Author: Gelora.co

  • Viral Link Video Bocil Block Blast Hebohkan Medsos, Inikah Sosok Aslinya?

    Viral Link Video Bocil Block Blast Hebohkan Medsos, Inikah Sosok Aslinya?

    GELORA.CO – Pencarian link video bocil Block Blast viral kembali menghebohkan media sosial, memicu rasa penasaran publik sekaligus membuka risiko serius penyebaran informasi palsu dan jebakan digital.

    Fenomena link video bocil Block Blast viral kembali menjadi perbincangan luas di berbagai platform media sosial. Isu ini menyebar cepat, terutama melalui TikTok, X, dan grup percakapan daring, dengan narasi yang terus berkembang tanpa kejelasan sumber.

    Dalam beberapa hari terakhir, frasa seperti link video bocil Block Blast viral rekaman asli mendominasi kolom pencarian. Lonjakan ini menunjukkan pola klasik penyebaran isu digital, di mana rasa ingin tahu publik tumbuh lebih cepat dibandingkan proses verifikasi informasi.

    Narasi yang beredar umumnya menyebut adanya video tertentu yang diklaim asli dan belum tersebar luas. Klaim tersebut kemudian diperkuat oleh unggahan ulang, potongan gambar tidak jelas, serta judul sensasional yang mendorong pengguna untuk mengklik tautan tertentu.

    Melansir Asatunews, Rabu (7/1/2026), penelusuran terhadap konten yang beredar menunjukkan sebagian besar materi hanya berupa rekaman anak-anak sedang memainkan gim Block Blast di perangkat seluler. Selebihnya adalah video hasil suntingan, cuplikan lama, atau konten tidak relevan yang diberi judul provokatif.

    Hingga saat ini, tidak ditemukan unggahan yang dapat diverifikasi kebenarannya sebagai video asli sesuai klaim yang ramai dibicarakan. Tidak ada pula konfirmasi resmi dari pihak berwenang maupun pernyataan dari platform digital terkait keberadaan video tersebut.

    Fenomena ini mencerminkan bagaimana informasi dapat berkembang liar di ruang digital. Ketika sebuah narasi terus diulang, publik cenderung menganggapnya sebagai fakta, meskipun tidak didukung bukti yang dapat diuji secara terbuka.

    Di balik maraknya pencarian link video bocil Block Blast viral, terdapat risiko yang tidak kecil. Banyak tautan yang dibagikan justru mengarah ke situs tidak dikenal, halaman iklan berlapis, atau permintaan login akun media sosial yang mencurigakan.

    Praktik semacam ini kerap digunakan dalam modus phishing, yakni upaya memperoleh data pribadi pengguna dengan cara menipu. Data yang menjadi sasaran dapat berupa alamat surel, kata sandi, hingga akses akun media sosial.

    Selain itu, beberapa tautan mengarahkan pengguna untuk mengunduh aplikasi di luar toko resmi. Langkah tersebut berpotensi membuka celah masuknya malware atau perangkat lunak berbahaya ke dalam gawai pengguna tanpa disadari.

    Ancaman lain yang muncul adalah pengambilalihan akun digital. Ketika satu akun berhasil diretas, pelaku dapat menggunakannya untuk menyebarkan tautan serupa, sehingga rantai penyebaran terus berulang dan semakin luas.

    Sejumlah pegiat literasi digital mengingatkan bahwa pola isu semacam ini bukan hal baru. Isu serupa kerap muncul dengan mengganti objek viral, sementara mekanisme penyebarannya tetap sama, yakni memanfaatkan rasa penasaran dan algoritma platform.

    Dalam konteks ini, sosok asli yang dimaksud dalam narasi viral sebenarnya tidak pernah dijelaskan secara jelas. Tidak ada identitas, tidak ada latar peristiwa yang terverifikasi, dan tidak ada rekaman utuh yang dapat diuji kebenarannya.

    Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi digital. Ketika sebuah klaim tidak disertai data, sumber jelas, dan konfirmasi resmi, maka informasi tersebut patut diragukan.

    Masyarakat diimbau untuk tidak ikut menyebarkan tautan mencurigakan, serta menggunakan fitur pelaporan yang tersedia pada platform media sosial. Langkah ini dinilai efektif untuk menekan penyebaran konten bermasalah.

