Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh

    KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dirinya membuat laporan terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh sebagai hal yang janggal.

    Mahfud menegaskan bahwa dalam hukum pidana, aparat penegak hukum seharusnya langsung melakukan penyelidikan jika menerima informasi adanya dugaan tindak pidana, bukan justru menunggu laporan masyarakat.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” ujar Mahfud lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menambahkan, laporan baru diperlukan jika aparat belum mengetahui adanya peristiwa yang diduga pidana. Namun, bila informasi sudah terbuka di publik, seharusnya KPK bisa langsung menindaklanjuti.

    Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut bahwa KPK melakukan kekeliruan kedua, karena menganggap dirinya sebagai sumber awal isu mark up proyek Whoosh. Padahal, isu tersebut pertama kali diangkat oleh Nusantara TV melalui program “Prime Dialog” edisi 13 Oktober 2025, yang menghadirkan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.

    “Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG, yang awalnya menyiarkan itu adalah Nusantara TV dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan,” jelas Mahfud.

    Mahfud menegaskan, semua yang ia sampaikan di podcast-nya bersumber dari siaran resmi Nusantara TV tersebut. Ia bahkan siap membantu KPK menelusuri informasi itu dengan menunjukkan tayangan aslinya.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya, dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV. Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagyo untuk dimintai keterangan,” katanya.

    Ia menutup pernyataannya dengan sindiran halus terhadap lembaga antirasuah yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu. 

    “Aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut sebelum saya 

    membahasnya di podcast TERUS TERANG,” pungkas Mahfud

  • Viral Video Jokowi Tak Bisa Salam UGM, Netizen: Katanya Alumni…

    Viral Video Jokowi Tak Bisa Salam UGM, Netizen: Katanya Alumni…

    GELORA.CO – Momen mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghadiri Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ( UGM ) pada Jumat 17 Oktober 2025, masih menjadi perbincangan publik.

    Salah satunya publik menyoroti viralnya video detik-detik Jokowi tidak bisa salam UGM. Di mana Jokowi terlihat celingak-celinguk, bingung, saat diminta memperagakan salam UGM.

    Sebuah adegan kecil yang terekam jelas di kamera. Ketika semua tamu dan civitas akademika UGM serentak menempelkan tangan kanan di dada kiri, refleks khas salam Gadjah Mada, Jokowi tampak ragu.

    Jokowi menoleh ke kanan, ke kiri, mencari petunjuk. Beberapa detik kemudian, barulah tangannya bergerak. terlambat, kikuk, dan terlihat meniru.

    “Jokowi tidak tahu isyarat salam UGM, tolah-toleh nyontek sebelahnya dulu,” kata pemilik akun X @CakKhum dikutip Sabtu 18 Oktober 2025.

    “Salam UGM palsu diperkenalkan oleh Jokowi alumnus UGM palsu. Orang2 salam UGM, dia malah salam sekenanya,” sambung @Srik4ndiMuslim2. 

    “Rektor UGM ngotot Jokowi alumni UGM, tapi kok salam UGM aja bingung, piye? tanya @butahukum.

    “Katanya Jokowi alumnus UGM. Kok gak fasih salam UGM?” komentar @ArtaN7707. 

    Katanya Alumnus ?
    Salam UGM bukan Pasar Pramuka 🙄 pic.twitter.com/MliBW0qJN1

    — MasBRO 🦉🫶 (@MasBRO_back) October 18, 2025

  • Viral Pria Nyamar Jadi Perempuan Masuk ke Asrama Mahasiswi Unsri, Keburu Dipergoki Satpam

    Viral Pria Nyamar Jadi Perempuan Masuk ke Asrama Mahasiswi Unsri, Keburu Dipergoki Satpam

    GELORA.CO – Malam di Asrama Mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) Indralaya biasanya berjalan tenang. Namun, Kamis (16/10/2025) malam itu berubah menjadi malam penuh kehebohan ketika seorang “mahasiswi baru” yang mengenakan jilbab ternyata bukan perempuan. Sosok itu adalah seorang pemuda yang menyamar.

    Pemuda berinisial TA tersebut diketahui bukan mahasiswa Unsri. Ia diam-diam masuk ke area asrama mahasiswi dengan berpakaian lengkap seperti perempuan, mengenakan gamis dan jilbab panjang.

    Aksi penyamarannya terungkap setelah beberapa penghuni asrama merasa curiga dengan cara bicaranya yang tidak seperti biasanya.

