Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    Kejagung Ungkap Data Pelaku Judi Online, Anak SD hingga Tunawisma

    GELORA.CO  – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan data terkait aktivitas judi online. Berdasarkan data itu, pelaku judi online terdiri dari anak SD hingga tunawisma.

    Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana menjelaskan judi online di Indonesia sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

    “Judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan, data di kami, di Jampidum ini Hampir 98% itu pelakunya laki-laki, sekian persen itu perempuan. Dari segi umur Itu menyasar di angka 28-50 tahun, ada sekian persen juga anak-anak, anak-anak SD itu udah menerima dari judi slot yang mungkin hanya kecil-kecilan segala macam,” ujar Nana, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Menurutnya, para pelaku judi online ada yang berprofesi sebagai petani hingga berstatus tunawisma. 

    Dia mengingatkan judi online hanya menawarkan janji manis dan iming-iming. Dia bahkan mengibaratkan judi online sebagai perangkap yang menyengsarakan.

    Oleh karena itu, Nana mengatakan Kejagung akan datang ke lapangan, baik sekolah hingga berbagai tempat lainnya, untuk mengedukasi dampak negatif judi online. 

    Selain melakukan edukasi, Kejagung juga akan melakukan rehabilitasi, pembinaan, hingga penegakan hukum pada pelaku judi online, termasuk menyita aset pelaku.

    “Kami melakukan literasi sesungguhnya judi online itu bukan permainan, tapi perangkap yang menyengsarakan kita semua. Anda ikut judi online gak akan menang, menang sekali ujung-ujungnya kalah, gak mungkin kaya dari judi online, gak mungkin sukses dari judi online, hanya bandarnya saja,” tuturnya

  • Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Pertanyaan tentang manfaat ekonomi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bagi negara berujung pemecatan pada Andrinof Chaniago dari jabatannya sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2015.

    Andrinof menceritakan apa yang dialaminya itu dalam podcast yang disiarkan kanal Youtube Lider Channel TV, dikutip pada Senin, 27 Oktober 2025. 

    “Buat saya ini sangat historis, buat pribadi saya,” ujar Andrinof.

    Ia mengaku pemecatan dirinya dari kursi Menteri Bappenas oleh Jokowi tak akan bisa dilupakan, karena memuat persoalan yang belakangan menyeruak di publik.

    “Kenapa sangat historis? Tanggal 12 Agustus, itu adalah hari saya direshuffle malamnya. Tapi jam 10 pagi sampai jam 12, saya menerima delegasi besar dari tim Whoosh-nya China,” urainya.

    Tim delegasi Whoosh China, jelas Andrinof, menemuinya untuk kunjungan kedua kali, di luar kunjungan duta besar China di tahun 2015 dalam rangka meloloskan proyek yang digadang-gadang Jokowi tersebut.

    “Saya tahu, ini enggak mungkin dikatakan tidak, proyek ini kepada pihak China. Karena kita sudah terjebak, oleh tim kita yang mewakili pemerintah ke sana, terjebak ke dalam agenda setting pembicaraan empat mata Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

    Mantan Timses Jokowi pada Pilpres 2014 ini menyatakan, materi pembicaraan itu yang digunakan oleh tim delegasi China untuk bicara ke setiap kantor kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, bahwa proyek Whoosh merupakan hasil pembicaraan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi.

    “Kayak dikunci ini setiap kementerian lembaga. Saya yakin juga termasuk ke KSP, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Luhut. Nah, datang lagi ke saya itu udah terakhir lah ya. Mungkin yang kedua kali datang,” paparnya.

    Selaku Menteri Bappenas saat itu, Andrinof mengklaim membuat rencana hitung ulang pelaksanaan proyek Whoosh, guna menghindari kerugian negara terjadi. 

    “Saya kan gak ingin kita ini terjebak dalam kerugian tahap berikutnya. Apakah itu risiko investasi, dan segala macam lingkungan. Maka ketika itu saya bilang ke delegasi itu, ya kami akan tuntaskan kajian,” beber dia.