    Fenomena link video bocil Block Blast viral menjadi contoh konkret bagaimana ruang digital dapat dipenuhi informasi yang tidak utuh. Di tengah arus konten cepat, kemampuan memilah informasi menjadi kebutuhan dasar bagi pengguna internet.

  • Banjir cuan! Gak pakai ribet, ini 7 ide usaha modal kecil tapi potensi keuntungan melimpah

    Banjir cuan! Gak pakai ribet, ini 7 ide usaha modal kecil tapi potensi keuntungan melimpah

    GELORA.CO – Di era modern seperti sekarang, banyak orang bercita-cita meraih kesuksesan melalui usaha yang dibangun dari hasil kerja keras sendiri.

    Salah satu kendala terbesar yang kerap dihadapi calon wirausahawan bukan hanya menemukan ide bisnis yang tepat, tetapi juga keterbatasan modal.

    Namun, hal tersebut tidak perlu menjadi penghalang. Saat ini tersedia banyak peluang usaha dengan modal minim yang tetap menawarkan potensi keuntungan besar.

    Melansir dari kanal YouTube Yayang Agung Sundawa, berikut beberapa ide bisnis yang layak untuk dipertimbangkan:

    1. Custom Merchandise

    Usaha di bidang merchandise kustom bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Anda dapat mulai dengan membuat desain unik untuk kaos, hoodie, atau produk promosi lainnya.

    Proses produksi dapat dilakukan dengan menggandeng percetakan atau produsen lokal. Untuk pemasaran, manfaatkan media sosial dan platform e-commerce.

    2. Kursus atau Pelatihan Online

    Jika Anda memiliki keahlian tertentu, membuka kelas online atau pelatihan digital bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan.

    Modal awal yang dibutuhkan relatif kecil, seperti biaya platform, pembuatan materi, dan promosi. Seiring meningkatnya minat belajar secara daring, peluang ini semakin terbuka lebar.

    3. Studio Fotografi Portabel

    Mendirikan studio fotografi portabel yang dapat berpindah lokasi sesuai kebutuhan klien bisa menjadi solusi praktis.

    Usaha ini dapat menyasar keluarga, pasangan, hingga pemilik hewan peliharaan yang menginginkan hasil foto profesional tanpa harus datang ke studio tetap.

    4. Jasa Pembuatan Konten Video

    Seiring berkembangnya platform video seperti YouTube dan TikTok, kebutuhan akan jasa pembuatan konten video semakin meningkat.

    Anda bisa menawarkan layanan editing, produksi konten, atau bahkan membangun personal brand sebagai kreator. Modal utamanya adalah kreativitas dan perangkat lunak editing yang terjangkau.

    5. Penyewaan Dekorasi Acara

    Usaha penyewaan dekorasi untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, atau pesta lainnya juga memiliki prospek yang baik.

    Modal awal dapat dialokasikan untuk membeli atau membuat dekorasi yang menarik dan berkualitas. Target pasarnya adalah mereka yang ingin acara berkesan tanpa harus membeli dekorasi sendiri.

    6. Jasa Katering Rumahan

    Bagi yang memiliki hobi memasak, membuka katering rumahan bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

    Anda dapat memulai dari acara berskala kecil seperti ulang tahun, arisan, atau pertemuan kantor. Modal awal biasanya digunakan untuk peralatan dapur dan promosi.

    7. Reseller Produk Online

    Menjadi reseller melalui media sosial atau marketplace online juga termasuk usaha dengan modal terjangkau.

    Cari produsen atau distributor yang menawarkan harga grosir, lalu jual kembali produk tersebut dengan harga eceran untuk memperoleh keuntungan.

    Perlu diingat, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh komitmen, kreativitas, serta kemampuan mengelola bisnis dengan baik.

    Pilihlah jenis usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda, serta teruslah belajar agar dapat berkembang.

    Dengan tekad kuat dan kerja keras, bisnis bermodal kecil pun berpeluang menghasilkan keuntungan yang besar.***

  • PDIP Meradang Rieke Oneng Diseret Kasus Ijon Bupati Bekasi, Sebut Pembungkaman Kader Kritis

    PDIP Meradang Rieke Oneng Diseret Kasus Ijon Bupati Bekasi, Sebut Pembungkaman Kader Kritis

    GELORA.CO –  PDIP bereaksi usai kadernya, Rieke Diah Pitaloka, diseret dalam kasus korupsi ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Partai banteng menganggap hal tersebut merupakan upaya pembungkaman terhadap kader yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah.

