Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • 8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    GELORA.CO  – Polda Lampung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Pratama meninggal dunia setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan pendidikan dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Alam (Mahepel) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

    Kegiatan tersebut digelar di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran pada November 2024. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi pada 3 Juni 2025.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan menyampaikan, para tersangka berasal dari panitia dan alumni Mahepel. Mereka berinisial AA, AF, AS, SY, DAP, PL, RAN, dan AI. 

    “Meski tidak menyebabkan kematian, kami menemukan bukti adanya penganiayaan terhadap korban dan peserta lainnya. Ini termasuk tindakan menampar, menendang, menyeret, hingga memaksa peserta melakukan push-up dan sit-up yang menyakitkan,” ujar Indra, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hasil ekshumasi jenazah menunjukkan Pratama meninggal karena tumor otak. Namun, penyelidikan juga menemukan adanya kekerasan fisik selama kegiatan Diksar.

    Polda Lampung menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan transparan. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat

  • Dedi Mulyadi Bantah Kas Daerah Jabar Parkir di Bank

    Dedi Mulyadi Bantah Kas Daerah Jabar Parkir di Bank

    GELORA.CO -Pemprov Jawa Barat (Jabar) memastikan dana kas daerah yang tersimpan di sejumlah rekening bank bukan mengendap, melainkan siap pakai untuk mendukung realisasi berbagai program pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2025.

    “Kas daerah kita itu bukan uang yang mengendap. Semua sifatnya on call, bisa ditarik kapan saja, dan akan digunakan untuk pembelanjaan daerah sampai akhir tahun,” kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jumat 24 Oktober 2025.

    Dedi memaparkan, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp31 triliun, hingga Oktober 2025 masih terdapat saldo kas sebesar Rp2,6 triliun.

    Selain itu, Pemprov Jabar juga memperkirakan akan menerima tambahan penerimaan sebesar Rp7,5 triliun hingga akhir tahun, sehingga total dana yang tersedia menjelang Desember mencapai sekitar Rp10 triliun.

    Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemprov Jabar telah merealisasikan sekitar Rp21 triliun dari total APBD 2025. Dedi menilai capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai rencana dan tetap dalam jalur efisiensi.

    “Artinya dari Rp31 triliun, sudah dibelanjakan Rp21 triliun. Jadi bisa disimpulkan, belanja daerah kita berjalan normal dan sesuai rencana,” kata Dedi.

    Ia menambahkan, dana kas senilai Rp2,6 triliun yang tersisa akan segera disalurkan untuk memenuhi berbagai kewajiban pemerintah daerah, mulai dari pembayaran proyek infrastruktur, gaji pegawai, hingga biaya utilitas publik seperti listrik dan air.

    “Dana Rp2,6 triliun itu bukan dibiarkan diam, tapi akan segera dibayarkan kepada kontraktor-kontraktor yang membangun sekolah, jalan, irigasi, hingga jaringan listrik. Semua dilakukan bertahap agar transparan dan akuntabel,” pungkas Dedi dikutip dari RMOLJabar. 

  • Temuan Purbaya, Programmer Coretax dari Perusahaan Asing Hanya Selevel SMA

    Temuan Purbaya, Programmer Coretax dari Perusahaan Asing Hanya Selevel SMA

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap temuan mengejutkan di balik proyek sistem pajak nasional Coretax yang dikerjakan konsorsium LG CNS–Qualysoft.

    Purbaya menyebut ketika source code Coretax dilihat oleh pihaknya, hanya setara pekerjaan tingkat lulusan SMA.

    “Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah, ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Menkeu menuturkan, meski sistem tersebut telah dikembangkan selama empat tahun, banyak bagian masih harus diperbaiki oleh tim internal Kemenkeu. Sejumlah lapisan Coretax mulai dari sisi pengguna hingga pemrograman kini tengah direstrukturisasi agar lebih efisien dan aman.

    “Yang bisa di tangan kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Coretax-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana-sini. Jadi kasuistik sekali kesalahannya, bukan general, kata teman-teman saya sih yang di Coretax,” ujarnya.

    Purbaya juga menegaskan, perbaikan sistem ini dilakukan tanpa penambahan anggaran baru.

    “Nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staff. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Itu gaji biaya saya memang, ada pos pengeluarannya yang biasa, yang nggak ada istimewa,” katanya.

    Libatkan Hacker

    Sejalan dengan perbaikan teknis, Kemenkeu juga memperkuat sistem keamanan siber dengan melibatkan para hacker lokal berkemampuan tinggi.

    Menurut Purbaya, para peretas tersebut direkrut untuk menguji dan menambal celah keamanan sistem agar infrastruktur keuangan negara benar-benar tahan dari serangan digital.

