Author: Gelora.co

  • Sosok Shella Saukia, Selebgram yang Bantu Istri Diceraikan Suami usai Lulus PPPK di Aceh

    Sosok Shella Saukia, Selebgram yang Bantu Istri Diceraikan Suami usai Lulus PPPK di Aceh

    GELORA.CO – – Nama Shella Saukia kembali ramai diperbincangkan setelah dia turun tangan membantu seorang perempuan Aceh, Imelda (sering disebut Melda/Fitri), yang viral karena diceraikan suaminya tak lama setelah suami itu lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Shella Saukia dikenal sebagai pengusaha kosmetik/skincare asal Aceh yang aktif sebagai selebgram dan pelaku usaha di industri kecantikan.

    Peristiwa yang membuat namanya kembali viral itu bermula dari kisah pilu seorang perempuan asal Aceh Singkil, yang mengaku diceraikan suaminya.

    Setelah kisah itu viral, Shella mengunggah momen pertemuannya dengan Melda, duduk bersama di rumah sederhana, lalu menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan barang (termasuk ponsel).

    Bantuan itu dimaksudkan sebagai modal usaha dan dukungan agar korban bisa bangkit.

    Kasus Melda sendiri telah menarik perhatian pemerintah daerah setempat. Pihak berwenang melakukan klarifikasi terhadap status pernikahan dan pelantikan PPPK suami yang menjadi latar peristiwa.

    Sebelumnya diberitakan, usai dilantik jadi PPPK, sang suami menceraikan Fitri tanpa sebab yang jelas. Dari video viral yang beredar, Fitri bersama kedua anaknya meninggalkan rumah kontrakan di Desa Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Utara. 

    Suasana haru terjadi di momen itu. Beberapa kerabat terlihat ikut menangis, memeluk Fitri yang diceraikan suaminya dan ditinggal begitu saja. 

    Kini Fitri dikabarkan tinggal di rumah orang tuanya. Demi menghidupi anak-anaknya, Fitri berjualan gorengan

  • Ternyata Masalah Aqua Ternyata Sudah Dipantau Sejak Lama

    Ternyata Masalah Aqua Ternyata Sudah Dipantau Sejak Lama

    GELORA.CO -Eksploitasi air sumur bor yang dilakukan perusahaan air minum Aqua ternyata sudah menjadi diskursus lama.

    Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut, praktik yang dilakukan Aqua sudah menjadi isu yang kerap dipersoalkan organisasi dan pemerhati lingkungan.

    “Kasus Aqua bukan kali ini saja, persoalan ini sudah panjang. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bahkan sudah menyampaikan isu lingkungan dan pengeboran,” kata Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok dikutip dari RMOL TV, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Sebagai badan yang melindungi hak-hak konsumen, BPKN juga pernah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk Aqua. Mulai dari kandungan bromat pada galon hingga kajian mikroplastik.

    “Sektor AMDK juga banyak melakukan pengeboran, tidak melalui sumber (pegunungan sebagaimana iklan yang dipublikasi), ini menjadi catatan kami,” jelasnya.

    Terkait sumber air Aqua yang menggunakan sumur bor, BPKN menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen PT Tirta Investama sebagai perusahaan Aqua pada Selasa, 28 Oktober 2025.

    “Kami hari Selasa akan memanggil Dirut Aqua untuk meminta klarifikasi,” tutupnya.

    Dikutip dari laman resminya, Aqua menegaskan sumber air berasal dari akuifer tertekan di kedalaman 60-140 meter. Air di akuifer tertekan adalah air yang memiliki lapisan pelindung alami berupa bebatuan yang tidak bisa dilewati air.

  • Aqua Jangan Bikin Standardisasi Seenak Udele Dewe

    Aqua Jangan Bikin Standardisasi Seenak Udele Dewe

    GELORA.CO -Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pabrik air minum PT Tirta Investama produsen Aqua di Subang, Jawa Barat baru-baru ini membuktikan iklan tidak selalu sesuai realita.

    Slogan Aqua yang selalu mengklaim mengambil air dari sumber pegunungan ternyata didapat dari sumur bor.

    Demikian antara lain disampaikan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok dalam wawancara di RMOL TV yang disiarkan pada Jumat, 24 Oktober 2025.