    “Apa kaitannya Teh Rieke dengan Bupati Bekasi? Itu kan memang dapil dia (Jabar VII) kan. Kenapa ini yang dikejar, sementara beberapa kasus besar justru di-SP3-kan oleh KPK. Ada loh kasus yang kerugiannya sampai Rp 2,7 triliun kenapa itu tidak dikejar lebih dulu?” kata politisi PDIP Mohamad Guntur Romli saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).

    Ia memastikan pihak Rieke akan memenuhu seluruh prosedur hukum andai dilakukan pemanggilan oleh KPK. Namun dia berharap tidak ada unsur politis dalam upaya pengungkapan kasus tersebut.

    Sebagai aparat penegak hukum, KPK harus tetap menjaga independensi dan konsistensi agar kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut tetap terjaga.

    “Kami hormati kewenangan KPK untuk memanggil dan memeriksa siapa pun, itu jelas diatur undang-undang. Tapi kami juga perlu mengingatkan agar KPK bercermin dari kasus-kasus sebelumnya, termasuk yang menimpa Sekjen kami, yang kami nilai sarat upaya kriminalisasi,” ujarnya.

    Guntur menyayangkan kader dari partainya yang kerap mendapatkan sorotan. Padahal terdapat sejumlah kasus yang melibatkan kader partai yang justru tidak diketahui perkembangan pengusutannya.

    Beberapa di antarnya, kata Guntur, dugan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang menjerat anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Anwar Sadat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut signifikan.

    Kemudian perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang juga sempat menyeret Ketua Harian PSI Ahmad Ali. “Kenapa KPK tidak menindaklanjuti kasus Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, padahal sudah menyita duit miliaran dari rumahnya,” ujarnya.

    Guntur juga mempertanyakan progres dugaan kasus suap CSR Bank Indonesia di mana sudah ada dua tersangka yang ditetapkan yakni anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Fraksi NasDem, Satori dan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.

    “Ini menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda. Seolah-olah partai atau tokoh yang dekat dengan pemerintah dibiarkan, sementara yang kritis justru dihajar. Apalagi partai kami di parlemen sedang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui legislatif,” ucapnya.

    Guntur menegaskan kasus hukum harus tetap pada koridornya tanpa ada muatan lainnya, termasuk upaya pembungkaman. “Persoalannya kenapa justru kader-kader partai yang kritis yang dikejar dengan kencang?,” kata dia.

    Seperti diketahui, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang yang juga Kepala Desa Sukadami Cikarang Selatan serta seorang kontraktor, Sarjan.

    Ade diduga menerima suap ijon proyek dari Sarjan hingga Rp 9,5 miliar. Di sisi lain, Rieke turut disorot lantaran dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi.***

  • Kejagung Geledah Kantor Menhut Raja Juli terkait Korupsi Tambang Konawe Utara

    Kejagung Geledah Kantor Menhut Raja Juli terkait Korupsi Tambang Konawe Utara

    GELORA.CO –  Langkah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu (7/1/2026) sore menandai perbedaan tajam sikap penegak hukum dalam memandang perkara dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara—kasus yang sebelumnya justru dihentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Penggeledahan menyasar ruang-ruang terkait alih fungsi kawasan hutan. Sejak pagi, penyidik JAMPidsus bekerja hingga sore hari. Sekitar pukul 16.39 WIB, sejumlah penyidik berbaju merah keluar dari lobi Pintu 3 Kemenhut dengan pengawalan ketat aparat TNI. Satu kontainer barang bukti serta dua bundel map merah langsung diamankan ke kendaraan operasional dan dibawa keluar area kantor.

    Operasi senyap ini menegaskan arah berbeda Kejagung dibanding KPK. Jika KPK memilih menutup perkara dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Kejagung justru membuka kembali simpul-simpul yang selama ini dianggap buntu, khususnya pada aspek perizinan dan alih fungsi hutan yang berkaitan langsung dengan praktik pertambangan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengaku belum menerima laporan rinci terkait penggeledahan tersebut, termasuk soal pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Belum ada info,” ujarnya singkat.

    Sebelumnya, KPK menghentikan penyidikan perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun dengan alasan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan keputusan SP3 didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut kerugian negara tidak dapat dihitung.

