JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menidaklanjuti soal dugaan alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, pasca bencana banjir.
Dugaan meluapnya aliran sungai di Kawasan Puncak Bogor tak lepas adanya tempat wisata baru milik anak perusaan PT Jaswita milik BUMD Jawa Barat.
Rencannya Rudy bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri KLHK akan menijau kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
“Di mana BUMD Jawa Barat kewenangannya di pak gubernur, mentri lingkungan hidup pun kita ajak meninjau di Kabupaten Bogor,” kata Rudy di Cibinong, Selasa (4/3).
“Supaya output nya jelas bukan hanya kita menggugurkan kewajiban datang ke lokasi bencana, tapi ada sebuah kebijakan,” sambungnya.
BACA JUGA: Pemkab Bogor Targetkan Jembatan Bailey Rampung 3 Minggu
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru pada hari ini.
Perbup tersebut berisi tentang penarikan seluruh proses perizinan yang dikembalikan kepada kepala daerah.
Rudy melanjutkan, Pemkab Bogor akan lebih selektif kembali saat mengeluarkan izin agar para pengusaha tidak merusak lingkungan
“Kita akan lebih selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang ada di Kabupaten Bogor selama kepentingannya jelas dan keduanya tidak mengganggu tidak merusak lingkungan, kita pasti support, kita pasti dukung,” ucap dia.
Menurutnya, pihak Jaswita wajib dievaluasi lebih lanjut tentang proyek yang berdiri di wilayah Puncak Bogor.
BACA JUGA: Pemkot Bogor, Kemenhub dan PT KAI Belum Temukan Solusi Perbaikan Longsor di Batutulis
Ketua DPRD Kabupaten Bogor 2019-2024 itu memberikan contoh ketidaksesuaian fungsi lahan yaitu, saat kunjungannya meninjau bencana di daerah Cijayanti.
Berdasarkan tinjauannya, terdapat tebing buatan untuk menahan aliran sungai agar melindungi salah satu komplek yang berada di wilayah tersebut.
“Lalu yang tidak tebing itu air langsung masuk ke pemukiman warga. Walaupun memang penyelesaian banjirnya kita selesaikan dulu yaitu tidak menyinggung siapapun yaitu normalisasi di hilirnya di daerah Cikeas,” pungkasnya.
