Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Viral Biduan Nyanyi saat Peresmian Masjid di Jateng, MUI: Ini Sudah Kelewatan!

    Viral Biduan Nyanyi saat Peresmian Masjid di Jateng, MUI: Ini Sudah Kelewatan!

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas penampilan seorang biduan dalam acara peresmian Masjid Darul Falah, Desa Senden Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025).

    Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) MUI, KH Masyhuril Khamis, menilai tindakan tersebut mencederai kesucian tempat ibadah dan tidak sejalan dengan adab serta nilai-nilai sakral dalam Islam.

     “Kita sangat prihatin dan kecewa dengan kejadian ini,” kata KH Masyhuril Khamis di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, masjid memiliki kehormatan dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena itu, segala bentuk kegiatan di dalamnya harus mencerminkan akhlak, ketenangan, dan penghormatan terhadap rumah Allah.

     “Tidak ada urgensinya mendatangkan biduan dalam peresmian masjid. Ini kegiatan keagamaan yang sakral dan harus dijaga kesuciannya,” ujarnya menegaskan.

    MUI Minta Investigasi dan Pengawasan Lebih Ketat

    Kiai Masyhuril juga meminta masyarakat dan pihak penyelenggara kegiatan keagamaan agar lebih selektif dan memahami batasan antara hiburan dan ibadah.

    “Masyarakat harus kritis terhadap hal-hal yang mencampuradukkan antara yang pantas dan tidak pantas, antara hiburan dengan nilai kebenaran,” katanya.

    Ia berharap peristiwa di Temanggung itu tidak terjadi karena unsur kesengajaan. Namun jika terbukti dilakukan dengan sengaja, maka MUI menilai hal itu sebagai tindakan yang tidak menghormati nilai-nilai agama.

    “Persoalan akhlak dan adab terhadap tempat ibadah menjadi perhatian kita. Semoga bukan unsur kesengajaan, sebab bila disengaja tentu akan menambah persoalan baru,” tegasnya.

    MUI, lanjutnya, akan mempertimbangkan investigasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap lebih jauh kronologi kejadian tersebut.

    “Saatnya MUI melakukan investigasi dan berkoordinasi untuk mengungkap kejadian ini,” imbuh Ketua Umum PB Al-Jam’iyatul Washliyah itu.

    MUI menegaskan bahwa masjid adalah pusat ibadah dan pembinaan umat, bukan tempat hiburan atau pertunjukan yang berpotensi mengaburkan nilai-nilai spiritual.

  • Viral Biduan Nyanyi saat Peresmian Masjid di Jateng, MUI: Ini Sudah Kelewatan!

    Viral Biduan Nyanyi saat Peresmian Masjid di Jateng, MUI: Ini Sudah Kelewatan!

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas penampilan seorang biduan dalam acara peresmian Masjid Darul Falah, Desa Senden Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025).

    Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) MUI, KH Masyhuril Khamis, menilai tindakan tersebut mencederai kesucian tempat ibadah dan tidak sejalan dengan adab serta nilai-nilai sakral dalam Islam.

     “Kita sangat prihatin dan kecewa dengan kejadian ini,” kata KH Masyhuril Khamis di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Menurutnya, masjid memiliki kehormatan dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena itu, segala bentuk kegiatan di dalamnya harus mencerminkan akhlak, ketenangan, dan penghormatan terhadap rumah Allah.

     “Tidak ada urgensinya mendatangkan biduan dalam peresmian masjid. Ini kegiatan keagamaan yang sakral dan harus dijaga kesuciannya,” ujarnya menegaskan.

    MUI Minta Investigasi dan Pengawasan Lebih Ketat

    Kiai Masyhuril juga meminta masyarakat dan pihak penyelenggara kegiatan keagamaan agar lebih selektif dan memahami batasan antara hiburan dan ibadah.

    “Masyarakat harus kritis terhadap hal-hal yang mencampuradukkan antara yang pantas dan tidak pantas, antara hiburan dengan nilai kebenaran,” katanya.

    Ia berharap peristiwa di Temanggung itu tidak terjadi karena unsur kesengajaan. Namun jika terbukti dilakukan dengan sengaja, maka MUI menilai hal itu sebagai tindakan yang tidak menghormati nilai-nilai agama.

