Xcloud.id

Author: JabarEkspress.com

  • Cara Menghasilkan Uang dari Meta AI WhatsApp

    Cara Menghasilkan Uang dari Meta AI WhatsApp

    JABAR EKSPRES – Di era digital seperti sekarang, semakin banyak cara untuk menghasilkan uang dari internet, salah satunya melalui Meta AI yang ada di WhatsApp. Banyak pengguna yang telah berhasil mendapatkan pendapatan tambahan hanya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan ini.

    Dalam artikel ini, kita akan membahas cara kerja Meta AI WhatsApp, bagaimana cara mengoptimalkannya, serta menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna.

    Beberapa pengguna telah berhasil melakukan penarikan dana dari aplikasi ini ke dompet digital seperti DANA. Misalnya, total pendapatan yang telah ditarik mencapai Rp3.235.000 dengan nilai tukar dolar sekitar Rp16.180. Hal ini menunjukkan bahwa Meta AI WhatsApp bisa menjadi peluang menarik bagi siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.

    Baca juga : Tambahan Uang Lebaran! Ada Hadiah Saldo DANA Gratis 200rb Menanti ke Dompet Digital

    Namun, ada banyak pertanyaan yang muncul seputar cara kerja Meta AI ini, mulai dari bagaimana mendapatkan link yang benar, cara memaksimalkan pendapatan, hingga bagaimana cara melakukan penarikan dana. Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan membahas secara detail langkah-langkah yang perlu dilakukan agar bisa mendapatkan hasil maksimal.

    Cara Menggunakan Meta AI WhatsApp untuk Menghasilkan Uang

    Update WhatsApp ke Versi Terbaru

    Pastikan Anda sudah memperbarui aplikasi WhatsApp agar fitur Meta AI bisa muncul di perangkat Anda.

    Aktifkan Meta AI di WhatsApp

    Jika Meta AI tidak muncul, coba periksa pembaruan atau tunggu karena fitur ini mungkin belum tersedia untuk semua pengguna.

    Gunakan Meta AI untuk Menghasilkan KontenAnda bisa meminta Meta AI untuk mencari video viral atau membuat teks promosi.Misalnya, ketikkan perintah: “Berikan lima video viral di tahun 2024 dari YouTube.”

    Baca juga : Cara Menghasilkan Uang Rp300.000 ke Dompet Digital

    Optimalkan dengan Ads SaveLinkDaftar di platform Ads SaveLink untuk mendapatkan link afiliasi yang bisa di gunakan untuk menghasilkan uang.Setelah mendapatkan link, sebarkan ke media sosial seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp.Setiap kali ada orang yang mengklik link tersebut, Anda bisa mendapatkan komisi.

  • Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran, DPRD Jabar dan Bapanas Gelar Operasi Pasar Murah

    Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran, DPRD Jabar dan Bapanas Gelar Operasi Pasar Murah

    JABAR EKSPRES – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok meningkat tajam.

    Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan pangan, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Minggu, 24 Maret 2025.

    Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya menjelang hari raya besar keagamaan.

    BACA JUGA: Arus Mudik Lebaran di Jalur Selatan Masih Sepi, Pemda Siapkan Antisipasi Lonjakan H-3

    “Biasanya menjelang Idulfitri, pasokan sembako tidak stabil dan harganya melonjak, sehingga menjadi beban masyarakat,” ujar Eful dalam keterangannya.

    “Kita hadir di sini untuk sedikit meringankan beban itu melalui kegiatan gerakan pangan murah,” sambungnya.

    Kang Eful sapaan akrabnya Saeful Bachri juga menambahkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk subsidi dari pemerintah pusat yang turut membantu menurunkan harga kebutuhan pokok di pasaran.

    BACA JUGA: Tambahan Uang Lebaran! Ada Hadiah Saldo DANA Gratis 200rb Menanti ke Dompet Digital

    Ditempat yang sama, Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa program gerakan pangan murah ini telah dilaksanakan di lebih dari 20 titik secara nasional, dan akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun.