    “Sekarang hampir pasti udah gak bisa lagi, dan kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di test, sudah lumayan,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan, tim hacker yang direkrut terdiri atas delapan orang yang tergabung dalam komunitas berperingkat internasional. Mereka kini secara rutin menguji sistem milik Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak ada celah keamanan tersisa.

    “Mungkin 8 orang. Satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional. Ada rankingnya. Rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Jadi mereka biasa dipake nge-hack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar,” kata Purbaya.

    Disempurnakan di Dalam Negeri

    Selain memperkuat keamanan, Purbaya menegaskan bahwa nilai cybersecurity sistem Coretax kini telah melonjak tajam dari D sampai, menjadi A plus.

    Ia optimistis, setelah seluruh akses dan kode sistem diserahkan oleh pihak vendor pada akhir tahun, tim dalam negeri akan mampu menyempurnakan sistem ini secara mandiri.

    “Ke depan, pengelolaan penuh akan kita ambil alih, agar tidak lagi bergantung pada pihak asing,” ujarnya.

  • Tambang Emas di Lahan Milik Sendiri Tanpa Izin, Dua Warga Sukabumi Ditetapkan Tersangka

    Tambang Emas di Lahan Milik Sendiri Tanpa Izin, Dua Warga Sukabumi Ditetapkan Tersangka

    GELORA.CO –  Dua warga Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tersangka atas aktivitas penambangan emas tanpa izin di lahan milik pribadi yang berlokasi di Blok Pasir Gombong, Kampung Cipedes, Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak. Penetapan ini merupakan hasil tindak lanjut penggerebekan yang dilakukan polisi pada Rabu, 10 September 2025 lalu.

    Kapolres Sukabumi AKBP Samian menjelaskan, kedua tersangka masing-masing berinisial EK, yang berperan sebagai kepala tambang atau kepala lobang, dan UT, pemilik lahan tempat kegiatan penambangan dilakukan.

    “Mereka bekerja sama, pemilik lahan menyediakan lokasi sementara penanggung jawab tambang menyiapkan sarana dan prasarana penambangan. Aktivitas itu dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang,” ujar AKBP Samian dalam konferensi pers, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya, proses penambangan dilakukan secara manual dengan menggali tanah sedalam 20 hingga 30 meter untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas. Material tersebut kemudian diolah secara sederhana hingga menghasilkan beberapa gram emas murni.

    Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi, di antaranya 33 karung berisi batuan bercampur tanah yang diduga mengandung mineral emas, satu buah hammer dengan mata bor, dua senter kepala, dan satu pak sarung tangan.

    “Aktivitas seperti ini tidak hanya berisiko bagi keselamatan penambang, tapi juga dapat merusak lingkungan karena tidak ada standar keamanan maupun pengelolaan limbah,” kata Samian.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 35 dan/atau Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 56 ke-1 KUHP.

    Keduanya terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

    AKBP Samian menegaskan, jajarannya akan terus menindak aktivitas penambangan tanpa izin, termasuk yang dilakukan di lahan milik pribadi.

     “Kami mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa kegiatan pertambangan, meskipun dilakukan di tanah sendiri, tetap harus memiliki izin resmi. Selain demi keselamatan, hal itu juga untuk menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.***

  • M Qodari Sebut Riza Chalid Masih Ada Hubungan Saudara dengan Presiden Prabowo

    M Qodari Sebut Riza Chalid Masih Ada Hubungan Saudara dengan Presiden Prabowo

    GELORA.CO –  Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih ada hubungan keluarga dengan Mohammad Riza Chalid.

    Diketahui, Riza Chalid merupakan buronan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero.

    Namun Qodari memastikan, di pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada pihak yang tak dapat tersentuh hukum.

    Hal tersebut disampaikan Muhammad Qodari dalam dialog di Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (22/10/2025).

    “Kalau soal hukum, presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa pada hari ini tidak ada yang untouchable ya, kalau bicara hukum. Kita sudah melihat bagaimana presiden sangat tegas dalam berbagai kasus, misalnya soal potensi korupsi di Pertamina. Riza Chalid yang notabene selama ini dianggap tidak tersentuh tetapi sekarang buron,” kata Qodari dikutip dari KompasTV.

    Hubungan saudara Riza Chalid dengan Prabowo

    Qodari juga menyebutkan, kemudian saat ini anaknya Riza Chalid juga sekarang sedang berproses hukum.

    “Padahal sebetulnya pada saat itu masih ada hubungan saudara dengan Prabowo melalui keponakan masing-masing,” tuturnya. 

    Selain diproses hukum, Qodari menuturkan, pada pemerintahan Presiden Prabowo hasil rampasan dari para pelaku korupsi benar-benar dikembalikan untuk negara.

    Selanjutnya, uang tersebut akan digunakan untuk program-program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Betul-betul kerugian negara itu disita dan uangnya itu dikembalikan dan uangnya akan digunakan untuk program-program yang saya sudah sebutkan tadi, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya,” ucap Qodari.

    Oleh karena itu menurut Qodari, di era Presiden Prabowo ini kegiatan penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan maksimal dan dan optimal.

    “Itu semua ditunjukkan untuk mengembalikan kekayaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia. 

    Kasus Riza Chalid

    Sebagai informasi, Mohammad Riza Chalid memang dikenal memiliki reputasi sebagai trader atau pedagang minyak dan gas.

    Ia diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk membujuk petinggi Pertamina agar menyewa terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) melalui penunjukan langsung.

    Atas dasar itu, Mohammad Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza disangka terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

    Ia diduga memperkaya diri hingga Rp2,9 Triliun dari pengaturan sewa terminal.

    Kini, Mohammad Riza Chalid masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi yang buron. Sementara anaknya kini menjalani proses hukum dalam persidangan.

  • Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    GELORA.CO –  Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    Mensos, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh calon telah melalui proses panjang dan memenuhi persyaratan.

    Menurut Gus Ipul, setiap usulan diawali dari kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat setempat, ahli sejarah, dan bukti dokumenter.

    Selanjutnya, nama-nama itu dibawa ke tingkat provinsi, kemudian ke Kemensos, dan terakhir ke Dewan Gelar.

    “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ujarnya.

    Beberapa tokoh yang masuk daftar usulan termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

    “Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah,” jelas Gus Ipul.

    40 Calon Pahlawan Nasional

    Berikut daftar 40 tokoh yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025:

    Usulan 2025:

    1. KH. Muhammad Yusuf Hasyim – Jawa Timur

    2. Demmatande – Sulawesi Barat

    3. KH. Abbas Abdul Jamil – Jawa Barat

    4. Marsinah – Jawa Timur

    Usulan Tunda 2024:

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat (Diusulkan pada 2024)

    6. Abdoel Moethalib Sangadji – Maluku (Diusulkan pada 2023)

    7. Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin – DKI Jakarta (Diusulkan pada 2010)

    8. Letnan Kolonel (Anumerta) Charles Choesj Taulu – Sulawesi Utara (Diusulkan pada 2023)

    9. Mr. Gele Harun – Lampung (Diusulkan pada 2023)

    10. Letkol Moch. Sroedji – Jawa Timur (Diusulkan pada 2019)

    11. Prof. Dr. Aloei Saboe – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2021)

    12. Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    13. Mahmud Marzuki – Riau (Diusulkan Tahun 2022)

    14. Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar – Aceh (Diusulkan Tahun 2021)

    15. Drs. Franciscus Xaverius Seda – Nusa Tenggara Timur (Diusulkan Tahun 2012)

    16. Andi Makkasau Parenrengi Lawawo – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    17. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara (Diusulkan Tahun 2020)

    18. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2024)

    19. K.H. Wasyid – Banten (Diusulkan Tahun 2024)

    20. Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2024)

    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023):

    21. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2021)

    22. K.H. Abdurrahman Wahid – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2010)

    23. H.M. Soeharto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    24. K.H. Bisri Syansuri – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2020)

    25. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat (Diusulkan Tahun 2012)

    26. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    27. H.B. Jassin – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2022)

    28. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    29. M. Ali Sastroamidjojo – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2023)

    30. dr. Kariadi – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2020)

    31. R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    32. Basoeki Probowinoto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    33. Raden Soeprapto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    34. Mochamad Moeffreni Moe’min – DKI Jakarta (Diusulkan Tahun 2018)

    35. K.H. Sholeh Iskandar – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    36. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    37. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara (Diusulkan Tahun 2021)

    38. Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy – Maluku (Diusulkan Tahun 2021)

    39. Chatib Sulaiman – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    40. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri – Sulawesi Tengah (Diusulkan Tahun 2010).***

  • Orang Ganteng Belum Tentu Cerdas

    Orang Ganteng Belum Tentu Cerdas

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghina satu sama lain. Dia menyinggung soal pihak yang mengejek dirinya lewat meme dan disebarkan di seluruh platform media sosial (medsos).

    Menurutnya, setiap manusia tak ada yang sempurna. Dia menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bisa membedakan kemuliaan manusia di muka bumi.

    “Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang, manusia di muka bumi, hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai, melebihi batas kemampuan kita,” kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan soal video meme yang mengejek dirinya. Dia mengaku memang sering dihina sejak kecil.

    “Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil,” ujar dia.

    “Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikan kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir,” sambungnya.

    Bahlil menduga, meme tersebut muncul karena ada pihak tertentu memiliki tujuan untuk menekan kebijakannya sebagai Menteri ESDM. Dia menegaskan, pihak mana pun tidak bisa menekan negara.

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk, mau mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden,” katanya.