    “Persoalan akhlak dan adab terhadap tempat ibadah menjadi perhatian kita. Semoga bukan unsur kesengajaan, sebab bila disengaja tentu akan menambah persoalan baru,” tegasnya.

    MUI, lanjutnya, akan mempertimbangkan investigasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap lebih jauh kronologi kejadian tersebut.

    “Saatnya MUI melakukan investigasi dan berkoordinasi untuk mengungkap kejadian ini,” imbuh Ketua Umum PB Al-Jam’iyatul Washliyah itu.

    MUI menegaskan bahwa masjid adalah pusat ibadah dan pembinaan umat, bukan tempat hiburan atau pertunjukan yang berpotensi mengaburkan nilai-nilai spiritual.

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Luhut akan jadi Musuh Rakyat jika Terus Ganggu Prabowo

    Luhut akan jadi Musuh Rakyat jika Terus Ganggu Prabowo

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi musuh bersama rakyat seperti Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi jika terus mengganggu Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Luhut akan menjadi musuh bersama seperti Jokowi dengan berbagai kasusnya, yakni kebohongan selama berkuasa, infrastruktur yang merusak dan mengacaukan keuangan negara.

    “IKN, Whoosh, LRT Jakarta dan Palembang, berbagai bandara, kasus ijazahnya yang dianggap membohongi dan menipu negara dan rakyat, utang luar negeri dan memasukan negara ke jebakan China, juga KKN dan telah menjadi musuh rakyat,” kata Muslim kepada RMOL, Senin 27 Oktober 2025.

    Muslim mengingatkan, bahwa Prabowo bukan Jokowi yang bisa seenaknya diatur-atur oleh Luhut.

    “Jika Luhut terus ganggu Prabowo, padahal Prabowo telah tunjukkan bekerja untuk rakyat dan negara, maka Luhut akan jadi musuh rakyat sebagaimana Joko Widodo,” pungkas Muslim

  • Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Jokowi.

    Ia menilai, proyek rumah hadiah negara untuk Jokowi sarat dengan kejanggalan dan berpotensi membuka ruang korupsi besar-besaran dari uang rakyat.

    Dikatakan Rizal, berdasarkan UU No. 7 tahun 1978, mantan Presiden dan atau Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah yang layak dengan perlengkapannya. Namun UU ini tidak mengatur besaran atau nilai.

    “Presiden SBY mendapat tanah seluas 1500 M2 di Jakarta. Presiden Suharto dan lainnya menerima hadiah negara dalam bentuk uang,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Lanjut Rizal, berdasarkan Keppres 81 tahun 2004, besaran harga rumah itu maksimal 20 milyar.

    Namun, pemerintahan Jokowi justru membuat aturan dengan harga tidak terbatas.

    “APBN dapat membiayai berapa saja asal luas tanah di DKI Jakarta 1500 M2 di luar setara dengan itu. Aturan dibuat oleh Sri Mulyani melalui Permenkeu No. 120/PMK-06/2022. Ruang korupsi terbuka setelah ada aturan ini,” tegas Rizal.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Jokowi minta sendiri tanah yang kemudian mulai dibangun pada bulan Juli 2024, dengan luas tanah 12.000 M2 di Jl Adi Sucipto Colomadu Karang Anyar.

    “Menurut Kades Blulukan Colomadu Slamet Wiyono harga tanah disana dahulu 10-12 juta rupiah per meter, kini katanya 15-17 juta per meter persegi,” sebutnya.

    Dengan harga lama minimal, kata Rizal, maka harga tanah yang dibeli APBN untuk Jokowi berada di angka Rp120 milyar.

    “Itu baru tanahnya saja,” bebernya.

    Ia kemudian menyinggung ketimpangan antara aturan lama dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

    “Dimulai dari luas tanah menurut Permenkeu 120 tahun 2022 antara 1.500 M2 di DKI dengan 12.000 M2 di Colomadu batas Surakarta-Karang Anyar sangat mencolok. Ini perlu audit akan kesetaraannya,” lanjutnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menaruh perhatiannya pada pembangunan dengan tanpa pembatasan biaya yang justru membuka peluang bagi ketidakterbatasan penggunaan dana APBN.

    “Aturan terdahulu hanya maksimal 20 milyar itu sudah tanah dan bangunan. Kini untuk Jokowi tanahnya saja sudah 120 milyar belum bangunan maka bukan mustahil jika dana APBN yang digelontorkan bisa mencapai lebih dari 200 milyar,” Rizal menuturkan.

    Rizal juga menyebut, Sri Mulyani telah membuka pintu bagi perampokan dana APBN.

    “Sri Mulyani adalah Menteri atau pembantunya Jokowi. Dugaan kuat Sri Mulyani atas perintah dan atau sepengetahuan Jokowi,” ucapnya.

    Rizal kemudian membeberkan kejanggalan lain terkait asal-usul tanah yang diberikan kepada Jokowi.

    “Awalnya tanah yang dihadiahkan negara kepada Jokowi hanya 9000 M2 tapi ujug ujug bertambah menjadi 12.000 M2. Ternyata hamparan tanah tersebut terdiri dari 4 patok. 3 patok seluas 9000 M2 dibeli dari Yustinus Soeroso pemilik PO Rosalia Indah dan 1 patok +-3000 M2 dibeli dari Joko Wiyono,” terangnya.

    “Kades Blulukan Slamet tidak tahu siapa Joko Wiyono dan tidak tahu pula transaksi jual beli serta lainnya. Kata Slamet, Joko Wiyono bukan orang blulukan,” tambah Rizal.

    Kata Rizal, fakta-fakta itu memperlihatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan lahan.

    “Ada bau perkeliruan pada hadiah negara untuk mantan Presiden Jokowi di Blulukan Colomadu ini. Dibandingkan Presiden terdahulu, maka Jokowi telah membuat rekor keserakahan mantan Presiden,” imbuhnya.

    “Tanah paling luas dan pembiayaan APBN paling mahal. Diawali dengan indikasi kongkalikong dengan Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Mensesneg Pratikno, pengelola hadiah,” sambung dia.

    Ia menegaskan bahwa pembelian dan pembangunan merupakan tanggungjawab Mensesneg. Adapun kontraktor pembangunan, pilihan terbaik asal Denpasar Bali PT Tunas Jaya Sanur.

    “Rupanya Jokowi ingin membangun rumah kerajaan di Colomadu,” timpalnya.

    Rizal pun mempertanyakan mekanisme proyek tersebut yang terkesan tertutup dan tanpa proses lelang terbuka.

    “Nah, untuk nilai hingga puluhan atau ratusan milyar proyek negara bolehkah dengan penunjukan langsung?,” tandasnya.

    “Ada dugaan korupsi atas hadiah negara kepada mantan Presiden Jokowi. BPK atau lembaga lain segera turun untuk mengaudit rumah Jokowi. KPK mulailah bergerak. Rakyat pun harus bergerak mendesak KPK. Ada korupsi di rumah Jokowi,” kuncinya.

    Sumber: 

  • Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    Amien Rais Sebut Prabowo Dikelilingi Orang Jahat, Salah Satunya Luhut yang Pemuja Jokowi

    GELORA.CO – Politikus senior Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam video berjudul “Prabowo, Wake Up” di kanal YouTube pribadinya, Amien menilai Prabowo kini dikelilingi oleh orang-orang jahat yang bisa menjerumuskan pemerintahannya.

    Salah satu sosok yang disorot Amien adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Yang paling berbahaya adalah figur bernama Luhut Binsar Pandjaitan. Dia ini masih pemuja Jokowi,” ujar Amien yang juga Ketua Majelis Syura Partai Ummat

    Amien Rais mengapresiasi kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang dmembuat kita gundah dan khawatir,” tuturnya. 

    Namun Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan.

    Tidak hanya itu, dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya,” jelasnya. 

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo.

    Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

    Amien menyebut duet Jokowi–Luhut selama 10 tahun terakhir telah menghancurkan banyak sendi bangsa.

    “Luhut ini sombong, arogan, dan mudah tersinggung. Tapi bagi yang tahu siapa dia sebenarnya, Luhut itu pembohong, maling, dan munafik,” tegas Amien, mengutip pernyataan purnawirawan Mayjen Sunarko.

    Ia juga mempertanyakan mengapa Prabowo masih memberi tempat bagi Luhut meski pernah diserang habis-habisan di masa lalu.

    “Yang saya gagal pahami, kenapa Prabowo masih cinta Luhut. Padahal dulu dia pernah menghina Prabowo,” kata Amien.

    Amien Rais mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle terhadap Luhut. 

    Amien pun menutup pernyataannya dengan seruan keras:

    “Pak Prabowo, wake up! Anda dikelilingi orang-orang berbahaya. Jangan biarkan mereka menghancurkan negeri ini lagi,” jelasnya. 

  • Dia Tandatangan Atas Nama Negara

    Dia Tandatangan Atas Nama Negara

    GELORA.CO – Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh bikin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pusing. 

    Pemerintah memastikan tidak akan ikut membiayai beban utang kereta cepat ke China.

    Diketahui, proyek Whoosh berbuntut pada utang yang nilainya fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp100 triliun dan membebani BUMN seperti PT KAI (Persero) sebagai salah satu pemegang saham utama.

    Kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

     Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS (Rp116 triliun) pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Baca juga: Sambil Menunggu Informasi dari Mahfud MD, KPK Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Era Jokowi

    Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Adapun proyek Whoosh digadang-gadang sebagai salah satu proyek mercusuar dan ambisius di masa pemerintahan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah terungkap besarnya beban dari proyek kereta cepat ini, nama Jokowi pun turut terseret hingga dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

     Lantas, benarkah Jokowi harus menanggung utang proyek tersebut?

    Tidak Bisa Dibebankan Hanya kepada Jokowi

    Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Teguh Yuwono menyebut, suatu proyek pemerintah, ketika dicanangkan dan dilaksanakan, maka sifatnya adalah institusional.

    Pihak-pihak yang menandatangani proyek tersebut bukan lagi perorangan, melainkan sudah atas nama negara atau pemerintah.

    Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Rabu (22/10/2025).

    “Perlu dicatat, dalam sistem pemerintahan kita, ketika negara atau pemerintah mengambil keputusan, maka keputusan itu bersifat institusional,” tutur Teguh.

    “Ketika seseorang [pejabat publik] sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, atas nama pemerintah. Jadi pihak-pihak [yang menandatangani] itu bukan perorangan.”

    “Jadi, saya kira, ada orang yang salah memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya, pihak-pihak yang melakukan tanda tangan kontrak, maka itu adalah kontrak kelembagaan atau institusional.”

     “Yang ekstrem, seperti kasus IKN (Ibu Kota Nusantara). IKN itu kan sudah dicanangkan, ditandatangani oleh presiden sebagai kepala negara, maka presiden yang selanjutnya juga akan tetap terikat dengan tanda tangan kontrak itu.”

    Selanjutnya, Teguh menilai, proyek KCJB alias Whoosh sifatnya sama, yakni institusional atas nama negara.

    Apalagi, proyek itu dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi.

    Sehingga, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, tidak bisa lagi dipandang sebagai orang per orang.

    “Untuk kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, sebetulnya proses yang dilakukan kan berbasis kelembagaan. Jadi, bukan orang per orang, misalnya si A, si B, si C, itu pihak swasta, atau itu pihak negara,” ujar Teguh.

    “Yang terjadi di negara kita kan pemerintah mengambil inisiasi lalu memutuskan ini sebagai proyek yang dibiayai untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Jakarta-Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan.”

    “Itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan.”

    Oleh karena itu, Teguh menegaskan, soal siapa yang harus bertanggung jawab terkait utang Whoosh, tidak bisa dilempar ke perseorangan saja, seperti kepada Jokowi selaku presiden saja atau cuma Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI saat itu.

    “Jadi, tidak berarti karena Pak Jokowi yang tanda tangan, maka Jokowi yang harus bertanggungjawab. Itu kan seolah-olah semua beban dikembalikan ke Jokowi,” papar Teguh.

    “Padahal di situ ada banyak pihak yang ikut menandatangani proyek ini. Bahkan itu kan konsorsium, KCIC, Kereta Cepat Indonesia-China.”

    “Artinya kan [proyek Whoosh dikerjakan] melalui beberapa pilar dan pilar-pilar itu harusnya dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan.”