    “Maksud saya itu mengambil waktu, supaya nanti Presiden punya bahan, memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait, ketika berunding yang tingkat teknis, termasuk BUMN, ini loh, ini yang gak boleh diserahkan, atau disetujui, dicantumkan misalnya. Kita harus memprotek risiko jangka panjang, risiko bisnis. Maksud saya itu,” ungkapnya.

    Akan tetapi, justru dia mendapatkan kabar dipanggil oleh Jokowi ke Istana, setelah selesai pertemuan dengan tim delegasi Whoosh, hingga akhirnya keluar keputusan pemecatan dari jabatannya sebagai Menteri Bappenas yang belum genap setahun bekerja kala itu.

    “Saya ingat kemudian break jam 12-an, biasa jam makan siang, sholat, jam 2 saya ada pertemuan lagi, ngumpulin teman-teman Bappenas ini yang background-nya ekonomi. Karena saya mau beri arahan, dan mengajak supaya pikirkan kembali, konsep pembangunan ekonomi yang berkualitas, yang berkelanjutan,” ucapnya.

    “Terus, selesai sekitar jam 5 menjelang jam 6 datang telepon dari Istana, terus datang lagi telepon itu, sebelumnya saya nggak sempat mengangkat, bahwa ada pesan supaya datang ke Istana, nanti jam habis maghrib saya ke istana. Dan terjadilah peristiwa itu (reshuffle),” demikian Andrinof. 

  • Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    GELORA.CO – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meyakini bahwa Kecerdasan Artifisial atau Artificial intelligence (AI) merupakan peluang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Alih-alih menjadi ancaman bagi tenaga kerja manusia.

     “Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan di dunia pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” kata Meutya di Jakarta, dikutip Senin (27/10).

    Menurut Meutya, Indonesia tergolong negara yang paling optimis di dunia dalam menyikapi kemajuan AI. Masyarakat Indonesia dinilai memiliki kesiapan tinggi dalam mengadopsi teknologi baru tanpa kekhawatiran yang berlebihan.

    “Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” jelas dia.

    Meutya menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai penguat kemampuan manusia, bukan pengganti. “Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), jelas Meutya, sedang merancang Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis yang berlaku lintas sektor. Regulasi ini diharapkan dapat diterbitkan sebagai Peraturan Presiden pada awal tahun 2026. 

    “Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” ungkapnya.

    Selain regulasi, pemerintah juga fokus pada pemerataan akses digital untuk memastikan semua warga dapat menikmati manfaat AI. 

    “Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” jelasnya.

    Di sisi lain, Meutya juga mengajak semua pihak untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. 

    “Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” tukas dia. (*)

  • Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Pada pagi hari waktu setempat, 26 Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memulai kunjungan resmi perdananya sekaligus menghadiri KTT ASEAN ke-47. Dalam rangkaian lawatan ke Asia kali ini, Gedung Putih hanya menjadwalkan satu hari untuk KTT ASEAN. Dibandingkan perhelatan KTT itu sendiri, hal yang tampaknya lebih menarik perhatian Washington adalah partisipasi dalam penandatanganan perjanjian damai Thailand–Kamboja. Media Politico bahkan melaporkan bahwa Gedung Putih menjadikan agenda tersebut sebagai prasyarat kehadiran AS di KTT ASEAN.

    Terlihat jelas bahwa pemerintahan AS saat ini menunjukkan minimnya kesabaran terhadap kerja sama bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara-negara ASEAN. Faktanya, Kantor Urusan Multilateral pada Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik—yang menangani relasi AS–ASEAN serta isu kawasan Sungai Mekong—telah dibubarkan dalam restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS. Selain itu, selama masa jabatan pertamanya, Trump hanya menghadiri KTT ASEAN pada 2017; dan kali ini besar kemungkinan menjadi satu-satunya kehadirannya di KTT ASEAN pada masa jabatan keduanya. Berbeda dengan periode pertama, kebijakan Washington terhadap Asia Tenggara kini jauh lebih keras. Penangguhan bantuan untuk negara-negara di kawasan serta peluncuran kebijakan “tarif resiprokal” menunjukkan bahwa pemaksaan ekonomi telah menjadi instrumen utama pemerintah AS untuk mencoba membentuk ulang pengaruhnya di Asia Tenggara.

