Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Wong Saya Sudah Punya Rumah kok

    Wong Saya Sudah Punya Rumah kok

    GELORA.CO – Pengerjaan proyek rumah pensiun Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo disebut sudah mencapai 95 persen. Rumah yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tersebut sudah mencapai tahap finishing, terdapat halaman yang luas dengan pepohonan yang rindang.

    Ditanya soal rumah pemberian negara tersebut, Jokowi mengatakan jika rumah yang banyak ditanami pepohonan itu masih dalam kewenangan Menteri Sekretariat Negara.

    “Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan kepada saya dan saya melihat juga belum selesai,” ujar Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).

    Ditanya soal fungsi rumah tersebut kelak, akankah ditempati atau tidak. Jokowi mengaku akan tetap menempati rumah lamanya yang terletak di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Sumber, Solo.

    “Nggak (menempati), tetap di rumah lama. Wong sudah punya rumah, sudah punya rumah kok. Kan sudah punya rumah, meskipun rumahnya kecil, ya apa pun tetap senang di rumah yang lama,” jelasnya.

    Jokowi mengatakan rumah berlantai dua tersebut berpotensi menjadi tempat pertemuan. Ia juga mengaku rumah itu berpotensi menjadi ruang publik, namun ia enggan membeberkan lebih lanjut.

    “Ya, bisa saja untuk pertemuan, pertemuan. Atau menerima tamu, enggak tahu. Saya enggak tahu, saya belum tahu,” jelasnya.

    “Ya, bisa saja. Bisa saja. Belum mau diserahkan saja, belum sudah ditanya-tanya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ditanya soal perencanaan desain tumah tersebut, Jokowi mengaku ada arsitek yang mengunjunginya untuk bertanya beberapa konsep perancangan rumah. Kendati demikian, Jokowi enggan membeberkan konsep apa yang diadopsi untuk rumah tersebut.

    “Dari arsitek. Ya saya ditanya-tanya dong. Enggak ada konsep-konsep,” jelasnya.

    Luas rumah Jokowi seluas 12.000 meter persegi. Selain Jokowi, mantan Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin juga diberi rumah dari negara.

    Pemberian rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjadi pemberian rutin kepada masing-masing presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Sebab, hal ini juga tertuang dalam Peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

    Pada pasal 8 UU Nomor 7 tahun 1978 disebutkan bahwa bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

  • Apapun Akan Dijadikan Isu untuk Serang Jokowi

    Apapun Akan Dijadikan Isu untuk Serang Jokowi

    GELORA.CO – Wakil Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, mengatakan, isu apapun akan digunakan untuk menyerang Joko Widodo (Jokowi), termasuk soal tudingan penggelembungan (mark up) anggaran Whoosh. 

    “Kalau konteksnya memang menyerang Pak Jokowi, isu apapun pasti dipakai. Apapun itu, mulai isu paling pribadi kita semua tahu lah,” kata Freddy di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

    Menurut dia, apapun akan ditudingkan kepada Jokowi, termasuk soal polemik pembangunan Whoosh. Terlebih jika itu dinilai relevan dengan kinerja pemerintahan lalu.

    “Jadi bukan hal yang aneh lah kalau dalam politik, itu memang pasti akan dilakukan terus,” ucapnya.

    Ia menegaskan, tudingan kepada Jokowi baru akan berhenti jika Jokowi tidak lagi di dunia politik. 

    “Kecuali beliau sudah tidak relevan lagi. Diam saja. Pasti isunya hilang. Itu udah akan seperti itu,” ujarnya.

    Khusus terkait Whoosh, Freddy menilai ini bukan beban tetapi merupakan bukti mimpi besar bangsa untuk memiliki kereta cepat.

    “Ya bisa diwujudkan tanpa membebani rakyat,” katanya.

    Menurutnya, bukan hanya tarik mundur tahunnya saja kalau bicara rekstrukturasi, tetapi juga bunga, mata uang, dan tenornya. 

    Ia menegaskan bahwa Whoosh ini bukan merupakan proyek mercusuar Indonesia. “Ini mercusuarnya dari proyek-proyek bangsa lain,” ucapnya.***

  • LBP Masuk Radar Penyelidikan KPK Usut Dugaan Korupsi Whoosh?

    LBP Masuk Radar Penyelidikan KPK Usut Dugaan Korupsi Whoosh?

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih terus melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo.

