Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    GELORA.CO – Pemerintah China ikut komentar terkait polemik Whoosh dan rencana Indonesia untuk melakukan restrukturisasi utang. China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/10/2025).

    Pemerintah kedua negara, kata ia, sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara juga telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut. Moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabkan adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun.

    Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket. Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • Luhut Mendadak Pindah Gerbong, Dulu Proyek Kereta Cepat Disebut Hebat, Kini Malah Dicap Busuk

    Luhut Mendadak Pindah Gerbong, Dulu Proyek Kereta Cepat Disebut Hebat, Kini Malah Dicap Busuk

    GELORA.CO –  Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung bermasalah sejak awal.

    Menurut Luhut, saat ia mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung saat masih jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi, sudah bermasalah.

    Saat itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah langsung melakukan audit terhadap proyek tersebut dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang,” ucap Luhut saat menghadiri acara 1 tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Di awal proyek ini berjalan, sejumlah pihak sudah memprediksi akan terjadi masalah, karena kerja sama antar perusahaan yang dijanjikan ujung-ujungnya malah mengandalkan APBN.

    Kini, setelah kereta cepat beroperasi 2 tahun, pihak KCIC harus membayar cicilan dan bunga ke pihak China.

    Luhut sebut persoalan utama proyek ini tinggal pada tahap restrukturisasi utang dan menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

    Menariknya, ternyata Luhut pernah memuji dan sangat optimis pada kereta cepat saat masih memegang proyek tersebut.

    Luhut dengan sangat bangga memperkenalkan kereta cepat Jakarta Bandung sebagai tonggak transportasi modern di Indonesia.

    “Indonesia menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretaapian modern,” kata Luhut pada peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim, pada 2 Oktober 2023.

    Ia juga memuji kinerja pemerintah yang kerja keras menuntaskan proyek ini yang sempat terhambat oleh beberapa faktor, seperti pandemi, pembebasan lahan, hingga anggaran.

    Kerja sama antara Indonesia dengan China telah berhasil membungkam rasa pesimis sejumlah pihak terhadap proyek ini.

    Kini, perubahan sikap Luhut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, seperti mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menanggapi dengan kritik tajam bahwa Luhur sepertinya buang badan atas apa yang sudah dilakukannya.

    “Mulai buang badan,” tulis Said Didu dalam akun X pribadinya menanggapi pernyataan Luhut, pada 17 Oktober 2025.***

  • Wajar, Namanya juga Darah Muda

    Wajar, Namanya juga Darah Muda

    GELORA.CO –  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, menanggapi video orasi Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin Simatupang, yang viral dalam aksi demonstrasi di depan kantor Trans7.

    Menurutnya, ekspresi kemarahan tersebut adalah hal yang wajar dan lahir dari semangat para kader muda Nahdliyin dalam membela ulama serta marwah pesantren.

    “Namanya juga darah muda, alumni pesantren, dan memimpin pasukan sebagai ketua Ansor. Wajar kalau marah melihat kiai dan tokoh-tokoh NU serta Islam direndahkan,” ujar Rahmat di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Rahmat menilai, publik seharusnya tidak salah memahami konteks orasi tersebut. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan Ketua Ansor DKI adalah agar masyarakat lebih menghormati kiai, pesantren, dan tokoh-tokoh agama Islam.

    “Harusnya publik membaca pesan ini dengan jernih. Jangan aneh, jangan jahil, dan jangan ganggu pesantren, kiai, ulama, dan tokoh NU serta Islam,” tegasnya.

    Rahmat juga menjelaskan, GP Ansor dan Banser sejak dulu berfungsi sebagai garda terdepan pesantren, yang diisi oleh para santri dan alumni pondok pesantren.

    “Fungsinya Ansor dan Banser itu memang pasukan tempur pesantren, isinya alumni pesantren semua. Justru aneh kalau mereka diam dan tidak melakukan apa pun ketika melihat marwah kiai direndahkan,” jelasnya.