    Dampak kebijakan luar negeri AS tersebut melampaui ekspektasi banyak negara ASEAN. Selama ini, sebagian elit strategis di kawasan memandang AS sebagai “hegemon yang murah hati”: tidak bernafsu ekspansi wilayah namun memiliki kapabilitas militer dan ekonomi untuk menopang tatanan kawasan, sekaligus memberi bantuan dan akses pasar bagi negara-negara ASEAN. Survei yang dilakukan ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 3 Januari–15 Februari tahun ini terhadap elit strategis ASEAN menunjukkan, ketika ditanya “pihak mana yang paling Anda percaya dalam mendorong agenda perdagangan bebas global”, 19% responden masih memilih AS, sementara ASEAN dan Tiongkok masing-masing dipilih oleh 23,8% dan 20,6% responden. Jelas, banyak pihak tidak menyangka negara-negara ASEAN akan menjadi sasaran langsung kebijakan AS. Baru setelah kebijakan “tarif resiprokal” diterapkan, negara-negara ASEAN makin menyadari realitasnya: prasyarat yang menopang teori “hegemon yang murah hati” telah runtuh. Ng Eng Hen, mantan Menteri Pertahanan Singapura, menyatakan bahwa persepsi negara-negara Asia terhadap AS telah bergeser dari sebelumnya sebagai “kekuatan dengan legitimasi moral” menjadi “tuan tanah pemungut sewa”.

    Kebijakan kawasan yang berjalan saat ini setidaknya menimbulkan tiga tantangan jangka menengah–panjang bagi ASEAN:

    Tekanan untuk “memilih kubu” kian meningkat

    Dari sisi ekonomi, lewat kebijakan tarif resiprokal, Washington berupaya mendorong “decoupling” ekonomi ASEAN dari Tiongkok—antara lain dengan menindak re-ekspor untuk menutup jalur masuknya produk Tiongkok ke pasar AS melalui negara-negara ASEAN, serta dengan menaikkan kriteria asal barang (rules of origin) agar membatasi permintaan ASEAN atas produk antara yang dibuat di Tiongkok. Dari sisi politik dan keamanan, AS memasukkan banyak isu tersebut ke dalam agenda ekonomi-perdagangan, berupaya menggunakan tarif sebagai alat tekan agar negara-negara ASEAN menyelaraskan posisi dengan AS dalam kompetisi terhadap Tiongkok.

    Kebijakan AS memecah ASEAN dan melemahkan pengaruh normatifnya

    Menghadapi tekanan maksimal Washington, ASEAN gagal menyusun posisi tawar kolektif; sebagian anggota memilih langkah unilateral untuk memperoleh kelonggaran. Singapura—ekonomi paling maju di ASEAN—mendapat tarif dasar 10%, sementara Myanmar dan Laos yang kurang berkembang menghadapi tarif ekspor ke AS hingga 40%; kesenjangan kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang pembangunan intra-ASEAN. Penguatan aliansi Filipina–AS juga memperdalam fragmentasi strategis antar anggota. Dalam isu yang menyentuh kepentingan kekuatan besar, konsensus ASEAN akan makin sulit tercapai. Selain itu, selama ini ASEAN mendukung sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti. Kebijakan tarif resiprokal AS jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental WTO, seperti perlakuan negara paling diuntungkan (Most-Favoured-Nation/MFN), sehingga mengikis otoritas normatif ASEAN dalam tatanan perdagangan internasional dan menyalahi visi integrasi ekonomi kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

    Lingkungan dagang ASEAN–AS tetap sarat ketidakpastian

    Laporan UNDP menunjukkan kenaikan harga akibat tarif baru berpotensi menurunkan total ekspor Asia Tenggara ke AS sebesar 9,7%, dengan Vietnam berisiko merugi lebih dari US$25 miliar. Negara-negara yang meneken perjanjian dagang dengan AS kini wajib menindak re-ekspor—namun bagaimana definisi operasional dan standar penilaiannya tetap tidak jelas. Di luar itu, negara-negara ASEAN akan berada di bawah pengawasan AS dalam jangka panjang; begitu suatu produk diklasifikasikan sebagai hasil re-ekspor, ekspor ke AS dapat dikenai tarif punitif hingga 40%.