    Menurut KPK, kendala teknis muncul karena objek tambang belum dikelola sehingga tidak tercatat sebagai aset atau keuangan negara/daerah. Tambang yang dikelola pihak swasta pun, dalam pandangan tersebut, berada di luar lingkup keuangan negara. Atas dasar itu, KPK menyimpulkan bahwa pelanggaran dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak otomatis berujung pada kerugian keuangan negara.

    Namun, penggeledahan Kejagung di Kemenhut mengirim sinyal kuat: negara tidak berhenti pada tafsir sempit kerugian, dan masih membuka ruang pembuktian melalui jalur lain—termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran administrasi kehutanan yang berpotensi menjerat aktor-aktor kunci.

    Dengan langkah ini, Kejagung seolah menantang kesimpulan lama dan membuka babak baru pengusutan sengkarut tambang nikel Konawe Utara. Perbedaan pendekatan dua lembaga penegak hukum kini menjadi sorotan, sekaligus ujian apakah perkara besar yang sempat “mati suri” benar-benar akan dihidupkan kembali hingga ke akar.

  • MUI Kritik Keras Nikah Siri dan Poligami Terancam Pidana, Sebut KUHP Baru Tak Sejalan dengan Hukum Islam

    MUI Kritik Keras Nikah Siri dan Poligami Terancam Pidana, Sebut KUHP Baru Tak Sejalan dengan Hukum Islam

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur soal nikah siri dan poligami.

    MUI menilai pasal-pasal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang selama ini menjadi dasar hukum perkawinan bagi umat Muslim di Indonesia.

    Sorotan utama MUI tertuju pada Pasal 402 KUHP baru yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan dengan adanya “penghalang yang sah”.

    Ketentuan tersebut dinilai problematik karena berpotensi mengkriminalisasi praktik perkawinan yang secara agama dinyatakan sah.

    Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa frasa “penghalang yang sah” harus dipahami secara jelas dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum agama.

    Ia menegaskan, dalam sistem hukum nasional sendiri telah diatur bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing.

    Hal tersebut, kata Ni’am, tercantum secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

    “Sementara dalam Islam, yang menjadi penghalang sah perkawinan adalah jika seorang perempuan masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain,” ujar Ni’am, dikutip pojoksatu.id dari iNews ID (7/1/2026).

    Ia menambahkan, dalam perspektif hukum Islam, keberadaan istri bagi seorang laki-laki tidak serta-merta menjadi penghalang sah perkawinan.

    Dengan kata lain, praktik poligami diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

    Karena itu, MUI menilai pemidanaan terhadap praktik poligami atau nikah siri yang sah secara agama berpotensi bertabrakan dengan prinsip kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh konstitusi.

    Menurut Ni’am, negara seharusnya berhati-hati dalam merumuskan norma pidana agar tidak menimbulkan konflik antara hukum negara dan hukum agama.

    Ia mengingatkan bahwa hukum pidana semestinya menjadi upaya terakhir, bukan justru digunakan untuk mengatur wilayah privat yang telah memiliki landasan hukum keagamaan yang kuat.

    Kritik MUI ini menambah daftar panjang polemik seputar pemberlakuan KUHP baru yang mulai berlaku sejak awal 2026.

    Sejumlah kalangan menilai beberapa pasal dalam KUHP baru masih membutuhkan penafsiran yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan kegaduhan di masyarakat.

    MUI mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk membuka ruang dialog dengan tokoh agama dan masyarakat guna memastikan bahwa penerapan KUHP baru tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.***

  • MUI Kritik Keras Nikah Siri dan Poligami Terancam Pidana, Sebut KUHP Baru Tak Sejalan dengan Hukum Islam

    MUI Kritik Keras Nikah Siri dan Poligami Terancam Pidana, Sebut KUHP Baru Tak Sejalan dengan Hukum Islam

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur soal nikah siri dan poligami.

    MUI menilai pasal-pasal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang selama ini menjadi dasar hukum perkawinan bagi umat Muslim di Indonesia.

    Sorotan utama MUI tertuju pada Pasal 402 KUHP baru yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan dengan adanya “penghalang yang sah”.

    Ketentuan tersebut dinilai problematik karena berpotensi mengkriminalisasi praktik perkawinan yang secara agama dinyatakan sah.

    Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa frasa “penghalang yang sah” harus dipahami secara jelas dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum agama.

    Ia menegaskan, dalam sistem hukum nasional sendiri telah diatur bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing.