    “Untuk pihak-pihak yang diminta keterangan ini juga masih terus bergulir. Jadi kita ikuti prosesnya yang sekarang ini sedang berjalan. Tentu nanti KPK akan menyampaikan updatenya secara berkala sebagai bentuk transparansi,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin petang, 27 Oktober 2025.

    Saat disinggung nama Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang pernah ditunjuk Presiden ke-7 RI Jokowi untuk memimpin proyek KCJB saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Budi mengaku belum bisa membeberkan siapa saja pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.

    “Kita fokus dulu, ini penyelidikan masih berprogres, jadi memang secara detail substansinya, pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” terang Budi saat ditanya soal peluang periksa Luhut.

    Penyelidikan dugaan korupsi proyek KCJB ini sudah berlangsung sejak awal 2025.

  • Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI, Jokowi menegaskan pembuatan Kereta Woosh, LRT, MRT dan Kereta Bandara dibuat untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang sudah sangat parah.

    Sehingga kereta tersebut merupakan sebuah investasi dan tidak perlu memikirkan laba.

    Jokowi mengatakan, kemacetan tersebut tidak hanya ketika ia menjadi presiden, namun sudah terjadi sejak 20-40 tahun yang lalu.

    “kita harus tahu masalahnya dulu ya, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah.

    Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga macet parah,” ujarnya di Solo, Senin (27/10/2025).

    Presiden yang menjabat dua periode tersebut mengatakan, negara rugi Rp 65 triliun per tahun.

    “Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, kerugian negara terkait kemacetan di sekitar Jabodetabek hingga Bandung sebesar Rp 100 triliun.

    “Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,”katanya.

    Dengan pertimbangan tersebut, Jokowi saat itu memutuskan untuk membangun MRT,LRT dan kereta cepat Woosh.

    “Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, Kereta cepat, KRL, Kereta Bandara,” terangnya.

    Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengatakan, kebijakan itu diambil agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kerugian akibat macet.

    “Nah, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi, transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara. Sehingga kerugian itu bisa terkurangi,” katanya.

    Jokowi mengatakan prinsip dasar transportasi massa, transportasi umum itu adalah layanan publik sehingga tidak perlu memikirkan laba.

    “Kita itu bukan mencari laba. Jadi, transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon.

    Produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat.

    Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” terangnya.

    Jokowi mengatakan memberikan subsidi ke transportasi umim merupakan sebuah inevstasi seperti DKI Jakarta yang memberikan subsidi Rp 800 miliar per tahun.

    “Kalau ada subsidi, itu adalah investasi. Bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang subsidi 800 miliar per tahun,” katanya.

    Suami Iriana itu mengatakan membangun transportasi massa merupakan mengubah kebiasaan masyarakat.

    “Memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi masyarakat juga tidak mudah, merubah karakternya juga tidak mudah,” ungkapnya.

    Jokowi mengatakan sejak diluncurkan, MRT sudah mengangkut 171 juta penumpang.

    Sementara itu, Kereta cepat woosh sejak meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang.

    “Dari MRT tadi 171 juta. Kemudian kita cepat 12 juta penumpang, patut kita syukur karena sudah ada pergerakan,

    perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massa,” ungkapnya.

    “Dan ini juga bertahan, tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massa yang kita miliki. Jadi, sekali lagi, kita juga harus berhitung multi-layer efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu,” ujarnya.

    Jokowi menyebut kereta woosh meningkatkan pariwisata, penumpang bus dan nilai properti di Bandung.

    Jokowi lantas menyebut banyak negara yang memberikan subsidi di transportasi umum hingga 50 persen.

    “Kemanfaatannya seperti itu, dan sebagai pembanding kalau kita lihat transportasi massa di negara  lain, hitungannyajuga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, China, Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidi-nya juga hampir 50 persen. Di London Underground, metronya London juga sama, subsidi-nya hampir mencapai 50 persen,” katanya.

    Jokowi menyebut, secara perhitungan kerugian negara akan mengecil 6 tahun ke depan.

    “Penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19 ribu dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik-naik-naiknya orang berpindah ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Ini kan tahun pertama. Mungkin diperkirakan kerugiannya akan lebih turun lagi setelah 6 tahun,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait kerugian kereta Woosh yang tidak ditanggung APBN, Jokowi mengaku kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, 

    “Soal Kerugian woosh tidak ditanggung APBN, itu kewenangan pemerintah.

    Saya enggak mau jawab,” tandasnya. 

  • Purbaya Balas Sindiran Hasan Nasbi: Saya Kepanjangan Tangan Presiden!