    “Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami hadir dengan berbagai jenis produk pangan, terutama sembako, dengan harga yang lebih terjangkau,” tuturnya.

    “Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani saat menyambut hari besar seperti Lebaran,” jelasnya.

    Terkait dengan temuan minyak goreng curah yang tidak sesuai takaran di Jawa Barat, Kang Eful menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan penipuan terhadap konsumen.

    BACA JUGA: Mudik Lebaran, Pemkot Bandung Siapkan Bus Gratis hingga Larang ASN Pakai Mobil Dinas

    “Itu pelanggaran. Jika tertera 1.000 ml tapi isinya hanya 700-800 ml, jelas itu merugikan masyarakat,” jelasnya.

    “Saya mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelakunya,” tegasnya.

  • Belajar Fungsi Bunyi Lalu Lintas dengan Game Edukasi 2D

    Belajar Fungsi Bunyi Lalu Lintas dengan Game Edukasi 2D

    Oleh : Hendra Rizal, S.H., M.Pd.

     

    JABAR EKSPRES – Karakter disiplin dalam berlalu lintas penting untuk ditanamkan sejak usia dini, terutama pada anak usia 4-6 tahun. Usia ini dikenal sebagai masa emas dalam pembentukan karakter, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk mengenalkan pengetahuan ini. Peran orang tua dan pendidik juga sama pentingnya dalam mengenalkan pengetahuan tentang disiplin dalam berlalu lintas demi membentuk generasi disiplin dalam berlalu lintas.

    Selama ini, pendidikan karakter disiplin berlalu lintas bagi anak-anak usia dini cenderung masih terbatas pada kegiatan mengunjungi kantor polisi atau taman lalu lintas. Pendekatan ini tentu saja positif, akan tetapi tidak selalu dapat diakses oleh semua anak karena alasan biaya, lokasi dan ketersediaan taman lalu lintas. Selain itu, materi edukasi disiplin berlalu lintas yang diajarkan juga masih terbatas pada pengenalan rambu lalu lintas seperti penggunaan helm saat mengendarai motor, aturan tentang lampu lalu lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

    Materi edukasi disiplin berlalu lintas yang sering kali terabaikan yaitu pengetahuan tentang fungsi bunyi dalam kegiatan berlalu lintas yang diantaranya bunyi peluit polisi, bunyi klakson kendaraan, hingga bunyi sirine ambulans. Bunyi-bunyi ini berfungsi dalam hal komunikasi dan pergerakan kendaraan di jalan raya. Hal ini senada dengan teori semiotika, bahwa bunyi-bunyi tersebut berfungsi sebagai tanda (sign) dengan penanda berupa suara dan petanda berupa makna atau instruksi tertentu, seperti satu tiupan panjang peluit yang berarti berhenti, dua tiupan pendek untuk berjalan, dan tiga tiupan pendek berulang untuk segera berjalan.

    Bagi anak-anak, mengenal dan merespons bunyi lalu lintas dengan benar adalah keterampilan mendasar yang perlu ditanamkan sejak dini. Pemahaman ini dapat membantu anak-anak memahami respon yang tepat dari arahan Polisi melalui bunyi lalu lintas yang ada sehingga pada akhirnya kegiatan berlalu lintas dapat berjalan dengan tertib serta dapat meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas.

    Seorang ahli dalam pembelajaran Piaget (1952), menyatakan bahwa anak-anak pada usia dini berada dalam tahap perkembangan kognitif pra-operasional, di mana mereka belajar paling efektif melalui bermain dan aktivitas yang melibatkan interaksi serta imajinasi. Misalnya, dengan bermain peran sebagai polisi lalu lintas, anak-anak dapat memahami bagaimana peluit digunakan untuk mengatur kendaraan, dan apa arti dari berbagai jenis bunyi peluit tersebut.

  • Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia

    Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia

    JABAR EKSPRES – Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia. Acara ini menghadirkan sejumlah akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiskusikan tantangan dan prospek reformasi intelijen di Indonesia. Diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi serupa yang diadakan Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie bulan Oktober 2024 yang lalu.