    Hal tersebut, kata Ni’am, tercantum secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

    “Sementara dalam Islam, yang menjadi penghalang sah perkawinan adalah jika seorang perempuan masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain,” ujar Ni’am, dikutip pojoksatu.id dari iNews ID (7/1/2026).

    Ia menambahkan, dalam perspektif hukum Islam, keberadaan istri bagi seorang laki-laki tidak serta-merta menjadi penghalang sah perkawinan.

    Dengan kata lain, praktik poligami diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

    Karena itu, MUI menilai pemidanaan terhadap praktik poligami atau nikah siri yang sah secara agama berpotensi bertabrakan dengan prinsip kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh konstitusi.

    Menurut Ni’am, negara seharusnya berhati-hati dalam merumuskan norma pidana agar tidak menimbulkan konflik antara hukum negara dan hukum agama.

    Ia mengingatkan bahwa hukum pidana semestinya menjadi upaya terakhir, bukan justru digunakan untuk mengatur wilayah privat yang telah memiliki landasan hukum keagamaan yang kuat.

    Kritik MUI ini menambah daftar panjang polemik seputar pemberlakuan KUHP baru yang mulai berlaku sejak awal 2026.

    Sejumlah kalangan menilai beberapa pasal dalam KUHP baru masih membutuhkan penafsiran yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan kegaduhan di masyarakat.

    MUI mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk membuka ruang dialog dengan tokoh agama dan masyarakat guna memastikan bahwa penerapan KUHP baru tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di Indonesia.***

  • Kartun The Simpson Ramal Kematian Donald Trump pada 10 Januari 2026, Ini Faktanya!

    Kartun The Simpson Ramal Kematian Donald Trump pada 10 Januari 2026, Ini Faktanya!

    GELORA.CO – Untuk kesekian kalinya, media sosial dibuat geger oleh ramalan film kartun The Simpson.

    Ramalan film kartun tersebut dimunculkan kembali di media sosial yang menyebut soal kematian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dalam video tersebut diperlihatkan anggota keluarga Simpson meramal kematian Donald Trump yang akan terjadi pada 10 Januari 2026.

    Ramalan dalam film kartun itu bermula dari unggahan Instagram @kathy_choe, yang mengatakan bahwa kematian Donald Trump diprediksi melalui tayangan yang menyertakan penanggalan 10 Januari 2026.

    @topikserudotcom

    Ramalan The Simpsons lagi-lagi viral! Kali ini soal Donald Trump disebut meninggal 10 Januari 2026. 🤔 Faktanya, gambar Trump di peti mati itu palsu dan tidak pernah muncul di episode resmi The Simpsons. Narasi kematiannya pun terus berganti tanggal, dari 2020 sampai 2026, dan semuanya dibuat netizen. Kesimpulannya, ini bukan ramalan, tapi hoaks kreatif yang bahkan memanfaatkan AI dan editan. #topikseru #beranibenar #viral #ramalan #kematian #trump #2026 #thesimpsons #faktaunik #hoaks #hoax #kartun #konspirasi

    ♬ suara asli – Topikserucom

    “Ada tayangan orang mirip Trump yang meninggal dunia di jam 7 pagi dan di media koran bertuliskan orang penting telah meninggal,” kata pemilik akun.

    Akan tetapi, ini bukan kali pertama Donald Trump diramal segera meninggal dunia melalui tayangan film kartun The Simpsons.

    Presiden Amerika sekaligus miliuner itu pernah diramal akan meninggal dunia pada 12 April 2025.

    Ramalan tersebut terdapat dalam adegan seorang karakter mirip Donald Trump yang terbujur kaku di dalam peti mati.

    Terkait ramalan itu, muncul berbagai spekulasi dari warganet, mengingat setiap ramalan yang pernah muncul dalam film kartun The Simpson hampir tidak ada yang meleset.

    Namun sayang, fakta yang terungkap di balik ramalan film kartun The Simpson ternyata tidak benar.

    Ramalan tersebut merupakan hasil olahan kecerdasan buatan atau AI-generated.

    Produser Eksekutif The Simpsons, Matt Selman menjelaskan, adegan meramal yang muncul di klip viral tersebut sebenarnya tidak pernah ada dalam episode The Simpsons. 

    Matt Selman menegaskan, video tersebut adalah hasil suntingan Photoshop atau AI-generated.

    “Hanya rekayasa digital, sama sekali bukan episode asli,” jelas Matt Selman.

    Ternyata, gambar palsu dalam klip tersebut merupakan upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada Juli 2024. 