    “Iklannya luar biasa masif bahwa ini (Aqua) air pegunungan, 100 persen murni, dan kemudian menyegarkan. Faktanya sumber air (dari) pengeboran,” kata Mufti dikutip Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Sebagai perusahaan yang cukup dikenal masyarakat Indonesia, Aqua seharusnya tidak asal klaim dan mengabaikan realita yang bisa merugikan konsumen.

    “Masyarakat sudah kadung percaya ini merek terkenal, apalagi ada campur tangan asing. Danone ini kan asing (perusahaan multinasional asal Prancis),” kritiknya.

    Pabrik di Subang merupakan satu di antara banyak pabrik yang dimiliki Danone-Aqua. Mufti menduga, praktik pengeboran sumber air di Subang bisa saja terjadi di pabrik lain milik Aqua.

    “(Aqua) Jangan ceroboh melakukan standardisasi produk seenak udele dewe, bahasa Jawanya. Mungkin kemarin KDM (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menemukan) satu titik (di Subang), tapi titik yang lain perlu kita cek juga,” pungkasnya.

    Mengutip laman resmi Aqua, perusahaan membantah sumber air berasal dari sumur bor biasa, melainkan berasal dari akuifer tertekan di kedalaman 60-140 meter. Air di akuifer tertekan adalah air yang memiliki lapisan pelindung alami berupa bebatuan yang tidak bisa dilewati air.

  • Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    Penjelasan Anak Buah Luhut Whoosh Sudah Busuk Sejak Awal

    GELORA.CO -Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto mengungkap alasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh disebut busuk sejak awal.

    Seto merupakan salah satu saksi proyek Whoosh saat masih berbentuk proposal. Dijelaskan Seto, ia sudah diminta Luhut untuk mempelajari proposal Whoosh dari China dan Jepang di tahun 2015.

    Saat itu, Seto merupakan staf Luhut saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

    “Saya waktu di KSP di awal tahun 2015, ditugaskan Pak Luhut mempelajari dua proposal feasibility study dari China dan Jepang,” kata Seto dikutip dari wawancara di TVOne, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Proyek Whoosh berlanjut saat Luhut menjabat sebagai Menko Marves. Saat itu, Seto menjabat sebagai Deputi Kemenko Marves.

    “Waktu itu ditugasi untuk menyelesaikan proyek ini. Tahun 2020 ada kabinet baru, Kementerian BUMN Erick Thohir mengajak kami di Kemenko Marves menyelesaikan proyek ini,” sambungnya.

    Ia lantas menyinggung pernyataan Luhut soal proyek Whoosh busuk sejak awal.

    “Memang ada berbagai masalah yang terjadi, pembebasan lahan tidak optimal, sehingga konstruksi tidak berjalan maksimal, koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, pemilihan isu-isu terkait konektivitas,” kata Seto.

    Soal konektivitas, proyek Whoosh bahkan mengorbankan pabrik di kawasan industri yang diharuskan dilewati jalur kereta cepat.

    “Contoh, pemilihan trase membelah kawasan industri. Ada satu perusahaan baru (yang sudah) membeli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trase Whoosh. Akhirnya pabriknya tidak bisa dibangun,” demikian kata Seto. 

  • It’s Time for Prabowo, Luhut Jangan Ikut Campur

    It’s Time for Prabowo, Luhut Jangan Ikut Campur

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto perlu selektif menerima masukan anak buahnya di Kabinet Merah Putih sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah.

    Salah satu yang patut diwaspadai adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo tidak diatur organisasi buruh.

    “Luhut perlu tahu bahwa its time to Prabowo. Semua presiden Indonesia tidak pernah direcoki oleh pendahulunya, apalagi Luhut,” tegas Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada RMOL, Sabtu, 25 Oktober 2025. 

    Igor berujar, Prabowo memiliki kedekatan yang cukup baik dengan buruh beserta organisasi-organisasinya. Maka, biarkan Prabowo menjalankan agendanya tanpa dicampuri intervensi yang bisa merusak hubungan baik tersebut.

    “Kalau asal diterima, khususnya soal buruh ini bahaya. Omongan Luhut ini bisa memicu kemarahan buruh, toh kalau mau memberikan masukan, apalagi yang sifatnya sensitif tidak perlu diumbar. Sampaikan saja langsung,” jelas Igor.