    Diskusi dimoderatori oleh Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang menegaskan perlunya reformasi kelembagaan intelijen untuk memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN). Reformasi intelijen di Indonesia sendiri telah menghasilkan UU Nomor 17/2011.

    Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

    Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menekankan bahwa keberhasilan lembaga intelijen terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan tepat waktu. Model pendekatan berbasis ancaman (threat-based intelligence) menjadi standar utama dalam operasionalisasi badan intelijen di banyak negara. BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi.

    Di tengah proses transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, tugas memberikan analisis ancaman tersebut menjadi krusial. Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga internal, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg. Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.

    Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial. Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

  • Bio Farma Terima Sertifikat Halal Vaksin BCG dari BPJPH

    Bio Farma Terima Sertifikat Halal Vaksin BCG dari BPJPH

    JABAR EKSPRES – Bio Farma menerima sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk produk vaksin BCG pada kegiatan Buka Bersama Karyawan Bio Farma 1446 H. Penyerahan sertifikat halal diserahkan secara langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, dan diterima secara langsung oleh Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya pada 21 Maret 2025 di Kantor Pusat Bio Farma Bandung.

    Pada kesempatan tersebut, Komisaris Utama Bio Farma, Tugas Ratmono menyampaikan bahwa Bio Farma senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk lifescience guna meningkatkan kepercayaan pelanggan.

    “Capaian sertifikasi halal untuk produk vaksin BCG vial kami ini merupakan salah satu bukti keseriusan dan kesungguhan seluruh karyawan Bio Farma dan seluruh entitas Bio Farma Group dalam rangka meningkatkan portofolio produk halal. Dengan sertifikasi ini, Bio Farma menunjukan diri sebagai perusahaan yang dapat mengembangkan dan memproduksi produk lifescience berkualitas tinggi. Dengan produk kualitas tinggi, trust dari pelanggan, baik di dalam dan di luar negeri dapat terjaga, sehingga Bio Farma dapat terus berkontribusi pada ketahanan kesehatan Indonesia dan global.” papar Tugas.

    Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menyampaikan bahwa dengan diraihnya Sertifikat Halal ini merupakan bukti komitmen Bio Farma untuk senantiasa memperhatikan aspek halal dari keseluruhan proses produksi.

    “Pada hari ini, BPJPH hadir ditengah-tengah kita untuk menyerahkan secara langsung sertifikasi halal untuk vaksin BCG vial. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus BPJPH atas capaian sertifikasi halal ini. Kami senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kinerja halal, guna meningkatkan daya saing produk di dalam negeri dan maupun di luar negeri.” ungkap Shadiq.

    Shadiq menambahkan sertifikasi halal ini adalah jaminan Bio Farma untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang aman dan nyaman digunakan, serta kedepannya Bio Farma akan menargetkan sertifikasi halal untuk seluruh produk.

    “Sertifikasi halal ini juga menjadi jaminan kami dari Bio Farma, kepada seluruh orang tua di Indonesia, bahwa kami senantiasa menyediakan produk vaksin yang aman dan nyaman untuk digunakan oleh pengguna, utamanya adalah anak-anak di Indonesia. Lebih lanjut, kedepannya kami juga akan terus melakukan pengembangan terhadap keseluruhan produk, dan direncanakan sampai dengan tahun 2039, seluruh portofolio produk Bio Farma telah mendapat sertifikasi halal.” tambah Shadiq.

  • Matangkan Langkah Kedepan, PPP Kota Bogor Evaluasi Hasil Pemilu 2024

    Matangkan Langkah Kedepan, PPP Kota Bogor Evaluasi Hasil Pemilu 2024

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor melakukan konsolidasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan.

    Hal itu dilakukan dalam momentum buka puasa bersama kader dari berbagai tingkatan, baik struktur maupun non-struktur, mulai dari DPC hingga ranting dan alim ulama  di kantor DPC PPP Kota Bogor pada Sabtu (22/3).

    “Ini agenda rutin, sambil bersilaturahmi, kita juga melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan PPP Kota Bogor selama ini serta menyusun langkah-langkah ke depan. Selain itu, ini juga menjadi momentum konsolidasi seluruh kader PPP Kota Bogor,” kata Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqien (ZM).

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati

    Terkait evaluasi, ZM menyebut bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pengurus harian DPC dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kota Bogor.

    Menurutnya, salah satu agenda besar yang akan dihadapi PPP dalam waktu dekat adalah Muktamar yang rencananya akan digelar pada Agustus atau September 2025.

    “Setelah Muktamar, kami akan melakukan konsolidasi menyeluruh karena kemungkinan akan ada kepemimpinan baru di tingkat nasional. DPC PPP Kota Bogor tentu akan mengikuti arahan dari pimpinan pusat yang baru nanti,” terang dia.

    ZM juga menyoroti berkurangnya kursi PPP di DPRD Kota Bogor pada Pemilu 2024. Ia menilai, hal itu tidak terlepas dari isu nasional, di mana PPP tidak berhasil lolos ke parlemen. Kursi PPP di DPRD Kota Bogor turun dari 5 menjadi 3 kursi.

    BACA JUGA: Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi

    “Ini menjadi bahan intropeksi bagi kami. Mengapa perolehan kursi PPP di Kota Bogor berkurang? Ini yang akan kami evaluasi bersama DPC dan seluruh kader PPP Kota Bogor untuk menentukan langkah-langkah perbaikan,” ucapnya.

    Untuk itu dirinya menegaskan bahwa pentingnya peran alim ulama dalam perjalanan politik PPP terutama di Kota Bogor.

    “Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk meminta nasihat dari para ulama. Sesuai arahan dari pimpinan provinsi, PPP tidak boleh meninggalkan alim ulama,” tegasnya

  • Pengelolaan Pajak Meningkat, Samsat Kabupaten Bandung Tetap Beroperasi di Hari Minggu

    Pengelolaan Pajak Meningkat, Samsat Kabupaten Bandung Tetap Beroperasi di Hari Minggu

    JABAR EKSPRES – Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) II atau Samsat Kabupaten Bandung memastikan kesiapannya melayani masyarakat yang ingin memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Tim Pembina Samsat memberlakukan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025.

    Pemberian pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada orang pribadi dan badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dan wilayah hukum Daerah Metro Jaya.

    Artinya, tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Masyarakat diminta diminta membayar pajak yang terhitung pada tahun 2025 dan seterusnya. Program pemutihan ini memiliki batas waktu dari 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025.

    Hasilnya, penerimaan pajak kendaraan (PKB) dari program pemutihan meningkat signifikan.

    Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) II Kabupaten Bandung, Dony mengatakan, pada hari kedua program tersebut, tercatat sebanyak 2.137 KBM yang membayar pajak dengan jumlah penerimaan PKB sebesar Rp 828.745.800,- atau meningkat sebesar 32,2% dibandingkan dengan hari sebelum program yang hanya sebesar Rp 626.334.300- dengan jumlah KBM sebanyak 1.467 KBM.

    “Penerimaan BBNKB sebesar Rp 617.559.600,- atau hampir sama dengan hari sebelum pemutihan dengan jumlah KBM sebanyak 141 KBM,” ujar Dony, Sabtu (22/3/2025).

    Peningkatan juga terjadi pada hari ke tiga atau Sabtu 22 Maret 2025. Penerimaan PKB sampai dengan pukul 15.00 WIB mencapai 1.646 KBM yang membayar pajak dengan jumlah penerimaan PKB sebesar Rp 512.068.800 atau naik sebesar 70,59% dibandingkan dengan hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sebelum pemutihan yang hanya sebesar Rp 300.169.900,- dengan jumlah KBM sebanyak 647 KBM atau naik sebesar 60,65%

    “Penerimaan BBNKB sebanyak 8 KBM dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 26.000.000,- atau meningkat 97% , jika dibandingkan dengan Sabtu, 15 Maret 2025, sebelum pemutihan yang hanya sebesar Rp.753.000,- dengan jumlah KBM sebanyak 1 KBM atau naik sebesar 87 %,” kata dia.