    Meski demikian, Rahmat mengapresiasi sikap kader Ansor dan Banser yang tetap menyalurkan aspirasinya secara damai melalui demonstrasi dan orasi terbuka, tanpa tindakan anarkis.

    “Saya justru bersyukur kemarahan itu hanya diwujudkan lewat demo dan orasi, tidak sampai pada hal-hal lain. Ini menunjukkan mereka semakin dewasa dan matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Rahmat.

    Rahmat menegaskan, PBNU memahami semangat para kader muda dalam membela kehormatan para ulama dan lembaga pesantren, selama dilakukan dengan cara-cara yang damai dan bertanggung jawab.

    “Mereka bukan sedang mencari keributan, tapi sedang menyampaikan pesan moral agar semua pihak menghormati ulama dan menjaga adab terhadap Islam,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin Simatupang, akhirnya angkat bicara terkait beredarnya potongan video dirinya yang sempat viral di media sosial dalam dua hari terakhir.

    Video tersebut menampilkan Yakin saat menyampaikan orasi di depan kantor Trans7 dalam aksi membela marwah ulama, kiai, dan pesantren.

    Namun, potongan video itu dinilai menimbulkan kesalahpahaman publik karena seolah-olah dirinya mengancam akan melakukan tindakan kekerasan.

    “Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang sengaja memotong dan menyebarkan video tersebut tidak secara utuh, sehingga menimbulkan tafsir yang keliru,” ujar Ainul Yakin Simatupang, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (20/10/2025).

    Ia menegaskan, dalam pernyataan lengkapnya, ia sama sekali tidak bermaksud mengancam siapapun.

    Justru, kata Yakin, ia sedang mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengulangi kembali konflik sosial dan kekerasan seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

    “Yang saya sampaikan dalam konteks sejarah, tentang tragedi 1965. Itu bukan ajakan untuk bertindak keras, tapi peringatan agar peristiwa kelam itu tidak terulang,” jelasnya.

    Menurut Yakin, bagian yang dipotong dalam video tersebut membuat substansi pesannya berubah.

    Padahal, dalam orasi utuhnya, ia menyerukan agar seluruh kader Ansor dan Banser menolak segala bentuk kekerasan serta menjaga kehormatan pesantren dan ulama dari upaya pendiskreditan.

    “Penegasan saya justru bentuk penolakan terhadap kekerasan. Kami ingin menjaga marwah ulama, kiai, dan lembaga pesantren agar tidak dilecehkan. Itu saja intinya,” tegasnya.

    PW GP Ansor DKI Jakarta, lanjut Yakin, juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat muncul di ruang publik akibat viralnya potongan video tersebut.

    Ia berharap masyarakat tidak terpancing oleh framing yang menyesatkan.

    “Kami bertanggung jawab secara moral untuk menjernihkan situasi. Mari kita jaga ruang publik yang sehat, beradab, dan bermartabat,” tutup Yakin.

  • Oknum Polwan Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD, Digerebek Suaminya yang Juga Polisi

    Oknum Polwan Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD, Digerebek Suaminya yang Juga Polisi

    GELORA.CO – Oknum polisi wanita ( Polwan) digerebek karena diduga selingkuh dengan seorang anggota DPRD.

    Dugaan perselingkuhan oknum Polwan dengan anggota DPRD tersebut digerebek setelah ada laporan dari suami.

    Suami si Polwan ternyata juga seorang anggota polisi, sama-sama tugas di Polres Blitar Kota.

    Sosok polwan tersebut berinisial NW yang belakangan diketahui berpangkat Brigadir Polisi (Brigpol).

    Dilansir dari pemberitaan Tribunnews.com, Brigpol merupakan kepangkatan anggota Polri golongan Bintara. Lambang Brigpol berupa 3 balok panah perak di pundaknya.

    Polwan NW sehari-hari bertugas di wilayah hukum Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur.

    Dikutip dari TribunJatim.com, suami NW juga berstatus sebagai anggota Polri. Ia sama-sama bertugas di Mapolres Blitar Kota.

    Sementara diduga pasangan selingkuh Polwan NW tercatat sebagai anggota DPRD Kota Blitar.