    Kesimpulan

    Kebijakan AS yang keras terhadap ASEAN menciptakan risiko besar di bidang ekonomi dan keamanan, namun sekaligus mendorong refleksi dan penyesuaian strategis yang lebih dalam. Masa depan ASEAN pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya untuk: (i) memperkuat persatuan internal, (ii) menjalankan strategi penyeimbangan yang luwes dan pragmatis, serta (iii) memperdalam kemitraan lintas kawasan, khususnya dengan negara-negara Global South—agar krisis saat ini dapat diubah menjadi peluang historis untuk memperdalam integrasi kawasan dan mencapai kemandirian strategis yang sesungguhnya.

  • 91 Persen Kasus Perkosaan Remaja di Kedah Ternyata ‘Suka Sama Suka’

    91 Persen Kasus Perkosaan Remaja di Kedah Ternyata ‘Suka Sama Suka’

    GELORA.CO – Fenomena mengkhawatirkan tengah terjadi di Kedah, Malaysia. Polisi setempat mencatat, sebagian besar kasus perkosaan yang melibatkan remaja di bawah umur ternyata berawal dari hubungan suka sama suka antara kedua pihak.

    Kepala Polisi Kedah, Datuk Adzli Abu Shah, mengatakan sejak Januari hingga September tahun ini terdapat 100 kasus perkosaan yang dilaporkan. Dari jumlah itu, 91 kasus melibatkan hubungan yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama. Data tersebut diungkapkan dalam laporan Berita Harian, Minggu (27/10/2025).

    “Tren ini sangat memprihatinkan. Karena itu, saya menegaskan bahwa upaya untuk menanganinya tidak boleh berhenti,” ujar Adzli kepada wartawan saat meninjau Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Hosba, Kedah, kemarin.

    Ia menambahkan, pihak kepolisian, Dinas Pendidikan Negeri Kedah (JPN), guru, dan lembaga terkait perlu bekerja sama secara intensif untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Dinas Pendidikan Kedah Abdul Rahim Mat turut hadir mendampingi kunjungan tersebut.

    Adzli juga mengingatkan orang tua agar lebih waspada, terutama terhadap aktivitas anak remaja mereka di luar rumah pada malam hari. “Peran keluarga sangat penting untuk mencegah anak-anak terlibat dalam aktivitas yang bisa berujung pada masalah hukum,” ujarnya.

  • Ditemukan 4.000 Hektare Area Tambang Ilegal di Kawasan IKN

    Ditemukan 4.000 Hektare Area Tambang Ilegal di Kawasan IKN

    GELORA.CO – Tambang tanpa izin seluas 4.000 hektare ditemukan di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penemuan tersebut oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas IKN. 

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan temuan itu ketika menyampaikan komitmen bakal menindak tegas seluruh aktivitas Ilegal di kawasan delineasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (27/10/2025). “Tambang ilegal atau tanpa izin itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan,” kata dia.

    Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal IKN bakal mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah IKN, dan telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung.

    “Seluruh aktivitas ilegal akan ditindak tegas, dan para pengusaha tambang wajib melakukan reforestasi atau penanaman kembali di bekas area tambang,” tegasnya.

    Sedangkan Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Dedi Suryadi, menyebutkan Polri juga mendukung kolaborasi terhadap aktivitas ilegal di kawasan IKN. Menurutnya, kepolisian berkomitmen mendukung Otorita IKN menyelesaikan penanggulangan aktivitas tanpa ada izin di kawasan calon ibu kota Indonesia.

    Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), juga menyampaikan dukungan semua program berkaitan dengan pemberantasan aktivitas ilegal, dan mengimbau perorangan maupun kelompok segera mengurus legalitas usaha.

    “Kementerian selalu mendukung, karena kekayaan alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Direktur Penegakan Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Ma’mun.

    “Silakan masyarakat mempelajari bagaimana bisa mengurus administrasi agar usaha bisa terdaftar secara legal,” ucapnya lagi.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga siap kolaborasi berkolaborasi memberantas aktivitas ilegal di IKN, timpal Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Joko Istanto, ke depan bakal terus koordinasi dan komunikasi dengan Otorita IKN untuk membersihkan wilayah IKN dari tambang ilegal dan aktivitas ilegal lainnya.

    Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal tersebut mencegah dan menangani kegiatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan, antara lain pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan ilegal, pembangunan liar di kawasan hutan lindung, serta pelanggaran lain yang merusak lingkungan dan tata ruang IKN.

  • Persimpangan Jalan dalam Kerja Sama Tiongkok–Afrika dan AS–Afrika

    Persimpangan Jalan dalam Kerja Sama Tiongkok–Afrika dan AS–Afrika

    Di tengah transformasi mendalam lanskap ekonomi global, kerja sama Tiongkok–Afrika melaju mantap menuju tahap baru. Pada 24 Oktober 2025, Chongqing meluncurkan rute pertama yang langsung menuju Afrika untuk layanan China–Europe Railway Express (CR Express)—menandai babak baru konektivitas Tiongkok–Afrika. Rute ini mengadopsi model intermoda lintas benua “kereta api + pelayaran”, dengan tujuan akhir Aljir, Aljazair, sehingga membuka koridor logistik yang lebih efisien dan andal bagi perdagangan Tiongkok–Afrika. Konektivitas infrastruktur ini bukan sekadar perluasan jalur fisik, melainkan wujud konkret pembangunan komunitas Tiongkok–Afrika dengan masa depan bersama.

    Data menunjukkan, pada tiga triwulan pertama tahun ini, total perdagangan Tiongkok–Afrika tumbuh 19,5%, dengan skala yang terus meningkat. Tren positif ini terkait erat dengan kebijakan yang diumumkan pemerintah Tiongkok pada Juni tahun ini—pemberlakuan tarif 0% (bebas bea masuk) untuk seluruh komoditas asal 53 negara Afrika. Cakupan yang luas serta basis penerima manfaat yang besar menjadikan langkah keterbukaan ini bermakna historis dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

    Sebaliknya, Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) milik Amerika Serikat resmi berakhir masa berlakunya pada 30 September 2025. Sejak diberlakukan pada 2000, AGOA memberikan preferensi tarif dan kemudahan akses pasar bagi banyak negara Afrika, mendorong ekspor Afrika ke AS. Namun hingga kini proses otorisasi ulang di Kongres belum berjalan. Lebih jauh, sejak April 2025 AS memberlakukan tarif 10–30% terhadap negara-negara Afrika—kebijakan yang langsung menggerus keunggulan ekspor yang dibangun selama bertahun-tahun dan menekan prospek pengembangan manufaktur di Afrika.

    Dua jalur kebijakan terhadap Afrika kian kontras. Jalur pertama menempatkan persaingan geopolitik sebagai tujuan, berupaya menarik Afrika ke dalam rantai pasok eksklusif yang dipimpin Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, AS melalui Inflation Reduction Act (IRA) dengan aturan asal barang (rules of origin) dan klausul Foreign Entity of Concern (FEOC), serta melalui Defense Production Act (DPA) yang mendorong friend-shoring, telah merangkul politik dan perdagangan dalam satu kerangka, membentuk jaringan rantai pasok yang menyaring partisipasi berdasarkan keselarasan politik. Dalam model ini, akses negara-negara Afrika ke ekosistem produksi AS kurang ditentukan oleh daya saing industri, dan lebih oleh preferensi strategis Washington—dengan risiko penghentian preferensi tarif atau dikeluarkan dari skema subsidi rantai pasok bila posisi diplomatik dianggap tidak selaras.

