Xcloud.id

Author: Gelora.co

  • Cerai dengan Erin, Andre Taulany dan Natasha Rizki Kini Dijodohkan Netizen: Kok Cocok

    Cerai dengan Erin, Andre Taulany dan Natasha Rizki Kini Dijodohkan Netizen: Kok Cocok

    GELORA.CO –  Komedian Andre Taulany dan istrinya, Rien Wartia Trigina atau kerap disapa Erin, akhirnya sepakat bercerai dengan damai.

    Kuasa hukum Andre Taulany, Galih Rakasiwi menjelaskan kliennya dan Erin sepakat bercerai yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut

    “Bercerai tanpa ada serang-menyeranglah. Karena ini kan masalah juga sudah lama berlarut-larut,” kata Galih, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Rabu (29/10/2025).

    “Dan mereka tetap sepakat dalam hal ini sepakatnya tetap bercerai ya bukan sepakat artinya rukun tapi sepakatnya dalam hal ini adalah tetap mereka bercerai seperti itu,” sambungnya.

    Selain sepakat berdamai dan bercerai, Andre dan Erin juga sepakat untuk berbagi harta gono-gini.

    “Kalau masalah itu kan nanti dibahasnya di luar ya, tapi tetap itu ada kesepakatan yang dibuat antara mereka,” ujar Galih.

    “Jadi untuk hal ini kesepakatan ini yang tadi diungkapkan juga adalah terkait bercerainya seperti ini,” lanjutnya.

    Sebelumnya, hubungan Andre Taulany dan Erin memanas di media sosial.

    Andre Taulany diketahui sudah mengajukan permohonan cerai keempat kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

    Dijodohkan dengan Natasha Rizky

    Setelah Andre Taulany dan Erin sepakat bercerai, komedian tersebut ramai dijodohkan netizen dengan Natasha Rizki.

    Pasalnya netizen dibuat gemas dengan interaksi Andre Taulany dan Natasha Rizki di konten di kanal YouTube TAULANY TV.  

    Dalam video tersebut, Andre Taulany tampak berkunjung ke kediaman Natasha Rizki. 

    Obrolan mereka yang awalnya santai tentang dekorasi rumah, tiba-tiba berubah menjadi perbincangan mendalam tentang kehidupan dan spiritualitas.  

    “Saya suka naruh lukisan-lukisan gitu, terus ada kayak tulisan-tulisan Aca, ada yang teman Aca juga yang bikin, gitu-gitu,” ujar Natasha Rizki.

    Pandangan Andre Taulany kemudian tertuju pada kutipan bijak dari ulama Ibnu Aun yang dipajang Natasha Rizki.  

    “Ibnu Aun. ‘Mengingat makhluk itu seringkali menjadi sumber penyakit dalam jiwa dan hati, maka mengingat Allah lah obatnya’,” ucap Andre Taulany membacakan kutipan itu.

    Kutipan tersebut rupanya sangat menyentuh keduanya. Andre Taulany pun langsung setuju dan menambahkan pandangannya tentang kekecewaan yang sering timbul karena terlalu berharap pada sesama manusia.

    “Kita kan, kita kan ada ada ada quote yang bilang, kita jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia itu bisa berubah. Jadi berharaplah hanya kepada Allah,” tutur Andre Taulany.

    Suasana obrolan yang syahdu dan penuh perenungan ini rupanya disadari oleh Natasha Rizki.

    “Banget sih, Kak. Kakak ngerasa gak sih? Dari semua channel YouTube-nya Kak Andre, kayaknya ini paling kultum deh,” kata Natasha Rizki.

    Tak hanya itu, Andre Taulany juga menyempatkan diri menikmati masakan Natasha Rizki.

    Natasha Rizki lalu mengambilkan nasi untuk Andre Taulany.

    “Udah lama ya Kak enggak diambilin nasi kayak gini,” ucap Natasha Rizki.

    Mendengar ucapan Natasha Rizki, Andre Taulany langsung tertawa.

    “Diambilin kok sama Tono,” kata Adre Taulany.