    Sebagai Menteri ESDM, kata Bahlil, yang berhak menilai kinerjanya adalah Presiden Prabowo Subianto

  • Bahlil Maafkan Pembuat Meme yang Hina Dirinya di Medsos

    Bahlil Maafkan Pembuat Meme yang Hina Dirinya di Medsos

    GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara terkait meme viral yang menampilkan dirinya disertai ujaran penghinaan.

    Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025, Bahlil menyatakan telah memaafkan pihak-pihak yang membuat maupun menyebarkan meme tersebut.

    “Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” ujarnya.

    Bahlil menegaskan, dirinya sudah terbiasa dengan hinaan sejak kecil dan memilih untuk tidak menanggapinya secara emosional. 

    “Saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya anak orang dari kampung. Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan ini terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa,” tuturnya.

    Meski begitu, ia menolak jika kritik atau serangan pribadi digunakan untuk menekan kebijakan negara. 

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden,” tegasnya.

    Bahlil juga menyinggung pentingnya menjaga semangat persatuan dalam keberagaman bangsa. 

    “Indonesia ini kan milik kita semua. Kita sudah berikrar dalam Sumpah Pemuda: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ada Aceh, Maluku, Papua, semua satu kesatuan. Makanya mari kita rawat kebhinekaan ini untuk kebaikan negara,” tegasnya. 

    Kasus meme Bahlil bermula dari beredarnya unggahan di media sosial yang dianggap menghina pribadi Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Unggahan tersebut cepat menyebar dan menuai beragam reaksi publik, terutama dari kalangan kader Golkar. Beberapa organisasi sayap partai, termasuk AMPI dan AMPG, kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah akun pembuat dan penyebar meme tersebut ke aparat kepolisian.

  • Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Aqua

    Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Aqua

  • “Mau Simpan di Giro Dibilang Rugi, di Kasur Juga Salah?”

    “Mau Simpan di Giro Dibilang Rugi, di Kasur Juga Salah?”

    GELORA.CO  — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menimbulkan perdebatan. Ia menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaruh uang daerah di rekening giro membuat daerah merugi karena bunganya terlalu kecil.

    Namun, Dedi justru balik bertanya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, mantan Bupati Purwakarta itu mengaku heran dengan tudingan tersebut.

    “Giro adalah jalan terbaik. Tapi kalau sekarang simpan di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah simpan uang di kasur atau di lemari besi itu justru lebih rugi lagi,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

    Dedi menjelaskan, penyimpanan dana di giro bukan tanpa alasan.

    Menurutnya, setiap proyek pemerintah dibayar secara bertahap dalam beberapa termin untuk menghindari potensi pelanggaran hukum. Karena itu, dana belum bisa langsung diserap seluruhnya hingga tahap pekerjaan rampung.

    “Pembayaran proyek dibagi dalam termin agar tertib secara hukum dan administrasi. Jadi uang itu bukan mengendap, tapi menunggu giliran untuk digunakan,” katanya.

    Dedi memastikan dana sekitar Rp2,1 triliun yang kini tercatat di bank akan terserap menjelang akhir tahun.

    Dana tersebut, katanya, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program layanan publik di berbagai kabupaten dan kota. “Semuanya sudah ada posnya. Tidak ada yang mengendap tanpa arah,” ujarnya.

    Sementara itu, Menkeu Purbaya tetap pada pendiriannya.

    Ia menilai penempatan dana daerah di giro menunjukkan lemahnya efisiensi dalam pengelolaan kas daerah.

    “Bunga giro kecil, ya daerahnya rugi sendiri. Kalau di deposito, minimal masih ada tambahan pendapatan,” kata Purbaya di Jakarta.

    Komentar itu menjadi bagian dari dorongan Kementerian Keuangan agar pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran.

    Data nasional menunjukkan, dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai ratusan triliun rupiah, sebagian besar belum terserap hingga menjelang akhir tahun.

    Namun, bagi banyak kepala daerah, termasuk Dedi, kebijakan menaruh dana di giro justru dianggap paling realistis.

    Dengan sistem anggaran yang masih berbasis termin, dana perlu tetap likuid agar pembayaran proyek tak tersendat.

    “Kalau deposito, uangnya terkunci. Pemerintah butuh fleksibilitas,” kata seorang pejabat Pemprov Jabar yang enggan disebut namanya.

    Dedi pun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap diaudit kapan pun.

    “Silakan periksa, kami terbuka. Semua tercatat di BI, tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.

    Polemik soal dana daerah ini kembali membuka perdebatan klasik antara pusat dan daerah: efisiensi versus fleksibilitas.

    Pemerintah pusat menuntut optimalisasi kas, sementara daerah menuntut ruang gerak yang lebih longgar.

    Di tengah silang pendapat itu, Dedi memilih berkelakar.

    “Kalau simpan di giro dibilang rugi, masa iya harus disimpan di kasur?” katanya sambil tersenyum.