    Kronologi penggerebekan

     

    Kasat Reskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto membeberkan kronologi penggerebekan polwan NW.

    Semua bermula saat suami sah dari polwan NW melaporkan dugaan perselingkuhan.

    Jajaran Polres Batu kemudian berkoordinasi untuk melakukan penggerebekan.

    Diketahui polwan NW sedang berada di sebuah hotel pada Sabtu (18/10/2025).

    Singkat cerita, penggerebekan dilakukan dan benar ditemukan polwan NW dalam kamar.

    Akan tetapi, ia hanya seorang diri di hotel tersebut.

    Polwan NW mengaku anggota DPRD yang diduga jadi selingkuhan pergi terlebih dahulu sebelum petugas datang.

    Iptu Joko menegaskan, masih mendalami kasus dugaan perselingkuhan ini.

    “Masih kami lakukan penyelidikan.”

    “Untuk keterlibatan dewannya masih kami dalami,” katanya, dikutip dari Suryamalang.com, Senin (20/10/2025).

    Pernyataan senada juga datang dari Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar.

    Ia membenarkan telah terjadi penggerebekan yang melibatkan polwan NW.

    “Saat diamankan, laki-lakinya tidak ada. (Dugaan selingkuh) itu hasil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap si perempuan. Informasinya, laki-lakinya anggota dewan,” katanya, dikutip dari Suryamalang.com.

    Iptu Samsul memastikan kasus akan diusut, terkait tindak pidana akan ditangani Polres Batu.

    Sementara terkait etik anggota Polri sedang ditangani Polres Blitar Kota.

    “Penanganan kasusnya di Polres Batu, karena lokasinya di Kota Batu.”

    “Polres Blitar Kota akan menangani soal kode etik, karena seorang anggota Polri,” tegasnya.

    Penjelasan BK DPRD Kota Blitar

    Dugaan perselingkuhan oknum polwan dan anggota DPRD sudah terdengar ke telinga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Blitar, Aris Dedi Arman.

    Ia mengakui sudah menerima laporan dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari polisi.

    “Betul, memang sudah masuk informasinya,” katanya.

    Aris menekankan terkait prinsip praduga tak bersalah.

    Meskipun demikian, ia mengakui kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik hingga viral di media sosial.

    Oleh karenanya, Aris akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Blitar Kota guna membahas perihal etik.

    “Nanti kami proses, kami sudah komunikasi dengan pimpinan DPRD, kami menunggu proses dari pelapor untuk melapor ke Badan Kehormatan,” tegasnya, dikutip dari Suryamalang.com.(*)

  • Gegara Unggah dan Repost Konten Meme Bahlil, 30 Akun Medsos Dilaporkan: Dituding Hina Ketum Golkar

    Gegara Unggah dan Repost Konten Meme Bahlil, 30 Akun Medsos Dilaporkan: Dituding Hina Ketum Golkar

    GELORA.CO – Sejumlah anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) melaporkan akun-akun media sosial yang diduga menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Badan Reserse Kriminal Polri.

    Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Steven Izaac Risakotta, mengatakan laporan tersebut disampaikan melalui pengaduan masyarakat atau dumas terkait pencemaran nama baik.

    Efek Jera bagi Pemilik Akun Pengunggah dan Repost Konten Meme Bahlil

    “Kami melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik,” ujar Steven di Gedung Bareskrim Polri, Senin, 20 Oktober 2025.

    Ia berharap laporan ini memberi efek jera bagi pemilik akun yang menghina Bahlil sebagai pembina AMPI. “Menyampaikan sesuatu di media sosial harus objektif dan bijak,” tegasnya.

    Jumlah Akun yang Dilaporkan

    Sekitar 30 akun diadukan, termasuk Instagram @kementeriankegelapan dan @kementerian_kurangajar.

    Steven menyatakan pihaknya masih memantau kemungkinan akun lain yang turut menyebarkan konten serupa.

    Tak hanya AMPI, organisasi sayap Partai Golkar lainnya, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), juga melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya.