    Netizen lantas menilai ada kecocokan atau chemistry yang kuat antara Andre dan Natasha Rizki karena obrolan mereka yang “satu frekuensi”.

    “kok cocok”

    “COCOK KAK,LANGSUNG LAMAR AJA PAK HAJI.SHOLEHAH”

    “Gak kebayang kalo plot wist nya mereka ternyata jodoh, canggung banget pasti ama Desta”

    Bagaimana menurut kalian?

  • Itu Tempat Kongko-kongko Para Termul

    Itu Tempat Kongko-kongko Para Termul

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rumah pensiun hadiah dari negara yang terletak di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, akan difungsikan menjadi tempat pertemuan atau ruang publik. 

    Sementara itu, penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, mengatakan rumah tersebut justru akan dimanfaatkan Jokowi sebagai ajang kumpul-kumpul para Ternak Mulyono (Termul), pengikut Jokowi. 

    Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI tersebut menilai proyek tersebut berpotensi melanggar aturan terkait fasilitas bagi mantan presiden sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978. 

    “Ini melanggar aturan. Kenapa? Ada undang-undang nomor 7 tahun 1978 khususnya pasal 8 di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus Rp 20 miliar,” katanya seperti dikutip dari YouTube Langkah Update yang tayang pada Senin (27/10/2025). 

    Ia melanjutkan tanah yang dibangun oleh pemerintah untuk Jokowi mencapai 12.000 meter persegi. 

    Dengan harga tanah di kawasan tersebut, Roy menaksir total nilainya kini bisa mencapai Rp 200 miliar. 

    “Harga tanah di sana sekarang kalau dikalikan 1,2 hektar sudah nilainaya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali nilai harga yang diberikan oleh pemerintah terhadap mantan presidennya,” jelasnya. 

    Selain itu, undang-undang masih mengatur bahwa negara akan membiayai keperluan hidup mantan presiden tersebut.

    “Rakyat harus tahu, undang-undang itu harus mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah.”

    “Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan nanti kalau sudah diresmikan itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para termul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, kemudian makan minum di sana, siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu,” jelasnya.  

    Roy juga menyinggung anggaran pembangunan rumah Jokowi tetap berasal dari uang negara. 

    “Kalau dikatakan uang negara iya, sama seperti uang negara katanya BUMN akan membiayai kereta Whoosh, akhirnya yang dipakai uang rakyat, karena itu uang dari APBN.”

    “Jadi, dosa utang Jokowi pada Whoosh, pada IKN dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat,” pungkasnya. 

    Sebagai tempat pertemuan

    Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak akan menempati rumah pensiun hadiah dari negara yang terletak di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Jokowi menyatakan bahwa rumah yang saat ini hampir selesai dibangun tersebut akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik.

    “Ya, bisa saja untuk pertemuan-pertemuan. (Dibuka sesekali untuk ruang publik) kayaknya iya, bisa aja,” ujar Jokowi saat ditemui di Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).

    Mantan presiden ini mengaku lebih nyaman tinggal di rumah lamanya meskipun ukurannya lebih kecil.

    “Tetap di rumah lama. Sudah punya rumah, meskipun rumahnya kecil ya, tapi tetap senang di rumah yang lama,” jelasnya.

    Jokowi kembali menegaskan bahwa meskipun rumah pensiunnya telah selesai dibangun dan diserahkan, ia tidak akan berpindah domisili.

    “Enggak, tetap di Sumber,” tegasnya.

    Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, rumah tersebut masih merupakan milik negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

    “Dan saya melihat juga belum selesai,” kata Jokowi saat ditemui di Banjarsari, Kota Solo, pada hari yang sama.

    Capai 95 persen

    Pembangunan rumah pensiun Jokowi dimulai pada Juni 2024 dan kini telah memasuki tahap finishing.

    Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, menjelaskan bahwa proyek tersebut dibagi menjadi dua tahap.