    Gambar itu secara keliru mengklaim bahwa film kartun The Simpsons telah meramal kematiannya dalam musim sebelumnya. 

  • Jika Pilkada Lewat DPRD Dipaksakan, Diprediksi Bakal Terjadi Eskalasi Politik Besar

    Jika Pilkada Lewat DPRD Dipaksakan, Diprediksi Bakal Terjadi Eskalasi Politik Besar

    GELORA.CO – Wacana Pilkada oleh DPRD menguat seiring sikap sejumlah partai politik yang bernada dukungan. 

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melihat ada dampak politik besar jika Pilkada oleh DPRD dipaksakan berlaku. 

     

    LSI Denny JA merilis hasil survei sikap publik terhadap rencana Pilkada oleh DPRD. Saru survei didapati mayoritas publik menolak Pilkada oleh DPRD. 

    Dari 1.200 responden sebanyak 66,1 persen responden menolak Pilkada oleh DPRD. Sementara itu 28,6 persen responden menolak dan 5,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

     

    Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan dari survei diketahui kehendak publik adalah Pilkada langsung. 

     

    “Dampaknya belum bisa kita lihat sekarang tapi kita bisa menganalisa bahwa kebijakan yang tidak didukung oleh rakyat akan menjadi catatan buat publik bahwa pemerintah mengabaikan hak , kehendak rakyat,” katanya di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.

     

    Jika partai politik maupun pemerintah mengabaikan kemauan publik, maka eskalasi politik bisa saja terjadi. 

     

    “Secara eskalasi, ketika sebuah kebijakan itu tidak mencerminkan kehendak publik penolakannya akan lebih kuat,” tandas dia.

    “Dan sejauh ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau partai politik, ini tidak berkesesuaian dengan publik secara mayoritas tapi bahkan diinternal partai itu sendiri di pemilih partai itu sendiri,” imbuh Ardian. 

     

    Ardian menawarkan jalan tengah dengan mencoba Pilkada oleh DPRD di level gubernur. 

     

    Pasalnya sesuai undang-undang gubenur merupakan representasi dari pemerintah pusat.

    “Kita coba dari misalnya level gubernur. Karena secara undang-undang gubernur perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kalau meningkatkan kesejahrearaan demokrasi. Baru bisa kita uji coba ke semua level,” tutup Ardian. ***

  • Universal Peak Investment Inc. Umumkan Ekspansi ke Pasar Indonesia, Membuka Babak Baru Pengelolaan Aset Jangka Panjang di Asia Tenggara

    Universal Peak Investment Inc. Umumkan Ekspansi ke Pasar Indonesia, Membuka Babak Baru Pengelolaan Aset Jangka Panjang di Asia Tenggara

    Lembaga pengelola aset internasional Universal Peak Investment Inc. secara resmi mengumumkan ekspansinya ke pasar Indonesia dan telah menyelesaikan tahap awal pembentukan struktur bisnis lokal. Langkah ini menandai tonggak penting dalam pengembangan peta global pengelolaan aset perusahaan, sekaligus menegaskan komitmen Universal Peak Investment Inc. untuk terus memperdalam kehadirannya di kawasan Asia Tenggara serta mendorong strategi alokasi modal jangka panjang.

    Sejak didirikan, Universal Peak Investment Inc. secara konsisten berpegang pada filosofi pengelolaan aset yang menekankan stabilitas dan keberlanjutan. Perusahaan berupaya mengintegrasikan metodologi investasi internasional yang telah teruji dengan peluang pasar yang beragam. Perkembangan yang solid di berbagai pasar global telah memungkinkan Universal Peak Investment Inc. membangun kapabilitas riset investasi dan alokasi aset lintas wilayah serta lintas pasar. Seiring dengan meningkatnya skala ekonomi dan aktivitas pasar modal Indonesia, perusahaan memandang Indonesia sebagai simpul strategis yang menghubungkan potensi pertumbuhan regional dengan kebutuhan modal jangka panjang.

    Ekspansi ke pasar Indonesia ini merupakan langkah krusial dalam strategi Asia Universal Peak Investment Inc. Sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia didukung oleh pertumbuhan kelas menengah yang berkelanjutan, reformasi sektor keuangan yang terus berjalan, serta lingkungan pasar modal yang semakin matang, sehingga menyediakan ruang yang luas bagi pengelolaan investasi jangka panjang. Ke depan, perusahaan berencana membangun tim lokal, memperdalam riset pasar, serta menyelaraskan kerangka kepatuhan guna secara bertahap mengembangkan kegiatan pengelolaan aset dan riset investasi yang sesuai dengan ketentuan regulator setempat.