    Maka dari itu, ia menyarankan Luhut melihat situasi sebelum bermanuver. Luhut harus sadar pemerintahan Prabowo berbeda dengan era Jokowi yang saat itu bisa memborong banyak jabatan.

    “Saya yakin Pak Prabowo tidak mudah disetir,” pungkas Igor

  • Jokowi Diusulkan jadi Komut Whoosh, Luhut Dirut

    Jokowi Diusulkan jadi Komut Whoosh, Luhut Dirut

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut bertanggung jawab atas beban kerugian proyek Kereta Cepat Whoosh. 

    “Whoosh itu tiap tahun minus Rp4,2 triliun, ditambah kewajiban bayar utang Rp2 triliun. Jadi total defisit Rp6 triliun per tahun selama 60 tahun. Kalau begini terus, dari mana bayarnya?” kata Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono kepada RMOL, Jumat, 24 Oktober 2025. 

    Sri Mulyono berujar, proyek bersama China ini sejak awal diinisiasi Jokowi, Luhut, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya, hingga mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

    Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sri Mulyono mengusulkan Jokowi menjadi Komisaris Utama Whoosh.

    Sementara Luhut bisa menjadi Direktur Utama perusahaan pengelola Whoosh.

    “Mereka yang menginisiasi, maka mereka jugalah yang harus bertanggung jawab. Saya sarankan Pak Jokowi jadi Komut, Luhut jadi Dirut Whoosh. Bu Rini Soemarno bisa jadi Direktur Keuangan, dan Budi Karya jadi Direktur Operasional,” tandasnya.

  • Luhut Membodohi Publik Sebut Restrukturisasi Utang Whoosh

    Luhut Membodohi Publik Sebut Restrukturisasi Utang Whoosh

    GELORA.CO -Luhut Binsar Pandjaitan dinilai kembali membohongi publik terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengurai, kebohongan baru yang dilakukan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah soal restrukturisasi utang kereta cepat menjadi 60 tahun.

    “Ini membodohi publik. Orang kita belum bayar cicilan kok, apa yang mesti direstrukturisasi?” kata Anthony dikutip dari RMOL TV, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Anthony mengungkap, saat ini Indonesia masih kesulitan untuk membayar bunga utang dari China.

    “Rp2 triliun itu buat bayar bunga saja. (Restrukturisasi) ini pembodohan. Jadi percuma restrukturisasi dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Wong kita belum bayar cicilannya bos,” kritiknya.

    “Jadi dia (Luhut) bisa diadukan sebagai pembohongan publik,” tandasnya.

    Luhut sebelumnya menyebut pemerintah Indonesia dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun.

    “Kemarin kami bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah, karena kalau kita restructuring 60 tahun kan jadi lebih kecil,” kata Luhut, Senin, 20 Oktober 2025

  • Dedi Mulyadi Jangan Buang Badan terkait Dana Parkir di Bank

    Dedi Mulyadi Jangan Buang Badan terkait Dana Parkir di Bank

  • Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    GELORA.CO  – Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Roy Suryo kembali menguliti kejanggalan dalam ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun Roy Suryo mengaku telah mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pada awal Oktober 2025 lalu.

    Atau, tepatnya sebelum dia mengadakan bedah buku Jokowi’s White Paper di Gedung Umat Islam Solo pada Jumat (3/10/2025).

    Tiga pekan setelah pengakuan mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU tersebut, Roy Suryo kini mengungkap hal-hal yang janggal dari dokumen tanda kelulusan dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

    Pria kelahiran Yogyakarta, 18 Juli 1968 ini mendapati bahwa ada beberapa bagian dari salinan ijazah Jokowi yang ditutup oleh KPU RI.

    Seperti tanda tangan, tanggal lahir, dan lainnya.

    Cara penutupan pada ijazah itu pun menurut Roy mengalami perbedaan.

    “Karena yang pertama itu, cara menutupnya bukan gini, waktu itu diputihkan. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Kalau di-blur, nggak kayak gini. Ini diabu-abukan,” kata Roy Suryo kepada awak media di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Roy menyebut, Bonatua Silalahi akan mengecek mengapa ada perbedaan dalam penutupan ijazah ini.