    “Tahap pertama sudah selesai 100 persen, sementara tahap kedua masih proses finishing,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

    “Kalau progres sekarang masih tahap finishing… bangunan utama sudah 90–95 persen, tapi pagar baru sekitar 50 persen,” jelasnya.

    Rumah Jokowi di Colomadu direncanakan memiliki taman luas serta area akses khusus untuk pengamanan.

    Rumah pensiun Jokowi terletak di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, sekitar 13 menit dari Bandara Adi Soemarmo.

    Area sekitar rumah tersebut tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit oleh dua rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Harga tanah di kawasan tersebut kini mencapai Rp 10–15 juta per meter persegi, seiring dengan pesatnya pembangunan di sekitar Colomadu.

    Warga berharap agar rumah Jokowi di Karanganyar segera rampung agar mantan presiden dapat menempatinya setelah pensiun.

    Rumah baru Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.

    Diatur Undang-Undang

    Rumah pemberian negara tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

    Berdasarkan UU tersebut, negara berkewajiban menyediakan rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

    Sebagai turunan dari UU itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 yang mengatur mengenai luas tanah rumah untuk mantan presiden.

    Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa luas tanah maksimal untuk pembangunan rumah mantan presiden dan wakil presiden adalah 1.500 meter persegi di ibu kota negara dan setara jika berada di luar kota.

  • Purbaya Mulai Kejar Elektabilitas 2029 Jadi Capres atau Cawapres

    Purbaya Mulai Kejar Elektabilitas 2029 Jadi Capres atau Cawapres

    GELORA.CO – Pengamat politik, Rocky Gerung menyoroti sosok Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang kini namanya tengah naik daun di mata masyarakat. 

    Ia memprediksi bahwa Purbaya tampaknya mulai menyiapkan langkah politik menuju Pilpres 2029. 

    Rocky beralasan, gaya komunikasi dan manuver Purbaya belakangan ini cukup memikat perhatian publik. 

    Namun, daya tarik publik pun bakal meredup jika gagal dipertahankan Purbaya. 

    “Di dalam teori komunikasi Pak Purbaya ini, menteri kita ini berupaya untuk langsung tiba di puncak. Tanpa aklimatisasi, begitu udah di puncak dia enggak bisa tiba di langit, dia akan turun. Jadi di dalam ilmu yang dia pelajari itu, ilmu ekonomi dasar, itu dia masuk di dalam hukum the law of diminishing return,”katanya seperti dikutip dari YouTube Deddy Sitorus pada Selasa (28/10/2025). 

    Maka dari itu, Purbaya dinilai tengah berupaya menaikkan elektabilitas dengan tampil sensasional di ruang publik. 

    Hal itu untuk merawat elektabilitasnya tetap tinggi. 

    “Tapi, kita bisa bayangkan mungkin beliau sedang kejar-kejaran dengan 2029 supaya elektabilitasnya naik terus kan pasti orang seperti Purbaya sudah berpikir untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, kan begitu ambisi yang terlihat,” tambahnya. 

    Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menyindir gaya Purbaya yang sebenarnya mirip dengan film berjudul “Koboi Cengeng”.

    “Saya tahu ada film yang dibintangi oleh Ateng dan Iskak dulu judulnya Koboi Cengeng. Iya, karena sok jago-jagoan padahal enggak punya kemampuan kan itu intinya. Tapi kita mesti jujur katakan bahwa orang akhirnya karena enggak ada leader tiba-tiba seorang yang tampil sensasional langsung jadi idola kan.”

    “Ini juga yang disebut gejala FOMO dari publik indonesia. Kelihatannya Pak Purbaya ini berupaya untuk menunggangi sensasi-sensasi awal tanpa substansial ppasti kacau kan,” jelasnya. 

    Rocky juga melihat tantangan utama Purbaya agar dirinya bisa mempertahankan popularitasnya ada pada dukungan politik. 

    “Tetapi enggak mungkin Prabowo itu mem-backup Purbaya sambil membiarkan menteri-menteri teknisnya ini dikerjai oleh Purbaya. Menteri-menteri teknis itu kan kebanyakan Ketua Partai. Sementara Purbaya, ya enggak ada partai kecuali Purbaya berupaya untuk masuk ke Partai Gajah supaya ada back up politiknya,” pungkasnya.  