    “Jadi, misal waktu itu Menteri Keuangan RI-nya adalah Sri Mulyani, maka ini salah Sri Mulyani. Bukan begitu.”

    “Siapa pun yang menjadi menteri, ex officio, ya dia harus bertanggungjawab juga karena ini atas nama negara.”

    Proyek Whoosh Bersifat Institusional, Presiden Sekarang Juga Turut Bertanggung Jawab

    Menurutnya, bahkan proyek Whoosh juga menjadi tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto yang kini menggantikan Jokowi.

    Teguh menambahkan, apabila masih berlanjut, maka proyek yang bersifat kelembagaan atau atas nama negara akan selalu mengikat siapa pun yang menjadi presiden.

    “Ini yang kadang-kadang tidak kita lihat, bahwa ketika manajemen pemerintahan dikembangkan atau diterapkan, maka siapa pun yang tanda tangan, apalagi jika kontraknya serial (5, 10, atau 20 tahun ke depan) seperti IKN, itu kan mengikat presiden,” ujar Teguh.

    “Apalagi kalau itu sudah diundang-undangkan, siapa pun presidennya. Ya walaupun sekarang ini Presiden Prabowo tidak begitu intens ke sana, tetapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan, sama juga untuk kasus KCJB ini, kira-kira setting policy making-nya begitu.”

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak.

  • Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tingkat pengangguran terbuka merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998.

    Prabowo menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Calon Presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

    Ia mengunggah video melalui akun instagram pribadinya terkait angka pengangguran tersebut.

    “Infonya tingkat pengangguran terbuka kita paling rendah sejak 1998? Tapi kenapa masih banyak berita soal PHK dan banyak yg gelisah soal lowongan dan lapangan kerja? Mungkin ini penjelasannya,” tulis Anies Baswedan di caption instagram dikutip, Sabtu (25/10/2025).

    Anies mengungkit pernyataan Prabowo Subianti yang menyebut angka pengangguran terendah sejak tahun 1998

    “Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengeran malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK dimana-mana,” katanya.

    Anies mengakui tanggungjawab terbesar di pemerintah.

    Tetapi bila data yang ditampilkan hanya setengah maka akan membingungkan publik.

    “Mau dukung ke mana atau jangan-jangan presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?” kata Anies tersenyum sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuk.

    Awalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa berhenti pada angka di lapangan.

    “Ceritanya jauh lebih kompleks misalnya nih kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi satu pengangguran absolut justru naik,” kata Anies.

    “Jadi persentasenya memang turun tapi jumlah orangnya nambah karena angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh disi tuh,” sambung Anies.

    Faktor kedua, kata Anies, kualitas kerja melemah.

    Dimana jumlah pekerjaan yang bersifat part time bertambah.

    Sementara, jumlah pekerjaan full time berkurang.

    “Banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part time, dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” kata Anies.

    Faktor ketiga, Anies menuturkan 60 persen masih pekerja informal.

    Hal itu terkait upah cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial dan hukum yang cukup.

    Fokus keempat, lanjut Anies, pengangguran anak muda tetap paling tinggi.

    Padahal, kata Anies, anak muda paling semangat tetapi paling sulit masuk ke tempat kerja

    “Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis, presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen itu terendah di antara negara-negara G20,” kata Anies.

    “Masalahnya, upah kita naiknya cuman 1,8 persen jadi ya masih kalah sama inflasi apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi,” tutur Anies.

    “Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet, di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah kita enggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap,” sambung Anies.

    Anies menuturkan publik bisa mendukung langkah pemerintah menciptakan lapangan kerja formal dan full time yang bermartabat bila data pengangguran dibuka dengan jujur dan lengkap.

    Selain itu, Anies mengatakan, pekerja informal dapat naik kelas.

    “Menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil,” katanya.

    (*)

  • Ancam Gorok Leher Orang, Ulama Minta Menag Pecat Ainul Yakin

    Ancam Gorok Leher Orang, Ulama Minta Menag Pecat Ainul Yakin

    GELORA.CO – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendesak kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk segera memecat Muhammad Ainul Yakin sebagai Staf Ahli Menteri Agama.