    “Informasi yang kami terima, yang bersangkutan nyamar jadi perempuan, pakai jilbab,” ujar Kasi Humas Polres Ogan Ilir AKP Herman Ansori, Sabtu (18/10/2025).

    Salah satu penghuni, Rani (21), mengaku awalnya tak menyangka. Ia melihat “mahasiswi baru” itu duduk sendirian di depan tangga lantai dua sambil menunduk. Namun ketika ditegur, suaranya terdengar berat dan agak grogi.

    “Awalnya kami pikir dia pendatang baru, tapi kok cara jalannya aneh. Kami akhirnya lapor ke satpam,” katanya.

    Petugas keamanan kampus yang datang langsung memeriksa identitas “mahasiswi” tersebut. Tak butuh waktu lama hingga penyamarannya terbongkar. Pemuda itu panik dan mencoba pergi, namun segera diamankan oleh petugas dan diserahkan ke polisi.

    Kepolisian Ogan Ilir memastikan tengah menyelidiki motif TA melakukan aksi nekat itu. Hingga kini belum diketahui apakah ia memiliki niat jahat atau sekadar iseng.

    Namun, pihak kampus dan mahasiswa diminta lebih waspada terhadap orang tak dikenal di lingkungan asrama.

    “Kami sedang dalami motifnya. Yang pasti, kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” tegas AKP Herman.

    Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Unsri juga berencana memperketat akses keluar-masuk asrama dengan sistem registrasi tamu dan CCTV tambahan.

    Kabar penyamaran ini sontak viral di media sosial. Banyak warganet yang merasa heran sekaligus geli dengan keberanian pemuda itu.

    Sebagian berkomentar bahwa rasa penasaran atau iseng bisa berujung fatal, apalagi di lingkungan kampus yang sensitif seperti asrama mahasiswi.

    “Nyamar demi apa, Bang? Dunia nggak sepi-sepi amat kali,” tulis salah satu akun di instagram 

    Sementara lainnya mengingatkan bahwa tindakan seperti ini bisa dianggap melanggar hukum karena mengganggu privasi penghuni asrama.

    Kisah TA jadi pengingat bahwa keamanan dan kenyamanan mahasiswi di lingkungan kampus harus menjadi prioritas.

    Sekecil apa pun tindakan penyamaran di area pribadi perempuan bisa menimbulkan trauma dan ketidaknyamanan bagi penghuni lain.

    Kini, TA masih menjalani pemeriksaan. Polisi dan pihak kampus berharap kejadian serupa tak lagi terjadi di Unsri.

  • Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Harus Diganti!

    Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Harus Diganti!

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Ia bahkan tidak segan-segan melakukan reshuffle jika peringatan yang diberikan tidak diindahkan.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

    Awalnya, Prabowo menyinggung soal pengembalian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap. Ia menyoroti sikap pejabat yang menolak menjalankan proyek tanpa dasar yang kuat.

    “Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan. Beliau bisa saja, sudah ada anggarannya, beliau panggil timnya, panggil anak buahnya, ‘Ayo bikin, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi tidak. Beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    Prabowo pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kabinet yang bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Namun, ia menegaskan akan menindak tegas mereka yang masih membandel.

    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Presiden menegaskan tidak takut menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang terganggu oleh langkah pemberantasan korupsi.

    “Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan: ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo.’ Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu,” tegasnya.

    “Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi. Kalau koruptor-koruptor, maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” ujar Prabowo.

  • Gibran Harusnya Sudah Dimakzulkan, Ijazah SD dan Usia di Bawah 40 Tak Penuhi Syarat Konstitusi

    Gibran Harusnya Sudah Dimakzulkan, Ijazah SD dan Usia di Bawah 40 Tak Penuhi Syarat Konstitusi

    GELORA.CO –  Eksponen mahasiswa angkatan 77-78, Indro Tjahyono, melontarkan pernyataan keras terkait legalitas posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam acara peluncuran buku Rizal Ramli yang digelar di Jakarta, Indro menilai bahwa Gibran seharusnya sudah dapat dimakzulkan karena tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden.

    “Jangankan ijazah SMA, dia ijazahnya cuma SD,” tegas Indro Tjahyono di hadapan peserta acara, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, dari sisi hukum dan konstitusi, posisi Gibran saat ini bermasalah karena tidak memenuhi dua syarat utama: pendidikan minimal dan batas usia minimal 40 tahun.