  • Circle Hedon, ke Kampus Jalan Kaki

    Circle Hedon, ke Kampus Jalan Kaki

    GELORA.CO – TKS, mahasiswi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ketahuan dugem di klub malam disebut bergaya hidup hedonisme.

    Hedonisme adalah pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan pribadi sebagai tujuan utama.

    Orang yang menganut hedonisme cenderung mencari kesenangan secara terus-menerus, yang sering kali diwujudkan melalui pengeluaran yang berlebihan dan gaya hidup konsumtif.

    TKS tercatat sebagai mahasiswa aktif Program Studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS.

    Dari penelusuran TribunSolo.com, circle atau lingkaran pertemanan TKS disebut dari kalangan anak orang mampu.

    “Kalau (kumpulan teman-temannya) kalau dilihat memang seperti anak orang mampu (berada),” Kata Ripe (bukan nama sebenarnya) saat ditemui TribunSolo.com, Rabu (29/10/2025).

    Meski begitu, menurut Ripe, tidak ada yang menonjol dari penampilan dan perilaku TKS. 

    “Ya kalau menurut saya memang secara fisik dia itu terbilang cantik, dandanannya juga sesuai.”

    “Tapi kalau strata ekonomi itu dari orang kaya atau tidak, tidak tahu. Cuma memang hedon,” ungkap dia.

    Ripe menuturkan, dalam keseharian di kampus, TKS kerap terlihat berjalan kaki dan sesekali mengendari motor.

    Ia mengakui, TKS menggunakan ponsel iPhone yang juga menjadi sorotan di media sosial.

    “Kalau setahu saya kadang jalan kaki, kalau nggak naik motor. Kalau naik mobil saya kurang tahu. Kalau HP-nya iPhone sih setahuku,” tambahnya.

    Terkait status TKS sebagai penerima beasiswa KIP, Ripe menyebut ia mendengar, temannya itu berasal dari keluarga broken home, sehingga menerima bantuan pendidikan tersebut.

    “Katanya sih broken home, tapi saya tidak tahu langsung. Kalau menurut saya sih dia dapat KIP-K layak-layak aja cuma karena memang sirkelnya (kumpulannya) kaya gitu.”

    “Terus kemarin kesandung kasus viral itu ya jadi masak dapat beasiswa kaya gitu. Aslinya kalau mahasiswa biasa ya layak dia dapat KIP,” jelasnya.

    Buntut dari aksi dugem di klub malam hingga viral di media sosial, beasiswa KIP TKS resmi dicabut.

    Pihak kampus membenarkan TKS merupakan mahasiswa aktif di UNS.

    “Bahwa mahasiswa dengan inisial TKS adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret angkatan 2023,” tulis Sekretaris UNS Agus Riewanto dalam siaran persnya, Selasa (28/10/2025), dikutip dari TribunSolo.com.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik Mahasiswa (MKEM), TKS dinyatakan terbukti melanggar aturan.

    Agus merujuk pada Pasal 13 huruf b Peraturan Senat Akademik UNS Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa, yang menyatakan setiap mahasiswa wajib menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, kesopanan, maupun kepatutan.

    Atas pelanggaran itu, UNS menjatuhkan sejumlah sanksi kepada TKS, di antaranya beasiswa KIP-K yang bersangkutan resmi dicabut.

    Tak hanya itu, TKS juga tidak boleh lagi memperoleh beasiswa selama masa studi.

    “Pencabutan beasiswa KIP-K berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1824/UN27/2023 Tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dan/atau tidak diperkenankan memperoleh beassiswa lainnya selama masa studi,” ungkapnya.

    Selain sanksi pencabutan beasiswa, TKS juga dijatuhi sanksi surat peringatan pertama.

    Pihak kampus mewajibkan agar yang bersangkutan menjalani konseling selama enam bulan.