    “Saya kira atas nama moralitas dan tanggung jawab serta stabilitas nasional, Prof Nasaruddin patut mencopot yang bersangkutan,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Sabtu (25/10/2025).

    Menurutnya, apa pun dalih yang dijadikan alasan di balik pengucapan konten Banser Gorok pegawai Trans 7 dalam aksi yang dilakukan GP Ansor DKI Jakarta di menara Trans Corp beberapa waktu lalu sangat tak bisa dibenarkan.

    “Apapun alasannya sangat tidak bisa dibenarkan, kita jangan menormalisasi ucapan-ucapan teror semacam itu,” ujarnya.

    Dalam dunia tradisi pesantren, para santri selalu diajarkan berucap yang baik dan bermanfaat. Ketika seorang yang mengklaim sebagai santri dan kader Nahdliyyin, mana seseorang harus bisa menjaga perbuatan dan lisannya bukan sekadar menjaga diri, tapi menjaga marwah kelompok dan organisasi.

    “Terkadang rusaknya wajah santri dan NU tidak selalu diakibatkan oleh pihak luar, tak jarang justru disebarkan oleh kelakuan orang yang mengaku santri dan kader NU,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin memimpin demonstrasi di gedung Trans TV buntut konten program Xpose Unsensored.

    Dalam materi orasinya, Ainul Yakin menyampaikan refleksi bahwa Republik Indonesia berdiri karena adanya peran Banser dan Ansor Nahdlatul Ulama (NU) di dalamnya. Bahkan banyak kader mereka yang gugur dalam upaya menjaga NKRI.

    “Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat saja sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama,” kata Ainul Yakin dalam orasinya pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

    Namun orasi lanjutannya adalah ancaman kepada karyawan Trans 7, agar jangan sampai ada kader Banser dan Ansor NU yang memilih untuk menggorok leher mereka karena kemarahan mereka setelah kiai dan ulama NU dihinakan.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian seperti anak Banser menggorok PKI,” ucapnya sembari disambut setuju oleh peserta aksi.

    “Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama nahdlatul ulama,” sambungnya.

  • Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    GELORA.CO –  Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah PT KAI mengungkap bahwa pembayaran bunga utang proyek tersebut telah mencapai Rp2 triliun, sementara pemasukan tiket hanya sekitar Rp5 triliun.

    Situasi makin memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek yang kini membengkak hingga Rp116 triliun.

    Menanggapi hal itu, Mahfud MD kembali mengingatkan dugaan adanya praktik mark up dalam proyek KCIC yang dikutip dari pandangan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat ekonomi Anthony Budiawan.

    Dalam video di kanal YouTube resminya pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, Mahfud menyebut meski Whoosh beroperasi di Indonesia, proyek tersebut masih didominasi oleh pihak China.

    “Dalam proyek itu, saham Indonesia memang lebih besar, yakni 60 persen, sementara China 40 persen. Tapi posisi strategis justru banyak diisi ekspatriat China,” ujar Mahfud.

    Mahfud memaparkan bahwa jabatan penting seperti presiden komisaris, direktur keuangan, dan direktur teknik didominasi oleh pihak China.

    “Indonesia justru menanggung utang besar, sementara China sudah mulai mendapat keuntungan,” tambahnya.

    Mengutip data riset thepeoplesmap.net, Mahfud menyebut seharusnya ada 24 ribu pekerja lokal dari total 39 ribu tenaga kerja yang diserap.

    Namun, kenyataannya sebagian besar posisi manajerial diisi ekspatriat China, sedangkan pekerja lokal hanya menempati posisi buruh.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan proyek Whoosh memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang dan terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” kata Guo Jiakun pada 20 Oktober 2025.

    Guo juga menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China akan terus diperkuat demi pengoperasian Whoosh yang lebih efisien dan stabil.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian berkualitas tinggi dan mendorong pembangunan ekonomi di sepanjang jalur kereta cepat,” ujarnya.

    Terkait utang jumbo proyek Whoosh, pihak Danantara mengonfirmasi akan melakukan restrukturisasi pembayaran dengan tenor hingga 40 tahun dan berencana melakukan negosiasi lanjutan ke China dalam waktu dekat.***