    “Sebenarnya kalau dari segi hukum, karena wakil presiden itu tidak memenuhi syarat, jadi dia mestinya sudah bisa dimakzulkan,” ujar Indro.

    “Masa syaratnya SMA, dia ijazahnya cuma SD. Itu yang harus kita gugat bersama. Dan itu sah digugat menurut hukum dan konstitusi,” lanjutnya.

    Indro menilai, DPR seharusnya sudah menindaklanjuti isu ini, apalagi beberapa purnawirawan TNI telah menyuarakan desakan untuk memakzulkan Gibran. Namun, hingga kini parlemen dinilai diam dan enggan membahasnya.

    “Kenapa DPR belum, padahal purnawirawan TNI sudah sampaikan untuk memakzulkan, DPR tidak mau membahas. Di sini memperlihatkan partainya sendiri ada persoalan,” kata Indro.

    Ia juga mengkritik keras partai politik pengusung Gibran, yang dianggap hanya memanfaatkan sosok putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu untuk kepentingan politik jangka pendek, tanpa memperhatikan legalitas dan moralitas konstitusional.

    “Mestinya mereka sadar, memanfaatkan Gibran untuk tujuan politik aja, agar dipasang dan goal menang. Tapi tidak mengerti bahwa digoalkan itu sesuatu yang inkonstitusional,” tegasnya.

    Indro pun menyoroti perubahan aturan syarat calon wakil presiden yang sempat dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Anwar Usman, paman Gibran sendiri.

    Ia menyebut, keputusan yang membuka peluang bagi kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk maju dalam pilpres merupakan rekayasa hukum demi kepentingan keluarga kekuasaan.

    “Umurnya pun belum ada 40 tahun dan kemudian dibuat-buat asalkan pernah menjabat kepala daerah. Kalau kita tanya Pak Mahluk ini tidak memenuhi syarat sebagai wapres,” ucapnya.

    Pernyataan Indro Tjahyono ini menambah panjang daftar kritik terhadap legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024–2029, terutama terkait etika politik, moralitas hukum, dan independensi lembaga negara dalam proses pencalonannya.

  • Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

    Gatot Nurmantyo Desak Presiden Segera Reformasi Polri: Sudah Mirip Mafia Berseragam

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merealisasikan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah. Ia menilai, hingga lebih dari sebulan sejak rencana itu disampaikan, komite tersebut belum juga terbentuk, sementara Polri justru sudah bergerak mendahului Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi internal.

    “Bapak Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Sudah lebih sebulan komite yang ditunggu-tunggu masyarakat belum terbentuk. Anehnya, Polri sudah menyalib kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri,” ujar Gatot dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Hersubeno Point, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Gatot, langkah Polri yang membentuk tim sendiri tanpa menunggu komite resmi dari pemerintah justru memperlihatkan bahwa reformasi total di tubuh kepolisian semakin mendesak dilakukan. “Dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri ini semakin menunjukkan pentingnya reformasi total segera dilakukan,” tegasnya.

    Ia menilai, penundaan pembentukan Komite Reformasi Polri menimbulkan kesan pemerintah kurang serius menata ulang institusi penegak hukum tersebut. “Ironisnya, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin,” sindir Gatot.

    Gatot mengingatkan kembali dua kasus besar yang sempat mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yakni kasus Ferdy Sambo dan kasus Teddy Minahasa.

    Dalam kasus Sambo, Gatot menyebut adanya tindakan pembunuhan ajudan secara sistematis oleh pejabat tinggi Polri di rumahnya sendiri, disertai dengan upaya obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum melalui intimidasi saksi, manipulasi barang bukti, hingga pemalsuan keterangan.

    “Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi proses penegakan hukum. Mengancam saksi, menghancurkan bukti, memberikan keterangan palsu, bahkan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum,” kata Gatot.

    Sementara pada kasus Teddy Minahasa, Gatot menyoroti perintah untuk menyisihkan barang bukti narkoba dan menggantinya dengan bahan lain, serta dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam peredaran narkotika. “Ini kurang jahat apa dua contoh ini,” ujarnya. “Inilah puncak dari sorotan masyarakat. Polri harus berani bercermin dan berubah.”

    Gatot kemudian menyamakan praktik-praktik yang terjadi di sebagian oknum kepolisian dengan pola organisasi mafia. Ia menjelaskan, mafia merupakan organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya.