    Purbaya Balas Sindiran Hasan Nasbi: Saya Kepanjangan Tangan Presiden!

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sindiran eks Kepala PCO Hasan Nasbi yang memintanya berhenti mengkritik pejabat lain.

    Hasan sebelumnya menilai pernyataan Purbaya kerap menimbulkan kegaduhan dan berpotensi melemahkan soliditas di lingkar pemerintahan.

    Menjawab kritik tersebut, Purbaya menegaskan bahwa langkah yang ia ambil bukan atas inisiatif pribadi, melainkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyebut pernyataannya selama ini justru bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah.

    Itu juga atas perintah Bapak Presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari Bapak Presiden,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Menurut Purbaya, transparansi dan keterbukaan merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo agar publik memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu-isu yang menyentuh pengelolaan keuangan daerah maupun kementerian.

    Ia menilai, diam justru akan memperburuk citra pemerintah di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap pengelolaan dana publik.

    “Kalau pemerintah diam, masyarakat akan mengira kita menutup-nutupi. Padahal tugas saya memastikan semua berjalan sesuai arahan Presiden, termasuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi,” tambahnya.

    Pernyataan Purbaya ini datang setelah beberapa kali ucapannya menimbulkan reaksi dari sejumlah kepala daerah dan pejabat publik, terutama terkait temuan dana mengendap di pemerintah daerah.

    Kritiknya sempat disorot karena dinilai terlalu frontal, bahkan oleh sebagian kalangan internal pemerintahan sendiri.

    Hasan Nasbi, dalam pernyataan sebelumnya, menyarankan agar pejabat tinggi seperti Menkeu Purbaya menjaga harmoni di antara sesama pembantu Presiden.

    “Jangan saling serang di publik. Kalau ada perbedaan, selesaikan di dalam, bukan di media,” ujar Hasan.

    Namun, bagi Purbaya, menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik tak bisa dilakukan dengan cara menutup mata.

    Ia menegaskan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka menjadi bagian dari strategi pemerintahan Prabowo dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.

    “Presiden ingin pemerintahan ini kuat karena dipercaya rakyat, bukan karena menutup rapat masalahnya,” katanya.

    Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan dan cenderung lugas akan tetap ia pertahankan selama mendapat restu dari Presiden.

    Dalam beberapa kesempatan, ia juga menyebut bahwa keterbukaan adalah bagian dari transformasi budaya birokrasi yang tengah didorong pemerintah.

  • Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    GELORA.CO- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara perihal gaduh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Seperti diketahui, besarnya utang proyek tersebut menjadi perdebatan di publik

    Negara sudah menyatakan menolak untuk ikut campur untuk membayar utang.

    Publik pun mempertanyakan alasan Jokowi saat itu yang ngotot melanjutkan proyek tersebut meskipun dengan biaya besar.

    Menurut Jokowi, pembangunan transportasi umum memang tidak bertujuan untuk mencari laba

    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025). Alasan Pembangunan Whoosh: Atasi Kemacetan Jabodetabek dan Bandung, dikutip dari Kompas.com

    Menurut Jokowi, membangun kereta cepat sama saja menyelematkan uang negara akibat kerugian yung ditimbulkan dari kemacetan.

    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

    Menurut Jokowi, prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

    Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

    Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

    “Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

    Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah. 

    “Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.

    Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

    “MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya. 

    Jokowi mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

    “Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.

    Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

     “Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak

  • Resmi! Perpres 79 Tahun 2025 Naikkan Gaji ASN hingga 12 Persen, Berlaku Oktober dan Cair November 2025

    Resmi! Perpres 79 Tahun 2025 Naikkan Gaji ASN hingga 12 Persen, Berlaku Oktober dan Cair November 2025

    GELORA.CO  – Menuju akhir tahun 2025, ada kabar baik untuk para jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Pada 30 Juni 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menantangani Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan tersebut berisi kebijakan kenaikan gaji bagi seluruh ASN.

    Peraturan ini mengatur gaji untuk semua ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara. Keputusan ini menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus menyesuaikan inflasi dan kondisi ekonomi nasional.

    Tak lama kebijakan tersebut berhasil menjadi sorotan karena mencakup jutaan pegawai negeri. Lantas, apa poin utama Pepres Nomor 79 Tahun 2025 dan kapan kenaikan gaji mulai berlaku?

    Seperti yang diketahui bahwa Pepres Nomor 79 Tahun 2025 sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan hanya merujuk kepada para ASN dan pejabat negara.