    Untuk memaksimalkan program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan membuka layanan setiap hari, termasuk hari Minggu pada pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

  • Klaim Link DANA Kaget Hari Ini Ada Saldo Gratis Rp100 Ribu Langsung Cair

    Klaim Link DANA Kaget Hari Ini Ada Saldo Gratis Rp100 Ribu Langsung Cair

    JABAR EKSPRES – Ingin tambahan uang saku dengan cara mudah? Kesempatan emas ini kembali hadir, DANA Kaget 2025 membuka peluang bagi pengguna untuk mendapatkan saldo gratis hingga Rp100.000 hanya dengan satu klik.

    Tanpa syarat ribet, tanpa perlu mengundang teman saldo bisa langsung masuk ke akun DANA kamu! Tapi ingat, kuota terbatas, jadi buruan klaim sebelum kehabisan!

    DANA Kaget adalah fitur dari aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna berbagi saldo dalam bentuk amplop digital. Dengan fitur ini, siapa pun yang mengakses link DANA Kaget berkesempatan mendapatkan saldo gratis dengan nominal acak.

    Fitur ini sering digunakan untuk giveaway, berbagi rezeki dengan komunitas, atau sekadar mengirim hadiah kepada teman dan keluarga.

    Kali ini, ada saldo DANA Kaget spesial yang siap diklaim! Apakah kamu salah satu yang beruntung? Yuk, ikuti langkah-langkahnya!

    Baca juga : Cara Menghasilkan Uang Rp300.000 ke Dompet Digital

    Cara Klaim Saldo DANA Kaget Gratis

    Mendapatkan saldo gratis dari DANA Kaget sangatlah mudah. Ikuti panduan berikut:

    Klik Link DANA Kaget yang telah dibagikan.Login ke akun DANA untuk mengklaim saldo.Saldo akan langsung masuk ke akunmu dalam nominal acak!

    Catatan Penting:

    Nominal saldo berbeda untuk setiap pengguna, mulai dari Rp10.000, Rp50.000, hingga Rp100.000!Kuota terbatas, jadi jika terlambat kamu mungkin tidak kebagian.Saldo langsung masuk ke akun DANA jika berhasil mengklaimnya.

    Tips Agar Dapat Saldo Lebih Besar

    Ingin mendapatkan saldo lebih banyak? Berikut beberapa trik yang bisa kamu coba:

    Klik link secepat mungkin sebelum kuota habis.Gunakan jaringan internet yang stabil agar proses klaim lebih lancar.Pastikan akun DANA kamu aktif dan terverifikasi agar tidak mengalami kendala saat klaim saldo.

    Baca juga : Tambahan Uang Lebaran! Ada Hadiah Saldo DANA Gratis 200rb Menanti ke Dompet Digital

    Sayangnya, banyak oknum yang memanfaatkan popularitas DANA Kaget untuk melakukan penipuan. Agar tetap aman, perhatikan tips berikut:

    Jangan pernah memasukkan PIN atau kode OTP ke website mencurigakan!Pastikan link berasal dari sumber terpercaya, jangan asal klik tautan yang beredar di media sosial.DANA Kaget tidak pernah meminta transfer uang terlebih dahulu! Jika ada yang meminta pembayaran sebelum klaim, itu sudah pasti penipuan.

  • Segera Tertibkan Bangunan di Sempadan Sungai, Pemkot Pastikan Masyarakat Terdampak Bakal Diatensi

    Segera Tertibkan Bangunan di Sempadan Sungai, Pemkot Pastikan Masyarakat Terdampak Bakal Diatensi

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya terkait penertiban bangunan diatas sempadan sungai, guna mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai (DAS) di Kota Kembang.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengaku, hal ini sebagai bentuk penanggulangan permasalahan banjir di Kota Bandung. Kendati demikian, lanjut Erwin, pihaknya bakal tetap mengatensi dampak sosial yang timbul bagi masyarakat terdampak.