    “Mewajibkan menjalani program konseling di Subdirektorat Layanan Konseling dan Disabilitas Mahasiswa selama enam (6) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan Surat Keputusan sanksi,” tuturnya.

    Agus menerangkan sanksi ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi mahasiswi yang bersangkutan.

    Ia juga berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa UNS lainnya.

    “Bahwa penjatuhan sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menegakkan disiplin, serta menumbuhkan kesadaran etika dan tanggung jawab moral mahasiswa di lingkungan UNS.”

    “Dengan sikap UNS ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi sivitas akademika agar menjunjung tinggi nilai-nilai etika, integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” jelasnya.

    Dalam sebuah video yang viral beberapa waktu lalu, tampak TKS asyik dugem di klub malam.

    TKS terlihat berjoget dengan wajah ceria di tengah keramaian.

    Ia tampak mengenakan pakaian yang terbilang minim.

    Rekaman itu sempat viral di Instagram, tetapi kini telah dihapus.

  • Mahfud MD Identifikasi 27 Penyakit Serius Polri yang Perlu Direformasi: Koncoisme, Rekrutmen

    Mahfud MD Identifikasi 27 Penyakit Serius Polri yang Perlu Direformasi: Koncoisme, Rekrutmen

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku banyak menerima kunjungan dari Purnawirawan Polri, Purnawirawan TNI, Akademisi, masyarakat sipil hingga LSM.

    Mereka mendatangi Mahfud MD untuk membahas masalah reformasi Polri.

    Mahfud MD menyebut mayoritas dari mereka banyak bercerita soal informasi hingga usulan terkait reformasi Polri yang belakangan sedang menjadi sorotan publik.

    “Ya memang diskusi tentang reformasi Polri ya, kan yang ke tempat saya kan banyak Purnawirawan TNI juga ada tiga angkatan ya, darat, laut, udara. Beberapa hari sebelumnya masyarakat sipil juga banyak, kemudian kemarin Purnawirawan Polri yang senior-senior itu semua mengajak 

    bicara tentang apa reformasi Polri.”

    “Karena mereka minta ketemu, ya masa saya menolak orang mau ketemu. LSM juga banyak yang ke sini, akademisi banyak gitu yang bercerita tentang itu, minta informasi dan menyampaikan usulan.”

    “Termasuk yang Polri kemarin tuh 10 Jenderal Purnawirawan itu menyampaikan usulan-usulan resmi yang mereka tulis. Lalu mereka ngajak diskusi dan ya baguslah menurut saya,” kata Mahfud dalam Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Rabu (29/10/2025).

    Tak hanya menerima kunjungan, Mahfud mengaku banyak mendapat kiriman surat dan berkas juga terkait masalah yang terjadi di Polri.

    Surat dan berkas itu berisikan usulan soal reformasi Polri, informasi dari korban kesewenang-wenangan Polri, hingga kesediaan berbagai pihak untuk menjadi saksi dalam masalah reformasi Polri ini.

    “Saya kan hanya menerima tamu dan di meja saya tuh sudah ada tumpukan kertas-kertas berkas usulan itu dari berbagai masyarakat dari korban kesewenang-wenangan. Tapi juga ada yang dari dukungan terhadap Polri dan sebagainya. Pokoknya datang semua ke sini.”

    “Banyak sekali yang datang ke saya. Ada yang kirim surat, ada yang bersedia menjadi saksi dan sebagainya ya, tentang langkah-langkah yang yang mereka pernah lakukan dan pernah menjadi korban atau pernah juga, apa namanya menunjukkan prestasi dan sebagainya. Itu semua kita tampung karena saya kan tidak bisa nolak orang mau 

    menyampaikan apa,” terang Mahfud.

    Kemudian dari masukan dan informasi yang didapat Mahfud tersebut, ia pun bisa mengidentifikasi soal apa masalah utama yang terjadi di Polri sehingga perlu dilakukan reformasi Polri.

    Setidaknya ada 27 masalah atau penyakit serius yang terjadi di Polri menurut Mahfud.

    Namun Mahfud tak menjelaskan keseluruhan masalahnya, ia hanya menyebutkan beberapa contohnya.