    “Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” bunyi poin 6, halaman 3, lampiran Perpres 79 Tahun 2025, dikutip JawaPos.com.

    Program ini masuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

    Presentase Kenaikan Gaji

    Dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group), adapun besaran kenaikan gaji yang akan diterima ASN berbeda-beda menurut golongan jabatan dan masa kerja. Berikut rinciannya:

    – Golongan I dan II akan menerima kenaikan gaji yakni sebesar delapan persen.

    – Golongan III akan menerima kenaikan gaji yakni sebesar sepuluh persen.

    – Golongan IV akan menerima kenaikan gaji tertinggi yakni sebesar dua belas persen.

    Golongan IV memperoleh kenaikan paling tinggi, sejalan dengan tanggung jawab dan masa kerja yang umumnya lebih panjang. Lebih lanjut, kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok.

    Sementara untuk tunjungan kinerja, pemerintah akan memberikan tunjangan dan kompensasi lainnya berdasarkan evaluasi di masing-masing instansi.

    Hal ini tercermin dari bunyi poin 2 halaman 70, lampiran Perpres 79 Tahun 2025.

    “Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur sipil negara dapat dilaksanakan melalui (a) penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi aparatur sipil negara serta (b) penerapan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara,” demikian bunyi poin tersebut

    Rincian gaji ASN

    Berikut rincian gaji pokok ASN yang berstatus PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS.

    Untuk lebih jelas, mari simak rinciannya di bawah ini:

    Gaji ASN Golongan I

    Golongan Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600

    Golongan Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700

    Golongan Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700

    Golongan Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

    Gaji ASN Golongan II

    Golongan IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400

    Golongan IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500

    Golongan IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200

    Golongan IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

    Gaji ASN Golongan III

    Golongan IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200

    Golongan IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800

    Golongan IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500

    Golongan IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

    Gaji ASN Golongan IV

    Golongan IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900

    Golongan IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300

    Golongan IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400

    Golongan IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500

    Golongan IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

    Cara menghitung kenaikan gaji

    Perhitungan kenaikan gaji dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini dengan persentase kenaikan sesuai golongan.

    Contohnya bagi PNS golongan IIIc dengan gaji pokok Rp.4.000.000, maka mengalami kenaikan gaji sepuluh persen dengan nominal sebesar Rp.4.400.000 per bulan.

    Kapan gaji baru cair?

    Kenaikan gaji rencananya akan berlaku mulai bulan Oktober 2025 dan pencairannya baru dilakukan secara rapel pada bulan November 2025.

    Kendati demikian pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tengah menunggu kesiapan anggaran yang dibutuhkan pemerintah.

    Gaji pensiunan

    Lantas, bagaimana ASN yang telah pensiun? Meskipun beredar kabar terkait kenaikan gaji pensiunan, pemerintah menggarisbawahi soal kenaikan gaji tahun 2025 hanya berlaku untuk ASN masih yang aktif.

    Penyesuaian tunjangan pensiunan masih dalam tahap kajian sehingga belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pensiun

  • Tak Punya Izin Kerja Resmi, Kemnaker Usir 94 WNA Ilegal di Simalungun, Ini Tampangnya

    Tak Punya Izin Kerja Resmi, Kemnaker Usir 94 WNA Ilegal di Simalungun, Ini Tampangnya

    GELORA.CO – Indonesia selama ini sudah menjadi lahan empuk para pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah. Mereka bekerja ditempat-tempat yang strategis memanfaatkan koneksinya. 

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapati 94 warga negara asing (WNA) dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.

    Para pekerja asing itu ketahuan tak punya izin kerja resmi alias tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

    Aksi penertiban berlangsung di Jalan Kelapa Sawit II No.1, Sei Mangkei, Rabu (22/10/2025).

    Kadisnaker Simalungun Riando Purba, Kabid Pengawasan Sumut Sevline Rosdiana Butet, dan pimpinan KEK Sei Mangkei ikut menyaksikan langsung proses pengusiran.

    Plt Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker Ismail Pakaya menegaskan, langkah tegas itu diambil karena ke-94 WNA melanggar aturan ketenagakerjaan.

    “Mereka kami keluarkan karena tak punya pengesahan RPTKA, sesuai amanat PP No.34 Tahun 2021 dan Permenaker No.8 Tahun 2021,” ujar Ismail, Minggu (25/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga meminta seluruh perusahaan di Indonesia taat aturan.

