu anggotanya.

    Banyak pengguna baru yang terjebak dalam skema kenaikan level dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar, hanya untuk akhirnya kehilangan seluruh uang mereka.

    Di media sosial, kekesalan para anggota Kantar semakin meronta-ronta.

    Berbagai tangkapan layar menunjukkan bahwa aplikasi tidak lagi dapat diakses, dan akun-akun media sosial Kantar pun menghilang.

    Sejumlah pengguna mengungkapkan kekecewaan mereka, @Fa******* “KANTAR fix udah menghilang… link sudah tidak bisa dibuka!!”

    Sementara akun @An*********** “Kantar resmi scam malam ini. Situs tidak bisa diakses kembali.”

    Lalu ada juga korban berkomentar, “Dari awal sudah curiga, tampilan aplikasinya sangat sederhana. Benar saja, hari ini semuanya lenyap. Dari terima kasih berujung penyesalan ini namanya,” tulis @VannR*****.

    Nama-nama seperti Miss Olivia, Miss Selena, dan Miss Julia, yang sebelumnya dikenal sebagai admin dan mentor aktif di grup obrolan Kantar, kini menghilang.

    Mereka yang biasanya responsif terhadap pertanyaan anggota, kini menutup kolom komentar dan menghilang tanpa jejak.

  • Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah

    Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar masih menunggu arahan teknis dari pusat terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kandiat dan gerbong koalisi berpeluang untuk berubah.

    Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat menuturkan bahwa aturan teknis mengenai tahapan itu tengah dibahas antara KPU RI dengan Komisi II, sehingga petunjuk teknisnya masih belum turun.

    Namun demikian, KPU Jabar juga telah mulai berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait PSU itu. “Ini kami bahas dengan KPU Tasikmalaya,” terang Ahmad di sela FGD Evaluasi Pilkada, Kamis (27/2/2025).

    BACA JUGA:Pemdaprov Jabar Bantu Anggaran Penyelenggaraan PSU Tasikmalaya, Diperkirakan Total Kebutuhan Rp60 Miliar

    Ahmad melanjutkan, tahapan PSU itu tetap akan mengikuti tahapan pilkada pada umumnya, misalnya ada pendaftaran paslon, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara. “Hanya memang waktu dipadatkan,” cetusnya.

    Menurut Ahmad, komposisi kandidat termasuk peta koalisi dalam PSU yang bakal digelar itu juga masih belum bisa dipastikan, karena bisa saja berubah. “Itu kan sesuai keputusan dari partai politik. Siapa yang akan diusung, apakah tinggal mengganti Pak Ade, atau berubah peta,” ujarnya.

    Masih kata Ahmad, terkait PSU di Tasikmalaya itu, KPU Jabar hanya bertindak sebagai supervisi sebagaimana putusan MK. Eksekutornya tetap di KPU Kabupaten Tasikmalaya. “Beda cerita kalau diputuskan diambil alih oleh KPU Jabar,” imbuhnya.

    BACA JUGA:KPU Kabupaten Tasikmalaya Tunggu Regulasi untuk Pelaksanaan Pilkada Ulang

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemprov Jabar pun bersiap untuk membantu kucuran dana untuk pelaksanaan PSU itu.

    Keputusan itu juga merupakan hasil rapat koordinasi antara Pemprov Jabar dengan sejumlah pihak terkait. Kebutuhan anggaran untuk PSU itu tidak sedikit, menurut Perhitungan sementara, kebutuhan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp60 miliar.

    Sementara dalam pilkada yang berlangsung November lalu, hasil perhitungan menunjukkan kemenangan atas pasangan Ade Sugianto – Iip Miftahul Paoz dengan perolehan lebih dari 52 persen suara. Urutan ke dua dimenangkan pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Alayubi dengan 27 persen suara. Lalu pasangan Iwan Saputra – Dede Muksit Aly dengan 20 persen suara.(son)

  • Begini Cara Mendapatkan Kembali Uang Anda di Aplikasi Kantar

    Begini Cara Mendapatkan Kembali Uang Anda di Aplikasi Kantar

    JABAR EKSPRES – Banyak korban aplikasi Kantar yang kini kebingungan setelah saldo mereka mendadak berubah menjadi nol. Aplikasi yang selama ini dicurigai sebagai skema Ponzi akhirnya terbukti sebagai penipuan, meninggalkan ribuan pengguna yang kehilangan uang mereka. Namun, apakah masih ada cara atau harapan untuk mendapatkan kembali uang yang telah hilang?

    Sejak beberapa minggu terakhir, tanda-tanda aplikasi Kantar akan scam sebenarnya sudah mulai terlihat. Beberapa indikasi mencurigakan antara lain:

    Sering mengganti nama websiteMengadakan event bagi-bagi hadiah dengan syarat deposit atau naik levelMengklaim sedang mengurus lisensi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Membekukan penarikan saldo, tetapi tetap memungkinkan pengguna untuk deposit

    Baca juga : Bukti-bukti Nyata Aplikasi DBC Scam Penipuan Berkedok Penghasil Uang

    Puncaknya, pada 25 Februari 2025, seluruh saldo pengguna di aplikasi Kantar berubah menjadi nol. Namun, yang lebih mengherankan adalah website aplikasi tetap dapat diakses, bahkan fitur deposit masih aktif. Hal ini sangat berbahaya, karena bisa menjerat korban baru yang tidak mengetahui bahwa aplikasi ini telah scam.

    Salah satu alasan utama mengapa korban kesulitan mendapatkan kembali uangnya adalah karena bandar aplikasi Kantar diduga berasal dari luar negeri, tepatnya dioperasikan dari Kamboja. Dengan begitu, melacak dan menangkap pelaku utama hampir mustahil dilakukan.

    Namun, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Korban dari aplikasi scam lain seperti DNA Pro, Net 89, dan Smart Wallet pernah berhasil mendapatkan kembali sebagian dana mereka melalui jalur hukum. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang bisa di lakukan untuk mencoba mendapatkan kembali uang Anda.

    Langkah-Langkah Cara Mendapatkan Uang Kembali

    Kumpulkan Bukti TransaksiSimpan semua bukti transaksi, baik deposit maupun penarikan.Dokumentasikan riwayat komunikasi dengan pihak aplikasi atau leader.Bergabung dengan Komunitas KorbanCari grup atau komunitas korban aplikasi Kantar untuk berbagi informasi.Bergabung dengan komunitas bisa membantu memperkuat upaya hukum dan menghemat biaya.

    Baca juga : Apakah Aplikasi Penghasil Uang WFL Kembali Memakan Korban? Ini Faktanya

    Identifikasi Leader atau MentorCari tahu siapa saja leader atau mentor yang mengajak Anda bergabung.Mereka biasanya telah mendapatkan keuntungan besar dari sistem referral.Mereka bisa di mintai pertanggungjawaban secara hukum.

  • Makanan Basi, SMA Negeri Jatinangor Tolak MBG

    Makanan Basi, SMA Negeri Jatinangor Tolak MBG