    Seperti masalah rekrutmen di Polri, pembinaan, koncoisme, orang berprestasi yang terbuang, kenaikan pangkat dan masih banyak lagi.

    Koncoisme adalah paham yang mengutamakan atau memberi prioritas pada kawan, teman, atau kerabat (koneksi) dalam urusan kerja atau kekuasaan, yang sering kali mengabaikan meritokrasi atau prestasi. 

    Istilah ini sering dikaitkan dengan praktik nepotisme atau kronisme, yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena didasarkan pada hubungan pribadi daripada kelayakan. 

    “Karena begini, saya itu sudah tumpukan di meja banyak tentang ini dan saya sudah mengidentifikasi ada 27 masalah serius ini yang menjadi penyakit di Polri sekarang.”

    “Termasuk mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendidikan munculnya koncoisme, orang yang berprestasi terbuang, yang belum waktunya naik pangkat, naik  pangkat, dan seterusnya lah ya,” ungkap Mahfud.

  • Ini Penjelasan BGN soal Heboh Insentif Rp5 Juta untuk Konten MBG Viral

    Ini Penjelasan BGN soal Heboh Insentif Rp5 Juta untuk Konten MBG Viral

    GELORA.CO  – Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait informasi heboh insentif Rp5 juta bagi SPPG yang membuat konten Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Konten itu diharapkan viral secara positif di media sosial. 

    Merespons hal ini Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menjelaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat guyonan. Hal ini demi memberikan dorongan kepada masyarakat agar lebih kreatif untuk memberikan informasi terkait MBG.

    “Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG,” ucap Hida, Selasa (28/10/2025).

    Ia pun menegaskan bahwa tidak ada kebijakan ataupun program resmi dari BGN terkait pemberian insentif pribadi bagi konten viral. Ia menjelaskan hanya ingin mengajak pelaksana daerah aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan cepat dalam menangkal hoaks seputar program MBG.

    “BGN tetap berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan dan mekanisme anggaran negara. Candaan tersebut dimaksudkan untuk menyemangati para peserta agar berani tampil dan kreatif di media sosial dengan konten yang edukatif serta inspiratif,” ungkapnya.

    Sementara itu, BGN menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh transparansi dan komunikasi publik yang efektif terkait pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas komunikasi bagi Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil), termasuk pelatihan pembuatan konten informasi yang kredibel.

    “Kami mengapresiasi semangat para Kepala SPPG dalam menyebarkan informasi positif tentang MBG. BGN akan terus memastikan agar seluruh pesan publik berjalan sesuai koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hida

  • Siswa SMP di Sawahlunto Ditemukan Tewas dalam Kelas, Leher Terlilit Dasi

    Siswa SMP di Sawahlunto Ditemukan Tewas dalam Kelas, Leher Terlilit Dasi

    GELORA.CO  – Seorang siswa SMPN 7 Sawahlunto berinisial BE (15) ditemukan meninggal dunia dalam ruang kelas, Selasa (28/10/2025) siang. Korban ditemukan dengan kondisi leher terlilit dasi di jendela ruang kelas.

    Polisi yang menerima laporan kejadian langsung turun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab kematian siswa SMP tersebut. Informasi awal menyebutkan korban BE ditemukan dalam posisi tergeletak di dalam ruang kelas diduga bunuh diri.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Asril membenarkan insiden tersebut dan menyatakan bahwa ada sejumlah versi berbeda terkait kondisi korban saat ditemukan.

    Saat kejadian, seluruh siswa sedang mengikuti kegiatan belajar di laboratorium. BE kemudian meminta izin kepada guru untuk kembali ke ruang kelas. Tak lama setelah itu, korban ditemukan dalam kondisi tersebut.

    “Ada yang menyebut siswa kita ini sudah tergantung di jendela dengan dasi terlilit di leher di dalam kelas. Ada juga yang bilang sudah tergeletak di lantai,” ujar Asril, Rabu (28/10/2025).

    Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto turut melakukan investigasi internal untuk menelusuri apakah ada faktor eksternal atau internal yang memengaruhi kondisi korban sebelum ditemukan meninggal dunia.

    Sementara Kapolsek Barangin Ipda Gorahman mengatakan pihaknya menerima laporan dari pihak sekolah sekitar pukul 12.01 WIB setelah azan zuhur berkumandang.

    “Petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan awal, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang kelas dengan posisi tergeletak dan terdapat lilitan dasi di lehernya,” katanya dikutip dari akun IG @Kabaranahminang

  • Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Luhut yang Antitesis Prestasi OTT KPK Malah Dibela Mahfud, Ada Apa?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Mahfud nampak membela Luhut Binsar seolah Luhut tidak ikut terlibat atas kerugian program kereta api cepat whoosh. Namun “pembelaan” Mahfud MD kepada luhut bersifat subjektif bukan karena data emperis. Karena alasan Mahfud ” Luhut seorang berjiwa militer yang patuh menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya (Jokowi) dengan sebaik-baiknya”.

    Sementara publik sendiri banyak mencurigai Luhut terlibat, dengan dasar yang sama dengan Mahfud “faktor subjektifitas namun lebih objektif”:

    1. Luhut setia dan amat dipercaya oleh Jokowi memegang beberapa jabatan penting di berbagai bidang dan dihubungkan dengan sepengetahuan publik secara umum Jokowi punya “hobi” berbohong hingga digelari oleh sekelompok mahasiswa sebagai king lip of service.

    2. Luhut antitesis terhadap OTT yang sesungguhnya prestisius KPK sebagai lembaga TIPIKOR dengan menyikapi prestasi OTT, “terlalu sering OTT mencitrakan Indonesia adalah negara yang korup, OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget”.

    3. Luhut juga mengatakan “Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surga lah kau,”

    Oleh karenanya patut dipertanyakan, “apakah status Mahfud saat ini yang begitu fanatis membela Luhut dikarenakan memiliki hubungan bisnis yang mirip antara pengacara dengan kliennya ? Atau apakah dahulunya Luhut sering membantu keuangan kepada Mahfud ? Atau, apakah Mahfud pernah menjabat komisaris atau konsultan di perusahaan Luhut ?

    Sehingga hal hal yang terkait Mahfud dengan Luhut adalah pertanyaan publik yang didasari subjektifitas namun bisa menjadi ‘catatan temuan oleh KPK.’

    Adapun dugaan adanya perilaku korupsi ini berawal oleh sebab besarnya anggaran jalur kereta api cepat whoosh yang besarnya tidak masuk akal dengan berbagai bukti perbandingan atas pembiayaan terhadap projek yang sama di beberapa negara lainnya.

    Maka sesuai TUPOKSI KPK tanpa laporan atau pengaduan oleh siapapun, hendaknya segera melakukan investigasi kepada setiap orang yang terlibat dan para stake holder (konsorsium) projek kereta api cepat.

    Diantara yang harus dipanggil untuk diperiksa dan dijadikan saksi saksi ‘sementara’ ini oleh KPK selain Mahfud MD (eks Menkopolhukam) juga Luhut, yang keduanya sama sama “orang dekat” Jokowi dan radikal membela Jokowi, juga penanggung jawab dari sisi laporan penggunaan keuangan yang berhubungan dengan kereta api cepat yaitu Sri Mulyani dan Erick Thohir. Dan termasuk pihak yang menolak negara (APBN) dibebani pembayatan utang dampak program kereta api cepat woosh yaitu Purbaya yang tentunya sebagai Menkeu memiliki dalil bukti dan didasari berbagai temuan?

  • Tak Ada Satu pun Tersangka Meski Marak Keracunan MBG

    Tak Ada Satu pun Tersangka Meski Marak Keracunan MBG

    GELORA.CO -Polemik kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot tajam oleh mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. 

    Ia menilai ada kejanggalan serius dalam penanganan kasus yang telah menelan ribuan korban di berbagai daerah itu.