    Jalur kedua bertumpu pada keterbukaan perdagangan. Kebijakan Tiongkok terhadap Afrika menunjukkan karakter keterbukaan yang menonjol: tarif 0% untuk 53 negara Afrika diberlakukan tanpa prasyarat politik dan tanpa saringan ideologis. Keterbukaan ini bersifat berkelanjutan dan terinstitusionalisasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang stabil dan terprediksi. Dalam kerangka ini, pembentukan rantai pasok mengikuti mekanisme pasar dan pilihan mandiri negara-negara Afrika—bukan intervensi politik eksternal. Selain menurunkan biaya perdagangan, yang lebih penting, kebijakan ini memberi harapan jangka panjang yang kondusif untuk investasi, pembinaan manufaktur, dan peningkatan kapabilitas industri.

    Secara esensial, kebijakan tarif 0% Tiongkok merupakan dukungan struktural bagi pembangunan mandiri Afrika. Fondasi industrialisasi Afrika relatif masih rapuh—menurut UN Industrial Statistics Yearbook 2024, ekspor manufaktur Afrika hanya sekitar 1,3% dari total global; kontribusi manufaktur terhadap PDB pada 2023 sekitar 13%, jauh di bawah rata-rata global 28%. Dengan menurunkan biaya masuk produk industri Afrika ke pasar Tiongkok, kebijakan ini menginsentif arus modal menuju manufaktur Afrika. Perusahaan yang berinvestasi dan membangun pabrik di Afrika dapat memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal, sekaligus memanfaatkan akses bebas bea ke pasar konsumsi terbesar kedua di dunia, sehingga meningkatkan kelayakan dan imbal hasil investasi.

    Kebijakan ini mencerminkan pemahaman mendalam atas hukum dasar globalisasi ekonomi. Berbeda dari praktik mempolitisasi perdagangan, langkah keterbukaan pasar Tiongkok berpijak pada esensi kolaborasi ekonomi internasional. Tarif 0% sekaligus menjadi pengakuan atas potensi pertumbuhan Afrika dan bentuk dukungan pada sistem perdagangan multilateral. Di tengah menguatnya proteksionisme global, sikap keterbukaan ini menjadi semakin bernilai. Melalui kebijakan konkret seperti tarif 0%, Tiongkok mendorong peningkatan posisi tawar Afrika dalam rantai nilai global, menghormati hak atas pembangunan yang mandiri, dan berlandaskan kesetaraan serta saling menguntungkan—memberi paradigma baru bagi kerja sama ekonomi internasional.

    Kesimpulan

    Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia, kerja sama Tiongkok–Afrika tengah merintis model baru kolaborasi ekonomi internasional. Kebijakan tarif 0% menyampaikan sinyal tegas: keterbukaan dan kemitraan adalah cara efektif menghadapi tantangan global. Berbasis prinsip pasar dan saling menghormati, tanpa prasyarat politik, model ini menawarkan pendekatan segar bagi kemitraan pembangunan. Praktik yang berkembang bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan kedua belah pihak, tetapi juga menyuntikkan daya dorong baru bagi pemulihan ekonomi dunia.

  • Intelijen China Berkedok Pengusaha Keruk Emas dari Bumi Indonesia

    Intelijen China Berkedok Pengusaha Keruk Emas dari Bumi Indonesia

    GELORA.CO – Aktivitas tambang emas ilegal yang diduga melibatkan warga negara asing (WNA) asal China kembali menjadi sorotan publik.

    Sejumlah laporan menunjukkan adanya keterlibatan pihak asing dalam pendanaan dan pengelolaan tambang di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Kalimantan, Bengkulu, Aceh, NTB hingga Sumatra Barat.

    Fenomena ini menunjukkan adanya misi ekonomi terselubung yang meresahkan. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung lama.