    “Kita tahu kejahatan mafia itu narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, pemerasan, dan pembunuhan. Ketika aparat negara menunjukkan pola yang serupa, maka publik wajar menyebutnya mafia berseragam,” ujarnya tegas.

    Gatot juga menyoroti posisi strategis Polri yang memiliki kekuatan luar biasa di luar struktur kementerian. Menurutnya, kepolisian saat ini memiliki kewenangan dan persenjataan yang bahkan melebihi TNI di beberapa satuan.

    “Brimob saja persenjataannya melebihi infanteri. Ini yang dikhawatirkan. Kepolisian menjadi institusi dengan kekuatan hukum dan senjata yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari wakil presiden sekalipun,” kata Gatot.

    Ia menegaskan bahwa amanat asli UUD 1945 sejatinya menempatkan polisi sebagai pelindung rakyat, bukan kekuatan yang menakutkan masyarakat. “UUD 1945 yang asli menegaskan bahwa polisi itu pelindung, bukan alat kekuasaan. Pemerintah harus segera mengembalikan roh itu,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Gatot Nurmantyo menyerukan agar Presiden Prabowo segera membentuk Komite Reformasi Polri tanpa menunda lebih lama. Ia menilai, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menegakkan prinsip negara hukum.

    “Reformasi Polri adalah amanat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. Jangan sampai rakyat kehilangan harapan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka,” pungkas Gatot.

  • Celingak-Celinguk, Jokowi Terlihat tidak Bisa Salam UGM

    Celingak-Celinguk, Jokowi Terlihat tidak Bisa Salam UGM

    GELORA.CO –  Suasana haru dan kebanggaan memenuhi Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menapakkan kaki di kampus almamaternya. Namun di tengah kekhidmatan acara yang sarat simbol dan tradisi itu, muncul satu momen kecil namun menarik perhatian publik Jokowi tampak berbeda sendiri ketika peserta bersama-sama mengucapkan salam khas UGM.

    Acara diawali dengan salam lingkungan khas fakultas kehutanan yang dikenal dengan sapaan penuh makna, “Salam Lestari!”, yang serentak diucapkan seluruh peserta. Suara bergema di seluruh ruangan, mencerminkan semangat konservasi dan cinta alam yang menjadi identitas Fakultas Kehutanan UGM.

    Usai salam kehutanan, prosesi dilanjutkan dengan salam Universitas Gadjah Mada, di mana seluruh peserta menaruh tangan di dada sebelah kiri simbol penghormatan dan kebanggaan terhadap almamater. Namun, dalam momen tersebut, Jokowi tampak tidak mengikuti gerakan itu secara persis. Ia hanya menundukkan kepala dan tersenyum, tanpa mengangkat tangan ke dada seperti peserta lain.

    Mengaku alumni tapi salam UGM gak tau🤣 pic.twitter.com/9oWo9vuhJt

    — Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) October 17, 2025

    Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., yang akrab disapa Bu Ovi, dengan hangat menyambut kehadiran mantan mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 itu. Dalam sambutannya, Ova menyebut Jokowi sebagai sosok teladan bagi civitas akademika UGM, terutama bagi mahasiswa kehutanan.

    “Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980 kebanggaan fakultas kehutanan dan Universitas Gadjah Mada,” ujar Ova dengan nada penuh kebanggaan.

    Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan meriah dari para peserta dan tamu undangan. Banyak mahasiswa yang terlihat menyorot kamera ponsel mereka ke arah Jokowi, mengabadikan momen langka tersebut.

    Tak heran bila Rektor Ova Emilia menyebut Jokowi sebagai “kebanggaan Fakultas Kehutanan”, karena berhasil membawa semangat “UGM untuk Indonesia” ke panggung nasional.

    “Beliau menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari di kampus bukan hanya untuk teori, tapi benar-benar diterapkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Ova.

  • Proyek Kereta Cepat Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

    Proyek Kereta Cepat Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

    GELORA.CO –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara soal pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

    Menanggapi hal itu, Setyo mengatakan KPK belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.

    Namun, ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

    “Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

    “Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

    KPK Siap Telaah, Mahfud Diminta Serahkan Data

    Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

    “Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujarnya.

    Terkait apakah KPK akan proaktif menjemput bola, Setyo menyebut informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

    “Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

    Mahfud: KPK Bisa Bergerak Tanpa Tunggu Laporan

    Pernyataan ini merupakan respons terbaru KPK setelah Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan mark up proyek Whoosh.

    Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya bisa langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi.

    Mahfud juga mengklarifikasi bahwa sumber dugaan mark up tersebut pertama kali diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

    “Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” kata Mahfud.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah.

    Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator 

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

    Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

    Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

    Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

    Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

    Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan. Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

  • Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?

    Nanti Beli Obligasi Lagi, Buat Apa?

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyuarakan keraguannya terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar Indonesia Investment Authority (INA) disuntuk dana Rp50 triliun. Purbaya khawatir dana tersebut tidak akan disalurkan ke sektor riil, tapi hanya digunakan untuk membeli obligasi atau bond.

    “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang utangnya sebagian besar? Gua rasa sama obligasi juga. Anda cek dulu deh,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan usulan itu baru akan disetujui jika INA efektif menjalankan program investasi di sektor riil.

    Purbaya pun mengkritik praktik penempatan dana oleh entitas investasi pemerintah ke instrumen utang, seperti obligasi.

    “Gini, saya enggak mau kasih uang ke sana, nanti uangnya dibelikan bond lagi, buat apa? Mending saya kurangin, buat saya,” tegasnya.

    Purbaya membandingkan situasi ini dengan Danantara karena sebagian besar dananya ditempatkan di obligasi.

    “Kayak di Danantara kan gitu, sebagian besar masih bond kan kemarin? Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan, ‘Kok lu taruh bond? Kalau gitu mah, lu enggak jago-jago amat.’ Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya.

    Menurut dia, meski Danantara berjanji akan menyalurkan dana ke sektor riil, INA juga harus membuktikan keahliannya di sektor investasi, mengingat statusnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang harus mampu menarik investor asing.

    “Tapi yang penting INA juga akan kita lihat, betul seperti itu? Kan INA kan harusnya mengundang investor asing. Itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik aja. Kita naruh lho Rp70 triliun di situ, saya lupa. Kayaknya segitu deh,” ujarnya.

    Purbaya menyimpulkan dukungan dana baru hanya akan diberikan jika INA menunjukkan kebutuhan ekspansi yang nyata.

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kita dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Luhut menyoroti potensi besar INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk menarik investasi asing. Luhut mengusulkan agar pemerintah menyuntikkan dana Rp50 triliun per tahun ke INA.

    Dia mengatakan dana itu bisa berkembang menjadi Rp1.000 triliun dalam lima tahun.

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ (INA) tiap tahun dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI) RP491 triliun, yang Rp200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Uang Pensiun Anggota DPR Salahi Ketentuan, Harusnya Sesuai Masa Kerja

    Uang Pensiun Anggota DPR Salahi Ketentuan, Harusnya Sesuai Masa Kerja

    GELORA.CO – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan, anggota DPR tidak dipotong gaji untuk pensiun.

    “Pensiun itu adalah potong gaji dan DPR tidak potong gaji. Itu saja sudah salah punya pensiun itu,” kata Boyamin pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

    Ia menyampaikan, harusnya dana pensiun dikelola oleh lembaga, seperti Taspen atau lembaga lainnya. Ini kalau dana pensiunnya dari rangkaian pemotongan gaji.

    Boyamin menegaskan, uang pensiun anggota DPR harus sesuai masa kerjanya. Menjabat 5 tahun kemudian mendapat uang pensiun seumur hidup adalah ketidakadilan.

    “Kalau pensiun, ya sesuai masa kerja, masa kerja lima tahun ya lima tahun, sepuluh tahun ya sepuluh tahun,” ujarnya.

    Boyamin lantas mencontohkan ketentuan uang pensiun PNS. Para PNS ini dipotong gaji untuk dana pensiunnya dan perhitungannya sesuai masa kerja.

    “PNS yang mengajukan pensiun dini, itu juga dipotong loh, sesuai masa kerja loh,” tandasnya.

    Karena itu, Boyamin menilai anggota DPR menjabat 5 tahun kemudian mendapat uang pensiun selama seumur hidup sangat tidak adil bagi rakyat.

    “Eggak boleh dong, enggak adil itu. Terutama itu pensiun seumur hidup, itu enggak boleh ya. Pensiun itu ya sesuai masa kerja,” tandasnya.

    Atas dasar itu, Boyamin menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengabulkan uji materi yang diajukan pemohon.

    “Kalau tidak mengabulkan, MK berarti sudah tidak menjaga konstitusi. Karena konstitusi itu siapa? Rakyat,” ujarnya.***