    Wakil Ketua Umum AMPG, Sedek Bahta, menjelaskan maksud kedatangan mereka adalah untuk menindaklanjuti serangan yang menyerang pribadi, marwah, dan martabat Bahlil.

    Sedek menyebut terdapat lima hingga tujuh akun yang secara masif menyebarkan konten negatif tentang Bahlil. Jumlah ini berpotensi bertambah karena pihaknya masih menelusuri akun lain yang memuat konten meme Bahlil.

    Langkah kedua organisasi sayap Partai Golkar ini menunjukkan upaya menjaga nama baik pimpinan partai sekaligus memberi peringatan agar pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan opini atau kritik secara bijak dan sesuai hukum yang berlaku.***

  • Trans-Jakarta akan Tindak Komisarisnya yang Ancam “Gorok Leher Orang”

    Trans-Jakarta akan Tindak Komisarisnya yang Ancam “Gorok Leher Orang”

    GELORA.CO – MANAJEMEN PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) menanggapi viralnya orasi salah satu komisarisnya, Muhammad Ainul Yakin, yang mengancam akan “menggorok leher” orang dalam aksi di depan Kantor Trans7.

    Komisaris Utama Trans-Jakarta, Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto, menegaskan pernyataan Ainul merupakan pandangan pribadi dan sama sekali tidak mencerminkan sikap atau kebijakan resmi Trans-Jakarta.

    “Sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Trans-Jakarta berkomitmen menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, toleransi, dan kebhinekaan dalam setiap aspek kegiatan dan komunikasi publiknya,” ujar Untung melalui keterangannya, Senin (20/10).

    Langkah Internal dan Klarifikasi

    Pihak Trans-Jakarta akan mengambil langkah internal terkait masalah ini. Dewan Komisaris bersama Direksi akan melakukan klarifikasi untuk memastikan seluruh jajaran senantiasa mematuhi prinsip good corporate governance, sekaligus menjaga muruwah kelembagaan.

    “Langkah ini diambil guna memastikan seluruh jajaran senantiasa mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga marwah kelembagaan,” tambah Untung.

    Untung menegaskan, Trans-Jakarta tetap memberikan penghormatan kepada seluruh ulama, tokoh agama, dan komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian pilar moral dan sosial bangsa.

    “Transjakarta menyampaikan pernyataan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” kata dia.

    Kronologi Orasi Muhammad Ainul Yakin

    Video yang viral menunjukkan Ainul berorasi di depan Kantor Trans7 setelah salah satu program stasiun televisi itu dinilai menyinggung pesantren dan ulama. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik, Ainul mengatakan:

    “Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama, dan pondok pesantren. Apabila ada kiai, ulama kita dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian… Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama.”

    Tindakan ini menuai sorotan publik karena sifat ancamannya yang eksplisit dan viral di media sosial.

    Untung Budiharto menekankan, pihak Trans-Jakarta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga DKI Jakarta, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.

  • Ada Pendopo Memanjang & Aneka Pohon

    Ada Pendopo Memanjang & Aneka Pohon

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapat hadiah rumah pensiun dari negara. Rumah itu dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    Rumah itu belum ditempati Jokowi karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    Pantauan wartawan, rumah pensiun Jokowi tampak bagian depannya masih ditutupi seng setinggi 2,5 meter dan dijaga petugas di pos pintu penjagaan.

    Di depan rumah itu terdapat dua akses pintu, untuk masuk dan keluar pekerja dan material bangunan.

    Di balik seng, atau halaman rumah yang ditanami berbagai jenis pohon dengan tinggi mencapai 1 meter sampai 1,5 meter.

    Pada bagian tengah terdapat pendopo memanjang. Sementara pada bagian belakang terdapat bangunan utama tempat tinggal.

    Kepala Desa (Kades) Blulukan, Slamet Wiyono, mengatakan pembangunan rumah pensiun Jokowi di Desa Blulukan sudah masuk tahap finishing. Progres pembangunannya mencapai 90 persen.