    “Sejak masa Majapahit, banyak pihak dari China berusaha masuk ke Indonesia. Sekarang, intelijen mereka menyusup melalui jalur pernikahan dan mendirikan perusahaan tambang emas,” ujar sumber tersebut.

    Salah satu kasus yang mencuat adalah Liu Xia Dong, WNA asal China yang menikahi warga lokal bernama Nuraini di Ketapang, Kalimantan Barat.

    Kasus ini disebut-sebut menjadi contoh pola infiltrasi ekonomi melalui investasi tambang.

    Mafia Intel China

    Di nomor HP Liu Xiaodong yang didapat Redaksi tercatat penamaan yang bikin mata terbelalak, seperti Intel Vhina, kawan Kapolda, kawan Pipit dan lain sebagainya. 

    Sebelumnya Kasus Berawal dari Serangan ke Mess Pekerja tambang emas Kasus ini terjadi di lokasi pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, pada 26 Juli 2023 pukul 01.00 WIB. Liu Xiaodong diduga membawa 10 orang untuk menyerang mess pekerja PT SRM.

    Tambang Dekat Mandalika Diduga Libatkan WNA

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Dapil NTB, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti tambang ilegal yang beroperasi di dekat Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Tambang tersebut disebut mampu memproduksi hingga 3 kilogram emas setiap hari dan diduga melibatkan tenaga kerja asing asal China.

    “Tambang ilegal seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak lingkungan serta mengancam masa depan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    “Apalagi jika terbukti ada keterlibatan pihak asing, maka pemerintah harus melakukan penyelidikan secara serius dan transparan,” lanjutnya.

    Ironi di Kawasan Superprioritas Mandalika

    Politisi PKB tersebut menilai keberadaan tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.

    Padahal, kawasan ini merupakan destinasi superprioritas nasional yang tengah dikembangkan sebagai ikon pariwisata kelas dunia.

    “Mandalika seharusnya dijaga kelestariannya. Jika di sekitarnya ada aktivitas tambang emas ilegal, ini bukan hanya merusak citra daerah, tapi juga menghambat arus investasi,” tegas Lalu.

    DPR Dorong Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

    Lalu mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Ia meminta kepolisian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.

    “Penegakan hukum jangan berhenti di pelaku lapangan saja. Harus diusut sampai ke aktor intelektual dan jaringan pendananya, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya menegaskan.

    KPK Ungkap Tambang Emas Produksi 3 Kg per Hari

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan adanya tambang emas ilegal di kawasan yang berjarak hanya satu jam dari Sirkuit Mandalika.

    Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tambang tersebut menghasilkan hingga 3 kilogram emas setiap hari.

    “Temuan ini berawal dari laporan pembakaran basecamp milik warga negara China. Setelah dicek, tambang itu ternyata bisa produksi tiga kilogram emas per hari,” ungkap Dian di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/10/2025).

    Dian juga menambahkan, beberapa pekerja di lokasi tidak dapat berbahasa Indonesia, memperkuat dugaan keterlibatan WNA dalam kegiatan ilegal tersebut.

    Banyak pengusaha juga diminta data bukan melalui surat melainkan WA mengaku dari Satgasus 13 KPK. 

    Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

    Dengan munculnya sejumlah indikasi keterlibatan asing di sektor pertambangan ilegal, publik menuntut pemerintah untuk memperketat pengawasan izin tambang, terutama di wilayah strategis seperti NTB dan Kalimantan Barat.

    Penguatan koordinasi lintas lembaga  antara KPK, ESDM, Kepolisian, dan Imigrasi  dinilai krusial agar praktik eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing tidak semakin meluas.

    “Indonesia tidak boleh menjadi ladang eksploitasi bagi kepentingan ekonomi asing. Kedaulatan sumber daya alam harus dijaga dengan tegas,” tutup Lalu.***

  • Wong Saya Sudah Punya Rumah kok

    Wong Saya Sudah Punya Rumah kok

    GELORA.CO – Pengerjaan proyek rumah pensiun Presiden ke-7 Joko “Jokowi” Widodo disebut sudah mencapai 95 persen. Rumah yang terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tersebut sudah mencapai tahap finishing, terdapat halaman yang luas dengan pepohonan yang rindang.