    Chief Investment Officer Universal Peak Investment Inc., Herry Pramono, menyampaikan bahwa potensi pasar Indonesia tidak hanya tercermin dari pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga dari perubahan struktural jangka panjang. Ia menegaskan, “Fokus kami bukan semata pada besarnya pasar, melainkan pada bagaimana modal dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam jangka panjang. Indonesia memiliki fondasi ekonomi dan struktur demografis yang solid, yang menciptakan prasyarat penting bagi alokasi aset jangka panjang dan pengelolaan yang berkelanjutan.”

    Lebih lanjut, Herry Pramono menekankan bahwa Universal Peak Investment Inc. selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan pendekatan bertahap dalam memasuki pasar baru. Perusahaan tidak mengejar ekspansi skala secara agresif, melainkan memprioritaskan keselarasan antara filosofi investasi, sistem riset, serta kerangka manajemen risiko dengan karakteristik pasar lokal. “Kepercayaan jangka panjang dibangun melalui kinerja yang konsisten, bukan oleh fluktuasi jangka pendek. Di Indonesia, kami ingin membangun fondasi pengelolaan aset yang mampu bertahan dalam jangka waktu panjang,” ujarnya.

    Dalam perencanaan ke depan, Universal Peak Investment Inc. akan menempatkan riset dan alokasi aset sebagai inti pengembangan bisnis, serta secara bertahap memperkuat kajian makroekonomi, analisis sektoral, dan penilaian tren jangka panjang di Indonesia maupun pasar sekitarnya. Selain itu, perusahaan akan mengintegrasikan pasar Indonesia ke dalam perspektif investasi Asia secara keseluruhan melalui mekanisme kolaborasi regional, guna meningkatkan pemahaman lintas pasar dan efisiensi alokasi aset.

    Langkah memasuki pasar Indonesia ini juga mencerminkan pandangan positif Universal Peak Investment Inc. terhadap prospek jangka panjang Asia Tenggara secara keseluruhan. Seiring dengan percepatan integrasi ekonomi kawasan, arus modal dan struktur investasi tengah mengalami transformasi yang mendalam. Universal Peak Investment Inc. menilai bahwa institusi pengelolaan aset yang memiliki perspektif jangka panjang, pendekatan yang stabil, serta kerangka tata kelola yang jelas akan memainkan peran yang semakin penting dalam dinamika tersebut.

    Ke depan, Universal Peak Investment Inc. menyatakan akan terus berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang dan secara bertahap mendorong pengembangan bisnisnya di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Dengan menghormati ritme pasar, memperkuat pemahaman lokal, serta menjaga disiplin investasi, perusahaan berharap dapat membangun kehadiran pengelolaan aset yang berkelanjutan dan tepercaya di kawasan ini, serta memberikan dukungan alokasi aset yang lebih mendalam dan berkesinambungan bagi investor global.

    Company:Universal Peak Investment Inc.
    Contact Person:HERRY PRAMONO
    Email:global@universal-peak.com
    Website:www.universal-peak.com
    Address:Jakarta

  • Negara yang Begini Kaya Rakyatnya Miskin, Tidak Masuk di Akal

    Negara yang Begini Kaya Rakyatnya Miskin, Tidak Masuk di Akal

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia sejak lama. Sebab, dia melihat ada banyak kejanggalan yang terjadi di Indonesia.

    Salah satu kejanggalan yang dilihatnya, kata Prabowo, masih banyaknya rakyat Indonesia yang miskin.

    “Saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun, negara yang begini kaya rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya,” ucap Prabowo di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

    Prabowo menilai, seharusnya rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan alam yang ada. Namun, kenyataannya, hal tersebut belum terjadi.

    “Bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” ucap dia.

    Hal lainnya, Prabowo menambahkan, masalah pangan yang masih impor juga menjadi ganjalan di hatinya.

    “Terutama yang tidak masuk di akal saya bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur. Tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor, impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” tutur dia.

    Karena itu, Prabowo menargetkan swasembada pangan kepada para menteri di awal pemerintahan. Prabowo mengatakan, swasembada pangan bisa terwujud dalam waktu satu tahun, dari target 4 tahun yang diberikan kepada para menteri.