    “Kita tidak bisa memantau dekat karena rumah tertutup terus. Kalau informasi orang-orang yang ada di depan kediaman pensiun Jokowi itu, ini tahapannya finishing seperti itu. Persentase sekitar 90 persen,” ujar Slamet, Senin (20/10).

    Dia memastikan rumah pensiun ini belum bisa ditempati Jokowi. Diperkirakan baru bisa ditempati pada 2026.

    “Belum (Jokowi setahun pensiun). Ya paling tahun depan 2026 baru bisa ditempati,” kata Slamet.

    Ia menjelaskan komunikasi dengan Setneg kepada kelurahan dilakukan pada awal pembangunan rumah pensiun terkait izin wilayah. Kemudian dari kontraktor PT Tunas Jaya Sanur.

    “Ketika groundbreaking tidak ada undangan. Tertutup. Camat Colomadu juga tidak dapat undangan,” ucap Slamet.

    Dia berharap pembangunan sesuai dengan target dan segera ditinggali Jokowi.

    “Mudah-mudahan bisa untuk segera tempat tinggal beliau (Jokowi). Dan harapan kami juga akan aman-aman saja. Saya kita butuh waktu signifikan. Karena pagarnya belum disentuh sama sekali. Prediksi saya 2026 atau tahun depan (ditempati),” pungkasnya.

    Setelah pensiun, Jokowi kembali menempati rumah pribadinya di kawasan Sumber, Solo. Di rumah ini dia menerima tamu yang datang silih berganti.

  • Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    GELORA.CO -Stabilitas politik-ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih kondusif dibanding masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kondusifitas politik merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi.

    “Nah yang terakhir, apa yang kemudian bisa membuat soal ekonomi kita bisa tumbuh, bisa sustain dan kemudian investasi bisa datang ke Indonesia, salah satu kuncinya adalah dalam politik. Bagi saya soal stabilitas politik,” ujar Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

    Ia menilai, dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, hubungan antar-elit dan antar partai politik relatif harmonis karena hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Per hari ini dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran saya kira kerja sama antar-elit, antar-partai, hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kita menyaksikan secara terbuka begitu banyak kebijakan pemerintah, dalam hal ini kabinet, nyaris tidak pernah ada resistensi, tidak pernah ada protes apapun,” jelas Adi.

    Kondisi ini, lanjutnya, kontras dengan periode awal pemerintahan Presiden Jokowi yang sempat diwarnai dinamika politik cukup tinggi karena mayoritas parlemen dikuasai kelompok oposisi.

    “Agak berbeda dengan Pak Jokowi, agak pusing di tahun-tahun pertama karena mayoritas parlemen itu dikuasai oleh kelompok oposisi,” ungkapnya.

    Adi juga mengapresiasi capaian kinerja ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Ia menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang aktif melakukan diplomasi dagang di tengah perang tarif internasional.

    “Kalau bicara tentang satu tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi karena kondisinya tidak baik-baik saja. Ada efisiensi di negara kita, ada perang dagang, ada perang tarif, dan Menko Airlangga sepertinya bolak-balik, dari yang semula 32 persen tiba-tiba kemudian menjadi 19 persen. Itu butuh lobi dan butuh meyakinkan pihak-pihak lainnya,” pungkas Adi

  • Gaya Pidato Rektor UGM di Depan Jokowi Terlalu Genit

    Gaya Pidato Rektor UGM di Depan Jokowi Terlalu Genit

    GELORA.CO -Gaya berpidato Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia di depan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peringatan Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM terlalu genit.

    Demikian penilaian pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Senin 20 Oktober 2025.

    “Bu Rektor Ova Emilia pada pidato ini terlalu genit, terlalu ganjen, sama sekali tidak elegan, anggun, apalagi berwibawa,” tulis Dokter Tifa.

    Dokter Tifa menduga ada kekuatan bawah sadar yang membuat Ova Emilia kehilangan kontrol diri.

    “Lebih parah lagi, ketika pidato matanya tertuju kepada orang yang bahkan tidak tahu untuk apa dia hadir di acara ini, kecuali sebagai Stuntmant yang lupa digambari tahi lalatnya,” sambungnya.