    Baca Juga :  Tragedi Gedung Ponpes Ambruk di Sidoarjo, 58 Orang dalam Pencarian BNPB

    “Setiap tenaga kerja asing wajib memiliki RPTKA. Ini syarat utama agar bisa bekerja secara legal di Indonesia,” tegasnya.

    Sunardi juga mengajak masyarakat aktif melapor bila menemukan pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di lapangan.

    “Pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan pengawasan masyarakat agar semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

    Menurut Sunardi, langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli yang menekankan pentingnya kerja sama dan pengawasan publik dalam menjaga iklim kerja yang tertib dan berkeadilan.

  • Netizen Geram, Ketua KPU Hanya Disanksi Teguran Usai Gunakan Jet Pribadi dengan Biaya Rp 90 Miliar

    Netizen Geram, Ketua KPU Hanya Disanksi Teguran Usai Gunakan Jet Pribadi dengan Biaya Rp 90 Miliar

    GELORA.CO –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Ketua KPU, Afifuddin, bersama empat anggota lainnya menerima teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Teguran ini dijatuhkan akibat penggunaan jet pribadi yang berulang kali dalam perjalanan dinas selama pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang menghabiskan biaya hingga Rp 90 miliar.

    Keempat anggota KPU lain yang juga mendapat sanksi peringatan keras adalah Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.

    DKPP mengeluarkan sanksi tersebut setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan pelanggaran dalam pemanfaatan anggaran untuk perjalanan dinas menggunakan jet pribadi oleh pejabat KPU tersebut.

    Penggunaan fasilitas jet pribadi yang sangat intensif memicu kontroversi karena dianggap pemborosan anggaran negara di tengah situasi perekonomian yang menuntut efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

    Dalam Unggahan akun milik @tante.rempong.official banyak komentar dari netizen kesal atas ulah dari Ketua KPU beserta anggota lainya yang ikut terlibat.

    “Pecat, Penjarakan. Kasih hukuman dengan voting rakyat Indonesia.” Tulis aplaiko_real

    “KPU hanya bertugas ketika pemilihan umum, berarti kerja 5 tahun sekali.” Tulis Tri_untoro_jamusd

    “90 milyar itu pak bisa kasih makan dan lapangan kerja untuk banyak keluarga.” Tulis zulfianamisafir

    “90 M bs kali buat renov byk skolahan.” Siaminu2904

    Akun King Abdi seorang kreator tiktok juga menanggapi postingan dalam unggahan tersebut

    “YANG LU BUAT MEWAH-MEWAH UANG SIAPA.??.” tulis Kingabdi_jajanmercon

    Sebagian dari mereka bertanya Kenapa hanya diberikan teguran saja dengan uang 90 M yang sudah di Gunakan untuk foya-foya

    “Hanya Teguran.” Tulis hoshiluizz

    DKPP menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan masyarakat. (*)

  • Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah

    Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah

    GELORA.CO –  Pola komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai sering melontarkan kritik pedas (sentilan) kepada pejabat lain di ruang publik kini menuai sorotan.

    Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, memperingatkan bahwa gaya komunikasi ‘baku tikam’ antar anggota kabinet tersebut berpotensi mengancam soliditas pemerintahan.

    Melalui kanal YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menilai bahwa perbedaan pandangan antar pejabat seharusnya diselesaikan di ruang tertutup, bukan dipertontonkan di depan umum.

    “Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan, dikutip Senin (27/10/2025).

    Hasan mengingatkan bahwa saling serang di ruang publik justru dapat memberikan dampak negatif pada citra pemerintah. Ia khawatir, polemik yang dipertontonkan itu hanya akan menguntungkan pihak yang tidak menyukai pemerintahan.

    “Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” jelasnya.

    Menurutnya, publik mungkin melihat perbedaan pendapat ini sebagai hiburan dalam jangka pendek. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, persepsi publik akan berubah menjadi pandangan bahwa pemerintah tidak solid dan mudah diadu domba.

    Hasan Nasbi menekankan bahwa konsolidasi kekuasaan dan soliditas pemerintah adalah hal fundamental. Meskipun perbedaan pandangan mengenai kebijakan publik masih wajar, hal itu tidak boleh sampai saling menjatuhkan antar pejabat.

    “Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali,” tegasnya.

    Ia khawatir jika gaya komunikasi Purbaya terus berlanjut, di mana “Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar,” kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bekerja bersama akan menurun drastis dalam jangka panjang. Hasan berharap perdebatan sebaiknya diredam dan tidak lagi dipertontonkan ke publik.