    “Jadi begini, disaat seorang pemimpin memiliki kebijakan, apabila kebijakan itu berdampak sosial, kita selesaikan dampak sosialnya dulu, itu sih. Tapi kalau yang di atas sungai itu sudah kayaknya sulit. Karena itu sudah melanggar sekali, Itu yang perlu kita pikirkan,” kata Erwin, Minggu (23/3).

    BACA JUGA:Pusat – Daerah Sepakat Penanganan Banjir Fokus Rehabilitasi Sempadan Sungai dan Ketahanan Pangan

    Menurutnya, hal ini perlu dilakukan mengingat DAS merupakan sektor vital permasalahan banjir di Kota Bandung. Maka dari itu, dirinya berharap, timbul kesadaran dari masyarakat yang memiliki bangunan di sekitar sempadan sungai.

    “Ya kami kan sudah menghimbau, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang membangun bangunan di bantaran, yang apalagi yang di atas sungai itu agar ikhlas membongkarnya sendiri,” ujarnya

    “Karena kami nanti mungkin akan melakukan itu. Karena kalau nggak diantisipasi, pasum-pasos dibangun itu, kasihan,” tambahnya.

    BACA JUGA:Pemkot Bandung Sorot Bangunan di Sempadan Sungai: Sertifikatnya akan Dicabut

    Dalam hal ini, Erwin mengungkapkan, untuk bangunan yang telah dibangun kurang dari lima tahun, kepemilikan sertifikat akan pihaknya dicabut. Namun untuk bangunan yang telah melebihi waktu tersebut, akan diberikan uang kompensasi.

    “Setelah rapat koordinasi dengan menteri ATR dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Pak Wali bilang, untuk yang lebih dari 5 tahun (bangunan) akan ada uang kerohiman,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta para camat dan lurah segera mendata bangunan di sempadan sungai di wilayah masing-masing dan melaporkannya kepada perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP.

    Menurutnya, hal ini harus segera dilakukan guna mengatasi persoalan banjir di wilayah Kota Bandung.

    “Ini langkah penting agar tidak ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir,” tegasnya. (Dam)

  • Travel Gelap Marak Beroperasi, Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Umum?

    Travel Gelap Marak Beroperasi, Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Umum?

    JABAR EKSPRES – Tradisi mudik lebaran merupakan aktivitas paling dinantikan masyarakat Indonesia, bahkan demi dapat berjumpa bersama keluarga di kampung halaman, segala cara dilakukan termasuk menggunakan travel gelap.

    Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, maraknya travel gelap menandakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum ke pelosok negeri.

    “Jadi adanya travel gelap itu bukan inovasi, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan perjalanan untuk mencari nafkah yang tidak dipenuhi pemerintah,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (23/3).

    Djoko menerangkan, sudah seharusnya pemerintah wajib menyediakan angkutan umum. Kewajiban menyediakan angkutan umum ada di Pasal 138 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Menurutnya, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

    BACA JUGA:Cegah Kecelakaan Selama Mudik Lebaran, Polisi Diminta Razia Travel Gelap

    “Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum,” terangnya.

    Pasal 139

    (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antarkota, antarprovinsi serta lintas batas negara.
    (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang antarkota dalam provinsi.
    (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
    (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Mudik lebaran 2024 lalu, ditandai dengan kecelakaan minibus (travel gelap) dari arah Jakarta melintas di lajur berlawanan arah (contraflow), kemudian oleng ke lajur kanan di Tol Cikampek kileter 58. Penumpang minibus sebanyak 12 orang meninggal dunia,” beber Djoko.

    BACA JUGA:Cegah Kecelakaan Selama Mudik Lebaran, Polisi Diminta Razia Travel Gelap

    “Maraknya travel gelap merupakan kebutuhan perjalanan yang tidak dapat diakomodir layanan angkutan umum resmi atau legal,” tambahnya.

    Menurut Djoko, sebagian masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jabodetabek, yang berasal dari pedesaan banyak yang memanfaatkan travel gelap.