    Diketahui, Jokowi menghadiri acara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat 17 Oktober 2025. Rapat ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

    Rektor UGM Ova Emilia melalui sambutannya juga menyambut Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980.

    “Yang terhormat Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM,” kata Ova.

  • Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagaimana diungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud Md baru-baru ini.

    “Desakan saya ini juga sekaligus berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka atas dugaan korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada KPK,” kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/10/2025).

    Anthony menduga bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. 

    “Sungguh aneh kalau KPK masih mempertanyakan hal ini, bahkan menghimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten,” katanya melanjutkan.

    Anthony pun membeberkan dugaan korupsi Proyek KCJB itu.

    Bahwa pertama, indikasi markup. Biaya Proyek KCJB sangat ketinggian. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km. 

    “Nilai Proyek ini jauh lebih tinggi dari Proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km, dengan batas kecepatan 350 km per jam, hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km,” bebernya.

    Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup.

    Markup ini sangat kasar dan sangat serakahnomics. Karena, data investasi Proyek Kereta Cepat di dunia sangat transparan dan dapat diketahui oleh siapapun dengan mudah.

    “Dugaan markup sangat kuat, karena proses evaluasi proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu, sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang publik,” jelasnya.

    Keikutsertaan Jepang dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nampaknya hanya untuk ‘pendamping’ saja, untuk memenuhi prasyarat proses tender. 

    Keikutsertaan Jepang nampaknya dimanfaatkan hanya untuk mengatrol harga Kereta Cepat China agar bisa mendekati penawaran dari Jepang. Tidak heran, penawaran China yang awalnya 5,5 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, mendekati harga penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS. 

    “Penawaran Jepang kemudian digugurkan dengan alasan pihak Jepang minta jaminan APBN, sedangkan China tidak minta jaminan APBN karena mengikuti skema business-to-business, yang sekarang ternyata terbukti bohong besar: utang Proyek Kereta Cepat China sekarang minta disuntik dana APBN,” jelas Anthony.

    Kedua, komponen bunga pinjaman. Baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai Proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun, di mana selama 10 tahun pertama, pemerintah hanya membayar bunga pinjaman saja. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

    “Dengan nilai proyek 6 miliar dolar AS dan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS (75 persen), bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun (atau sekitar Rp73,35 miliar pada kurs Rp16.300/USD). Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp1,47 triliun,” jelasnya lagi.

    Dalam sepuluh tahun grace period, bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 45 juta dolar AS, sedangkan Proyek China mencapai 900 juta dolar AS. 

    “Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial Proyek, maka penawaran China akan lebih mahal dari penawaran Jepang: 6,92 miliar dolar AS (China) VS. 6,25 miliar dolar AS (Jepang). Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan Proyek untuk memenangkan penawaran dari China,” katanya.

    Kesengajaan mengabaikan komponen biaya bunga dalam pembiayaan Proyek termasuk pelanggaran serius terhadap proses evaluasi proyek publik, dan termasuk tindak pidana. Karena bunga merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting untuk menentukan kelayakan finansial Proyek: penentu mati-hidup Proyek.

    Korupsi Kereta Cepat Jokowi dan Luhut

    “Tidak heran, dengan tingkat bunga pinjaman China yang begitu besar, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini megap-megap tidak mampu membayar bunga pinjaman tersebut, dan masuk kategori default: gagal bayar bunga,” lanjutnya.

    Ketiga, pembengkakan biaya (cost overrun). Lebih parah lagi, biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar 50,5 juta dolar AS per km. Pembengkakan biaya sekitar 20 persen ini jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan Proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). 

    “Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor Proyek, yaitu pihak China. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada Proyek? Ada apa?” ungkapnya.

    Yang lebih parah, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang.

    Sehingga, total bunga pinjaman Proyek Kereta Cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Bayangkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp75 miliar saja. 

    “Berdasarkan penjelasan di atas, maka KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi Proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi,” demikian Anthony Budiawan.