    Menurut Alvin, hingga kini belum terlihat langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polri, meskipun korban yang terdampak program tersebut sudah mencapai angka ribuan.

    “Ribuan siswa jadi korban keracunan. Pada setiap kasus katanya akan dilakukan penyelidikan, tapi tidak ada yang ditingkatkan ke penyidikan,” kata Alvin seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    “Ribuan siswa jadi korban keracunan. Pada setiap kasus katanya akan dilakukan penyelidikan, tapi tidak ada yang ditingkatkan ke penyidikan,” kata Alvin seperti dikutip redaksi lewat akun X miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Ia menilai, ketidakjelasan penegakan hukum dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di publik, terutama terkait komitmen aparat dalam melindungi keselamatan anak-anak yang menjadi peserta program.

    “Tidak ada satu pun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi terdakwa,” tegasnya.

    Program MBG sejatinya digagas sebagai upaya meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar di seluruh Indonesia. Namun, serangkaian kasus keracunan massal yang muncul dalam pelaksanaannya justru memunculkan kekhawatiran dan kritik tajam terhadap kualitas pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggara.

    Pemerintah dan aparat didesak segera bertindak untuk memastikan transparansi serta keadilan bagi para korban. Jangan sampai program baik seperti MBG justru berubah jadi bencana karena lemahnya pengawasan dan lambannya penegakan hukum

  • Lebih Baik IKN Dijadikan Destinasi Konser

    Lebih Baik IKN Dijadikan Destinasi Konser

    GELORA.CO -Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat mengusulkan gagasan unik terkait masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

    Menurutnya, jika proyek pemindahan ibu kota sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka kawasan tersebut sebaiknya diubah menjadi destinasi wisata dan pusat kegiatan seni berskala nasional maupun internasional.

    “Menurut saya dijadiin kayak Prambanan gitu. Prambanan itu kalau mau ada konser-konser itu sering banget di Prambanan, misalnya Prambanan Jazz. Nah itu bisa juga tuh IKN dibikin kayak buat konser-konser gitu seperti di Prambanan,” ujar Hensat lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Menurutnya, konsep semacam itu bisa menghidupkan ekonomi lokal tanpa membebani anggaran besar negara untuk melanjutkan megaproyek yang belum selesai.

    “Jadi kalau IKN sudah nggak mungkin lagi dilanjutkan, sudah dihentikan saja. Saran saya dijadiin destinasi wisata atau misalnya jadi destinasi konser. Tapi syaratnya harus ada penerbangan langsung ke situ,” jelasnya.

    Hendri menambahkan, secara infrastruktur, kawasan IKN sebenarnya sudah memiliki modal awal seperti bandara dan akses yang bisa dikembangkan untuk mendukung pariwisata.

    “Bandaranya sudah ada, kalau kebanjiran itu tinggal dibagusin. Jadi misalnya ada konser di situ, konser internasional ya jangan di Jakarta terus kan nggak merata juga. Terbangin ke situ, jadi hotel-hotel sudah ada kan jadi laku,” ujarnya.

    Ia menilai, jika dikelola secara kreatif, kawasan tersebut bisa menjadi ekosistem ekonomi baru berbasis hiburan dan pariwisata.

    “Ritelnya di situ bisa berkembang walaupun mungkin nggak setiap hari ada konser, tapi kan minimal kalau misalnya sebulan tiga kali aja udah lumayan tuh hotel bisa hidup,” kata Hensat.

    Lebih lanjut, Hensat juga menyinggung peran artis dan influencer yang dulu sempat mempromosikan IKN agar turut berkontribusi jika proyek itu beralih fungsi.

    “Dulu artis-artis yang ke IKN, selebriti, influencer suruh bikin konser di IKN sana. Maksud saya mereka juga harus bertanggung jawab juga tuh terhadap endorsan mereka,” tegasnya.

    Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu pun mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mempertimbangkan wacana tersebut secara serius.

    “Kementerian Pariwisata harus usulin itu. Kalau memang IKN sudah tidak diteruskan, ubah jadi pusat wisata dan konser internasional,” pungkasnya.