    Ditanya soal rumah pemberian negara tersebut, Jokowi mengatakan jika rumah yang banyak ditanami pepohonan itu masih dalam kewenangan Menteri Sekretariat Negara.

    “Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan kepada saya dan saya melihat juga belum selesai,” ujar Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).

    Ditanya soal fungsi rumah tersebut kelak, akankah ditempati atau tidak. Jokowi mengaku akan tetap menempati rumah lamanya yang terletak di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Sumber, Solo.

    “Nggak (menempati), tetap di rumah lama. Wong sudah punya rumah, sudah punya rumah kok. Kan sudah punya rumah, meskipun rumahnya kecil, ya apa pun tetap senang di rumah yang lama,” jelasnya.

    Jokowi mengatakan rumah berlantai dua tersebut berpotensi menjadi tempat pertemuan. Ia juga mengaku rumah itu berpotensi menjadi ruang publik, namun ia enggan membeberkan lebih lanjut.

    “Ya, bisa saja untuk pertemuan, pertemuan. Atau menerima tamu, enggak tahu. Saya enggak tahu, saya belum tahu,” jelasnya.

    “Ya, bisa saja. Bisa saja. Belum mau diserahkan saja, belum sudah ditanya-tanya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ditanya soal perencanaan desain tumah tersebut, Jokowi mengaku ada arsitek yang mengunjunginya untuk bertanya beberapa konsep perancangan rumah. Kendati demikian, Jokowi enggan membeberkan konsep apa yang diadopsi untuk rumah tersebut.

    “Dari arsitek. Ya saya ditanya-tanya dong. Enggak ada konsep-konsep,” jelasnya.

    Luas rumah Jokowi seluas 12.000 meter persegi. Selain Jokowi, mantan Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin juga diberi rumah dari negara.

    Pemberian rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjadi pemberian rutin kepada masing-masing presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Sebab, hal ini juga tertuang dalam Peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

    Pada pasal 8 UU Nomor 7 tahun 1978 disebutkan bahwa bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

  • Apapun Akan Dijadikan Isu untuk Serang Jokowi

    Apapun Akan Dijadikan Isu untuk Serang Jokowi

    GELORA.CO – Wakil Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, mengatakan, isu apapun akan digunakan untuk menyerang Joko Widodo (Jokowi), termasuk soal tudingan penggelembungan (mark up) anggaran Whoosh. 

    “Kalau konteksnya memang menyerang Pak Jokowi, isu apapun pasti dipakai. Apapun itu, mulai isu paling pribadi kita semua tahu lah,” kata Freddy di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

    Menurut dia, apapun akan ditudingkan kepada Jokowi, termasuk soal polemik pembangunan Whoosh. Terlebih jika itu dinilai relevan dengan kinerja pemerintahan lalu.

    “Jadi bukan hal yang aneh lah kalau dalam politik, itu memang pasti akan dilakukan terus,” ucapnya.

    Ia menegaskan, tudingan kepada Jokowi baru akan berhenti jika Jokowi tidak lagi di dunia politik. 

    “Kecuali beliau sudah tidak relevan lagi. Diam saja. Pasti isunya hilang. Itu udah akan seperti itu,” ujarnya.

    Khusus terkait Whoosh, Freddy menilai ini bukan beban tetapi merupakan bukti mimpi besar bangsa untuk memiliki kereta cepat.

    “Ya bisa diwujudkan tanpa membebani rakyat,” katanya.

    Menurutnya, bukan hanya tarik mundur tahunnya saja kalau bicara rekstrukturasi, tetapi juga bunga, mata uang, dan tenornya. 

    Ia menegaskan bahwa Whoosh ini bukan merupakan proyek mercusuar Indonesia. “Ini mercusuarnya dari proyek-proyek bangsa lain,” ucapnya.***