    “Nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek kenapa ada perbedaan dalam penutupan beberapa hal yang sangat spesial ini,” sambungnya.

    Selanjutnya, Roy Suryo bersikukuh bahwa ijazah adalah jenis dokumen yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada publik.

    Ijazah, kata dia, berbeda dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak boleh dipertontonkan lantaran memiliki seri angka yang memuat data sensitif berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    Roy Suryo menyebut, ijazah bukan termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak boleh diberikan ke publik.

    “Ijazah itu sekali lagi tidak dikecualikan. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP, iya itu boleh dikecualikan, karena KTP itu ada NIK ya,” papar Roy.

    Menurutnya, tidak ada data yang bersifat rahasia pada ijazah.

    “[Ijazah] nggak ada rahasianya,” kata dia.

    Lalu, Roy Suryo menyebut, salinan ijazah Jokowi tersebut masih bisa diteliti dari aspek proporsi atau dimensinya, meski bagian tanda tangannya ditutup.

    “Itu kan posisinya ditutup ya tanda tangannya. Masih bisa diteliti itu. Yang penting bukan soal detailnya, tapi juga proporsinya,” tutur Roy.

    “Nanti semua ini akan kita tempelkan ya. Akan kita cek proporsinya, batas kanan batas kiri, kemudian dimensinya sama enggak,” tandasnya.

    Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu

    Setelah mengaku memegang salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU RI, Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa dokumen bukti kelulusan milik ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu tidak asli.

    Tak tanggung-tanggung, Roy bahkan menyebut, 99,9 persen ijazah Jokowi adalah palsu.

    Menurutnya, salinan ijazah kuliah Jokowi yang didapat dari KPU RI sama dengan salinan ijazah yang dia teliti bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauzia Tyassuma.

    “Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama,” ucap Roy Suryo, saat ditemui di Gedung Umat Islam Solo sebelum bedah buku Jokowi’s White Paper, Jumat (3/10/2025).

    “Sudah saya cek tinggal nanti keluar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,”

    Ada beberapa kejanggalan yang disampaikan oleh Roy Suryo.

    Misalnya, posisi logo dan teks pada salinan ijazah Jokowi tidak lazim, terutama saat dibandingkan dengan ijazah alumni lain yang lulus bersamaan dengan Jokowi yang Roy kantongi.

    Roy menilai, ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah-ijazah rekannya.

    “Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terang Roy.

    “Dibandingkan Frono Jiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsih (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” tandasnya.

    Kronologi Roy Suryo Kantongi Salinan Ijazah Jokowi dari KPU RI

    Roy Suryo mengungkap bahwa dirinya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU RI sebelum menghadiri aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/10/2025).

    Salinan ijazah tersebut sudah dilegalisir dan digunakan sebagai dokumen persyaratan calon presiden.

    “Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK saya paginya ke KPU. Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” tutur Roy, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, salinan ijazah yang dilegalisir hanya dapat digunakan untuk sekali.

    Dengan begitu, semestinya legalisir ijazah untuk syarat calon presiden tahun 2014 berbeda dengan 2019.

    “Karena tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali,” tutur Roy.

    “Kalau digunakan ada batasnya. Kami akan cek, benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar, Pak dr. Budiadi,” ungkapnya.

  • 8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    GELORA.CO  – Polda Lampung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Pratama meninggal dunia setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan pendidikan dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Alam (Mahepel) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

    Kegiatan tersebut digelar di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran pada November 2024. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi pada 3 Juni 2025.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan menyampaikan, para tersangka berasal dari panitia dan alumni Mahepel. Mereka berinisial AA, AF, AS, SY, DAP, PL, RAN, dan AI. 

    “Meski tidak menyebabkan kematian, kami menemukan bukti adanya penganiayaan terhadap korban dan peserta lainnya. Ini termasuk tindakan menampar, menendang, menyeret, hingga memaksa peserta melakukan push-up dan sit-up yang menyakitkan,” ujar Indra, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hasil ekshumasi jenazah menunjukkan Pratama meninggal karena tumor otak. Namun, penyelidikan juga menemukan adanya kekerasan fisik selama kegiatan Diksar.

    Polda Lampung menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan transparan. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat